PinterPolitik.com

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menghebohkan jagat hiburan, ehhh pertanian, karena ehhh karena ia ‘memaksa’ petani bekerja 24 jam dalam sehari, tanpa istirahat, tanpa leha-leha dan gak boleh leyeh- leyeh. Ehmm, kayak kerja rodi di zaman penjajahan aja, weleeh weleeeh.

Kalau petani kerja nonstop begitu supaya apa sih, ehmmm, supaya Menteri Pertanian bisa leyeh-leyeh, dengan tenang ya? Hadeuuhh.

Lebih ekstrimnya lagi, Menteri Pertanian yang canggih ini menyarankan para petani untuk tidur di sawah dan di eskavator, biar apa? Biar nuansa sengsaranya dapet ya? Heuuuhhh.

Lalu, Menteri Pertaniannya tidur dimana? Hadeuuh, di tempat singgasana yang nyaman dan mewah lah, masa Menteri tidur di eskvator, yang bener aja, weleeeh weleeeeh.

Usut punya usut, pemaksaan Menteri Pertanian kepada para petani ini untuk mengejar produksi pangan mencapai Rp 14 triliun di tahun ini, dan Rp 30 triliun di tahun depan.

Weeeiiitss, tapi kalo petani udah capek-capek ningkatin produksi pangan, lalu muncul Mendag si juragan impor itu malah impor komoditas pangan, gimana? Sia-sia dong, heleeeehhh.

Nihhh, babang kasih tau nih, yang bikin target itu kan Pemerintah, menterinya, kenapa yang dibebani malah petaninya? Petani jadi gak tidur dong, nonstop kerja mulu.

Mau jadi apa coba dunia pertanian kita kalau kebijakan Mentan begini, main teken, teken aja, diteken balik mau gak? Ehm, gak usah deh, kan mungkin bentar lagi juga dicopot, heleeeehhhh.

Apalagi seharian petani harus di sawah melulu, tapi curiga nih, kenapa petani disuruh di sawah sehari semalem? Ehmmm, coba deh kalo masih inget, dulu Menteri Pertanian nyuruh masyarakat gak usah makan daging, diganti aja sama makan keong sawah alias tutut.

Nah cocok begitu kayanya, cocoklogi yang pas. Mungkin sambil menyelam minum air, Mentan maksa petani kerja 24 jam di sawah buat ningkatin produktivitas pangan, tapi di sisi lain Mentan sukses menggeser posisi petani jadi ‘tukang keong’, weleeeh weleeeehh.

Kalau begitu nama Kementeriannya ditambah aja jadi Kementerian Pertanian dan Perkeongan, heleeehh, cocok kan kalau begitu? Hadeuuuhhh. (Z19)

Pinterpolitik.com 

[dropcap]C[/dropcap]alon Presiden (Capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto menghadiri acara Indonesia Economic Forum (IEF) di Jakarta beberapa waktu lalu.

Ada beberapa catatan yang menjadi konsen Prabowo malam itu, salah satunya adalah persoalan ekonomi. Prabowo yang menggunakan pakaian adat Betawi itu menganalogikan perekonomian sebagai tubuh manusia.

Ia menilai perekonomian di suatu negara sudah semestinya diperlakukan seperti tubuh, yakni dijaga dengan mengadaptasi pola hidup yang sehat.

Ia lantas mengatakan apabila suatu negara menjaga perekonomiannya secara sehat, maka negara tersebut bisa berumur panjang dan bertransformasi menjadi peradaban yang sukses. Adapun Prabowo sempat mencontohkan perekonomian di sejumlah negara seperti Tiongkok, India, maupun Amerika Serikat yang melakukan terobosan.

Di hadapan para policymakers, pebisnis, intelektual, dan juga enterpreneur yang hadir saat itu untuk membahas kebijakan ekonomi yang memengaruhi kondisi domestik Indonesia, Prabowo tampil firm dengan analogi-analogi yang dirasa masuk akal. Ada anggapan bahwa komunikasi politik Prabowo malam itu tepat dan sesuai dengan konteks serta agenda yang sedang ia perjuangkan.

Prabowo juga dianggap tidak memberikan pernyataan-pernyataan insinuasi dan bernuansa menakut-nakuti seperti pidato-pidato sebelumnya.

Lantas pertanyaannya adalah apakah strategi komunikasi Prabowo itu efektif untuk memengaruhi audiens?

Konsepsi Keunggulan Kompetitif Prabowo

Dalam penyampaiannya itu, Prabowo mendaku memiliki “big push strategy” untuk membuat bangsa lebih sejahtera, dan bisa bersaing dengan negara-negara Asia lainnya. Ia menyebutkan bahwa dirinya akan mengerahkan keunggulan kompetitif Indonesia untuk mendorong ekonomi.

