Politikus muda Rian Ernest menyampaikan pengunduran dirinya dari PSI. Dia menyampaikan itu melalui video di akun Facebook pribadinya yang diunggah pada hari Kamis 15 Desember 2022. Rian menyebut itu merupakan keputusan yang benar sembari menyebut dirinya tetap akan berada di dunia politik. 

Sebelumnya, sejumlah kader dan elite PSI lain telah mengundurkan diri di antaranya Tsamara Amany (eks Ketua DPP), Surya Tjandra (eks Wamen ATR), Sunny Tanuwidjaja (eks Sekretaris Dewan Pembina), Michael Victor Sianipar (eks Ketua DPW DKI Jakarta). 

PinterPolitik.com

“Pegang pundakku. Jangan pernah lepaskan bila ku mulai lelah, lelah dan tak bersinar” – 

Pernah nggak sih kalian punya rencana besar dengan teman-teman kalian? Pasti tuh, adalah beberapa kesempatan teman-teman lama kalian memiliki rencana untuk bepergian dan berwisata bersama-sama.

Nah, biasanya tuh, ketika ide di-floor-kan di grup percakapan, semua pasti pada setuju dan bilang yes atas ide liburan bersama itu. Namun, semua berubah ketika tanggal berangkatnya semakin mendekat.

Nggak jarang, rencana liburan itu malah hanya menjadi sebatas wacana yang akhirnya terlewatkan begitu saja. Satu per satu, teman-teman kita pun mulai mengabarkan bahwa mereka tidak available atau tidak bisa untuk bisa berangkat.

Begitulah biasanya sebuah ide berakhir. Gagasan besar pun tidak akan berdampak hanya karena tidak semua orang bisa berkomitmen atas ide itu.

Nah, mungkin nih, fenomena “ide yang hanya jadi wacana” ini tidak hanya terjadi pada ide-ide seperti rencana liburan bersama atau rencana reuni sekolah, melainkan juga di berbagai aspek kehidupan lainnya – termasuk dalam politik.

Bisa jadi, inilah yang terjadi dengan PSI saat ini. Gimana nggak? Sudah ada empat pentolan PSI memutuskan keluar dari partai – mulai dari Surya Tjandra, mantan Ketua DPP PSI Tsamara Amany, mantan Sekretaris Dewan Pembina PSI Sunny Tanuwidjaja, hingga, yang terbaru, Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar.

Hmm, ada apa nih dengan PSI? Apakah visi PSI untuk menjadi corong suara anak muda di politik akan berakhir hanya sebatas wacana – layaknya wacana liburan atau reuni yang marak berakhir gagal?

Soalnya nih, mengacu pada tulisan Ulla Fionna dan Dirk Tomsa yang berjudul Changing Patterns of Factionalism in Indonesia: From Principle to Patronage, faksionalisme (perpecahan) dalam partai semacam ini bisa saja terjadi akibat infrastruktur organisasi dan nilai programatis yang kurang bisa merekatkan.

Bukan nggak mungkin, ini juga yang akhirnya menyebabkan “perpecahan” di PSI. Apalagi nih, sejumlah eks-kader PSI yang keluar itu sudah menyatakan dukungan untuk Anies Baswedan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hmm, inikah ujung dari visi anak muda ala PSI? (A43)

PinterPolitik.com

“Tidak ada peperangan yang tidak memanfaatkan jasa spionase.” – Sun Tzu

Pada awalnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diharapkan membawa angin segar dalam perpolitikan nasional. Mereka membawa narasi politik bagi generasi muda. Di tengah apatisme politik, banyak harapan PSI dapat membangkitkan gairah perpolitikan anak muda.

Namun, harapan besar itu tampaknya terkubur. Alih-alih menunjukkan kritisisme yang diharapkan, PSI justru banyak dilihat sebagai partai yang hanya membahas isu ibu kota. Dalam frasa yang lebih frontal, PSI dinilai menjadikan Anies Baswedan sebagai musuh politiknya.

Hancurnya harapan itu juga terlihat dari penjabaran ilmuwan politik Francis Fukuyama terhadap internet. Dalam bukunya Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment, Fukuyama menyebut banyak ilmuwan politik, termasuk dirinya, berharap besar pada internet sebagai medium penyebar nilai-nilai demokrasi.

Namun, seiring berjalannya waktu, penetrasi internet justru menjadi hantaman bagi demokrasi itu sendiri. Khususnya setelah kehadiran media sosial, internet menjadi tempat pengentalan politik kebencian. Sekat-sekat yang seharusnya dikurangi justru menjadi semakin tebal dan meninggi.

