Apakah ini hanya teori semata bahwa menteri/eks menteri yang diperiksa 10 jam atau lebih berpeluang lebih besar jadi tersangka? Share pendapat kalian ya.

Belakangan muncul isu liar bahwa Partai NasDem bisa saja dibubarkan. Isu itu kuat mencuat pasca pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bahwa ada dugaan korupsi Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengalir ke Partai NasDem.

Merespons isu itu, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa pembubaran Partai NasDem tidak mungkin dilakukan. Mahfud juga menegaskan bahwa Partai NasDem tetap aman untuk ikut Pemilu 2024.

Sejumlah nama menteri dan elite eksekutif dan legislatif diterpa isu kurang baik menjelang berakhirnya masa jabatan mereka di 2024 saat namanya dimintai keterangan kasus rasuah, baik oleh KPK maupun Kejaksaan Agung (Kejagung).

Mulai dari yang terbaru saat KPK menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, hingga isu yang turut menyeret Menpora Dito Ariotedjo, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Terdapat pula nama eks Menkominfo Johnny G. Plate yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap BTS 4G Kominfo.

Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) dikabarkan dijadikan sebagai tersangka oleh KPK. Kabar tersebut terkait dugaan kasus saweran pejabat di Kementan.

Penangkapan ini menjadikan SYL sebagai menteri kedua dari Partai Nasdem di Kabinet Indonesia Maju yang terjerat kasus hukum. 

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian (Mentan) berbeda narasi soal wacana impor beras. Mendag mengklaim stok beras sudah menipis dan bisa memicu kenaikan harga. Sementara itu, Mentan menyebut stok beras nasional masih aman dengan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS).

Di saat yang sama Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Budi Waseso mengatakan rencana impor beras merupakan hasil rapat koordinasi terbatas (Rakortas) di mana semua menteri terkait telah memberikan keputusan.

Jelang pemilihan presiden (pilpres) 2024, terutama usai deklarasi Anies Baswedan oleh partai NasDem. Partai NasDem menganggap bahwa Anies merupakan antitesis Jokowi. Hal ini membuat relawan Jokowi “incar” menteri NasDem antara lain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Men LHK) Siti Nurbaya, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

Syahrul Yasin Limpo (SYL), Menteri Pertanian sebut Indonesia siap hadapi ancaman krisis pangan dinilai dari adanya peningkatan ekspor sebesar 38 persen pada tahun lalu. Ia juga nyatakan siap mencari solusi jika harga komoditas alami kenaikan. Selain itu, Wakil Menteri Pertahanan (Wamentan) lengkapi bahwa stok beras cukup hingga akhir tahun, hanya saja masih terdapat hambatan distribusi beras ke daerah.

Beberapa waktu lalu, bukan hanya Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mewanti-wanti akan kenaikan harga mi instan yang ekstrem – hingga tiga kali lipat. SYL menyebutkan bahwa konflik Rusia-Ukraina membuat suplai gandum menurun.

Namun, pernyataan SYL ini langsung dibantah oleh sejumlah pihak. Direktur PT Indofood Sukses Makmur, Fransiscus Welirang, misalnya, menyebutkan bahwa prediksi Mentan terlalu berlebihan. Tidak hanya Franki, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan juga menyebutkan bahwa harga tidak akan naik tiga kali lipat dengan suplai gandum yang meningkat dari berbagai negara lain, seperti Australia, Amerika Serikat (AS), dan Kanada.

PinterPolitik.com

Pemberitaan mengenai menteri-menteri di kabinet kerja Jokowi jadi atensi warganet. Beberapa orang menilai para menteri sering sekali terkesan asbun (asal bunyi) ketika menyampaikan pernyataan di hadapan publik.

Sebagai contoh, baru-baru ini Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyarankan masyarakat mengkonsumsi singkong hingga sagu karena harga gandum saat ini sangat mahal.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang Januari-Mei 2022, impor gandum Indonesia mencapai 4,36 juta ton dengan nilai US$1,65 miliar. Ya, begitu besar kebutuhan kita.

Hal ini yang membuat Limpo mempertimbangkan impor gandum yang dianggap costly itu. Meskipun ia mengaku sebenarnya stok gandum ada, tetapi saat ini belum bisa keluar dari negara produksinya yang besar, yakni Ukraina.

Hmm yakin nih di Ukraina? Padahal menurut data dari BPS, Impor gandum Indonesia terbesar berasal dari Australia, yakni mencapai 1,57 juta ton dengan nilai US$585,6 juta dalam 5 bulan pertama tahun ini.

Negara kedua diisi oleh Argentina yakni seberat 1,41 juta ton senilai US$497 juta. Diikuti Kanada dengan volume mencapai 572,6 ribu ton senilai US$276,14 juta. Serta Brasil seberat 594,26 ribu ton senilai US$211,24 juta.

Terakhir dari India mencapai 115,86 juta ton senilai US$40,47 juta, serta impor gandum dari negara lainnya sebesar 98,15 ribu ton dengan nilai US$36,9 juta. Nah loh, kok Ukraina tidak termasuk data BPS? Apa ada yang salah?

Nah, kembali ke konteks yang lebih umum, yaitu pernyataan para menteri yang terkesan nyeleneh. Sebenarnya Limpo tidak sendiri. Pada November 2019 lalu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko juga pernah menyarankan tiap rumah memelihara ayam agar dapat mengkonsumsi telur ayam. Ini untuk memenuhi kebutuhan protein agar mencegah stunting.

Pada Januari 2016, saat Puan Maharani menjabat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), ia mengutarakan agar orang miskin untuk diet dan tidak banyak makan.

Kemudian, ada pula pernyataan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita pada Desember 2016 yang pernah menghimbau masyarakat menanam cabai sendiri di rumah Ketika harga cabai sedang mahal. Hmmm. Jadi kebun dong rumahnya. Upss.

Nah, seloroh para menteri yang terkesan nyeleneh ini sekiranya membuat resah masyarakat. Konteks resah di sini adalah kondisi psikologis masyarakat yang belum siap menghadapi perubahan pola hidup baru karena perubahan peraturan.

Sebenarnya, persoalan ini adalah persoalan laten terkait kebijakan publik yang terkesan rumit untuk dijalankan oleh pemangku kebijakan. Ketidakmampuan membentuk kebijakan yang tepat, membuat persoalan seolah-olah dilimpahkan kepada masyarakat.

Tidak sekali, hal semacam ini selalu berulang kali dilakukan. Sampai muncul celoteh dalam masyarakat yang menyebut, meski pemerintah ganti tapi pemikirannya sama saja, tidak ada diferensiasi pola kebijakan. Hmmm. (I76)