Susilo Bambang Yudhoyono – PinterPolitik.com

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

A43 — Fri, 03 Jul 2026 00:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis “Teh Hijau” tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti?

PinterPolitik.com

Cupin membuka ponselnya pada suatu pagi akhir Juni dan mendapati lini masanya riuh oleh satu nama. Tulus, musisi yang empat tahun tidak merilis karya baru, tiba-tiba mengumumkan lagu berjudul “Teh Hijau”.

Yang membuat Cupin terpaku bukan lagunya, melainkan caranya hadir. Pengumuman itu datang hanya sehari sebelum rilis, tanpa gempuran promosi yang biasanya mengiringi peluncuran seorang bintang.

Satu potong sampul berwarna hijau dan sebaris kalimat teaser sudah cukup menggerakkan publik. Cupin melihat warganet berbondong menyambut, sebagian bahkan menuliskan istilah yang menggelitik, yaitu “sungkem suhu”.

Cupin merenung sejenak tentang paradoks yang ada di hadapannya. Di era ketika algoritma menghukum keheningan dan menuntut kehadiran tanpa henti, Tulus justru melakukan kebalikannya dan tetap menang.

Empat tahun absen ternyata bukan kelemahan bagi sang musisi. Bagi Cupin, keheningan panjang itu tampak seperti kelangkaan yang justru menaikkan nilai sebuah karya.

Ia teringat bahwa fenomena serupa tidak hanya milik dunia musik. Sosok publik mana pun yang bersandar pada persepsi orang banyak menghadapi persoalan yang sama, yakni bagaimana menjaga daya tarik agar tidak lekas pudar.

Cupin membayangkan betapa sulitnya menahan godaan untuk selalu terlihat di era serba cepat ini. Menghilang terlalu lama berisiko dilupakan, sedangkan tampil terus-menerus berisiko kehilangan bobot.

Cupin lalu berpikir bahwa persoalan ini sesungguhnya adalah persoalan klasik tentang kekuasaan dan kharisma. Ia menduga bahwa apa yang dilakukan Tulus punya cerminannya di panggung politik Indonesia.

Ia membayangkan bahwa jalan menjaga pamor ternyata tidak tunggal. Ada figur yang bertahan dengan cara menghilang, dan ada pula yang bertahan justru dengan cara selalu hadir.

Dua pertanyaan menggantung di benak Cupin sebelum ia melangkah lebih jauh. Mengapa keheningan justru bisa menjadi sumber kekuatan bagi sebagian figur? Lalu, apakah cara Tulus merawat pamornya punya padanan di sosok publik lain yang sehari-hari terlihat berlawanan dengannya?

Rutinisasi Kharisma dan Dua Wajah Ketenaran

Cupin menelusuri gagasan sosiolog Jerman, Max Weber, yang jauh hari sudah membedah watak kharisma. Dalam pemikiran Weber, kharisma adalah otoritas yang lahir dari kepercayaan orang banyak pada kualitas luar biasa seorang figur.

Weber mengingatkan bahwa kharisma adalah kekuasaan yang paling memikat sekaligus paling rapuh. Ia menyebut proses pemudaran itu sebagai rutinisasi kharisma, yaitu ketika pesona yang istimewa perlahan luruh menjadi hal yang biasa dan hambar.

Bagi Cupin, di sinilah letak kecerdikan Tulus dalam menahan diri. Sang musisi seolah paham bahwa kharisma harus dirawat dengan disiplin, bukan diumbar sampai kehilangan aura.

Cupin menemukan penjelasan tambahan dari filsuf Georg Simmel dalam bukunya, The Philosophy of Money. Simmel berargumen bahwa nilai tidak lahir dari benda itu sendiri, melainkan dari jarak yang harus ditempuh untuk memperolehnya.

Empat tahun keheningan Tulus, dalam kacamata Cupin, adalah jarak yang membuat satu lagu terasa bagai peristiwa besar. Sesuatu yang selalu tersedia kehilangan pesonanya, sedangkan sesuatu yang langka justru terasa berharga.

Cupin juga teringat gagasan filsuf Prancis, Guy Debord, dalam karyanya, The Society of the Spectacle. Debord menggambarkan masyarakat modern sebagai banjir tontonan yang tidak pernah berhenti mengalir.

Dalam lautan konten yang tak henti itu, justru keheningan yang paling mencolok mata. Cupin menyimpulkan bahwa ketika semua orang berteriak, figur yang memilih diam berubah menjadi tontonan yang paling kuat.

Untuk menguji gagasannya, Cupin mencari sosok yang berdiri di kutub berlawanan dari Tulus. Ia menemukannya pada figur Raffi Ahmad, seorang bintang yang kharismanya justru dibangun dari kehadiran maksimal.

Raffi tampil di banyak layar, banyak acara, dan banyak peran sekaligus. Bagi Cupin, nilai Raffi bukan terletak pada kelangkaan, melainkan pada kehadiran yang nyaris tanpa jeda dan persona yang mudah ditebak.

Cupin menyadari bahwa model Raffi sama sahnya dengan model Tulus, hanya saja bekerja lewat logika yang bertolak belakang. Publik menyukai Raffi justru karena tahu persis sosok yang akan mereka temui setiap kali ia muncul.

Pola semacam ini, dalam pengamatan Cupin, juga hidup di panggung dunia. Aktor Dwayne Johnson yang dijuluki The Rock merawat pamornya lewat rangkaian film beruntun dan kehadiran harian di media sosial dengan persona yang selalu konsisten.

Cupin lalu menimbang bahwa dua kutub ini ibarat dua jenis merek yang berbeda. Kelangkaan barang mewah yang sesekali hadir berhadapan dengan keandalan barang harian yang selalu tersedia dan tepercaya.

Ia merasa kerangka ini terlalu berharga untuk berhenti di dunia hiburan saja. Cupin curiga bahwa pasangan kutub yang serupa bisa ditemukan pada dua sosok besar dalam politik Indonesia.

Dua pertanyaan kembali menggantung sebelum Cupin melanjutkan penelusurannya. Apakah kelangkaan dan ketersediaan itu juga menjelaskan cara para pemimpin politik bertahan? Lalu, siapakah dua sosok yang paling jernih mewakili masing-masing kutub itu di ranah kekuasaan?

Ilustrasi spektrum rutinisasi kharisma. (Sumber: PinterPolitik.com)

Dua Presiden dan Seni Bertahan yang Berbeda

Cupin mengarahkan perhatiannya kepada Susilo Bambang Yudhoyono sebagai wakil dari kutub kelangkaan. Setelah tidak lagi memegang jabatan eksekutif, SBY jarang membanjiri ruang publik dengan pernyataan.