Di tengah berbagai kritik terhadap PSI atas sikap politiknya terhadap Anies, manuver politik salah satu pendirinya menjadi pembeda tersendiri. Dia adalah Sunny Tanuwidjaja. Menariknya, seperti yang dikonfirmasi oleh Grace Natalie, Sunny memilih keluar dari PSI agar bisa mendukung Anies Baswedan.

Keputusan Sunny tentu mengguncang berbagai pihak, khususnya mereka yang selama ini melihat PSI pasti kontras dengan Anies. Berbagai interpretasi dan tanya pun mencuat. “Sebenarnya apa yang terjadi?,” ungkap banyak pihak.

Lantas, dengan merangkai berbagai variabel yang ada, apa yang dapat dimaknai dari manuver politik Sunny itu?

Metode

Untuk menjawab puzzle rumit ini, kita perlu merujuk pada rumus dasar aktivitas politis, yakni motif suatu tindakan dilihat dari titik di mana keuntungan didapatkan. Untuk menentukan mana motif yang paling tepat, kita akan menggunakan abductive reasoning (penalaran abduktif/abduksi) atau yang dikenal juga dengan inference to the best explanation. 

Metode abduksi ini diformulasikan oleh filsuf Charles Sanders Peirce pada sepertiga terakhir abad ke-19. Dalam berbagai literatur filsafat, Sherlock Holmes — detektif fiktif karya novelis Sir Arthur Conan Doyle — kerap dijadikan sebagai contoh pengguna metode abduksi.

Abduksi adalah metode penarikan kesimpulan untuk mendapatkan penjelasan terbaik. Dalam memecahkan kasus-kasus kriminal, Sherlock Holmes membangun berbagai hipotesis, kemudian ditentukan mana yang paling memuaskan – karena itu disebut inference to the best explanation. 

Sabotase Anies?

Pada manuver Sunny, setidaknya ada tiga hipotesis yang dapat dibangun. Pertama, seperti yang disebutkan oleh pengamat politik Rocky Gerung, ini adalah jebakan untuk Anies. Menurut Rocky, Sunny yang dekat dengan pengusaha dapat merusak citra Anies. Gubernur DKI Jakarta itu dapat dipersepsikan dekat dengan oligarki.

Di kesempatan yang berbeda, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin juga memiliki kecurigaan yang sama. Menurut Ujang, tidak menutup kemungkinan Sunny bisa membusuk-busuki Anies dari dalam.

Dalam literatur strategi politik, analisis Rocky dan Ujang memiliki afirmasi yang kuat. Sun Tzu dalam bukunya The Art of War menyebut operasi penyusupan (intelijen) dan sabotase adalah salah satu strategi paling mendasar dalam pertempuran. 

Menurut Sun Tzu, ada lima jenis sabotase. Pertama adalah Yin Jian – memakai kepala desa di desa musuh menjadi mata-mata. Kedua adalah Nei Jian – memanfaatkan pejabat menteri di negara musuh menjadi mata-mata. 

Ketiga adalah Fan Jian – memakai spionase musuh menjadi mata-mata (agen ganda). Keempat adalah Si Jian – menugaskan petugas spionase menyebarkan informasi palsu ke negara musuh. Kelima adalah Shen Jian – meminta laporan dari petugas spionase kita yang tertangkap, tetapi berhasil melarikan diri.

Pada kasus Sunny, bukan tidak mungkin dia adalah Si Jian. PSI menugasinya untuk menyebar informasi palsu ke Anies atau relawan pendukungnya.

Jika melakukan komparasi, kita dapat melihat kasus Ratna Sarumpaet pada Pilpres 2019. Saat itu, kebohongan Ratna soal “digebuki” ditafsirkan sebagai upaya sabotase oleh beberapa pihak. Ada dugaan bahwa Ratna sengaja dimasukkan ke kubu Prabowo untuk menghancurkan citranya. 

Terlepas dari dugaan itu benar atau tidak, yang jelas, kasus Ratna saat itu persis seperti operasi Si Jian yang disebutkan Sun Tzu.

Ring-1 Anies?

Kedua, menariknya, karena Anies dan Sunny sama-sama menempuh studi doktor ilmu politik di Northern Illinois University, Amerika Serikat (AS), Sunny dipersepsikan sebagai “orangnya” Anies. 

Dugaan semacam ini memang memiliki landasannya tersendiri. Kita tentu ingat soal kelompok (Universitas California) Berkeley atau (Universitas) Chicago. Elite politik Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi di dua universitas itu dinilai memiliki ikatan tersendiri.

Jika tafsiran itu tepat, maka dapat dikatakan Sunny justru merupakan petugas sabotase Anies. Mengacu pada penjabaran Sun Tzu, Sunny mungkin adalah Nei Jian. Sunny adalah pejabat tinggi negeri musuh yang dijadikan mata-mata. 

