Pada 7–12 April 2026, Ketua KMT Cheng Li-wun mengunjungi Nanjing, Shanghai, dan Beijing atas undangan Xi Jinping. Di Balai Agung Rakyat, ia bertemu langsung dengan Xi — pertemuan pertama antara pemimpin KMT dan Partai Komunis Tiongkok dalam hampir satu dekade. Kunjungan ini terjadi menjelang KTT Trump-Xi pada Mei, menjadikannya momen geopolitik yang sangat krusial. Akankah ini momen awal berakhirnya ketegangan Taiwan dan Tiongkok?

PinterPolitik.com

Pada Desember 1949, Chiang Kai-shek berdiri di dermaga Keelung, memandang laut yang memisahkan dirinya dari daratan yang baru saja ia kehilangan. Di belakangnya, dua juta orang — tentara, pejabat, intelektual, rakyat biasa — ikut menyeberang ke pulau kecil bernama Taiwan. Mereka membawa emas cadangan negara, koleksi seni Istana Terlarang, dan satu janji yang akan diulang-ulang selama beberapa dekade: “Kita akan kembali.”

Tapi mereka tidak pernah kembali. Tidak dengan senapan, tidak dengan tank. Daratan tetap milik Mao, dan Taiwan perlahan membangun identitasnya sendiri — dari otoritarianisme menuju demokrasi, dari provinsi pelarian menuju salah satu ekonomi paling maju di Asia.

Tujuh puluh tujuh tahun kemudian, pada 10 April 2026, seorang perempuan bernama Cheng Li-wun berdiri di Balai Agung Rakyat, Beijing — gedung yang sama tempat Mao Zedong memproklamasikan Republik Rakyat Tiongkok. Ia berjabat tangan dengan Xi Jinping. Bukan sebagai penakluk, bukan sebagai pemimpin negara, tapi sebagai Ketua Kuomintang (KMT) — partai yang sama yang dulu kalah perang dan menyeberangi selat itu dengan luka yang belum sembuh.

Chiang Kai-shek berjanji akan pulang dengan pasukan. Cheng Li-wun pulang dengan jabat tangan. Pertanyaannya tetap sama setelah hampir delapan dekade: siapa yang sebenarnya diuntungkan oleh kepulangan ini?

Sang Pembelot yang Menjadi Jembatan

Untuk memahami signifikansi kunjungan Cheng Li-wun, kita perlu memahami dulu siapa dia — karena biografinya sendiri adalah sebuah alegori tentang Taiwan modern.

Cheng lahir pada 1969 di Yunlin, dari ayah seorang tentara suku Yi asal Yunnan yang pernah bertugas di Pasukan Ekspedisi Tiongkok, dan ibu orang Taiwan asli dari Kouhu. Ia tumbuh di perkampungan veteran militer (juancun) di Tainan — sebuah lingkungan yang identik dengan nostalgia daratan dan identitas Republik Tiongkok.

Namun alih-alih mengikuti jejak ayahnya, Cheng muda justru memilih jalan yang berlawanan. Di akhir 1980-an, ia menjadi aktivis Gerakan Bunga Lili Liar (Wild Lily Movement), meneriakkan kejatuhan KMT dan menyebut partai itu “kekuatan penguasa paling menjijikkan.” Ia bergabung dengan DPP, partai pro-kemerdekaan, dan duduk di Majelis Nasional pada usia 27 tahun.

Lalu, sesuatu berubah. Setelah konflik internal di DPP pada awal 2000-an, Cheng meninggalkan partai dan pada 2005 resmi bergabung dengan KMT — direkrut langsung oleh mantan Wakil Presiden Lien Chan. Ia bahkan ikut dalam kunjungan bersejarah Lien Chan ke daratan Tiongkok tahun itu. Dua dekade kemudian, pada Oktober 2025, perempuan yang dulu ingin menghancurkan KMT justru terpilih sebagai ketuanya.

Transformasi ideologis Cheng — dari separatis menjadi unionis, dari penentang KMT menjadi pemimpinnya — bukan sekadar oportunisme politik. Ia adalah cermin dari keretakan identitas Taiwan itu sendiri: sebuah masyarakat yang terus-menerus bernegosiasi antara kedekatan kultural dengan Tiongkok dan hasrat untuk menentukan nasibnya sendiri.

Kunjungannya ke Nanjing, Shanghai, dan Beijing pada 7–12 April 2026 — yang mencakup ziarah ke Makam Sun Yat-sen dan pertemuan puncak dengan Xi Jinping — adalah pertemuan pertama antara pemimpin KMT dan Partai Komunis Tiongkok sejak 2016. Ini bukan sekadar diplomasi partai. Ini adalah teater geopolitik dengan penonton yang duduk di Washington, Taipei, dan Beijing sekaligus.

Jebakan Thucydides dan Ilusi Perdamaian

Di sinilah kita perlu melepaskan diri dari narasi permukaan dan masuk ke kerangka analitis yang lebih dalam.

Graham Allison, profesor Harvard dan mantan Asisten Menteri Pertahanan AS, memopulerkan konsep Thucydides’s Trap — merujuk pada pengamatan sejarawan Yunani kuno Thucydides bahwa Perang Peloponnesos menjadi tak terhindarkan karena kebangkitan Athena menimbulkan ketakutan di Sparta. Allison menemukan bahwa dari 16 kasus dalam 500 tahun terakhir di mana kekuatan yang sedang naik menantang kekuatan dominan, 12 di antaranya berakhir dengan perang.

Hubungan AS-Tiongkok hari ini, menurut Allison, adalah kasus ke-17. Dan Taiwan adalah titik nyala yang paling berbahaya.