Ketika SBY memilih bersuara, bobotnya terasa besar justru karena kelangkaannya. Cupin melihat bahwa sang figur merawat citra sebagai negarawan yang berada di atas hiruk-pikuk, dengan memilih momen alih-alih memenuhi setiap ruang.

Dalam pandangan Cupin, cara SBY sangat menyerupai cara Tulus menahan diri. Keduanya menjadikan keheningan sebagai semacam tabungan yang bunganya adalah perhatian publik saat mereka akhirnya berbicara.

Cupin teringat pula pada ekonom Sherwin Rosen lewat tulisannya yang termuat dalam jurnal “The American Economic Review” dengan judul “The Economics of Superstars”. Rosen menjelaskan bahwa segelintir bintang mampu menyerap sebagian besar perhatian pasar ketika reputasi mereka telah mapan, sehingga keheningan sekalipun tidak menggeser posisi mereka di puncak.

Di kutub yang berlawanan, Cupin menempatkan Joko Widodo sebagai wakil dari ketersediaan. Kharisma Jokowi sejak awal dibangun di atas kedekatan, dengan citra merakyat dan gaya blusukan yang menuntut kehadiran terus-menerus.

Cupin memahami bahwa model Jokowi tidak bersandar pada jarak, melainkan pada konsistensi persona yang stabil dari waktu ke waktu. Kekuatannya terletak pada keterdugaan, sebab publik tahu persis sosok yang akan mereka temui.

Bagi Cupin, simetri ini terasa rapi dan memikat. Tulus berbanding Raffi, seperti SBY berbanding Jokowi, yaitu dua pasang yang mewakili kutub yang sama di ranah yang berbeda.

Cupin pun menegaskan kepada dirinya sendiri bahwa ini bukan soal kutub mana yang lebih unggul. Kelangkaan cocok bagi figur yang otoritasnya bersandar pada keahlian dan bobot, sedangkan ketersediaan cocok bagi figur yang otoritasnya bersandar pada kedekatan sehari-hari.

Ia mencatat bahwa memaksakan strategi yang keliru justru bisa merusak fondasi seorang figur. Menghilang lama akan menggerus sosok yang mengandalkan kedekatan, sedangkan tampil terlalu sering dapat memicu apa yang Cupin sebut sebagai inflasi kharisma.

Cupin menutup renungannya dengan sebuah kesimpulan yang tenang dan tidak berpihak. Ia menyadari bahwa yang membedakan figur yang bertahan lama dari yang lekas meredup bukanlah besarnya kharisma yang mereka miliki di awal, melainkan kejernihan mereka dalam memilih cara merawatnya.

Empat tahun Tulus memilih diam, SBY memilih momen dengan cermat, dan Jokowi memilih menjaga personanya tetap konsisten, dan ketiganya menempuh jalan berbeda menuju tujuan yang sama, yaitu membuat kehadiran mereka tetap terasa berharga di mata orang banyak. (A43)

Memo: Warisan Paling Berharga AHY?

A43 — Thu, 30 Apr 2026 09:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Tragedi kereta di Stasiun Bekasi Timur ungkap sisi lain AHY. Dari mana empati itu berasal?

PinterPolitik.com

Cupin sedang menggulir timeline X ketika sebuah video menarik perhatiannya. Seorang pejabat berseragam rompi lapangan sedang berlutut di samping ranjang rumah sakit, mendengarkan cerita seorang perempuan yang lengannya diperban tebal.

Pejabat itu adalah Menteri Koordinator Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono. Ia berada di RSUD Bekasi, sehari setelah tragedi kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur yang merenggut setidaknya 15 nyawa pada Senin malam 27 April 2026.

Cupin kemudian mencari tahu kronologi lengkapnya. Sebuah taksi listrik mogok di perlintasan sebidang, memicu efek domino yang berakhir dengan KA Argo Bromo Anggrek menghantam KRL yang berhenti darurat, dan hampir seluruh korban tewas adalah perempuan pekerja di gerbong khusus wanita yang sedang dalam perjalanan pulang.

Yang membuat Cupin menaikkan alis adalah urutan langkah AHY di lapangan. Menko Infrastruktur itu tiba di Stasiun Bekasi Timur sekitar pukul 13.30 WIB, masuk ke ruang staf untuk berkoordinasi dengan jajaran KAI, dan baru berbicara ke media setelah memahami situasi secara utuh.

AHY kemudian meninjau langsung lokasi tabrakan dan memeriksa kondisi perlintasan liar sebelum bergerak ke RSUD Bekasi. Di sana, ia berdialog satu per satu dengan korban, menanyakan kondisi mereka, dan mencatat bahwa mayoritas adalah perempuan pekerja yang sekadar ingin pulang ke rumah.

Cupin memperhatikan bagaimana AHY menyusun pernyataan publiknya dalam tiga lapis. Lapisan pertama adalah empati terhadap korban dan keluarga, lapisan kedua adalah ketegasan menuntut investigasi KNKT yang transparan dan terbuka, dan lapisan ketiga adalah visi sistemik soal pembenahan 1.800 perlintasan sebidang yang belum terbenahi di Pulau Jawa.

Kemudian Cupin menemukan cuitan viral Fauzan Muhajir yang sudah ditonton 266 ribu kali. Isinya menyebut respons AHY sebagai “respon terbaik dari pemerintah saat ini” dan membandingkannya langsung dengan gaya SBY dalam merespons bencana.

Cupin pun bertanya dalam hati: mengapa publik langsung menghubungkan respons AHY dengan SBY? Dan apakah perbandingan itu menyembunyikan sesuatu yang justru lebih menarik?

Warisan dari Cikeas

Perbandingan AHY dengan SBY memang bukan tanpa dasar. SBY adalah presiden yang dianugerahi Global Champion of Disaster Risk Reduction oleh Sekjen PBB Ban Ki-moon pada 2012, sebuah pengakuan atas manajemen kebencanaan Indonesia sepanjang satu dekade yang dipenuhi bencana beruntun, dari tsunami Aceh 2004 hingga erupsi Merapi 2010.

Polanya pun serupa. SBY, ketika menerima kabar tsunami Aceh di Jayapura pada malam 26 Desember 2004, memilih terbang langsung ke Aceh keesokan harinya alih-alih kembali ke Jakarta, karena ia percaya bahwa pemimpin harus memahami situasi di lapangan sebelum mengambil keputusan. AHY di Bekasi melakukan hal yang sama dalam skala yang berbeda: koordinasi internal dulu, turun ke lokasi dulu, baru bicara ke publik.