Jika Sunny adalah Nei Jian, berarti selama ini Anies mendapatkan supply informasi terkait PSI. Sebagai pendiri dan petinggi, Sunny tentu mendapatkan informasi A-1 terkait pergerakan politik PSI.

Indikasi Pergerakan Konglomerat?

Ketiga, ada kemungkinan Sunny bukan Si Jian ataupun Nei Jian, melainkan Fan Jian alias agen ganda. Bukan tidak mungkin, Sunny sebenarnya adalah petugas sabotase yang ditempatkan di PSI, dan sekarang ditempatkan di Anies.

Tentu pertanyaannya, lantas siapa pengguna jasa Sunny? Mungkin, mereka adalah konglomerat.

Telah menjadi rahasia umum bahwa Sunny dekat dengan berbagai kelompok pengusaha. Bahkan, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pernah menyebut Sunny dikenal oleh semua pengusaha. 

“Sunny emang sering ketemu pengusaha semua. Kan memang dia di lingkungan itu (pengusaha),” ungkap Ahok pada 7 April 2016.

Sunny sendiri adalah sepupu dari istri Franky Widjaja. Franky adalah anak ketiga Eka Tjipta, pendiri Sinar Mas Group. Sunny juga diketahui dekat dengan taipan minyak kelapa dan ekspor kayu Peter Sondakh. 

Membaca tulisan Jeffrey Winters yang berjudul Oligarchy Dominates Indonesia’s Elections membuat kita menyadari betapa vitalnya konteks kedekatan Sunny dengan berbagai konglomerat. Menurut Winters, kekuasaan oligarki dan elite yang mendominasi sistem politik Indonesia. Oligarki menggunakan sumber daya kapitalnya yang besar. Sementara elite politik menggunakan jabatan dan kontrolnya terhadap institusi. 

Mengelaborasinya dengan buku Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia karya Edward Aspinall dan Ward Berenschot, dapat disimpulkan bahwa besarnya biaya politik telah menempatkan pemilik kekuatan kapital, yakni oligarki sebagai pemegang kendali yang lebih besar.

Dengan demikian, mengacu pada metode abduksi Sherlock Holmes, tampaknya dapat dikatakan bahwa hipotesis nomor tiga yang paling memuaskan. Selaku sosok berlatar pengusaha, paradigma berpikir Sunny sekiranya adalah untung-rugi.

Untuk menjaga hubungan baiknya dengan konglomerat, Sunny perlu merapat dengan sosok yang sekiranya potensial untuk menjadi pemenang di Pilpres 2024. Jika interpretasi ini tepat, maka dapat dikatakan dukungan terbuka Sunny merupakan sinyal Anies mulai dilirik oleh konglomerat.

Well, sebagai penutup, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sekelumit analisis dalam artikel ini hanyalah pengujian hipotesis semata. Ini adalah interpretasi yang dibangun berdasarkan variabel-variabel yang dapat ditangkap. (R53)

Salah satu pendiri PSI, Sunny Tanuwidjaja keluar dari PSI untuk mendukung Anies Baswedan. Menurut pengamat politik Rocky Gerung, ini merupakan jebakan politik.

PinterPolitik.com

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mungkin menjadi satu-satunya orang yang dianggap bertanggung jawab atas berhentinya Sunny Tanuwidjaja sebagai Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Karena sejauh ini, kemunduran Sunny dari PSI disinyalir berkaitan dengan sikap politiknya yang dianggap telah mendukung Anies. Ini sih sikap sportif. Kan semua orang tau kalo PSI adalah partai yang sering berseberangan dengan kebijakan-kebijakan Anies. 

Mungkin ini peristiwa kedua dari drama kemunduran kader-kader PSI yang dikaitkan dengan Anies, setelah sebelumnya Tsamara Amany juga memilih hengkang. Untuk kasus Sis Tsamara, sejumlah orang mengaitkannya dengan  hubungan suaminya,  Ismail Fajrie Alatas yang juga merupakan teman dekat Anies.

Sedikit memberikan konteks, meski keduanya sama-sama keluar dari PSI, tapi khusus untuk Sunny mungkin sedikit lebih spesial. Ini karena mantan staf khusus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta itu, dianggap potensial dan dapat memberikan peran berharga bagi Anies.

Menurut kesaksian Ahok, Sunny adalah salah satu peneliti lembaga Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Doi juga pernah bekerja pada salah satu konglomerat di Indonesia, yaitu Peter Sondakh yang merupakan CEO Rajawali Corporation.

Bahkan, ia juga merupakan sepupu dari istri Chairman PT SMART, Franky Wijaya. Pasti tau lah siapa Franky. Beliau adalah anak dari pendiri Sinar Mas Group, Eka Tjipta Widjaja. Ini artinya, Sunny mempunyai jejaring konglomerasi yang kuat.

