socioloop.co

“Langsung aja ke etalase dua di keranjang kuning!”

Mungkin, kalimat yang sering terdengar ketika berkunjung ke Pasar Tanah Abang adalah ajakan untuk mampir ke toko seperti, “Mampir dulu! Silakan dilihat-lihat.” Namun, ada satu hal yang sudah berubah – kini justru banyak pedagang mengucapkan, “Langsung aja check-out di keranjang kuning!”

Pemandangan inilah yang kini terlihat di berbagai sektor di Tanah Abang. Para pedagang kini justru menunjukkan pakaian dan kain yang mereka jual ke kamera depan telepon seluler (smartphone).

Pergeseran inipun bukan tanpa alasan. Banyak pedagang merasa bahwa hasil penjualan yang dilakukan melalui transaksi luring (offline) justru tidak mencukupi untuk menutup seluruh biaya operasional.

Malahan, para pedagang justru mendapatkan keuntungan tambahan melalui live streaming yang mereka lakukan di platform daring (online). Lampu-lampu berbentuk lingkaran yang melekat pada tripod-pun bisa dilihat berjejeran di antara stan-stan yang ada.

Well, perubahan perilaku pembeli bisa jadi ikut memengaruhi. Setelah pandemi Covid-19 melanda dunia di tahun 2020, aktivitas jual-beli memang banyak terjadi di ruang maya alias luring.

Perilaku pasar inipun akhirnya juga terbawa hingga kini. Belum lagi, sejumlah platform – seperti TikTok dan Shopee – mengeluarkan terobosan-terobosan baru. 

Sebenarnya, terdapat sejumlah keuntungan yang diperoleh bila mengandalkan live streaming sebagai sarana berjualan. Tanpa harus memiliki modal besar, penjual (seller) hanya memerlukan gawai dan sejumlah peralatan untuk melakukan live streaming.

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Socio Loop (@socioloop.co)

Selain itu, live streaming juga menghilangkan batas ruang dan waktu di antara penjual dan pembeli. Dalam satu waktu, penjual bisa saja menjangkau banyak calon pembeli tanpa harus bergantung pada ramai atau tidaknya pengunjung di pasar offline.

Toko Nara Fashion yang menjual pakaian-pakaian busana Muslim yang modis di Pasar Tanah Abang, misalnya, kini aktif menggelar live streaming di platform-platform online seperti TikTok. Di akun TikTok-nya yang bernama @nara_fashionn, mereka kini telah memiliki sekitar 57.600 followers.

Tidak hanya itu, dalam beberapa menit live streaming, @nara_fashionn mampu menjangkau hingga 50 lebih calon pembeli. Inipun bisa dilakukan dengan hanya membutuhkan dua orang – satu orang tampil di kamera dan satu orang lagi membantu menyiapkan barang yang dijajakan.

Pergeseran cara berdagang ini sebenarnya bisa dipahami sebagai salah satu contoh dari dampak disrupsi teknologi – di mana cara-cara lama digantikan dengan cara-cara baru dengan mengandalkan teknologi. Alhasil, sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mulai terancam.

Menanggapi maraknya live streaming ini, pemerintah-pun menyiapkan sejumlah regulasi untuk mencegah persaingan bisnis yang terlalu dominan dari perusahaan-perusahaan teknologi yang menyediakan fitur live streaming. Apalagi, banyak produk yang dijual di live streaming adalah produk-produk impor.

Namun, terlepas dari produk ekspor atau impor, bukan tidak mungkin teknologi baru juga mendatangkan kesempatan baru. Bila mengamati Toko Nara Fashion, bisa saja apa yang disebut sebagai disrupsi teknologi ini sebenarnya juga bisa menjadi kesempatan bagi para pengusaha, termasuk para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). (A43)

PinterPolitik.com

“Getting rich by controlling resources in war is common practice”.

:: Laporan Palang Merah Internasional untuk konflik di Sudan ::

Konflik dan bisnis adalah dua hal yang sering kali tidak bisa dipisahkan serta berhubungan sangat erat. Bahkan, tidak jarang konflik itu sendiri dijadikan sebagai alat bisnis atau sumber ekonomi.

Setidaknya hal inilah yang bisa dilihat dalam tulisan di The Economist pada Maret 2000 terkait apa yang disebut sebagai bisnis konflik. Tulisan tersebut menyebutkan bahwa mayoritas konflik yang terjadi belakangan ini di berbagai belahan dunia sarat akan kepentingan bisnis.

Jika sebelum-sebelumnya identitas SARA, pejuang kemerdekaan, hingga rivalitas selalu dianggap sebagai penyebab terjadinya konflik, kini telunjuk orang-orang semakin sering diarahkan pada bandit, traders atau pedagang, hingga pebisnis.