Keunggulan kompetitif yang dimaksudkan oleh Prabowo adalah bagaimana memanfaatkan agrikultur dan agrobisnis untuk mendorong produksi, sehingga bisa menciptakan swasembada pangan, energi dan air.

Keunggulan kompetitif artinya negara mampu menghasilkan kinerja produksi terhadap derajat kompetitifnya, sebagaimana yang dikenal dalam pandangan-pandangan teori ekspor. Negara dikatakan memiliki keunggulan kompetitif ketika ia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki pesaing, dan dapat melakukan sesuatu dari pelaku ekonomi (negara) lain atau kemampuan dalam memproduksi produk yang lebih baik.

Sementara Prabowo, dalam pernyataannya mengungkapkan jika kelak dirinya menjadi presiden, ia akan menjadikan lahan untuk kepentingan produktif dengan teknologi dan manajerial yang baik.

Menurut Michael E. Porter dalam tulisannya berjudul “Competitive Advantage of Nations”, faktor pemilihan kompetitif tergantung pada keunggulan suatu komoditas yang dihasilkan oleh negara. Selain itu tergantung pada permintaan pihak lain terhadap produk cukup signifikan mendorong negara untuk lebih kompetitif.

Keunggulan kompetitif, yang sejatinya merupakan strategi yang terfokus pada produksi komoditas bernilai tertinggi, nyatanya telah condong ke paradigma keunggulan komparatif.

Hal ini nampak dari fokus produksi di enam koridor ekonomi yang sebagian besar masih berfokus pada insdutri ekstraktif (migas dan energi) serta produksi barang primer (hasil bumi).

Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan bahwa ia akan berusaha untuk mencapai swasembada pangan. Iktikad Prabowo menerapkan swasembada pangan sebenarnya bukan barang baru. Rencana itu sudah termaktub dalam “Visi Misi Empat Pilar Menyejahterakan Indonesia Adil Makmur” yang diunggah di laman resmi KPU sejak September lalu.

Dalam bagian Pilar Kesejahteraan Rakyat poin 9, Prabowo-Sandi bertekad membangun ketersediaan pangan, energi dan gizi. Hal ini kemudian dipertegas di bagian Program Aksi Kesejahteraan Rakyat pada poin 25.

Komunikasi Politik Prabowo Berbeda

Dalam buku How to Communicate Effectively with Policymakers, Paul Cairney dan Richard Kwiatkowski menulis bahwa ada tiga hal yang perlu diperhatikan oleh para pengambil kebijakan dan kelompok penting lainnya dalam melakukan komunikasi politik.

Pertama, gunakan pendekatan psikologi dengan mengetahui audiensnya. Biasanya masyarakat cenderung menggunakan sisi kognitif dan emosional dalam menentukan arah berpikir dan tindakan, dan seringkali tanpa sadar memahami kedua aspek tersebut.

Sehingga, dengan memperlihatkan penjelasan yang ringkas, akan lebih berguna daripada hanya menyajikan banyak informasi. Lebih jauh, bercerita dan membentuk sebuah framing – misalnya dengan analogi – yang dapat diterima oleh audiens akan lebih efektif daripada sekedar menyajikan data.

Dalam kondisi tersebut, pembingkaian dan penceritaan membantu audiens memahami mengapa mereka harus memperhatikan masalah si pencerita, dan menurut Cairney dan Kwiatkowski, audiens akan meminta mereka untuk meminta lebih banyak argumentasi demi membantu menyelesaikannya.

Kedua, pahami waktu yang tepat saat bertindak. Waktu yang tepat adalah salah satu unsur ekstrinsik yang dapat memengaruhi orang, misalnya dengan menyampaikan cerita yang bisa menggugah emosi pendengar. Namun di sisi lain, emosi juga bisa menimbulkan efek negatif sebab seseorang sulit untuk berpikir jernih.

Oleh karena itu, Cairney dan Kwiatkowski menganjurkan agar penyampaian pandangan dilakukan dengan menggunakan “emosi positif” dengan mengacu pada apa yang akan diyakini oleh audiens.

Waktu akan menjadi lebih efektif ketika bertemu dengan konteks yang tepat, atau dalam bahasa Cairney dan Kwiatkkowski: right time in the right place. Dalam masa itu, intensi yang disampaikan akan mudah dieksploitasi oleh politikus.

Prinsip utama yang berdampak besar pada publik untuk elektabilitas dalam strategi kampanye politik perlu memenuhi unsur konten empati + momentum + saluran komunikasi untuk menyakinkan publik suatu gap antara realitas dan harapan, semakin gap kecil maka tingkat keyakinan meningkat

— Nationalism Restore (@muslimf) November 16, 2018

Dan terakhir, kepercayaan akan memainkan peran penting dalam membangun komunikasi. Poin ketiga ini erat bergantung pada poin pertama dan kedua sebab kepercayaan itu akan terbentuk ketika pendekatan dan timing sudah bisa diterapkan.