Fenomena ini bukan khas Indonesia. Dalam sejarah politik Amerika Serikat, George W. Bush kehilangan legitimasi publik secara dramatis bukan karena kegagalan teknis penanganan Badai Katrina 2005, melainkan karena citra dirinya yang dianggap berjarak, termasuk foto dirinya memandang kerusakan dari jendela pesawat tanpa turun ke lapangan.

Arjen Boin dan Paul ‘t Hart dalam buku mereka The Politics of Crisis Management yang diterbitkan Cambridge University Press mengidentifikasi lima tugas strategis pemimpin saat krisis, yaitu memahami situasi, mengambil keputusan, memberi narasi, mengakhiri krisis, dan memetik pelajaran. AHY, dalam 24 jam pasca-tragedi Bekasi, menunjukkan kelima elemen itu dengan tingkat koherensi yang jarang terlihat dari pejabat setingkat menteri koordinator.

Pierre Bourdieu, sosiolog Prancis yang mengembangkan konsep habitus, menjelaskan bahwa cara seseorang bertindak dalam situasi tertentu bukan semata hasil pelatihan formal, melainkan produk dari paparan berulang terhadap praktik-praktik sosial dalam lingkungan formatifnya. AHY tumbuh besar menyaksikan ayahnya mengambil keputusan di tengah krisis demi krisis, dan pola itu terinternalisasi menjadi disposisi yang beroperasi secara naluriah.

Max Weber, sosiolog Jerman yang mencetuskan teori otoritas, membedakan antara otoritas yang melekat pada jabatan dan otoritas yang melekat pada kapasitas personal seseorang untuk menginspirasi kepercayaan di saat ketidakpastian. AHY secara jabatan adalah menteri koordinator, bukan presiden, namun respons Bekasi menunjukkan bahwa ia mampu mengoperasikan kedua jenis otoritas itu secara bersamaan.

Namun Cupin merasa ada sesuatu yang belum terjawab. Jika DNA krisis AHY hanya soal meniru SBY, mengapa register dominan yang muncul di Bekasi justru lebih bersifat empatik dan relasional ketimbang strategis-operasional? Dan bukankah ada sosok lain di Cikeas yang justru lebih menjelaskan dimensi itu?

Warisan dari Memo

Jawabannya mungkin tersimpan dalam sebuah lukisan. Pada Desember 2024, ketika memperingati 20 tahun tsunami Aceh, SBY ditemukan sedang menyelesaikan lukisan di studionya: seorang perempuan menangis sambil memeluk dua anak yang kehilangan kedua orang tuanya. Perempuan itu adalah Ani Yudhoyono, atau yang dipanggil keluarga dengan nama sayang, Memo.

Dalam wawancara di Metro TV saat itu, SBY mengungkapkan bahwa setiap kali mengunjungi daerah bencana, ia selalu mengajak Ani “supaya bisa ikut berempati, bisa ikut merasakan dan menyampaikan sesuatu kepada mereka.” Kalimat itu, jika dibaca dengan cermat, mengungkap sesuatu yang signifikan: SBY sendiri membutuhkan Ani untuk mengaktifkan dimensi empati dalam respons krisisnya.

Carol Gilligan, psikolog Harvard yang menulis In a Different Voice, berargumen bahwa tradisi moral Barat cenderung memprioritaskan penalaran keadilan, yaitu soal aturan, hak, dan prosedur, di atas penalaran kepedulian yang berorientasi pada relasi, konteks, dan kebutuhan konkret. Keduanya bukan hierarkis, melainkan komplementer, dan keduanya dibutuhkan dalam penanganan krisis.

SBY membawa penalaran keadilan: investigasi, komando, alokasi sumber daya, reformasi institusional seperti pembentukan BNPB dan UU Penanggulangan Bencana. Ani membawa penalaran kepedulian: pelukan di reruntuhan, organisasi doa di malam pertama tsunami, dialog langsung dengan korban, dan kehadiran yang mengayomi.

DNA Cikeas, dalam kerangka ini, bukan satu untai. Ia adalah double helix, dua pilin yang saling melengkapi: untai SBY dan untai Ani.

Martha Nussbaum, filsuf politik Universitas Chicago yang menulis Political Emotions: Why Love Matters for Justice, berargumen bahwa empati dan duka bersama bukan elemen irasional yang harus disingkirkan dari tata kelola. Sebaliknya, emosi-emosi ini adalah infrastruktur moral yang menopang kohesi sosial dan legitimasi pemimpin.

Nel Noddings, filsuf pendidikan Stanford yang mengembangkan Ethics of Care, membedakan antara caring about dan caring for. Caring about adalah kepedulian abstrak terhadap “korban bencana” sebagai kategori. Caring for adalah kehadiran langsung, memeluk anak yatim di reruntuhan, dan berdialog dengan pasien patah tulang di bangsal rumah sakit.

Ketika AHY di RSUD Bekasi mendengarkan cerita korban satu per satu dan mencatat bahwa “rata-rata kalau saya tanya tadi, mereka pulang kerja, hampir semua perempuan,” ia bukan sedang menjalankan protokol dari program MPA Harvard-nya. Ia sedang menjalankan pola yang ia serap dari menyaksikan ibunya memeluk anak-anak yatim di Aceh dua dekade lalu.

AHY menyebut Ani sebagai “pelita, sumber kekuatan, sumber semangat, juga kebahagiaan keluarga kami.” Di pemakaman ibunya pada 2019, ia menutup sambutan dengan kalimat: “Selamat jalan Memo, we love you and we will forever miss you.”

Memo telah pergi. Namun di Stasiun Bekasi Timur, ketika seorang menteri koordinator memilih berlutut untuk mendengarkan cerita perempuan pekerja yang terluka, warisan itu tampak hidup dalam bentuk yang paling konkret: sebuah kehadiran yang bukan sekadar terlihat, melainkan terasa. Apakah itu warisan paling berharga AHY? Waktu dan konsistensi yang akan menjawab. (A43)

The Presidents Club: Prabowo-Jokowi-SBY

A43 — Wed, 04 Mar 2026 09:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Tiga presiden dan elite RI berkumpul saat krisis perang Iran memanas. Apakah ini kunci selamatkan Indonesia?

PinterPolitik.com

Cupin menyeruput kopinya perlahan sambil menatap layar ponsel yang menampilkan sebuah berita mengejutkan di Selasa malam, 3 Maret 2026. Ia sungguh tak menyangka Istana Merdeka akan menjadi saksi berkumpulnya konfigurasi elite paling masif sejak era berjalannya Reformasi.

Bagi seorang pengamat politik amatir seperti Cupin, ini jelas bukanlah sekadar agenda silaturahmi biasa menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Pertemuan tertutup selama tiga setengah jam itu terjadi tepat ketika dunia sedang berada di tepi jurang krisis militer yang amat mengerikan.

Ingatan Cupin langsung melayang pada rentetan laporan berita tentang eskalasi mematikan ketika Amerika Serikat dan Israel menggempur jantung daratan Iran. Serangan bersandi Operation Roaring Lion dan Epic Fury yang dimulai pada tanggal 28 Februari 2026 itu bahkan dilaporkan telah menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Dampak balasan dari pihak Iran juga tidak kalah mengerikan di mata Cupin. Korps Garda Revolusi Iran langsung merespons dengan menutup Selat Hormuz serta menghujani 27 pangkalan militer AS di negara-negara Teluk dengan serangan rudal masif.

Kepanikan skala global itu seketika langsung mencekik urat nadi ketahanan energi Indonesia. Dua kapal tanker raksasa kebanggaan nasional, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, dilaporkan ikut terjebak secara tragis di dalam pusaran perairan Teluk Persia.

Krisis ini menjadi semakin menakutkan karena sekitar sembilan belas persen pasokan minyak mentah utama Indonesia sangat bergantung pada jalur laut yang kini tertutup rapat tersebut. Kondisi diperparah dengan gejolak pasar finansial di mana harga emas dunia terpantau telah menembus angka ekstrem 5.400 dolar AS per troy ounce.

Bahkan, Cupin sempat membaca adanya ancaman mengerikan dari seorang pejabat senior Garda Revolusi Iran yang mengultimatum bahwa harga minyak mentah bisa menyentuh 200 dolar AS per barel. Rentetan petaka multi-teater inilah yang diyakini memaksa Presiden Prabowo Subianto bertindak sangat cepat dengan mengumpulkan mantan presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Langkah konsolidasi yang mendesak ini juga turut melibatkan kehadiran tiga mantan wakil presiden, tiga mantan menteri luar negeri, dan sejumlah perwakilan sektor riil pengusaha kelas atas. Bagi Cupin, kalkulus strategis dari pemimpin Jakarta ini membuktikan pesan tegas bahwa segala bentuk ego politik faksional harus segera dikubur hidup-hidup saat sebuah krisis eksistensial mengancam negara.

Namun, Cupin hanya bisa bertanya-tanya di dalam hati, apakah pertemuan luar biasa antar-elite ini memiliki sebuah preseden sejarah dalam tradisi ketatanegaraan peradaban global? Mampukah langkah mengumpulkan para tetua bangsa ini benar-benar efektif untuk menavigasi ancaman nyata dari hantu perang dunia?

Menyoal Council of Elders dan Sistem Genro

Langkah taktis Prabowo dalam mengumpulkan para mantan pemimpin bangsa sesungguhnya mengingatkan kita semua pada tradisi pembentukan sebuah dewan tetua informal di kala negara dilanda krisis. Fenomena statecraft tingkat tinggi semacam ini merupakan sebuah pola berulang dalam sejarah politik internasional untuk meredam kepanikan publik secara terukur.

Praktik pengumpulan kebijaksanaan ini sangat lekat dengan lembaran sejarah Kekaisaran Jepang pasca-Restorasi Meiji pada tahun 1868 melalui pelembagaan sistem Genro. Para Genro ini merupakan sekelompok negarawan senior berpengalaman yang beroperasi murni di balik layar demi membimbing negara saat melewati masa transisi dan krisis perang yang besar.

Meskipun tokoh sekaliber Itō Hirobumi dan Yamagata Aritomo tidak memegang jabatan eksekutif resmi pemerintahan, pengaruh gagasan mereka terhadap pengambilan keputusan strategis Kekaisaran Jepang bersifat quasi-konstitusional. Mereka mendedikasikan diri sebagai dewan penjaga kelanjutan institusi negara ketika sistem formal yang ada belum cukup tangguh untuk menanggung beban berat krisis zaman.

Sejarawan Paul Schroeder di dalam literatur akademiknya yang bertajuk The Transformation of European Politics 1763-1848 juga mengkaji secara tajam mengenai esensi pembentukan sistem tatanan The Concert of Europe pada tahun 1815. Schroeder membedah bagaimana sistem yang tercipta pasca-Perang Napoleon ini berhasil memaksa kekuatan raksasa Eropa untuk mensubordinasikan ambisi politik individual mereka demi menjaga stabilitas keamanan kolektif.

Apa yang sedang kita saksikan di ruang tertutup Istana Merdeka tersebut sesungguhnya adalah bentuk manifestasi domestik dan kontemporer dari sebuah The Concert of Jakarta. Konsensus elite lintas rezim yang diinisiasi ini secara tersirat menyepakati bahwa stabilitas keamanan nasional merupakan harga mati yang tidak boleh dieksploitasi secuil pun demi keuntungan faksional.

Di era tata dunia modern, implementasi cemerlang dari konsep dewan ini terlihat jelas dari pembentukan kelompok The Elders pada tahun 2007 oleh mendiang tokoh perdamaian Nelson Mandela. Tokoh-tokoh dunia paling dihormati seperti Kofi Annan dan Jimmy Carter beroperasi di wadah ini sebagai sebuah kekuatan moral independen yang bertugas memediasi berbagai zona konflik.

Logika krusial dalam mengumpulkan kebijaksanaan akumulatif ini juga terlihat gamblang dalam manuver brilian kabinet perang yang dibentuk Winston Churchill pada sekitar tahun 1940 silam. Tepat di saat Inggris terancam eksistensinya oleh cengkeraman Nazi Jerman, Churchill dengan berani membentuk kabinet perang kecil yang melintasi garis batas partai demi mengonsolidasikan elemen buruh.

Republik Singapura pun tercatat pernah mengadopsi prinsip dewan penasihat yang sama persis ketika sang pendiri bangsa, Lee Kuan Yew, memutuskan untuk mundur dari kursi perdana menteri. Ia tetap sudi memberikan konsultasi strategis tingkat tinggi melalui perannya sebagai Minister Mentor tanpa harus terbebani oleh hiruk-pikuk operasional kabinet harian.

