Kasus pelanggaran HAM Paniai, Papua tak kunjung usai. Berkas dikembalikan terus oleh Kejagung, dua kali kembali ke Komnas HAM. Munculkan sinyalemen Inpunitas

Mirip isu Papua, persoalan rasisme Papua dianggap telah menumpuk. Orang Papua banyak dilabeli separatis , pemabuk dan perusuh. Gelombang protes serupa protes serupa terjadi pada 2019 lalu

Kekerasan masih terjadi di Papua kala Corona. Dua tenaga medis Gugus Tugas Covid-19 ditembak. Satu dikabarkan meninggal dunia. KKB Papua dan TNI-Polri saling tuding

Pemerintah tengah siapkan Inpres baru, terkait pembangunan di Papua & Papua Barat. Gantikan Inpres No.9/2017, Pusat komando di bawah Kementerian PPN/Bappenas

PinterPolitik.com

Sejarah OPM sebenarnya dapat ditelusuri hingga tahun 1961 di mana Belanda tengah mempersiapkan dekolonialisasi Papua. Pada April 1961, dibentuk New Guinea Council untuk mempersiapkannya. Dewan ini kemudian menjadi katalis bagi meningkatnya kesadaran politik masyarakat Papua.

Dewan itu kemudian memutuskan untuk menggunakan nama Papua Barat untuk wilayah negara mereka nanti. Selain itu, disepakati pula desain bendera mereka yaitu bendera bintang kejora yang dikenal hingga saat ini.

Asal Mula Organisasi Papua Merdeka

Pada 1 Desember 1961, New Guinea Council bersama Belanda secara resmi kemudian mengumumkan simbol nasional mereka. Hal ini menegaskan kedaulatan mereka sebagai sebuah bangsa.

Tekanan Amerika & Infiltrasi Militer Indonesia

Indonesia yang merasa memiliki hak atas seluruh wilayah eks jajahan Belanda di Hindia kemudian bereaksi. Hal itu kemudian mendorong terjadinya infiltrasi militer Indonesia ke Papua.

Akibat dari tekanan Amerika dan aktivitas militer Indonesia itu kemudian mendorong terjadinya New York Agreement di tahun 1962. Perjanjian itu membuat otoritas di Nugini Barat dipindahkan kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA).

Para nasionalis Papua Barat amat kecewa dan merasa dikhianati oleh New York Agreement karena tak dilibatkan.

Setelah otoritas dilimpahkan dari UNTEA ke Indonesia pada 1963, Indonesia berusaha mengintegrasikan Papua secara keseluruhan ke dalam negara.melalui Dekrit Presiden nomor 8 dan 11 tahun 1963.

Kebijakan itu membuat hak-hak dan aktivitas politik masyarakat Papua berada dalam kontrol penuh Indonesia.

Pengaturan Politik & Aktivitas Militer

Pengaturan politik disertai dengan aktivitas militer ketat menimbulkan perlawanan dari masyarakat Papua kepada otoritas Indonesia di Manokwari dan kota-kota lain. Gerakan resistensi inilah yang menjadi cikal bakal dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Menurut RG Djopari, ada dua faksi utama dari OPM ini. Faksi pertama, lahir di Jayapura 1963 dipimpin oleh Aser Demotekay. Sementara, faksi kedua lahir di Manokwari pada 1964 dipimpin oleh Terianus Aronggear. Sebenarnya, OPM sendiri dapat dianggap sebagai istilah payung untuk menyebut gerakan pro kemerdekaan Papua.

Sejak kemunculannya, OPM menjadi kelompok yang terus menentang otoritas Indonesia.  Tujuan utama dari organisasi ini adalah menghentikan pendudukan Indonesia dan pembentukan negara Papua Barat yang merdeka.

Kontroversi Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 

Eskalasi perjuangan kemudian semakin meninggi seiring dengan kontroversi yang dihadirkan oleh Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969. Kala itu, referendum segelintir masyarakat Papua menghendaki integrasi daerah mereka dengan Indonesia, sehingga kemudian muncul nama provinsi Irian Jaya.

Salah satu upaya paling awal untuk mengarahkan pemberontakan menjadi perjuangan bersenjata kemudian terjadi di tahun 1970 ketika suatu kelompok membentuk kamp di Markas Victoria.

Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat

Langkah paling fenomenal dari kelompok Markas Victoria ini adalah ketika OPM mendeklarasikan kemerdekaan Republik Papua Barat pada tahun 1971. Deklarasi itu disertai dengan pengadopsian konstitusi dan juga penggunaan simbol-simbol nasionalis.

Tokoh Penting Dibalik OPM

Ada dua tokoh penting di balik kelompok tersebut. Pertama, Seth Rumkorem yang merupakan seorang eks militer yang semula pro Indonesia. Kedua, Jacob Prai yang merupakan lulusan Universitas Cendrawasih yang sejak awal anti Indonesia.

