Hmm, jadi tujuan utamanya adalah para swing voters?

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraeni menilai bahwa mungkin salah satu tujuan besar dari adanya debat capres-cawapres adalah untuk menarik hati para pemilih 2024 yang hingga saat ini belum bisa memutuskan pilihan politiknya.

Memang, kalau mengacu pada data dari Litbang Kompas pada Desember ini, tercatat bahwa setidaknya ada 28,7% pemilih yang jatuh dalam kategori swing voters. Nah, dengan adanya debat sebagai wadah untuk perjelas gagasan dan visi misi, debat diharapkan dapat menarik perhatian para pemilih yang masih bingung tersebut.

PinterPolitik.com

Nasib Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD kiranya akan sangat bergantung pada undecided voters dan swing voters. Itu sejak dua kelompok tersebut memiliki “peran” sangat krusial dalam menentukan hasil akhir Pilpres 2024 mendatang.

Sekali lagi, undecided voters adalah pemilih yang belum memutuskan pilihan politiknya, sedangkan swing voters adalah pemilih yang memiliki kecenderungan untuk bergeser dari satu kandidat ke kandidat lainnya.

Dikatakan berpengaruh karena kedua kelompok itu memiliki persentase suara yang cukup besar.

Survei terbaru Litbang Kompas pada Desember 2023 ini mencatat persentase undecided voters di Pilpres 2024 mencapai 28,7 persen. Sementara itu, Arus Survei Indonesia menemukan jumlah swing voters mencapai 44 persen.

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), swing voters didominasi oleh para pemilih muda yang banyak mengakses internet. Namun, dari jumlah itu, pemilih kelompok umur yang lebih tua juga ada yang masuk ke kategori, baik undecided maupun swing voters.

Kata kunci dari arah pilihan politik mereka adalah dinamika politik yang terjadi selama tahapan kampanye, baik interpretasi dan dampak dari manuver politik kandidat dan koalisi politik pengusungnya, rangkaian debat kandidat, hingga respons para kandidat terhadap interest yang menjadi perhatian mereka.

Secara lebih spesifik, kedua kelompok ini memiliki potensi besar untuk memengaruhi dinamika politik, mengingat perbedaan tipis dalam perolehan suara dapat menentukan hasil akhir Pilpres 2024 yang diikuti oleh tiga pasang calon.

Lalu, seperti apa muara dari para undecided dan swing voters di Pilpres 2024 nanti?

Formula Klasik “Asal Jangan”?

Tak dapat dipungkiri, aspirasi undecided dan swing voters kiranya turut berkontribusi terhadap fenomena di lini masa yang kemudian muncul dengan formula “asal jangan + aktor politik X”.

Sebenarnya, fenomena tersebut bukan hal baru saat di Pilpres 2019 sempat muncul “formula” demikian, seperti “asal jangan Jokowi”, “asal jangan Prabowo”, “asal jangan koalisi penista agama”, “asal jangan oligarki”, “asal jangan pelanggar HAM”, dan lain sebagainya.

Dalam dimensi sosio-politik, eksistensi formula yang dapat disebut sebagai metode eliminasi tersebut merupakan hal yang logis. Tentu berdasarkan subjektivitas preferensi dan interpretasi mereka masing-masing.

Setidaknya, terdapat empat model voting behavior atau perilaku pemilih. Pertama, rational choice theory yang menggambarkan seseorang memberikan suara demi kepentingan atau interest terbaiknya, mendukung kandidat yang platformnya akan memberi mereka hasil yang paling menguntungkan.

Kedua, retrospective voting yang menggambarkan pilihan suara politik diputuskan berdasarkan rekam jejak terkini seorang kandidat atau aktor-aktor lain di koalisi partai politik pengusungnya.

Ketiga, prospective voting, yakni menggambarkan pemungutan suara berdasarkan bagaimana warga negara berpikir bahwa seorang kandidat akan bertindak dan berkinerja jika terpilih untuk menjabat.

Terakhir, Party-line voting menggambarkan pemilihan kandidat dari partai politik yang sama secara konsisten di semua tingkat pemerintahan.

Pada case fenomena “formula” para undecided dan swing voters sendiri dapat dikategorikan sebagai rational choice atau pilihan paling rasional, sebagaimana disebutkan di awal.

Lalu, ketika berbicara karakteristik dua kelompok pemilih itu secara lebih spesifik, undecided voters akan cenderung merespons baik kampanye politik yang menyentuh isu-isu krusial dan menawarkan solusi konkret.

Pendidikan dan literasi politik juga menjadi faktor penentu. Peningkatan pengetahuan politik seringkali mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih terinformasi, sesuatu yang menjadi faktor pendorong pilihan undecided voters.

Di sisi lain, perubahan pilihan para swing voters akan sangat bergantung pada dinamika politik dan kinerja kandidat selama kampanye.

Faktor seperti kelihaian dalam debat, isu maupun “skandal politik” yang bisa saja terkuak atau muncul di tengah proses muncul, hingga peristiwa-peristiwa politik krusial dapat memicu perubahan preferensi swing voters.

Oleh karena itu, para capres, cawapres, dan partai politik harus aktif beradaptasi dengan perubahan dinamika politik untuk memenangkan hati dua kelompok pemilih itu..

Di titik ini lah, interpretasi terhadap bagaimana para undecided dan swing voters menyelesaikan kalkulasi formula yang telah disebutkan sebelumnya menjadi menarik.

Asal Jangan “Boneka”?

Skeptisisme dan keraguan yang menggejala dari para pemilih tampak kian rumit saat terdapat tiga pasang kandidat yang bertarung di edisi 2024. Namun, secara teoretis hal itu justru tidak se-rumit yang dikira.

Meski tampak lebih dilematis, nyatanya tiga pilihan jauh lebih baik daripada dua pilihan. Tiga pilihan dianggap lebih optimal karena memberikan keseimbangan antara menawarkan variasi dan menghindari kerumitan yang berlebihan.

Situasi ini dikenal sebagai prinsip Goldilocks, di mana memiliki tiga pilihan sering kali dianggap “tepat”. Dengan adanya tiga pilihan, individu merasa mempunyai cukup variasi untuk mengambil keputusan, namun juga tidak terlalu banyak pilihan sehingga menjadi sulit untuk memilih.

Selain itu, tiga opsi juga dapat memfasilitasi pengambilan keputusan dengan memberikan jalan tengah yang jelas, sehingga memungkinkan proses pengambilan keputusan yang seimbang.

Saat membedah metode eliminasi berdasarkan pilihan rasional yang mungkin ditempuh berdasarkan interest sosio-politik secara umum dari tiga kandidat, duet Anies-Imin kiranya tak jauh lebih baik dibanding dua kandidat lainnya.

Kendati Anies terlihat cukup visioner dan progresif membawa gagasan perubahan dalam sejumlah diskusi publik terbuka, pasangan nomor urut satu itu kerap dilihat memiliki sejumlah beban politik, utamanya mengenai probabilitas pengendali kekuasaan yang sebenarnya jika Anies terpilih menjadi RI-1.

Impresi maupun preseden dari sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak jarang dianggap menjadi “boneka” PDIP maupun Megawati tentu belum hilang dalam memori kolektif pemilih. Terlebih, Anies adalah “politisi tak bertuan”.

Logika yang sama juga sayangnya seolah terpatri di kandidat nomor urut tiga Ganjar Pranowo yang seolah rela menerima predikat “petugas partai”.