Tentunya, kedekatan Sunny dengan konglomerat akan menjadi point positif bagi Anies. Bisa saja saluran kekuatan konglomerat mengalir ke Anies, mengingat saat ini ia membutuhkan “amunisi politik” untuk berkompetisi pada Pilpres 2024 mendatang.

Hmm, kok seolah- olah Anies mampu menculik kader-kader PSI satu demi satu ya? Dan Ngomong-ngomong soal culik menculik, kok jadi keinget genderuwo ya. Apakah fenomena ini dapat dimaknai sebagai politik genderuwo?

Antropolog Clifford Geertz dalam beberapa tulisannya tentang kondisi masyarakat Jawa, pernah mencatat soal mitos-mitos seputar makhluk halus di Jawa, khususnya genderuwo. Geertz mengklasifikasi tiga jenis makhluk halus yang dikenal orang Jawa, yaitu memedi, lelembut, dan tuyul.

Salah satu jenis memedi yang paling terkenal dan sering dibicarakan dalam masyarakat desa adalah genderuwo, yang umumnya digambarkan sebagai makhluk halus yang lebih suka bermain-main dan mengerjai manusia ketimbang menyakiti.

Menurut alam pikiran orang Jawa, genderuwo mampu menculik seseorang, sehingga pindah ke alamnya dan tak kembali ke alam manusia. Disinilah Geertz menampilkan cerita makhluk halus yang merupakan konstruksi budaya, tampil sebagai cerminan dari sifat dasar manusia.

Begitu pula dalam ranah politik, sifat dasar manusia yang merupakan refleksi budaya rupanya tidak hilang, melainkan terkonversi menjadi sikap politik. Hal ini ingin mengilustrasikan bahwa diculik genderuwo, dapat ditafsirkan sebagai tindakan menyeberangnya politikus dari satu kubu ke kubu lain karena motif kepentingan politik.

Kok berasa dunia politik sudah seperti dunia mistis ya. Kalau kader politik yang diculik disebut politik genderuwo, bagaimana jika kader yang suka loncat-loncat dari satu partai ke partai lain? Apa manuver mereka bisa dinamakan politik pocong? Hehehe. (I76)

PinterPolitik.com

“In war, you can only be killed once, but in politics, many times.”

:: Winston Churchill ::

[dropcap]B[/dropcap]eberapa hari terakhir, beredar petikan tulisan yang dibuat oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang berisi dukungan politik untuk mantan stafnya, Ima Mahdiah di jagat Twitter.

Ahok yang akan bebas dari hukuman tahanan pada 24 Januari 2019 mendatang memang tidak secara tersurat meminta warga di dapil 10 DKI Jakarta untuk memilih Ima yang maju menjadi caleg DPRD lewat PDIP.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanya meminta agar warga di dapil 10 tersebut untuk tidak golput pada hari pemungutan suara nanti dan menyebutkan bahwa surat tersebut ia titipkan pada Ima yang menjadi caleg di dapil tersebut.

Dalam konteks Ahok, sangat mungkin PSI juga sedang berupaya menarik pemilih-pemilih nasionalis-progresif dari PDIP.
Share on X

Namun, konteks adanya nama Ima dalam surat itu membuat hal tersebut menjadi tanda endorsement atau dukungan politik yang diberikan oleh pria yang harus mendekam di penjara akibat kasus penistaan agama jelang Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Ima sendiri pernah menuturkan pada September 2018 lalu bahwa ia disarankan oleh Ahok untuk maju menjadi anggota legislatif lewat PDIP.

Sontak endorsement politik yang diberikan oleh Ahok itu mendatangkan tanggapan, salah satunya dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni mengomentari surat tersebut dan menyebut hal itu wajar terjadi karena Ima memang cukup dekat dengan Ahok.

Namun, mantan juru bicara Ahok itu juga menyebutkan bahwa adalah baik jika Ahok juga memberikan endorsement politik untuk caleg-caleg dari PSI. Ia mencontohkan Rian Ernest, caleg PSI yang juga pernah menjadi staf Ahok. Selain itu ada Tsamara Amany yang pernah magang di Balai Kota saat Ahok menjabat sebagai gubernur. Selain itu, Ketum PSI Grace Natalie yang kini maju menjadi caleg juga dekat dengan pria kelahiran Belitung Timur itu.