Namun teori Allison saja tidak cukup untuk menjelaskan mengapa Cheng memilih jalan dialog, bukan deterensi. Untuk itu, kita perlu menoleh pada Power Transition Theory yang dicetuskan A.F.K. Organski pada 1958. Teori ini berargumen bahwa tatanan internasional dibangun oleh kekuatan dominan, dan perang paling mungkin terjadi bukan saat kekuatan yang menantang masih lemah, melainkan ketika ia mendekati kesetaraan — dan merasa tidak puas dengan tatanan yang ada.

Tiongkok hari ini berada tepat di titik transisi itu. Secara ekonomi, ia nyaris menyamai AS. Secara militer, khususnya di kawasan Indo-Pasifik, keseimbangan kekuatan telah bergeser drastis. Dalam logika Organski, inilah momen paling rawan — bukan karena perang pasti terjadi, tapi karena kalkulasi salah (miscalculation) paling mungkin terjadi.

Cheng Li-wun, sadar atau tidak, sedang bermain di ruang sempit antara dua teori ini. Di satu sisi, ia berusaha menghindari jebakan Thucydides dengan membuka kanal dialog langsung — sesuatu yang absen sejak DPP berkuasa pada 2016. Di sisi lain, ia menggunakan retorika yang sejalan dengan logika power transition: bahwa Taiwan tidak boleh menjadi alat tawar AS dalam persaingannya dengan Tiongkok.

Dalam wawancara dengan Deutsche Welle, Cheng secara eksplisit menyebut ekspansi NATO ke timur sebagai penyebab utama perang Rusia-Ukraina — sebuah pernyataan yang menggemakan argumen kaum realis struktural seperti John Mearsheimer. Ia memperingatkan bahwa Taiwan bisa menjadi “Ukraina berikutnya” jika terus mengandalkan perlindungan militer AS tanpa membangun jalur komunikasi dengan Beijing.

Ini adalah posisi yang kontroversial, tentu saja. Bagi pendukung DPP dan banyak pengamat Barat, argumen Cheng adalah bentuk appeasement — penyerahan diri bertahap yang dibungkus retorika perdamaian. Tapi bagi Cheng dan basis pendukung KMT, ini adalah realisme: pengakuan bahwa dalam dunia di mana AS terdistraksi oleh perang di Ukraina dan Iran, dan di mana Trump secara terbuka mempertanyakan nilai aliansi keamanan, Taiwan perlu mencari jalan ketiganya sendiri.

Ryan Hass, mantan pejabat AS dan peneliti senior di Brookings Institution, mencatat bahwa publik Amerika yang sudah kelelahan oleh konflik-konflik global saat ini memiliki selera yang sangat rendah terhadap konfrontasi kekuatan besar. Jika itu benar, maka fondasi deterensi AS di Selat Taiwan mungkin lebih rapuh dari yang kita kira.

Pulang, tapi ke Rumah Siapa?

Kembali ke kisah 1949. Chiang Kai-shek meninggal di Taipei pada 1975, tidak pernah menginjakkan kaki lagi di daratan. Jasadnya hingga kini belum dimakamkan secara permanen — sesuai wasiatnya, ia ingin dikuburkan di tanah kelahirannya di Zhejiang ketika “pemulihan daratan” tercapai. Sebuah janji yang membeku dalam waktu.

Cheng Li-wun, tujuh dekade kemudian, memilih untuk tidak membawa janji perang. Ia membawa kata “rekonsiliasi.” Tapi apakah rekonsiliasi yang ia serukan adalah langkah tulus menuju perdamaian lintas-Selat, atau sekadar manuver politik menjelang Pemilu Presiden Taiwan 2028? Apakah Beijing benar-benar menginginkan dialog, atau hanya membutuhkan optics yang menunjukkan bahwa Taiwan masih memiliki suara-suara yang bersahabat dengan daratan?

Xi Jinping sendiri tidak menyembunyikan tujuan akhirnya. Dalam pertemuan itu, ia menyebut reunifikasi sebagai “keniscayaan sejarah.” Cheng, dengan cermat, menghindari kata reunifikasi — memilih istilah “rekonsiliasi” yang lebih ambigu. Jarak semantik antara kedua kata itu mungkin tampak kecil, tapi di dalamnya tersimpan seluruh kompleksitas masa depan 23 juta penduduk Taiwan.

Jajak pendapat Taiwan Public Opinion Foundation pada Oktober 2025 menunjukkan realitas yang tidak bisa diabaikan: hanya 13,9 persen warga Taiwan mendukung unifikasi dengan Tiongkok, sementara 44,3 persen menginginkan kemerdekaan. Cheng Li-wun, dengan kata lain, sedang menjual sesuatu yang mayoritas pembelinya tidak inginkan.

Tapi politik tidak selalu tentang apa yang diinginkan publik hari ini. Kadang ia tentang apa yang ditakutkan publik esok hari. Dan di tengah dunia yang semakin tidak pasti — di mana Ukraina telah mengajarkan bahwa janji keamanan bisa menguap, dan di mana tatanan berbasis aturan terasa semakin rapuh — ketakutan adalah mata uang politik yang paling kuat.

Ronald Reagan pernah berkata, “Peace is not absence of conflict, it is the ability to handle conflict by peaceful means.” Cheng Li-wun tampaknya ingin membuktikan bahwa ia mampu melakukan itu. Tapi sejarah juga mengajarkan bahwa mereka yang paling keras menyerukan perdamaian kadang justru sedang mempersiapkan panggung untuk kompromi yang paling mahal. (S13)

Menurut kalian akankah Tiongkok bergegas “mencaplok” Taiwan? Share di kolom komentar ya!