Tak lama, OPM kemudian mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat di wilayah Papua. Tak hanya itu, mereka juga menjaring simpati dari dunia internasional di mana negara Pasifik seperti Tuvalu dan Vanuatu memberikan dukungan kepada mereka. Selain itu, Belanda disebut-sebut juga kemudian memberikan dukungan moral kepada organisasi ini.

Sayangnya, meski sangat populer, organisasi ini memiliki kelemahan dalam kepemimpinan. Hal ini terjadi terutama setelah konflik antara Jacob Prai dan Seth Rumkorem dalam posisi sentral kepemimpinan organisasi.

Pada akhir 1970 dan awal 1980, kegiatan militer Indonesia semakin meningkat sehingga para pemimpin Markas Victoria ini harus lari ke luar negeri. Sejak saat itu, kepemimpinan OPM dijalankan terbatas secara teritorial dan kerap gagal untuk disentralisasi.

Pada tahun 1980-an, muncul sosok Kelly Kwalik sebagai tokoh penting di lingkaran lokal OPM. Salah satu kiprahnya yang paling mencolok adalah ketika kelompoknya melancarkan aksi di wilayah tambang Freeport di tahun 2002. Wilayah operasi Kelly memang berada di kawasan tambang Freeport di Mimika.

Setelah Kelly tewas tertembak di tahun 2009, ada sosok Goliat Tabuni yang memimpin gerakan bersenjata di kawasan Puncak Jaya. Wilayah operasi Goliat kemudian terus meluas ke distrik lain. Pengaruhnya yang semakin menguat membuatnya didaulat sebagai panglima tertinggi OPM di tahun 2012.

Pengaruh Goliat yang semakin kuat membuatnya jadi tujuan otoritas Indonesia untuk berdialog, bahkan hingga era Jokowi.

OPM di Era Pemerintahan Jokowi

Di era Jokowi, kiprah gerakan bersenjata OPM belum juga surut. Kelompok ini disebut-sebut berada di balik penyerangan kepada pekerja konstruksi jalan Trans Papua di Nduga.

Hingga saat ini, beragam cara masih belum bisa sepenuhnya meredakan aktivitas bersenjata dari OPM. Lalu, kalau menurutmu, bagaimana perjalanan dari organisasi ini? #berikanpendapatmu

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Menkopolhukam Mahfud MD respon isu referendum Papua. Sebut indonesia berhak ambil semua langkah untuk pertahankan Papua dan sebutkan juga tidak ada pilihan referendum untuk Papua

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

PinterPolitik.com

Persoalan sosial dan politik yang menghantui wilayah Papua dan Papua Barat sepertinya tidak akan ada habisnya. Berbagai isu seperti diskriminasi, pembangunan infrastruktur, hingga konflik bersenjata kerap mewarnai pembicaraan publik, baik di media massa maupun media sosial.

Bulan Agustus lalu misalnya, menjadi momen di mana insiden diskriminatif terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, menimbulkan gelombang demonstrasi yang besar di pulau ujung timur Indonesia tersebut. Tak jarang kekerasan turut mewarnai protes-protes kala itu.

Itulah kenapa – guna menghindari kekerasan yang tidak diperlukan – banyak pihak mendorong adanya cara-cara yang damai dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua. Salah satunya adalah saran dari Pak Mahfud MD.

Kala itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menyarankan pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) agar dapat menggunakan cara-cara yang tidak represif dalam menyelesaikan konflik Papua. Dengan penggunaan cara persuasif tanpa kekerasan, pelanggaran hukum dalam upaya penyelesaian konflik dapat terhindarkan.

Hmm, benar nih pernyataan Pak Mahfud. Bukan cara yang tepat bila harus secara agresif menyakiti saudara-saudara sebangsa sendiri – apalagi bila sampai melanggar hak asasi manusia (HAM).

View this post on Instagram

Mahfud MD respon isu referendum Papua.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 19, 2019 at 2:00am PST

Tapi nih, uniknya, Pak Mahfud sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sepertinya punya cara yang berbeda nih soal isu Papua. Beberapa waktu lalu, dengan mengutip International Covenant on Civil Political Rights (ICCPR), beliau menyampaikan kalau setiap negara yang berdaulat atas wilayahnya dapat menjalankan semua langkah untuk mempertahankan kedaulatannya dengan segala daya yang dimiliki.

Waduh, langkah-langkah yang bagaimana nih yang dimaksud Pak Mahfud? Hmm, kalau kata Pak Mahfud sih, beberapa cara yang bisa dilakukan adalah dengan menyentuh aspek-aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya, serta peningkatan keamanan.

Lho, kok jadi agak beda ya? Bukannya dulu Pak Mahfud memberi saran agar menggunakan persuasi? Kok sekarang Pak Mahfud bilang peningkatan keamanan juga diperlukan?