9 hari lagi bebas pak @basuki_btp, siap jalan2 banyak undangan?? pic.twitter.com/pzSnHE9MI7

— 4. IMA MAHDIAH (@imadya) January 15, 2019

Pernyataan Toni – demikian ia disapa – ini tentu saja menarik. Setidaknya ada gambaran masih kuatnya posisi politik Ahok sekalipun telah dipenjara dan tidak lagi menjabat posisi apa pun. Selain itu, mantan kader Partai Gerindra itu juga berpotensi akan menarik dukungan politik yang besar bagi siapa pun politisi atau partai yang mendapatkan dukungan darinya.

Persoalannya, hubungan Ahok dengan PDIP dan PSI punya dimensi yang sangat kompleks. Kader-kader PDIP pernah menolak pencalonan Ahok untuk Pilgub 2017 lalu. Sementara, PSI yang sering dianggap sebagai “partainya Ahok” sebab berisi para pendukung fanatik Ahok, masih menjadi pemain baru dalam politik Indonesia dan kini sedang ada dalam proses merebut momentum politik untuk lolos ke parlemen. Lalu, akan berlabuh ke mana dukungan politik Ahok seutuhnya?

Ahok, PSI dan “Duri” PDIP

“Tidak etis!” Itulah komentar yang keluar dari mulut Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari menanggapi aksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri memakaikan jas merah PDIP pada Ahok saat mendaftarkan pasangan Ahok-Djarot Saiful Hidayat di KPUD Jakarta jelang Pilkada 2017 lalu.

Ketidaketisan itu dapat terjadi karena menurut Qodari, PDIP “melangkahi” tiga partai lain – Nasdem, Hanura dan Golkar – yang paling awal mengusung Ahok. Namun, ketidaketisan itu juga terlihat dari hubungan politik partai banteng itu dengan Ahok.

PDIP sebagai partai paling besar memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuat keputusan mendukung Ahok. Keyakinan publik bahwa linearnya garis politik antara Joko Widodo (Jokowi) saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan Ahok otomatis membuat partai banteng itu mendukungnya, nyatanya tidak mudah terjadi.

Bahkan, beberapa kader partai banteng itu sempat menolak pencalonan Ahok kala itu. Nama-nama seperti Masinton Pasaribu hingga Boy Sadikin sempat menolak Ahok.  Wacana pencalonan Ahok kala itu bahkan disebut membuat dukungan di partai itu terbelah.

Sementara, jas merah yang diberikan kepada Ahok saat pendaftaran itu terlihat sebagai “pemaksaan di depan publik”, mengingat Ahok awalnya terlihat enggan mengenakannya. Ia juga membantah bahwa dirinya telah menjadi kader PDIP – sekalipun belakangan diisukan akan menjadi kader partai tersebut.

Lebih jauh, hubungan Ahok dengan PDIP juga cenderung ada pada dimensi yang kompleks. Beberapa pihak menyebut Mendagri Tjahjo Kumolo – yang adalah kader PDIP – terkesan “terburu-buru” mengurus pengunduran diri Ahok pasca putusan bersalah terkait penistaan agama dibacakan hakim.

Pihak-pihak tersebut menyebutkan ada pertalian kepentingan tentang kekosongan kekuasaan yang ada di DKI Jakarta kala itu, termasuk agar segera menjadikan Djarot yang adalah kader PDIP sebagai pengganti Ahok di pucuk kekuasaan politik ibukota.

Apalagi, Ahok kala itu sedang mengajukan proses banding atas putusan bersalah terkait penistaan agama. Pelantikan Djarot yang hanya menghitung jam sejak pengunduran diri Ahok jelas mengindikasikan adanya “duri” dalam hubungan mantan bupati Belitung Timur itu dengan PDIP. Beberapa pihak bahkan mengaitkannya dengan persoalan ekonomi-politik dan kewenangan keuangan tertentu di ibukota.

Belakangan, PDIP pun makin kuat memanfaatkan efek ekor jas yang dimiliki oleh Ahok, utamanya pada Pilkada Serentak 2018 lalu. Djarot yang maju pada Pilgub Sumatera Utara misalnya memanfaatkan endorsement politik Ahok.

View this post on Instagram

Ahok jadi rebutan Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #ahok #basukitjahajapurnama #btp #pdip #psi #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 16, 2019 at 4:33am PST

Namun, seperti biasa, bahasa endorsement politik Ahok tidak langsung mengajak masyarakat untuk memilih tokoh-tokoh tersebut. Tulisan-tulisan Ahok umumnya hanya meminta masyarakat untuk tidak golput pada hari pemungutan suara, lalu tim media sosialnya akan menyertakan foto tokoh tertentu, misalnya Djarot, pada postingan tersebut.

Lalu, bagaimana dengan PSI?

Hubungan Ahok dengan partai yang kini dipimpin Grace Natalie itu sebenarnya cukup dekat. Partai ini adalah salah satu yang cukup militan mendukung Ahok saat Pilkada 2017 lalu. Konteks kedekatan itu juga terbangun lewat tokoh-tokoh partai tersebut.

