PinterPolitik.com

Ketika semua mata dan telinga tertuju pada polemik kerumunan Habib Rizieq Shihab (HRS) yang dianggap melanggar protokol kesehatan Covid-19, persoalan politik lain turut timbul di sejumlah daerah. Di Surabaya, misalnya, situasi Pilkada semakin memanas dengan adanya perpecahan di PDIP.

Tidak hanya Surabaya, sejumlah persoalan juga muncul di Pilkada Medan 2020. Polemik ini muncul akibat foto di surat suara yang dianggap bermasalah. Kabarnya, pasangan Akhyar Nasution-Salman Alfarisi memberikan komplain terkait foto antar-pasangan calon yang tampak berbeda jauh.

Perbedaan ini terletak pada kecerahan foto yang digunakan. Mengacu pada Ketua Tim Sukses (Timses) Akhyar-Salman, Ibrahim Tarigan, foto yang seharusnya terlihat cerah malah menjadi gelap di surat suara tersebut. Alhasil, foto Bobby-Aulia terlihat lebih cerah daripada foto Akhyar-Salman.

Wah, emang sih di zaman sekarang ini sering kali beda antara foto dan orang aslinya. Bagi yang suka berseluncur di Tinder atau Bumble pasti tahu kalau ini sudah jadi rahasia umum sih – mengingat banyak yang tampak jauh lebih baik di foto dibandingkan aslinya. Hehe.

Apalagi nih ya, meng-edit foto dan video kini semakin mudah dengan kehadiran berbagai aplikasi media sosial. Instagram, misalnya, zaman sekarang sudah punya fitur filter yang bisa menambahkan efek tertentu pada foto dan video kita.

Ya, terlepas dari banyaknya teknologi filter, bukan berarti Mas Bobby Nasution menggunakan teknologi serupa ya. Bisa jadi, ada kesalahan teknis tertentu yang membuat persoalan ini muncul. Hmm.

Bukan nggak mungkin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus lebih jeli nih untuk mencegah persoalan seperti ini terjadi. Pasalnya, dalam sejumlah aturan Pemilu, persoalan foto yang terjadi di Pilkada Medan 2020 ini tampaknya masih belum diatur lho.

Dalam Peraturan KPU (PKPU) No. 7 Tahun 2020, misalnya, foto yang dilarang hanyalah foto yang mengandung tambahan ornamen, gambar, atau gaya gerakan tangan. Hal serupa juga tertuang lho di Keputusan KPU No. 399/PP.09-2.Kpt/01/KPU/VIII/2020.

Lagipula, persoalan foto semacam ini bukan hanya sekali aja lho terjadi di Pemilu. Pada Pemilu 2019 lalu, misalnya, persoalan soal foto yang dinilai telah di-edit berlebihan juga terjadi, khususnya pada foto surat suara milik anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Nusa Tenggara Barat (NTB), yakni Evi Apita Maya.

Alhasil, foto tersebut dipersoalkan dan digugat oleh calon lainnya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Karena dasar aturan hukum tidak mengatur rinci perihal foto yang disunting, MK pun menolak gugatan dengan anggapan bahwa gugatan tidak beralasan hukum.

Hmm, kalau gini, persoalan ini perlu dijadikan pelajaran tuh biar nggak terulang lagi. Mungkin, KPU perlu tuh membuat aturan yang lebih rinci nih perihal foto di surat suara.

Belum lagi, banyak lho studi yang menunjukkan bahwa penampilan turut memengaruhi tingkat keterpilihan kandidat. Ya, semoga aja persoalan ini dapat selesai dengan baik lah ya. (A43)

Pinterpolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]usim mudik lebaran belum tiba, tetapi sejumlah terminal di Jakarta dipadati calon penumpang yang menanti bus layaknya pemudik di hari raya. Ada apa ya?

“Abdi bade ka Tasik A, bade nyolok”  (Saya mau ke Tasik Mas, mau nyoblos)

“Oh, sami abdi ge bade nyolok di kampung, abdi mah ka Cianjur” (Oh, sama saya juga mau nyoblos di kampung, saya sih ke Cianjur)

Begitu kira-kira percakapan yang terjadi di sekitar dan di dalam bus satu hari jelang pemilu.