Dalam konteks Prabowo, komunikasi politiknya di IEF setidaknya telah menyentuh tiga unsur yang disebutkan oleh Cairney dan Kwiatkowski. Prabowo, seperti yang disampaikan pada awal tulisan, menggunakan analogi tubuh manusia untuk menjelaskan kondisi ekonomi Indonesia.

Tentu saja, meskipun secara konten apa yang disampaikan Prabowo tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Namun, secara penyampaiannya kali ini telah memberikan gambaran tepat dan komprehensif.

Kondisi ini membawa imaji politik Prabowo menjadi lebih positif di mata audiens. Citra politik itu bisa memengaruhi opini publik sekaligus menyebarkan makna-makna tertentu.

Apa yang dilakukan oleh Prabowo, sebenarnya mirip dengan yang dilakukan oleh Evo Morales saat kontestasi Pilpres di Bolivia. Morales yang dari awal tidak diunggulkan sebab hadir dari kelompok minoritas, tampil secara mengejutkan dengan pembingkaian komunikasi politik dengan isu ekonomi sebagai bahan bakar utama.

Morales yang besar karena kampanye nasionalisasinya berhasil membuktikan diri dengan kemajuan ekonomi Bolivia yang kuat. Misalnya, ia berhasil menasionalisasi dan memanfaatkan kekayaan alam seperti gas dan mineral, untuk membangun infrastruktur, memberikan subsidi bagi pendidikan anak serta jaminan pensiun bagi orang tua.

Langkah Prabowo Tepat?

Jika melihat kondisi tersebut, bisa jadi strategi komunikasi politi Prabowo dalam forum IEF itu tepat adanya. Berbeda dengan pidato-pidato dalam forum sebelumnya yang cenderung berinsinuasi dan “meledak-ledak”.

Prabowo selama ini dikenal memiliki gaya komunikasi yang tegas. Selain itu, ia juga dianggap menggebu-gebu, sehingga bisa memengaruhi citra negatif terhadap dirinya.

Namun, berbeda dengan di IEF, Prabowo nampak lebih “kalem” dalam penyampaiannya, serta membangun argumen yang detail, sehingga melahirkan citra positif.

Prabowo mungkin saja sudah berkaca bahwa gaya komunikasi yang sebelumnya lebih memberikan citra negatif ketimbang citra positif, sehingga ia melakukan modifikasi pada forum tersebut.

Pidato Prabowo di Indonesia Economic Forum adalah langkah yang tepat?
Share on X

Meskipun demikian, ada satu hal yang masih menjadi kelemahan Prabowo malam itu, yakni ia belum bisa memberikan solusi secara konkret bagaimana ia akan menerjemahkan agenda ekonominya.

Misalnya, terkait dengan lahan hutan yang rusak seluas 88 juta hektare, yang ia sebut bisa dipulihkan kembali untuk mendorong tujuan swasembada.

Jika demikian, apakah itu berarti strategi politik Prabowo berada on the right track untuk memenangkan Pilpres 2019? Bisa saja demikian. Namun yang jelas, Prabowo harus lebih giat lagi berkampanye dengan memberikan solusi-solusi konkret terkait dengan kritikannya yang selama ini ia sampaikan. Dan selebihnya, biarkan bilik suara akan menentukan pada April 2019 nanti. (A37)

PinterPolitik.com

[dropcap]L[/dropcap]agi dan lagi, terobosan Kementerian Perdagangan (Kemendag) memantik kritik pedas dari DPR akibat harga beras impor yang dipatok terlalu mahal.

Awalnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengklaim bisa mendatangkan beras premium impor dengan harga Rp 8.450, namun ternyata yang datang beras medium dengan harga Rp 8.900.

Harganya kok bisa beda begitu sih, emangnya ada perubahan harga atau gimana? Bukan perbedaan harga, tapi memang jenis berasnya aja udah berbeda, ya jelas harganya beda lah.

Makanya, Mendag udah bikin hal yang kontroversial lagi aja nih. Weleeeh weleeeh, tapi kalau dicermati sih Mendag ini memang selalu memberikan terobosan yang memancing kritik.

Oleh karenanya, tak aneh kalau Mendag acapkali dijuluki tengkulak beras. Karena memang kebijakan impor beras yang dicanangkannya itu selalu membuat kening masyarakat mengkerut. Ehmm, kebijakan apaan sih nih? Weleeh weleeh.

Uppss, dari kinerja Mendag yang begini adanya, akhirnya Mendag harus menerima sikap politikus Partai Demokrat Azam Azman yang mencecar kebijakannya, sebab sangat dimungkinkan membuat rugi dan menjadi beban APBN.

