PinterPolitik.com

Awan cerah seolah melingkupi Markas Besar TNI Angkatan Laut di Cilangkap, Jakarta Timur begitu Laksamana Yudo Margono resmi ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Panglima TNI suksesor Jenderal Andika Perkasa.

Kondisi itu berbanding terbalik dengan apa yang terjadi setahun lalu saat Laksamana Yudo urung ditunjuk RI-1 sebagai penerus Marsekal Hadi Tjahjanto meski disebut sebagai sosok paling ideal.

Saat itu, sebagaimana dilansir dari Tempo, orang dekat Laksamana Yudo bercerita para perwira tinggi Angkatan Laut tak berkenan membicarakan rotasi panglima.

Kendati demikian, Laksamana Yudo kemudian memerintahkan semua prajurit matranya untuk tetap loyal dan menghormati keputusan Presiden Jokowi.

Perintah itu dikatakan terdengar hingga Istana dan Presiden Jokowi dikabarkan memberikan kredit spesial ketika itu, walaupun keputusan menunjuk Jenderal Andika sebagai Panglima TNI tetap tak berubah.

Kesabaran Laksamana Yudo seolah berbuah manis saat di dalam Surat Presiden (Surpres) yang dikirimkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno ke DPR soal calon Panglima TNI ke-22 terpatri namanya.

Kemarin lusa, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan parlemen akan menindaklanjuti Surpres itu dengan menugaskan Komisi Pertahanan untuk menjalankan mekanisme pergantian Panglima TNI. Salah satunya adalah menggelar uji kepatutan dan kelayakan alias fit and proper test.

Penunjukkan Laksamana Yudo sebagai Panglima TNI sendiri sebenarnya bukan hal yang sederhana. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman disebut memiliki peluang serupa dengan Laksamana Yudo karena sama-sama memiliki masa pensiun serupa plus memiliki kelebihan tersendiri. Apakah itu?

Sebuah analisis dari Lab 45 pada Juni 2021 yang kala itu diprakarsai oleh Andi Widjajanto menyebut Panglima TNI dari matra darat dibutuhkan untuk mengawal stabilitas keamanan dan pertahanan negara jelang tahun politik 2024.

Andi, yang saat ini menjabat Gubernur Lemhanas, menjelaskan jika ingin Pemilu 2024 berjalan mulus, maka Panglima TNI angkatan darat idealnya sudah dipilih pada Maret 2023 atau sebelum tahapan politik dimulai.

Selain itu, Jenderal Dudung juga dikenal cukup berani mengeksekusi langkah yang memiliki tendensi politis meski disebut dalam koridor menetralisir situasi. Salah satunya adalah melibatkan anggotanya untuk menurunkan baliho Habib Rizieq Shihab (HRS).

Lalu, benarkah hipotesis yang menyebut matra darat sesungguhnya lebih ideal untuk menjadi pilar inti pertahanan dan back up keamanan di rangkaian tahun politik 2024?

Jokowi Cukup Adil?

Penunjukkan sosok Panglima TNI agaknya tak hanya terkait matra mana yang lebih tepat, termasuk dalam hal spesifik seperti korelasi dengan tahun politik.

Di titik ini, Presiden Jokowi kemungkinan lebih mempertimbangkan aspek fairness atau keadilan sebagaimana dijelaskan John Rawls dalam publikasinya yang berjudul Theory of Justice.

Rawls menjelaskan, demi menciptakan kondisi yang memuaskan, diperlukan adanya skema kerja sama dengan pembagian sama rata. Kerja sama itu sendiri wajib melibatkan semua pihak.

Masih mengacu pada konsep Rawls, Andi Tarigan dalam Tumpuan Keadilan Rawls mengemukakan salah satu kategori fairness, yakni keadilan distributif yang mana membicarakan mekanisme atau prosedur pembagian sesuatu secara proporsional, termasuk yang intangible seperti otoritas.

Selain itu, Presiden Jokowi yang dikenal memegang teguh filosofi politik Jawa agaknya hampir dapat dipastikan memahami filosofi kepemimpinan Hasthabrata yang mana di dalamnya menekankan pentingnya asas keadilan. 

Terlebih, seperti yang disebutkan sebelumnya, Presiden Jokowi telah mendengar riak kekecewaan internal matra laut saat lebih memilih Jenderal Andika pada 2021 lalu sebagai Panglima TNI.

Kabar mengenai gestur Laksamana Yudo yang menenangkan jajarannya dan diterima Presiden Jokowi ketika itu agaknya menjadi variabel positif lain yang memengaruhi penilaian komprehensifnya terhadap suksesor Jenderal Andika.

