Apa yang bisa kalian maknai dari keputusan mengembalikan 4 pulau ke Aceh dalam perebutan dengan Sumut? Share di kolom komentar ya!

Kalian setuju kalau Pak Ahok bakal sulit menang baik di Sumut maupun Jakarta? Share di kolom komentar ya!

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]aya pernah sekali kena tilang di perempatan. Saat itu, lampu kuning yang hampir merah, saya paksa untuk lewat karena takut telat ngampus. Setelah sukses belok ke kanan ala Valentino Rossi, eh tiba-tiba motorku mendadak mati. Distater berkali-kali pun nggak mau nyala-nyala. Siyal, ternyata bensin habis.

Selang beberapa menit, bapak berompi hijau stabilo sudah terpampang jelas di kaca spion. Seperti kerbau yang dicocok hidungnya, saya manut aja saat digiring ke pos polisi. Akhirnya secarik daun biru berpindah dengan tertib dari kantongku ke kantong si pak polisi. Hadehhh, mimpi apa gue semalam?

Yah, itu hanya sekadar sharing sekaligus pengingat agar jangan sekali-kali menerabas lampu merah. Kalau melawan polisi? Ow, jangan coba-coba, itu haram dan nggak ada dalilnya, titik. “Di rumah, kita jaya, tapi di jalan polisi yang paling berjaya.” Itu dalilnya, tolong dicatat baik-baik.      

Ternyata, polisi nggak hanya berjaya di jalanan lho. Polisi juga punya peranan penting dalam pemerintahan. Ini bukan sebatas isapan jempol. Soalnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun ini, ada sejumlah jenderal polisi yang ikutan nyalon.

Bahkan ada dua jenderal polisi yang ditunjuk oleh Mendagri Tjahjo Kumolo untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur di dua provinsi yang masa jabatan gubernurnya telah purna. Mereka adalah Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops) Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Martuani Sormin. Nama yang pertama bakal menjadi Plt Gubernur Jabar, sedangkan nama yang kedua akan menjadi Plt Gubernur Sumut.

bermaksud 'menaruh 'Udang' dibalik batu'

— agus jatmiko (@GmailJatmiko) January 26, 2018

Penunjukkan dua jenderal polisi tersebut, langsung memantik beragam tanggapan dari beberapa pihak. Fadli Zon misalnya, ia menilai kebijakan Mendagri agak aneh karena nggak sesuai dengan spirit keadilan dan transparansi. Akan tetapi, anggota Fraksi PPP Achmad Baidowi malah menilai kebijakan Tjahjo sah-sah aja. Hufft, mana yang benar nih?

Kalau dipikir-pikir kebijakan tersebut tentu ‘diboncengi’ kepentingan tertentu. Apakah Tjahjo ‘menganakemaskan’ dua jenderal polisi tersebut? Ataukah ini ada kaitannya dengan upaya untuk memenangkan Partai Banteng di Jabar dan Sumut? Au ah, pucing palaku mikirinnya. Yang pasti kebijakan tersebut perlu mendapat persetujuan dari Presiden. Pak Jokowi kira-kira setuju atau nggak ya? (K-32)

PinterPolitik.com

Bukan dengan ikut berkampanye, tapi Jokowi tentu perlu menghitung-hitung daerah mana yang paling strategis baginya, dan siapa kandidat terkuat yang bisa diberi prospek untuk menjadi jagoannya di 2019.

Berkat hitung-hitungan yang cukup teliti, Jokowi sepertinya bisa menghadapi Pilkada 2018 dengan percaya diri yang tinggi. Hal ini berbanding terbalik tentunya, dengan oposan Prabowo Subianto yang kesulitan mendapatkan calon yang kuat untuk Pilkada kali ini.

Bahkan untuk mengusung kadernya sendiri yang cukup populer di Jawa Timur (Jatim) misalnya, Prabowo terlihat kesulitan. Sementara di Jawa Barat (Jabar) Prabowo dinilai kebingungan mencari sosok yang memiliki kemapanan dalam popularitas dan kapabilitas, sejak ditinggalkan oleh Deddy Mizwar (Demiz). Pilihan Prabowo kepada Sudrajat kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan karena nyatanya Sudrajat menjadi calon dengan elektabilitas paling bontot di Jabar saat ini.

Prabowo begitu kehilangan kharisma dan political endorsement yang pernah ia miliki di Jabar empat tahun lalu. Hal ini berbeda 180 derajat dengan Jokowi yang sukses menaikkan popularitasnya di provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia ini, berkat pembangunan infrastruktur dan kinerja positif lainnya. Dengan modal citra politik yang begitu positif di Jabar, Jokowi menjadi political endorsement yang bisa memberi pengaruh kepada dua, bahkan tiga calon gubernur di Jabar. (Baca juga: Politik Dua Kaki Jokowi di Jabar)

Ya, Pilkada Jabar bisa dipastikan menjadi arena dua kaki Jokowi karena ada dua paslon yang berikrar untuk mendukungnya kalau berhasil memenangi Jabar. Mereka adalah Duo DM (Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi) dan pasangan Emil-Uu (Ridwan Kamil- Ruzhanul Ulum).