#china #taiwan #pinterpolitik #jaganegeri #kuomintang

Menurut kalian akankah Jepang benar-benar meninggalkan pasifisme kalau Tiongkok menginvasi Taiwan? Share di kolom komentar ya!

#japan #jepang #taiwan #china #tiongkok #pinterpolitik #sanae

Pernyataan PM Jepang Sanae Takaichi membuat tensi Taiwan memanas. Saatnya Prabowo mencegah krisis besar?

PinterPolitik.com

“Peace and stability in the Taiwan Strait are important not only for Japan’s security but also for the stability of the international community” – Minoru Kihara, Sekretaris Kabinet Jepang (14/11/2025)

Cupin selalu percaya bahwa politik internasional itu mirip papan catur yang kakinya goyah: satu gerakan kecil saja bisa bikin buah catur berjatuhan. Ketika ia mendengar Sanae Takaichi bicara soal “ancaman eksistensial” jika Tiongkok memblokade Taiwan, ia cuma mendecak, “Wah, ini bidaknya bukan jatuh lagi, bro, ini papan caturnya kebalik sekalian.”

Pernyataan Takaichi pada 7 November 2025 mengubah percakapan yang tadinya penuh basa-basi diplomatik menjadi adu keras retorika antar dua kekuatan besar Asia. Perdana Menteri Jepang itu menegaskan bahwa blokade angkatan laut terhadap Taiwan akan memberi dasar hukum bagi Jepang mengaktifkan hak pertahanan kolektifnya—sebuah batasan tegas yang sebelumnya tidak pernah diucapkan.

Respons Beijing langsung sekeras suara pintu besi yang dibanting. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menuduh Jepang melakukan “campur tangan kasar” dan meminta pernyataannya dicabut, sementara Konsul Jenderal Xue Jian bahkan mengeluarkan ancaman yang ia sebut “memotong kepala kotor yang menjulur masuk” sebelum akhirnya dihapus.

Cupin geleng-geleng melihat drama internet itu. Katanya, “Kalau diplomat mulai main ancam di medsos, itu tanda situasinya udah lewat batas wajar, kayak influencer rebutan endorse kopi susu.”

Taiwan pun ikut buka suara, menyatakan kegelisahan atas ancaman tersebut. Jepang memanggil perwakilan diplomatik Tiongkok, menegaskan bahwa hubungan kedua negara berada pada titik sensitif.

Meski terlihat seperti kejutan, sebenarnya arah kebijakan ini sudah mengemuka sejak era Shinzo Abe yang pada 2021 menyatakan “kontingensi Taiwan adalah kontingensi Jepang.” Namun Takaichi melampaui pendahulunya dengan memberi skenario militer konkret, menandai pergeseran dari “ambiguitas strategis” menuju “kejelasan strategis.”

Dalam kacamata Beijing, ucapan itu bukan sekadar pernyataan kebijakan luar negeri. Itu adalah gema masa kolonial Jepang atas Taiwan dari 1895–1945 dan luka-luka sejarah seperti Pembantaian Nanjing yang terus hidup dalam memori kolektif Tiongkok.

Selama 2025, Tiongkok bahkan merilis sejumlah film perang yang menekankan kekejaman pendudukan Jepang. Ini cara Beijing mengingatkan publiknya—dan orang Jepang—bahwa sejarah belum sepenuhnya terkubur.

Ketegangan itu sampai membuat Kedutaan Besar Jepang di Beijing meminta warganya menghindari berbicara dalam bahasa Jepang di tempat publik. Cupin yang pernah tinggal di Beijing spontan komentar, “Kalau saya jadi orang Jepang di sana, saya bakal pretend jadi turis Korea Selatan biar aman.”

Lantas pertanyaan utamanya muncul: apakah perang kata-kata ini bisa mengarah pada krisis militer? Dan jika benar terjadi, siapa yang mampu menjadi penengah sebelum api kecil membesar menjadi kebakaran geopolitik global?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Percuma Ada ASEAN?

Cupin suka bilang bahwa ASEAN itu seperti warung soto yang selalu ramai walaupun pelayanannya pelan: semua orang datang bukan karena kecepatannya, tapi karena nyaman dan bisa diajak ngobrol lama. Prinsip “ASEAN Centrality” bekerja persis seperti itu—longgar, informal, lambat, tapi tetap jadi tempat semua kekuatan besar duduk bersama.

Sejak dekade 1990-an, ASEAN membangun forum-forum seperti ARF, APT, dan EAS untuk memayungi negara-negara besar. Kerangka ini membuat ASEAN menjadi simpul tempat AS, Tiongkok, Jepang, India, hingga Rusia bekerja sama dalam isu-isu keamanan.

Namun dunia berubah lebih cepat daripada kemampuan ASEAN untuk mengikuti. Mely Caballero-Anthony dari Nanyang Technological University dalam tulisannya tentang “The ASEAN Way” menegaskan bahwa model informal dan berbasis konsensus ini menghadapi tekanan hebat dari krisis Myanmar, agresivitas Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, hingga rivalitas AS-Tiongkok yang semakin intens.

Menurutnya, ASEAN perlu “merekalibrasi” cara kerja agar fit-for-purpose menghadapi ancaman keamanan abad ke-21. Cupin meresponsnya dengan kalimat khasnya: “Intinya, ASEAN butuh update software biar nggak lemot pas dunia lagi nge-lag.”

