PinterPolitik.com

Konstelasi kerja sama pertahanan negara-negara di dunia agaknya memang selalu memiliki daya tarik tersendiri dengan berbagai intrik di dalamnya, tak terkecuali dengan apa yang dilakukan Indonesia.

Setelah lawatan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk mengeratkan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat (AS) pada pekan lalu diwarnai intrik pemberian semacam “amnesti” bagi eks Danjen Kopassus itu, kali ini kunjungan maraton Prabowo ke Austria juga mendapat sorotan tersendiri.

Ya, hari ini merupakan agenda pertemuan antara Prabowo dengan Menhan Austria Klaudia Tanner, yang mana jamak keduanya dikabarkan akan terlibat pembicaraan seputar transaksi pesawat tempur Eurofighter Typhoon.

Media Austria, Kronen Zeitung hingga Der Standard menyebut bahwa pertemuan dua Menhan sendiri cukup disoroti di dalam negeri Austria. Hal itu dikarenakan penjualan jet tempur kepada Indonesia itu dianggap sebagai upaya mengaburkan skandal praktik tidak sehat atau korupsi pengadaan awal Eurofighter.

Variabel kontroversi domestik Austria yang sedang berkembang itu tampak menambah signifikansi desakan beberapa kalangan di tanah air, mulai dari parlemen hingga pengamat militer dan pertahanan yang tak sepakat dengan rencana pembelian pesawat seken tersebut.

Analis Pertahanan, Connie Rahakundini misalnya, menilai bahwa rencana tersebut justru akan menurunkan standar militer yang tidak sesuai bagi kebutuhan perang modern. Sementara peneliti senior Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI), Beni Sukadis menyebut bahwa rencana tersebut kurang tepat lantaran biaya operasional pesawat ini terbilang mahal, yakni berkisar Rp 1,3 miliar per jam.

Ketertarikan Prabowo untuk memborong 15 jet tempur bekas pakai itu sendiri mengemuka dari komunikasi berbalas surat dengan Menhan Austria Klaudia Tanner yang terkuak ke media.

Surat bernomor 60/M/VII/2020 dengan perihal proposal tentang Eurofighter Typhoon Aircraft pada Juli lalu, menjadi bentuk inisiatif awal Prabowo yang kemudian dibalas Tanner dengan hangat pada September kemarin.

Ihwal yang kemudian menjadi landasan kunjungan maraton Prabowo dari Washington ke Wina, yang mana pertemuan dengan Menhan Tanner pada Selasa pagi tadi diduga kuat salah satunya akan membahas finalisasi keputusan deal Eurofighter.

Lalu, dengan asumsi bahwa Kemenhan tentu mengetahui dan memahami adanya indikasi skandal internal yang ada di Austria serta berbagai kritik terkait niat akuisisi Eurofighter seken, mengapa Prabowo seolah tetap bersikukuh untuk tetap mewujudkan rencana tersebut?

Strategi Jaga Kedekatan Dengan Barat?

Dalam sebuah tulisan yang berjudul Are Military Purchases in SE Asia for Political Balancing a Good Use of National Defense Resources?, Chandler Sachs dan John V. Parachini menyebut bahwa pembelian alutsista yang dilakukan oleh sejumlah negara Asia Tenggara tak hanya terkait dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional.

Terdapat kecenderungan bagi apa yang Sachs dan Parachini sebut sebagai political symbolism atau simbolisme politik untuk “condong” pada kekuatan negara tertentu yang merupakan si produsen alutsista.

Sampel yang dicontohkan ialah Filipina ketika Presiden Duterte lebih memilih dan memutuskan untuk tidak lagi “ketergantungan” Barat saat membeli helikopter Mi-17 Rusia dibanding Sikorsky S-70 Blackhawk dari AS.

Tendensi political symbolism yang sama dinilai dapat pula dipertanyakan kepada hasrat Prabowo terhadap Eurofighter seken milik Austria, yang pada kasus ini justru berkebalikan dengan apa yang terjadi dengan Filipina.

Ya, dalam beberapa pekan ini Prabowo melakukan sejumlah agenda pertemuan dengan negara mitra “persekutuan duniawi” pertahanan berhaluan Barat. Mengawalinya dengan AS sebagai penasbih, Prabowo lantas melanjutkan perjalanannya dengan tur Eropa ke Austria dan Prancis.

