Audio ini dibuat menggunakan AI.

Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para mantan ajudannya mengingatkan satu pola menarik dalam politik Indonesia: banyak ajudan justru melesat menjadi elite negara—dari Try Sutrisno, Budi Gunawan, hingga Teddy Indra Wijaya. Mengapa kedekatan dengan pusat kekuasaan kerap menjadi jalan sunyi menuju puncak politik?

PinterPolitik.com

Pertemuan di Hambalang pada akhir pekan kemarin antara Presiden Prabowo Subianto dengan para mantan ajudannya dari masa dinas di Kostrad dan Kopassus bukan sekadar reuni nostalgia militer.

Dalam politik Indonesia, momen semacam itu memiliki makna simbolik yang jauh lebih dalam: ia mengingatkan bahwa dinamika konstruktif sering lahir dari kedekatan personal dengan pusat otoritas.

Dalam tradisi militer—dan sering pula dalam politik—posisi ajudan bukan hanya jabatan administratif, melainkan ruang pembelajaran yang sangat dekat dengan mekanisme pengambilan keputusan.

Di sana, seorang perwira muda menyaksikan langsung bagaimana seorang pemimpin membaca situasi, membangun jaringan loyalitas, dan menegosiasikan kekuasaan.

Fenomena ini bukan sesuatu yang unik di Indonesia, tetapi di Indonesia ia memiliki resonansi yang khas. Dalam sejarah politik nasional, sejumlah tokoh yang pernah menjadi ajudan presiden atau pejabat tinggi kemudian menempati posisi penting dalam negara.

Nama-nama seperti Try Sutrisno—yang pernah menjadi ajudan Presiden Soeharto—kemudian meniti karier hingga menjadi Panglima ABRI dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Fenomena serupa juga terlihat pada figur seperti Budi Gunawan yang pernah menjadi ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri sebelum menjadi Kepala Badan Intelijen Negara.

Dalam lingkar kekuasaan presiden-presiden Indonesia lainnya, pola yang sama muncul. Ada ajudan yang kemudian masuk ke dunia politik, menjadi pejabat tinggi militer, atau memegang jabatan strategis negara.

Dalam konteks lebih mutakhir, nama seperti Sekretasi Kabinet RI, Teddy Indra Wijaya—yang pernah menjadi asisten ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sekaligus pernah bertugas sebagai ajudan Menteri Pertahanan saat dijabat Prabowo—menunjukkan bagaimana jalur karier ini tetap relevan dalam struktur kekuasaan modern Indonesia.

Pertanyaannya kemudian menjadi menarik, mengapa posisi ajudan sering menjadi jalur akselerasi menuju elite kekuasaan?

Reproduksi Elite Jalur Ajudan?

Jawaban dari pertanyaan sebelumnya tampak tidak semata terletak pada kedudukan formal, tetapi pada dimensi yang lebih subtil: kedekatan, kepercayaan, dan akses terhadap jaringan kekuasaan.

Dalam kajian ilmu politik, fenomena ini dapat dipahami melalui teori patron–client yang dikembangkan oleh ilmuwan politik seperti James C. Scott.

Dalam sistem patronase, hubungan politik sering dibangun melalui relasi personal antara patron—pemegang kekuasaan—dan klien yang mendapatkan perlindungan atau kesempatan.

Ajudan dalam konteks ini berada pada posisi yang sangat unik: ia bukan hanya bawahan birokratis, tetapi juga bagian dari lingkar kepercayaan personal seorang pemimpin.

Hubungan ini menciptakan apa yang oleh sosiolog kekuasaan disebut sebagai proximity to power—kedekatan dengan pusat keputusan. Konsep ini pernah dijelaskan oleh C. Wright Mills dalam karya klasiknya The Power Elite.

Mills menekankan bahwa elite politik tidak hanya muncul melalui kompetisi terbuka, tetapi juga melalui akses langsung terhadap lingkar inti kekuasaan.

Mereka yang berada di sekitar pemimpin sering memperoleh keuntungan struktural: jaringan relasi, legitimasi simbolik, dan pengalaman praktis yang tidak dimiliki oleh aktor politik lain.

Di sisi lain, teori court society dari Norbert Elias memberikan perspektif historis yang menarik. Dalam sistem kerajaan Eropa, para bangsawan yang berada di sekitar raja berfungsi sebagai courtier—orang-orang yang mempelajari seni kekuasaan melalui kedekatan dengan penguasa.

Mereka mengamati cara raja mengelola konflik, membangun koalisi, dan mempertahankan legitimasi. Dalam banyak hal, posisi ajudan dalam politik modern memiliki kemiripan dengan peran tersebut.

Dalam dunia militer, dimensi ini bahkan lebih kuat. Budaya militer menekankan loyalitas personal dan hierarki yang ketat. Seorang ajudan bukan sekadar staf; ia adalah perwira yang dipercaya menjaga kedekatan operasional dengan komandannya.

Ia menyaksikan bagaimana keputusan strategis diambil, bagaimana komunikasi politik dijalankan, dan bagaimana pemimpin membangun loyalitas pasukan. Pengalaman ini menjadikan ajudan seolah mengikuti “magang kekuasaan” secara langsung.

Dengan kata lain, posisi ajudan dapat berfungsi sebagai semacam “sekolah kekuasaan”—sebuah institusi informal yang melatih individu memahami mekanisme politik dari dalam.

Inkubator Elite Negara?

Tak semua memang, namun jika ditelusuri lebih jauh pada kisah sukses, pola karier para mantan ajudan menunjukkan bahwa posisi ini sering menjadi inkubator bagi elite negara.

Hal ini bukan sekadar kebetulan personal, tetapi refleksi dari logika institusional dalam sistem kekuasaan.

Pertama, ajudan memperoleh kepercayaan personal dari pemimpin. Dalam politik, kepercayaan merupakan mata uang yang sangat berharga.

Ketika seorang pemimpin membutuhkan orang untuk mengisi posisi strategis—baik di militer, birokrasi, maupun politik—ia cenderung memilih individu yang sudah teruji loyalitasnya.

Kedua, ajudan memiliki akses terhadap jaringan kekuasaan. Selama bertugas, mereka berinteraksi dengan berbagai aktor penting: pejabat negara, elite militer, pemimpin politik, hingga tokoh bisnis. Jaringan ini sering menjadi modal sosial yang sangat menentukan dalam perjalanan karier.

Ketiga, ajudan mendapatkan pengalaman langsung mengenai dinamika kepemimpinan. Mereka menyaksikan bagaimana krisis ditangani, bagaimana keputusan besar dibuat, dan bagaimana konflik politik dinegosiasikan. Pengalaman semacam ini sulit diperoleh melalui jalur karier biasa.

Di Indonesia, faktor-faktor tersebut sering berinteraksi dengan tradisi politik yang masih menempatkan hubungan personal sebagai elemen penting dalam distribusi kekuasaan. Sistem demokrasi memang membuka ruang kompetisi elektoral, tetapi proses rekrutmen elite tetap dipengaruhi oleh jaringan informal.

Pertemuan Presiden Prabowo dengan para mantan ajudannya karena itu dapat dibaca sebagai simbol kontinuitas tradisi tersebut. Ia bukan sekadar bentuk penghargaan personal, melainkan juga pengingat bahwa dalam politik—seperti dalam militer—loyalitas dan kedekatan sering menjadi fondasi yang membentuk masa depan kekuasaan.

Pada akhirnya, kisah para ajudan yang “naik takhta” menunjukkan satu pelajaran penting dalam politik modern: kekuasaan tidak hanya dibentuk oleh institusi formal, tetapi juga oleh relasi personal yang terjalin di sekitar pusat keputusan.

Di balik seorang presiden, selalu ada lingkar kecil orang-orang yang menyaksikan kekuasaan bekerja dari jarak paling dekat. Dari lingkar itulah, sering kali lahir generasi elite berikutnya, namun terkadang tak semua seberuntung lainnya. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Dari beberapa nama yang menyambangi kantor Sekretariat Kabinet, Emil Dardak dan Susi Pudjiastuti adalah dua nama yang secara positif memiliki ekspektasi tinggi di tengah isu reshuffle beberapa waktu belakangan.

PinterPolitik.com

Dalam politik pemerintahan modern, reshuffle kabinet kerap dipahami secara dangkal sebagai pergantian individu: siapa diganti, siapa naik, siapa tersingkir.