Makanya, Azam merencanakan memanggil Mendag untuk dimintai keterangan dan meminta penjelasan tentang hal kontroversial terkait kebijakannya tersebut. Nah loh, mau dipanggil, Mendag udah nyiapin alasan apa ya? Ehmm.

Tapi yang bikin aneh, kok bisa ya Mendag awalnya mengklaim mau membeli beras impor yang harganya berbeda dengan beras yang dibelinya.

Nah kalau udah agak sedikit melucu begitu, Mendag hanya tinggal menunggu waktu untuk dicecar habis sama anggota DPR, apalagi katanya beras impor ala Mendag itu dikhawatirkan membebani Bulog.

Ahh syudahlah, jangan membuat kebijakan yang melucu terus, masa iya mau kontroversial terus. Mending pikirin, gara – gara beras impor besar – besaran di era Mendag, akhirnya ‘mematikan’ beras lokal yang sudah jadi persediaan Bulog.

Ehmm, Mendag bener juaranya impor beras, weleeh weleeh. Daripada terus menerus mengeluarkan kebijakan yang aneh, mendingan maknai apa yang disampaikan Paulo Coelho, cara terbaik menghindari masalah adalah dengan membagi tanggungjawab.

Nah, Mendag mau membagi tanggungjawab kepada yang lebih paham kondisi objektif beras atau mau mengalihkan tanggungjawab?

Ehmm, terserah sih, pilih mana, weleeh weleeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]N[/dropcap]amanya lagi dan lagi dipercaya memegang jabatan sebagai pucuk pimpinan sebuah lembaga. Mungkin kapasitas dan kepemimpinannya yang mengantarkan pada posisi yang strategis.

Budi Waseso yang dikenal dengan Buwas, awalnya menjabat sebagai Kabareskrim Polri sebelum melompat menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sampai mengakhiri masa tugasnya karena pensiun.

Namun pasca pensiun, sayang sekali Buwas belum memegang lagi jabatan yang strategis. Tapi tak perlu menunggu lama, lagi dan lagi, akhirnya Buwas kini mendapat jabatan strategis sebagai Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog).

Wedeeww, jadi Dirut BUMN nih. Semakin melebarkan sayap aja nih ya, dari mulai dunia reserse dan kriminal melompat ke narkotika dan kini ngurusin persoalan logistik, weleeeh weleeeh.

Usut punya usut, penjaringan dan seleksi Dirut Bulog ternyata langsung dipimpin oleh Presiden Jokowi. Artinya Buwas sudah lolos seleksi dan dipercaya Presiden untuk ngurusi soal Bulog.

Tapi apa ya yang menjadi kriteria jadi Dirut Bulog? Kok, Buwas lolos seleksi dan terpilih? Kabarnya sih, Jokowi punya empat kriteria wajib yang harus dimiliki Dirut Bulog yaitu tegas, berani, jujur, dan mengetahui Bulog.

Tentu saja kalau Jokowi menilai Buwas itu sebagai orang yang tegas, berani, dan jujur itu rasanya sudah teruji dalam beberapa kepemipinannya di Bareskrim Polri dan BNN. Tapi bagaimana dengan pengetahuan Buwas tentang Bulog, apakah mumpuni atau tidak?

Yang jelas kan Dirut Bulog bukan hanya mengandalkan ketegasan, keberanian, dan kejujuran, tapi pengetahuan tentang Bulog harus dikuasai sebagai pondasi dasar melakukan sesuatu.

Entahlah bagaimana, mungkin yang penting tiga dari empat syarat sudah terpenuhi, uhuukk, uhuukkk. Bisa gitu ya? Ehmm.

Kalau Bulog tentunya punya tiga fokus ketahanan pangan diantaranya, persediaan yang cukup, akses dan harga yang terjangkau oleh masyarakat dan melakukan stabilisasi harga.

Nah, modal dasar pengetahuan dan pengalaman Buwas gimana nih ngurus tiga pilar ketahanan pangan ini? Kalau ada masalah, Buwas bisa ga ya mengatasinya? Ehmm, skeptis.

Kan Dirut Perum Bulog itu bukan jabatan main – main, jadi orang yang memimpinnya pun jangan sampai tak mengetahui bagaimana peran Bulog.

Mendingan Buwas coba cermati prinsip hidupnya Tri Rismaharini, Walikota Surabaya, kata Risma jabatan itu hanya titipan, kalau tidak mampu ya tidak bisa dipaksakan, ehmmm. Makkk jlebbb, weleeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]enteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengeluarkan kebijakan yang bertabrakan dengan apa yang digagas Jokowi – JK sedari awal kampanye Pilpres 2014.

Rasanya tak elok ya, bila melihat kinerja Menteri di Kabinet Kerja justru menggerogoti apa yang ingin dicapai Presiden Jokowi. Bukankah Menteri itu seharusnya bekerja menyukseskan apa yang ingin dicapai?