Khusus pada konteks Austria, meski bukan anggota NATO, negeri tuan rumah Euro 2008 itu merupakan negara dengan kelengkapan pertahanan dan alutsista yang dipasok dari negara-negara Barat.

Karenanya, tendensi kedekatan dengan sekutu Barat agaknya akan menguntungkan bagi Indonesia dalam proses negosiasi – baik secara harfiah maupun politik – yang dinilai akan menjadi lebih mudah.

Dan Austria yang ingin menggantikan Eurofighter dengan armada lain mungkin saja dilihat Prabowo sebagai peluang emas dalam upaya menambah kekuatan TNI AU berlandaskan kalkulasi yang sesuai dengan kebutuhan pertahanan Indonesia.

Selain itu, relevansinya tentu terkait pula dengan tantangan pertahanan yang dimiliki Indonesia. Benjamin Schreer seorang analis strategi pertahanan senior Australian Strategic Policy Institute dalam publikasinya yang berjudul Moving Beyond Ambitions? Indonesia’s Military Modernisation menyebut bahwa Tiongkok sejauh ini menjadi satu-satunya ancaman state-actor yang secara aktif acapkali mengusik kedaulatan Indonesia khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Natuna.

Analisa Schreer tersebut “kebetulan” beririsan dengan kepentingan Barat utamanya AS yang juga tidak menyukai manuver Tiongkok di Laut China Selatan (LCS) yang kiranya membuat kalkulasi Prabowo dalam pemilihan alutsista Barat, termasuk Austria, memiliki urgensi dan relevansinya sendiri.

Lantas, jika kecenderungan political symbolism di balik hasrat Prabowo terhadap jet tempur Eurofighter tersebut benar adanya, apakah mengindikasikan bahwa visi pertahanan Indonesia di masa yang akan datang tak akan bergantung pada selain “Barat”?

Indonesia Tetap Tak Bisa Memihak?

Kemungkinan political symbolism yang mengiringi keinginan Prabowo terhadap Eurofighter memang terbuka. Akan tetapi, hal tersebut dinilai tak serta merta membuat Indonesia akan anti selain Barat dalam pemenuhan alutsista ke depannya.

Natasha Hamilton-Hart dan Dave McRae dalam Indonesia: Balancing the United States And China, Aiming For Independence lagi-lagi menyebut posisi diplomasi dan kebijakan pertahanan Indonesia di tengah-tengah kekuatan dunia cenderung mempraktikkan salah satu teori perimbangan kekuatan dalam hubungan internasional beraliran realis yakni balancing.

Frasa “balancing” sendiri memang cukup lazim digunakan Indonesia baik secara lisan, tulisan, maupun praktik dalam hal pertahanan. Hamilton-Hart dan McRae menyebut balancing digunakan Indonesia untuk memunculkan permainan strategis, di mana gerakan untuk mendekat ke satu sisi dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan dari sisi lain.

Pada konteks alutsista jet tempur sendiri, Indonesia memang tidak bisa serta merta memihak pada kekuatan tertentu. Selain karena kekuatan relatifnya, negara +62 masih memiliki skuadron yang diisi pesawat-pesawat yang diproduksi oleh kekuatan dunia yang acapkali saling berkontradiksi, yakni AS dan Rusia.

Isu beserta polemiknya mengenai Eurofighter sendiri muncul hampir beriringan dengan mengemukanya kembali diskursus mengenai kontrak perjanjian senilai lebih dari Rp 16,75 triliun atas kesepakatan pengadaan 11 pesawat Su-35 ke Indonesia kembali muncul.

Oleh karena itu, “permainan” dua kaki tampaknya diperagakan Prabowo dalam hal Eurofighter. Polemiknya mungkin saja memang dibiarkan sebagai impresi balancing bahwa Austria dapat terlihat menjadi penjembatan Barat, apalagi pasca isu Sukhoi mengemuka. Masih berlarut dan belum adanya kepastian pesawat mana yang akan diborong Prabowo sampai saat ini seolah menasbihkan hal tersebut.

Apalagi diwartakan bahwa AS menekan Indonesia setelah kabar kesepakatan Sukhoi Su-35 tersebut terdengar Washington. Ihwal ini yang disebut menyebabkan kesepakatan dengan negeri Tirai Besi masih menggantung sampai detik ini dan justru kabar dan polemik Eurofighter lah yang lebih jamak terdengar.