Padahal, dalam perspektif yang lebih dalam, penyegaran kabinet adalah mekanisme adaptasi rezim terhadap tuntutan waktu, beban kerja, dan ekspektasi publik. Ia bukan sekadar respons terhadap kinerja personal, melainkan koreksi struktural terhadap komposisi kekuasaan.

Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto tampaknya memasuki fase krusial, dari fase konsolidasi politik menuju fase pembuktian kinerja.

Pada titik ini, stabilitas koalisi agaknya tak lagi cukup; yang dibutuhkan adalah efektivitas pemerintahan dan legitimasi publik yang berkelanjutan. Di sinilah penyegaran menjadi rasional, bahkan niscaya.

Pertemuan sejumlah tokoh dengan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, yang dalam politik-pememrintahan Indonesia kerap dianggap berfungsi sebagai King’s Hand, menjadi menarik bukan karena sifatnya yang semi-formal atau bahkan informal, tetapi karena fungsi selektifnya.

Tidak semua tokoh diundang untuk “masuk kabinet” karena konteksnya, tetapi sebagian diundang mungkin saja untuk dibaca, diuji, dan dipetakan.

Dari sekian nama, dua figur menonjol bukan karena kedekatan politik, melainkan karena relevansi struktural dengan kebutuhan pemerintahan saat ini, yakni Wakil Gubernur Jawa Timur petahana Emil Dardak dan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti.

Keduanya merepresentasikan dua jenis modal kekuasaan yang berbeda, namun sama-sama krusial: kompetensi teknokratik dan legitimasi simbolik menjaga stabilitas serta membentuk pola politik menuju 2029. Mengapa demikian?

Stabilitas Teknis yang Cair

Pertama, tokoh yang ditemui pada Kamis pekan lalu, Emil Dardak, adalah contoh langka politisi generasi baru yang tidak lahir dari hiruk-pikuk populisme, tetapi dari akumulasi kompetensi teknis dan pengalaman birokratis.

Sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil beroperasi di salah satu provinsi paling kompleks secara politik dan ekonomi.

Pengalaman ini menjadikannya figur yang tidak asing dengan tata kelola, koordinasi lintas sektor, dan manajemen kebijakan.

Dalam kerangka Max Weber, Emil merepresentasikan rational-legal authority, yaitu legitimasi yang lahir dari keahlian, prosedur, dan kapasitas administratif.

Di tengah pemerintahan yang berpotensi sarat simbol dan retorika, figur seperti Emil berfungsi sebagai penjaga rasionalitas kebijakan.

Lebih jauh, Emil juga relevan dibaca melalui konsep “bridge leadership”—pemimpin yang mampu menjembatani kepentingan teknokrasi dan politik.

Ia tidak hadir sebagai teknokrat steril yang cenderung tak banyak kabar manuver politik di Partai Demokrat sejak kepindahannya dari PDIP, juga bukan politisi murni yang mengabaikan detail kebijakan. Justru di sinilah nilai strategisnya, mudah beradaptasi tanpa kehilangan substansi.

Dalam konteks penyegaran kabinet, Emil bukan opsi darurat, melainkan opsi stabilisasi. Ia dapat masuk ke kementerian strategis tanpa menciptakan kegaduhan politik, tanpa perlu adaptasi panjang, dan tanpa mengganggu keseimbangan koalisi.

Dalam bahasa sirkulasi elite, Emil adalah elite yang masih segar, belum aus, dan karenanya layak masuk dalam sirkulasi kekuasaan.

Andai benar terjadi reshuffle dan Emil terpilih, selain menambah “jatah” kursi Partai Demokrat, pos menteri yang berkaitan dengan urusan dalam negeri dan birokrasi kiranya tepat diisi olehnya.

Lantas, bagaimana dengan Susi?

Susi Legitimasi Moral?

Jika Emil menawarkan stabilitas teknis, maka Susi Pudjiastuti agaknya menawarkan sesuatu yang lebih langka, legitimasi moral yang langsung dikenali publik.

Sebagai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi bukan hanya dikenang karena kebijakan, tetapi karena narasi ketegasan negara yang berhasil ia personifikasikan.

Susi seakan memiliki symbolic capital yang sangat kuat. Modal ini tidak lahir dari struktur partai atau birokrasi, melainkan dari kepercayaan publik yang terbangun melalui tindakan nyata dan konsistensi sikap. Dalam politik era media sosial, modal simbolik semacam ini menjadi aset strategis.

Hannah Arendt menekankan pentingnya action dan visibility dalam politik. Susi unggul dalam keduanya. Ia adalah figur yang terlihat bekerja, dan dalam konteks pemerintahan, visibilitas semacam ini bukan kosmetik, melainkan instrumen legitimasi. Ketika publik melihat negara hadir secara tegas, kepercayaan pun terbangun.

Masuknya Susi ke kabinet, jika itu terjadi, tidak hanya akan berdampak pada sektor kebijakan tertentu, tetapi juga pada moral politik pemerintahan secara keseluruhan.

Ia berfungsi sebagai pengingat bahwa negara bisa tegas, sederhana, dan berpihak pada kepentingan nasional tanpa perlu retorika berlebihan.

Dalam kerangka Fred Greenstein tentang kepemimpinan eksekutif efektif, Susi tampaknya memenuhi tiga elemen penting, yakni kejelasan nilai, keberanian mengambil keputusan, dan kemampuan membangun kepercayaan.

Itulah sebabnya ia selalu relevan setiap kali publik membicarakan penyegaran kabinet, bukan karena ambisi politik, tetapi karena rekam jejak yang sulit dibantah. Terlebih dalam aspek kelautan dan perikanan.

Relasi dengan Seskab Teddy pun telah terjalin sejak 2016 saat dirinya menjabat Menteri KKP dan Teddy menjadi Asisten Ajudan Presiden ke-7 RI, Jokowi.

Pun dengan momen satu kapal kayu bersama Prabowo Subianto, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada 2024 lalu. Membuat keduanya tampak tak sulit berada dalam satu frekuensi birokrasi dalam konteks kontruktif.

Membaca Emil Dardak dan Susi Pudjiastuti dalam konteks penyegaran Kabinet Merah Putih bukan soal meramal siapa masuk dan siapa keluar.

Ini soal membaca kebutuhan rezim. Pemerintahan Prabowo membutuhkan kombinasi antara efisiensi teknokratik dan legitimasi publik. Emil dan Susi menawarkan keduanya, dari arah yang berbeda.

Penyegaran kabinet, pada akhirnya, bukan tentang mengganti orang, melainkan mengganti energi. Dan dalam lanskap politik yang makin kompleks, energi terbaik sering kali datang bukan dari figur paling vokal, melainkan dari mereka yang paling siap bekerja.

Jika politik adalah seni memilih pada saat yang tepat, maka Emil Dardak dan Susi Pudjiastuti adalah dua opsi yang, secara struktural, simbolik, dan fungsional mungkin masuk akal untuk dipertimbangkan. Bukan sebagai kejutan, melainkan sebagai koreksi elegan atas kebutuhan pemerintahan yang terus bergerak. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Di balik pemilu, jabatan formal dan tabu dalam konteks tertentu, kekuasaan Indonesia kiranya bekerja melalui “kasta” simbolik. Akumulasi modal, loyalitas, dan figur leadership tampak membentuk hierarki politik baru—efisien, solid, namun menyimpan risiko eksklusivitas dan tantangan demokrasi ke depan bagi elite konstituen, stabilitas nasional, dan masa depan republik.

PinterPolitik.com

Kekuasaan kiranya bekerja bukan semata melalui prosedur formal seperti pemilu, parlemen, atau institusi negara. Ia juga bergerak dalam ruang simbolik yang lebih halus, membentuk hierarki tak tertulis yang menentukan siapa didengar, siapa diikuti, dan siapa dipercaya.

Dalam ruang inilah, konsep “kasta” politisi menemukan relevansinya—bukan sebagai residu feodalisme semata, melainkan sebagai konstruksi sosial-politik yang hidup dan berfungsi dalam praktik kekuasaan kontemporer.

“Kasta” dalam konteks ini tidak identik dengan stratifikasi kaku ala sistem tradisional, melainkan sebagai hasil akumulasi modal kekuasaan yang terdistribusi secara tidak merata.