Tentu saja, pernyataan Pak Mahfud sontak mengundang kritik nih. Mantan Komisioner Komisi Nasional (Komnas) HAM Natalius Pigai misalnya, mengingatkan Mahfud agar tidak melanggar HAM.

Tapi, tenang saja. Pak Mahfud juga pernah bilang kalau pemerintah tidak pernah melakukan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat. Mungkin, beliau tidak tahu kalau ada laporan investigasi dari Amnesty International pada tahun 2018 bahwa terdapat 95 pembunuhan di luar hukum terhadap warga Papua dan Papua Barat yang diduga dilakukan oleh aparat.

Selain itu, mungkin, Pak Mahfud bisa mengajak diskusi elemen-elemen masyarakat di Papua dan Papua Barat sebagai saudara sebangsa, kira-kira mereka setuju nggak ya dengan adanya rencana peningkatan keamanan? Kan, dulu, Pak Mahfud pernah bilang kalau lebih baik utamakan cara-cara persuasif. Hehe (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Pada tanggal 18 Oktober 2019, Indonesia Agency for International Development (Indonesia AID) atau Lembaga Kerja Sama Pembangunan Internasional Indonesia diresmikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tujuan didirikannya Indonesia AID adalah mengelola dan menyalurkan dana abadi dalam rangka memberikan bantuan luar negeri kepada negara – negara berkembang yang standarnya di bawah Indonesia. Selain itu, Indonesia AID juga berfungsi sebagai lembaga pemberi bantuan satu pintu yang dikelolakan secara terstruktur.

Pendirian Indonesia AID menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan memperkuat diplomasi Indonesia terutama dalam diplomasi humaniter atau kemanusiaan. Di saat yang sama, sumber keuangan Indonesia AID menurut Kementerian Keuangan merupakan sisa-sisa APBN yang diatur below the line atau tidak harus habis berjumlah Rp 3 triliun – dibagi menjadi 1 triliun untuk tahun 2019 dan 2 triliun untuk 2020. Negara target penerima Indonesia AID adalah tujuh negara yang terdiri dari lima negara Pasifik (Fiji, Tuvalu, Nauru, Kepulauan Solomon, dan Kiribati) serta dua negara ASEAN (Filipina dan Myanmar).

Meski begitu, berdirinya Indonesia AID menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia untuk pertama kalinya mempunyai badan pemberi bantuan internasional satu pintu atau satu lembaga dan Indonesia menjadi negara pemberi donor (bantuan). Hal ini senada dengan visi Indonesia dalam keanggotaannya dalam UNHRC (United Nations of Human Rights Council) untuk semakin terlibat dalam menangani isu – isu kemanusiaan.

Namun, di sisi lain, Indonesia dianggap menggunakan Indonesia AID untuk membungkam negara-negara kepulauan Pasifik agar tidak mengangkat isu Papua di forum PBB – mengingat negara-negara Kepulauan Pasifik yang menjadi target penerima, seperti Kepulauan Solomon, merupakan negara yang vokal mengangkat isu Papua ke PBB.

Niat Tulus atau Politis?

Tuduhan media Australia terhadap Indonesia yang menggunakan Indonesia AID untuk membungkam negara-negara kepulauan Pasifik tidak sepenuhnya salah. Menurut Clair Apodaca dalam artikelnya yang berjudul Foreign Aid as Foreign Policy Tool, bantuan luar negeri merupakan suatu alat bagi negara dalam memengaruhi negara lain agar politik luar negeri dari negara yang diberikan bantuan dapat sejalan atau tidak bertentangan dengan kepentingan negara pemberi donor.

Negara pemberi donor mengalokasikan jumlah bantuan kepada negara calon penerima dan mencari momentum atau waktu yang tepat untuk menawarkan donor kepada negara calon penerima.

Negara-negara Kepulauan Pasifik saat ini menghadapi dampak perubahan iklim, yaitu meningkatnya tinggi permukaan air laut yang diakibatkan oleh meningkatnya suhu bumi. Hal ini membuat negara-negara itu terancam tenggelam.

Perdana Menteri (PM) Fiji Frank Bainimarama bahkan meminta PM Australia Scott Morison untuk berpindah ke energi terbarukan agar dapat mengggantikan batu bara yang menjadi biang keladi atas meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi. Selain itu, negara-negara Kepulauan Pasifik sedang bersitegang dengan Australia dalam Pacific Island Forum (PIF) di Tuvalu pada 15 Agustus silam karena negara Kanguru itu tidak bersedia menyepakati tindakan penting untuk menghadapi perubahan iklim – yang salah satu isinya adalah menghentikan pembangunan pembangkit listrik bertenaga fosil.