Namun demikian, pada konteks Eurofighter dan dengan presumsi adanya penciptaan impresi balancing serta probabilitas analisa teknis Kemenhan yang tentu telah dilakukan sendiri, menjadikan realisasi pengadaannya mungkin saja urung terlaksana.

Prabowo dan para analis Kemenhan tentu telah menyerap variabel negatif dari Eurofighter seken Austria sebelumnya. Masa pakai yang telah cukup lama, dibutuhkannya upgrade teknologi yang tidak murah, plus biaya operasional yang cukup mahal, plus indikasi korupsi internal Austria menjadikan pembelian serta eksistensinya dinilai tidak ideal bagi Minimum Essential Force (MEF) jangka panjang, khususnya bagi Angkatan Udara Indonesia.

Eurofighter Typhoon sendiri memang bisa dibilang sekelas dengan Sukhoi Su-35, Dassault Rafale, hingga FA-18E Super Hornet, dan bahkan F-35. Namun dari sisi harga seken, perawatan, hingga biaya operasional, Eurofighter dinilai lebih menguras anggaran dan kurang efisien.

Pada titik ini, taktik balancing Indonesia di bidang kerja sama dan diplomasi pertahanan, termasuk upaya pengadaan pesawat tempur, tampaknya cukup sulit dihindari dan membuat implementasi pengadaan alutsista dari negara lain terkesan berlarut dan menggantung, setidaknya sampai saat ini.

Akan tetapi, hal tersebut tentu tidak boleh membuat Prabowo kehilangan ketegasannya dalam menentukan sikap untuk memodernisasi alutsista berdasarkan pertimbangan terbaik yang urgensinya tidak bisa ditawar. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Keseriusan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam upaya memperkuat pertahanan negara tampaknya semakin jelas terlihat. Sebelum melakukan kunjungan terbarunya ke Turki, Prabowo secara resmi mengirim surat kepada Menhan Austria untuk mengungkapkan keinginan Indonesia memborong 15 pesawat tempur Eurofighter Thypoon milik negara Eropa Tengah itu yang otomatis nantinya berstatus “bekas”.

Embel-embel bekas itulah yang dinilai bermuara pada polemik di dalam negeri. Bahkan Direktur LSM Imparsial, Al Araf meyakini jika pembelian ini dilaksakakan, akan menimbulkan masalah akuntabilitas anggaran pertahanan dan risiko keselamatan prajurit TNI itu sendiri di kemudian hari.

Dari sisi spesifikasi, harus diakui bahwa pesawat Eurofighter Thypoon yang diproduksi oleh konsorsium gabungan Uni Eropa itu bisa dikatakan masih kalah superior jika dibandingkan duo pesawat tempur terpopuler di dunia, yakni F-16 buatan Amerika Serikat (AS) ataupun berbagai jenis Sukhoi buatan Rusia yang sudah dimiliki oleh Indonesia.

Namun demikian, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) agaknya memiliki penilaian lain mengenai standarisasi pertahanan kekinian yang paling tepat plus kecermatan kalkulasi anggaran di tengah krisis keuangan negara akibat pandemi.

Hal itulah yang juga disoroti oleh Rafael Carvera dalam Impact of the Economic Crisis on Defence Policy. Dalam tulisan tersebut disebutkan bahwa meskipun dalam kondisi krisis ekonomi, memaksimalkan standarisasi pertahanan tetap tidak bisa ditawar dengan justifikasi efisiensi. Dalam konteks ini, Carvera menitikberatkan pada esensi particular adjustment atau penyesuaian partikular sebagai kunci utama dalam strategi pertahanan di tengah krisis.

Particular adjustment seperti yang disiratkan Carvera tersebut agaknya memang tengah diperagakan Prabowo terkait rencana pembelian Eurofighter Thypoon dalam menyusun strategi pertahanan negara, khususnya alutsista pesawat tempur di tengah pandemi Covid-19.

Analisa mengenai polemik pesawat Eurofighter Thypoon “seken” yang belakangan ramai, semestinya disandingkan pula dengan berbagai kebijakan serupa Prabowo sebelumnya. Misalnya, pada pertemuan antara Prabowo dan Menhan Rusia, Sergei Shoigu, di Moskow pada akhir Februari lalu. Prabowo bahkan telah menandatangani kontrak pembelian 11 pesawat tempur Sukhoi jenis Su-35 senilai US$ 1,14 miliar atau sekitar Rp 16,5 triliun.