Di sisi lain, dalam proses penilaian Presiden Jokowi terhadap calon Panglima TNI di tahun 2023, sayangnya, Jenderal Dudung terlalu agresif dalam merespons sentilan dari anggota DPR Fraksi PDIP Effendi Simbolon.

Itu pula yang kemungkinan besar menjadi variabel lain di samping aspek fairness rotasi matra sebagaimana yang memang semestinya ditunjukkan Presiden Jokowi.

Kembali kepada konteks kepemimpinan matra darat di tahun politik dan dengan masa jabatan Laksamana Yudo yang hanya sampai November 2023, apakah Panglima TNI berikutnya yang berasal dari AD memang dipersiapkan di periode memanasnya persaingan politik 2024 sesuai dengan telaah Andi Widjajanto?

Hanya Mitos? 

Dalam publikasi berjudul Tilik Data: Proyeksi Panglima TNI 2024, Andi Widjajanto dan Iis Gindarsah menyebut matra darat lebih ideal untuk memimpin di tahun politik dikarenakan lebih memiliki kendali terhadap Komando Utama (Kotama) kewilayahan yang diperlukan untuk memelihara stabilitas politik.

Analisis tersebut memang memiliki persentase relevansi tersendiri. Akan tetapi, kepemimpinan militer Indonesia pasca Reformasi kiranya telah menunjukkan bantahan terhadap postulat Andi dan Iis itu.

Ya, urgensi kepemimpinan TNI yang harus berasal matra darat saat rangkaian tahun politik telah dipatahkan di era Marsekal Hadi Tjahjanto saat berhasil menjadi support kekondusifan Pemilu dan Pilpres 2019.

Tak hanya itu, sebagai institusi yang berlandaskan kultur rantai komando, perintah Panglima TNI dari matra manapun dapat dipastikan akan dipatuhi oleh seluruh matra. Tidak hanya dalam tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) inti saja, tetapi para prajurit tentu akan patuh atas perintah untuk membantu pengamanan dan menciptakan stabilitas negara di proses kontestasi elektoral.

Lalu, beberapa bantahan bahwa matra tertentu lebih ideal mengawal tahun politik juga muncul dari beberapa pihak.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai NasDem Hillary Brigitta Lasut, misalnya, yang menilai asumsi keharusan matra darat memimpin di tahun politik salah kaprah. Hillary sendiri berangkat dari analisis tugas pokok Panglima TNI itu sendiri yang bukan untuk mengamankan pesta demokrasi.

Dia merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, tepatnya di pasal 14.

Dari beleid yang disepakati, tugas utama Panglima TNI di antaranya berkutat pada melaksanakan kebijakan pertahanan negara, menyelenggarakan operasi dan strategi militer, serta memberikan pertimbangan pada Menteri Pertahanan (Menhan) dalam menyusun rencana strategis.

Oleh karena itu, postulat urgensi matra darat untuk memimpin TNI di rangkaian tahun politik kiranya hanya sebatas mitos belaka.

Jika memang kepemimpinan TNI dibutuhkan dalam aspek koordinasi teritorial dan kewilayahan di rangkaian tahun politik, pengganti Laksamana Yudo pada akhir 2023 nanti yang kemungkinan besar berasal dari matra darat tentu dapat mengisi “urgensi” itu.

Yang jelas, terlepas dari rotasi antarmatra, esensi kepemimpinan TNI saat ini agaknya lebih kepada mengimplementasikan gagasan untuk memperbaiki institusi. Ihwal yang selama ini tengah digalakkan oleh Menhan Prabowo Subianto.

Pun dengan konteks integritas. Wewenang Presiden Jokowi untuk menunjuk Panglima TNI, plus Kapolri, hendaknya juga digunakan untuk memastikan insitusi itu berada dalam track yang tepat dan tak melibatkan diri dalam ranah politik yang bisa merusak demokrasi. (J61)

PinterPolitik.com

Tahun politik 2019 memang unik. Setelah banyak keringat terkuras dalam persaingan Pemilu 2019, sosok-sosok yang sebelumnya saling berseberangan kini kembali akrab dan berjalan beriringan.

Siklus hidup memang tidak ada yang dapat memprediksi. Terkadang, sahabat dapat menjadi musuh. Begitu juga sebaliknya, lawan malah menjadi sahabat yang dekat.

Hubungan antara partai-partai politik dan organisasi masyarakat misalnya, banyak mengalami dinamika perubahan. Ada koalisi yang disebut-sebut meretak. Ada juga partai-partai politik yang sebelumnya berlawanan malah menjadi kawan.