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, kepemimpinan boneka tentu tak diinginkan. Jika terpilih, mereka kemungkinan cenderung akan memprioritaskan kebijakan “tuannya” dibanding rakyat yang memilihnya.

Kendati demikian, presumsi dan interpretasi mendasar itu tak serta merta menjadi landasan formula “asal jangan presiden boneka” dan menguntungkan Prabowo-Gibran begitu saja.

Saat ini, masih terdapat interpretasi bahwa jika Prabowo menjadi Presiden ke-8 RI, dirinya hanya akan menjadi pemimpin simbolik dan tak terlibat langsung dalam kerja-kerja konkret pemerintah.

Namun, opsi tersebut bukan tidak mungkin menjadi lebih baik di dalam “formula” sederhana para undecided dan swing voters nantinya.

Apalagi, Prabowo-Gibran juga diuntungkan dengan koalisi politik yang prima dan diisi oleh sosok-sosok kompeten untuk bahu membahu di bawah kepemimpinan simbolik Prabowo. Tentu dengan modal dan jejaring sosio-politik yang juga optimal.

Tinggal apakah dalam isu yang lebih spesifik dan komprehensif sang kandidat akan benar-benar dirasa merepresentasikan kepentingan mereka. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

PinterPolitik.com

Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, berbagai lembaga survei telah merilis berbagai hasil survei terkait elektabilitas para kandidat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Ada hal menarik terkait dengan berbagai hasil survei yang telah dirilis, salah satunya terkait masih tingginya angka pemilik suara di pilpres nanti yang masih belum secara pasti menentukan pilihan mereka, atau bahkan belum memutuskan sama sekali pilihannya.

Dua kelompok pemilih itu sering disebut sebagai swing voters dan undecided voters. Swing voters adalah kelompok pemilih yang tidak memiliki afiliasi politik yang konsisten dan bisa berubah-ubah dalam mendukung kandidat atau partai politik.

Swing voters ini menjadi kelompok yang sulit untuk diprediksi pilihannya karena mereka tidak memiliki fanatisme terhadap salah satu afiliasi politik.

Mereka cenderung berpindah dukungan dari satu kandidat ke kandidat lain dari satu pemilihan ke pemilihan berikutnya.

Alasannya bisa bervariasi, mulai dari kebijakan yang diusulkan, isu-isu tertentu, hingga performa kandidat dalam debat atau kontroversi yang muncul.

Sementara itu, kelompok lainnya adalah undecided voters yang berarti kelompok yang belum membuat keputusan dalam pemilihan.

Mereka mungkin belum mempertimbangkan secara mendalam isu-isu yang berkaitan dengan pemilihan, atau mereka bisa juga merasa bahwa pilihan yang ada tidak cukup memenuhi kebutuhan atau keyakinan mereka.

Berdasarkan data survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia (IPI) periode Agustus hingga September 2023 menunjukkan jika 67,9 persen responden menyatakan tidak akan merubah keputusan mereka jelang pilpres nanti.

Namun, sebanyak 30,5 persen responden menyatakan masih mungkin akan mengubah pilihannya dalam pilpres nanti.

Angka ini tergolong masih cukup tinggi untuk menggambarkan pemilih yang masih bisa mengubah keputusannya.

Sedangkan, untuk kelompok undecided voters dari hasil survei yang dirilis oleh Litbang Kompas periode 27 Juli-7 Agustus 2023 memperlihatkan jika didominasi oleh kelompok pemilih tua 42,1 persen dari 27,9 persen responden yang masih belum menyatakan pilihannya dalam pilpres.

Lantas, mengapa angka swing voters dan undecided voters jelang Pilpres 2024 nanti masih cukup tinggi?

Hanya Faktor Keraguan?

Berdasarkan hasil survei yang sudah dijelaskan sebelumnya, angka swing voters dan undecided voters masih ada diangka yang cukup tinggi, yakni diatas 20 persen.

Burhanuddin Muhtadi dalam bukunya yang berjudul Perang Bintang: Konstelasi dan Prediksi Pemilu dan Pilpres menyatakan tingginya angka swing voters dan undecided voters ini terjadi karena adanya perubahan dalam perilaku memilih pemilih Indonesia.

Perubahan itu, perilaku pemilih di Indonesia sebelumnya berbasis aliran (ideologi partai politik) ke arah berbasis pada figur individu. Party ID atau identifikasi terhadap partai politik makin lama cenderung makin menurun.

Dengan tergolong tingginya angka itu membuat segala kemungkinan dalam Pilpres 2024 masih bisa terjadi. Bukan tidak mungkin, hasil survei elektabilitas capres-cawapres akan berbeda hasilnya dengan hasil perhitungan suara langsung nantinya.

Boleh jadi, hal itu nantinya dipengaruhi oleh suara dari swing voters dan undecided voters yang akan menetapkan pilihannya kepada salah satu kandidat.

Namun, Kristjen B. Lundberg dan B. Keith Payne dalam jurnal yang berjudul Decisions among the Undecided: Implicit Attitudes Predict Future Voting Behavior of Undecided Voters menjelaskan hal berbeda.

Mereka menjelaskan jika, para kelompok undecided voters ini sejatinya bukan sama sekali belum menentukan pilihan mereka dalam sebuah kontestasi elektoral. Kelompok ini sebenarnya sudah menentukan pilihan mereka sudah dari beberapa bulan sebelumnya.

Hal itu bisa dilihat dari sikap implisit para pemilih ketika berbicara tentang para kandidat. Jadi, hal itu sebenarnya sudah bisa diprediksi ketika para surveyor lembaga survei melakukan survei.

Kondisi yang terjadi pada undecided voters ini diklaim serupa dengan apa yang dialami oleh para swing voters.

Singkatnya, kedua kelompok ini hanya mengalami keraguan dalam dirinya terhadap salah satu kandidat, bukan tidak mempunyai pilihan sama sekali, bahkan kecil kemungkinan untuk merubah pilihannya sejak awal.

Lalu, apa yang kiranya harus dilakukan para kandidat agar dapat meyakinkan kelompok swing voters dan undecided voters ini?

Totalitas Saat Debat?

Para kandidat capres dan cawapres kini mempunyai tugas lainnya selain menguatkan pendukungnya di akar rumput, mereka juga harus meyakinkan para swing voters dan undecided voters dalam pilpres nanti.

Siti Witianti dan Ratnia Solihah dalam jurnalnya yang berjudul The Influence of Public Debate on the Political Preference of Communities in the Presidential Election in 2019 menjelaskan dalam Pilpres 2019 lalu, debat publik adalah cara paling efektif untuk membentuk opini publik, sekaligus meyakinkan para pemilih.

Opini masyarakat ini muncul karena debat publik penting yang kemudian berdampak pada perubahan jumlah swing voter dan undecided voter. Serta, juga akan berdampak pada perolehan suara dari masing-masing calon.

Berdasarkan apa yang dijelaskan diatas, maka tampaknya cara yang tepat dilakukan oleh para capres-cawapres untuk meyakinkan para swing voters dan undecided voters adalah saat debat publik.

Dalam debat nanti ada beberapa hal yang harus dilakukan, pertama, para kandidat harus dapat mengkomunikasikan rencana, visi, dan kebijakan dengan cara yang mudah dipahami dan relevan bagi kebutuhan pemilih potensial.