Ternyata, antrean calon penumpang itu adalah para perantau yang hendak pulang hanya demi menunaikan hak suara mereka di kampung halaman masing-masing.

Kalau dilihat-lihat, membludaknya calon penumpang itu memang sangat mirip dengan musim mudik lebaran. Ada yang kasihan bahkan, sudah menunggu berjam-jam, bus yang ditunggu-tunggu selalu penuh tak lagi bisa ditumpangi.

Kalau pun akhirnya ada yang bisa masuk, mereka harus berdiri berjam-jam dalam bus, di bawah ketiak berkeringat penumpang lain sampai ke kota asal mereka masing-masing. Semua dilakukan demi apa? Demi menunaikan hak politik lima tahunan semata. Keren ya? Tapi agak kasihan juga sih.

Gak kebayang sedihnya kalau udah bela-belain pulang kampung buat nyoblos, eh kehabisan surat suara.
Share on X

Animo masyarakat pada Pemilu tahun ini memang luar biasa sih. Gambaran itu tidak hanya terlihat pada menumpuknya calon penumpang di terminal-terminal, tetapi juga terlihat di angka partisipasi Pemilu tahun ini yang cukup tinggi.

Sejauh ini, berdasarkan data yang ada, partisipasi pemilu berada di kisaran 80 persen! Wow, tinggi juga ya! Angka ini bahkan jadi yang tertinggi sejak pelaksanaan Pemilu pasca reformasi.

Nah, sayangnya, di tengah tingginya animo masyarakat mengikuti pesta demokrasi lima tahunan ini, justru ternyata banyak kisah yang kurang mengenakkan. Banyak masyarakat di beberapa TPS mengeluhkan soal kurangnya surat suara. Loh, kok bisa?

Gimana jadinya ya nasib si Aa yang ke Tasik tadi, yang sudah bela-belain menunggu bus, berdiri berjam-jam, pas sampai di TPS tidak bisa mencoblos karena kehabisan surat suara?

Terus gimana juga nasib si Akang tadi yang ke Cianjur, udah harus diketekin orang dalam bus, eh ternyata dia gagal menunaikan hak politiknya karena surat suara tidak tersedia.

Padahal, si Aa dan si Akang tadi itu mungkin sudah terdaftar secara resmi di TPS-nya masing-masing, makanya bela-belain pulang.

Kalau yang terdaftar saja tidak kebagian surat suara, lalu gimana pemilih lain yang termasuk ke Daftar Pemilih Khusus (DPK)? Mereka kan hanya dapat jatah 2 persen dari total surat suara, kalau surat suarannya habis gimana?

Sayang sekali ya, di tengah animo masyarakat yang tinggi, kejadian-kejadian seperti itu harus muncul. Padahal, fenomena bela-belain pulang itu, dapat jadi gambaran efikasi politik tinggi yaitu kesadaran bahwa mereka bisa memperbaiki keadaan politik.

Mereka lagi sangat berharap loh bisa terlibat dalam menentukan nasib bangsa lima tahun ke depan, eh harus patah hati karena tidak bisa mencoblos.

Semoga saja hal ini jadi catatan KPU dan tidak terjadi lagi ya di pemilu-pemilu mendatang. Sayang loh, kesadaran politik masyarakat kita lagi tinggi-tingginya.

Oh, yang juga penting, semoga si Aa dan si Akang tadi pas pulang gak harus berdiri dan diketekin lagi ya. Kalau kejadian lagi, apes berkali-kali mereka. Kasian kasian kasian. (H33)

Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaeaen kembali menarik perhatian jagat maya. Dalam akun Twitternya, ia menyebut bahwa banyak surat suara telah tercoblos di daerah. Ia juga menyebut petahana Jokowi dalam status tersebut.

“Pak @jokowi mengapa banyak didaerah surat suara sudah tercoblos nomor urut 01? Apakah bapak perintahkan untuk curang? Mohon penjelasan” ujar akun @FerdinandHutah2 itu.

Dalam cuitannya, ia juga menyebut terjadi kecurangan sistematis, dan penghianatan kepada Demokrasi.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak TKN maupun Jokowi sendiri dalam menanggapi cuitan caleg Partai Demokrat tersebut.