Salah satu highlight dari tahun 2019 yang kiranya muncul kembali dalam kenangan adalah kedekatan yang terjalin antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Padahal, mungkin, tidak ada bayangan sebelumnya di masyarakat bahwa kedua tokoh ini dapat berdamai dan bersatu selama Pilpres berlangsung.

Kedekatan di antara mereka berdua setidaknya tercerminkan dalam pertemuan dan santap bersama yang terjadi pada Juli 2019 lalu. Usai lama tak habiskan waktu bersama, kedekatan antara Jokowi dan Prabowo kembali terungkap ke publik di awal tahun 2020 ini.

Saking dekatnya, sampai-sampai mereka berdua mengunggah foto dan gambar di akun media sosial masing-masing. Jokowi misalnya, mengunggah foto kegiatan santap bersama ketika Prabowo dan putranya berkunjung ke Istana Yogyakarta sebagai tamu pertama di tahun 2020.

View this post on Instagram

Sejumlah peristiwa warnai 2019 yang dinggap sebagai tahun politik.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 31, 2019 at 12:00am PST

Momen-momen pertemuan tersebut juga diunggah dalam akun Instagram Prabowo. Selain momen pertemuan tersebut, guna menutup tahun 2019, Pak Menhan juga mengunggah sketsa yang menggambarkan pertemuan beliau dengan Pak Presiden di Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta.

Wah, kompak juga ya Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini. Mungkin, keakraban semacam inilah yang menjadi friendship goals bagi banyak orang.

Ngomong–ngomong soal keakraban dan pertemanan, jadi teringat soal sebuah film yang berjudul The Two Popes (2019) nih. Dalam film tersebut, diceritakan pertemanan antara dua Paus – pemimpin Gereja Katolik, yakni Paus Benediktus XVI dan Paus Fransiskus.

Kedekatan kedua Paus ini menjadi unik. Pasalnya, keduanya dikisahkan sebelumnya saling bersaing dalam Pemilihan Paus pada tahun 2005. Namun, seiring berjalannya waktu, Jorge Bergoglio (nama asli Paus Fransiskus) menjadi teman akrab dari Joseph Ratzinger (nama asli Paus Benediktus XVI) karena kerap mendampingi sang Paus.

Pertemanan ini akhirnya terjalin hingga akhirnya Bergoglio sendiri terpilih menjadi pengganti Ratzinger pada tahun 2013. Meski telah menjadi Paus, Bergoglio diceritakan masih sering mengunjungi Ratzinger, seperti ketika menonton pertandingan final Piala Dunia 2014 – di mana Jerman (negara asal Ratzinger) dan Argentina (negara asal Bergoglio) bertemu.

Hmm, mungkin, persahabatan seperti Bergoglio dan Ratzinger inilah yang juga tercermin dalam kedekatan yang terjalin antara Jokowi dan Prabowo. Meski sebelumnya saling bersaing, keduanya menjadi teman akrab nih sekarang.

Wah, penasaran sih. Kira-kira, pertemanan ini bakal bertahan dan berlanjut hingga bertahun-tahun selanjutnya nggak ya? Apalagi, seperti kata banyak orang, politik itu kan bersifat dinamis. Hehe. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Mungkin, bagi sebagian dari kita tahun 2019 ini adalah tahun yang monumental bagi peristiwa-peristiwa politik yang penting, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Panas dan dingin, tegang dan santai, gembira dan sedih, hingga pertengkaran dan perdamaian banyak mengisi satu tahun terakhir ini.

Tahun politik ini jelas sangat terasa bagi saya sebagai penulis di PinterPolitik.com. Dari seteru antarkubu dalam Pemilu 2019, gelombang demonstrasi pada bulan September, hingga dimulainya periode pemerintahan 2019-2024 tak luput dari perhatian sehari-hari.

Selain menjadi penulis, para pembaca PinterPolitik.com juga mengenal saya dalam beberapa video. Bagi para subscribers dan followers di YouTube dan Facebook, saya akan mudah ditemui dengan nama Alfin.

Dalam tulisan kali ini, saya mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan diri saya lebih jauh kepada para pembaca sekalian. Oleh sebab itu, saya ingin menyampaikan pesan dan kesan saya setelah semenjak beberapa bulan lalu memberikan sumbangsih karya-karya pada masyarakat melalui media daring ini.

Tentu saja, saya tahu apa yang saya tulis dan ucapkan, baik dalam artikel maupun video, mungkin dapat dinilai berbeda-beda oleh pembaca dan penonton. Ada yang suka dan ada juga yang tidak suka. Tak jarang pula kritik datang.