Kedua, mampu menyesuaikan fokus dan perhatian terhadap isu-isu yang sedang beredar atau menjadi perhatian utama swing voters dan undecided voters tersebut.

Terakhir, ketiga, mampu menyesuaikan fokus dan perhatian terhadap isu-isu yang sedang beredar atau menjadi perhatian utama swing voters dan undecided voters.

Swing voters dan undecided voters memiliki peran penting dalam pemilihan umum. Suara mereka dapat merubah prediksi yang selama ini terjadi.

Mengenali faktor yang mempengaruhi mereka, serta menerapkan strategi yang tepat untuk memenangkan hati kedua kelompok ini dapat menjadi kunci keberhasilan.

Hal itu agar para kandidat dalam memperoleh dukungan yang dibutuhkan untuk memenangkan pilpres.

Menarik untuk ditunggu, pasangan kandidat mana yang dapat meyakinkan para swing voters dan undecided voters ini. (S83)

PinterPolitik.com 

Anies-Imin, Ganjar-Mahfud, maupun Prabowo-Gibran agaknya akan sangat menanti pilihan para swing voters pada 14 Februari 2024 nanti. Namun, swing voters sesungguhnya tidak benar-benar mendukung, menyukai, atau mengidolai mereka. 

Swing voters sendiri adalah pemilih yang belum menentukan secara pasti pilihan politk mereka. Berdasarkan rilis beberapa lembaga survei berbeda, swing voters mencakup 30 hingga 40 persen pemilih di kontestasi elektoral 2024 mendatang. Ceruk yang tentunya cukup menggiurkan bagi para aktor politik. 

Cuitan menarik hadir dari influencer Enest Prakasa kemarin lusa. Di akun X @ernestprakasa, dirinya menyebut swing voters akan menjatuhkan pilihan bukan kepada siapa yang paling mereka sukai, tetapi siapa yang paling tidak mereka benci. 

Hingga hari Minggu (12/11) siang, cuitan itu telah mendapat lebih dari 1.100 repost dan 4.700 likes.  

Gejala-gejala atas presumsi itu tampak telah eksis, setidaknya ketika membacanya di lini masa. Narasi seperti asal jangan PDIP, asal jangan dinasti politik, hingga asal jangan politik identitas mewarnai diskursus yang semakin panas jelang dibukanya genderang kampanye. 

Kata kunci “asal jangan” menjadi penting saat menginterpretasi gejala tersebut. Itu berarti esensi bahwa tingkat keterpilihan kandidat bukan ditentukan oleh sosok, visi-misi, maupun proyeksi kinerjanya kelak, menemui relevansinya. 

Namun, mengapa itu bisa terjadi? 

Rakyat Memang Tak Berdaya? 

Pada akhirnya, saat berusaha memahami konteks di atas, pemahaman yang muncul adalah bahwa demorasi agaknya tak benar-benar dijalankan. 

Bivitri Susanti dalam publikasinya yang berjudul Rakyat Hanya Penonton dalam Drama Pilpres, menyoroti aspek penting dalam proses pemilihan presiden yang sering kali dianggap sebagai pertunjukan politik yang meriah tetapi kurang memberikan peran aktif kepada rakyat. 

Dalam publikasi itu disiratkan bagaimana pemilu dan pemilihan presiden sering disamakan dengan drama yang penuh konflik dan pelukan, namun, ironisnya, rakyat hanya menjadi penonton yang seakan-akan diikutsertakan saat tirai panggung ditutup. 

Hal itu pun selaras dengan gagasan Clifford Geertz dalam bukunya yang berjudul Negara Teater, di mana Geertz menyiratkan pemerintahan sebagai sebuah teater yang menampilkan dan memainkan simbol-simbol kekuasaan. 

Dalam esensinya, Geertz mengandaikan rakyat cenderung kehilangan daya kritis dan menjadi bagian dari pertunjukan kekuasaan, mirip dengan wayang yang hanya mengisi peran-peran yang telah ditentukan. 

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah sejauh mana rakyat memiliki kewenangan dan kesadaran untuk bersikap kritis terhadap penawaran nama-nama oleh partai politik? 

Apakah rakyat benar-benar memiliki kebebasan untuk menolak nama-nama yang tertera di kertas suara? Sayangnya, jawaban yang mengemuka tidak demikian, di mana itu tercermin dari sistem politik seperti ambang batas (threshold) baik parlemen maupun presiden, hingga asas “keterwakilan” yang tidak benar-benar “mewakilkan” rakyat secara umum. 

Seakan menjadi wayang dalam drama politik, rakyat dihadapkan pada pilihan “the lesser evil” di setiap pemilihan presiden, di mana mereka menerima realitas bahwa mereka harus memilih dari nama-nama yang telah ditentukan oleh partai politik. 

Itu yang kemudian menjadikan presumsi memilih berdasarkan “asal jangan aktor X” maupun esensi tak memilih pemimipin yang benar-benar mewakili atau disukai menemui benang merahnya. 

Rakyat Hanya Pemanis? 

Di titik ini, dalam proses pemilu, termasuk pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan legislatif,  posisi masyarakat pada dasarnya hanya menjadi variabel pemanis dalam persamaan politik. 

Semua kandidat berasal dari partai politik, dan pemilihan mereka terutama dipengaruhi oleh elektabilitas dan popularitas. 

Bahkan, dalam pemilu legislatif, para kandidat tidak hanya terikat pada partai politik tetapi juga pada oligarki yang menyuplai dana untuk menghadapi pemilu. 

Hal itu sebagaimana yang diungkapkan oleh Edward Aspinall dan Ward Berenschot dalam buku mereka yang berjudul Democracy for Sale: Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia. 

Faktor-faktor ini membuat konsep “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” menjadi semakin tidak relevan, dengan politik transaksional yang kental, terutama dengan keterlibatan para oligark sebagai penyumbang dana. 

Pepatah tersebut agaknya tak berlebihan untuk diterjemahkan ulang menjadi “dari partai, oleh partai, dan untuk oligarki,” di mana mencerminkan realitas politik yang tenggelam dalam pengaruh finansial. 

Meskipun ada bantahan bahwa Indonesia menjalankan demokrasi perwakilan, bukan demokrasi langsung seperti di Athena kuno, inti perdebatan bukanlah perbandingan antara kedua sistem tersebut. 

Sebaliknya, pertanyaan kritis yang diajukan adalah, kembali, sejauh mana masyarakat memiliki kewenangan dan kesadaran dalam memilih pemimpin dan wakil legislatif mereka?  

Meskipun demokrasi perwakilan mungkin menjadi pilihan praktis dalam konteks Indonesia yang memiliki jumlah penduduk dan luas wilayah yang besar, hal utama yang harus dipertanyakan adalah sejauh mana partai politik amanah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait kandidat yang diinginkan. 

Tantangan lainnya adalah selubung persepsi yang mengelilingi pemilihan, di mana masyarakat dihadapkan pada kesulitan untuk membedakan antara informasi riil dan citra yang dibangun oleh tim pemenangan kandidat. 

Dalam arus informasi dan perang persepsi yang begitu deras, masyarakat dihadapkan pada pertanyaan kritis, apakah mereka benar-benar mengenal kandidat yang mereka pilih ataukah mereka terpengaruh oleh manipulasi persepsi? 