Penelitian Guangyu Qiao-Franco dan koleganya menemukan bahwa negara-negara besar semakin condong ke koalisi minilateral yang dianggap lebih efektif, seperti Quad atau AUKUS. ASEAN masih dianggap relevan untuk ekonomi, tapi tidak lagi jadi pilihan pertama dalam isu politik dan keamanan keras.

Namun Amitav Acharya mengingatkan bahwa kekuatan ASEAN bukan terletak pada kecepatan, melainkan pada norma regional yang berhasil ia bangun. Treaty of Amity and Cooperation (TAC) menjadi bukti bagaimana ASEAN mensosialisasikan norma non-intervensi dan penyelesaian damai kepada negara-negara besar.

Cupin menyimpulkan dengan sok bijak, “ASEAN itu bukan bodyguard, tapi mediator yang selalu diundang karena semua orang nyaman sama dia.”

Masalahnya, krisis Taiwan bukan isu biasa yang bisa ditangani dengan dialog lama. Ini adalah potensi konflik antara dua blok besar global, melibatkan kemungkinan blokade, serangan militer, hingga sanksi ekonomi besar-besaran.

Dalam situasi seperti ini, mekanisme ASEAN yang berbasis konsensus bisa terlalu lambat untuk merespons. Apalagi isu Taiwan tidak melibatkan negara-negara ASEAN secara langsung, sehingga wajar bila banyak anggota yang memilih berhati-hati.

Pertanyaannya: apakah ASEAN Centrality bisa kembali relevan jika ada satu negara yang cukup berani untuk memimpin arah baru? Dan apakah Indonesia—yang paling besar dan paling berpengaruh di ASEAN—mampu mengambil peran itu?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Saatnya Prabowo Selamatkan Dunia?

Cupin selalu mengibaratkan Indonesia sebagai “tetangga paling ramah” di kompleks Asia, tapi kadang terlalu fokus menyapu halaman sendiri. Di bawah Prabowo, katanya, mungkin untuk pertama kalinya Indonesia mulai terpikir ikut bantu beresin keributan di jalan depan rumah.

Indonesia punya modal besar. Hubungan dengan Tiongkok berada pada titik puncak, mengingat Beijing adalah mitra dagang terbesar, investor utama di infrastruktur, dan aktor penting dalam rantai pasokan industri strategis Indonesia.

Pada 2024, Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan ke Beijing dan memperbarui sejumlah proyek kerja sama, menunjukkan kedekatan politik sekaligus pragmatisme ekonomi. Cupin bercanda, “Hubungan mereka tuh kayak hubungan supplier dan pembeli yang udah saling percaya—asal nggak ngutang kebanyakan.”

Di sisi lain, hubungan Indonesia-Jepang tetap sangat kuat, dibangun dari enam dekade kerja sama pembangunan. Jepang mendukung MRT Jakarta, Patimban, sampai proyek-proyek di IKN—sebuah jaringan kolaborasi yang membuat Tokyo menjadi salah satu mitra strategis paling stabil Indonesia.

Lowy Institute menulis bahwa kolaborasi Prabowo dan Takaichi membuka peluang transformasi hubungan menjadi kemitraan dua jalur: pembangunan dan keamanan. Cupin menyebutnya “upgrade relasi dari sahabat lama menjadi partner regional.”

Kedekatan dengan dua pihak yang sedang berkonfrontasi memberikan Indonesia modal diplomatik besar. Laporan Atlantic Council dan Rhodium Group menunjukkan bahwa Indonesia kemungkinan besar akan mempertahankan posisi non-alignment dalam krisis Taiwan, membuatnya dipercaya oleh semua pihak.

Tidak berpihak secara militer justru membuat Indonesia punya kredibilitas sebagai mediator. Evi Fitriani dari Universitas Indonesia menjelaskan bahwa hubungan RI-Tiongkok dibangun lewat empat faktor—persepsi, politik domestik, ekonomi, dan lingkungan internasional—yang menunjukkan fleksibilitas strategis Indonesia.

Model yang sama bisa diterapkan dalam isu Taiwan. Cupin menambahkan, “Diplomasi Indonesia itu kayak pedagang warung: nggak mau ribut, tapi jago negosiasi.”

Indonesia punya rekam jejak positif sebagai mediator. Dari perdamaian Aceh, keterlibatan dalam resolusi konflik Kamboja, sampai kepemimpinan di Non-Aligned Movement dan ASEAN. Simon Hutagalung bahkan menulis bahwa Indonesia memiliki fondasi normatif kuat untuk memediasi krisis Taiwan.

Berbeda dengan Jokowi yang fokus pada urusan domestik, Prabowo tampak lebih siap bermain di panggung global. Keputusan bergabung dengan BRICS+ memperjelas ambisi Indonesia untuk duduk di meja besar diplomasi internasional.

Dalam isu Taiwan, Indonesia bisa mengaktifkan forum seperti ARF atau EAS untuk membangun mekanisme dialog baru. Indonesia juga bisa melakukan diplomasi backdoor—sesuatu yang selama ini jadi kekuatan halus Jakarta.

Namun risikonya nyata. Jika terlihat memihak, reputasi Indonesia sebagai mediator akan runtuh. Selain itu, ada 400.000 lebih WNI di Taiwan yang harus dilindungi dan memiliki rencana evakuasi, seperti diingatkan oleh Noory Okthariza.

Ketidakmampuan mengevakuasi bisa menjadi bencana humaniter dan politik bagi Indonesia. Cupin menegaskan, “Diplomasi tanpa rencana evakuasi itu kayak naik kapal tanpa pelampung.”