Namun, buat saya, pendapat apapun yang diberikan oleh para pembaca dan penonton sekalian merupakan bantuan yang patut diterima. Lagi pula, bukan tidak mungkin setiap saran dan kritik adalah langkah awal menuju versi diri yang lebih baik.

“When I hear ‘em talking, I just don’t know what to make of it. Hate is so familiar to me, I’m slowly embracing it. Doesn’t come natural, bear with me, it could take a bit.” – Drake, penyanyi rap asal Kanada

Seperti lirik rapper Drake dalam lagunya yang berjudul “Fireworks”, kritik memang bisa terkadang terdengar menyakitkan. Mungkin, dengan menerimanya secara perlahan, kita justru dapat terus bertumbuh dan berkembang.

Maka dari itu, dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih bagi para pembaca dan penonton yang senantiasa menerima dan memberi saran atas hasil-hasil karya saya bersama rekan-rekan PinterPolitik.com lainnya.

Meskipun media ini dikenal sebagai media yang banyak memberikan edukasi mengenai isu-isu sosial dan politik, saya sebenarnya justru merasa terus belajar dan berkembang bersama kalian selama tahun 2019 ini. Bersama kalian, kesempatan untuk belajar dan memandang politik dari berbagai perspektif yang berbeda – seperti budaya, musik, dan sejarah – membuat saya merasa bersyukur dan terpacu untuk terus menorehkan tulisan-tulisan baru.

Dalam proses-proses pembelajaran tersebut, tak jarang saya merasakan luapan emosi yang tak menentu juga. Pasalnya, tahun ini juga tak terhindarkan dari peristiwa-peristiwa yang menggoyah hati kita sebagai manusia; dari berita-berita duka, diskriminasi yang terjadi di banyak tempat, bencana-bencana alam yang menimpa saudara-saudara kita, hingga kekerasan-kekerasan yang masih eksis.

“Waking up to headlines filled with devastation again. My heart is broken. But, I keep going.” – Shawn Mendes, penyanyi asal Kanada

Terkadang, benar memang isu-isu yang ada di luar sana membuat kita merasa frustrasi. Terkadang, hal-hal yang menyelimuti dunia ini seakan-akan menyebabkan kita merasa lemah dan tak berdaya.

Meski begitu, apapun yang terjadi di dunia kini boleh jadi adalah kesempatan bagi kita semua, baik saya sebagai penulis maupun kalian para pembaca, untuk terus melanjutkan langkah ke depan. Fakta bahwa kita dapat mengetahui apa yang terjadi di berbagai belahan dunia ini justru menandakan akan melimpahnya hal-hal yang perlu kita eksplorasi bersama.

Justru, dengan terus mengeksplorasi dunia, kita justru dapat mengembangkan imajinasi akan Indonesia dan dunia yang lebih ideal – menyisakan celah kemungkinan bagi perubahan menuju masa depan yang cerah. Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama pernah mengatakan – seperti di awal tulisan – bahwa gagasan dan imajinasi kita sebenarnya memiliki kekuatan untuk mengubah dunia suatu saat nanti.

Peristiwa-peristiwa baik lainnya juga tak sepenuhnya absen di tahun 2019. Beberapa hal kecil yang berarti di tahun ini boleh saja menjadi bekal bagi perubahan di masa depan. Amnesti untuk Baiq Nuril misalnya, memberikan secercah harapan bagi perjuangan perlawanan terhadap kekerasan seksual di Indonesia.

Tahun ini, pada intinya, boleh saja akan segera berakhir. Namun, sinar-sinar harapan baru tidak menutup kemungkinan akan terus hadir di setiap masa dan di mana pun ia berada. Oleh sebab itu, marilah kita terus mengeksplorasi dan melangkah guna menyongsong cercah-cercah harapan baru tersebut. Selamat Tahun Baru 2020!

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]uara Direktur Eksekutif Lembaga Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menjadi seperti bayangan gema di dalam gedung yang tak bersekat. Bayangan suara yang terngiang dari lisannya bukanlah yang pertama kali terdengar, bahkan suaranya yang bermakna imbauan itu sudah lama menjadi keyakinan masyarakat luas.

Titi mengingatkan kepada kita semua mengenai suhu politik nasional yang akan semakin memanas selama masa kampanye Pemilu 2019. Namun, kata-kata itu seakan menjadi kalimat yang kadaluarsa, pasalnya seluruh masyarakat luas sudah tahu Pilpres tahun depan bukan hanya akan memanas, tetapi bisa membara layaknya seperti aliran lahar yang mematikan.