Lantas, sejauh mana porsi peran spesifik yang diampu oleh tiap-tiap tokoh yang hadir di meja bundar Istana Merdeka pada malam penuh ketegangan itu? Mampukah rajutan kombinasi pengalaman lintas generasi kenegaraan ini menciptakan sebuah sistem pertahanan pertahanan ekonomi yang benar-benar kebal dari hantaman badai?

Orkestrasi Krisis Melalui Council of Elders ala Prabowo

Setiap figur penting yang diundang oleh Presiden Prabowo Subianto di malam bersejarah itu sejatinya membawa beban peran geopolitik yang sangat spesifik dan tak tergantikan. Mereka semua bukan didudukkan sebagai sekadar pajangan simbolis belaka, melainkan dirancang sebagai para pemegang kunci dari perumusan Grand Strategy negara dalam menghadapi badai eskalasi regional terbesar di Timur Tengah.

Susilo Bambang Yudhoyono diplot memainkan perannya sebagai seorang Diplomat-Strategist yang berbekal rekam jejak mumpuni dalam menyelamatkan perahu Indonesia dari ancaman nyata krisis finansial global 2008 tanpa sovereign default. Sentuhan insting strategis dan memori institusional SBY sangat esensial untuk menjaga pendulum diplomasi non-blok agar tetap berada pada titik ekuilibrium di tengah benturan keras poros kekuatan global.

Di sudut lain, Joko Widodo mengemban peran sentral sebagai Pragmatic Shield yang bertugas memastikan ketahanan infrastruktur utama serta urat nadi perekonomian negara tetap berdetak. Insting pragmatis warisan Jokowi mengenai keamanan pangan serta energi seketika menjelma menjadi bantalan pelindung pamungkas ketika rantai pasokan dunia benar-benar terancam lumpuh.

Guna menjinakkan potensi liarnya sentimen sektarian di akar rumput dalam negeri, kehadiran Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin dioptimalkan guna mengemban fungsi Islamic Backchanneling yang solid. Jaringan lobi informal berskala luas ke berbagai entitas dunia Islam akan memastikan bahwa letupan solidaritas umat Muslim di Indonesia selalu diarahkan secara konstruktif ketimbang bermutasi menjadi gelombang radikalisasi.

Tidak ketinggalan pula, eksistensi dari tiga mantan menteri luar negeri secara bersamaan berhasil membentuk sebuah wadah ad-hoc Diplomatic Deep State yang melintasi berbagai epos kebijakan luar negeri. Figur Hassan Wirajuda, Alwi Shihab, dan Marty Natalegawa bersatu-padu menjadi sebuah trisula diplomasi yang menyuplai mekanisme komunikasi, legitimasi pendekatan, dan kerangka keseimbangan dinamis dalam menempatkan kompas posisi Indonesia.

Sementara itu, turut hadirnya teknokrat senior Boediono bersama barisan elite Kadin, Apindo, dan Hipmi melengkapi formasi pertahanan dengan membangun sebuah Economic War Room yang tangguh. Mereka memikul tanggung jawab krusial untuk mempertahankan arus kas nasional serta memastikan piring makan rakyat jelata tetap terisi di tengah memanasnya temperatur geopolitik.

Fenomena bersatunya faksi yang berseberangan ini dapat direfleksikan secara paripurna melalui lensa teoretis dalam literatur akademis mengenai Neorealisme Struktural. Sang cendekiawan hubungan internasional Kenneth Waltz melalui karyanya Theory of International Politics menggarisbawahi dalil bahwa negara yang bertindak rasional pasti akan memprioritaskan perilaku penyeimbangan pertahanan kolektif ketika sedang dihimpit oleh ancaman anarkis.

Sikap unjuk konsensus yang diorkestrasikan Prabowo ini sekaligus sukses memancarkan dua sinyal deterrence kuat untuk mencegah keliaran spekulan domestik dan mengirim pesan ketahanan pada kekuatan hegemonik dunia. Prabowo dengan berani menampilkan kapasitas kepemimpinan krisis tingkat tinggi yang menjauhkan diri dari monopoli keputusan, serta mantap memosisikan dirinya sebagai figur utama di antara rekan sejawatnya.

Sejarah dan waktu pulalah yang kelak akan menguji dengan seksama apakah konsensus elite lintas rezim ini mampu diinstitusionalisasikan dan berdiri tegar melampaui kepentingan pragmatis belaka. Kepemimpinan bervisi jauh ke depan dan kolaborasi tulus antargenerasi akan selalu menjadi tumpuan harapan sekaligus kompas terbaik bagi sebuah bangsa besar saat terpaksa menavigasi pusaran kelam krisis global. (A43)

PD III: Era “Iroh” SBY?

A43 — Wed, 21 Jan 2026 09:30:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Cuitan SBY soal kiamat 5 miliar manusia gemparkan publik. Benarkah ini sinyal SBY bertransformasi jadi sosok ‘Uncle Iroh’ di dunia nyata?

PinterPolitik.com

Matahari sore itu tidak terlalu terik, namun cukup membuat Cupin merasa gerah saat menatap layar ponselnya. Di sebuah kedai kopi sudut Jakarta, jempol Cupin terhenti lama pada sebuah Acuitan panjang dari akun Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

Cupin mengernyitkan dahi karena merasakan nuansa yang jauh berbeda dari gaya Pak SBY yang biasanya santun. Ada urgensi yang menyengat dan aroma mesiu yang seolah tercium dari balik rangkaian kata-kata digital tersebut.

Dalam cuitan yang diunggah pada Januari 2026 ini, SBY tidak sedang membicarakan dinamika Pilkada atau koalisi partai. Ia berbicara tentang nasib peradaban manusia dengan sebuah pengakuan jujur: “Saya cemas”.

Bagi Cupin, peringatan SBY ini terasa seperti sirine tanda bahaya yang meraung di tengah pesta pora politik domestik. SBY menarik garis sejarah mengerikan dengan menyamakan situasi saat ini seperti tahun 1914 dan 1939.

Cupin mencoba mencerna argumen sang mantan presiden tentang munculnya pemimpin haus perang dan polarisasi blok negara. SBY benar soal “ruang dan waktu yang semakin sempit” yang kini menghimpit stabilitas global.

Yang membuat bulu kuduk Cupin meremang adalah prediksi angka korban yang disodorkan SBY: 5 miliar manusia. Angka itu bukan sekadar statistik, melainkan sebuah skenario kiamat di mana tidak ada peradaban yang tersisa.

SBY lantas menawarkan solusi konkret dengan mendesak PBB untuk segera menggelar Sidang Umum Darurat (Emergency UN General Assembly). Ia seolah mengguncang bahu dunia yang sedang pura-pura buta, mengingatkan bahwa diam bukanlah sebuah pilihan.

Namun, Cupin tak bisa mengabaikan pertanyaan nakal yang terus muncul di benaknya: mengapa harus sekarang? Apakah ini sekadar ketakutan orang tua, atau ada dorongan psikologis yang lebih dalam yang menggerakkan para pemimpin senior ini?

Psikologi Kaum Tetua dan Dewan Resi Global

upin meletakkan ponselnya, membiarkan pikirannya melayang pada teori psikologi klasik dari Erik Erikson. Cupin teringat bahwa fase ketujuh perkembangan manusia disebut sebagai Generativity vs. Stagnation, yang dialami di usia senja.

Generativitas adalah sebuah dorongan biologis mendalam untuk membimbing generasi berikutnya agar tidak salah jalan. SBY tampaknya sedang berada di puncak fase ini, didorong naluri untuk mewariskan dunia yang lebih aman.

Ia tidak lagi mengejar jabatan atau kekayaan, yang ia cari hanyalah keselamatan bagi “anak-anaknya” di seluruh dunia. Jika SBY diam saja melihat tanda kehancuran, ia akan jatuh ke dalam stagnasi yang hampa dan merasa tidak berguna.

Cupin kemudian menyadari bahwa SBY tidak sendirian dalam misi “penyelamatan” ini. Ia teringat pada sosok Mahathir Mohamad di Malaysia yang juga masih sangat vokal di usianya yang hampir satu abad.

Mahathir, sama seperti SBY, didorong oleh generativity yang berapi-api untuk memperingatkan bahaya imperialisme baru. Selain itu, ada pula Paus Fransiskus yang kerap memperingatkan tentang “Perang Dunia III yang terjadi secara bertahap”.

Ketiga tokoh ini seolah membentuk “Dewan Resi Global” imajiner di dalam benak Cupin. Mereka memiliki benang merah yang sama: kepedulian tulus untuk mencegah generasi muda mengulangi kesalahan fatal masa lalu.

Mereka memiliki crystallized intelligence, kecerdasan yang mengkristal dari pengalaman puluhan tahun melihat pola sejarah berulang. Sebagaimana dijelaskan psikolog Raymond Cattell, kecerdasan jenis ini justru semakin tajam seiring bertambahnya usia seseorang.

SBY sedang menggunakan “mata tua”-nya untuk melihat badai di ufuk, sementara kita yang muda masih asyik bermain. Lantas, jika SBY sedang berevolusi menjadi pelindung bijak, karakter populis apa yang paling tepat menggambarkannya?

Apakah mungkin SBY memiliki kesamaan arketipe dengan salah satu tokoh fiksi paling dicintai oleh Generasi Z?

Bangkitnya Sang ‘Uncle Iroh’ Cikeas

Imajinasi Cupin melompat ke dunia animasi Avatar: The Last Airbender, teringat pada sosok Jenderal Iroh yang ikonik. Kemiripan arketipe antara SBY dan “Uncle Iroh” begitu mencolok hingga membuat Cupin tersenyum sendiri.

Iroh adalah mantan jenderal besar berjuluk “Dragon of the West” yang bertransformasi menjadi penikmat teh yang bijak. Bukankah ini cerminan sempurna dari perjalanan hidup SBY dari seorang jenderal tempur menjadi negarawan sepuh?

SBY di masa pensiun dikenal mencintai lukisan dan ketenangan, persis seperti Iroh yang mencari damai setelah lelah berperang. Namun, persamaannya lebih dalam dari sekadar hobi: keduanya adalah mantan ksatria yang membenci perang.

Dalam kisah Avatar, Iroh sering kali menjadi satu-satunya suara nalar di tengah kegilaan pemimpin Negara Api yang agresif. Ia membimbing generasi muda yang penuh amarah agar tidak tersesat dalam ambisi yang merusak dunia.

SBY kini memainkan peran Iroh tersebut di panggung dunia, melihat para pemimpin agresif saat ini sebagai sosok “Zuko” atau “Azula”. Dengan kebijaksanaan ala White Lotus, ia turun gunung untuk memperingatkan bahwa perang hanya berujung pada kehancuran total.

Carl Jung menyebut arketipe ini sebagai The Wise Old Man, sosok yang muncul saat pahlawan berada dalam situasi putus asa. SBY sedang menjalankan fungsi arketipal ini demi menyelamatkan “keseimbangan dunia” dari jurang nuklir.

Ia tahu betul betapa mengerikannya perang karena pernah menjadi bagian dari mesin militer itu sendiri. Peringatan SBY adalah manifestasi keinginan Iroh agar dunia tidak mengambil jalan takdir yang salah.

Cupin menutup laptopnya dengan sebuah kesimpulan yang menenangkan batinnya di sore itu. Kita mungkin bisa berdebat panjang lebar tentang rekam jejak politik masa lalu SBY.

Namun, mengabaikan peringatan dari seorang negarawan yang memiliki akses informasi intelijen global adalah sebuah keangkuhan. Di era perlombaan menuju kehancuran, mungkin kita memang membutuhkan lebih banyak sosok “Paman Iroh” yang berani bersuara tentang harga mahal sebuah perdamaian. (A43)

Mengapa Era SBY Kini Dirindukan?

A43 — Thu, 24 Jul 2025 00:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Di tengah hiruk-pikuk politik dan budaya digital, banyak yang menoleh ke masa SBY. Apa yang sebenarnya kita rindukan dari era itu?

PinterPolitik.com

Cupin, seorang pemilik warung kopi kecil di Semarang, masih setia menyetel lagu-lagu dari Ungu, Letto, atau D’Masiv setiap sore. Ia bilang, suasana warungnya terasa lebih akrab kalau lagunya dari zaman SBY.

“Dulu itu, jam tujuh malam semua orang tahu mau nonton apa,” katanya sambil menyodorkan kopi sachet ke pelanggan langganannya. “Sekarang, semua sibuk dengan HP masing-masing. Ada yang nonton video lucu, ada yang debat politik, ada yang nyasar ke drama Korea.”

Anekdot Cupin terasa sederhana, tetapi menyimpan kerinduan kolektif yang lebih dalam. Banyak orang Indonesia memang mulai menoleh ke masa 2004 hingga 2014, periode dua kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai era yang lebih tenang dan stabil.