Hal ini umumnya dijumpai di banyak negara berkembang, di mana mayoritas konflik sipil yang terjadi selalu memiliki elemen bisnis dan ekonomi di belakangnya. Nigeria adalah salah satu contoh di mana entitas perusahaan tertentu menjadi motor di balik perang sipil.

Konteks inilah yang mencuat ke permukaan pasca kericuhan yang terjadi dalam aksi lanjutan protes hasil Pemilu pada 21-22 Mei 2019.

Kalau mau ditelusuri satu per satu, hampir setiap konflik yang terjadi di negara ini selalu punya conflict entrepreneur.
Share on X

Beberapa pihak memang menyebutkan bahwa kerusuhan di beberapa titik di Jakarta yang total menewaskan 8 orang tersebut merupakan kulminasi atau puncak tertinggi dari polarisasi dan benturan antara dua kubu yang telah terjadi sejak sebelum Pilpres 2018 berlangsung. Namun, analisis lain menyebutkan bahwa ada kelompok yang sebetulnya “menunggangi” aksi protes tersebut.

Hal ini salah satunya disampaikan oleh akademisi dan dosen Universitas Pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie. Dalam salah satu wawancaranya dengan CNN Indonesia, Connie menyebut dirinya yakin 100 persen bahwa para perusuh yang aktivitasnya ditayangkan oleh televisi beberapa hari terakhir – terutama yang melakukan aksi-aksi provokasi dan pelemparan kepada aparat – adalah kelompok yang dibayar dan memang diinstruksikan oleh pihak tertentu untuk melakukan aksi-aksi kekerasan.

Kelompok ini disebutnya sebagai penumpang gelap atau free rider yang justru memang bertujuan untuk menyulut kerusuhan. Connie bahkan menyinggung soal perencanaan yang – menurut informasi intelijen yang diperolehnya – dilakukan beberapa bulan sebelumnya di negara tetangga.

Mengingat pernyataan ini disampaikan oleh seorang peneliti di bidang militer yang bekerja untuk Institute of National Security Studies (INSS), Tel Aviv di Israel, sekaligus istri dari mantan Panglima Kostrad Djaja Suparman, maka sangat mungkin apa yang dibilang Connie bisa dipertanggungjawabkan.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Kepala Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhamad Isnur di acara yang sama. Isnur menyebutkan bahwa dilihat dari polanya, ada conflict entrepreneur atau “pengusaha konflik” yang berdiri di belakang aksi-aksi kekerasan tersebut. Para conflict entrepreneurs ini berperan misalnya dalam hal pendanaan aksi tersebut.

Terlepas analisis-analisis tersebut, konteks pihak lain yang menunggangi demonstrasi dan protes hasil Pemilu ini juga disebutkan oleh Menkopolhukam Wiranto terkait dalang kerusuhan yang sudah diketahui oleh pihaknya. Sementara polisi menyebut masih mencari oknum yang disebut mendanai aksi tersebut.

Munculnya istilah conflict entrepreneur tentu menarik untuk dilihat lebih jauh. Pasalnya, terminologi ini umumnya dipakai untuk menyebut orang yang mengambil keuntungan tertentu dari konflik-konflik yang terjadi – hal yang disebut oleh The Economist seperti disinggung di awal tulisan.

Pertanyaannya tentu saja adalah siapa tokoh yang menjadi sosok conflict entrepreneur tersebut dan kepentingan apa yang ingin diraihnya dalam konflik beberapa hari lalu?

Siapa Conflict Entrepreneur?

Istilah conflict entrepreneur memang selalu berhubungan dengan kepentingan yang dicari di balik sebuah konflik. Politisi Norwegia, Espen Barth Eide dalam salah satu tulisannya, menyebutkan bahwa conflict entrepreneur adalah aktor yang menggunakan kondisi spesifik tertentu untuk melahirkan konflik demi mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan relasi kekuasaan yang baru.

Adapun keuntungan yang umumnya ingin dicapai dari aktivitas tersebut bisa berupa kekayaan ekonomi, kekuasaan politik, atau tujuan-tujuan lain yang bisa bersifat kolektif.

Istilah ini memang mirip-mirip dengan warmonger, sekalipun istilah terakhir cenderung menunjuk pada orang atau kelompok yang ada di depan dan secara terbuka terlihat perannya dalam memicu lahirnya konflik. Sementara conflict entrepreneur sering kali lebih merujuk pada orang-orang yang ada di belakang layar.

Konteks conflict entrepreneur ini bisa dilihat dalam laporan investigasi dari surat kabar terkemuka, Financial Times pada Oktober 2015. Koran yang berkantor pusat di London, Inggris tersebut menyebutkan bahwa Islamic State of Iraq and Syria alias ISIS tidak lebih dari sebuah institusi bisnis yang menjalankan apa yang disebut sebagai “bisnis konflik”.