Namun risiko tidak bertindak jauh lebih besar. Krisis Taiwan akan mengguncang ekonomi global, terutama semikonduktor yang menjadi inti industri modern. TSMC menguasai 60 persen produksi global dan 90 persen chip paling canggih—dan gangguannya akan memukul pabrik-pabrik di seluruh dunia, termasuk industri Indonesia.

Sebagai anggota G20 dan ekonomi terbesar ASEAN, Indonesia tidak bisa hanya jadi penonton. Ini momen untuk menunjukkan bahwa Jakarta bukan hanya raksasa regional, tetapi juga pemain yang bisa menjaga stabilitas global.

Jika Prabowo berhasil mengelola peluang ini, Indonesia bukan hanya memperkuat posisi regionalnya. Indonesia bisa menjadi pemain kunci dalam menjaga stabilitas di salah satu titik paling berbahaya di dunia—tanpa harus menjadi pahlawan, cukup menjadi jembatan yang dibutuhkan dunia. (A43)

Hmmm, masa sih Indonesia sekuat itu? Apa yang dihitung hanya jumlah kapal perang kita aja ya dan bukan kualitasnya? Share pendapat kalian di kolom komentar ya!

Di tengah ketegangan geopolitik yang saat ini berlangsung, Selat Taiwan tetap menjadi area dengan potensi konflik yang mengintai. Sebagai salah satu sekutu paling penting bagi Amerika Serikat (AS), apa peran yang akan dimainkan Jepang dalam kemungkinan eskalasi geopolitik ini?

PinterPolitik.com

Tensi politik yang memanas tidak hanya terjadi di dalam negeri kita. Jika kita sering mengikuti berita politik internasional, mungkin kita akan setuju bahwa tahun 2023 adalah salah satu tahun dengan ketegangan politik global tertinggi sejak berakhirnya era Perang Dingin.

Belum selesai dengan Perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung selama 1 tahun dan 9 bulan, dunia kini harus bersiap menghadapi potensi meningkatnya konflik antara Israel dan Palestina yang kembali memanas sejak 7 Oktober lalu.

Namun, di tengah semua ketegangan tersebut, banyak yang mulai melupakan satu potensi konflik lain yang juga bisa menjadi bencana geopolitik berikutnya, yaitu eskalasi geopolitik antara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Taiwan.

Dalam pertemuan terakhir antara Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, dan Presiden RRT, Xi Jinping, pada 16 November lalu, Xi menyatakan bahwa topik Taiwan adalah isu paling berbahaya dan sensitif dalam hubungan antara RRT dan AS. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa AS dan RRT belum menemukan kesepahaman mengenai Taiwan, dan topik yang “berbahaya” ini bisa meletus kapan saja.

Mengenai potensi ini, seorang purnawirawan jenderal bintang tiga di Jepang, Koichiro Banso, menyampaikan pandangan yang menarik. Koichiro mengatakan bahwa Jepang kemungkinan akan memainkan peran krusial karena faktor geografis.

Jika Tiongkok melancarkan operasi militer untuk merebut Taiwan, Jepang adalah satu-satunya negara yang dapat menjadi pintu gerbang bagi masyarakat internasional untuk menyediakan pasokan kepada warga Taiwan agar dapat membela diri.

Karena itu, muncul satu pertanyaan menarik: apakah ini berarti Jepang akan menjadi kunci dalam meletus atau tidaknya perang di Taiwan di masa depan, yang sering disebut-sebut akan menjadi “pemantik” Perang Dunia Ketiga?

Memaknai Peran Jepang di Asia Pasifik

Jepang memainkan peran strategis yang sangat penting dalam potensi konflik antara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Taiwan. Namun, dalam skenario perang antara RRT dan Taiwan, peran Jepang tidak hanya terbatas pada aspek militer, tetapi juga mencakup dimensi politik, ekonomi, dan keamanan regional.Secara strategis, kepulauan Jepang membentuk pertahanan alami di sepanjang Laut Timur dan Selatan, menjadikannya negara yang sangat penting di Asia Timur dalam hal mengontrol akses laut.

Posisi ini memberikan Jepang keunggulan taktis dalam memantau dan mengawasi pergerakan kapal dan pesawat di sekitarnya. Dalam konteks konflik antara RRT dan Taiwan, Jepang dapat berperan penting dalam mengendalikan rute laut strategis dan melindungi jalur perdagangan internasional di kawasan tersebut.Jika dimanfaatkan dengan baik, Jepang bahkan bisa menjadi salah satu negara yang memberikan dampak embargo ekonomi paling efektif terhadap Tiongkok, selain negara-negara di Selat Malaka.

Namun, Jepang juga memiliki peran strategis lain dalam hal keamanan. Seperti yang disampaikan oleh Jenderal Koichiro, posisi geografis Jepang membuatnya sangat vital dalam memastikan dukungan dari negara-negara sekutu Barat. Sebelumnya, Filipina diprediksi akan mengambil peran ini, tetapi hubungan mereka dengan AS saat ini membuat hal tersebut diragukan.

Sementara itu, sekutu terdekat AS di kawasan Asia Pasifik, yaitu Australia, memiliki posisi geografis yang terlalu jauh.Dalam perang Rusia-Ukraina, bantuan dari negara-negara Barat mengandalkan posisi strategis Polandia. Dalam potensi perang RRT-Taiwan, Jepang kemungkinan akan mengambil peran tersebut.Secara keseluruhan, peran Jepang dalam potensi konflik antara RRT dan Taiwan mencakup aspek politik, ekonomi, dan keamanan.