Lah kok ini malah kebalik sih? Apa karena faktor Menterinya itu titipan partai politik dan bukan dari kalangan profesional? Bisa juga sih begitu, ehh pasti begitu deh, uppppsss, weleeeeh weleeeeh.

Coba kita lihat apa yang menjadi kebijakan ‘kocak’ Mendag yang malah menggerus kesuksesan Pemerintahan Jokowi – JK.

Mendag memutuskan untuk mengimpor beras dengan kuota impor yang tak tanggung – tanggung, bahkan sampai mencapai ratusan ribu ton. Ada yang aneh? Ya iyalah, yang pertama katanya mau swasembada beras, eh malah impor dari negara lain. Ahhh syudahlahhhh.

Apalagi data yang digunakan untuk pertimbangan adanya impor beras ini berbeda antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Ada yang bilang persediaan cukup, ada yang bilang engga. Yang bener yang mana coba? Heuhhhhh!

Waduuuhhhh, sebenernya impor ini adalah keterpaksaan Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan beras nasional atau hanya untuk memenuhi hasrat ‘tengkulak’ sih?

Ahhh syudaaahhhlah. Kebijakan inilah yang bertabrakan wacana swasembada pangan Jokowi – JK. Akhirnya Mendag sukses juga ya? Eettttt, mana sukses sih? Kan sedari awal kebijakan impornya itu malah menjauhkan Indonesia dari narasi swasembada pangan.

Ya maksudnya, Mendag sukses jadi ‘tengkulak’ yang demen banget impor, weleeeeh weleeeeh.

Mendag: Temuan 8 kontainer bawang ilegal tak ada bedanya dengan penyelundupan https://t.co/j3QUqm3sF5 #MDK

— MERDEKA (@merdekadotcom) March 6, 2018

Tapi, tak semua perjalanan Mendag untuk menjadi tengkulak itu berjalan mulus. Buktinya aja untuk komoditas lain, contohnya aja bawang, Mendag dinyatakan gagal jadi tengkulak.

Karena Mendag kecolongan, dengan adanya penyelundupan bawang sebanyak 8 kontainer. Hadeuuuh, akhirnya penyelundupan bawang ini membuat Mendag marah.

Daripada diselundupkan, coba kalau dari awal bicara dengan Mendag. Bisa ga gitu kalau bawang diimpor melalui Kementerian Perdagangan, mungkin Mendag takkan marah. Bukankah Mendag akan senang bila impor terus – menerus?

Weeeww, wajarlah namanya juga ‘tengkulak’, weleeeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]I[/dropcap]ngatan tak pernah hilang tentang geliat ngototnya Pemerintahan Jokowi – JK yang ingin swasembada pangan. Namun, kata – kata manis itu menjadi sepah yang amat sangat pahit.

Hmmm, nyanyian saat kampanye dan janji – janji politik yang selalu digaungkan memang tak selamanya bisa terealisasi dengan baik. Bahkan, cenderung hanya sebuah kekosongan yang dibalut dengan kemasan yang menarik saja, nyatanya sih hanya kekecewaan saja.

Wajar rasanya bila rakyat berteriak, rakyat semakin menjerit hebat, apalagi petani yang pasti tersungkur bersedih hati bila hasil panennya membusuk tak ada yang membeli. Kemana para pembeli itu? Hmmm, ternyata sudah dicekoki oleh garangnya Pemerintah yang mengimpor secara besar – besaran.

Terlintas susahnya jadi petani, bersusah payah menanam, merawat dan mengharapkan hasil panen yang maksimal. Tapi pemerintah dengan ‘serampangan’ mengimpor beras, jagung sampai ketan sekalipun. Ahhhh syudahlahhh.

Pemerintah masih mau dikatakan berpihak sama rakyat? Rasanya sulit.

Apa kabar swasembada pangan? Lupa ya? Hmmm, kalau begitu rakyat akan mengatakan, panjang umur perlawanan, menolak lupa!

Ngototnya pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengimpor beras sudah menandakan sesuatu. Awalnya diantara kedua Menteri di Kabinet saling berbeda pendapat, ada yang mengatakan beras cukup, ada yang bilang kurang. Huuffffttt, data siapa yang tidak valid? Weleeeeh weleeeh.

Alhasil impor beras tetap dilakukan. Tak main – main, 500.000 ton beras akan datang ke Indonesia. Tapi beruntungnya banyak pihak yang menolak, alhasil kuota impor beras dikurangi. Sudah sensasional, pemerintah mbalelo juga. Hadeuuuh, ampun dah.

Beras masih membekas, kini pemerintah mengulang hal yang sama. Kemendag akan mengimpor 171.000 ton jagung. Apa kabar swasembada jagung? Weleeeh weleeeh. Jagung sudah berlimpah, kok masih saja impor.