Tulisan tersebut menyebutkan bahwa organisasi yang oleh banyak pihak cenderung diidentikkan sebagai teroris yang lahir dari ekstremisme agama itu, sebetulnya merupakan korporasi bisnis yang mengambil keuntungan dari penguasaan sumber daya alam, perdagangan minyak, penarikan pajak, perdagangan budak perempuan, hingga penyanderaan warga asing.

Pada tahun 2015, diperkirakan total uang yang diperoleh ISIS berkisar antara US$ 1,5 miliar hingga US$ 2 miliar atau antara Rp 21,6 triliun hingga Rp 28,8 triliun dalam kurs rupiah saat ini. Dari sektor minyak saja, organisasi tersebut memperoleh hingga Rp 11,7 triliun per tahun.

Konteks conflict entrepreneurship di ISIS bisa dilihat dari fakta bahwa organisasi itu mempunyai pendana yang disebut sebagai angle investor – sebutan untuk investor yang berinvestasi di perusahaan-perusahaan baru atau start-up. 

Sementara kekuatan tempurnya dibangun dengan prinsip-prinsip kapitalisme, misalnya rekrutmen tentara bayaran, fundraising atau penggalangan seed money (modal awal), dan lain sebagainya.  (Baca: Dahsyat, Ternyata ISIS Adalah Korporasi) 

Artinya, memang ada uang yang berputar, pun ada keuntungan yang ingin dicapai dalam konteks konflik tersebut.

Fenomena conflict entrepreneur ini juga terjadi di hampir seluruh negara di dunia, terutama di negara-negara berkembang. Aktornya bisa negara, korporasi, kelompok, bahkan individu tertentu.

Lalu, bagaimana dengan yang terjadi di Indonesia?

Nyatanya, kalau mau ditelusuri satu per satu, hampir setiap konflik yang terjadi di negara ini selalu punya conflict entrepreneur. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) misalnya, punya dimensi penguasaan sumber daya alam dalam bentuk komoditas migas.

Begitupun di daerah-daerah lain, semisal Papua, Poso, Timor Leste, dan beberapa daerah lainnya, hampir semua memiliki aktor di belakang layar yang berperan mendanai, mengompori, dan mengondisikan terjadinya konflik.

Layaknya yang terjadi pada ISIS, memang ada konteks monetisasi (monetization) baik secara langsung maupun tidak langsung dalam konflik-konflik tersebut, sekalipun sifatnya belum sampai menjadi korporasi. Yang jelas, ada keuntungan yang bisa diraih, baik secara langsung maupun tidak langsung dari konflik ini.

Keuntungan yang Ingin Dicapai?

Jika menggunakan pendasaran dari tulisan Espen Barth Eide, maka bisa dipastikan faktor ekonomi adalah salah satu hal yang bisa digunakan untuk melihat indikator conflict entrepreneur tersebut dalam kerusuhan Pemilu 2019 – katakanlah jika tuduhan terkait keberadaan aktor tersebut benar adanya. Pertanyaannya adalah seperti apa bentuk keuntungan tersebut?

Tidak ada yang tahu pasti. Kalau berkaca dari kerusuhan 1998 – yang oleh beberapa pihak juga disebut ada conflict entrepreneur-nya – sektor properti adalah salah satu yang bisa dikulik untuk melihat indikator tersebut.

Pasalnya, sekalipun sudah terjadi sejak tahun 1990-an pasca beberapa bank yang mengalami krisis, namun kerusuhan 1998 adalah salah satu alasan utama harga properti – khususnya di ibu kota – anjlok.

Praktisi di dunia properti, Asriman Akhiruddin Tanjung dalam salah satu tulisan, menyebutkan bahwa tahun-tahun konflik tersebut menyebabkan banyak orang yang ingin menjual propertinya – bangunan maupun tanah – dengan harga yang murah.

Artinya, bisa dipastikan memang ada yang mengambil keuntungan dari konflik 1998 ini dari sisi bisnis properti atau penguasaan atas area tertentu. Sektor properti sangat mungkin menjadi salah satu jalan masuk untuk melihat konteks conflict entrepreneur ini.

Lalu bagaimana dengan konteks saat ini? Memang, secara ekonomis dampak konflik Pilpres 2019 cukup merugikan, misalnya bagi pedagang di Pasar Tanah Abang yang terletak dekat lokasi konflik, atau pun para pengusaha di sektor ritel yang harus menutup usahanya.

Koperasi Pedagang Pasar Tanah Abang misalnya, menyebutkan total kerugian yang diterima para pedagang bisa mencapai Rp 100 miliar per hari.

