PinterPolitik.com

Di hari yang cerah pada 28 Desember 1949, para warga Jakarta berkumpul di suatu lapangan untuk menyaksikan pidato Ir. Soekarno – sosok yang dikenal sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia. Momen ini terjadi sehari setelah Belanda akhirnya memberikan pengakuan kedaulatan atas Indonesia.

Karisma Soekarno yang begitu besar tergambar jelas dari bagaimana masyarakat berbondong-bondong datang dan berusaha menyaksikan pidatonya itu. Tak diragukan lagi, hal-hal yang demikian inilah yang membuat pria yang juga akrab disapa sebagai Bung Karno itu dianggap layak menjadi orang yang membawa beban kepemimpinan negara di awal-awal kemerdekaan.

Namun, Soekarno juga manusia – memiliki hal-hal yang baik sekaligus yang buruk. Sosok yang memiliki nama kecil Kusno itu memang berakhir menjadi penguasa yang berkuasa layaknya raja-raja Jawa. Politik mercusuarnya keras. Perlakuannya kepada kawan dan lawan politik juga keras.

Sementara, di saat yang sama, kehidupan masyarakat justru tengah berada dalam kondisi sulit secara ekonomi. Tak heran, aktivis seperti Soe Hok Gie pernah menyebut Soekarno sebagai “manusia yang baik tetapi tragis hidupnya”.

Lalu, seperti apa sejarah awal pemimpin yang menguasai setidaknya sembilan bahasa ini dan mengapa sampai sekarang banyak orang Belanda masih membencinya?

Mengenal Soekarno

Ir. Soekarno lahir di Soerabaja (sekarang Surabaya), Hindia Belanda, pada 6 Juni 1901. Penentuan tempat lahirnya ini sempat jadi polemik karena, di era Orde Baru, terjadi upaya pengaburan fakta sejarah terkait Soekarno dan ia disebut lahir di Blitar. Ini sempat ramai gara-gara pidato Presiden Jokowi di tahun 2015 lalu yang menyebut Soekarno lahir di Blitar.

Soekarno kecil awalnya diberi nama Koesno Sosrodihardjo. Namun, karena sering sakit-sakitan, namanya diganti menjadi Soekarno ketika berumur 11 tahun.

Baca Juga: Ketika I.J. Kasimo “Tertawakan” Nasakom Soekarno

Soal kisah nama ini juga menarik karena di beberapa negara di Timur Tengah, Soekarno juga dikenal dengan nama Ahmad Soekarno atau Achmed Soekarno. Soekarno sendiri kurang suka dengan nama itu dan menyebutnya sebagai nama yang diberikan oleh para wartawan selayaknya kebiasaan penamaan di Barat yang punya nama depan.

Ida Ayu Nyoman Rai, ibu kandung Soekarno adalah perempuan asal Bali dari keturunan bangsawan. Sementara, ayah Soekarno, Raden Soekemi Sosrodihardjo, disebut berasal dari keturunan Sultan Kediri. Dari pernikahan mereka, lahirlah dua anak yang bernama Soekarmini dan Soekarno.

Latar belakang keluarga Soekarno ini bisa dibilang berasal dari keluarga bangsawan. Makanya, tidak heran ketika melihat perjalanan dan perjuangan hidupnya, Soekarno selalu merefleksikannya dari posisinya sebagai bagian dari golongan kelas atas – demikian seperti ditulis dalam buku Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia.

Sebagai seorang guru, ayah Soekarno memang selalu menyempatkan diri mengajari putranya untuk membaca dan menulis. Latar belakang keluarga inilah yang juga membuat Soekarno selalu kaya akan ide dan gagasan.

Ketika berusia enam tahun, Soekarno dan keluarganya pindah ke Mojokerto. Ia bersekolah di Tweede Inlandsche School (Sekolah Ongko Loro) untuk anak-anak bumiputra – di mana ayahnya menjadi kepala sekolah. Lulus dari Sekolah Ongko Loro, Soekarno melanjutkan ke Europesche Lagere School (ELS). Setelah lulus dari ELS, ia pindah ke Soerabaja untuk bersekolah di Hogere Burgerschool (HBS) Soerabaja (sekarang SMA Kompleks di Surabaya).