Di samping Jabar sebagai provinsi paling besar dalam hal kontribusinya untuk suara nasional, provinsi-provinsi urutan di bawah Jabar juga menjadi penting untuk dikuasai Jokowi. Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah (Jateng), dan Sumatera Selatan berturut-turut adalah provinsi yang juga penting bagi Jokowi karena besarnya jumlah DPT di sana.

Khusus untuk Jateng, cukup aman untuk berasumsi bahwa provinsi ini akan tetap merah. Masyarakat Jateng memang pemilih setia PDIP, dan hingga detik ini citra Jokowi masih melekat dengan PDIP – walaupun desas-desus hubungan yang kurang baik antara keduanya juga cukup kuat berhembus. Keuntungan bagi Jokowi ini dipertegas dengan tetap kuatnya Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di tengah prahara e-KTP yang belum juga ada kejelasannya. (Baca juga: Rodeo Banteng di Jawa Tengah)

Lantas, bila Jateng dapat dipastikan sebagai zona aman Jokowi, maka Jokowi perlu mengamankan setidaknya dua daerah lain: Jatim dan Sumut. Pilkada dua daerah ini belum memiliki ‘kepastian’ pemenang sejak awal layaknya Jateng. Karenanya, siasat politik yang cerdas harus dilancarkan Jokowi dengan menancapkan pengaruhnya di kedua daerah tersebut.

Jawa Timur: Kuning-Biru vs Hijau-Merah

Peta kekuatan Pilkada Jatim sebenarnya sudah cukup terbaca sejak jauh-jauh hari. Nama kandidat calon berputar-putar di dua nama saja: Khofifah Indar Parawansah dan Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

‘Warna’ kedua kubu calon pun juga sudah terpetakan sejak lama. Khofifah, sejak langkah-langkah awal melemparkan namanya di bursa pencalonan, langsung disambut oleh partai keempat terbesar di DPRD Jatim, Partai Demokrat. Bagi sebagian pihak, pilihan Demokrat ini adalah langkah awal untuk mendekat ke pemerintah, dengan mengusung pilihan yang dekat dengan Jokowi di Jatim.

Khofifah sendiri, secara natural pasti diasosiasikan dengan Jokowi, karena kedekatan keduanya di pemerintahan. Khofifah adalah salah satu menteri Jokowi dengan kinerja paling baik, dan dalam proses pencalonannya, Khofifah banyak berkonsultasi dan akhirnya mendapatkan restu dari Jokowi. Dukungan Jokowi kepada Khofifah pun menguat melalui tangan Golkar, yang akhirnya mempertemukan Golkar dan Demokrat dalam satu koalisi. (Baca juga: Jokowi-SBY, Poros Baru Pilkada 2018?)

Sementara, Gus Ipul yang kini adalah petahana Wakil Gubernur Jatim sekaligus kader PKB, dahulu merupakan kader PDIP. Karenanya, perkawinan PKB-PDIP atas nama Gus Ipul mudah terjalin dan terbukti kokoh tak terbantahkan, bahkan ketika kasus Azwar Anas mencuat dan PDIP sempat ‘panik’ mencari calon pengganti. PKB tetap menanti calon baru dari PDIP, yang akhirnya jatuh kepada Puti Guntur Soekarno.

Jokowi, secara elementer juga akan diasosiasikan dengan pasangan ini, karena faktor PDIP di dalamnya. Ada asumsi umum bahwa kemenangan PDIP di Jatim akan berdampak positif kepada Jokowi.

Pengamat politik LIPI Siti Zuhro melihat bahwa kedua sosok: Khofifah dan Gus Ipul sama pentingnya di mata Jokowi. Karena siapapun yang menang, sudah pasti menguntungkan bagi Jokowi, yang secara tidak langsung memberikan political endorsement kepada keduanya.

Tapi, bagaimana dengan barisan oposisi Koalisi Trisula? Gerindra, PKS, dan PAN nyatanya gagal total memajukan calon sendiri. Sejumlah pengamat politik melihat kegagalan Koalisi Trisula ini pun sudah didesain oleh kekuatan pemerintah, yang tentu saja dikendalikan oleh Jokowi.

Arifin Nur Cahyono menduga, ada peran pemerintah yang mengunci PAN dengan kasus korupsi di pemerintahan lalu, yang kuat dugaannya berkaitan dengan suap yang diterima Zulkifli Hasan saat masih menjabat Menteri Kehutanan.