Pertanyaannya, apa alasan impor ini? Indonesia bukannya sudah mampu memenuhi persediaan jagung nasional? Atau ada alasan kocak lain seperti peristiwa impor beras? Apa kabar swasembada pangan?

Ngurusi negara ga sebercanda ini juga kali, weleeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]D[/dropcap]i bawah Pemerintahan Joko Widodo yang mengklaim akan meraih swasembada pangan. Tapi rasanya itu hanya bentuk klaim saja. Buktinya, kemandirian itu tak terbukti.

Akhir Januari 2018, pemerintah akan mengimpor 500 ribu ton beras yang nilainya lebih kurang Rp 4,5 triliun. Weleeeeh weleeeh.

Gaungnya sih kenceng mau swasembada, eh ujung-ujungnya ternyata Indonesia belum siap untuk itu. Jangan kenceng-kenceng makanya kalau ternyata tak realistis.

Hufffttt, dasar pemberi harapan palsu, weleeeeh weleeeeh.

Yang lebih lucunya sih, Menteri Pertanian mengklaim persediaan beras masih cukup, eh tiba-tiba Menteri Perdagangan bilang sudah tak memadai.

Ditambah lagi dengan adanya kepanikan Kabinet akibat harga beras yang melonjak. Ettt, santai sedikit kali ah, wkwkwk.

Tapi, sudah memahami kelucuan itu, Pemerintah Pusat itu justru mengeluarkan kebijakan yang aneh dan susah masuk nalar.

Ganjar Telepon Menteri Pertanian Tegaskan Jateng masih Swasembada Beras #jateng #swasembada #ganjar https://t.co/cwiByTrEIF lewat @tribunjateng

— tribunjateng.com (@tribunjateng) January 16, 2018

Weleeeeh weleeeh kebijakan impor ya? Kebijakan impor beras yang jumlahnya fantastis itu kan munculnya tiba – tiba. Ga ada angin, ga ada ujan. Hmmmm. Masih ngotot swasembada ga nih Pemerintah Pusat? Weleeeeh weleeeeh. Ngacaaaaa?

Kalau mau cari sensasi ga usah melawak pakai isu pangan, karena pangan terlalu penting bagi hajat hidup orang banyak. Kalau masih mau jadi Menteri tak usah becanda begitu kali ah, gggrrrrr.

Mungkin para Menteri terkait yang bertanggungjawab persoalan swasembada pangan itu harus diajari oleh Ganjar Pranowo. Bukan karena Ganjar satu partai dengan Presiden Jokowi ya.

Tapi Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah sukses mengimplementasikan swasembada, walau pemerintah pusat sedang sok sibuk untuk impor beras. Weleeeeh weleeeh.

Berkenankah para Menteri itu diajari oleh Ganjar Pranowo? Gengsi kali ya? Wadeeezzzziiiigggg.

Makanya Pemerintah Pusat prioritaskan dulu strateginya dengan orang yang kompeten di bidang ketahanan pangan. Kode aja nih, kalau mau swasembada itu pilih Menterinya yang kompeten dan cakap.

Jadi biar Menterinya itu ga salah definisi. Kan kalau sekarang kayaknya Menterinya salah mendefinisikan deh. Masa swasembada itu didefinisikan impor? Weleeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

“When we assumed the Soldier, we did not lay aside the Citizen” – George Washington (1732-1799)

[dropcap size=big]H[/dropcap]ubungan sipil dan militer selalu menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan, terutama dalam sistem demokrasi yang saat ini dianut oleh mayoritas negara di dunia. Bagaimana pun juga, tanpa ada sinergi antara militer dan sipil, sebuah negara tidak akan dapat berjalan dengan baik.

Sebagai negara yang pernah mengalami masa-masa dipimpin oleh rezim militer selama hampir 32 tahun, saat ini Indonesia telah memasuki babak baru hubungan sipil-militer. Terkait hubungan sipil-militer tersebut, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang akan menghentikan program ‘cetak sawah’ yang selama ini dikerjakan dengan bantuan TNI. Cetak sawah adalah program percepatan swasembada pangan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dengan melibatkan TNI.

“Tahun ini kita tidak perlu lagi mencetak sawah”, kata JK, seperti dikutip dari Koran Tempo edisi Kamis, 15 Juni 2017.

Menurut JK, kebijakan ini diambil karena pemerintah menerima laporan dari petani terkait berbagai masalah dan indikasi pelanggaran terhadap hak petani dalam program-program tersebut. JK juga mengatakan bahwa luas sawah yang ada sudah mencukupi. Ia menambahkan bahwa tahun 2017 ini pemerintah akan fokus pada peningkatan produksi pangan dan tidak lagi menambah lahan pertanian.