Kalau beneran jadi maju di 2024, Pak @prabowo sepertinya tak terbendung. #politik #pinterpolitik #pilpres2024https://t.co/5Tl1lDefsY pic.twitter.com/Tzcto3VXZo

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 24, 2020

Meskipun faktanya kontrak tersebut juga merupakan tindak lanjut kesepakatan yang sama pada era Menhan Ryamizard, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva berharap agar deal itu segera direalisasikan di era Prabowo.

Dengan realita tersebut serta mengacu pada esensi pernyataan Carvera sebelumnya, terdapat dua perspektif yang terbuka bagi interpretasi bahwa kalkulasi Prabowo mencakup tiga hal. Pertama, rencana pembelian Eurofighter Thypoon dari Austria serta Sukhoi Su-35 merupakan adjustment Prabowo sebagai strategi menakar, memperkaya, dan meningkatkan standarisasi jangka panjang TNI-AU meskipun dengan keterbatasan anggaran yang ada saat ini.

Kedua, dengan fakta bahwa status pembelian kedua jenis pesawat tersebut yang masih belum final, ada tendensi bahwa langkah Prabowo terhadap negosiasi pembelian pesawat tempur Austria dan Rusia juga merupakan bagian dari taktik diplomasi pertahanannya.

Disinilah narasi menjadi menarik mengenai sejauh mana taktik Prabowo ini berhasil dalam menyeimbangkan realisasi diplomasi pertahanan dengan realisasi modernisasi alutsista, khususnya pesawat tempur bagi TNI-AU.

Jangan Takut Embargo, Pak Prabowo!

Jika memang manuver “ngidam” pesawat tempur dari beberapa negara sekaligus merupakan bentuk diplomasi pertahanan Prabowo, hal ini tentu menimbulkan pertanyaan tersendiri, utamanya terkait keseriusan komitmen hubungan antar negara, dalam hal ini pada aspek vital pertahanan.

Masih abu-abunya finalisasi dua kesepakatan formal pengadaan pesawat tempur yang telah mengemuka tersebut dinilai akan menjadi tendensi minor tersendiri jika berujung pembatalan, ketika faktanya yang menginisiasi pembelian pesawat tempur itu ialah pihak Indonesia melalui Menhan Prabowo sendiri.

Namun, kesan keragu-raguan Prabowo itu sedikit terkuak ketika Juru Bicara Kemenhan Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa pembelian alutsista, termasuk pesawat tempur sangat memperhatikan pertimbangan geo-strategis dan potensi embargo bagi Indonesia jika salah langkah.

Jadi enakan berpaling ke Barat nih ye? Uppps. #politik #pinterpolitik #infografishttps://t.co/0mQplykHIe pic.twitter.com/QolbRGdrhd

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 14, 2020

Pada titik ini, situasi menjadi sedikit tercerahkan saat rencana Prabowo membeli pesawat tempur bekas Austria, di sisi berbeda terlihat seperti membuka sebuah alternatif atau pengalihan, setelah sebelumnya sempat berencana membeli Sukhoi Su-35 dari Rusia. Hal ini juga mendukung rasionalisasi bahwa realisasi dua pembelian sekaligus pada saat yang berdekatan harus diakui tidak relevan dengan budget yang ada.

Dan bagaimanapun, ancaman embargo AS dalam balutan Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) memang menghantui setiap transaksi alutsista negara sekutu Paman Sam dengan negara yang secara formal digolongkan “terlarang” untuk terlibat dalam kongsi persenjataan, termasuk Rusia.

Namun demikian, sesungguhnya Prabowo tak perlu berlebihan merisaukan sanksi ataupun embargo dari pihak manapun saat ini. Hal ini sejalan dengan konklusi publikasi Richard Perkins dan Eric Neumayer yang berjudul The Organized Hypocrisy of Ethical Foreign Policy: Human Rights, Democracy and Western Arms Sales.

Perkins dan Neumayer mengatakan bahwa “ancaman” sanksi maupun embargo dari Barat, khususnya AS dalam sektor transaksi alutsista faktanya tidak melulu berlandaskan idelisme aspek politik semata. Kepentingan terkait materialistik seperti pasar alutsista, terutama di negara berkembang yang besar juga menjadi realita penunjang sebelum sanksi maupun embargo dikeluarkan.