Secara ekonomi, masa itu menyaksikan pertumbuhan rata-rata di atas lima persen, inflasi yang relatif terkendali, dan keberhasilan Indonesia melewati krisis finansial global tahun 2008 tanpa luka besar. Hal ini banyak dibahas dalam buku Hal Hill yang berjudul The Indonesian Economy, di mana ia memuji ketahanan struktural ekonomi Indonesia pada masa tersebut.

Dari sisi politik, demokrasi elektoral berjalan dengan lancar. Reformasi pasca-Orde Baru masuk tahap konsolidasi, dan kebebasan pers mulai tumbuh tanpa banyak konflik terbuka.

Tapi tentu saja, kerinduan terhadap era SBY bukan hanya soal ekonomi dan politik. Ada sesuatu yang lebih sosial, lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Apakah itu?

Monokultur dan Rasa Bersama

Salah satu hal yang paling dirindukan dari masa SBY adalah rasa kebersamaan yang muncul lewat budaya populer. Pada masa itu, masyarakat Indonesia memiliki pengalaman budaya yang seragam. Orang tua, remaja, sampai anak-anak menonton tayangan yang sama, mendengarkan lagu-lagu yang sama, dan membicarakan hal-hal yang sama di meja makan.

Inilah yang dalam kajian budaya disebut sebagai “monokultur.” Budayawan Grant McCracken dalam bukunya Culture and Consumption menggambarkan monokultur sebagai pengalaman budaya yang seragam dan menyeluruh, yang dialami hampir serentak oleh masyarakat.

Di Indonesia, pengalaman ini terbentuk melalui dominasi televisi nasional, radio konvensional, dan media cetak besar. Orang dari Medan sampai Merauke mengenal acara seperti Extravaganza, Indonesian Idol, dan sinetron seperti Cinta Fitri. Lagu-lagu dari Nidji atau RAN bisa terdengar di mana-mana, dari warung sampai pusat perbelanjaan.

Sebuah penelitian dari Universitas Islam Negeri Malang mencatat bagaimana televisi dan radio pada masa itu memainkan peran besar dalam menyebarkan nilai-nilai budaya populer secara seragam. Media menjadi perantara utama yang memperkuat kohesi sosial melalui konten hiburan.

Cupin mengenangnya sebagai masa ketika semua orang bisa tertawa pada hal yang sama. Tidak ada kekhawatiran bahwa sebuah lawakan akan menyinggung pihak tertentu, atau bahwa tayangan televisi akan memecah belah.

Namun semua itu perlahan berubah. Dalam sepuluh tahun terakhir, hadirnya internet, media sosial, dan platform video membuat budaya populer menjadi semakin beragam dan terfragmentasi. Kini, orang bisa memilih sendiri apa yang mereka konsumsi, sesuai dengan selera dan identitas masing-masing.

Dari satu sisi, ini memperkaya ekspresi dan memberikan ruang bagi keberagaman. Namun dari sisi lain, pengalaman bersama menjadi semakin langka. Orang tak lagi saling memahami selera hiburan satu sama lain. Kebersamaan yang dulu terasa alami kini tergantikan oleh gelembung-gelembung digital yang saling terpisah.

Apakah mungkin kerinduan terhadap masa SBY sebenarnya adalah kerinduan terhadap rasa bersama itu?

Rindu, Tapi Bukan Kembali Lagi?

Cupin tertawa kecil ketika ditanya soal gaya kepemimpinan SBY. “Pelan tapi adem,” ujarnya. “Sekarang mah kayak semua orang marah di televisi.”

SBY memang dikenal berhati-hati, penuh kalkulasi, dan sering dianggap lamban. Tapi bagi sebagian orang, gaya seperti itu kini terasa lebih menenangkan dibanding iklim politik yang gaduh, cepat berubah, dan penuh drama seperti sekarang.

Dalam bukunya yang berjudul Media and the Politics of Culture in Indonesia, Krishna Sen dan David Hill menjelaskan bahwa budaya populer tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu mencerminkan kondisi politik dan sosial yang melingkupinya. Ketika media tenang dan tidak partisan, masyarakat cenderung merasa lebih damai.

Kini, dengan media sosial yang setiap hari menampilkan pertengkaran, kabar bohong, dan opini yang saling berbenturan, banyak orang merasa lelah. Nostalgia terhadap masa ketika presiden bernyanyi di televisi dan tidak terlibat dalam adu wacana digital menjadi semakin kuat.

Tentu saja, masa SBY bukan tanpa cacat. Banyak kebijakan stagnan, korupsi di DPR tetap tinggi, dan beberapa proyek strategis mangkrak. Tetapi kekurangan itu terasa lebih “manusiawi” ketika dibandingkan dengan kekacauan komunikasi politik hari ini.

Sebagaimana disebut dalam tulisan “Transformasi Budaya Lokal dan Global” oleh Dedy S. Priatna, modernitas sering menciptakan kelelahan kolektif karena perubahan yang terlalu cepat dan tidak merata. Maka tak heran, jika sebagian masyarakat menoleh ke belakang, mencari kembali irama kehidupan yang lebih lambat dan mudah dipahami.

Jadi, mungkinkah nostalgia ini menjadi pelajaran? Bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi untuk memahami apa yang benar-benar kita rindukan dari masa itu.

Tentu kita tidak bisa kembali ke 2009. Tetapi kita bisa belajar dari rasa rindu itu bahwa dalam dunia digital yang semakin ribut, masyarakat tetap butuh ruang tenang untuk merasa satu. (A43)

SBY Effect: Jalan RI-2 AHY?

A43 — Tue, 08 Jul 2025 01:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu, kerinduan terhadap era SBY kembali mencuat di media sosial. Apakah nostalgia ini sekadar romantisasi masa lalu, atau justru pertanda arah baru dalam politik Indonesia?

PinterPolitik.com

Cupin baru saja pulang kerja ketika ia membuka media sosial sambil selonjoran di sofa. Tak sengaja, ia menemukan sebuah video TikTok berisi kompilasi berita lawas: harga BBM murah, kurs rupiah stabil, dan senyum khas Presiden SBY saat konferensi pers.

Scroll demi scroll, konten bernuansa nostalgia era kepemimpinan SBY terus berdatangan. Di kolom komentar, warganet menyebut masa itu sebagai “era cari duit gampang,” bahkan ada yang mengaku rindu masa bisa beli rumah dengan gaji tetap.

Tak hanya video nostalgia, ada juga unggahan grafis yang membandingkan pertumbuhan IHSG antar-presiden. Angka pertumbuhan 500% di era SBY membuat banyak orang terkejut, apalagi jika dibandingkan dengan Soeharto yang “hanya” 345%.

Cupin mulai mengingat kembali masa-masa saat ibunya bisa membuka usaha kecil dan menabung setiap bulan. Di saat yang sama, ia membandingkan dengan kini—teman-temannya banyak yang struggling, bahkan yang bergelar sarjana sekalipun.

Seseorang di Twitter menulis: “SBY bukan cuma puitis, tapi juga bikin ekonomi manis.” Cupin tersenyum geli, tapi tak bisa membantah bahwa narasi itu mulai terasa relevan di tengah situasi sekarang.

Semakin banyak yang mengidealkan masa lalu, semakin kuat pula gelombang nostalgia kolektif yang terbentuk. Bahkan, beberapa akun mulai memunculkan tagar-tagar politik yang berkaitan dengan Presiden SBY.

Cupin menatap layar ponselnya, termenung. Mengapa kini semua merindukan era SBY? Mungkinkah nostalgia ini punya konsekuensi politis di masa depan?

Era SBY: Sebuah Nostalgia Reflektif?

Cupin sedang membaca sambil mendengarkan hujan sore ketika ia menemukan kutipan menarik dari The Future of Nostalgia karya Svetlana Boym. Dalam buku itu, Boym membagi nostalgia menjadi dua jenis: reflektif dan restoratif.

Nostalgia restoratif, tulis Boym, berusaha mengembalikan masa lalu seutuhnya—utopis, konkret, bahkan politis. Sementara nostalgia reflektif lebih bersifat personal, merenungkan masa lalu tanpa perlu mengulangnya secara utuh.

Cupin teringat betapa seringnya ia melihat unggahan tentang era Presiden SBY belakangan ini. Video harga bensin Rp4.500 dan musik era 2000-an muncul beriringan dengan komentar, “Zaman cari kerja gampang.”

Bila mengikuti kerangka Boym, kerinduan terhadap era SBY ini tampaknya lebih mencerminkan nostalgia reflektif. Orang-orang tidak benar-benar ingin kembali ke tahun 2009, tetapi mereka merindukan perasaan aman, stabil, dan penuh harapan yang dulu pernah mereka rasakan.

Cupin merenung: kerinduan ini muncul di tengah kondisi ekonomi yang sulit, harga kebutuhan pokok naik, dan ketidakpastian kerja yang tinggi. Mungkin karena itu, era SBY yang dulu terlihat biasa saja, kini dikenang sebagai masa yang ideal.

Namun, bukan berarti nostalgia reflektif tak punya dampak nyata. Ketika perasaan ini dibagikan secara kolektif dan terus-menerus digaungkan, ia bisa berubah menjadi narasi politik yang kuat.

Cupin menutup bukunya dan menatap layar ponselnya yang masih menyala, menampilkan meme era SBY lengkap dengan lagu D’Masiv di latar. Lantas, bila memang sebagian masyarakat merindukan era SBY, mungkinkah ini akan berdampak terhadap dinamika politik ke depan?

Menuju Nostalgia Restoratif: SBY Effect untuk AHY?

Cupin kembali membuka catatan tentang The Future of Nostalgia karya Svetlana Boym. Ia menemukan satu gagasan menarik: nostalgia reflektif bisa berubah menjadi nostalgia restoratif ketika kerinduan itu mulai mencari bentuk konkret dalam realitas politik.

Awalnya, nostalgia reflektif hanya sebatas kenangan dan perasaan hangat tentang masa lalu. Namun, ketika kerinduan itu dibingkai ulang oleh narasi politik, ia bisa berubah menjadi dorongan restoratif yang ingin menghidupkan kembali “kejayaan” masa silam.

Dalam konteks Indonesia, kerinduan pada era SBY bisa saja mulai bergerak ke arah itu. Terlebih ketika figur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)—putra SBY—kini menempati posisi penting sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam kabinet Prabowo Subianto.

Nama AHY pun mulai kembali dibicarakan dalam ruang-ruang politik sebagai calon wakil presiden potensial untuk Prabowo di Pilpres 2029. Dengan posisi strategis dan warisan nama besar ayahnya, AHY berada dalam jalur politik yang sangat terbuka.

Cupin melihat bahwa nostalgia era SBY tidak hanya berhenti pada soal ekonomi atau stabilitas sosial. Ia kini menjadi bagian dari kapital politik yang dapat dimobilisasi, khususnya oleh Partai Demokrat dan pendukung SBY.

Jika tren ini berlanjut, nostalgia reflektif bisa menjadi kendaraan restoratif bagi aktor-aktor politik yang ingin menghidupkan kembali nilai-nilai atau simbol kejayaan masa lalu. Dalam hal ini, nama SBY menjadi lebih dari sekadar kenangan—ia menjadi harapan baru.

Cupin menulis catatan kecil di bukunya: ketika nostalgia berubah menjadi arah politik, siapa pun yang mewarisi memori itu bisa saja mendapat momentum. Dan mungkin, itulah yang sedang dialami AHY hari ini. (A43)

The Rise of Didit Prabowo?

E95 — Thu, 03 Apr 2025 11:46:00 +0000

Hmm, kalau menurut kalian, apakah Didit Hediprasetyo akan menjadi politisi nantinya?

#infografis #pinterpolitik #beritapolitik #beritapolitikterkini #diditprabowo #didithediprasetyo #megawatisoekarnoputri #susilobambangyudhoyono #jokowidodo #politikindonesia #lebaran

Prabowo’s Great Mentors?

E95 — Wed, 26 Feb 2025 01:50:52 +0000

Pandangan kalian sendiri soal kedekatan para presiden ini gimana? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya! #infografis #pinterpolitik #beritapolitik #beritapolitikterkini #susilobambangyudhoyono #prabowosubianto #jokowi #politikindonesia #kongresdemokrat

Country Over Party

E95 — Mon, 24 Feb 2025 08:46:00 +0000

Hmm

#infografis #pinterpolitik #beritapolitik #beritapolitikterkini #susilobambangyudhoyono #megawatisoekarnoputri #pdip #politikindonesia #retretkepaladaerah

Cit Cit Cuit SBY-Mega-Jokowi

E95 — Fri, 14 Feb 2025 07:36:00 +0000

Hmm

#infografis #beritapolitik #beritapolitikterkini #susilobambangyudhoyono #pdip #megawatisoekarnoputri #jokowi #politikindonesia #politik