Esensinya terbentuk dari pertautan karisma personal, trah keluarga, jejaring bisnis, latar belakang militer, kapasitas teknokratis, hingga loyalitas ideologis.

Kombinasi inilah yang secara perlahan membentuk persepsi publik dan preferensi elite tentang siapa yang layak menduduki pusat kekuasaan.

Dalam perspektif sosiologi politik Pierre Bourdieu, fenomena ini dapat dibaca sebagai hasil akumulasi dan konversi berbagai jenis modal: modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik.

Modal-modal tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling menopang dan memperkuat posisi seorang aktor dalam arena politik.

Kekuasaan, dengan demikian, kiranya bukan hanya soal jabatan formal, tetapi tentang kemampuan mendefinisikan makna, legitimasi, dan arah permainan itu sendiri.

Di Indonesia, hal ini sering kali dilekatkan pada latar belakang tertentu: militerisme yang diasosiasikan dengan ketegasan dan nasionalisme, trah politik yang membawa memori historis kolektif, religiositas yang memberi legitimasi moral, atau intelektualitas yang menawarkan rasionalitas kebijakan.

Tidak ada regulasi resmi yang mengklasifikasikan politisi ke dalam “kasta” tertentu, namun dalam praktik keseharian politik, hierarki ini terasa nyata dan operasional.

Publik mempercayai sebagian tokoh karena DNA sejarah yang mereka warisi, sebagian karena kemampuan membangun narasi populis yang menyentuh emosi massa, dan sebagian lainnya karena kapasitas teknokratis yang menjanjikan efektivitas.

Mayoritas figur berpengaruh justru berada pada titik persilangan beberapa modal sekaligus. Di sinilah “kasta” politik bekerja sebagai standar implisit dalam menentukan trustworthiness di mata elite, konstituen, dan rakyat luas.

Maka, setiap pergantian kekuasaan selalu diikuti oleh penataan ulang struktur “kasta” ini. Pemerintahan baru tidak hanya mengganti pejabat, tetapi juga mempromosikan nilai, gaya, dan preferensi tertentu yang menguatkan.

Lantas, mengapa pola ini menjadi penting?

“Kasta” Detik Ini

Pasca-Reformasi, politik Indonesia mengalami fluktuasi preferensi legitimasi. Dikotomi sipil-militer sempat menjadi garis pemisah utama, namun perlahan mencair seiring pragmatisme politik dan kebutuhan stabilitas.

Di era Presiden Prabowo Subianto, tampak pergeseran preferensi menuju figur-figur yang mampu menjembatani kekuatan negara, efisiensi teknokratis, dan loyalitas personal terhadap kepemimpinan nasional.

Dalam kerangka teori Max Weber, ini mencerminkan kombinasi antara otoritas karismatik dan rasional-legal.

Prabowo tidak hanya hadir sebagai pemimpin formal, tetapi juga sebagai figur simbolik yang mempersonifikasikan ketegasan, nasionalisme, dan kontinuitas negara.

Latar belakang militernya, akses ekonomi, pengalaman politik panjang, serta trah bangsawan membentuk konfigurasi modal yang relatif lengkap.

Ia bukan sekadar aktor politik, melainkan poros simbolik atau bahkan puncak piramida yang menjadi rujukan bagi pembentukan “kasta” unggul di era kini.

Menariknya, dari matriks yang dibentuk Presiden Prabowo, muncul figur-figur seperti Sugiono, Prasetyo Hadi, Angga Raka Prabowo, Sudaryono, hingga Teddy Indra Wijaya—tokoh yang tidak selalu berasal dari elite partai tradisional, tetapi memiliki loyalitas ideologis dan personal yang kuat.

Mereka dapat dibaca sebagai anak ideologis, produk atau “kasta” dari reproduksi nilai dan gaya kepemimpinan Prabowo.

Berikutnya, terdapat “kasta” ksatria. relevan sebagai “penyokong stabilitas” yang memadukan pengalaman keperwiraan tinggi dengan legitimasi jaringan elite aparat–negara.

“Kasta” ini unggul dalam stabilitas kekuasaan karena mereka memiliki legitimasi dari lintas rantai komando. Sosok seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Djamari Chaniago, Sjafrie Sjamsoeddin, AHY, Tito Karnavian eksis di level yang kiranya setara dengan anak ideologis.

Sementara itu, latar belakang entrepreneur karismatik juga menjadi “kasta” elite tersendiri (plus jejaring sosial-politik) muncul di kabinet lewat sosok seperti Bahlil Lahadalia, Amran Sulaiman, Erick Thohir, Rosan Roeslani, Zulkifli Hasan, hingga Sakti Wahyu Trenggono memperlihatkan bahwa kombinasi modal sosial dan ekonomi bisa membuka jalan masuk ke politik eksekutif.

Latar belakang dan nama lainnya bukan berarti tak signifikan, melainkan eksis sebagai representasi yang lebih luas. Sampelnya terdapat nama Muhaimin Iskandar, “kasta” social entrepreneur dan aktivis prominen dengan skill berpolitik apik yang mewakili ceruk suara spesifik bersama PKB.

Keseluruhan pola ini agaknya menunjukkan bahwa di era saat ini, “kasta” politisi mengalami penyusunan ulang berdasarkan nilai efisiensi, nasionalisme pragmatis, dan loyalitas personal—sebuah bentuk konfigurasi politik yang menuntut integritas, kesetiaan, dan kecepatan eksekusi.

Wajib Kolaborasi Konstruktif

Struktur “kasta” politisi yang semakin terartikulasikan membawa implikasi besar bagi arah politik nasional.

Penempatan jabatan strategis cenderung bergeser dari sekadar representasi politik menuju kedekatan ideologis dan kapasitas kerja. Dalam jangka pendek, model ini menciptakan pemerintahan yang relatif solid dan minim friksi internal.

Namun, teori pluralisme politik mengingatkan bahwa konsentrasi kekuasaan pada satu “kasta” berisiko meminggirkan suara minoritas dan kelompok akar rumput.

Jika tidak dikelola secara inklusif, efisiensi dapat berubah menjadi eksklusivitas, dan stabilitas menjadi stagnasi legitimasi. Ihwal yang saat ini tampaknya masih dapat terkelola dengan baik.

Dari sisi kebijakan publik, orientasi teknokratis dan pembangunan fisik akan dominan. Ini menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Namun, dimensi keadilan sosial, pendidikan kritis, dan demokrasi partisipatif memerlukan kehadiran politisi dengan sensibilitas nilai yang kuat.

Di sinilah keseimbangan antar “kasta” menjadi krusial. Tentu untuk menciptakan sinergi antara kekuatan simbolik, teknokratis, dan moral.

Dengan mengakui “kasta” sebagai realitas sosial-politik yang tak lagi tabu, Indonesia justru memiliki peluang membangun ekosistem kekuasaan yang adaptif dan deliberatif.

Selama “kasta” tentu tidak akan menjadi penghalang mobilitas, melainkan mekanisme seleksi berbasis integritas dan kontribusi, politik Indonesia akan tetap cair dan progresif.

Mereka yang mampu melintasi batas “kasta” tanpa kehilangan kompas nilai, kiranya akan menjadi pemimpin masa depan republik ini. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Dalam era presidensialisme kuat Prabowo, otoritas tak lagi sekadar soal pangkat dan senioritas. Ketika kepercayaan Presiden menjadi pusat legitimasi, relasi Jenderal–Letkol membuka satu pertanyaan penting: sedangkah otoritas formal mengalami gerhana yang justru konstruktif?

PinterPolitik.com

Dalam setiap fase awal pemerintahan baru, publik kerap dihadapkan pada kegaduhan simbolik: potongan video rapat, foto yang viral, atau gestur elite yang tampak janggal.

Era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pun tidak terkecuali. Sejumlah momen yang melibatkan figur militer aktif maupun purnawirawan—mulai dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya hingga Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak—menjadi bahan perbincangan luas.

Sebagian kritik diarahkan pada kebijakan manajemen sumber daya manusia di posisi strategis negara. Kritik ini menarik karena sering kali berangkat dari asumsi klasik: senioritas, kepangkatan, dan pengalaman panjang dianggap sebagai prasyarat utama otoritas.

Ketika asumsi itu tampak “dilanggar”, publik membaca adanya kejanggalan, bahkan degradasi etika kelembagaan.