Selain Rian Ernest, nyatanya juga ada nama Sunny Tanuwidjaja yang menjabat sebagai petinggi partai tersebut. Seperti Rian, Sunny yang menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI adalah mantan staf Ahok sekaligus salah satu orang terdekatnya.

Ahok pernah menuturkan bahwa Sunny dekat dengan sejumlah konglomerat termasuk taipan minyak kelapa dan ekspor kayu Peter Sondakh dan bos PT Sinar Mas, Franky Wijaya. Hubungan Ahok dengan Sunny tersebut sangat mungkin menjadi alasan lain pertalian PSI dengan Ahok.

Secara ideologis pun Ahok dan PSI dianggap sangat mirip. Keduanya cenderung progresif dan mengedepankan program-program serta kebijakan birokrasi dan politik yang bersih – sekalipun untuk konteks ini PSI masih perlu pembuktian lebih jauh.

Bahkan pada titik tertentu, hubungan Ahok dengan PSI bisa dianggap terjadi dalam konteks patron politik. Sebagai partai yang tidak punya tokoh politik besar – katakanlah jika dibandingkan dengan partai-partai lama lainnya – PSI jelas butuh patron politik.

Hal ini sesuai dengan tulisan Wolfgang C. Müller, Kaare Strøm dan Devesh Tiwari yang menyebutkan bahwa dalam menghadapi Pemilu, partai-partai memang perlu berjuang untuk mendapatkan pemilih loyal agar memenangkan suara yang sebanyak-banyaknya. Salah satu cara untuk mendapatkan hal tersebut adalah dengan melahirkan ketergantungan pada tokoh tertentu, entah dari internal maupun eksternal partai tersebut.

Pada titik inilah hubungan PSI dengan Ahok bisa dianggap sebagai bagian dari upaya memenangkan dukungan lewat keberadaan patron politik. Ahok bisa menjadi alat politik untuk meraih pemilih loyal yang bisa membantu PSI memenangkan dukungan untuk lolos ke parlemen. Persoalannya, PDIP juga sedang berupaya memagari Ahok untuk kepentingan yang serupa.

Taktik PSI Gembosi Parpol Lain?

Strategi politik PSI beberapa waktu terakhir ini memang berfokus untuk membentuk setinggi-tingginya awareness atau kesadaran masyarakat agar meloloskan mereka ke Senayan. Mulai dari model kampanye lewat isu-isu progresif, hingga menggunakan patron politik seperti Ahok.

Namun, sadar atau tidak, strategi PSI ini – yang tergabung dalam koalisi pemenangan Jokowi – berpotensi menggerus suara-suara partai nasionalis lain, termasuk PDIP. Pada isu-isu tertentu – seperti poligami, kebebasan beragama, hingga Perda berbasis agama – PSI menampilkan citra yang jauh lebih progresif dibanding PDIP yang belakangan mulai “bermain aman” dalam isu-isu tersebut.

Diposting oleh Timbtp

Berikut kami sampaikan surat terbaru dari BTP mengenai niat baik dari seluruh pendukung yang berencana menjemput beliau di Mako Brimob dan pesan lainnya pic.twitter.com/bEftJTqYbd

— Ahok Basuki TPurnama (@basuki_btp) January 17, 2019

Dalam konteks Ahok, sangat mungkin PSI juga sedang berupaya menarik pemilih-pemilih nasionalis-progresif dari PDIP. Apalagi Ahok cukup populer di kalangan pemilih partai banteng tersebut.

PSI jelas berusaha memanfaatkan political endorsement dengan menggunakan Ahok. Konsepsi endorsement itu sendiri memiliki pertalian yang sangat kuat dengan keberhasilan kampanye politik.

Bahkan, menggunakan sosok Ahok yang adalah seorang politisi dan mantan pejabat publik akan sangat efektif untuk menggaet suara, ketimbang menggunakan endorsement dari profesi publik lain – misalnya selebriti dan sejenisnya.

Pertanyaanya tentu saja adalah akankah PSI berhasil mewujudkan dukungan Ahok? Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, seperti kata Churchill di awal tulisan, orang-orang terbunuh berkali-kali dalam politik. Menarik untuk ditunggu seperti apa “kebangkitan kembali” Ahok ini dan dampaknya bagi PSI maupun PDIP. (S13)

PinterPolitik.com

“Dalam politik, Anda harus tetap berjalan dengan mantap. Saat Anda goyah dan mereka merasa bahwa Anda terluka, mereka akan menjadi serigala untuk Anda.”