Sejak berusia 14 tahun, Soekarno telah jadi anggota organisasi kepemudaan Jong Java. Saat di HBS, Soekarno tinggal di rumah tokoh Sarekat Islam (SI) yang bernama H.O.S. Tjokroaminoto. Tjokroaminoto adalah guru, bapak kos, dan ke depannya menjadi mertua Soekarno sendiri. Sebagaimana diketahui, Sukarno menikahi Oetari, anak Tjokroaminoto, di usia 22 tahun.

Usai dari HBS Surabaya, Soekarno melanjutkan kuliah jurusan teknik sipil di Technische Hoogeschool di Bandung (sekarang ITB). Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan kelompok studi bernama Algemeene Studie Club yang menjadi cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia (PNI).

Baca Juga: Saat Soekarno Bertemu Atatürk

Karena aktivitasnya di PNI ini, pada 29 Desember 1929, Soekarno dijebloskan ke penjara. Ia baru dibebaskan pada 31 Desember 1931 dan kemudian ikut dengan Partai Indonesia (Partindo) pada 1932. Selang beberapan tahun, Soekarno lagi-kagi ditangkap dan diasingkan ke Ende, Flores – tepatnya pada Agustus 1933 sampai sekitar tahun 1938.

Tak cukup sampai di sana, Soekarno kemudian diasingkan lagi ke Gading Cempaka, Bengkulu. Ia baru dibebaskan pada 1942 menjelang Jepang menduduki Indonesia. Di Bengkulu ini pula, Soekarno bertemu dengan Fatmawati yang kemudian menjadi ibu negara di kemudian hari.

Sang Poliglot Musuh Belanda

Akibat aktivitas-aktivitas politiknya, Soekarno memang menjadi tokoh berkarisma. Gagasan-gagasannya dan kemampuannya berorasi memukau banyak orang dan memang membuat Belanda ketar-ketir. Soekarno sendiri disebut menguasai banyak bahasa, mulai dari bahasa Jawa, Sunda, Bali, Arab, Belanda, Jerman, Prancis, Inggris dan Jepang.

Kemudian, selama masa pendudukan Jepang, sejumlah tokoh pergerakan Indonesia – termasuk Soekarno – diwadahi dalam Pusat Tenaga Rakyat (Putera) dan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Di sidang BPUPKI pertama itulah, pada 1 Juni 1945, Sukarno melahirkan gagasan konsep tentang dasar negara yang kini dikenal sebagai Pancasila.

Setelah BPUPKI dibubarkan dan diganti menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 7 Agustus 1945, Soekarno terpilih sebagai ketua. Kisah selanjutnya tentu saja adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.  Sehari setelah merdeka, PPKI kembali bersidang dan menetapkan Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Boleh jadi, kemampuan Soekarno dalam menggerakkan masyarakat lewat pidatonya kemudian menjadi alasan banyak orang Belanda membencinya hingga sekarang. Mereka kembali ke Indonesia setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II dengan inti sari “membebaskan” Indonesia. Namun, Soekarno malah mengajak rakyat untuk melawan orang-orang Belanda itu.

Menurut Bonnie Triyana, rasa permusuhan terhadap sosok Soekarno bisa jadi karena ada kebutuhan untuk menghadirkan wujud musuh itu sendiri. Ini semacam personifikasi musuh untuk membenarkan tindakan brutal pemerintah Belanda pada era 1945-1949. Apapun itu, yang jelas Soekarno akan dikenang lewat gagasan-gagasan dan orasi-orasi briliannya.

Baca Juga: Mengapa Megawati “Kultuskan” Soekarno?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Sekitar tahun 60-an, hubungan politik antara Indonesia dan Malaysia bisa dibilang sangatlah panas. Sejarah menamakannya Konfrontasi Indonesia-Malaysia, adalah sebuah konflik yang bermula dari persengketaan wilayah Sabah, Sarawak dan Singapura. Di dalam perseteruan ini juga terlahir sepatah kalimat yang sangat terkenal hingga sekarang, yakni “Ganyang Malaysia” yang muncul setelah Malaysia dan Inggris mendorong pendirian Federasi Malaya. Alhasil, konflik bersenjata terjadi.

Ratusan pejuang dari Indonesia dan beberapa negara Persemakmuran seperti Inggris, Australia, dan Malaysia tewas dalam berbagai konfrontasi bersenjata yang terjadi di sekitar Semenanjung Malaya, Kalimantan.
Tapi, bagaimana jika Sukarno berhasil mengganyang Malaysia sebelum diturunkan?