Sebagai negara penghasil dan konsumen batu bara, Australia menolak kesepakatan tersebut. Hal ini membuat kesepakatan tersebut dihentikan sampai 18 (delapan belas) negara anggota, termasuk Australia, berunding kembali dalam PIF 2020 yang akan digelar di Vanuatu.

Di sisi lain, Vanuatu sebagai tuan rumah PIF 2020 merupakan negara yang vokal dalam menyuarakan kemerdekaan Papua di PBB. Hal ini dapat dibuktikan dengan Vanuatu yang didukung oleh Kepulauan Solomon mengangkat isu kemerdekaan Papua Barat di Sidang Umum PBB pada 2018 silam.

Selain itu, Vanuatu berhasil mendorong isu Kemerdekaan Papua Barat di pertemuan Menteri luar negeri negara – negara pasifik seiring dengan isu perubahan iklim meskipun hal ini dikritik oleh Australia yang mengakui kontrol Indonesia atas Papua. Dengan ditunjuknya Vanuatu sebagai tuan rumah, besar kemungkinan Vanuatu akan mengangkat masalah Papua di PIF 2020 untuk menggalang dukungan oleh negara-negara Pasifik untuk mendesak PBB mengeluarkan resolusi untuk mengevaluasi Penentuan Pendapat Rakyat 1969.

Hal ini bisa saja mengancam posisi Indonesia sebagai negara yang memegang kedaulatan atas Papua dan Papua Barat. Oleh karena itu, Indonesia menggunakan pendekatan bantuan luar negeri terhadap negara-negara tersebut yang berpotensi mendukung langkah Vanuatu dan kepulauan Solomon di PBB.

Apa Kabar APBN?

Di tengah usaha pemerintah Indonesia menjalankan Indonesia AID, Indonesia saat ini menghadapi defisit APBN yang mencapai Rp 199 Triliun – terhitung pada Agustus 2019. Defisit ini diakibatkan oleh pertumbuhan ekspor yang negatif yang merupakan dampak dari ketidakpastian global.

Hal ini diperburuk dengan melebarnya defisit APBN di kisaran 2,2 % dari PDB meskipun 2019 tinggal sebulan lagi. Tidak hanya itu, RAPBN 2020 juga direncanakan akan memiliki defisit sebesar 1,76 persen. Namun hal ini masih di kisaran yang aman karena belum menyentuh sampai 3 %.

Di sisi lain, jikalau Indonesia ingin memberikan bantuan luar negeri, pemerintah seharusnya memberikan bantuan tidak hanya dalam bentuk sejumlah uang seperti dalam Indonesia AID karena justru malah rentan dikorupsi atau disalahgunakan terutama di negara-negara calon penerima yang indeks persepsi korupsinya di bawah Indonesia seperti Filipina dan Myanmar akibat minimnya pengawasan.

Seharusnya, pemerintah bisa memberikan bantuan dalam bentuk bantuan pendampingan ekonomi dan pembangunan infrastruktur dengan mengerahkan tenaga ahli dan peralatan dari Indonesia. Namun, hal ini belum bisa dilakukan karena riset dan pengembangan Indonesia masih jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Oleh sebab itu, untuk saat ini, pendirian Indonesia AID bisa jadi belum terlalu dibutuhkan karena berbagai alasan. Bantuan yang ditawarkan rentan disalahgunakan dengan rendahnya indeks persepsi korupsi negara-negara penerima. Di sisi lain, Indonesia masih menjadi negara penerima yang masih memerlukan modal untuk melanjutkan pembangunan nasionalnya.

Tulisan milik Adyuta Banurasmi Balapradhana, mahasiswa S-1 Hubungan Internasional di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Kita tidak punya orang-orang yang mendalami persoalan Papua dan melahirkan narasi yang bisa merangkul orang Papua. Narasi yang seperti Gus Dur” -Simon Patrice Morin, Anggota DPR periode 2004-2009 asal Papua Barat

Setelah tindakan persekusi dan diskriminasi mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, serta kericuhan besar yang pecah di Wamena, Nduga, dan sejumlah daerah lain di Papua, artikel-artikel soal Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan diplomasinya dalam menyelesaikan persoalan Papua kembali bermunculan. Bagaimana tidak? Tak sampai enam bulan pasca dilantik sebagai presiden, Gus Dur mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Bagi orang Papua, mengembalikan nama Papua adalah mengembalikan kehormatan orang Papua di tanahnya sendiri.

Para pemangku kebijakan di Kabinet Indonesia Maju kali ini hendaknya memang perlu menengok kembali cara-cara Gus Dur dalam upaya resolusi konflik di Papua dan Papua Barat. Pendekatan kultural dan psikososial ditampakkan dengan membuka ruang dialog dengan pimpinan-pimpinan gerakan Papua dan membangun kedekatan emosional dengan masyarakat Papua. Gus Dur juga mefasilitasi Kongres Rakyat Papua II yang membahas isu-isu penting seputar penyelesaian berbagai kisruh pelanggaran HAM dan hak-hak dasar masyarakat Papua – diikuti sekitar 400-an pemuda Papua Barat.