TNI dalam Program ‘Cetak Sawah’

Cetak sawah merupakan program yang dikerjakan demi mencapai target Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin mencapai swasembada pangan dalam waktu 3 tahun. Hal inilah yang membuat Kementerian Pertanian memutar otak untuk mencapai target tersebut. Akhirnya, sejak tahun 2015 lalu, Kementerian Pertanian menggandeng TNI untuk mendukung percepatan program swasembada tersebut.

Program ini juga menyedot anggaran yang cukup besar. Pada tahun 2016 lalu, pemerintah menghabiskan 3,5 triliun rupiah dengan target mencetak 130 ribu hektar sawah baru. Dari target tersebut, pemerintah berhasil mencetak 129 ribu hektar sawah baru. Sementara tahun ini, ada anggaran sebesar 1,5 triliun yang dialokasikan untuk program tersebut.

Namun, program percepatan sawah baru ini juga mendatangkan banyak masalah. Dalam hasil investigasinya, Ombudsman menemukan peran TNI dalam proyek irigasi, pencetakan sawah, penyuluhan, dan dugaan operasi serapan gabah rentan intimidasi dan tanpa dasar hukum yang jelas. Menurut Ombudsman, pelibatan TNI tidak memiliki dasar hukum, nota kesepahaman, atau bahkan Keputusan Presiden (Keppres) yang bisa dipakai sebagai landasan kerja sama tersebut.

Terkait hal tersebut, Wapres JK mengatakan bahwa TNI dipilih karena dianggap mudah dimobilisasi dalam komando. Selain itu operasi ini juga tidak melanggar Undang-Undang karena TNI juga melakukan operasi selain perang. Hal inilah yang membuat TNI dilibatkan dalam program cetak sawah di hampir seluruh wilayah Indonesia. Tercatat TNI Angkatan Darat menggerakan hingga 15 Komando Daerah Militer (Kodam) di seluruh Indonesia untuk membantu program ini.

Salah satu persoalan yang mendapatkan keluhan adalah terkait intimidasi penyerapan gabah oleh Bulog yang diindikasikan dilakukan oleh TNI. Petani disebut-sebut dipaksa untuk menjual gabahnya kepada Bulog, sementara Bulog juga dipaksa untuk membeli gabah dari petani.

Swasembada Pangan, Hasilnya?

Kebijakan Kementerian Pertanian yang melibatkan TNI bukanlah satu-satunya yang terjadi di pemerintahan Jokowi. Menurut Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Mulyono, ada 24 kementerian yang meminta bantuan TNI untuk melaksanakan program-program ‘kejar target’ yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Selain program cetak sawah, program lain yang juga menggunakan bantuan TNI adalah pengerjaan jalan di beberapa daerah, misalnya di Papua dan di Kalimantan.

Lalu, bagaimana hasil program cetak sawah ini? Faktanya, produksi padi dalam negeri pada tahun 2016 memang meningkat hingga 6 % jika dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan, jumlahnya disebut-sebut telah mencukupi kebutuhan beras di dalam negeri. Namun, impor beras justru meningkat di tahun yang sama dan bahkan jumlahnya mencapai angka 1,2 juta ton. Fakta ini tentu mengherankan. Jika sudah mampu mencukupi kebutuhan di dalam negeri, mengapa harus tetap impor?

Pemerintah beralasan bahwa angka 1,2 juta ton tersebut merupakan sisa kontrak beras yang sudah ditandatangani di tahun sebelumnya. Dari target yang ditetapkan, pada tahun 2017 ini-lah pemerintah berharap dapat secara penuh menutup keran impor beras dan bergantung sepenuhnya pada produksi dalam negeri.

Oleh karena itu, masih perlu waktu untuk menilai apakah program percepatan swasembada pangan yang digaungkan oleh Presiden Jokowi ini berhasil atau gagal. Jika pada tahun ini pemerintah pun masih tetap mengimpor beras sekalipun produksi dalam negeri sudah mencukupi, lalu apa gunanya program cetak sawah dikebut dengan sedemikian rupa, bahkan sampai harus melibatkan TNI untuk mengerjakannya.

Selain itu, dengan anggaran yang besar, program cetak sawah ini juga perlu transparansi.  Jika tidak, peluang korupsi anggaran juga semakin besar terjadi. Salah satu contohnya adalah kasus yang menimpa AKBP Brotoseno. Mantan penyidik KPK ini diduga memeras pihak yang berperkara dalam kasus dugaan korupsi cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat. Bekas penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu disebut-sebut memeras pihak yang berperkara hingga Rp 3 miliar dalam kasus dugaan korupsi program cetak sawah yang dilakukan Kementerian BUMN di Kalimantan Barat pada 2012-2014. Memang kasus yang menimpa Brotoseno terjadi di era pemerintahan yang berbeda. Namun, demi mengantisipasi kejadian yang sama terulang lagi, pengelolaan dana cetak sawah juga perlu diawasi agar peluang korupsi tidak terjadi.