Sementara, data dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyebutkan bahwa kerugian yang dialami oleh pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta yang harus tutup sejak terjadinya kerusuhan mencapai Rp 1,5 triliun.

Konteks ini – walaupun tidak berhubungan langsung – memang menunjukkan bahwa ada dimensi ekonomi dari kerusuhan paca Pemilu ini.

Selain itu, hal lain yang boleh menjadi latar belakangnya adalah dalam konteks kebijakan-kebijakan Jokowi – katakanlah jika tujuan akhir konflik ini adalah benar-benar ingin menjatuhkan kekuasaan sang presiden.

Beberapa pihak menyebutkan bahwa salah satu kebijakan yang sangat mungkin menyinggung kepentingan orang atau kelompok tertentu adalah terkait perjanjian pertukaran rahasia keuangan yang melibatkan beberapa negara, misalnya Swiss dan Singapura, yang merupakan destinasi penyimpanan kekayaan kelompok tertentu.

Pasalnya, jika kebijakan ini dieksekusi, akan sangat mungkin mendeteksi segala bentuk sumber-sumber mencurigakan, pun orang-orang yang tidak ingin terekspos punya harta dalam jumlah banyak di luar negeri.

Walaupun demikian, argumentasi tersebut belum dapat sepenuhnya dipastikan kebenarannya. Yang jelas, publik tetap harus kritis untuk melihat kondisi politik saat ini. Bagaimanapun juga, tak ada yang ingin diadu domba oleh para conflict entrepreneurs yang memanfaatkan momentum pesta demokrasi ini.

Sebab, jika konflik sipil membesar, mereka-mereka ini akan melenggang mulus dengan jet-jet pribadinya ke luar negeri dan menikmati kekayaannya. Sementara generasi berikut dari bangsa inilah yang harus menanggung getah dari setiap tetesan darah yang tertumpah. (S13)

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]asalah pembenahan Pasar Tanah Abang kayaknya nggak pernah bisa kelar dengan mudah ya. Ada solusi satu, muncul masalah berikutnya. Ada aturan baru, yang bagus, dan solutif, ehh, ditolak mentah-mentah. Kan gemesin banget ya…

Kalian pernah ke pasar Tanah Abang kan? Tahu kan betapa berantakan dan semrawutnya pasar tersebut? Tahu juga kan sebandel dan sebaperan apa pedagang-pedagangnya? Waduhhh, kapan ya segala drama-drama tersebut akan berakhir?

Nah, terkait soal masalah Tanah Abang, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru aja mendapat kritik pedas dari Ketua Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan. Anies diminta untuk meniru slogan Pegadaian untuk menjalankan tugasnya, yakni ‘menyelesaikan masalah tanpa masalah’. Waduhh bisa ae…

Jadi gaes, Pak Tigor ini menilai kalau selama ini cara Anies menyelesaikan masalah itu nggak solutif 100 persen. Malah nambah-nambahin masalah baru.

Kalau Anies denger ini, bisa jadi doi ngmbatin, ‘Haduh, Son, Son, gagal maning, gagal maning… Kepriwe sih…’ Wkwkwkwk.

Tapi kegagalan itu kan, kesuksesan yang tertunda. Hiya, hiya, hiya
Share on X

Menurut Tigor, tata kelola Tanah Abang pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu sudah bagus, yakni Pedagang Kaki Lima (PKL) dilarang berjualan di pinggir jalan Tanah Abang. Ehh, sekarang malah berserakan lagi.

Ish, ish, ish, Pak Tigor kayak nggak tahu aja. Itu kenapa seorang Anies Baswedan bisa sangat dicintai oleh pedagang Tanah Abang. Karena keramahan pada PKLnya ini. Hiya, hiya, hiya…

Soal pembangunan Jalur Penyeberangan Multiguna (JPM) atau skybridge di Tanah Abang misalnya. Tigor mempertanyakan, buat apa bangun itu?

Ini juga aku lagi nanya-nanya. Ngapain sih bikin JPM? Jalannya jadi jauuuuuhhh banget. Lelah aku tuh… Nggak kebayang deh kalau yang punya keterbatasan fisik gimana. Belum lagi buat lansia. Kayaknya kurang ramah deh. Udah gitu Ombudsman menerima laporan kalau tempat itu tempat mangkalnya para copet-copet nakal. Uhh makin ngeri kan?

Kalau menurut Tigor, memindahkan para PKL ke skybridge itu juga bukan solusi tepat. Bisa saja dagangan para PKL malah nggak laku. Beberapa pedagang juga ada yang mengeluh, kalau selama pindah ke JPM pembelinya cuma dari pengguna KRL aja. Kalau jualan di pinggir jalan pembelinya kan bisa dari orang yang melintas.