Jepang memiliki kepentingan strategis untuk mencegah eskalasi konflik guna melindungi kepentingan ekonominya dan menjaga stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur. Dalam menghadapi tantangan ini, Jepang harus mengelola hubungan dengan baik antara RRT dan Taiwan, sambil mempertahankan keamanan nasional dan kepentingan ekonominya.

Namun, peran krusial Jepang ini menimbulkan pertanyaan yang menarik: jika perang antara RRT dan Taiwan dapat membuat Jepang terseret ke dalam konflik yang berpotensi memicu Perang Dunia Ketiga, bukankah ini justru dapat mendorong Jepang untuk menginginkan agar Taiwan tidak terlalu provokatif terhadap RRT?

Kemerdekaan Taiwan Justru Perlu Dicegah?

Dalam mengidentifikasi strategi Jepang, terdapat dua skenario berikut:

Pada skenario pertama, Taiwan mendeklarasikan kemerdekaannya, yang secara otomatis memicu invasi dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Karena Taiwan yang mengambil langkah deklarasi tersebut, intervensi Amerika Serikat (AS) – dan dampaknya, keterlibatan Jepang – kemungkinan besar tidak akan terjadi.

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa meskipun AS dan Jepang dianggap sebagai negara-negara yang paling dekat dengan Taiwan, mereka selalu berusaha mempertahankan status quo di Selat Taiwan. Deklarasi kemerdekaan oleh Taiwan akan mengganggu keseimbangan ini dan menyebabkan gangguan pada aktivitas ekonomi Jepang-AS karena ketergantungan mereka pada mikrocip buatan Taiwan.

Pada skenario kedua, Tiongkok melancarkan invasi tanpa provokasi terhadap Taiwan. Dalam skenario ini, AS dan Jepang akan lebih cenderung untuk ikut campur. Namun, intervensi oleh AS akan bergantung pada apakah Jepang mengizinkan akses Amerika ke pangkalan AS di Jepang. Jika Jepang memberikan izin tersebut, ada kemungkinan Tiongkok akan melancarkan serangan terhadap pangkalan-pangkalan tersebut di Jepang. Ini berarti bahwa perang di Taiwan juga berarti perang di Jepang.

Di antara kedua skenario ekstrem ini, sangat rasional untuk mengatakan bahwa Jepang, dan juga AS, kemungkinan besar akan menghindari tindakan apa pun yang membuat RRT merasa “dilecehkan” oleh Taiwan, termasuk kemerdekaan Taiwan tanpa persetujuan RRT.

Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa peran vital Jepang dalam potensi perang antara RRT dan Taiwan akan membuatnya menjadi pihak yang paling tidak menginginkan perang tersebut terjadi. (D74)

PinterPolitik.com 

Panasnya tensi politik tidak hanya terjadi di dalam negara kita saja. Bila kita sering memerhatikan perkembangan berita politik internasional, mungkin kita akan mengatakan bahwa tahun 2023 ini mungkin adalah salah satu tahun politik terpanas yang dialami dunia sejak era Perang Dingin berakhir. 

Belum selesai dengan Perang Rusia-Ukraina yang sudah berlangsung selama 1 tahun dan 9 bulan, kini dunia juga harus mempersiapkan diri mengantisipasi potensi memanasnya perang antara Israel dan Palestina yang kembali tereskalasi sejak 7 Oktober silam. 

Namun, di balik semua tensi tersebut, banyak yang mulai melupakan bahwa ada satu potensi konflik lain yang juga bisa saja meletus menjadi bencana geopolitik selanjutnya, bila kita tidak memerhatikan, dan itu adalah potensi eskalasi geopolitik Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan Taiwan. 

Dalam pertemuan terakhir antara Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden dan Presiden RRT, Xi Jinping pada 16 November silam, Xi mengatakan bahwa topik seputar Taiwan adalah topik yang paling berbahaya dan paling sensitif dalam hubungan antara RRT dan AS. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa AS dan RRT belum menemukan kesamaan pandangan soal Taiwan, dan sewaktu-waktu, topik yang “berbahaya” ini bisa kapan saja meletus. 

Terkait potensi itu, seorang purnawiran jenderal bintang tiga di Jepang yang bernama Koichiro Banso menyampaikan pernyataan yang cukup menarik. Koichiro mengatakan bahwa Jepang kemungkinan akan memainkan peran yang krusial karena faktor geografis. 

Jika Tiongkok meluncurkan operasi militer untuk merebut Taiwan, Jepang adalah satu-satunya negara yang dapat menjadi gerbang bagi masyarakat internasional untuk menyediakan persediaan kepada warga Taiwan agar dapat membela diri. 

Karena hal ini, muncul satu pertanyaan perandaian yang menarik: apakah ini artinya Jepang akan menjadi kunci atas meletus atau tidaknya perang masa depan di Taiwan, yang sering digadang-gadangkan sebagai “pemantik” Perang Dunia Ketiga? 

Menelaah Peran Jepang

Jepang memegang peran krusial secara strategis ketika membicarakan potensi konflik antara RRT dan Taiwan. Namun, dalam skenario perang antara RRT dan Taiwan, peran Jepang tidak hanya terbatas pada aspek militer, tetapi juga melibatkan dimensi politik, ekonomi, dan keamanan regional. 

Secara strategis, pulau-pulau Jepang membentuk pagar pertahanan alamiah di sepanjang laut Timur dan Selatan, menjadikannya satu-satunya negara di Asia Timur dengan posisi yang penting dalam mengontrol akses laut. Posisi ini memberikan Jepang keunggulan taktis dalam mengawasi dan memantau pergerakan kapal dan pesawat di sekitarnya. Dalam konteks perang antara RRT dan Taiwan, Jepang dapat memainkan peran penting dalam mengendalikan rute laut strategis dan melindungi jalur perdagangan internasional di kawasan tersebut. 