Kasus Letnan Kolonel Inf. Teddy Indra Wijaya, misalnya, kerap diposisikan sebagai simbol “anomali”. Ia dipandang relatif muda dan belum berpengalaman dibandingkan figur-figur militer senior yang dalam beberapa momen justru terlihat memberi hormat atau gestur penghormatan.

Di sisi lain, terdapat pula framing minor—namun sarat makna—ketika KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak berani menyanggah atau menambahkan pernyataan Kepala BNPB Letjen Suharyanto dalam forum resmi, padahal secara hierarki militer Suharyanto adalah senior Maruli.

Namun, membaca fenomena ini semata sebagai pelanggaran etika senioritas atau adab militer berisiko menyederhanakan persoalan.

Ada konteks yang lebih dalam: perubahan cara otoritas bekerja dalam sistem presidensial yang kuat, personalistik, dan sangat bergantung pada relasi kepercayaan.

Otoritas, Kepercayaan, dan Presidensialisme Kuat

Dalam teori politik klasik, otoritas sering dipahami sebagai turunan langsung dari struktur formal. Max Weber membedakan otoritas tradisional, karismatik, dan rasional-legal. Indonesia modern selama ini banyak bertumpu pada tipe rasional-legal, di mana jabatan, kepangkatan, dan aturan formal menjadi sumber legitimasi utama.

Namun, presidensialisme kuat—terutama dalam situasi perubahan visi, masa krisis atau transisi—kerap menggeser sumber legitimasi itu.

Presiden, sebagai pemegang mandat tertinggi, menjadi pusat keputusan sekaligus distribusi otoritas. Dalam konteks ini, siapa yang dipercaya langsung oleh Presiden kerap lebih menentukan daripada siapa yang paling senior secara struktural atau tata kelembagaan.

Di sinilah konsep kepercayaan menjadi krusial. Chester Barnard, dalam The Functions of the Executive, menekankan bahwa otoritas sejatinya bukan sekadar diberikan dari atas, tetapi diterima oleh pihak lain.

Otoritas bekerja jika perintah atau pernyataan dianggap sah, relevan, dan dipercaya oleh aktor lain dalam sistem.

Maka, ketika Teddy Indra Wijaya memperoleh ruang dan legitimasi operasional sebagai Sekretaris Kabinet, itu bukan semata soal usia atau pengalaman, melainkan tentang penerimaan dan kepercayaan dari Presiden.

Gestur hormat dari figur militer senior tidak selalu mencerminkan pembalikan hierarki, melainkan pengakuan atas fungsi dan posisi strategis yang dilekatkan langsung oleh Presiden.

Hal serupa dapat dibaca dalam interaksi antara KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak dan Kepala BNPB Letjen Suharyanto. Interupsi atau koreksi yang terjadi di ruang publik bukanlah semata ekspresi keberanian junior terhadap senior, tetapi indikasi bahwa otoritas operasional dalam penanganan bencana sedang dinegosiasikan.

Terlebih, dalam situasi krisis, aktor yang menguasai kecepatan, sumber daya, dan eksekusi lapangan—meminjam istilah Michel Crozier—mengendalikan “zona ketidakpastian”.

BNPB memiliki legitimasi struktural, namun TNI, khususnya KSAD, sering kali memiliki keunggulan operasional.

Ketika Presiden secara eksplisit menunjuk peran tertentu kepada KSAD, maka pusat gravitasi otoritas pun bergeser. Ini bukan penghapusan peran BNPB, melainkan penataan ulang relasi kerja dalam kerangka efektivitas.

Gerhana Konstruktif

Di titik inilah metafora “gerhana” menjadi relevan. Gerhana tidak memusnahkan matahari; ia hanya menutupinya sementara dari sudut pandang tertentu.

Otoritas formal lembaga seperti BNPB atau jabatan senior militer tidak lenyap, tetapi bisa mengalami peredupan temporer ketika fokus negara diarahkan pada figur atau institusi yang dianggap paling siap secara operasional.

Hannah Arendt membedakan antara authority dan power. Kekuasaan dapat dipaksakan, tetapi otoritas hidup dari pengakuan.

Ketika pengakuan itu dialihkan—bukan dicabut—kita menyaksikan apa yang bisa disebut sebagai “gerhana otoritas konstruktif”. Gerhana ini bersifat fungsional, bukan destruktif.

Dalam kerangka ini, kritik publik terhadap kebijakan manajemen sumber daya manusia negara perlu ditempatkan secara proporsional. Benar bahwa pengalaman dan senioritas penting.

Namun, dalam sistem presidensial yang sangat bergantung pada kepercayaan personal Presiden, efektivitas sering kali menjadi parameter utama. Pilihan-pilihan yang tampak aneh secara simbolik bisa jadi rasional secara politik-administratif.

Lebih jauh, fenomena ini mengajarkan bahwa etika kelembagaan pun bersifat dinamis. Hormat, interupsi, atau koreksi tidak selalu bermakna pelecehan hierarki, melainkan bagian dari adaptasi institusional.

Yang menjadi persoalan bukanlah apakah seorang jenderal lebih senior dari letkol, atau sebaliknya, melainkan apakah sistem mampu bekerja secara sinergis tanpa terjebak ego sektoral.

Pada akhirnya, era Prabowo memperlihatkan bahwa negara dijalankan bukan hanya melalui bagan organisasi, tetapi melalui jaringan kepercayaan. Otoritas formal tetap penting, namun ia harus lentur menghadapi kebutuhan koordinasi cepat dan efektif. Gerhana otoritas, dalam pengertian ini, bukan tanda kemunduran, melainkan fase transisi menuju tata kelola yang lebih adaptif.

Pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling senior, melainkan siapa yang paling dipercaya untuk menjalankan mandat negara. Dan di situlah politik Indonesia kontemporer sedang bergerak. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Banjir di Sumatra tak hanya menguji kapasitas negara, tetapi juga kedewasaan publik. Saat kerja pemerintah berlangsung kompleks dan sunyi, narasi viral justru menyederhanakan segalanya. Teddy–Maruli berdiri di tengah pertarungan antara kritik demokratis dan demonisasi bencana.

PinterPolitik.com

Banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra kembali membuka satu kenyataan klasik dalam politik kebencanaan Indonesia: bencana alam hampir selalu diikuti oleh bencana narasi.

Ketika air belum sepenuhnya surut, ruang publik—terutama media sosial—telah lebih dulu dipenuhi vonis: pemerintah tidak hadir, negara absen, dan aparat hanya simbol belaka. Dalam konteks inilah pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjadi relevan sekaligus problematik.

Teddy Indra Wijaya menekankan pentingnya kerja sama, kekompakan, dan energi positif dalam penanganan bencana. Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa prajurit TNI AD bekerja siang dan malam di lapangan.

Dua pesan ini pada dasarnya sederhana: negara bekerja. Namun, di ruang publik digital yang ditandai oleh logika viralitas, pesan semacam ini justru berhadapan dengan arus besar demonisasi—sebuah konstruksi narasi yang menyederhanakan realitas kompleks menjadi satu tuduhan tunggal: pemerintah tidak kerja.

Demonisasi ini tidak lahir dari satu aktor tunggal. Ia merupakan hasil interaksi—atau setidaknya koeksistensi—antara tiga kekuatan. Pertama, entitas politik dan bisnis yang melihat bencana sebagai peluang framing untuk kepentingan elektoral atau ekonomi-politik.

Kedua, influencer yang beroperasi dalam ekonomi atensi, di mana empati sering kali kalah oleh potensi likes, views, dan engagement. Ketiga, citizen journalism yang, meski berangkat dari niat partisipatif, kerap kehilangan disiplin verifikasi dan konteks.

Dalam teori sosiologi bencana, situasi ini disebut sebagai second disaster: kerusakan sosial dan psikologis yang muncul bukan dari alam, melainkan dari cara sebagian masyarakat memaknai dan memperbincangkan bencana.

Dalam kasus Sumatra, banjir bukan hanya persoalan hidrologi, tetapi juga persoalan epistemik—bagaimana publik mengetahui, menilai, dan menghakimi kerja negara.

Negara, Viralitas, dan “Kekerasan” Simplifikasi

Masalah utama dari demonisasi bencana bukan terletak pada kritik itu sendiri. Kritik adalah bagian sah dari demokrasi. Persoalannya muncul ketika kritik berubah menjadi delegitimasi—ketika kerja negara yang inheren kompleks direduksi menjadi potongan visual tanpa konteks.