Dalam suatu wawancara yang dikutip Suadey dalam bukunya yang berjudul Gus Dur, Islam Nusantara, dan Kewarganegaraan Bineka, Gus Dur mengatakan, “Saya akan sumbang kalian untuk kongres sebanyak satu miliar. Ini bukan uang saya, tetapi uang Anda sendiri. Maaf, Indonesia baru bisa sumbang segitu. Moga-moga di waktu lain akan bisa mengembalikan lebih banyak kepada masyarakat Papua.” Gus Dur mengutarakan pesan demokrasi dengan cara yang begitu disederhanakan.

Gus Dur secara tegas menolak segala bentuk pendekatan represif dan militaristis yang pernah dijalankan di masa orde baru. Fleksibilitas Gus Dur dalam merespons isu juga tercermin dalam kebijakannya membiarkan bendera Bintang Kejora berkibar di bumi Cendrawasih sebagai lambang kedaerahan tanpa berpikir bahwa hal ini dipolitisir lebih jauh.

Menurutnya, arti pengibaran Bintang Kejora sebagai simbol daerah ataupun simbol separatis bergantung pada perspektif masing-masing pihak yang tidak perlu diributkan, selama syarat untuk tetap terintegrasi dengan Indonesia tetap terjaga. Atas segala kerja keras dan upayanya untuk Papua, Gus Dur dijuluki juru damai Papua.

Dalam meresapi persoalan Papua, pemerintah harus berhenti memandang Papua dari sudut pandang Jakarta. Menyelesaikan persoalan Papua memang agaknya tak akan pernah cukup hanya dengan meneken proyek-proyek infrastruktur atau membuka keran investasi semata.

Salah satu sumber konflik yang terus mengundang bentrokan antara aparat keamanan dengan warga sipil adalah eksplorasi pertambangan emas terbesar di dunia milik Freeport McMoran Copper & Gold Inc. Dalam proses perundingan terkait status kontrak perusahaan antara pemerintah dengan PT Freeport McMoran Cooper & Gold Inc, Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) meminta agar negosiasi tidak hanya berputar pada pembahasan soal divestasi saham tetapi juga mengenai sistem keamanan dan kerusakan lingkungan. Isu kerusakan lingkungan merupakan salah satu masalah krusial bagi masyarakat setempat, mengingat dampak limbah tambang (tailing) telah mencemari air dan menyebabkan kerusakan hutan.

Eksploitasi sumber daya alam yang terus menerus dilakukan dengan mengatasnamakan pembangunan dan kas daerah menuai sentimen di benak warga Papua. Hal ini dikarenakan masyarakat lokal masih bertumpu pada alam dalam membangun kesejahteraannya sehingga urgensi mengenai isu lingkungan seperti keseimbangan ekosistem hutan dan laut, serta kerusakan lingkungan menjadi lebih besar ketimbang pembangunan infrastruktur fisik.

Alih-alih menyejahterakan, pembukaan lahan dan eksploitasi sumber daya alam dalam rangka percepatan ekonomi oleh investor dan korporasi asing justru mempersempit ruang gerak masyarakat lokal untuk berdikari secara ekonomi. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), Papua merupakan provinsi dengan penduduk miskin terbanyak – per Maret 2018 dengan persentase mencapai 21,2% di wilayah tersebut.

Pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) yang terus digencarkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) pada periode 2014-2019 sebenarnya cukup membantu tetapi belum mampu menjawab utuh akar persoalan yang kian akut dan menumpuk. Keputusan pemerintah untuk melakukan pemblokiran internet beberapa waktu lalu, serta menambah jumlah aparat dengan dalih keamanan, nyatanya belum mampu mencapai stabilitas yang benar-benar diharapkan. Membaca kondisi keamanan yang cenderung inkonsisten, pemerintah harus berbesar hati untuk mengakui bahwa memang ada kekeliruan dalam pendekatan yang selama ini dilakukan.

Apabila ditinjau dari sudut pandang teoretis, dalam buku berjudul From Confrontation to Cooperation, Rothman menyebutkan setidaknya terdapat empat komponen utama dalam pendekatan penyelesaian konflik. Pertama, terdapat legitimasi dari masing-masing pihak untuk saling terbuka dalam komunikasi tingkat awal. Kedua, ada validasi informasi antar pihak yang berkonflik mengenai sebab, dampak, hambatan resolusi yang dialami. Ketiga, bersama-sama mencari pola yang sesuai untuk mengkomunikasikan perdamaian. Keempat, menciptakan suasana yang kondusif selama proses menemukan titik tengah.