Kalau memiliki wawasan untuk memaksimalkan potensinya, Jepang bahkan bisa jadi salah satu negara yang bisa memberikan dampak embargo ekonomi paling efektif kepada Tiongkok, selain negara-negara di Selat Malaka. 

Namun, Jepang memiliki satu peran strategis lain dalam hal keamanan. Seperti yang sempat disebutkan Jenderal Koichiro dalam awal tulisan ini, posisi geografis Jepang akan membuatnya memiliki peran sangat vital dalam memastikan masuknya dukungan negara-negara sekutu Barat. Sebelumnya, Filipina sempat diprediksi akan mengambil peran tersebut, tetapi hubungan mereka dengan AS sekarang membuatnya diragukan. Sementara, sekutu terdekat AS di kawasan Asia Pasifik yakni Australia memiliki posisi geografis yang terlalu jauh. 

Kalau di Perang Rusia-Ukraina, kiriman bantuan negara-negara Barat mengandalkan posisi geografis strategis Polandia. Kalau dalam potensi perang RRT-Taiwan, well, Jepang sepertinya akan mengambil peran tersebut. 

Secara keseluruhan, peran Jepang dalam potensi konflik antara RRT dan Taiwan mencakup aspek politik, ekonomi, dan keamanan. Atas dasar itu, Jepang memiliki kepentingan strategis dalam mencegah eskalasi konflik, demi melindungi kepentingan ekonominya, dan menjaga stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur. Dalam menghadapi tantangan ini, Jepang harus mengelola hubungan dengan baik antara RRT dan Taiwan, sambil mempertahankan keamanan nasional dan kepentingan ekonominya. 

Namun, peran krusial Jepang ini malah menimbulkan pertanyaan yang lebih menarik: bila perang antara RRT dan Taiwan akan secara otomatis membuatnya terseret dalam perang yang berpotensi memuncak kepada Perang Dunia Ketiga, bukankah itu juga justru bisa membuat Jepang berkeinginan agar Taiwan tidak terlalu provokatif kepada RRT? 

Jepang-AS Justru Halau Kemerdekaan Taiwan? 

Pertimbangkan dua skenario berikut.  

Skenario pertama, Taiwan menyatakan kemerdekaannya, ini otomatis memicu invasi dari pihak RRT. Karena Taiwan yang melakukan deklarasi tersebut, intervensi AS – dan sebagai dampaknya, keterlibatan Jepang – kemungkinan akan kurang mungkin terjadi.  

Hal ini karena meskipun selama ini dianggap sebagai negara-negara terdekat Taiwan, AS dan Jepang selalu berusaha untuk mempertahankan status quo di sepanjang Sela Taiwan. Sebuah deklarasi kemerdekaan oleh Taiwan akan mengganggu keseimbangan tersebut dan membuat aktivitas ekonomi Jepang-AS terganggu karena mereka bergantung kepada mikrocip buatan Taiwan. 

Pada skenario kedua, Tiongkok melancarkan invasi tanpa provokasi terhadap Taiwan. Dalam skenario ini, AS dan Jepang akan lebih cenderung untuk ikut campur. Namun, intervensi oleh AS akan tergantung pada apakah Jepang mengizinkan akses Amerika ke pangkalan AS di Jepang. Jika Jepang melakukannya, akan muncul kemungkinan Tiongkok melancarkan serangan terhadap pangkalan-pangkalan tersebut di Jepang. Hal ini jelas mengartikan: perang di Taiwan = perang di Jepang. 

Di antara kedua skenario ekstrem ini, sangat rasional untuk mengatakan bahwa Jepang, dan juga AS, kemungkinan besar akan menghalau hal apapun yang membuat RRT merasa “dilecehkan” oleh Taiwan, hal ini tentunya termasuk kemerdekaan Taiwan tanpa persetujuan RRT. 

Atas dasar ini, bisa disimpulkan bahwa peran Jepang yang vital dalam potensi perang antara RRT dan Taiwan akan membuatnya sebagai pihak yang justru paling tidak ingin perang tersebut terjadi. (D74) 

PinterPolitik.com

Suhu udara di Jakarta beberapa hari terakhir ini terasa panas ya. Saat cuaca panas, tubuh akan kehilangan lebih banyak cairan melalui keringat. Cairan tubuh yang hilang tersebut bisa diganti dengan mengonsumsi air putih.

Hmm, tapi ada kalanya, di saat cuaca panas, rasanya kepengen minum minuman yang dingin dan manis ya. Salah satunya adalah minuman teh boba.

Ya, siapa sih yang nggak tahu minuman yang pernah hits ini? Saking hits-nya, kita pasti bisa menemukan minuman ini di sepanjang jalan atau di mal.

Berbagai minuman sejenis dengan brand yang berbeda bisa kita temui dengan mudahnya. Namun, kalian pernah nggak sih kepikiran soal asal mula minuman yang satu ini?

Mengacu ke buku Andrew Chau dan Bin Chen yang berjudul The Boba Book: Bubble Tea and Beyond, boba adalah topping minuman yang terbuat dari olahan tepung tapioka yang dibentuk serupa mutiara yang direbus dengan air gula merah. Boba juga dikenal dengan sebutan “black pearl”.

Dilansir dari Chowhound, minuman boba berasal dari sebuah kedai teh yaitu Chun Shui Tang Teahouse di Taichung, Taiwan pada 1980-an. Pada tahun tersebut, kedai teh merupakan pemasok awal es teh susu yang ditambahkan ke dalam daftar menu.