Sebelum pertanyaan itu wajib dijawab secara konkret oleh para “perwakilan” rakyat yang dapat mengubah sistem menjadi lebih baik, pertanyaan berikutnya juga harus dijawab, yakni apakah yang sebenarnya dibela oleh masyarakat selama ini adalah demokrasi, ataukah yang terjadi adalah penyebaran nilai-nilai liberalisme? 

Jika memang tujuannya adalah untuk menegakkan demokrasi, maka penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki kewenangan, kesadaran, dan ketenangan dalam memilih pemimpin dan legislatif mereka. (J61) 

Pinterpolitik.com 

[dropcap]B[/dropcap]agi sebagian orang, jika ditanya akan memilih siapa pada Pemilihan Presiden nanti barangkali  belum bisa menentukan jawaban. Meski sebagian yang lain sudah mantap dengan pilihannya masing-masing.

Alam demokrasi seperti yang dianut oleh Indonesia memberikan pilihan beragam melalui mekanisme yang sudah disediakan. Hal ini juga memberikan tantangan bagi para kandidat yang akan bertarung dalam Pemilihan Umum. Salah satu yang menjadi tantangan bagi para kandidat adalah meyakinkan konstituen agar memilih mereka.

Masalahnya, pemilih kerap tidak melihat sesuatu yang menarik dari kandidat tersebut. Visi misi yang tidak jelas hingga minimnya kreativitas dalam berkampanye mengakibatkan pemilih bingung. Hal ini menciptakan suatu kondisi kebimbangan bagi para pemilih, atau biasa yang disebut dengan swing voters. 

Fenomena swing voters juga patut dicermati pada helatan Pilpres 2019. Swing voters lebih dikenal sebagai perilaku pemilih yang berubah atau berpindah pilihan dari satu partai ke partai lain atau satu calon kandidat ke calon kandidat lain dalam satu Pemilu.

Pasangan calon presiden dan wakil presiden dinilai akan sulit untuk mendekati kelompok swing voters di masa Pemilihan Presiden 2019.

Pada Pilpres kali ini, setidaknya ada dua fenomena yang lekat dengan swing voters. Yakni spiral of silence dan doublethink. Setidaknya Pilkada DKI Jakarta 2017 mengajari hal tersebut.

Lantas, bagaimana sebaiknya memandang fenomena spiral of silence dan doublethink, serta relasi terhadap swing voter secara umum?

Swing Voters Rasional?

Pemilih mengambang dalam politik Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pilpres 2019 disebut diwarnai oleh 40% orang yang belum mantap menentukan pilihan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kepercayaan publik terhadap calon yang sedang bertarung.

Para kandidat yang bertarung saat ini cenderung tidak menunjukkan diskursus yang cerdas dengan menjual visi misi serta program kerja. Namun masih menonjolkan kampanye negatif dari lawan politiknya.

Dalam sejarahnya, perilaku pemilih mengambang di Indonesia jumlahnya sangat besar sejak Pemilu demokratis dilangsungkan kembali pada tahun 1999.

Terakhir, polling dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tahun 2017 mengungkapkan kedekatan psikologis (party identification) dengan partai lemah, hanya sekitar 11,7%.

Hasil polling tersebut juga mengungkap swing voters paling banyak dialami Partai Demokrat (51%), kemudian diikuti PAN (50%), PPP dan Hanura (masing-masing 47%), Gerindra (45%) dan Golkar (38%). Adapun partai yang paling sedikit swing voter-nya adalah PKS (20%) dan PDI-P (23%).

Maka dari itu, dalam konteks Pemilu 2019, partai-partai politik di Indonesia dipastikan akan berusaha maksimal untuk meyakinkan sekitar 40% calon pemilih tidak loyal atau swing voters jika ingin meraup suara sebanyak mungkin.

Perang Tagar Tak Akan Signifikan Merangkul Pemilih Mengambanghttps://t.co/VztqDPpvWE

— KATADATAcoid (@KATADATAcoid) September 13, 2018

Di sisi yang lain, para swing voters saat ini dinilai sudah rasional. Peneliti dari lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengungkapkan dalam sebuah forum bahwa swing voter atau pemilih mengambang didominasi oleh generasi muda atau millenials.

Hal ini bisa saja bukan isapan jempol belaka. Jika merujuk pada prediksi KPU, jumlah pemilih muda saat ini diperkirakan 35-40% atau mencapai 70-80 juta dari 139 juta pemilih. Artinya bahwa kelompok ini akan menjadi perebutan bagi kedua paslon, terutama karena mereka masih dalam area abu-abu.

Jika mengacu pada berbagai tulisan, kelompok milenial bisa dikatakan adalah kelompok yang rasional.

Tentu saja untuk melakukan pendekatan terhadap pemilih mengambang yang didominasi oleh kelompok milenial ini perlu strategi tersendiri.

Doublethink

Kontestasi elektoral menciptakan sebuah anomali. Pada umumnya, terdapat korelasi yang sangat konsisten dan kuat antara kinerja petahana dengan tingkat keterpilihannya. Secara rasional, warga mengakui kinerja Jokowi dalam membangun infrastruktur, keseriusannya menangani korupsi, dan lain-lain.

Namun, tingginya approval rating atau angka dukungan Jokowi tidak otomatis mengangkat elektabilitasnya. Elektabilitas Joko Widodo bisa dibaca dengan gelas setengah kosong (50%) puas dengan kinerjanya, tetapi enggan memilihnya.

Gejolak terbelahnya “kepala” dengan “hati” ini diistilahkan oleh George Orwell sebagai “double think” yaitu kemampuan seseorang mempercayai dua hal yang bertolak belakang secara bersamaan tanpa merasa bersalah atau tidak nyaman (disonansi kognitif).

Mereka mengakui kinerja petahana baik, tapi merasa banyak faktor lainnya yang diragukan terhadap Joko Widodo, misalnya 66 janji kampanye yang belum terpenuhi atau muak dengan pencitraannya. Perilaku pemilih bukan semata-mata faktor rasionalitas, tetapi juga faktor emosional dan ideologi.

Selain itu, masih adanya isu bahwa Jokowi tidak ramah terhadap kelompok Islam menjadi pertimbangan bagi sekelompok orang untuk menjatuhkan pilihannya pada Jokowi atau tidak. Kemudian, adanya hembusan yang menyebut Jokowi sebagai rezim otoriter karena senang “mempersekusi” orang-orang yang mengkritik dirinya juga menjadi pertimbangan.

Kondisi doublethink juga berlaku pada pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Mantan Danjen Kopassus serta mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta disebut bisa mengungguli Jokowi melalui isu ekonomi. Ekonomi merupakan koridor penting bagi Prabowo-Sandi untuk menghantam Jokowi.

Bagi orang-orang yang ingin beralih kepada Prabowo, tapi masih berpikiran apakah Sang Jenderal tersebut akan berlaku otoriter atau tidak. Karena bagaimanapun, persoalan HAM masa lalu masih menjadi perbicangan hangat publik.

Jarogon-jargon soal nasionalisme ekonomi misalnya, cenderung dikampanyekan dengan cara-cara yang keras dan tidak ramah. Sehingga mennyebabkan orang berpikir mendua.

Hal seperti nampaknya tidak mampu dimanfaatkan oleh kubu Prabowo sebab hingga saat ini tidak dapat memainkan isu-isu  dengan baik.

Tidak adanya tawaran alternatif menyebabkan masyarakat menjadi berpikir ulang atau ragu untuk menatapkan Prabowo sebagai pilihannya.