Titi juga mengatakan belakangan kampanye marak diisi dengan aksi saling lapor antara pendukung capres-cawapres terkait dugaan pelanggaran. Ini juga menjadi bahasa yang kuno! Analisa Titi mengenai upaya saling intai serta mencari celah kesalahan lawan politik, sehingga dapat menimbulkan situasi tidak kondusif, juga tak lebih menjadi analisa yang loyo!

Pasalnya negara kita penganut paham demokrasi. Memangnya negara demokrasi mana yang tidak melakukan intai mengintai? Negara demokrasi mana yang tidak menggunakan bahasa sebagai kekuatan utama? Bukankah menjadi hal yang biasa saat kandidat penyembah tahta saling menjatuhkan satu sama lainnya?

Jadi saya rasa apa yang disampaikan Titi, terkait narasi kampanye negatif yang dilontarkan kedua pasangan capres-cawapres, sudah tidak perlu rasanya untuk diutarakan, apalagi harus menjadi pembahasan.

Soalnya mau gimana lagi, negara maju seperti Amerika Serikat (AS) saja mempunyai dinamika politik yang hampir serupa. AS aja kayak gitu, apalagi negara kita yang masih jauh dari kata sejahtera. Sedikit program yang berguna untuk masyarakat, hampir tak ada rancangan skema program masa depan yang luar biasa, mau berkampanye tanpa mengunakan strategi adu domba? Mimpi rasanya melihat Pilpres yang damai dan penuh dengan makna!

Apakah kalian mempunyai pemikiran yang sama dengan saya? Atau kalian memiliki pandangan lain yang bisa menjadi pencerahan untuk kita semua?
Share on X

PinterPolitik.com

[dropcap]B[/dropcap]agi Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, tahun 2019 merupakan tahun politik yang menentukan bagi umat Islam Indonesia. Dia berharap agar umat Muslim tidak bersifat pasif, tetapi proaktif agar bangsa dan negara selama lima tahun ke depan sejalan dengan aspirasi umat Islam Indonesia. Ya memang sudah seharusnya gitu, mantap jiwa.

Menggadang-gadang umat Islam untuk amunisi kampanye PBB boleh-boleh aja. Tapi gimana ceritanya dengan niatan awal PBB kemarin untuk merekrut eks HTI? Ini nih yang harus diwaspadai. Apakah masyarakat akan diperdaya memberikan suaranya kepada PBB dengan asas kesamaan Islami, padahal isinya sudah terkontaminasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)? Wadezig.

Pucuk dicinta ulam tiba, begitulah peribahasa yang tepat untuk suasana hati para eks HTI saat mengetahui PBB akan merekrut Calon Legislatif dari kalangan mereka. Siapa yang nyangka kalau jantung yang telah berhenti, tiba-tiba mendapatkan nyawanya untuk berdetak kembali.

Tapi ngapain sih PBB berencana merekrut Caleg dari Eks HTI ini? Apa Yusril udah segitu depresinya melihat kondisi internal partai yang gak punya kader-kader kredibel? Buat apa bikin Partai kalau kopongan gak ada isinya kayak gitu. Unfaedah banget sih.

Eits, jangan-jangan ada udang di balik batu nih. Ada niat lain di balik upaya perekrutan ini. Sepertinya, akhir tujuannya bermuara untuk meraih simpatik umat Islam di Indonesia atas pembubaran HTI. Sehubungan lumayan banyak umat Islam yang menyayangkan pembubran HTI kala itu. Jiah cape deh.

Masalahnya nih ya, HTI dibubarkan atas dasar karena kegiatan ormas ini terindikasi kuat telah bertentangan dengan azas Pancasila dan UUD 1945, dan dapat mengancam keamanan serta membahayakan keutuhan NKRI. Ya gimana gak, ormas ini kan paling getol mendirikan khilafah di Indonesia. Nah kan ngeri.

Politisi emang gitu, di sana ngomong gini, di sini ngomong gitu, hadeuh. Mereka seakan gak cape-cape bermain logical fallacy pada masyarakat kecil. Udah bisa ditebak nanti bakal banyal hoax-hoax sentimen keagaman bertebaran menjelang Pilkada & Pilpres. Umat Muslim Indonesia sudah cape keles dijadikan komoditi kepentingan politis kayak gini.

Jadi PBB ini sebenernya mau mengajak seluruh umat Islam agar bersatu dan kompak dalam Pemilu mendatang, atau memanfaatkan mereka untuk kepentingan titipan HTI dalam mendirikan negara Khilafah di Indonesia? Ayo ingat pepatah, “Jangan main api kalau tidak ingin terbakar”. Kalau suatu saat PBB terkontaminasi parah dengan HTI, gak menutup kemungkinan partai ini nanti malah ikut dibubarkan loh. (K16)

PinterPolitik.com

“Man is by nature a political animal.”