Setelah itu, seorang karyawan di kedai teh Chun Shui Tang yaitu Lin Hsui Hui mencoba untuk mencampur bola tapioka dari sebuah makanan penutup yang populer di Taiwan, yaitu fen yuan ke dalam segelas es teh susu. Saat itu, fen yuan merupakan puding yang populer di Taiwan.

Minuman boba kemudian menyebar ke seluruh Asia Timur pada 1990-an. Awalnya, boba hanya dapat ditemukan pada menu minuman di restoran Taiwan.

Akhir 1990-an, gerai boba pertama telah dibuka di Los Angeles, Amerika Serikat (AS), yang akhirnya menyebar ke Asia Timur dan Tenggara hingga New York.

Di Indonesia sendiri, boba masuk pada tahun 2000 melalui brand Quickly. Seiring berjalannya waktu berbagai macam brand juga turut hadir menawarkan jenis minuman ini. (A49)

Tahun 2024 ternyata bukan hanya Indonesia saja yang melaksanakan pemilihan presiden (pilpres), tapi ada banyak negara lain yang juga merayakan pesta demokrasi serupa, contohnya Amerika Serikat (AS), Taiwan, dan bahkan Rusia.

Hmm, mungkinkah tahun 2024 nanti bakal jadi tahun politik terpanas? Well, bisa-bisa saja ya, karena bagaimanapun hasil pilpres akan sangat menentukan arah politik luar negeri suatu negara, dampaknya, tentu pada konstelasi geopolitik itu sendiri.

PinterPolitik.com

“Keinginan untuk menjadi negara maju itu harus. Dengan cara apapun, harus” – Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Iron Man bisa dibilang menjadi salah satu pahlawan super yang menjadi favorit banyak orang. Tony Stark – tokoh yang berada di balik topeng Iron Man – bisa dibilang merupakan salah satu karakter yang paling cemerlang di kisah-kisah Marvel.

Gimana nggak? Meski memiliki kekayaan yang melimpah, Stark terkenal dengan kecerdasannya untuk mengembangan hal-hal baru di dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkat kecerdasannya, Stark mampu membuat kostum baja yang akhirnya membuat dirinya mampu menyelamatkan dunia.

Namun, kemampuannya untuk membuat kostum baja ala Iron Man itu tidak begitu saja muncul. Tentu, untuk membuat kostumnya dapat bekerja, Stark harus melakukan berbagai uji coba dan pencarian formula yang tepat. 

Dan, tak jarang, Iron Man harus melalui kegagalan dalam mengembangkan kostumnya. Ya, itulah kegunaan dan pentingnya riset dan penelitian – agar bisa menemukan jawaban yang paling mutakhir. Bahkan, Stark pun akhirnya mampu mengembangkan teknologi nano (nanotechnology).

Nah, apa yang dikisahkan dalam film dan komik Iron Man juga eksis di dunia nyata. Karena penelitian dan riset yang terus dilakukan, teknologi yang dimiliki umat manusia saat ini bisa hadir di sekeliling kita.

Teknologi semikonduktor – atau juga dikenal sebagai microchip, misalnya, merupakan salah satu komponen esensial dalam memproduksi produk-produk elektronik. Perkembangan semikonduktor pun semakin penting untuk dilakukan di tengah tuntutan zaman yang meminta agar barang-barang elektronik semakin canggih dengan tren digitalisasi.

Agar gawai elektronik makin mudah dibawa dan digunakan, misalnya, tuntutan untuk membuat produk-produk yang lebih kecil terus bermunculan. Alhasil, microchip yang lebih sederhana tetapi canggih terus diciptakan – melalui penelitian dan riset lebih mendalam.

Keberhasilan Taiwan mengembangkan industri semikonduktor ini tentunya tidak lepas dari peran pemerintahnya. Mengacu ke tulisan Patrick Windham berjudul The Taiwanese Approach, pemerintah Taiwan mulai beralih fokus ke industri ini sejak tahun 1970-an. Bahkan, pendanaan dan anggaran yang besar dilakukan hingga akhir tahun 1990-an.

Wah, totalitas ya kalau mau melakukan perkembangan yang lebih signfikan. Layaknya Stark, pemerintah Taiwan pun menuangkan tenaga dan biaya yang besar untuk lompatan besar (leapfrog) dan kemajuan dirinya.

Nah, mungkin, inilah kenapa Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam pidatonya di Muktamar XVIII Pemuda Muhammadiyah 2023 di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Pak Jokowi bilang kalau Indonesia harus bisa melakukan lompatan besar (leapfrog) layaknya Taiwan, Korea Selatan (Korsel), dan Jepang.

Ya, mungkin, dengan mimpi besar yang dimiliki Pak Jokowi itu, pemerintah barang kali akan mulai berfokus untuk meningkatkan penelitian dan riset lebih lanjut supaya Indonesia memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih maju. Ya, semoga aja-lah Indonesia bisa jadi negara maju juga.

Saking inginnya agar Indonesia bisa maju nih, seluruh lembaga penelitian dan riset dilebur menjadi satu tuh di bawah naungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Anggarannya tahun ini pun nggak main-main, yakni sebesar Rp6,4 triliun – sedikit lebih kecil lah ya dibanding tahun 2018 mencapai Rp26 triliun.

Ya, semoga aja kita bisa melompat – atau juga mungkin terbang layaknya Iron Man – dengan anggaran segitu ya. Itupun kalau nggak habis buat biaya-biaya operasional seperti berlangganan jurnal ilmiah dan belanja pegawai. Hehe. (A43)