-R. A. Butler-

Nama Sunny Tanuwidjaja beredar luas dua hari terakhir. Banyak desas desus miring mengenai terkuaknya nama Sunny sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI—posisi yang lebih tinggi dari Grace Natalie. Sunny sendiri adalah orang yang dekat dengan Ahok dan bekerja di bawahnya selama lima tahun, saat Ahok menjabat wakil gubernur dan gubernur Jakarta, tahun 2012-2017.

Kemunculan nama Sunny ini dinilai negatif oleh pengamat politik dari Lingkar Survei Indonesia (LSI), Denny Januar Ali. Denny menilai, terkuaknya sosok Sunny di dalam PSI adalah hasil dari korek mengorek yang dilakukan oleh publik. Pasalnya, ada indikasi bahwa PSI menutupi keberadaan Sunny selama ini, dan publik terpaksa menemukannya dengan cara “kasar”.

Sebuah partai lahir melalui persekongkolan..orang2 di belakang layar yg melindungi bisnis besar dengan memuja kekuasaan lalu memanfaatkan Anak2 muda yang lugu “siap grak” maju ke depan…baru sekarang ada anak muda yg menyebut diri idealis sambil memuja pemerintahan…

— #MerdekaBro! (@Fahrihamzah) February 28, 2018

Sebelum tulisan ini, pinterpolitik.com sudah mencoba membaca siapa pihak yang berada di belakang PSI sebagai partai baru, khususnya melalui Ketua Umum Grace Natalie. Grace disebut-sebut sebagai orang yang dekat dengan taipan media Edy Kusnandi Sariaatamadja. Di samping Edy, ada juga sosok Jeffry Geovanie, yang adalah pebisnis sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina PSI. (Baca juga: Di Balik Grace Natalie)

Nama Jeffry di balik PSI sendiri sudah terdengar di telinga publik sejak tahun lalu. Namun tidak dengan nama Sunny yang baru muncul belakangan ini.

Sunny sendiri sebenarnya sudah muncul ke permukaan cukup lama. Dirinya sempat terseret dalam pusaran kasus suap reklamasi yang menyeret politisi Gerindra M. Sanusi. Sunny bahkan sempat diisukan dilarang ke luar negeri oleh KPK, namun isu ini dibantah oleh KPK.

Dan naiknya Sunny kali ini dalam jabatan politik praktis mengindikasikan banyak hal. Mulai dari kepentingan Ahok sebagai mantan “bos”-nya, pebisnis yang pernah bersinggungan dengannya, sampai platform politik PSI itu sendiri.

Sunny dan Kepentingan Ahok di PSI

Sunny adalah seorang doktor ilmu politik dari Universitas Illinois, yang punya banyak pengalaman sebagai penasehat politik. Keahliannya cukup banyak diasah selama lima tahun Ahok menjabat di Jakarta. Menurut pengakuannya sendiri dan pengakuan Ahok, Sunny tidak mendapatkan gaji selama menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Alasannya, tujuan Sunny adalah menyelesaikan disertasi, bukan untuk bekerja.

Sunny adalah orang kepercayaan Ahok untuk melakukan lobi-lobi dan memberi nasehat dalam menjalankan kebijakan Pemprov DKI. Khususnya, dalam relasi Pemprov dengan pebisnis-pebisnis pemegang proyek Pemprov. Ahok sendiri mengaku, hampir selalu mengajak Sunny dalam pertemuan sebulan sekali dengan para pebisnis.

Apa yang membuat Sunny dipercaya oleh Ahok? Mungkin, karena keahlian Sunny dalam melakukan lobi dan kemampuannya untuk dekat dengan pengusaha-pengusaha kelas atas.

Sunny memiliki kedekatan dengan Peter Sondakh, seorang konglomerat di sektor kelapa sawit dan pengolahan kayu, yang berpusat di Kalimantan. Ahok sendiri menyebut, bahwa Sunny pernah bekerja di bawah Peter sebelum Sunny dekat dengan dirinya.

Sunny juga memiliki relasi keluarga yang cukup dekat dengan Franky Wijaya, anak dari Eka Tjipta Wijaya, penguasa kelapa sawit Indonesia dan bos grup bisnis Sinar Mas. Ahok menyebut, istri Franky adalah sepupu dekat Sunny.

Begitu pula selama menjadi orang dekat Ahok di Pemprov DKI, Sunny juga telah membangun relasi yang baik khususnya dengan Sugianto Kusuma alias Aguan, bos Agung Sedayu Group. Kedekatannya terjalin melalui proyek reklamasi Teluk Jakarta yang dikerjakan oleh Agung Sedayu. Dan seperti yang kita tahu, Ahok adalah pihak yang paling mempertahankan eksistensi reklamasi.