Ancaman pemerintah akan membuka kasus ini, kemudian membuat PAN tak kunjung mengusung La Nyalla, yang pada akhirnya membuat Koalisi Trisula kekurangan kursi dan runtuh sebelum bertanding di Jatim. Jokowi sukses memanfaatkan status PAN sebagai partai pemerintah setengah hati.

Sehingga, skenario yang didesain Jokowi ini sukses menjatuhkan ‘prajurit’ oposisi jauh sebelum mulai bertanding di Jatim. Dan dengan begitu, Jatim menyisakan dua kubu yang sebenarnya sama-sama ‘prajurit’ Jokowi.

Sumatera Utara: Kuning-Trisula vs Merah-Hijau

Sama halnya dengan di Sumut. Jokowi disebut-sebut memiliki hubungan kontrak politik yang terjalin belakangan ini dengan Edy Rahmayadi, calon kuat yang diusung oleh Koalisi Trisula.

Bagaimana Jokowi dapat meneken kontrak dengan calon milik oposisi?

Secara simbolik, Edy sempat ditunjuk Jokowi menjadi pendamping mempelai laki-laki dalam pernikahan Kahiyang. Penunjukkan ini, bagi sebagian pengamat, mengindikasikan bagaimana Jokowi mampu mengonsolidasikan kekuatan TNI lintas fraksi di pihaknya. Tapi tentu, ini belum berarti Jokowi sudah ‘memegang’ Edy dengan ambisinya di Sumut. Jokowi perlu beberapa langkah lagi untuk menggaet Edy menjadi ‘prajurit’-nya di Sumut, mengingat partai-partai pendukung Edy adalah oposisi.

Jokowi ‘menahan’ sementara pensiun Edy Rahmayadi dengan tangan Panglima TNI Gatot Nurmantyo sepanjang Desember 2017. Penahanan secara struktural oleh Jokowi tersebut, dilakukan lantaran belum memiliki lampu hijau untuk kontrak politik dengan Edy. Edy sepenuhnya masih milik Gerindra, PKS, dan PAN saat itu.

Namun, memasuki tahun 2018 dan tak berselang lama setelah Panglima TNI Hadi Tjahjanto dilantik, rekomendasi pensiun dini untuk Edy turun. Jokowi sepertinya sudah memiliki sinyal untuk dapat ‘menyelinap’ ke dalam Koalisi Trisula, merebut Edy dari dalam. Rekomendasi pensiun ini menandakan Jokowi sudah ‘merestui’ Edy untuk maju di Sumut, sekalipun dengan dukungan Koalisi Trisula.

Dukungan dari Jokowi lalu dikonklusikan oleh dukungan dari Golkar—juga diikuti oleh Nasdem. Langkah ini adalah langkah pamungkas Jokowi. Sukses mengontrol Golkar dengan Munaslub, Jokowi langsung memanfaatkan Golkar untuk masuk ke koalisi pendukung Edy Rahmayadi.

Dukungan pun berbalik dari Edy kepada Jokowi. Edy meneriakkan: “Jokowi dua periode!” saat momentum pemberian rekomendasi resmi dari Golkar.

Tapi Edy malah belum sempat meneriakkan: “Prabowo for president!” sejak awal diusung oleh Gerindra dkk. Dan kini, Koalisi Trisula jelas tengah ketar-ketir ‘disusupi’ oleh Golkar dan juga Nasdem.

Adanya skenario dukungan dari Jokowi ini secara implisit diamini oleh sejumlah pengamat. Arifin Saleh Siregar dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, melihat adanya invisible hand yang menggeser dukungan Golkar dari Tengku Erry kepada Edy Rahmayadi. Jelas, kalau bukan Jokowi, siapa lagi yang detik ini paling bisa menggerakkan mesin politik Golkar?

Langkah-langkah ini juga mengindikasikan kepiawaian Jokowi dalam melihat potensi Edy Rahmayadi. Oleh beberapa pengamat, Edy disebut sebagai calon yang sangat kuat dan paling cocok untuk Sumut. Latar belakang militer dan sosok kerasnya, disebut-sebut yang paling klop dengan watak orang-orang Sumut.

Dan mungkin saja bagi Jokowi, mengikuti langkah PDIP mengusung Djarot Saiful Hidayat bukanlah pilihan bijaksana. Biar saja PDIP memanen political endorsement dari Jokowi untuk Djarot, atau menggunakan relawan akar rumput Jokowi di Sumut untuk ikut mendukung Djarot.

Tapi yang jelas, Jokowi lebih memilih mengamankan Edy Rahmayadi sebagai calon terkuat di Sumut. Dan kalaupun keajaiban ada untuk Djarot, Jokowi tetap jadi yang paling beruntung.  (R17)