Proposal yang mendorong perdamaian di Papua hendaknya masuk dalam prioritas pemerintahan Jokowi ke depan, terlebih Indonesia telah kembali dipercaya menduduki kursi komisi Dewan HAM PBB 2020-2022 dengan memperoleh 174 dukungan dari 192 negara anggota PBB. Setidaknya, ada tiga prioritas yang dibawa Indonesia dalam kewenangannya di komisi dewan HAM PBB.

Pertama, konsisten dalam mendorong pemajuan dan perlindungan HAM. Kedua, mendorong peran negara dalam kerjasama internasional dalam hal penghormatan, pemajuan dan perlindungan HAM. Ketiga, mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional bidang HAM periode 2020-2024 melalui penguatan kemitraan untuk periode 2020-2024.

Kepercayaan dunia internasional terhadap kapabilitas Indonesia dalam mengelola isu HAM hendaknya perlu dibuktikan dengan meninggalkan seutuhnya cara-cara represif agar tidak menjadi bumerang bagi Indonesia di kancah internasional, serta menjadi faktor pencetus yang membuat isu referendum kembali mencuat.

Luasnya wilayah, majemuknya suku bangsa, dan berbagai faktor lainnya membuat penerapan kebijakan tidak mampu memuaskan semua pihak sehingga rentan menimbulkan gesekan antar pihak dan potensi disintegrasi. Meski begitu, negosiasi politik dan seni Gus Dur dalam merangkul Papua tentu masih sangat relevan untuk diadopsi pemerintah dibawah komando Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang baru, Prof. Mahfud MD.

Negara harus mampu memberikan kejelasan hukum mengenai berbagai kasus pelanggaran HAM, diskriminasi, dan rasisme yang terjadi, serta menyesuaikan orientasi pembangunan yang sejalan dengan nilai-nilai kearifan masyarakat setempat. Ekosistem demokrasi dan narasi tentang Bhineka Tunggal Ika harus terus dipelihara dalam proses politik yang proaktif, bukan reaktif apalagi represif.

Sejarah panjang masa lalu Papua seharusnya menjadi pelajaran yang cukup berharga bagi pemerintah bahwa sebenarnya segala konflik Papua yang kembali hangat bukanlah sebuah kejadian yang didasari spontanitas maupun kecemburuan sosial belaka. Lebih jauh dari itu, konflik yang terjadi adalah akumulasi pengalaman diskriminatif dan trauma politik atas kegagalan pemerintahan Orde Baru dalam merangkul masyarakat Papua.

Seharusnya ini cukup untuk menjadi pertimbangan penting dalam mengambil langkah-langkah baru dengan pendekatan yang lebih menyentuh tatanan kehidupan setempat sehingga pemerintah tidak gagap dalam menyelesaikan persoalan Papua.

Tulisan milik Rima Widya, Sarjana Hubungan Internasional, UPN “Veteran” Yogyakarta.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“F**k all your feelin’ ‘cause business is business. It’s strictly financial” – Drake, penyanyi rap asal Kanada

Usai dilantik pada 20 Oktober lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih untuk segera kembali bekerja. Minggu pertamanya banyak diisi untuk memilah siapa-siapa saja yang dianggapnya pantas untuk membantu sang presiden dalam lima tahun ke depan.

Rampungnya tugas Jokowi untuk menentukan pembantu-pembantunya ini mungkin telah memberikan waktu luang yang lebih leluasa bagi presiden. Mantan Wali Kota Solo ini pun berangkat ke tanah Papua yang selalu dianggap penting olehnya.

Saking spesialnya, presiden sampai-sampai mencatat setiap rekam perjalanannya ke pulau yang terletak di paling timur Indonesia itu. Berdasarkan hitungan Jokowi, setidaknya presiden sudah sebanyak 13 kali mengunjungi Papua dan Papua Barat.

Kunjungan kerja perdana Jokowi dalam periode keduanya ini boleh jadi mengingatkan publik kembali atas permintaan dan janji yang terucapkan dalam pertemuannya dengan tokoh-tokoh Papua di Istana pada September lalu. Beberapa di antaranya adalah wacana pemekaran provinsi di Papua.

Ikon baru Papua, Jembatan Youtefa, yang saya resmikan kemarin. Membentang di atas Teluk Youtefa, Jayapura, jembatan ini dibangun sejak 2015 dengan biaya Rp1,8 T.

Jembatan Youtefa memangkas waktu perjalanan ke arah perbatasan, dan jadi destinasi wisata baru di Papua. pic.twitter.com/EDWX2zXuOa

— Joko Widodo (@jokowi) October 29, 2019

Wacana pemekaran ini langsung ditanggapi oleh jajaran menterinya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian misalnya, mengadakan rapat tertutup dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD dan menyatakan bahwa pemerintah pusat telah mengiyakan rencana pemekaran ini, khususnya untuk provinsi Papua Selatan.