Penanganan bencana melibatkan koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, aparat keamanan, relawan, logistik, hingga diplomasi bantuan. Proses ini bersifat bertahap, tidak instan, dan sering kali tidak fotogenik.

Di sinilah relevansi pemikiran Paul Virilio tentang dromology—ilmu tentang kecepatan. Dalam masyarakat berkecepatan tinggi, kebenaran sering kali ditentukan oleh siapa yang paling cepat berbicara, bukan siapa yang paling tepat bekerja.

Negara hampir selalu kalah cepat dari influencer. Bukan karena negara lamban bekerja, tetapi karena kerja birokrasi dan operasi lapangan tidak bisa disingkat menjadi konten 30 detik.

Jean Baudrillard memberi lapisan analisis tambahan melalui konsep simulacra. Dalam ruang digital, representasi sering kali lebih dipercaya daripada realitas itu sendiri.

Video banjir tanpa konteks bisa terasa lebih nyata daripada laporan resmi berlembar-lembar. Akibatnya, negara bukan dinilai dari kapasitas aktualnya, melainkan dari performativitasnya di timeline.

Dalam konteks ini, pernyataan Teddy Indra Wijaya yang mengingatkan agar tidak menggiring opini bahwa pemerintah tidak bekerja sejatinya dapat dibaca sebagai upaya melawan “kekerasan” simplifikasi.

“Kekerasan” ini bukan fisik, melainkan simbolik—menghapus kompleksitas, mengabaikan proses, dan meniadakan kerja-kerja sunyi aparat di lapangan.

Namun, kritik juga patut diarahkan ke dalam. Gaya bahasa dan impresi komunikasi pemerintah sering kali defensif dan normatif.

Dalam kacamata Hannah Arendt, masalahnya bukan pada niat jahat, melainkan pada banalitas—ketidakpekaan terhadap bagaimana pesan diterima di ruang publik yang emosional.

Ketika bahasa negara terdengar seperti keluhan, ia berisiko dibaca sebagai “baper”, bukan sebagai otoritas yang tenang.

Tricky-nya Politik Kebencanaan

Pertarungan antara Teddy–Maruli dan demonisasi bencana Sumatra sejatinya bukan konflik personal, melainkan konflik paradigma.

Di satu sisi, ada paradigma kerja negara yang bertumpu pada prosedur, koordinasi, dan akuntabilitas. Di sisi lain, ada paradigma viral yang bertumpu pada emosi, kecepatan, dan visibilitas.

Solusinya bukan membungkam kritik atau memusuhi citizen journalism. Sebaliknya, yang dibutuhkan adalah etika publik baru dalam politik kebencanaan. Etika ini menuntut kedewasaan ganda.

Dari masyarakat, ia menuntut kesabaran epistemik—kesediaan untuk menunda vonis, memeriksa konteks, dan membedakan antara kritik dan delegitimasi. Dari negara, ia menuntut kecanggihan komunikasi—bahasa yang empatik tanpa defensif, tegas tanpa menggurui.

Negara tidak boleh anti-kritik, tetapi juga tidak boleh membiarkan dirinya dinilai semata-mata dari viralitas. Pemerintah perlu belajar menerjemahkan kompleksitas kerja menjadi narasi yang manusiawi, bukan sekadar administratif. Sebaliknya, publik perlu menyadari bahwa tidak semua yang tidak viral berarti tidak bekerja.

Dalam jangka panjang, demonisasi bencana justru merugikan semua pihak. Ia melemahkan kepercayaan publik, menggerus legitimasi institusi, dan menciptakan kelelahan kolektif.

Jika setiap bencana selalu diperlakukan sebagai bukti kegagalan total negara, maka ruang untuk perbaikan substantif justru menyempit.

Teddy Indra Wijaya dan Maruli Simanjuntak, dengan segala keterbatasan gaya komunikasi mereka, mewakili satu pesan penting: negara hadir.

Tantangannya adalah bagaimana kehadiran itu dikomunikasikan tanpa terjebak dalam logika pembelaan diri, dan bagaimana kritik publik dapat tetap tajam tanpa berubah menjadi demonisasi.

Pada akhirnya, banjir di Sumatra mengajarkan satu pelajaran mendasar: dalam bencana, empati tanpa nalar bisa menjadi masalah, dan kritik tanpa konteks bisa menjadi bencana kedua. Politik kebencanaan yang sehat membutuhkan lebih dari sekadar kamera dan koneksi internet—ia membutuhkan kedewasaan kolektif dalam melihat negara, manusia, dan keterbatasan yang menyertai keduanya. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Letnan Kolonel Inf. Teddy Indra Wijaya menjadi militer aktif pertama pasca-Reformasi di Ring-1 Istana dengan kinerja yang dianggap memuaskan. Namun, apakah kombinasi disiplin militer dan keluwesaan birokrasi politiknya yang mulai terlihat cukup mengantarkannya ke jabatan yang lebih tinggi di masa mendatang?

PinterPolitik.com

Metafora “fusi CR7-Messi” yang mungkin relevan disematkan kepada Letkol Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran yang memasuki tahun pertama pada 20 Oktober 2025, kiranya bukan sekadar hiperbola populer.

Ia menandai fenomena langka atau anomaly structural di jantung kekuasaan saat seorang perwira menengah militer aktif pertama pasca-Reformasi yang tidak hanya menduduki posisi strategis di Ring-1 kepresidenan, tetapi juga konsisten masuk dalam toplist jajaran pembantu presiden dengan tingkat kepuasan publik yang mengejutkan.

Untuk memahami signifikansi fenomena Teddy, perspektif Max Weber kiranya dapat menjadi pintu masuk, tentang birokrasi rasional-legal yang menekankan kompetensi teknis dan hierarki merit, serta Pierre Bourdieu yang mengingatkan bahwa posisi kekuasaan dibangun dari akumulasi modal sosial, kultural, dan simbolik.

Teddy berada persis di persimpangan ini, membawa disiplin militer yang sangat Weberian, namun harus beradaptasi dalam ekosistem politik sipil yang menuntut negosiasi dan kompromi ala Bourdieu.

Konteks historis membuat kehadirannya semakin anomali. Sejak Reformasi 1998, Indonesia mengakhiri dwifungsi ABRI, menarik TNI dari arena politik-pemerintahan sipil.

Kendati posisinya saat ini telah mengalami perubahan nomenklatur, penunjukan seorang Letkol aktif sebagai Sekretaris Kabinet, institusi yang mengkoordinasikan kebijakan lintas-kementerian dan menjadi simpul komunikasi presiden kiranya menandai eksperimen yang unik.

Ini bukan kebangkitan dwifungsi, tetapi visi Presiden Prabowo yang lebih mementingkan efektivitas eksekutif daripada ortodoksi sipil-militer. Pertanyaannya, apakah eksperimen ini membuahkan model baru tata kelola hibrida, atau membuka pintu remilitarisasi halus birokrasi sipil?

Keluwesaan dalam Labirin Kekuasaan?

Kinerja Teddy agaknya dapat dibedah melalui tiga lapis analitis. Pertama, efektivitas operasional. Sekretariat Kabinet sebagai command center pemerintahan harus beroperasi dengan prinsip result-oriented governance.

Fakta bahwa Teddy masuk dalam toplist kepuasan publik mengindikasikan mekanisme koordinasi yang mungkin berjalan lebih mulus, rapat kabinet lebih efisien, arahan presiden diterjemahkan cepat, dan bottleneck birokrasi berkurang.

Andai demikian, hal ini kiranya kemenangan administratif signifikan dalam konteks Indonesia, di mana kementerian sering beroperasi sebagai kerajaan tersendiri.

Kedua, adaptabilitas sosio-politik, arena di mana metafora “CR7-Messi” menemukan resonansi sejati. Teddy, dengan latar belakang militer yang identik dengan komando hierarkis, harus beroperasi dalam medan politik sipil yang fluid, penuh aktor heterogeny, menteri dari berbagai partai koalisi, tokoh politik senior, birokrat sipil yang terbiasa negosiasi panjang, hingga kelompok kepentingan eksternal.

Dalam hal ini, konsep boundary spanning menjadi relevan, di mana Teddy berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan logika militer (efisiensi, disiplin, eksekusi cepat) dengan logika politik (kompromi, konsensus, manajemen persepsi publik).