– Aristoteles (384-322 SM) –

[dropcap]T[/dropcap]ercatat antara akhir Desember 2017 hingga Februari 2018 ada kurang lebih 6 kasus penyerangan yang terjadi pada pemuka agama. Dari kasus-kasus tersebut, 4 peristiwa menimpa ulama atau Kiai, satu kasus menimpa seorang Biksu, dan satu kasus terakhir menimpa seorang Pastor yang sedang memimpin ibadat.

Terlepas dari fakta aksi kriminal yang melekat pada kejadian-kejadian tersebut, banyak pihak yang masih menebak-nebak arah di balik kejadian-kejadian tersebut, terutama terkait pola kejadian yang hampir-hampir mirip. Aksi-aksi tersebut meningkatkan perbincangan tentang intoleransi dan menimbulkan perdebatan terkait isu SARA yang kembali menyeruak di tahun politik.

Kecuali pada kasus Biksu dan Pastor, kejadian lain yang rata-rata menimpa pemuka agama Islam selalu berakhir dengan satu kesimpulan dari pihak kepolisian: dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa.

Statement yg menyiratkan adanya konspirasi dgn teror penyerangan tokoh-2 agama utk menjatuhkan kredibilitas pemerintahan yg syah…

— Istidharto (@istidharto) February 25, 2018

Pihak kepolisian menyebutkan bahwa pelaku kasus penyerangan yang terjadi di Cirebon, Bandung, Lamongan, hingga beberapa penangkapan terhadap orang mencurigakan di Tuban dan Banten hampir semuanya dinyatakan mengalami gangguan jiwa. Kebetulan saja?

Faktanya, berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Majalah Tempo, tampak ada sedikit kejanggalan dalam kasus-kasus tersebut. Misalnya, terkait pada kasus penangkapan pria mencurigakan bernama Wahyudin Firmansyah yang disebut berniat menyerang ulama di Pandeglangan, Banten. Saat diamankan oleh para santri, pria itu mengaku dibayar 5 juta rupiah untuk membunuh satu kiai.

Tempo juga menyebut bahwa berdasarkan keterangan santri-santri yang menangkapnya, yang bersangkutan tidak tampak seperti orang yang mengalami gangguan jiwa. Baunya tidak menyengat, kaos dalamnya bersih, dan giginya juga putih bersih.

Para santri tersebut menyebut pria itu 90 persen orang normal dan 10 persen pura-pura gila. Tempo juga melakukan penelusuran di panti sosial tempat Firmansyah tercatat sebagai penghuninya dan mendapati bahwa penghuni panti tersebut tidak tampak seperti orang gila.

Akibatnya, analisis yang berkembang memang menyebut ada muatan-muatan politis tertentu yang berkembang di belakangnya, terutama untuk menjelaskan fenomena yang cukup aneh: orang gila menyerang ulama di beberapa tempat. Jika menggunakan asumsi kesehatan jiwa, sulit untuk memastikan bahwa kasus-kasus tersebut berdiri sendiri.

Dengan demikian, perlu pisau analisis untuk membedah fenomena ini, dan dalam konsep kausalitas, pemikiran filsuf Aristoteles merupakan salah satu yang paling tepat digunakan. Bagaimana hasilnya?

Aristoteles, Membedah Kebenaran

Fenomena penyerangan ulama dan pemuka agama yang disebut-sebut dilakukan oleh orang gila memang cukup aneh. Apakah tidak ada unsur kesengajaan ketika di lebih dari 3 tempat ada kejadian penyerangan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa kepada target yang berstatus serupa?

Jika ingin menggunakan pemikiran Aristoteles untuk membedah kasus ini, maka tentu saja dasar pemikirannya harus dipahami secara mendalam. Kausalitas Aristoteles merupakan salah satu gagasan besar sepanjang sejarah umat manusia, termasuk mempunyai pengaruh dalam filsafat agama.

Dalam bukunya Physics dan Metaphysics Aristoteles menyebut ada 4 penyebab yang bisa dipakai sebagai acuan untuk menjelaskan segala sesuatu. Keempat penyebab itu adalah kausa material (bahan dasar sesuatu), kausa formal (gambaran forma atau bentuk sesuatu yang menjadikannya sebagai ‘benda itu’), kausa efisien (apa atau siapa yang menyebabkan itu terjadi) dan kausa final (yang merangkum semuanya dan menjelaskan mengapa kausa formal dan kausa efisien terjadi).