Operasi Militer Selain Perang (OPSM) di Sawah?

Sebetulnya, pertanyaan yang paling utama adalah apakah dibenarkan melibatkan TNI dalam program-program pemerintah? Apakah TNI boleh diperbantukan mengerjakan sawah? Mungkin kalimat yang paling bagus adalah apakah TNI boleh ‘berperang’ di sawah?

Tugas utama TNI memang untuk mengamankan wilayah Indonesia dari ancaman musuh. Namun, faktanya TNI juga mengenal istilah Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI khususnya pasal 7 ayat 2 memang mengatur soal dibolehkannya militer terlibat dalam proses OMSP.

Tercatat, ada 14 fungsi OMSP yang bisa dilakukan oleh TNI, termasuk mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital, membantu tugas pemerintah daerah, membantu menanggulangi akibat bencana alam dan pemberian bantuan kemanusiaan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, hingga pengamanan penerbangan dan pelayaran dari ancaman pembajakan.

Namun, tak satu pun dari ke-14 fungsi OMSP tersebut yang menyebutkan bahwa TNI bisa membantu pemerintah dalam mengerjakan program-program prioritas yang ingin dicapai. Berbeda dengan terorisme atau hal-hal yeng berhubungan dengan keamanan yang diatur dan disebutkan secara jelas dalam UU tersebut.

Lalu, apakah hal itu berarti pemerintah melanggar Undang-Undang? Memang butuh kajian hukum yang lebih mendalam untuk menilai hal tersebut. Namun, tanpa ada dasar yang ditentukan dalam Undang-Undang, tentu saja hal ini mutlak dipertanyakan. Selain itu, pemerintah juga tidak menerbitkan Keputusan Presiden atau Peraturan Pemerintah yang bisa dipakai sebagai dasar hukum pelibatan TNI.

Pelibatan TNI pada program cetak sawah memang mempermudah dari sisi pembukaan lahan dan memobilisasi tenaga manusia. Namun, banyak juga masalah yang terjadi, misalnya lahan yang sudah dibuka untuk menjadi persawahan tidak dikerjakan oleh petani karena keterbatasan akses infrastruktur dan jalan, bahkan tidak sedikit yang tidak memiliki akses irigasi. Hal ini bisa dijumpai di Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara.

Hal yang sama juga terjadi di Desa Kalimago, Poso, Sulawesi Tengah, di mana 300 hektare lahan yang sudah dibuka tidak dikerjakan petani karena tidak adanya akses irigasi. Selain itu, ada juga persoalan izin pengelolaan yang sulit didapatkan petani karena lahan yang dibuka TNI merupakan bagian dari kawasan hutan industri, misalnya yang terjadi di Kalimantan Tengah. Persoalan lain terjadi di Sumatera Barat, di mana TNI disebut-sebut akan mengambil alih lahan petani yang tidak segera ditanami lagi setelah 30 hari panen.

@WikiDPR #kom4 @DanielJohanw @FraksiPKB #kalbar:seharusnya cetak sawah harus di bantu masalah pengairan dan jalan desa.

— tony (@tonywaluyo4) June 12, 2017

Di satu sisi, kebijakan pemerintah yang melibatkan TNI dalam proses pembangunan, baik itu cetak sawah maupun pembangunan jalan, memang bertujuan untuk hajat hidup orang banyak. Dengan swasembada pangan misalnya, pemerintah tidak perlu pusing menghadapi kelangkaan stok beras dan dapat memproteksi petani lokal dari beras impor.

Namun, tanpa ada dasar hukum yang jelas, kebijakan ini berpotensi mendatangkan masalah karena tidak ada batasan-batasan hukum, khususnya sejauh mana TNI bisa terlibat dalam program-program pemerintah tersebut. Intimidasi kepada petani dan Bulog misalnya terjadi karena tidak ada batasan aturan keterlibatan TNI dalam urusan swasembada ini. Oleh karena itu, dasar hukum pelibatan TNI dalam program cetak sawah mutlak dibutuhkan.

Pada akhirnya, dengan adanya payung hukum yang jelas, sinergi antara sipil dengan militer dapat lebih jelas dan terarah. Pemerintah juga akan lebih leluasa meminta bantuan TNI untuk program-program pembangunan. Mungkin bisa dipahami, pemerintahan Jokowi ingin agar proses ini dapat cepat dieksekusi dan tidak diperlambat dengan adanya proses pembuatan aturan. Namun, tidak ada salahnya jika dua hal tersebut dapat berjalan berbarengan. Dengan demikian, masayarakat tidak perlu heran jika saat ini TNI juga ikut menanam padi, dan TNI pun dapat ikut terlibat tanpa mengintimidasi para petani. (S13)