Yang mungkin mengejutkan adalah keluwesannya. Berbeda dengan stereotip perwira kaku, Teddy menunjukkan kapasitas code-switching kultural—kemampuan menerjemahkan bahasa militer ke idiom politik, dan sebaliknya.

Ia berinteraksi dengan tokoh politik senior tanpa terlihat subordinatif, namun juga tidak menampilkan arogansi militer. Dalam bahasa Goffman tentang dramaturgi sosial, Teddy berhasil mengelola front stage dan back stage secara koheren, di hadapan publik ia proyeksikan citra profesional bersih, sementara di belakang layar melakukan negosiasi transaksional yang diperlukan dalam politik praktis.

Ketiga, legitimasi simbolik. Kehadiran militer aktif di posisi sipil strategis membawa simbolisme ganda. Di satu sisi, ia merepresentasikan clean image dan disiplin, terutama di tengah kelelahan terhadap birokrat sipil yang korup dan lamban.

Di sisi lain, kehadirannya berpotensi memicu kecemasan akan normalisasi militer dalam politik sipil. Bahwa Teddy mampu mempertahankan kepuasan tinggi menunjukkan ia berhasil menavigasi ambiguitas ini dengan memproyeksikan identitas sebagai teknokrat yang kebetulan berseragam, bukan tentara yang mengintervensi ranah sipil.

Namun, telaah kritis dan konstruktif kiranya tetap harus dikemukakan, yakni sejauh mana capaian ini refleksi kapasitas personal Teddy, dan sejauh mana ia diuntungkan oleh desain struktural pemerintahan Prabowo?

Presiden dengan latar belakang militer mungkin justru memerlukan figur seperti Teddy, seseorang yang memahami bahasa militer tetapi bisa menerjemahkannya ke aksi birokrasi sipil. Kesuksesan Teddy mungkin bersifat contingent, seolah sangat efektif dalam konteks Prabowo, tetapi belum tentu transferable ke konteks kepemimpinan lain di masa depan.

Dilema Karier dan Jebakan Struktural

Pertanyaan menarik yang kiranya tidak terlalu dini tentang masa depan politik Teddy memerlukan analisis bebas sentimentalisme. Jalur militer adalah pilihan paradoks.

Sebagai Letkol di tengah tangga karier, penugasan di Sekretariat Kabinet justru menariknya dari jalur komando operasional. Dalam kultur militer, promosi ke posisi puncak sangat bergantung pada seniority dan pengalaman komando satuan tempur. Walaupun dalam beberapa kasus, portfolio di level “politik” bisa menjadi faktor X.

Di atas kertas, Teddy agaknya kehilangan waktu krusial di mana rekan sezamannya dan seprofesinya memimpin batalion atau satuan operasional. Jika kembali ke TNI, ia akan miskin pengalaman komando militer yang menjadi “mata uang” legitimasi internal.

Sekali lagi, kecuali ada intervensi “politik eksplisit”, sesuatu yang akan memicu resistensi keras dari internal TNI, jalur karier militer murni mungkin akan tampak seperti simbol.

Jalur birokrasi sipil menawarkan kontinuitas lebih logis. Teddy kiranya bisa pensiun dari militer dan melanjutkan sebagai birokrat profesional tingkat tinggi, Kepala Staf Kepresidenan, menteri teknis, atau Menko.

Namun, ini mengharuskan transformasi identitas fundamental dengan risiko menjadi permanent staff tanpa basis politik independent, kompeten dan dipercaya, tetapi tidak memiliki kekuatan tawar dan akan tersingkir ketika patronnya keluar dari kekuasaan.

Jalur politik elektoral adalah yang paling spekulatif. Pertanyaan fundamentalnya, Apakah Teddy memiliki political constituency di luar patronase Prabowo?

Jawabannya saat ini adalah tidak. Ia tidak memiliki basis massa, tidak pernah berkampanye, tidak membangun jaringan akar rumput, dan identitasnya masih sangat melekat pada peran teknokratis. Untuk menjadi kandidat kepala daerah, wapres atau presiden, misalnya, ia tampak membutuhkan transformasi radikal.

Partai Gerindra mungkin adalah pilihan paling logis untuk afiliasi partai Teddy pasca purna kelak dan andai memiliki motivasi pengabdian di jalur politik. Namun, Partai Gerindra pasca-Prabowo mungkin tak lagi sama dan bisa saja akan mengalami perebutan pengaruh internal.

Apakah Teddy cukup kuat menjadi “putra mahkota” di tengah persaingan dengan figur sipil dari keluarga Prabowo atau kader senior? Kemungkinan ini sangat kecil, kecuali Teddy mulai sekarang membangun jaringan independen dan memposisikan diri sebagai kader partai genuine.

Teddy agaknya juga harus bermetamorfosis dari teknokrat menjadi political leader dengan visi independen dan karisma publik. Ini memerlukan rebranding, turun ke akar rumput, membangun basis konstituen, artikulasi visi politik otonom dari Prabowo.

Masalahnya mungkin adalah timing, jika terlalu cepat, ia dianggap tidak loyal, jika terlalu lambat, momentum terlewatkan.

Menggunakan kerangka Robert Dahl tentang power resources, Teddy saat ini seolah sangat menjanjikan dalam positional power (jabatan strategis) dan reputational power (citra kompeten).

Namun, ia masih butuh banyak variabel kompleks yang dibutuhkan dalam ekosistem politik-pemerintahan yang dinamis dan berkelanjutan.

Analisis komparatif instruktifnya mungkin adalah Susilo Bambang Yudhoyohno, seorang jenderal bintang empat dengan pengalaman komando tinggi dan menteri di dua pemerintahan.

Presiden Prabowo adalah jenderal dengan jaringan politik sejak era Soeharto, pebinsis ulung, dan tiga kali mencalonkan diri di kontestasi elektoral.

Skenario paling realistis untuk Teddy agaknya adalah menjadi senior advisor atau kingmaker di aspek spesifik, figur yang diperhitungkan dalam penentuan kebijakan tetapi tidak pernah tampil sebagai kandidat elektoral utama.

Ia mungkin menjadi Menteri Pertahanan, Menko Polhukam, atau dipromosikan menjadi perwira tinggi TNI suatu saat nanti, tetapi jalur menuju kursi presiden atau wakil presiden memerlukan keajaiban politik yang sangat jarang terjadi.

Metafora “CR7-Messi” untuk Teddy kiranya lebih tepat sebagai apresiasi kinerja administratif-koordinatif yang mengombinasikan disiplin dan adaptabilitas, bukan prediksi dominasi politik jangka panjang.

Dalam interpretasi politik politik, Teddy adalah pemain tim yang sangat baik, krusial untuk kelancaran permainan, tetapi bukan yang mengangkat trofi di podium.

Jika ia ingin mengubah takdir dari excellent staff menjadi political leader, ia kiranya harus membangun basis kekuasaan independen. Dan itu memerlukan lebih dari kinerja birokratik, memerlukan keberanian mengambil risiko politik, kapasitas membangun narasi populis, dan keberuntungan timing yang tepat. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Beberapa pejabat publik seperti Teddy Indra Wijaya, AHY, hingga Sherly Tjoanda bukan hanya tampil menarik, mereka menjelma jadi wajah baru politik Indonesia yang serba visual. Namun, mengapa fenomena pejabat publik dengan impresi visual menarik ini menjadi penting dalam diskursus politik kekinian?

PinterPolitik.com

Dalam beberapa tahun terakhir, lanskap politik Indonesia mengalami transformasi tak hanya dari segi kebijakan, tetapi juga impresi yang aesthetic.

Pejabat publik seperti Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda eksis dengan latar belakang yang sangat berbeda namun memiliki kesamaan dalam persepsi publik, memperlihatkan bagaimana good looks menjadi aset politik yang semakin berpengaruh.

Visual mereka yang dipoles dengan narasi progresif dan performa yang dipublikasikan secara intens di media sosial menjadikan mereka mudah diterima dan dibicarakan publik, baik secara positif maupun kritis.

Fenomena ini bukan tanpa penjelasan di atas kertas. Dalam kajian psikologi sosial, efek ini dikenal sebagai halo effect, sebuah bias kognitif di mana penilaian terhadap satu aspek (misalnya penampilan fisik) memengaruhi penilaian terhadap aspek lainnya (seperti kompetensi atau integritas).