Gawat..!!
Berbasis kecurangan mau klaim kemenangan..!!

— Ferdinand Hutahaean (@FerdinandHutah2) April 17, 2019

Oow, banyak pemilih di media sosial mengeluh terancam tak bisa memilih karena TPS kekurangan surat suara. Yang memiliki form A5 dan C6 saja terancam tak kebagian surat suara, bagaimana dengan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang mendapatkan jatah 2% dari total surat suara?

Fenomena ini bisa dibilang cukup membingungkan, karena bukan sekali ini saja KPU menggelar Pemilu. Yang juga problematik adalah kucuran anggaran seperti sia-sia melalui fenomena ini. Sayang ya, hal seperti ini harus terjadi, padahal banyak rakyat yang antusias berpartisipasi di gelaran lima tahunan ini.

Sampe siang ini, ada bbrp tmn gw yg gak bisa nyoblos.
Ada di TPS Kuta, di TPS Imam Bonjol …
Alesannya karena surat suara habis, nama gak terdaftar padahal udh bawa form A5 dan C6. Duh ya ? pic.twitter.com/XokssPvJXY

— Hey, it's Dhanty ⚯͛ (@sidhanty) April 17, 2019

dan akhirnya ditolak dengan alasan surat suara terbatas, sudah habis.
gimana nih @KPU_ID? pic.twitter.com/Pw7u6rcQZq

— Ika Natassa (@ikanatassa) April 17, 2019

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]endekati waktu pemilu, suasana negeri ini makin panas aja. Ditambah kita ini negara yang dilewati garis khatulistiwa gitu kan ya, jadi makin gobyos aja rasa-rasanya. Panas luar dalam. Hufftt…

Kayaknya, yang bikin negara ini makin panas itu karena makin banyaknya isu-isu beredar. Perasaan ada-ada aja. Ya blangko KTP dijual online-lah, ya Indonesia punahlah, terus tiba-tiba muncul isu ditemukannya 7 kontainer berisi surat suara yang sudah dicoblos.

Waduuhh, siapa itu ya yang rajin banget nyoblos-nyoblosin surat sampe 7 kontainer. Pasti kurang kerjaan deh. Hehehe.

Udah gitu ya, konon kontainer tersebut berasar dari Tiongkok dan ditemukan di Tanjung Priok, Jakarta. Kalian tahu pasangan mana yang dicoblos pada surat suara tersebut? Pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Tapi tenang gaes, ternyata setelah ditelusuri kebenarannya oleh KPU, isu yang pertama kali terlihat di twit Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief ternyata hanya hoaks belaka. Ckckckck.

Andi sempat mencuit, “Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya. Karena ini kabar sudah beredar,”. Namun cuitan itu telah dihapus saat ini.

Kini, Ketua KPU Arief Budiman meminta kepolisian untuk menangkap pelaku penyebar hoaks tersebut. Lalu apakah setelah ini Andi Arief akan turut dipolisikan?

Tim Kampanye Nasional TKN Jokowi-Ma’ruf konon sedang mempertimbangkan akan melaporkan Andi Arief terkait cuitannya soal kertas suara tersebut atau tidak.

Apa jadinya kalau ternyata Andi Arieflah dalang dari hoaks surat suara? Kasihan Prabowo... Hehehe.
Share on X

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, Andi Arief dapat dibawa ke ranah hukum karena memenuhi delik hukum pidana. Namun, jika kasus ini tak ingin berlanjut ke proses hukum, Andi Arief harus sudi meminta maaf secara terbuka di hadapan publik karena telah menyebar berita hoaks di sosmed.

Kalian kalau diancam hukuman penjara ketakutan nggak? Kalau Andi Arief mah nggak. Doi malah mengatakan Hasto buta huruf lantaran salah mengartikan maksud dari cuitannya soal surat suara yang sudah tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok.

Menurut Andi, pernyataannya itu nggak ada maksud untuk memfitnah, tapi untuk mengimbau kepada KPU agar mengecek isu yang ia terima.

Andi mengaku dirinya menerima isu tersebut sejak 2 Januari 2019 sore. Bahkan menurutnya, Ketua KPU juga menerima informasi serupa di waktu yang sama.