Tentu saja, pebisnis-pebisnis yang dekat dengan Sunny bukan orang-orang sembarangan. Ada yang memiliki kedekatan dengan dunia politik dan aktif terlibat, tak hanya memengaruhi kebijakan pemerintah, tapi menjabat posisi strategis di dalam pemerintahan.

Peter Sondakh misalnya. Ia pernah menjabat sebagai penasehat TNI pada tahun 2014. Keberadaann Peter di internal tubuh TNI pun menghasilkan banyak pertanyaan. Apakah kekuasaan bisnis Peter sudah mencapai para pejabat tinggi TNI? (Baca juga: Jokowi-Hadi Tjahjanto: Elegi Militer-Bisnis?)

Yang lain bahkan punya kasus-kasus hukum yang tidak terselesaikan. Misalnya, Eka Tjipta dan Sinar Mas Group, yang punya banyak rekam jejak kasus pembakaran hutan sampai yang merugikan masyarakat di wilayah bisnis sawit mereka. Atau, Aguan melalui Agung Sedayu Group yang telah terbukti menyuap M. Sanusi sebesar 2 miliar rupiah.

Seperti normalnya hubungan bisnis, apalagi yang menyangkut hubungan keluarga, maka Sunny tentu tetap memiliki kedekatan dengan orang-orang ini sampai sekarang, sekalipun dia telah keluar dari Pemprov DKI, sudah keluar dari Teman Ahok, dan menjabat sebagai orang nomor dua di PSI.

Dan Ahok, sangat mungkin masih “berada” di sana. Terlebih sepertinya PSI adalah partai yang lebih setia kepadanya, dibandingkan partai-partai lain yang pernah dekat dengannya.

PSI Bukan Partai Sosialis

“Di mana ada kapitalisme, di situ ada sosialisme, karena akan selalu ada respon atas ketidakadilan. “

–Ed Miliband–

Apa yang dapat dipahami dari fakta bahwa Sunny berada di kursi kedua tertinggi di PSI ini? Yang terang-terangan dapat dijawab, adalah haluan PSI bukanlah sosialisme. PSI jauh dari identitas sebagai partai sosialis.

Sebelumnya, banyak selentingan yang mengatakan bahwa PSI punya kedekatan dengan banyak partai sosialis di dunia. Isu-isu miring di awal pembentukannya menyebut kalau PSI adalah reinkarnasi dari Partai Sosialis Indonesia (PSI), besutan salah satu Bapak Bangsa, Sutan Sjahrir.

Isu-isu miring lainnya mengatakan bahwa PSI punya relasi dengan keturunan-keturunan partai sosialis di banyak negara Eropa, katakanlah Partai Sosialis Polandia, Partai Sosialis Jerman, sampai Partai Sosialis Perancis. Apalagi lambang PSI juga disebut-sebut mirip dengan partai-partai sosialis.

Secara ideologi dan platform politik, PSI mungkin memang menawarkan kebaruan dan progresivisme. Partai mawar ini memiliki visi untuk menghasilkan proses politik yang bersih dari korupsi, juga relasi politik kemasyarakatan yang bertebaran toleransi. PSI juga disebut-sebut berusaha menjadi PDIP seperti awal partai banteng tersebut berdiri. (Baca juga: PSI, Jangan Tiru PDIP!)

Akan tetapi, sesungguhnya PSI tidak menawarkan kebaruan dalam proses pendanaan partai dan keberanian untuk menjadi partai yang pro-kelas pekerja. Kehadiran sosok seperti Sunny yang adalah pelobi bisnis ulung, menjadikan PSI sama halnya dengan partai-partai pro-bisnis lainnya.

Argumen ini juga diperkuat dengan sikap Ketua II DPP PSI, Tsamara Amany. Melalui sebuah acara bincang-bincang yang digelar oleh Indonesia Youth Conference beberapa waktu lalu, Tsamara menyampaikan bahwa anak muda harus berbisnis untuk kemudian masuk ke politik. Menurutnya, politik mahal dan perlu uang untuk menjalankannya.

Karenanya, PSI tetap harus membuktikan terus “putih” karena didanai oleh pebisnis “putih”—seperti klaim ketua umum mereka. Pebisnis-pebisnis yang punya rekam negatif dalam politik, yang berada di belakang Sunny, tentu saja tidak boleh menggembosi PSI dari dalam.

Oleh karena itu, sepertinya isu-isu mengenai sosialisme ala PSI dan relasi dengan partai sosialis dari Eropa hanya isapan jempol belaka.

Namun, lain cerita bila PSI benar-benar “diternaki” oleh partai-partai sosialis dari Eropa. Boleh jadi, PSI benar-benar membawa nilai solidaritas yang sama dengan solidaritas-sosialisme partai-partai tersebut. (R17)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik