Audio ini dibuat dengan menggunakan AI.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mungkin akan dielu-elukan karena dinilai brilian dengan menunjuk Pramono Anung sebagai calon gubernur dibandingkan opsi Ahok atau Anies Baswedan, sekaligus mengalahkan endorse Joko Widodo di Jakarta. Namun, probabilitas deal tertentu di belakangnya turut mengemuka sehingga Megawati dan PDIP bisa menang mudah. Benarkah demikian?

PinterPolitik.com

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mungkin akan dielu-elukan karena dinilai brilian menunjuk duet Pramono Anung-Rano Karno sebagai Cagub-Cawagub Jakarta karena berhasil menang satu putaran berdasarkan hasil rekapitulasi akhir KPUD Jakarta. Bahkan, di tengah opsi populis mengusung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Anies Baswedan.

Torehan itu pun sekaligus membuat Megawati dan PDIP boleh jumawa di tengah gempuran endorse combo Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dan tentu hal tersebut menjadi catatan istimewa saat membicarakan nama terakhir.

Lalu, mengapa keputusan itu tampak menjadi brilian dengan berkaca pada hasil yang diraih?

Queen’s Gambit?

Cendekiawan dari Boston University, Shahla Haeri dalam bukunya The Unforgettable Queens of Islam membahas Megawati dengan menyebutnya sebagai “Limbuk yang menjadi Ratu”.

Limbuk sendiri adalah salah satu karakter dalam dunia perwayangan yang ciri utamanya yakni statusnya sebagai perempuan di lingkup kekuasaan yang tak banyak bicara dan cenderung tidak dianggap.

Haeri kiranya melihat komparasi tersebut dalam diri Megawati yang awalnya dianggap sebagai sosok pemalu dan tak pandai berbicara di hadapan publik dalam dimensi politik.

Namun, sosok Limbuk itu berubah menjadi seorang ratu, demikian tegas Haeri. Dalam konteks melihat kelemahan-kelemahan dirinya, Megawati nyatanya mampu membangun lingkaran pendukung di sekitarnya yang berisi orang-orang yang loyal dan punya kemampuan yang mendukung kekuasaannya.

Hal tersebut tentu berakar dari pengalaman yang kemudian membentuk bagaimana Megawati membuat keputusan-keputusan strategis dalam berpolitik. Tak berlebihan kiranya memberikan interpretasi lanjutan bahwa Megawati adalah aktor protagonis utama dalam The Queen’s Gambit.

Keputusan Megawati itu pun menjadi pangkal atau titik krusial bagaimana mesin politik PDIP bekerja secara kolektif di Jakarta untuk membendung calon Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Ridwan Kamil-Suswono.

Menariknya, terdapat beberapa faktor utama yang membuat turunan dari keputusan brilian Megawati diterjemahkan kan ke kampanye politik yang apik.

Pertama, Pramono-Rano yang sejak awal tak diunggulkan, agaknya berhasil memaksimalkan kelemahan lawan yang begitu empuk untuk dieksploitasi.

Kedua, dan masih berkorelasi, hal itu diaktualisasikan dengan melakukan transformasi identitas “merah” yang kental karena Pramono dan Rano adalah kader PDIP, seolah menjadi prioritas dalam konsep frame alignment dan depoliticized branding bernuansa oranye.

Ketiga, hasil rekapitulasi dari KPUD Jakarta yang menunjukkan sangat rendahnya partisipasi pemilih kiranya dapat diinterpretasi bahwa elemen tim pemenangan Pramono-Rano sukses menargetkan kampanye secara efektif ke konstituen yang memang dapat dipastikan memberikan suara ke TPS.

Termasuk, hasil lebih dari pra-syarat utama 50 persen plus satu suara untuk memenangkan Pilgub Jakarta 2024 dalam satu putaran.

Namun, faktor keputusan Megawati serta turunannya oleh mesin partai PDIP agaknya hanya menjadi faktor yang tak dominan kendati kubu PDIP tentu akan melakukan glorifikasi terhadap pencapaian tersebut. Mengapa demikian?

Menang Dari Jokowi, Titik?

Di samping faktor internal seperti yang telah diinterpretasi di atas, jika diuraikan, terdapat beberapa faktor eksternal yang porsinya tampak lebih signifikan membuat Pramono-Rano dan PDIP menang mudah di Pilgub Jakarta 2024.

Mulai dari yang tak kalah krusial seperti Putusan MK yang mengubah ambang batas pencalonan dan membuat PDIP bisa bertarung di Jakarta, soliditas KIM Plus dan tim pemenangan yang dipertanyakan, faktor inheren kelemahan impresi personal Ridwan Kamil dan Suswono yang dengan mudah dieksploitasi, hingga gagasan dan janji kampanye yang kerap disebut terlalu muluk bagi sebagian besar warga Jakarta yang lebih kritis.

Itu belum termasuk arah endorse politik dua game changer Pilgub Jakarta kontemporer, yakni Anies Baswedan dan Ketum Jakmania Dicky Soemarno di menit-menit akhir kepada Pramono-Rano.

Dan, satu hal lagi yang mungkin saja bisa terjadi adalah deal tertentu di belakang panggung para aktor kunci yang memang menghendaki kemenangan Pramono-Rano.

Bagaimanapun, Megawati, PDIP, serta Pramono-Rano kiranya akan menganggap kemenangan adalah kemenangan, terlepas dari faktor objektif dan komprehensivitas variabel politik determinan di dalamnya.

Lebih istimewa lagi, dan sekali lagi, faktor “Jakarta-centric political telescope” seakan bakal jadi glorifikasi PDIP di tengah gempuran kesuksesan endorse politik Jokowi, yang bahkan berhasil menumbangkan kandidat mereka di Jawa Tengah.

Lalu, mungkinkah kemenangan keputusan krusial Megawati serta kemenangan PDIP di Jakarta akan membawa dampak politik yang signifikan, utamanya terhadap politik-pemerintahan Prabowo Subianto serta Jokowi ke depannya? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Wih, RK-Suswono dan Pramono-Rano tipis banget selisihnya. Menurut kalian apakah akan 2 putaran? Share di kolom komentar ya! 

Menurut kalian siapa yang unggul di debat malam tadi? Share pendapat kalian di kolom komentar ya!

Kalau menurut kamu Cawagub yang paling oke siapa nih? 

Para pemilih Anies Baswedan dinilai cenderung memilih pasangan calon Ridwan Kamil (RK)-Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

“I fought the Mad King for your father. I fought Joffrey for you. We are kin, Stark and Karstark” – Rickard Karstark, “Kissed by Fire” (2013)

Setidaknya, begitulah ucapan Lord Rickar Karstark dalam serial televisi Game of Thrones (2011-2019) kepada rajanya kala itu, Robb Stark. Sebagai bagian dari wilayah North di Westeros, keluarga bangsawan Karstark menyatakan kesetiaannya kepada keluarga Stark.

Rickard-pun memiliki sejumlah alasan. Pertama, Karstark dari generasi pertama memang sudah mendukung legitimasi keluarga Stark. Pasukan-pasukannya juga akan senantiasa setia kepada Stark.

Selama Karstark mendeklarasikan dukungan pada Stark, pasukan dan segala sumber daya yang dimiliki keluarga bangsawan itu juga akan digunakan untuk mendukung North. Ini juga menjadi bentuk bukti kesetiaan mereka.

Kesetiaan politik semacam inipun berlaku dalam politik Indonesia, baik dalam politik elektoral maupun politik kebijakan dan pemerintahan. Tidak harus dalam bentuk kesetiaan karena keluarga, bisa saja kesetiaan terbentuk karena ikatan politik seperti partai politik (parpol).

Ganjar Pranowo, misalnya, sebagai kader PDIP juga setia kepada partainya. Selama Ganjar menyatakan dukungan pada PDIP, besar kemungkinan pendukung dan relawannya juga mendukung segala upaya politk PDIP. 

Bukan hanya Ganjar, hal yang sama juga berlaku pada relawan Joko Widodo (Jokowi). Kelompok-kelompok relawan seperti Projo bisa saja akan mengupayakan segala upaya politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, misal untuk mendukung salah satu calon presiden (capres).

Bentuk kesetiaan politik ini juga tidak hanya berlaku di tingkat politik nasional, melainkan juga politik daerah. Salah satunya adalah dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), termasuk Pilkada Jakarta 2024 antara Ridwan Kamil (RK)-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan Pramono Anung-Rano Karno.

Namun, dalam permainan Pilkada Jakarta kali ini, kunci kemenangan tidak terletak pada salah satu dari tiga pasangan kandidat itu, melainkan pada salah satu bakal calon yang akhirnya gagal maju dalam kontestasi Pilkada ini, yakni Anies Baswedan.

Ke manakah kesetiaan Anies akan berlabuh dalam Pilkada ini? Kemudian, mengapa akhirnya para pendukung Anies memilih pasangan calon (paslon) tersebut?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Pendukung Anies dan ‘Anak Abah’

Bayangkan kalau Karstark di Game of Thrones menyebut diri mereka sebagai Anak Karstark. Istilah ini bisa saja menjadi identitas yang begitu mereka pegang sehingga nilai-nilai yang pemimpin dan pendahulunya pegang, seperti kesetiaan kepada Stark, juga mereka pegang teguh.

Kemudian, bayangkan bila Karstark ini adalah Anies. Ke manapun, Anies melabuhkan kesetiaannya, ke situ juga dukungan politik para pendukung Anies, atau biasa disebut sebagai Anak Abah, akan berlabuh.

Mengapa demikian? Setidaknya, hal ini bisa dijelaskan dengan menggunakan Teori Identitas Sosial dari Henri Tajfel dan John Turner dalam tulisan mereka yang berjudul “The Social Identity Theory of Intergroup Behaviour”.

Dalam tulisan itu, mereka menjelaskan bahwa manusia hidup dalam kelompok-kelompok yang didasarkan pada identitas sosial. Bagaimana seorang individu bergabung dengan kelompok? Jawabannya adalah dengan melakukan kategorisasi sosial.

Kategorisasi sosial ini dilakukan dengan memasukkan diri mereka dalam sebuah kelompok. Prosesnya berjalan melalui komparasi sosial, yakni membandingkan nilai-nilai yang dimiliki satu sama lain.

Misal, si A dan B memiliki sejumlah nilai yang sama. Mereka sama-sama suka dengan idol group yang sama, katakanlah namanya adalah IKN49. Akhirnya, mereka mengategorisasikan diri mereka dengan kelompok penggemar dari IKN49.

Nah, hal yang sama juga berlaku dalam politik. Seperti yang dijelaskan oleh Leonie Huddy dan Alexa Bankert dalam tulisan mereka yang berjudul “Political Partisanship as a Social Identity”, dukungan politik-pun merupakan sebuah identitas sosial.

Bayangkan terdapat seorang politikus bernama A. A ini mengusung sejumlah program berdasarkan nilai-nilai keadilan. 

Individu-individu lainnya, seperti B, C, D, dan seterusnya, akan melakukan komparasi antara A dan politisi lainnya, misal Z. Besar kemungkinan B, C, dan D akan lebih memilih salah satu yang lebih dekat secara nilai dan kepentingan.

Bukan tidak mungkin, para Anak Abah memilih Anies karena persamaan nilai. Ini akhirnya membangun semacam identitas sosial berupa dukungan politik kepada Anies.

Lantas, dengan Anies gagal maju dalam Pilkada Jakarta 2024, kepada siapakah dukungan Anak Abah berlabuh? Mengapa?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Anak Abah Pilih Ridwan Kamil?

Muncul sebuah survei dari Poltracking mengatakan bahwa para pendukung Anies di Pilkada Jakarta 2017 dan Pilpres 2024 sebagian besar lebih cenderung memilih RK-Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Konteks ini menjadi menarik karena kemungkinan ini tidaklah mustahil.

Sebagai sosok yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Anies dinilai berhasil menerapkan sejumlah program dan kebijakan yang baik. Anies dinilai telah melakukan pembangunan Jakarta yang mementingkan manusia dalam unit sosial.

Konsep ini disebut sebagai urbanisme sosial, di mana pengembangan kota juga mempertimbangkan kondisi sosial manusianya. Misal, untuk meningkatkan kohesi sosial, Anies memilih untuk membangun sejumlah taman dan infrastruktur yang saling menghubungkan masyarakat Jakarta.

Ini mengapa akhirnya bukan tidak mungkin nilai-nilai ini yang akan dicari oleh para Anak Abah, setidaknya bagi mereka yang mengategorisasikan diri mereka dengan Anies berdasarkan nilai dan prinsip social urbanism. 

Menariknya, dalam banyak wawancara, ada kesamaan tertentu antara Anies dan RK. Setidaknya, dalam tata kota, keduanya sama-sama meyakini bahwa akses untuk ruang-ruang publik terbuka adalah salah satu kunci untuk menjaga kohesi sosial di masyarakat.

RK sendiri merupakan seorang arsitek yang memahami penataan ruang dan tata kota. Bukan tidak mungkin, prinsip-prinsip sejalan dengan Anies juga menjadi penilaian bagi arah dukungan Anak Abah.

Sementara, bila dibandingkan, Pramono dan Dharma tidak memiliki kapabilitas atau latar belakang serupa. Pramono adalah seorang politikus praktis. Sementara, Dharma merupakan seorang pensiunan polisi.

Well, inipun masih hasil survei awal. Semua bisa saja berubah. Dukungan Karstark kepada Stark saja bisa berubah meskipun ikatan darah ada pada mereka. Semua kembali lagi pada pilihan anak-anak Abah. (A43)

Udah makan asam garam dalam dunia politik dan pemerintahan nih Pak Suswono. Share pendapat kalian di kolom komentar ya!  

Salah satu penopang mesin politik kampanye kandidat KIM Plus di Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono, yakni kader artis PAN dinilai akan menjadi kunci penetrasi kampanye di akar rumput. Dengan target ceruk suara emak-emak dan generasi muda, kader artis PAN dinilai bisa berkontribusi bagi suara RK-Suswono.

Akan tetapi, meski sama-sama membawa bendera KIM, kontras dengan kampanye Pilpres 2024 di mana kader artis PAN tampak sangat aktif turut berkampanye, hal berbeda kiranya akan terjadi di Pilkada, khususnya Jakarta. Selain bukan kader yang jadi kandidat, kepentingan serta samarnya benefit politik dari dukungan itu dinilai menjadi pertimbangan PAN.

Sekarang mah belum kali ya, mari kita lihat pas kampanye nanti 

#pan #pilkada #ridwankamil #suswono #pilgubjakarta #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Impresi ketertinggalan narasi dan start Ridwan Kamil-Suswono meski didukung oleh koalisi raksasa KIM Plus menimbulkan tanya tersendiri. Salah satu yang menarik adalah interpretasi bahwa di balik tarik menarik kepentingan yang eksis, Pramono Anung boleh jadi berperan sebagai “Nokia”-nya Jokowi dan PDIP.

PinterPolitik.com

Mengherankan, kiranya menjadi frasa yang tepat untuk menggambarkan entitas sebesar Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang seolah setengah hati mendukung Ridwan Kamil (RK)-Suswono di Pilkada Jakarta. Terlebih, dengan maneuver rival serta sentimen yang kini tengah kurang menguntungkan.

Satu hal yang teranyar yang paling mencolok adalah penentuan tim pemenangan. Dibandingkan kubu lawan terkuat, yakni Pramono Anung-Rano Karno, RK seolah bergerak sendirian di tengah “belantara” Jakarta.

Mundurnya Ahmad Sahroni menjadi variabel yang semakin memunculkan pertanyaan besar, perihal ada apa di balik panggung KIM Plus pengusung RK-Suswono serta mengapa hingga muncul kesan dukungan politik setengah hati?

Efek Samping Koalisi Raksasa?

Untuk membentuk kekuatan pengusung RK-Suswono di Pilkada Jakarta, KIM Plus mengakomodir gabungan partai dengan skala yang sangat berbeda, yakni Partai Gerindra, PKS, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai NasDem, PSI, PKB, Partai Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, dan Partai Garuda.

Sayangnya, kuantitas tak selalu selaras dengan kualitas dan KIM Plus tampaknya menghadapi tantangan dalam menciptakan kesatuan strategi yang efektif.

Dalam konteks politik koalisi besar, terutama yang melibatkan partai-partai dengan ideologi, kepentingan, dan basis pemilih yang beragam, selalu ada risiko terjadinya friksi dan konflik kepentingan di antara anggota koalisi.

Fenomena ini dikenal dalam literatur politik sebagai “residu koalisi besar,” di mana potensi ketidaksepakatan internal menjadi penghalang utama dalam mencapai tujuan politik bersama.

Menurut James N. Druckman dan Michael F. Thies dalam tulisannya tentang dinamika koalisi politik yang berjudul The Importance of Concurrence, koalisi besar seperti KIM Plus sering kali terperangkap dalam jebakan koordinasi yang kompleks, di mana setiap partai mencoba memaksimalkan keuntungan politiknya sendiri, bahkan dengan mengorbankan tujuan bersama koalisi.

Selain itu, jika ditelaah lebih jauh, koalisi besar seperti KIM Plus juga rentan terhadap terjadinya ketidaksepakatan yang memperparah belum selarasnya visi jangka pendek atau menengah di antara para shareholder politik, utamanya parpol-parpol besar di Jakarta.

Robert Axelrod dalam teorinya tentang stabilitas koalisi dalam publikasi berjudul Conflict of Interest: A Theory of Divergent Goals with Applications to Politics, menekankan bahwa semakin besar dan beragam koalisi, semakin sulit untuk menjaga kohesi internal, terutama ketika kepentingan jangka panjang tidak selalu linier dengan tujuan jangka pendek.

Kondisi ini diperburuk dengan dinamika politik Jakarta yang sangat cair dan kompetitif. Konsep coalition governance dari Michael Laver and Norman Schofield menunjukkan bahwa dalam koalisi besar, ketidaksepakatan mengenai alokasi sumber daya, pengambilan keputusan, dan strategi kampanye seringkali berakhir dengan fragmentasi, di mana anggota koalisi tidak berkoordinasi secara efektif.

Fragmentasi ini dapat dilihat dalam konteks KIM Plus di Jakarta, di mana terlihat seolah partai-partai di dalamnya memiliki prioritas yang berbeda, dan RK tampaknya tidak mendapatkan dukungan penuh yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dari lawan-lawan politiknya.

Dengan kata lain, setiap pihak maupun parpol saling tunggu untuk melakukan apa dan menggunakan sumber daya milik siapa untuk bergerak karena merasa tak memiliki proyeksi porsi benefit dan kepentingan signifikan di dalamnya.

Lalu, terdapat variabel lain yang kiranya “mengganggu” kinerja mesin politik KIM Plus untuk memenangkan RK-Suswono, termasuk korelasinya dengan Joko Widodo (Jokowi), Pramono Anung, dan PDIP. Benarkah demikian?

Pramono, Nokia-nya Jokowi-PDIP?

Untuk menginterpretasi lebih dalam mengenai kemungkinan yang terjadi, memahami setiap sequence atau rangkaian peristiwa dan dinamika politik jelang Pilkada Jakarta kiranya dapat menjadi titik tolak. Dalam hal ini, termasuk bagaimana probabilitas Jokowi dan aktor-aktor PDIP memainkan peran mereka.

Pertama, sekali lagi, revisi UU Pilkada yang mental mungkin saja semakin memperlebar jurang tak bertemunya kepentingan para shareholder besar di KIM Plus serta yang boleh jadi terkait dengan kepentingan pasca-presidensi Jokowi dan trahnya.

Kedua, ihwal yang berkorelasi dengan PDIP menunjuk Pramono Anung di Pilgub Jakarta. Mandat kepada Pramono Anung sebagai calon gubernur Jakarta oleh Megawati Soekarnoputri bisa saja masih berkorelasi dengan pengaruh Jokowi melalui berbagai instrumen yang memungkinkan secara politik.

Pramono, yang dikenal sebagai tokoh sentral dan dekat dengan Jokowi sejak lama, sering kali dilihat “connecting people,” mirip dengan jargon Nokia yang pada masanya terkenal sebagai penghubung komunikasi di antara berbagai pihak.