Kecenderungan itulah yang seharusnya tidak perlu membuat Prabowo ragu apalagi takut dengan embargo yang diantisipasi jika bertransaksi alutsista, khususnya pesawat tempur dengan negara manapun.

Apalagi secara historis Indonesia pernah membalikkan embargo AS pada tahun 1995 hingga 2005, yang diakibatkan tudingan pelanggaran HAM Timor-Timor, menjadi sebuah kekuatan.

Pada tahun 2003, di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri, Indonesia justru memilih Rusia sebagai alternatif belanja alutsista yang turut berkontribusi bagi terbentuknya kekuatan anyar TNI-AU kala itu, yakni berupa tambahan satu skuadron pesawat tempur terbaru Sukhoi.

Apa yang dikatakan Perkins dan Neumayer juga senada pernah diterjemahkan oleh Tenaga Ahli PT Dirgantara Indonesia, Andi Alisjahbana bahwa sesungguhnya eksistensi embargo alutsista justru merugikan AS sendiri karena akan kehilangan Indonesia sebagai salah satu pasar potensial.

Lantas, pertimbangan apa yang lebih tepat dan sebaiknya dimaksimalkan oleh Prabowo dalam aspek pengadaan pesawat tempur bagi Indonesia?

Hmm, Google sama Apple minta diboikot pengguna apa gimana nih? 😠 #politik #pinterpolitik #infografis https://t.co/KdYGTKqQgE pic.twitter.com/DHtAoqENo1

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 22, 2020

Saatnya Wujudkan Visi

Sebuah saran yang patut dipertimbangkan turut datang dari peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi yang meminta agar Prabowo jangan terbawa arus gembar-gembor isu pembelian pesawat tempur yang kemudian membuat keputusan hanya berdasarkan pertimbangan taktis, bukan pertimbangan strategis.

Ihwal yang disampaikan Fahmi tampak simultan dengan esensi yang disampaikan oleh John Paul Dunne dalam The Demand for Military Strategy in Developing Country, yang menyebut bahwa variabel strategis aspek pertahanan – berupa budget, kapasitas, serta potensi ancaman – di negara berkembang haruslah terkait dengan pemenuhan dan penyesuaian standar minimum yang ada.

Pada 2018 silam, Koorsahli KASAU, Marsda TNI Umar Hariyono mengatakan bahwa jika mengacu pada visi Ideal Essential Forces (IEF), kapasitas TNI-AU masih jauh dari memadai. Setidaknya, Indonesia membutuhkan sekitar 300 pesawat lagi, terutama pesawat tempur baru dengan pertimbangan potensi ancaman terbesar di Laut China Selatan (LCS). Frasa “baru” dari Hariyono menjadi menarik ketika memang problematika klasik Indonesia ialah mayoritas pesawat tempur yang ada berstatus bekas dan acapkali mengalami insiden.

Pada titik ini, Prabowo tentu memahami variabel strategis aspek pertahanan yang dikemukakan Dunne serta analisa konkret berbasis IEF tersebut. Akan tetapi sampai saat ini, belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan seolah Menhan Prabowo masih ragu-ragu untuk mendatangkan pesawat tempur terbaik guna memperkuat pertahanan Indonesia.

Serangkaian rekaan tendensi, realita, serta analisa di atas dinilai cukup untuk membuat Menhan Prabowo kiranya dapat lebih tegas lagi dalam membuat keputusan pengadaan alutsista, terutama pesawat tempur yang memang Indonesia sangat butuhkan.

Menjalin diplomasi pertahanan tentu sangat baik. Akan tetapi, jika di satu sisi hal tersebut tidak dengan kesungguhan komitmen realisasi kesepakatan, termasuk pembelian pesawat tempur, agaknya akan menodai esensi upaya permufakatan itu sendiri.

Oleh karena itu, Prabowo dinilai mesti lebih tegas dan cermat dalam bermanuver di level internasional untuk menyempurnakan alutsista Indonesia, terutama ketika ekspektasi publik dan urgensi pertahanan senantiasa menuntut progresivitas yang sejalan dengan tuntutan dinamika global. Itulah harapan kita bersama. (J61)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.