Spiral of Silence

Dalam fenomena swing voters, biasanya dialami pula karena seseorang mengalami tekanan lingkungan. Hal ini seperti pada teori spiral keheningan atau spiral of silence theory yang diperkenalkan oleh Elisabeth Noelle Neumann.

Teori ini mengungkapkan kelompok minoritas cenderung akan diam atau tidak berani mengemukakan pendapatnya karena takut terisolasi. Mereka akan mengikuti pendapat kelompok mayoritas. Sehingga kaum minoritas tenggelam dalam kebungkamannya terhadap kaum mayoritas.

Lebih lanjut, Neumann mengungkapkan pada spiral of silence memiliki tiga asumsi mendasar, yaitu pertama, bahwa individu pada umumnya berusaha untuk menghindari isolasi. Kedua, ketakutan akan terisolasi menyebabkan individu mencoba untuk menilai opini terus-menerus.

Ketiga, perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh penilaian opini publik. Sehingga dapat dikatakan bahwa opini publik berdasar pada sentimen kolektif dari sebuah populasi terhadap suatu isu ataupun subjek tertentu.

Artinya, kebanyakan orang takut akan isolasi sosial. Oleh karena itu, orang terus-menerus mengamati perilaku orang lain untuk mencari tahu pendapat tentang persetujuan atau penolakan di ruang publik.

Dalam hal ini, fenomena spiral of silence mewujud pada kondisi swing voter yang terjadi di Indonesia. Misalnya saja pada Pilkada di berbagai daerah beberapa waktu lalu, ada fakta bahwa mereka belum punya pilihan. Tapi ketika ditanya, biasanya akan mengikuti suara terbanyak di lingkungan mereka,

Hal ini disebabkan karena suara masyarakat Indonesia, biasanya masih dipengaruhi oleh keluarga. Seseorang yang bimbang dalam menentukan pilihan cenderung akan mengikuti suara terbanyak di lingkungannya termasuk keluarga.

Sebuah Upaya

Berbicara tingginya swing voters dalam Pemilu di Indonesia semakin menarik karena mereka digadang-gadang bisa menjadi penentu hasil akhir. Kelompok ini pada dasarnya menunggu momentum dari kedua paslon apakah sesuai dengan ekspektasi mereka atau tidak.

Selain itu, mayoritas swing voters adalah pemilih yang rasional, berasal dari kalangan kelas menengah terpelajar. Kelompok ini tidak suka dengan tawaran-tawaran opini yang sifatnya bombastis.

Perlu adanya pendekatan persuasif dari para kandidat dan menonjolkan sifat-sifat moderat. Selain itu, perlu ada strategi yang terukur dan realistis sehingga tidak mengawang dalam benak pemilih mengambang.

Oleh karena itu, baik Jokowi atau Prabowo mampu meyakinkan swing voters dengan hal-hal yang sifatnya realistis, konkret, menjadi kebutuhan rakyat, maka salah satu di antara merekalah yang akan dipilih.

Mengacu pada fenomena doublethink dan spiral of silence, Peluang keduanya saat ini bisa dikatakan masih sama kuat, atau 50:50. Hal itu lantaran lantaran sampai sekarang swing voters ini tidak mau memperlihatkan kecenderungan sikap politiknya kepada siapa.

Kedua pasang kandidat saling merebutkan swing voters.
Share on X

Mereka akan menentukan pilihannya di detik terakhir, maka yang paling mungkin dilakukan oleh Jokowi dan Prabowo itu adalah tetap tampil on the stage sebagaimana mestinya dan tampil meyakinkan.

Prabowo sejauh ini dianggap masih berkampanye dengan jargon-jargon ide besar seperti soal isu nasionalisme ekonomi, namun belum mampu menerjemahkannya dalam ide-ide yang konkret dan riil, hal ini menjadi tantangan bagi Prabowo untuk merengkuh swing voters.

Sementara Sandiaga sudah cukup mendapatkan simpati dari masyarakat berkat kampanye kreatif dan positifnya. Sandi cenderung mengkritik kebijakan Jokowi dengan narasi-narasi unik sehingga mengambil simpati publik.

Di lain kubu, Jokowi masih tetap dalam model kampanyenya yang low profile. Namun tidak menutup kemungkinan adanya doublethink yang mengintai dirinya. Sementara Ma’ruf, nampaknya tidak ada yang bisa banyak diharapkan dari sang kiai untuk menggaet swing voters selain berharap pada suara kelompok Islam.

Dengan demikian, fenomena swing voters ini akan terus berlanjut hingga masa pemungutan suara tiba. Kelompok tersebut menjadi peran vital bagi kemenangan para kandidat. Sejauh mana kedua paslon dapat berkampanye dengan baik dan tidak ada blunder yang signifikan, maka besar kemungkinan akan memenangkan kontestasi Pilpres. (A37)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]ada hari minggu kemarin, aktivis pro demokrasi sekaligus mantan juru bicara presiden Abdurrahman Wahid, Adhie M Massardi bersama tiga tokoh lainnya yakni Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih, Ahli hukum tata negara Refli Harun, dan tokoh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Bagdja, menggagas terbentuknya perkumpulan swing voters atau PSV dalam rangka menyambut Pilpres 2019.

Menurut para penggagasnya, PSV dibentuk sebagai respons untuk meningkatkan kualitas demokrasi, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan menekan angka golput serta mengurangi dampak polarisasi atau pengkubuan yang selama ini menjadi ciri khas menjelang Pilpres 2019.

Dengan jumlah swing voters yang diperkirakan mencapai 30 persen pemilih dengan komposisi 19,4 persen belum menentukan pilihan, 9,7 persen menjawab rahasia, dan 1,4 persen menjawab golput, benarkah PSV adalah representasi lembaga demokratis yang terlepas dari kepentingan politik transaksional menjelang Pilpres 2019 ? Dan mungkinkah PSV berhasil mewujudkan peningkatan partisipasi politik masyarakat Indonesia?

PSV, Political Free Agents?

Swing Voters adalah jenis pemilih yang selalu menjadi ceruk suara yang diperebutkan dalam setiap perhelatan pesta demokrasi lima tahunan karena kecenderungan mereka sebagai penentu suara pada detik-detik terakhir pemilu. Di Amerika Serikat misalnya, Sekitar 40 persen pemilih independen ini memegang kekuasaan untuk menentukan hasil pemilu.

Swing voters sering diasosiasikan sebagai pemilih independen dan kecenderungan beberapa tahun ini mengalami peningkatan jumlah di Indonesia.

Samara Klar and Yanna Krupnikov dalam tulisanya Independent Politics: How American Disdain for Parties Leads to Political Inaction membagi pemilih independen dalam dua kelompok. Pertama adalah kelompok independen murni yang sebanyak 25 persen jumlahnya sama sekali tidak tertarik pada politik dan pada pemilu AS 2016 memilih untuk golput. Sementara kelompok satunya disebut independent leaners dengan jumlah sekitar 75 persen memiliki kecenderungan preferensi terhadap partai politik.

Di AS sendiri, sebanyak 46 persen dari golongan independent leaners lebih condong berafiliasi ke partai Demokrat, dan sebesar 32 persen ke Partai Republik.

Menurut Klar dan Krupnikov, pada titik tertentu independent leaners ini juga dapat berperilaku seperti partisan politik. Pada Pilpres AS 2016 misalnya, sebanyak 68 persen dari independent leaners Partai Republik pada akhirnya memilih Donald Trump. Demikian juga sebanyak 65 persen independent leaners Partai Demokrat memilih Hillary Clinton.

Meskipun memiliki perbedaan dalam prioritas politiknya dengan partisan politik – orang yang menjadi pengikut partai politik-, independent leaners ini mampu menuntun banyak orang yang tadinya apatis untuk berpartisipasi dalam politik dan peluang mereka mempengaruhi orang awam untuk menjadi “leaners” cukup besar.

Selain itu, tipe independent leaners yang berpendidikan dan berpengetahuan akan cenderung lebih tertarik pada politik daripada kelompok partisan politik yang lemah.

Namun independent leaners juga memiliki karakteristik berbeda dari partisan. Tipe kelompok ini terkadang merupakan mantan anggota atau partisan partai politik yang biasanya tidak puas dengan dinamika politik melalui partai.

Swing voters sering diasosiasikan sebagai pemilih independen dan kecenderungan beberapa tahun ini mengalami peningkatan jumlah di Indonesia.
Share on X

Dalam konteks pemilu di Indonesia, kehadiran PSV ini bisa jadi merupakan pengejewantahan gerakan politik dari para independent leaners tersebut. Hal ini dipekuat dari latar belakang para pendirinya yang sebagian adalah mantan aktor politik dan orang-orang yang konsen terhadap agenda perubahan politik di Indonesia.

Adhie M. Massardi misalnya, merupakan mantan juru bicara Presiden ke 4 RI Abdurrahman Wahid. Ia juga dikenal sebagai kritikus pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sering menuangkannya dalam bentuk tulisan dan puisi.

Demi memperjuangkan idealismenya, wartawan senior ini juga memiliki historis bergabung di gerakan Komite Bangkit Indonesia dan Gerakan Indonesia Bersih yang pernah digagas ekonom dan politisi Rizal Ramli.

Mas @AdhieMassardi meluncurkan PSV Indonesia, Perkumpulan Swing Voters pertama di Indonesia, tujuannya agar swing voters bisa diarahkan. Nah bila tujuan Perkumpulan ini berhasil artinya swing voters di Indonesia adalah swing voters pertama di dunia yang bisa diarahkan #Hensat

— hendri satrio (@satriohendri) October 15, 2018

Selain itu juga terdapat Refly Harun yakni seorang ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia. Ia pernah ditunjuk oleh Mahfud MD sebagai Ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi.

Ada juga sosok Yenti Garnasih yang merupakan seorang Dosen hukum pidana Universitas Trisakti dan dikenal sebagai Doktor bidang pencucian uang pertama di Indonesia. Terakhir, ada mantan Ketua PBNU Ahmad Bagja.

Bisa diasumsikan bahwa terbentuknya Perkumpulan Swing Voters ini adalah perwujudan dari adanya political free agent yang bebas dari afiliasi politik kubu manapun karena lembaga ini lahir dari keprihatinan para independent leaners tentang kondisi politik yang tak memberikan edukasi terhadap pemilih.

Lalu seberapa efektif PSV akan menekan angka golput menjelang Pilpres 2019? Dan bagaimana bargaining position lembaga ini terhadap dinamika politik nasional yang sedang karut-marut ini?

Ilusi Merebut Hati Swing Voters

Di Amerika Serikat, tingginya angka golput menyebabkan sejumlah kelompok pada akhirnya mengambil tindakan untuk mendongkrak partisipasi politik masyarakatnya. Salah satunya adalah organisasi nirlaba bernama My Faith Votes yang didirikan oleh kelompok independen yang bekerja memobilisasi orang-orang Kristen di gereja-gereja, di kampus-kampus dan di tempat kerja untuk memberikan hak suara mereka di setiap pemilihan dengan memanfaatkan teknologi mutakhir untuk menjangkau pemilih agama.

Gerakan tersebut lahir dari adanya keprihatinan bahwa sebanyak 35 juta dari 90 juta umat Kristen evangelis Amerika memutuskan untuk tidak memilih menjelang pemilu AS 2016. My Faith Votes bekerja meningkatkan partisipasi pemilih dengan cara memberikan kemudahan akses bagi para pemilih untuk mendaftar serta hal-hal lain secara teknis.

Hasilnya sungguh mengejutkan. Gerakan ini mampu mendorong sebanyak 85 persen Kristen Evangelis Amerika akhirnya benar-benar memilih, 44 persen lebih tinggi dari rata-rata partisipasi nasional.

Upaya serupa nampaknya juga menjadi konsen PSV dalam menanggapi tingginya angka swing voters di Indonesia. Dari data yang dimiliki PSV, disebut bahwa angka swing voters mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Indonesia butuh orang-orang dgn image kuat, jejam rekam bersih, & sertakan argumentasi logis utk promosikan (hal positif & yg msh jd kelemahan kandidat2 capres & cawapres 2019—utk bs memengaruhi swing voters. Gimana pun, mayoritas dari kita calon pemilih msh demikian adanya.IMHO

— Aisyah Hilal (@AisyahHilal) October 21, 2018

Dimulai dari 7,3 persen pada Pemilu 1999, 15,9 persen pada Pemilu 2004, 21,8 persen pada Pilpres putaran I tahun 2005, dan 23,4 persen pada Pilpres putaran II tahun 2005. Sedangkan pada Pileg 2009 terdapat 29,3 persen golput, sebanyak 28,3 persen pada Pilpres 2009, 24,8 persen pada Pileg 2014, dan 29,1 persen pada Pilpres 2014.

Menurut PSV, kondisi tersebut terjadi karena masyarakat tidak sepenuhnya memahami tingkah laku para politisi partai. Dan kini menjelang Pilpres 2019, masyarakat harus dihadapkan pada realitas terjadinya sikap saling ejek antara dua kubu pasangan calon yang akan bertarung. Faktor tersebut yang pada akhirnya membuat swing voters muak dan enggan menentukan pilihan.

Namun seberapa efektifkah peran PSV dalam mendongkrak partisipasi politik swing voters? Apakah ia akan seberhasil My Faith Votes di Amerika?

Melihat realitas politik Indonesia, nampaknya usaha tersebut membutuhkan upaya yang cukup besar dan waktu yang panjang. Hal tersebut tidak terlepas perbedaan budaya politik dan karakter demografi pemilih yang sangat berbeda dengan pemilih di AS.

Menurut Lembaga Survei KedaiKOPI, jumlah swing voters yang dapat dipengaruhi oleh PSV hanya berkisar 5 persen, karena karakter pemilih ini yang cukup sulit dipengaruhi oleh kelompok lain terkait preferensi pilihanya.

Bahkan, hasil survei terbaru Alvara Research Center terkait pemilih dari generasi milenial menunjukkan bahwa generasi ini rada cuek dengan politik dan bukan tidak mungkin pemilih milenial enggan menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019 nanti. Dari survei tersebut, hanya sebesar 22 persen generasi millenial yang menyukai pemberitaan politik.

Sementara sisanya, mereka yang berusia 21 hingga 35 tahun tersebut lebih menyukai pemberitaan lifestyle, musik, teknologi dan film. Tentu kondisi tersebut bukan perkara mudah bagi PSV dalam upaya mendorong sense of politics para swing voters.

Di sisi lain, jika ditelaah, cita-cita PSV memang sangat visioner. Namun setidaknya dalam konteks demokrasi di Indonesia, kehadiran PSV bisa jadi malah menjadi pisau bermata dua.

Di satu sisi, kehadiran lembaga ini adalah secercah harapan bagi edukasi politik di tengah kondisi masyarakat kita yang mengalami political illiteracy.

Namun di sisi lain, alih-alih mengedukasi masyarakat menyoal pilihan politik dan pentingnya partisipasi politik, bisa jadi partai politik tertentu akan diuntungkan dari gerakan ini.

Alih-alih mengedukasi masyarakat menyoal pilihan politik dan pentingnya partisipasi politik, bisa jadi partai politik tertentu akan diuntungkan dari gerakan ini.
Share on X

Lembaga ini pada akhirnya bisa jadi menggugurkan kewajiban partai politik yang selama ini menjadi aktor yang seharusnya bertanggung jawab atas edukasi politik terhadap masyarakat.

Padahal, tingginya angka golput merupakan ekspresi kemuakan masyarakat terhadap ketidakbecusan partai politik dalam melakukan edukasi politik. Seharusnya, dalam konteks menuju Pilpres 2019, partai-partai politik yang berkewajiban memperbaiki gaya kampanye dan visi misi serta melakukan pendekatan lebih massif kepada swing voters.

Jika di biarkan begitu, partai politik tidak akan berbenah terhadap kesalahan yang mereka perbuat terhadap masyarakat. Secara tidak langsung, kualitas partai politik sebagai representasi kepentingan rakyat akan terus mengalami degradasi dan tentu saja justru membahayakan demokrasi. Lalu masihkah Perkumpulan Swing Voters penting? (M39)

PinterPolitik.com

“The only thing that we cannot control is our supporters.”

:: Jose Mourinho, pelatih Manchester United ::

[dropcap]S[/dropcap]uka atau tidak, kata-kata Jose Mourinho – yang tengah galau pasca timnya dibantai Tottenham Hotspur beberapa hari lalu – di atas sangat cocok dengan kondisi politik domestik saat ini. Setidaknya, hal itulah yang tergambar dalam sebuah tulisan di portal Asia Times yang menyoroti potensi menguatnya golongan putih (golput) pada Pilpres 2019 nanti.

Adalah Abhishek Mohanty, seorang peneliti dari Jamia Milia Islamia, New Delhi, dalam tulisan tersebut secara gamblang menyebutkan potensi tingginya golput muncul pasca kekecewaan yang dialami oleh banyak pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah memilih KH Ma’ruf Amin sebagai cawapresnya. Mohanty menyebutkan bahwa pemilihan Ma’ruf membuat identitas Jokowi sebagai pemimpin yang sekuler dan nasionalis terancam.

Ia juga secara spesifik menyebut kekecewaan terhadap Jokowi ini muncul dari para pendukungnya sendiri yang menganggap sang presiden “takluk” oleh kepentingan parpol dan jatuh dalam strategi pemenangan yang berfokus untuk mengamankan ceruk pemilih Islam.

Akibatnya, potensi kehilangan dukungan dari pemilih tradisional – para core voters – pun bermunculan. Kampanye golput menyebar di media sosial, beberapa menyebutnya dengan gerakan Coblos Samping. 

Prof. Mahfud, jujur saya sedih bercampur kecewa atas pilihan pak Jokowi. Kita menghormati KH Ma'ruf Amin sbg ulama berintegritas. Tapi tdk tepat membebani beliau dgn jabatan cawapres di usia senja. Jokowi butuh figur cawapres yg visioner, tegas, bernyali, dan berani spt anda. https://t.co/wpE5Y5eXDy

— Syamsuddin Haris (@sy_haris) August 10, 2018

Pegiat HAM, Haris Azhar merupakan salah satu tokoh yang muncul dengan konsep gerakan tersebut. Menyebut diri berbeda dengan kelompok golput yang menolak menggunakan hak suara, kelompok Coblos Samping tetap mengajak masyarakat datang ke TPS, tetapi mencoblos di luar kolom capres-cawapres, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Tujuannya agar suara kelompok tersebut tidak disalahgunakan.

Fenomena ini juga diperkuat dengan analisis beberapa pengamat yang menyebut suara Jokowi berpotensi digerus oleh poros golput. Tentu pertanyaannya adalah seberapa besar dampak aksi golput, Coblos Samping dan sejenisnya terhadap potensi keterpilihan Jokowi?

Jokowi vs Kekecewaan Core Voters

Tidak dapat dipungkiri, terpilihnya Ma’ruf Amin sebagai cawapres Jokowi mendatangkan kekecewaan yang cukup besar di dalam hati sebagian besar pendukung Jokowi, terutama dari kelompok yang mengidentifikasikan diri sebagai pluralis dan progresif.

Kelompok ini umumnya berasal dari kalangan intelektual dan aktivis yang awalnya mendukung Jokowi karena melihat nuansa pembaharuan yang dibawa oleh pria kelahiran Solo itu. Pada tataran yang lebih tinggi, kelompok ini juga bisa diidentifikasi sebagai mereka-mereka yang berada pada kutub sekularisme – memisahkan konteks agama dari politik.

Survei Alvara Research Center menyebut potensi berpindahnya dukungan pemilih Jokowi-Ma’ruf ke Prabowo-Sandi mencapai 40 persen.
Share on X

Predikat sekuler ini juga disebutkan oleh Mohanty dalam tulisannya. Ia menyebut kelompok ini sebagai bagian terbesar yang kuat mendukung Jokowi – bisa disebut sebagai basis pemilih tradisional Jokowi. Jokowi sendiri oleh sebagian kelompok pemilih Muslim garis keras, dianggap mempromosikan ide sekularisme tersebut.

Kelompok pluralis-progresif ini juga mencakup kaum marjinal – misalnya LGBT, minoritas seperti Ahmadiyah, dan yang lainnya – yang selama ini selalu mendukung dan merasa kepentingannya dilindungi Jokowi, serta memberikan suaranya untuk pria kurus itu pada Pilpres 2014 lalu.

Khusus untuk kelompok marjinal ini, sosok Ma’ruf yang ketika menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) kerap memperlihatkan sikap yang “kurang bersahabat” – katakanlah kepada kaum LGBT – membuat citra Jokowi di mata kelompok ini juga ikut tergerus.

Beberapa di antara mereka telah secara terbuka mengurungkan niatan memberikan suara untuk Jokowi karena “merasa terancam” dengan kehadiran Ma’ruf. Bagi mereka ada perasaan yang berkecamuk ketika mereka melihat Jokowi sebagai sosok yang terbuka, pluralis dan progresif bersanding dengan tokoh konservatif yang cenderung “mengopresi” keberadaan mereka.

Belum lagi jika bicara track record Ma’ruf pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu yang akibat fatwanya membuat tokoh marjinal populer Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus tersingkir dari kontestasi politik, bahkan sampai mendekam di penjara. Nama terakhir memang punya jalan politik yang segaris dengan Jokowi, sekalipun secara latar belakang, Ahok adalah seorang non-Muslim dan beretnis Tionghoa.

Dua faktor terakhir menghapus semua citra pemimpin bersih dan tegas yang selama ini dipersepsikan publik padanya, apalagi setelah pria kelahiran Belitung Timur itu dianggap menghina ayat suci Alquran.

Para pendukung Ahok alias Ahoker terkenal cukup militan dan loyal. Akibatnya, kekhawatiran besar muncul ketika Jokowi yang sangat dekat dengan Ahok memilih Ma’ruf Amin yang oleh para Ahoker dianggap sebagai penyebab junjungan mereka dipenjara.