Sedikit berbeda dengan Mahfud dan Tito yang tampak bersemangat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lebih memilih memikirkan implikasinya pada anggaran. Menkeu mengaku tidak dapat menjamin akan adanya percepatan penyediaan anggaran pemekaran, seperti infrastruktur perkantoran baru.

Terlepas dari hambatan anggaran, mengapa rencana pemekaran ini dianggap penting oleh pemerintah? Apa kepentingan politik di baliknya?

Agar Kondusif?

Menariknya, Mahfud mengaitkan wacana pemekaran ini dengan penciptaan situasi keamanan yang lebih kondusif di Papua. Boleh jadi, pemekaran ini menjadi salah satu strategi politik pemerintah di pulau paling timur ini.

Sebenarnya, pemekaran Papua bukanlah hal yang baru. Upaya pemekaran ini telah dilakukan oleh pemerintah sejak penghujung abad ke-20.

Pada era kepresidenan B.J. Habibie, tepatnya pada tahun 1999, sebuah undang-undang disahkan guna mewujudkan pemekaran Papua. Melalui UU No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, dua provinsi baru direncanakan dibentuk.

Namun, akibat berbagai penolakan dari elemen-elemen masyarakat Papua, upaya awal ini tidak dilanjutkan. Nino Viartasiwi dalam tulisannya yang berjudul Autonomy and Decentralization as Remedies? menjelaskan bahwa UU No. 45/1999 ini dianggap tidak berlaku lagi dengan adanya perbedaan nama antara Irian Jaya dan Papua dalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Pada tahun 2003, Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2003 tentang Percepatan Pelaksanaan UU No. 45/1999 kepada Mendagri, Menkeu, Gubernur Provinsi Papua, dan Bupati/Wali Kota se-Papua. Melalui inpres tersebut, Provinsi Papua Barat pada akhirnya dapat berdiri.

Pemekaran ini pun kembali dipertanyakan. Pasalnya, mengacu pada tulisan milik Rodd McGibbon yang berjudul Secessionist Challenges in Aceh and Papua, pemekaran dilakukan tanpa melibat konsultasi publik dengan tokoh-tokoh Papua dan dianggap melanggar ketentuan dalam UU No. 21/2001, khususnya Pasal 76 yang mengharuskan adanya persetujuan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) – dua lembaga yang belum dibentuk sama sekali.

Terlepas dari persoalan legalitas, pemerintahan Papua Barat tetap berjalan hingga kini. Lantas, apa implikasi yang timbul dari pemekaran Papua ini? Bagaimana pemekaran ini memengaruhi dinamika politik antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua?

Mungkin, apa yang dinyatakan oleh Mahfud benar adanya. Pasalnya, usai berbagai demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi di Papua, pemekaran boleh jadi merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh pemerintahan Jokowi untuk memengaruhi dinamika politik di pulau tersebut.

Pemekaran merupakan strategi untuk melemahkan perlawanan politik kelempok tertentu di Papua.
Share on X

Pemekaran wilayah Papua ini disebut-sebut merupakan bagian dari strategi pemerintah pusat untuk memecah perlawanan masyarakat Papua. Dengan mengutip McGibbon, Viartasiwi menjelaskan bahwa pemekaran tersebut merupakan strategi untuk melemahkan perlawanan politik kelempok tertentu di Papua.

Dalam tulisannya, McGibbon menjelaskan bahwa pemerintah pusat memanfaatkan sentimen antarsuku yang eksis di Papua. Sentimen kesukuan ini juga disertai dengan adanya keluhan akan distribusi regional dari Jayapura yang tidak merata.

Setidaknya, upaya pemanfaatan sentimen ini dilakukan melalui Abraham Octavianus Atururi. Mengacu pada tulisan McGibbon, Atururi – dengan dukungan dari Kepala Badan Intelijen Negara A.M. Hendropriyono – kala itu mengajak beberapa pemimpin lokal yang tidak puas dengan redistribusi sumber oleh Jayapura.

Boleh jadi, kondisi ekonomi politik inilah yang turut menjadi salah satu faktor pendorong bagi upaya pemekaran Papua. Lantas, bagaimana dinamika dan keadaan ekonomi politik di Papua ini turut memengaruhi rencana pemekaran kali ini?

Ekonomi Politik Pemekaran

Selain dapat memperkecil gelombang perlawanan Papua, pemekaran bukan tidak mungkin disertai dengan berbagai kepentingan ekonomi politik dari pihak tertentu. Pasalnya, Papua yang kaya akan sumber daya alam juga merupakan wilayah yang menarik bagi kegiatan ekonomi dan investasi yang ekstraktif.

Budy P. Resosudarmo dan tim penulisnya dalam tulisan mereka yang berjudul Development in Papua after Special Autonomy menjelaskan bahwa nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Papua meningkat setelah adanya pemekaran pada tahun 2003. Sebagian besar peningkatan kegiatan ekonomi di Papua banyak disumbang dari sektor pertambangan dan pertanian.