Hmmm, rencananya sih nanti semua pejalan kaki akan dipaksa nyebrang menggunakan JPM. Nanti jalannya bakal dipagerin setinggi satu meter, biar nggak bisa nyebrang lewat trotoar lagi. Jadi mau nggak mau pejalan kaki yang bukan dari stasiun tetap harus nyebrang lewat JPM. Wahhh, ngebayanginnya aja udah bikin lelah ini. Wkwkwkwk.

Menurut Tigor, sebenarnya bukan skybridge yang dibutuhkan untuk mengelola pedagang kaki lima. Pemrov lebih baik fokus pada aturan yang telah dibuat. Tegas gitu. Terus sediakan juga tempat yang membuat PKL nggak turun ke jalan. Biar nggak nambah masalah.

Ehhh, idenya boleh juga. Tapi kayaknya kurang solutif deh, untuk kepentingan Anies. Nanti kalau tegas-tegas amat, kalau mau maju Pilkada lagi, pemilihnya bisa berkurang dong? Edededeh… bercanda… (E36)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]residen Joko Widodo ini beberapa kali terlihat mengajak beberapa tamu kenegaraannya jalan-jalan ke pasar. Waktu itu pernah ngajak Presiden Korea Selatan Moon Jae In ke Mal BTM, terus pernah juga ngajak Bos IMF Christine Lagarde ke pasar Tanah Abang. Seru ya. Terus ngajak akunya kapaaannnn? Eh iya, aku mah apa atuh… Hiks…

Memang ya, ngajak jalan-jalan tamu penting ke pusat perbelanjaan ala-ala Indonesia itu suatu hal yang menarik kalau menurutku. Pemberitaannya juga jadi macam acara-acara reality show gitu. Hehehe.

Terus, ngomong-ngomong soal pusat perbelanjaan, beberapa waktu lalu Ketua DPRD DKI sempat berkelakar pedas nih gaes. Konon, menurutnya sekarang Pasar Tanah Abang jadi lebih kumuh. Terus gara-gara itu pula, ia menyebutkan, Jokowi jadi enggan mengajak tamunya berkunjung.

Weleh-weleh, malu ya? Gimana dong ya, emang kebiasaannya orang kita sukanya belanja di pinggir jalan, di trotoar, yang geser dikit mobil, nengok dikit nyenggol spion motor, terus  juga yang udaranya mengandung asap-asap gitu. Lebih nikmat kayaknya dari pada belanja di gedung yang pakai AC. Makannya ada banyak pedagang yang lebih suka jualan di pinggir jalan. Soalnya kalau di gedung takut nggak ada pembeli. Aneh tapi nyata memang…

Tanah Abang kenapa selalu kumuh sih? Apa perlu bangunannya digusur terus diganti jalan raya? Kayaknya pedagangnya nggak butuh gedung perbelanjaan. Ehhh~
Share on X

Tapi nih gaes, mendengar ktirikan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan malah menyebut ketua DPRD terlalu banyak kunjungan kerja hingga lupa kondisi Jakarta. Dengan kata lain, Anies membantah kalau Tanah Abang sekarang makin kumuh.

Hmm, kalau kata pedagang-pedagang di Tanah Abang ya, konon di pemerintahan Anies, mereka merasa lebih nyaman. Berjualan di pinggir jalan jadi lebih asoy. Nggak kayak di zaman sebelumya, razia asal razia, barang dagangan diambilin, pedagang akhirnya rugi. Apa karena kenyamanan super tersebut akhirnya banyak pedagang yang akhirnya memutuskan kembali berjualan di trotoar? Ckckck.

Kalau begini faktanya, gimana ini Pak Anies. Kok para pedagang pada keenakan? Malah waktu itu pernah lihat di tv, mereka itu punya warung portable loh, yang bisa dibongkar pasang. Kalau ada razia bisa diumpetin. Terus beberapa hari kemudian bisa jualan lagi. Cemana?

Pak Anies ini, dari pada sibuk menanyakan perihal enggannya Jokowi membawa tamu ke Tanah Abang, mending mikirin gimana caranya menertibkan pedagang dengan setegas-tegasnya, tapi juga tidak merugikan. Apa menurut Anies, kondisi Tanah Abang yang sedemikian ruwet itu adalah sebuah kenyamanan? (E36)

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]iapa sih yang gak kenal dengan Haji Lulung Lunggana! Pria yang diidentikkan sebagai yang empunya kawasan Tanah Abang ini, memang sedang gencar menjalin komunikasi dengan banyak partai. Ya secara kan dia udah dipecat dari Partai Persatuan Pembangunan. Kelakar Lulung sih, udah banyak partai yang mencoba meminangnya. Beuh, somse banget ya si Lulung!