Soal pelaporan dirinya ke polisi, Andi mengaku nggak takut. Doi hanya mengingatkan agar Kepolisian nggak salah berpihak dalam polemik ini. (E36)

PinterPolitik.com

[dropcap]G[/dropcap]uys, tahu gak sih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui rancangan Peraturan KPU (PKPU) menegaskan logo parpol baru tidak dicantumkan di surat suara Pilpres 2019. Keempat partai baru peserta Pemilu 2019 menyampaikan berkeberatan. Rebek bener deh KPU ini. Maunya apa coba?

Memang sih dari keempat partai itu gak semuanya kontra. Ternyata ada dua partai yang juga pro terhadap PKPU ini. Mereka adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Garuda. Sedangkan Partai Berkarya dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menyatakan keberatannya. Mastah.

Lagian apa coba, masa KPU menerapkan peraturan di mana logo partai baru tidak dimasukan dalam surat suara Pilpres 2019. Ini mah namanya diskriminasi terhadap hak partai politik. Seakan-akan partai lama mendapatkan perlakuan yang spesial ketimbang partai baru. Sa ae lau KPU, wedew.

Ya partai lama pasti pro-pro aja lah ya. Kan logo partai mereka terpasang. Coba aja kondisinya dibalik, yakin deh mereka bakalan keberatan juga. Jiah, cape deh. Itu artinya ada diskriminasi dalam PKPU ini. Aya aya wae ah KPU ni. Jangan-jangan ada titipan sponsor mengenai PKPU ini. Wadezig.

Ada kekawatiran dari partai-partai pendahulu mengenai potensi berkembangnya partai baru dewasa ini. Dan kalau tidak dibendung, mmm, itu bisa membahayakan eksistensi partai lama. Masih terngiang lah ya mengenai keajaiban Partai Demokrat pada Pemilu pertamanya di 2004. Warbyasah.

Saat itu, SBY-JK yang didukung Demokrat pada putaran pertama, dengan memperoleh suara 33 persen, maju ke putaran kedua menghadapi Megawati-Hasyim yang mendapat suara 26 persen. Putaran kedua pun dilalui oleh SBY-JK dengan perolehan suara 10 persen di atas Megawati- Hasyim.

Geleng-geleng kepala kan bagaimana sebuah partai baru bisa sebegitu menakutkannya di mata partai lama. Belajar dari pengalaman sebelumnya, jadi wajarlah ya, kalau ada sedikit intrik tersendiri untuk menahan laju percepatan dari partai baru ini. Ga gentle ini mah mainnya.

Tapi kayak kekawatiran berlebih aja sih, sampe perlu memanfaatkan KPU dalam menekan lagu partai baru. Kalau memang visi-misi serta track record partai yang menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam memberikan suaranya, jadi ngapain perlu khawatir adanya partai baru? Kayak gak berani bersaing dalam kesetaraan aja sih. Cemen ah ini mah. (K16)

pinterpolitik.com

JAKARTA – Rabu, 15 Februari 2017 adalah hari di mana 101 daerah di Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi, bertajuk Pilkada Serentak 2017. Ini kesempatan bagi masyarakat untuk menggunakan haknya secara bebas untuk memilih pemimpin  daerahnya.

Hari pemungutan suara itu sudah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai libur nasional, sesuai Keppres No 3 Tahun 2017 yang bunyinya, “Menetapkan hari Rabu 15 Februari 2017 sebagai Hari libur Nasional dalam rangka pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil secara serentak.

Pilkada selalu menarik untuk disimak, karena kesempatan bagi warga untuk betul-betul menggunakan hak pilihnya. Bagi pemula, yang telah berusia 17 tahun, merupakan kesempatan pertama untuk “mulai berpolitik”, berhak memberikan suaranya secara bebas, rahasia, tanpa tekanan, dan tanpa intimidasi dari pihak lain. Hal ini juga bisa sebagai pembelajaran berpolitik secara sehat sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh KPU.

Di banyak lingkungan pemukiman didirikan tempat pemungutan suara (TPS), sebagai tempat pencoblosan secara bebas dan rahasia. Di sinilah setiap warga, dengan sepucuk surat C6 (surat panggilan untuk mencoblos), mempertaruhkan suara  pilihannya   untuk  bisa ikut menyumbang bagi kemenangan pasangan calon (paslon) kepala daerah.