Secara sederhana, jika kita ingin menganalisis sebuah kursi misalnya, maka kausa materialnya adalah kayu, kausa formalnya adalah “bentuk rupa kursi”, kausa efisiennya adalah tukang kayu, dan kausa finalnya adalah kursi dibuat untuk dipakai sebagai tempat duduk.

Pemikiran Aristoteles ini memiliki dimensi yang sangat luas, bahkan dipakai pula dalam filsafat beberapa agama, sekalipun beberapa tokoh setelahnya – misalnya Galileo Galilei – sering mengkritik pemikiran-pemikirannya. Dengan memahami 4 kausalitas tersebut, kita dapat menemukan pertalian antara satu hal dengan hal lain.

Lalu, bagaimana dalam kasus penyerangan terhadap pemuka agama?

Dengan menggunakan kausalitas Aristotels, penyebab penyerangan ini bisa dijabarkan satu per satu.

Kausa material  penyerangan ulama dan pemuka agama adalah orang tertentu – yang disebut “gila” – baik yang terpapar pemikiran tertentu, atau yang memang mengalami gangguan kejiwaan. Namun, tidak menutup kemungkinan ada pula orang yang menerima bayaran tertentu untuk melakukan hal tersebut.

Sementara kausa formalnya adalah penyerangan ulama dan pemuka agama berbentuk kekerasan fisik terhadap pemuka agama. Hal ini membedakannya dengan serangan-serangan teror lain katakanlah yang menggunakan bahan peledak atau senjata yang sejenisnya.

Adapun kausa efisien kasus penyerangan ini adalah keberadaan pihak-pihak di belakang aksi-aksi tersebut. Apalagi, kejadian-kejadian ini kelihatan terpola dan serupa. Tentu pertanyaannya adalah siapa di balik kejadian-kejadian itu?

Begitu banyak teori yang muncul setelah kasus-kasus ini terjadi. Semuanya mencoba menerka-nerka pertalian di antara kejadian-kejadian tersebut, mulai dari kepentingan politis yang bisa diraih dari peristiwa itu, teror yang melibatkan institusi negara, hingga apakah akan ada dampak terhadap legitimasi pemerintah atau kelompok tertentu.

Yang terakhir, kausa final penyerangan terhadap pemuka agama ini punya signifikansi terhadap tahun politik, di mana isu agama menjadi sangat sensitif dan punya dimensi memenangkan kelompok tertentu.

Artinya sangat jelas bahwa maksud dari kejadian-kejadian tersebut adalah untuk memanaskan isu identitas di tahun politik ini. Selain itu, boleh jadi kasus penyerangan ini bermaksud untuk menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belakangan dianggap gagal memelihara keberagaman dan toleransi.

Dari banyak pemikiran kausalitas yang diungkapkan oleh para ahli filsafat dan pemikir, kausa Aristoteles memiliki kesebangunan pemikiran yang berbeda, terutama pada poin kausa final. Pada bagian ini, pisau bedahnya mencakup hingga ke tujuan kejadian.

Dengan menggunakan pisau bedah kausalitas Aristoteles bisa dipastikan bahwa dalam setiap kausa memiliki faktor di belakangnya. Misalnya, dalam kausa formal, pertanyaan yang muncul bisa jadi adalah mengapa yang dilakukan adalah serangan fisik, bukan menggunakan bom atau senjata lainnya?

Dimensi Politik

Lalu, apa signifikansinya menganalisis masalah ini dari cara berpikir Aristoteles?

Nyatanya, dengan menggunakan pisau analisis Aristoteles, penyerangan terhadap pemuka agama bisa dilihat secara lebih komprehensif. Kausalitas Aristoteles membantu terbangunnya analisis yang bisa menjelaskan gambaran kejadian dalam scope yang lebih besar. Dimensi politik dan kepentingan sangat mungkin terlihat dengan membandingkan variabel-variabel dalam penyerangan ini.

Inti pemikiran Aristoteles adalah bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki tujuannya masing-masing. Ia menyebutnya dengan sebutan goal-directed. Jika demikian, tidak ada kejadian atau peristiwa yang berdiri sendiri – walaupun untuk kejadian-kejadian yang tidak bisa dijelaskan secara rasional, pelarian yang sering dipakai adalah “rencana Tuhan”. Hal ini jugalah yang membuat pemikiran Aristoteles dekat dengan ajaran-ajaran beberapa agama.