Dan dalam kesempatan bulan Ramadan yang penuh berkah, pria yang kerap disamakan dengan karakter Mail dalam animasi Upin Ipin ini, mengundang sejumlah tokoh dan elite partai penting untuk bukber di kediamannya di Tanah Abang. Karismatik Lulung emang warbyasah, bisa undang bukber para elite politik.

Nama-nama seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, tampak terlihat menghadiri acara bukber ini. Menariknya Zulhas, -sapaan akrab Zulkifli Hasan- berceloteh seakan memberi kode bahwa Lulung akan hijrah masuk ke partai besutannya.

Tapi kalau dipikir-pikir, emangnya apa untungnya bagi PAN jika Lulung masuk ke partai tersebut? Ada perbedaan yang signifikan? Eike rasa gak ada deh, biasa aja. Nama Lulung emang fenomenal, tapi cuma sebatas Tanah Abang. Harap maklum, namanya juga politisi jagoan kampung, ya gaharnya di situ doang.

Tapi jagoan kampung ini loh yang bisa mempersuasi seorang Ketum, untuk hadiri jamuan bukber di kediamannya. Saik mamen. Mungkin karena Lulung udah terbiasa lobi-lobi anggaran kali ya. Jadi kemampuannya itu bisa dipakai saat melobi para petinggi partai lain, hahaha. Sa ae lau. Ya sudah lah.

Kita doakan aja yang terbaik. Moga Lulung nanti cepet dapet rumah baru dengan bendera partai biru ini. Tapi Lulungnya sendiri jangan celamitan. Nanti kalau ada partai lain yang juga nawarin, eh si dia melipir ke sana. Itu mah namanya gak pendirian mencla-mencle. Nanti PAN malah menjauh loh dari Lulung. Wew. (K16)

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]ursi Anies Baswedan digoyang. Gubernur DKI Jakarta tersebut diancam akan dibebastugaskan dari jabatan yang belum setahun ia emban. Ancaman tersebut diungkapkan oleh Ombudsman Plt Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DKI Jakarta Dominikus Dalu.

Ombudsman menemukan sejumlah praktik maladminstrasi yang dilakukan oleh mantan Menteri Pendidikan tersebut. Mereka menilai sang Gubernur melakukan sejumlah kesalahan dalam penataan kawasan Tanah Abang. Menurut Ombudsman, Anies tidak kompeten dalam mengantisipasi dampak dari penataan PKL di kawasan tersebut.

Sejauh ini, Anies tampak tidak terlalu khawatir. Pernyataannya di media mengungkap bahwa bukan otoritas Perwakilan Ombudsman untuk membebastugaskan seorang gubernur, melainkan Ombudsman pusat. Meski begitu, ia mengapresiasi lembaga tersebut dan akan mempelajari temuan mereka.

Anies mengaku senang lembaga itu akhirnya aktif. Dari pernyataan tersebut, terkesan bahwa Ombudsman seperti tiba-tiba muncul. Jika benar begitu, ke mana saja lembaga itu selama ini? Mengapa baru terkesan aktif di era Anies?

Ombudsman, Muncul dari Kegelapan

Bak keluar dari kegelapan, Ombudsman tiba-tiba muncul dengan ancaman berat. Ombudsman Perwakilan Jakarta sebenarnya baru aktif belakangan ini. Peresmian perwakilan lembaga tersebut baru terjadi pada 10 Maret 2018 lalu.

Meski baru muncul dari kegelapan, lembaga yang kerap mengurusi maladministrasi itu langsung mengancam akan membebastugaskan Anies Baswedan dari jabatan Gubernur DKI Jakarta. Mereka menemukan ada empat bukti maladministrasi yang dilakukan oleh mantan Menteri Pendidikan tersebut.

Lembaga yang mengawasi pelayanan publik ini menggunakan senjata berupa UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemda. Mereka merujuk pada pasal 5 UU tersebut yang membahas rekomendasi Ombudsman terkait aduan masyarakat.

Jika merujuk pada peraturan yang ada, lembaga ini tidak memiliki otoritas untuk benar-benar membebastugaskan kepala daerah. Dalam konteks ini, lembaga yang kini diketuai Amzulizan Rifai itu hanya bisa memberikan sanksi pembinaan khusus atau pendidikan kilat (diklat).

Menurut Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono, sanksi administratif kepada kepala daerah yang tidak menjalankan rekomendasi Ombudsman memang ada. Akan tetapi, hal ini tidak berarti kepala daerah bisa diberhentikan begitu saja.

Ketika kepala daerah dikirim untuk mengikuti pembinaan, memang ia menjadi bebas dari tugas-tugasnya di pemerintahan. Ia juga harus melimpahkan kewajibannya kepada wakilnya. Meski demikian, kondisi ini hanya berlaku sementara dan tidak sama dengan pemberhentian.