Meski begitu, peningkatan pembangunan ini bisa jadi menguntungkan pihak-pihak tertentu. Pasalnya, mengacu pada tulisan Resosudarmo dan timnya, taraf hidup dari sebagian komunitas lokal – khususnya di luar masyarakat urban – masih pada tingkat menengah ke bawah walaupun telah ada upaya untuk memperkerjakan warga Papua.

Lantas, siapa yang diuntungkan dari upaya pemekaran Papua?

Boleh jadi, pemekaran provinsi di pulau tersebut lebih banyak menguntungkan beberapa individu. Viartasiwi menjelaskan bahwa sebagian besar pendukung pemekaran merupakan elite-elite lokal, dari pemimpin-pemimpin lokal, anggota-anggota legislatif lokal, hingga pebisnis-pebisnis lokal.

Beberapa tokoh yang disebutkan oleh Viartasiwi adalah mantan Bupati Merauke Johanes Gluba Gebze, Yosafat Kambu, anggota DPR Jimmy Demianus Ijie, dan Laksamana (Purn.) Dick Henk Wabiser. Mereka secara aktif mendorong pembentukan provinsi baru di wilayahnya masing, seperti Papua Selatan (Gebze), Papua Barat Daya (Kambu), Sorong Raya (Ijie), dan Papua Tengah (Webiser) yang hingga kini masih diperebutkan oleh berbagai kelompok.

View this post on Instagram

"Kunjungan pertama mengunjungi Papua. Untuk memastikan bahwa tanah Papua dibangun dan tidak dilupakan" – Joko Widodo. Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 29, 2019 at 5:18am PDT

Pertanyaannya, mengapa para elite lokal ini seolah-olah sangat menginginkan pemekaran di wilayah mereka?

Berkaca pada kasus Atururi di Papua Barat, pemerintah kerap mengandalkan konsesi yang diberikan melalui kerangka otonomi khusus untuk meredam gelombang separatisme. McGibbon dalam tulisannya menjelaskan bahwa konsesi-konsesi ini diberikan kepada elite-elite lokal, khususnya di tingkat provinsi.

Bukan tidak mungkin bila dengan kekuatan yang dipegang oleh para elite lokal Papua ini dapat melancarkan kepentingan ekonomi lainnya, yakni kepentingan bisnis. Laksmi Adriani Savitri dalam tulisannya yang berjudul State Actor Brokerage in Large-scale Agricultural Investment in Indonesia menjelaskan bahwa para pemimpin lokal memiliki peran sebagai broker (penyalur) bagi berbagai investasi di wilayahnya.

Savitri pun menyebutkan nama Gebze dalam tulisannya. Gebze secara aktif mewadahi investasi yang datang dari MEDCO Group – sebuah konglomerat milik Arifin Panigoro. Dalam kerangka investasinya, Gebze disebutkan menggunakan pengaruhnya sebagai bupati untuk memaksa pemilik-pemilik lahan di wilayahnya untuk memberi kesepakatan pengelolaan terhadap perusahaan-perusahaan agrikultural tersebut.

Lantas, bagaimana dengan rencana pemekaran Papua Selatan yang disebutkan oleh Mendagri Tito? Apakah terdapat kepentingan ekonomi politik serupa di baliknya?

Kemungkinan tersebut bisa jadi eksis. Pasalnya, berbagai wilayah yang akan masuk ke dalam provinsi baru ini – Mappi, Boven Digoel, Asmat, dan Merauke – disebut-sebut memiliki kekayaan alam yang melimpah.

Beberapa di antaranya adalah luasnya lahan yang berpotensi menjadi perkebunan kelapa sawit. Pasalnya, wilayah-wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang cukup luas, seperti Mappi (479 ribu hektare), Asmat (378 hektare), dan Boven Digoel (179 ribu hektare).

Boleh jadi, pemekaran ini dapat melancarkan kepentingan-kepentingan bisnis tersebut. Apalagi, kabarnya, Bupati Merauke Frederikus Gebze sangat mendukung kehadiran para investor perkebunan kelapa sawit di wilayahnya. Bahkan, Bupati Merauke ini meminta berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk berhenti mengganggu para investornya.

Pada intinya, upaya pemekaran Papua yang mencuat kembali ini bisa saja tidak lepas dari berbagai kepentingan. Meski belum dilakukan, kepentingan-kepentingan politik maupun bisnis telah hadir di pulau paling timur Indonesia secara berkelanjutan.

Mungkin, lirik rapper Drake di awal tulisan dapat menggambarkan situasi itu. Bisnis tetap akan berjalan melalui berbagai cara seperti pemekaran, entah perasaan siapa saja yang dapat tersakiti di baliknya. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.