Dengan masifnya penggunaan media sosial, yang sangat menekankan aspek visual dan kesan pertama, halo effect menjadi alat distribusi pengaruh yang ampuh dalam politik.

Bukan hanya Teddy, AHY, maupun Sherly. Nama-nama pejabat publik di level kepala daerah petahana seperti Bupati Bandung Barat Jeje Govinda, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, Wakil Bupati Kudus Bellinda Putri Sabrina Birton, hingga Wakil Wali Kota Kupang Citra Pitriyami, ikut terangkat berkat performa visual yang dibungkus dalam strategi branding digital yang apik.

Dalam konteks yang sama, para mantan pejabat publik seperti Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Zumi Zola, hingga Airin Rachmi Diany juga sempat menikmati masa kejayaan dalam ekosistem visual-minded publik di eranya masing-masing.

Lantas, mengapa hal ini menjadi krusial dalam diskursus politik-pemerintahan Indonesia?

Ilusi Kompetensi dan Budaya Visual?

Dalam konteks Indonesia, di mana politik sering kali dipersonalisasi dan bersifat figur-sentris, halo effect dinilai bekerja sangat efektif.

Kendati sangat subjektif, terdapat derajat atau selera umum visual yang diterima. Ketika seorang pejabat tampan atau cantik, publik dengan cepat memberi asumsi bahwa mereka juga cerdas, profesional, atau berintegritas.

Penelitian Efraim Efran menunjukkan bahwa dalam sebagian bersar lingkungan interaksi manusia, termasuk politik, kandidat dengan wajah menarik memiliki peluang lebih besar untuk dipilih, bahkan ketika performa objektifnya tidak signifikan.

Dalam konteks Teddy, AHY, Sherly Tjoanda, serta pejabat publik lainnya, kiranya bukan hal tabu untuk diinterpretasi bahwa karakteristik fisik mereka seolah menjadi entry point dalam membangun afeksi publik.

Di sinilah peran halo effect menciptakan apa yang disebut sebagai rapid trait inference, penilaian instan dalam hitungan milidetik yang menentukan suka atau tidak suka pada seseorang hanya lewat tampilan visual.

Fenomena berikutnya yang turut menguatkan halo effect adalah ilusi kompetensi (illusion of competence), yaitu kondisi di mana seseorang dianggap kompeten semata karena tampilan luar atau gaya komunikasi, bukan substansi atau hasil kerja di kesan pertama. Kendati, nama-nama tersebut tentu memiliki kompetensi dan torehan performa yang positif sejauh ini.

Namun, dalam konteks pejabat publik yang aktif di media sosial, estetika visual dan gaya komunikasi yang engaging dapat menciptakan persepsi bahwa mereka pasti bekerja atau pasti lebih baik dibanding pejabat lain yang tampil “datar”. Padahal, tidak selalu ada korelasi antara performa visual dan performa struktural.

Media sosial mempertebal efek ini melalui sistem algoritma yang mengutamakan engagement, bukan akurasi atau kualitas kinerja yang hakikatnya memang sukar dinilai oleh mesin.

Dalam budaya politik Indonesia yang sangat visual dan viral-driven, ilusi, atau lebih tepatnya “konstuksi kompetensi” sejak pandangan pertama ini menjadi pengungkit legitimasi instan.

Pendekatan visual branding dalam politik Indonesia kini tidak lagi opsional. Media sosial menjadi arena utama pertarungan narasi.

Seorang pejabat yang tidak mampu tampil baik secara visual akan kalah bersaing dalam perhatian publik meskipun punya rekam jejak yang kuat. Di sinilah branding bukan lagi soal pencitraan semu, melainkan bagian dari kapital politik.

Gambar diri seorang pejabat di Instagram dengan filter tertentu, angle tertentu, dan narasi tertentu menjadi komoditas yang memengaruhi pemilih secara emosional.

Branding inilah yang menjadikan sosok-sosok tersebut tampak cepat mencuri perhatian. Meski secara struktural jabatan pejabat atau kepala daerah tertentu di Indonesia cenderung kurang mendapat eksposur, keberadaan mereka di dunia digital justru melampaui batas geografis tersebut.

“Auto Damage” Fix?

Sosok-sosok seperti Teddy, AHY, Sherly Tjoanda, serta pejabat lainnya bukan semata contoh dari halo effect pasif, melainkan mereka mampu mengkapitalisasi persepsi publik melalui kerja nyata yang ditampilkan secara strategis.

Teddy dan AHY, misalnya, dengan latar belakang militer dan posisi strategis sebagai Menteri Koordinator, telah beradaptasi dari prince charming politik menjadi figur yang mencoba merespons isu pembangunan dan infrastruktur secara serius.

Demikian pula Sherly, yang berani tampil beda dalam gaya komunikasi sebagai gubernur perempuan dengan pendekatan urban & inclusive leadership.

Branding yang selaras antara visual, pesan, dan tindakan aktual dapat menjadi senjata utama untuk mem-breakthrough kemacetan politik yang sering hanya dihuni elite tradisional. Mereka bisa menjadi ikon dari generasi politisi baru yang memiliki charisma, substance, dan reach sekaligus.

Namun, risiko besar juga mengintai ketika ekspektasi publik yang dibangun oleh branding visual tidak diimbangi oleh kualitas kerja yang konkret dan terukur.

Dalam kondisi tersebut, efek halo bisa berubah menjadi efek boomerang, publik merasa tertipu atau kecewa, lalu menjadi antagonis terhadap figur tersebut.

Kasus Zumi Zola, misalnya, menjadi pelajaran penting. Sosoknya dulu dielu-elukan karena wajah rupawan dan gaya populis, tetapi kemudian runtuh karena kasus rasuah.

Sampel itu membuktikan bahwa efek visual memiliki daya tarik yang kuat, tetapi tetap memerlukan pijakan struktural dan integritas personal agar tidak menjadi bubble.

Fenomena ini juga membuka peluang lahirnya kelas sosial politik baru—yaitu politisi yang mampu merangkul populisme digital namun tetap grounded secara kebijakan.

Bila Teddy, AHY, dan Sherly sejauh ini mampu menjaga keseimbangan antara visual charisma dan kebijakan substantif, maka mereka berpeluang menembus struktur kekuasaan yang lebih tinggi di masa depan.

Namun, bila tidak, maka mereka akan menjadi bagian dari daftar panjang politisi one-hit wonder, yang redup begitu jabatan atau perhatian publik bergeser.

Dalam dunia politik Indonesia yang sangat fluktuatif dan berorientasi persepsi, kemampuan mempertahankan narasi dan merealisasikan janji adalah mata uang paling mahal.

Fenomena seperti dijabarkan di atas  tampak sangat jarang dibahas dalam analisis maupun teoretis yang mendalam. Namun, di saat yang sama, menunjukkan bahwa wajah politik Indonesia tengah mengalami pergeseran besar, dari politik orasi menjadi politik impresi.

Ini membuka ruang baru bagi politisi muda dan visual untuk naik panggung, namun juga menuntut kedewasaan publik untuk tidak terperangkap dalam ilusi kompetensi.

Kuncinya ada pada kesadaran kritis publik dan etika visual politik. Tanpa itu, kita hanya akan menjadi penonton dalam pertunjukan politik estetika, bukan peserta aktif dalam demokrasi substansial. (J61)

PinterPolitik.com – Letnan Kolonel (Inf.) Teddy Indra Wijaya mungkin tak pernah bermimpi ada di posisinya saat ini sebagai seorang Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, sebagaimana dirinya bertestimoni saat menjadi Asisten Ajudan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 silam.

Sekali lagi, seorang Letnan Kolonel aktif TNI dipercaya untuk menduduki jabatan sipil tertinggi dalam koordinasi teknis kabinet, awalnya dianggap sangat ora umum dan agak laen.

So, langsung aja, siapa sesungguhnya sosok yang kini telah dan sepertinya akan terus menarik perhatian ini? Lalu mengapa Presiden Prabowo memberikan kepercayaan lebih kepadanya? Dan apa makna dari penunjukan ini bagi dinamika politik-pemerintahan di masa depan?