Pernyataan Dalu soal bebas tugas bisa jadi benar, tetapi ini hanya merujuk pada bebas dari tugas selama mengalami proses pembinaan. Bebas tugas dalam konteks ini tidak berarti dicopot atau diberhentikan secara permanen.

Proses pemberhentian kepala daerah tidak dilakukan dengan mekanisme semudah itu. Pemberhentian kepala daerah diberhentikan melalui Keputusan Presiden setelah mendapat usulan Mendagri. Dalam hal ini, Ombudsman tidak memiliki otoritas untuk menghentikan jabatan kepala daerah secara serta-merta.

Indikasi Tebang Pilih

Beberapa kalangan mempertanyakan ancaman Ombudsman yang dialamatkan pada Anies tersebut. Mereka menilai lembaga ini cenderung tebang pilih dan seperti ingin mengkriminalisasi gubernur yang belum genap setahun menjabat tersebut.

Beberapa anggota DPRD DKI Jakarta menilai lembaga ini seperti menarget Anies, padahal mereka terlihat sangat tumpul pada era gubernur sebelumnya. Mereka menilai dugaan maladministrasi tidak hanya ditemukan di era Anies-Sandi saja.

Soal Tanah Abang, Gerindra Menilai Ombudsman Terapkan Standar Ganda https://t.co/W3ikrXBm6a pic.twitter.com/4yzFUDvx72

— Fraksi Gerindra (@Fraksi_Gerindra) March 27, 2018

Ada beberapa kasus yang dianggap sebagai maladministrasi yang menurut anggota DPRD DKI tidak disasar oleh Ombudsman. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana misalnya, menyoroti kasus-kasus seperti reklamasi Teluk Jakarta dan penggusuran Bukit Duri.

Menurutnya, pada kedua kasus ini sudah berada dalam tahap pelanggaran. Pada kasus Bukit Duri misalnya, PTUN sempat memenangkan gugatan warga terhadap kebijakan penggusuran tersebut. Akan tetapi, Ombudsman tidak pernah mengeluarkan rekomendasi apapun terkait kasus tersebut.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana menambahkan, kasus diskresi peningkatan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, serta pembangunan Simpang Susun Semanggi juga tidak pernah diusut Ombudsman. Menurutnya, pada kasus-kasus tersebut ada unsur pelanggaran tetapi tidak pernah dievaluasi.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, muncul anggapan bahwa lembaga pengawas pelayanan publik ini hanya tajam kepada pemerintahan Anies saja. Sementara itu, di era gubernur sebelumnya mereka tidak hanya tumpul tetapi juga seperti bersembunyi.

Jika benar lembaga ini melakukan tebang pilih, maka ungkapan sosiolog dan krimonolog Jock Young ada benarnya. Menurut Young, meski mengusung aspek kesetaraan, hukum tetap memiliki target yang bersifat tebang pilih dan juga secara substantif tidak setara. Dalam hal ini, Ombudsman menjadi subyek dari perilaku tebang pilih tersebut.

Wacana Interpelasi

Langkah Ombudsman yang seperti keluar dari kegelapan ini menimbulkan kecurigaan. Beberapa pihak menduga bahwa ada manuver politik dari lembaga pemantau pelayanan publik tersebut. Ada anggapan bahwa lembaga ini digunakan untuk kepentingan politik tertentu.

Di saat bersamaan, ada wacana di DPRD DKI Jakarta untuk menggulirkan hak interpelasi kepada Anies Baswedan. Rencana hak interpelasi ini mengandung muatan yang sama, yaitu soal penataan kawasan Tanah Abang.

Wacana untuk menggulirkan hak interpelasi kepada Anies memang telah lama mengemuka. Beberapa anggota DPRD menilai bahwa sang Gubernur telah menabrak sejumlah aturan dalam berbagai kebijakannya.

Ada dua kebijakan Anies yang dianggap menabrak aturan. Pertama, Anies dianggap melanggar UU dalam penertiban kawasan Tanah Abang. Kedua, sang Gubernur dianggap melanggar aturan dalam kebijakan pembukaan Monas untuk kegiatan keagamaan.

Diketahui bahwa sejauh ini pengusung gagasan interpelasi ini adalah Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta. Partai berlogo banteng ini tergolong cukup rajin untuk mendorong agar interpelasi dapat bergulir. Mereka sampai melakukan safari ke berbagai parpol agar wacana ini terealisasi.

Hebat sekali Ombudsman bisa perintah Gubernur/Wakil Gubernur. https://t.co/eRZrYK97Im

Ombudsman menyampaikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) kepada Pemprov DKI soal penataan pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang.