Jokowi berpeluang ditinggal oleh para pemilih dari kalangan pendukung Ahok dan dampaknya boleh jadi akan sangat signifikan terhadap suara sang petahana di Pilpres 2019 nanti.

Saya pendukung Jokowi & Ahok, tapi kali ini sangat sangat kecewa dengan keputusan beliau memilih Cawapres & meninggalkan MMD. Melacurkan apa yang benar demi bisa diterima lebih banyak orang bkn-lah karakter yg dpt dipuji. Akan bnyk yg seperti saya mulai menoleh pilihan sebelah

— Mario (MrAquinas) (@mraquinas) August 10, 2018

Ahok effect punya implikasi yang sangat luas di seluruh Indonesia dan menjadi bagian dari pemenuhan dahaga banyak kelompok masyarakat akan sosok pemimpin yang bersih, tegas, dan bisa mengatasi berbagai persoalan – hal yang membuat mantan politisi Gerindra itu kerap muncul dalam berbagai survei sebagai cawapres potensial.

Ketakutan akan kehilangan dukungan pendukung Ahok inilah yang sempat membuat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan buru-buru mengklaim bahwa mantan bupati Belitung Timur itu tetap mendukung Jokowi. Bagaimanapun juga, Ahok effect tetap menjadi salah satu kunci kemenangan Jokowi. (Baca: Ahok, Kunci Kemenangan Jokowi) 

Faktanya, baik kelompok pluralis-progresif, kaum marjinal, hingga yang spesifik macam pendukung Ahok adalah basis pemilih yang secara ideologis mengidentikkan diri dengan Jokowi. Dalam konteks elektoral, kelompok ini sering disebut sebagai core voters atau pemilih inti Jokowi.

Istilah core voters sebenarnya muncul dalam diskursus politik untuk mengidentifikasi pemilih loyal sebuah partai atau tokoh tertentu. Istilah ini juga sering digunakan untuk membedakannya dari swing voters atau kelompok pemilih yang belum pasti menentukan dukungan politiknya – sekalipun konteksnya lebih umum digunakan untuk partai politik.

Core voters Jokowi adalah pemilih inti yang mendukungnya karena persepsi mereka terhadap pribadi, gagasan dan ideologi sang presiden. Mereka juga cukup loyal mendukung dan membela kebijakan publik Jokowi dan seringkali menjadi tameng ideologis di masyarakat.

Dalam konteks signifikansinya, jika berkaca dari survei terbaru Alavara Research Center, jumlah swing voters untuk Pilpres 2019 diprediksi hanya akan berada di kisaran belasan persen, berbeda dengan Pilpres 2014 lalu yang mencapai 40 persen. Artinya core voters punya jumlah yang lebih besar.

Menurut survei tersebut, saat ini elektabilitas Jokowi-Ma’ruf Amin ada di kisaran 53,6 persen, sementara Prabowo-Sandiaga Uno ada di kisaran 35,2 persen. Namun, peneliti dari lembaga itu, Hasanudin Ali menyebut secara soliditas, voters Prabowo jauh lebih kuat dibanding Jokowi. Ia bahkan menyebut potensi berpindahnya dukungan pemilih Jokowi-Ma’ruf ke Prabowo-Sandi mencapai 40 persen.

Jumlah ini tentu saja tidak sedikit. Artinya, masalah yang dihadapi oleh Jokowi bukan lagi merebut swing voters seperti pada Pilpres 2014 lalu, tetapi mempertahankan core voters-nya.

Sementara, pada saat yang sama, pilihan-pilihan politik yang dibuat oleh sang petahana itu justru kontraproduktif dengan basis elektoralnya, terutama ketika memilih Ma’ruf Amin yang punya citra politik kurang bersahabat di hadapan para core voters tersebut. Jika prediksi Alvara Research Center bisa dipertanggungjawabkan, maka ada bahaya besar yang menanti Jokowi di depan mata.

Ditinggal Core Voters, Waspada Jokowi!

Nyatanya, kehilangan core voters adalah masalah yang tidak bisa dianggap sepele. Jokowi memang bisa merasa percaya diri di hadapan pemilih Islam berkat kehadiran Ma’ruf. Tetapi, dengan terkuaknya manuver dan intrik politik seperti yang diutarakan oleh Mahfud MD, boleh jadi juga mendatangkan dampak yang sebaliknya, termasuk menggerus core voters.

Gary W. Cox dalam tulisannya yang berjudul Swing Voters, Core Voters and Distributive Politics menyebut core voters sebenarnya menjadi orang-orang yang tidak perlu lagi dipersuasi untuk memilih calon atau partai tertentu. Mereka pada dasarnya sudah punya perasaan terhubung dengan kandidat atau partai tersebut.

Namun, jika kelompok ini merasa tokoh atau partai yang ia dukung telah keluar dari ide-ide yang awalnya mereka percayai, core voters sangat mungkin mempengaruhi hasil akhir sebuah Pemilu, bahkan berpotensi menyebabkan kekalahan bagi tokoh tersebut.

Fenomena Coblos Samping atau poros golput yang muncul pasca Jokowi memilih Ma’ruf adalah salah satu potensi kehilangan core voters yang bisa berdampak pada Jokowi. Memang masih ada perdebatan di antara para pakar hukum tata negara terkait sah atau tidaknya hasil Pilpres jika angka golput lebih dari 50 persen.

Iya..walopun saya non muslim dan kmrin sempet kecewa dgn pilihan cawapres pak jokowi..tapi demi kebaikan bangsa dan negara kita harus dukung pak jokowi..jangan golput untuk kemajuan indonesia..

— Lina93 (@LiEnA_36245) August 10, 2018

Namun, jika berkaca pada Undang-Undang Pemilu tahun 2012, Pemilu Lanjutan atau Pemilu Susulan hanya bisa dilakukan jika angka golput 50 persen terjadi karena force majeure – sebuah kondisi yang tidak terhindarkan, misalnya bencana alam, perang, dan lain sebagainya.

Apalagi, jika kampanye Coblos Samping – yang tetap membuat orang menggunakan hak suaranya – berhasil, maka hasil Pemilu tetap akan sah-sah saja. Kondisi ini tentu saja akan lebih merugikan Jokowi karena berpotensi ditinggal core voters-nya, bahkan sang petahana sangat mungkin kalah.

Sebaliknya, Prabowo punya core voters yang lebih kuat ikatan politisnya, sekalipun ia tidak memilih cawapres dari kelompok ulama. Masih adanya partai dengan basis massa militan seperti PKS serta perasaan “rindu kekuasaan” yang lebih besar di kubu oposisi adalah salah satu kelebihan Prabowo.

Fenomena berpalingnya core voters saat ini memang sedang terjadi di banyak negara, terutama di daratan Eropa. Bahkan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang punya core voters yang kuat, belakangan terancam ditinggal karena kebijakannya yang makin “nyeleneh”.

Jika ini benar-benar terjadi pada Jokowi, maka sang petahana harus waspada. Setidaknya Jokowi perlu menerapkan strategi khusus untuk mengamankan kelompok pemilih inti ini agar tidak kabur atau memilih menjadi golput pada hari pemilihan nanti.

Bagaimanapun juga, seperti kata Jose Mourinho di awal tulisan, memang kadangkala lebih sulit mengontrol pendukung sendiri. (S13)