Pro-kontra sih emang, plis harus dipertimbangkan matang-matang sama dengerin kritik membangun ya bapak dan ibu anggota dewan sama pejabat kementerian terkait 

#ruutni #uutni #revisiuutni #teddyindrawijaya #dwifungsi #kontras #tni #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Perpanjangan peran dan jabatan prajurit aktif di lini sipil-pemerintahan memantik kritik dan kekhawatiran tersendiri meski telah dibendung sedemikian rupa. Saat ditelaah lebih dalam, angin yang lebih mengarah pada para serdadu pun kiranya tak serta merta membuat mereka dapat dikatakan tepat memperluas peran ke ranah sipil. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Memori kolektif atas kemudaratan peran militer di ranah sosial, politik, dan pemerintahan membuat diskursus resistensi atas isu perluasan peran prajurit aktif dan perpanjangan masa purna tugas terus bergulir.

Bedil yang dikatakan menjadi variabel inheren dalam probabilitas penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan layaknya hantu yang tetap ditakuti saat supremasi sipil telah diraih sebagai amanah Reformasi.

Pernyataan teranyar Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bahwa prajurit aktif  yang berkiprah di jabatan sipil harus mundur atau pensiun dini pun tak serta merta menepis kekhawatiran.

Tak hanya potensi penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan, aspek lain seperti meritokrasi di birokrasi juga jadi persoalan lain.

Ketakutan dan kekhawatiran pun kian memuncak saat sampel konkret prajurit aktif di jabatan sipil tetap eksis di depan mata, baik yang tak tersorot pemberitaan secara gamblang, maupun posisi yang nomenklaturnya disesuaikan ulang seperti case Teddy Indra Wijaya saat menjadi Sekretaris Kabinet yang kini berada di bawah Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) serta Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres).

Apalagi saat berkaca pada vibes politik-pemerintahan saat ini yang dibawa nahkoda Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Sosok yang notabene adalah prajurit tulen.

Akan tetapi, eksistensi prajurit aktif atau sosok berlatarbelakang militer dalam lini birokrasi, politik, dan pemerintahan kiranya akan tetap memiliki relevansi dan pro-kontra yang kompleks.

Birokrat Reformasi Sama Korupnya?

Reformasi 1998 yang melahirkan supremasi sipil seharusnya menandai berakhirnya era di mana militer memiliki peran dominan dalam birokrasi dan pemerintahan.

Akan tetapi, meskipun ABRI (kemudian TNI) secara resmi ditarik dari jabatan-jabatan sipil, birokrasi yang diharapkan lebih transparan dan akuntabel justru masih sarat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Banyak yang menyebutnya lebih parah dan meluas.

Dalam kajian Clifford Geertz tentang “birokrasi patrimonial” di Indonesia, ia menjelaskan bahwa budaya politik di Indonesia lebih dekat dengan model negara patrimonial, di mana kekuasaan lebih banyak dijalankan berdasarkan loyalitas dan hubungan pribadi daripada sistem meritokrasi yang ketat.

Dengan demikian, meski militer secara formal telah kehilangan peran dwifungsi, sistem birokrasi tetap terjebak dalam pola-pola lama yang korup dan dilakukan bukan lagi oleh militer.

Laporan Transparency International pada 2023 menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia masih stagnan, bahkan cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir.

Banyak kasus korupsi besar justru melibatkan birokrat sipil yang diangkat melalui sistem yang seharusnya berbasis meritokrasi. Banyak kasus rasuah dengan kerugian negara fantastis dan mencengangkan belakangan ini yang memperlihatkan bahwa supremasi sipil tidak serta-merta menjamin tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Dari sudut pandang sosiologi politik, khususnya teori state capture yang dikemukakan oleh Joel S. Hellman, dapat dikatakan bahwa birokrasi di Indonesia cenderung dikuasai oleh oligarki politik dan ekonomi, di mana kepentingan segelintir elite lebih dominan ketimbang kepentingan publik.

Fenomena ini semakin diperparah dengan minimnya keberanian reformasi struktural yang benar-benar menuntaskan akar masalah di tubuh birokrasi.

Dengan realitas ini, tidak mengherankan jika beberapa kalangan beranggapan bahwa kembalinya militer dalam jabatan sipil bisa menjadi solusi dalam dimensi tertentu atas korupsi birokrasi yang tak kunjung berubah.

Stereotype-nya, militer dianggap lebih memiliki disiplin, loyalitas terhadap negara, serta struktur komando yang lebih tegas dibanding birokrasi sipil yang sering kali lamban dan mudah diintervensi kepentingan politik.

Efisiensi Birokrasi vs Supremasi Sipil

Pola pikir bahwa militer lebih disiplin dan efisien dibandingkan birokrasi sipil sering kali dijadikan pembenaran atas kembalinya prajurit aktif ke dalam jabatan strategis di pemerintahan.

Di berbagai negara dengan sejarah otoritarianisme militer, seperti Thailand dan Myanmar, militer kerap berdalih bahwa supremasi sipil tidak selalu identik dengan pemerintahan yang efektif dan bersih.

Di Indonesia, gagasan ini seolah-olah mendapatkan momentumnya kembali dengan naiknya Prabowo Subianto ke tampuk kekuasaan. Kendati masih dalam derajat yang sangat kecil.

Dalam perspektif Max Weber mengenai birokrasi ideal, birokrasi yang baik haruslah memiliki karakteristik rasionalitas, hierarki yang jelas, dan sistem berbasis aturan. Pada konteks ini, militer memang memiliki keunggulan dalam aspek struktur dan kedisiplinan.

Tetapi, ada perbedaan mendasar antara birokrasi sipil dan militer. Struktur komando dalam militer lebih bersifat hierarkis dan tertutup, sementara birokrasi sipil seharusnya lebih fleksibel dan terbuka terhadap partisipasi publik.

Di sisi lain, supremasi sipil adalah prinsip fundamental dalam negara demokrasi modern. Teori civil-military relations yang dikembangkan oleh Samuel P. Huntington dalam The Soldier and The State menegaskan bahwa militer yang terlalu dominan dalam politik dan birokrasi dapat mengancam demokrasi itu sendiri.

Di negara-negara dengan supremasi sipil yang kuat seperti Amerika Serikat, pemisahan peran antara sipil dan militer sangat ketat, di mana prajurit aktif dilarang memegang jabatan politik atau birokrasi sipil.

Namun, di Indonesia, upaya untuk menjaga supremasi sipil sering kali bertabrakan dengan kebutuhan akan stabilitas dan efisiensi, plus kelakuan oknum korup birokrat sipil.

Ketika birokrasi sipil dianggap gagal dalam melaksanakan tugasnya secara efektif, militer kerap dijadikan opsi instan sebagai solusi.

Dilema ini kemudian membawa pada pertanyaan mendasar, yakni apakah hipotesa efisiensi dan “disiplinisasi” birokrasi melalui pelibatan militer sepadan dengan risiko melemahnya supremasi sipil?

Dalam jangka pendek, mungkin ada perbaikan kinerja, tetapi dalam jangka panjang, pengikisan supremasi sipil berpotensi mengarah pada kembalinya pola-pola otoritarianisme yang bertentangan dengan semangat Reformasi.

Selain itu, R.D. McKinlay dan A.S. Cohan dalam penelitiannya yang berjudul Comparative Analysis of the Political and Economic Performance of Military and Civilian Regimes membandingkan kinerja di bidang politik, pertahanan, dan ekonomi di antara negara-negara yang dikelola militer dan negara-negara yang dikelola sipil.

Ternyata, tidak terdapat banyak perbedaan antara kinerja kedua jenis pemerintahan tersebut. Temuan ini sekiranya membantah persepsi mereka yang menginferiorkan kepemimpinan atau tata kelola politik pemerintahan dari kalangan sipil.

Di titik ini, andai hipotesa birokrat sipil yang korup lebih buruk, solusi yang lebih ideal adalah dengan melakukan reformasi birokrasi yang lebih substansial, bukan dengan kembali mengandalkan militer. Bahkan, kendati ekspansi militer juga adalah bagian dari pemecahan masalah klasik bottleneck perwira non-job.

Meskipun klise dan sedikit utopis, penguatan sistem meritokrasi, transparansi, dan pengawasan yang ketat terhadap birokrat sipil harus menjadi prioritas utama yang wajib diupayakan.

Jika tidak, wacana kembalinya militer ke dalam politik dan pemerintahan bukan tidak mungkin akan terus menjadi isu yang relevan, bahkan mungkin menjadi kenyataan yang sulit dibendung di masa depan. (J61)