— Musni Umar (@musniumar) March 26, 2018

Mengekor PDIP, ada pula Fraksi Partai Nasdem yang mendukung hak interpelasi tersebut. Menurut partai yang identik dengan warna biru itu, Anies telah mencederai hak sejumlah warga dalam penertiban Tanah Abang. Selain mewacanakan hak interpelasi, Partai Nasdem juga menyatakan bahwa mereka tidak menutup kemungkinan lain yaitu hak angket.

Kini, wacana interpelasi tersebut kembali menghangat setelah temuan Ombudsman soal maladministrasi di Tanah Abang. PDIP dan Nasdem seperti kembali mendapatkan angin akibat temuan maladminstrasi tersebut.

PDIP menyebut bahwa temuan tersebut menjadi peluru tambahan bagi mereka agar wacana hak interpelasi bisa lolos. Mereka menyebut bahwa rencana interpelasi akan dibatalkan jika Anies mau menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh Ombudsman.

Bisa saja publik menduga bahwa ada relasi antara temuan Ombudsman dengan wacana interpelasi tersebut. Temuan lembaga pemantau ini tampak seperti mendukung gagasan yang tengah diupayakan oleh PDIP dan Nasdem. Jika anggapan soal manuver politik Ombudsman benar, maka bisa saja PDIP dan Nasdem menjadi aktor politik yang paling diuntungkan.

Sejauh ini, Ombudsman menolak anggapan adanya motif politik dalam temuan mereka. Meski begitu, kesan tebang pilih terlanjur dialamatkan pada lembaga ini. Adanya wacana interpelasi di DPRD DKI membuat nuansa politik tambah kuat. Sehingga menjadi pekerjaan besar bagi lembaga tersebut untuk membersihkan diri dari tudingan manuver politik. (H33)

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]asalah Tanah Abang belum ada abis-abisnya. Mulai dari persoalan kemacetan hingga nasib para sopir yang luntang-lantung karena Jalan Jati Baru yang mengarah ke Tanah Abang ditutup masih belum ada kata final. Kelihatannya Tanah Abang seolah-olah menjadi makin seksis sejak Jakarta berganti Gubernur. Hm, sebenarnya apa yang menarik dari Tanah Abang di mata seorang Sandiaga Uno?

Kelihatannya Pak Sandi getol banget untuk mengurusi daerah Tanah Abang. Bahkan ia sempat berencana untuk mengikutsertakan para sopir ikut program Ok Otrip atau program tarif transportasi terintegrasi sebesar 5.000 rupiah. Konon program tersebut merupakan program yang dimunculkan saat berkampanye menjelang Pilgub DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Nah, apakah ini menguntungkan bagi para sopir angkot dan sukses mengurangi kemacetan di Jakarta? Entahlah.  

Kelihatannya Sandi lagi berupaya untuk membujuk para sopir angkot terutama di daerah Tanah Abang untuk ikut program tersebut. Tapi, katanya kebanyakan sopir angkot di daerah tersebut belum memiliki Ka-te-pe Jakarta. Wah, gimana dong kalo begitu?

Sandi sendiri sudah mengatakan bahwa hal tersebut bukan masalah besar. Ia bahkan sudah berjanji untuk membantu para sopir tersebut untuk memperoleh Ka-te-pe Jakarta. Ehemmm, ehemm, udah ‘rangkap jabatan’ jadi calo Ka-te-pe ya atau mau nyogok sopir angkot biar ikut programnya bapak? Au ah, pucing palaku mikirinnya.

.@sandiuno Bantu Sopir Tn Abang Buat KTP DKI, Kemendagri: Ada Prosedurnya, ternyata @sandiuno merangkaf calon KTP, calo kawin masal, calo aerobics & calo lain nya juga ya ?

— Rhoma Ihrama (@RhomaIhrama) February 2, 2018

Aih, aih, bukankah kata Mendagri pembuatan e-Ka-te-pe harus sesuai dengan prosedur yang ada? Bahkan bisa makan waktu lama lho, Pak. Saya aja bikin e-Ka-te-pe dari bulan Juli tahun lalu belum jadi-jadi sampai sekarang. Setiap kali ke kelurahan katanya blanko e-Ka-te-pe-nya abis. Terus saya harus gimana, Pak? Apakah saya harus daftar jadi sopir angkot? Ehhh, kok ,jadi curhat gini sih? Sorryyy.

Kalau Pak Sandi nanti bener-bener bantu para sopir angkot Tanah Abang untuk bikin e-Ka-te-pe, berarti ia sudah pilih kasih. Soalnya masih banyak warga Jakarta yang masih belum ada e-Ka-te-pe. Masa blanko abis mulu? Ckckckck. (K-32)