pinterpolitik.com

DKI JAKARTA – DKI Jakarta masih mencari sosok gubernur baru yang akan memimpin ibukota ini hingga lima tahun ke depan. Sebab pada Pilkada Serentak 15 Februari lalu, DKI Jakarta masih belum mendapatkan paslon yang mampu mendapatkan jumlah presentase yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berdasarkan hasil penghitungan cepat dari sejumlah lembaga survei, telah dipastikan bahwa paslon Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi) mendapat suara tertinggi mengungguli paslon Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni (AHY-Sylvi).  Sehingga keduanya berhak bertarung kembali di Pilkada DKI putaran kedua.

Tipisnya selisih suara yang diraih Ahok-Djarot dan Anies-Sandi, memastikan Pilkada DKI putaran kedua nanti akan bersaing sangat sengit. Jika melirik pada Pilkada DKI Jakarta putaran pertama, isu agama begitu kencang dihembuskan hingga banyak warga menjadi antipati terhadap agama tertentu.

Belum lagi berbagai gerakan aksi yang dilakukan Organisasi Masyarakat (Ormas) keagamaan yang bernuansa politis, begitu sering digelar untuk meraih simpati massa.  Sehingga dipastikan putaran kedua nanti, situasinya akan lebih panas dan isu agama pun akan terus dimanfaatkan untuk menciptakan perlawanan masyarakat kepada Ahok walaupun porsinya tidak sebanyak Pilkada DKI putaran pertama.

Direktur Eksekutif Charta Politica Yunarto Wijaya memperkirakan, pertarungan putaran kedua kemungkinan besar akan diwarnai sentimen primordial oleh lawan Ahok. Yunarto mengaku, ia  tidak yakin kalau Anies tidak memanfaatkan isu sentimen primordial sebagai strategi jitu untuk mengalahkan Ahok.

Sedangkan Ahok diperkirakan akan tetap menggunakan cara kampanye dengan penjabaran program kerja nyata ke masyarakat dan tidak terpengaruh dengan isu agama atau SARA. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil suara Ahok-Djarot yang mendapat perolehan suara 43,19 persen, mengungguli suara Anies-Sandi dan Agus-Sylvi. Hasil tersebut seakan memberi tahu bahwa masyarakat DKI Jakarta lebih melihat program kerja dan tidak terpengaruh dengan isu agama.

Namun potensi konflik tetap tinggi, untuk mencegah terjadinya konflik yang diakibatkan dinamika politik yang dibumbui dengan isu SARA, maka pemerintah perlu kerja keras bersama masyarakat untuk melakukan pencegahan. Karena bagaimanapun, Pilkada adalah pesta demokrasi yang penuh kegembiraan, bukan perang untuk menjatuhkan kubu lawan dengan segala cara. (Berbagai sumber/A15)

Demi kemajuan Jakarta tidak masalah jika harus meniru sesuatu yang hasilya sudah terbukti bagus, tak terkecuali masalah pasar.

---

Hal itu dikemukakan calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sylviana Murni, ketika mengunjungi Pasar Slipi Jaya, Jakarta Barat, Senin (19/12/2016) sekitar pukul 09.10 WIB. Sylvi yang juga merupakan Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta langsung disambut pendukung dan pedagang pasar.

Di Pasar Slipi, Sylvi mengomentari masalah penataan pedagang. “Pasarnya kurang bagus, kalau (pasar) Muara Kamal, PIK, itu sudah bagus. Masa ini jualan nasi hadap-hadapan sama jualan baju? Ini juga, jualan tahu,” keluhnya.

Pasalnya pasar Slipi Jaya memiliki lokasi yang strategis dan sekarang sudah digarap proses pengkajian serta sudah masuk tahap visibility. Rasanya sudah tak cocok lagi apabila Pasar Slipi Jaya dipakai haya sebagai pasar saja.

Kondisi Pasar Slipi Jaya yang sudah terbilang bobrok dan tak layak lagi ke depannya akan dieselaraskan dengan pembangunan apartemen yang posisinya akan menempel dengan pasar tersebut.

Masalah penataan  sangat penting untuk kemajuan pasar. Sylvi yang memiliki gelar S2 Manajemen Kependudukan Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, mengatakan, jika terpilih nanti akan membenahi Pasar Slipi, yang berdiri sejak tahun 1996 itu.

Ia juga mendengar keluhan pedagang pasar dan membeli kolang-kaling.  Perihal yang diobrolkan Sylvi dengan pedagang dan  pembeli, antara lain, harga daging yang masih mahal.

pinterpolitik.com — Kamis, 15 Desember 2016. Kampanye Pilgub DKI Jakarta makin ramai. Adu program antara para calon pemimpin ibukota semakin sengit terjadi. Masing-masing calon gubernur mengajukan program andalannya untuk memikat para pemilih, termasuk menawarkan program mengatasi macet dan transportasi di ibukota.
Salah satu calon yang mengedepankan program kerja di bidang transportasi  adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam acara silahturahmi dengan kelompok sukarelawan dari berbagai unsur di kawasan Blok M, Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut satu ini mengaku rasional untuk mengatasi masalah transportasi dan akan meneruskan pembangunan transportasi massal yang dianggap relevan, seperti Transjakarta dan monorail.

Menurut AHY, hal utama yang harus diperhatikan adalah keamanan dan kenyamanan transportasi publik, serta memastikan ketepatan waktu dan keterjangkauan tiket dua moda transportasi di Jakarta tersebut.

Program lain adalah  misalnya kebijakan seperti meningkatkan biaya parkir dan biaya jalan bebas hambatan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah kendaraan di jalan. Nantinya pendapatan dari sektor ini bisa digunakan untuk subsidi publik di bidang transportasi. Setiap pengguna kendaraan umum nantinya akan diberikan insentif.

Selain itu, AHY juga berencana memberikan perhatian besar kepada para pejalan kaki agar warga Jakarta, khususnya di wilayah perkantoran, bisa nyaman berjalan kaki jika menempuh tempat yang relatif dekat. Menurut AHY, saat ini kadang orang yang akan makan di Grand Indonesia misalnya, lalu mau pindah untuk rapat di Hotel Sari Pan Pacific, seringkali menggunakan mobil. Kalau penggunaan kendaraan pribadi bisa direduksi, lalu ada insentif bagi pengguna transportasi massal, maka nantinya akan lebih banyak kendaraan pribadi diparkir di rumah, BBM bisa dihemat, dan kota pun akan menjadi bersih.

Lebih jauh, AHY juga mengutarakan impiannya membangun transportasi sungai dengan melakukan penataan di kawasan sungai sehingga memungkinkan terciptanya integrasi transportasi di ibukota. Hal ini juga sejalan dengan program kerja AHY tentang pembangunan yang partisipatif, melibatkan komunitas, tapi tetap merujuk hukum yang berlaku. Ia juga mengemukakan, akan mengkaji masalah tata ruang di Jakarta jika terpilih menjadi gubernur pada Pilkada Februari 2017 nanti.

AHY juga mengatakan  bahwa ia akan mereview secara komprehensif peta Jakarta berikut infrastruktur yang telah, sedang, dan akan dibangun, sesuai dengan strategic planning yang akan digagas. Kajian perlu dilakukan untuk melihat apakah kebijakan telah sesuai koridor dan memenuhi segala aspek dalam pembangunan. Jika ada hal-hal yang tentunya bertentangan, apalagi merugikan banyak pihak, maka semua program tersebut tentunya perlu dikaji ulang. (S13)