Saat ini 'pura2' sudah menjadi modus operandi untuk melakukan kejahatan
"Atau pura-pura sakit menghindari pemeriksaan KPK, berpura2 kecelakaan. Jadi itu lagi jadi modus, dan orang kita tidak malu untuk ber-pura2. Termasuk ber-pura2 gila sekarang," https://t.co/7375Ntrjft

— Syarman Lawyer (@Syarman59) February 25, 2018

Dari konteks tersebut, jelas bahwa kasus penyerangan terhadap pemuka agama dan ulama juga punya tujuan tertentu. Jelas bahwa salah satu maksud dalam aksi ini adalah untuk menekankan persoalan identitas itu.

Lalu, jika melihat keterangan pihak kepolisian yang menyebut kasus-kasus ini dilakukan oleh orang-orang yang mengalami gangguan jiwa, apakah ada tendensi tertentu untuk meredam gejolak dan kemarahan yang mungkin timbul dengan menyebutnya sebagai “aksi orang gila”?

Selain itu, perlu diingat juga bahwa saat ini pembahasan RUU Anti-Terorisme juga tengah mengalami tarik ulur di DPR, termasuk terkait pelibatan militer dalam penanganan tindak pidana terorisme. Apakah ada ujung yang mengarah ke sana, misalnya demi menciptakan suasana yang terlihat lebih “genting” demi memuluskan RUU tersebut?

Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, ada kompleksitas isu di balik kasus-kasus penyerangan ini.

Kausalitas Aristoteles akan membantu menelusuri persoalan ini dan melihat variabel-variabel yang saling berhubungan satu sama lain, termasuk tujuan dari kejadiannya. Jika politik adalah muaranya, maka pada akhirnya benarlah kata-kata Aristoteles di awal tulisan ini, bahwa manusia secara alami adalah makhluk politik. (S13)

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]oal statement tersebut, silahkan tanya pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio. Menurut penuturan Hendri, Jokowi kelihatannya mulai terdesak. Soalnya banyak janji kampanye saat Pilpres 2014 belum terwujud semuanya. Konon, Jokowi perlu bantuan para kepala daerah, biar ia nggak terjebak dalam janji-janji yang aspal alias asli tapi palsu.

Banyak daerah yang hasil alamnya justru diambil pusat semua, contoh Kalimantan Timur, Riau. Kemudian Papua juga kan sebenarnya punya kewenangan otonomi khusus. Jadi wajarlah berbeda,” katanya. Sistem Federasi dan Kekhawatiran Jokowi Hadapi Tahun Politik https://t.co/Wxb5XurNaA

— August Hnedri (@Hnedri) January 25, 2018

Hm, mungkin analisa Hendri bisa jadi benar. Presiden yang terkenal dengan strategi gebuk-menggebuk ini, kayaknya sedang digebuk balik. Entah dari lawan-lawan politiknya atau digembosi dari dalam, saya kurang tau persis.

Mulanya ia digebuk dengan menggunakan labelling ‘antek asing, pro Tiongkok atau pro komunis’, tapi itu kayaknya nggak mempan. Kemudian, ia digebuk lagi dengan tuduhan ‘anti Islam dan ulama’, itu pun nggak mengenai sasaran. Menanggapi semua itu, Jokowi balas gebuk dengan sejumlah aksinya yang dikenal sebagai ‘politik simbol’.

Di tengah sibuknya dia dengan pembangunan infrastruktur, datang lagi satu gebukan yang kelihatannya sempat mengenai salah satu tembok pertahanannya. Ia diklaim terlalu sibuk untuk kelarin infrastruktur, padahal angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Bahkan ada kasus gizi buruk di ujung timur Papua, yang katanya luput dari perhatiannya. Aihh, aihh, kebijakan Jokowi mulai keseleo?

Kelihatannya Jokowi perlu berhati-hati nih, baik dalam bertutur kata maupun dalam membuat kebijakan. Di sisa waktu yang tinggal satu setengah tahun ini, ia perlu melakukan evaluasi besar-besaran dan bekerja lebih keras lagi. Biar ntar nggak ada lagi yang tubir-tubir alias ribut-ribut dengan pernyataan maupun kebijakannya. Lantas apakah selama ini, kinerja pemerintah pusat udah nyetel dengan pemerintah daerah belum?

Menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio bahwa selama ini kerap muncul perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dengan daerah. Hal ini disebabkan karena kebijakan di masing-masing daerah di Indonesia nggak bisa disamaratakan dengan yang berlaku di pemerintah pusat. Ow, gitu ya. Saya kira akibat efek dari kebijakan sejumlah kepala daerah yang lebih mentingin ‘kotak berangkas’, eh. Atau saya yang kudet alias kurang update dengan situasi bangsa ini? (K-32)