Tentu setiap warga menggantungkan harapan ideal untuk suksesnya pilkada serentak ini. Semoga  berjalan aman, lancar, dan damai, tanpa gesekan, intimidasi, paksaan, politik uang, penggelembungan suara, dan sebangsanya.

Namun, kewaspadaan tetap harus ada, misalnya, pemantauan dan pengawasan dalam penghitungan suara, mulai dari di TPS, kelurahan, kecamatan, hingga diserahkan ke kantor KPU. Harus ada pengawalan ketat.

Mengapa hal ini  menjadi sangat penting? Karena justru di tahap penghitungan suara ini kecurangan bisa muncul. Bisa saja ada oknum petugas atau figur yang disusupkan untuk berbuat curang untuk mendongkrak perolehan suara dari paslon tertentu. Kalau hal ini terjadi bisa menjadi masalah dan cacat demokrasi.

Setiap kubu kandidat melalui partainya bisa menjadi pengawas dalam penghitungan suara. Kalau terjadi masalah, petugas penyelenggara pilkada setempat bisa melaporkannya ke Panwaslu agar bisa diselesaikan dengan benar sesuai aturan. Hal ini tentunya untuk menghindari konflik dan cacat demokrasi dalam pemungutan suara yang sah. (G18)

Politik uang yang masih marak terjadi di setiap pemilihan umum cukup meresahkan, hal tersebut menjadi permasalahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak 2017 yang akan digelar dua pekan lagi.

pinterpolitik.com

DKI JAKARTA – Di Pilkada 2017 ini, kemungkinan politik uang masih potensial terjadi dalam Pilkada serentak 2017.  Karena ada 101 daerah yang menggelar Pilkada pada 2017 dan yang paling dikhawatirkan adalah Pilkada di daerah-daerah, karena tidak semuanya terpantau dengan baik oleh Bawaslu.

Sebelumnya, pemerintah sudah mengantisipasi terjadinya praktek politik uang ini dengan merevisi Undang-Undang Pilkada. Revisi UU Pilkada memang ditunggu-tunggu, mengingat perubahan UU diharapkan akan semakin memperbaiki pelaksanaan Pilkada agar tidak seperti Pilkada serentak 2015.

Pada catatan Pilkada 2015, laporan dugaan Tindak Pidana Pilkada (TPP) terjadi sebanyak 1.090 kasus, dengan 929 kasus merupakan dugaan pemberian uang kepada pemilih (politik uang) atau yang sering dijuluki dengan “Serangan Fajar”.

Berdasarkan catatan Founding Father House (FFH), dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir (2010-2016) penerimaan masyarakat terhadap politik uang fluktuatif. Di tahun 2010, masyarakat yang setuju dengan politik uang mencapai (64,5%), 2011 (61%), 2012 (53%), 2013 (58,5%), 2014 (66%), 2015 (63%) dan 2016 (61,8%)

Temuan ini sejalan dengan hasil riset untuk masyarakat yang menolak adanya politik uang. Di 2010, responden yang mengaku menolak pemberian amplop sekitar 35,5%, 2011 (39%), 2012 (47%), 2013 (41,5%), 2014 (34%), 2015 (37%), dan 2016 jumlahnya kembali naik menjadi 38.2%.

Dari data tersebut terlihat bahwa masyarakat ternyata masih menerima uang yang diberikan oleh tim sukses, walaupun dalam bilik suara belum tentu masyarakat memilih pasangan yang memberikan uang tersebut.

KPU meminta Bawaslu untuk segera menindaklanjuti jika ada laporan tentang praktek pembagian uang tersebut, dan selanjutnya Bawaslu harus bekerjasama dengan pihak Kepolisian, karena praktik politik uang tersebut sudah masuk dalam ranah pidana.

Politik uang memang sulit untuk dihilangkan, namun selama masyarakat menyadari kalau suaranya tidak bisa dibeli, pemberian uang tersebut menjadi tidak efektif dan lama kelamaan akan berhenti dengan sendirinya. Jadi bukan masalah pemberian uangnya, tapi lebih pada kesadaran masyarakatnya.  (Berbagai sumber/A15)