Sebagai “Nokia”-nya Jokowi, Pramono agaknya memiliki peran strategis dalam menghubungkan kepentingan Jokowi dengan PDIP yang belakangan jamak dibingkai kurang harmonis, serta dengan berbagai aktor politik lainnya.

Ketiga, dari segi dukungan tim pemenangan, jika dilihat hingga detik ini, KIM Plus tampak jauh lebih “niat” di Pilkada Jateng untuk memenangkan Ahmad Luthfi-Taj Yasin dibanding menyokong RK-Suswono Jakarta.

Di Jawa Tengah, KIM Plus bahkan mendapat arahan langsung dari Prabowo Subianto. Hal itu diungkap Letjen TNI (Purn.) A.M. Putranto yang menyebut Ketum Partai Gerindra itu memberinya mandat sebagai Ketua Tim Pemenangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin.

Susunan tim pemenangan untuk menandingi Panglima TNI ke-21 Jenderal TNI (Purn.) Andika Perkasa pun bukan kaleng-kaleng, seperti KSAD ke-33 Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, mantan Kapolri Jenderal Pol. (Purn.) Sutarman, mantan Wakapolri Komjen Pol. (Purn.) Ari Dono Sukmanto, hingga Pangkostrad ke-27 yang juga eks Gubernur Jawa Tengah Letjen TNI (Purn.) Bibit Waluyo.

Dalam hal ini, mundurnya elite Partai NasDem yang cukup merepresentasikan konstituen Jakarta, yakni Ahmad Sahroni sebagai Ketua Timses bisa dianggap sebagai sinyal bahwa ada intrik tertentu di belakang panggung di antara para elite KIM Plus tentang seberapa jauh mereka harus terlibat dalam Pilkada Jakarta.

Ihwal tersebut agaknya berkorelasi dengan probabilitas keempat, yakni terkait kemungkinan relasi di antara kepentingan Jokowi, Ketum Partai NasDem Surya Paloh, dan, sekali lagi, korelasinya dengan PDIP maupun shareholder politik lain di KIM Plus seperti Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, dan lain lain.

Secara keseluruhan, kemungkinan memang terdapat tarik menarik kepentingan di antara Jokowi, Prabowo, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, dan PDIP serta PKS yang bisa saja hanya diberikan “hadiah semu” posisi cawagub.

Jika benar adanya bahwa PKS tidak memiliki frekuensi yang benar-benar selaras di KIM Plus, maka ini akan menjadi salah satu faktor yang menghambat kesuksesan RK-Suswono di Pilkada Jakarta.

Selain itu, kemungkinan dukungan Jokowi yang lebih condong kepada Pramono boleh jadi mencerminkan terhambatnya gerak laju, dan terhambatnya kampanye politik RK-Suswono di Jakarta, baik dari segi sentimen minor di linimasa hingga acceptability di akar rumput.

Akan tetapi, penjelasan di atas merupakan interpretasi semata yang mungkin realita sesungguhnya di balik panggung sangat-sangat dinamis. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Efek kepentingan para pihak berkepentingan yang gak ketemu? 

Terdapat satu hal menarik saat melihat manuver KIM Plus di Pilkada Jakarta yang membuat duet Ridwan Kamil-Suswono tampak tertinggal dari rivalnya, terutama Pramono Anung-Rano Karno. Terlebih jika dibandingkan persiapan “niat banget” Tim Pemenangan KIM Plus di Pilkada Jawa Tengah.

Kepentingan para shareholder terbesar atau aktor-aktor berpengaruh di KIM Plus mungkin saja belum atau tidak bertemu, yang mana dapat dilihat dari rangkaian peristiwa batalnya revisi UU Pilkada, penunjukkan Pramono Anung yang notabene memiliki relasi positif dengan Presiden Jokowi dan PDIP, hingga dinamika terakhir mundurnya Ahmad Sahroni sebagai Ketua Tim Pemenangan RK-Suswono.

Menurut kalian gimana soal interpretasi itu? Berikan pendapatmu yaa! 

#kimplus #ridwankamil #suswono #pramono #rano #pilgubjakarta #pdip #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Wih, bakal melengkapi program makan siang gratis anak sekolah nih. Share pendapat kalian di kolom komentar ya!