PinterPolitik.com 

Sepertinya, bisa dipastikan sebagian besar dari kita pernah mendengar sebuah nama yang berbunyi “Yuri Gagarin”. Ya, dia adalah kosmonot asal Uni Soviet, yang namanya begitu terkenal pada masa Perang Dingin dahulu, karena berhasil menjadi manusia pertama yang mencapai luar angkasa. 

Pada 12 April 1961, Gagarin berangkat menggunakan wahana antariksa Vostok 1, menembus perbatasan langit Bumi, dan mengitari planet kita ini selama 108 menit. Pencapaian luar biasa itu membuat Gagarin tidak hanya dielu-elukan di tanah airnya, tetapi juga membuatnya bak pahlawan umat manusia ketika berhasil mendarat kembali di Bumi dengan selamat. 

Kabar tentang kesuksesan Gagarin menyebar ke seluruh dunia, tersampaikan ke rival besar Uni Soviet pada saat itu, yaitu Amerika Serikat (AS), dan tentunya sampai pula ke Indonesia. Hal ini berhasil menarik perhatian Presiden pertama Indonesia, Sukarno.  

Sebagai pemimpin revolusioner yang memiliki perhatian tinggi pada pengembangan teknologi, khususnya yang berkaitan dengan keantariksaan, Sukarno dikabarkan turut memberikan apresiasi besar kepada kosmonot tersebut. 

Mengutip dari artikel di laman Historia berjudul Yuri Gagarin dan Para Kosmonot Pahlawan Indonesia, yang ditulis Martin Sitompul,pada Juni 1961, ketika sedang melakukan kunjungan ke Moskow, Sukarno bahkan menyempatkan diri bertemu langsung dengan Gagarin, dan menasbihkannya sebagai “pahlawan bangsa Indonesia”.  

Tidak hanya itu, Sukarno secara pribadi pun menyematkan penghargaan Bintang Mahaputra pada Gagarin, yang merupakan salah satu penghargaan tertinggi Indonesia. Sebagai pelengkap, Sukarno juga menghadiahkan sebuah wisma khusus di Jalan Raya Puncak, Bogor sebagai tempat tinggal Gagarin, jika ia nanti berkesempatan datang ke Indonesia.  

Jika dilihat dari sejarahnya, Gagarin memang memiliki tempat yang spesial di hati Sukarno dan juga Indonesia. Tidak heran bila kemudian banyak orang yang menganggap Gagarin sebagai inspirasi kuat bagi Sukarno untuk mewujudkan mimpinya menjadikan Indonesia sebagai negara yang mampu mengirimkan manusia ke luar angkasa.  

Lantas, kira-kira mengapa Sukarno bisa memberikan perhatian yang sedemikian besarnya pada keantariksaan? 

Baca juga: Globalis dan Ambisi Antariksa Jokowi

Antariksa Sebagai Tren? 

Sebelum menggali pertanyaan di atas lebih dalam, rasanya pantas bila kita buka pembahasan ini dengan mengutip perkataan Presiden AS, John F. Kennedy tentang antariksa: “Eksplorasi antariksa akan terus berlanjut, tidak peduli kita bergabung atau tidak, dan tidak ada negara yang bisa menjadi pemimpin bagi negara lain jika ia tertinggal dalam perlombaan antariksa”. 

Well, perkataan Kennedy tadi beresonansi dengan apa yang sesungguhnya terjadi dalam politik internasional pada masa Perang Dingin. Ketika itu, seluruh negara di dunia tidak hanya dipanaskan oleh perlombaan teknologi nuklir antara AS dan Uni Soviet, tetapi juga oleh sengitnya persaingan kedua negara adidaya tersebut dalam mengembangkan program dan teknologi antariksa.  

Polemik ini pada akhirnya berpengaruh juga pada pandangan politik internasional Sukarno. Rahadian Rundjan dalam artikelnya Sukarno dan Angan-angan Keantariksaan Indonesia, Mampukah Impian Sukarno Terwujud?, menilai bahwa topik keantariksaan yang menjadi perbincangan orang awam sampai politisi pada saat itu, telah menjadi modal bergaul Sukarno dalam arena politik internasional. 

Oleh karena itu, ketertarikan Sukarno pada pencapaian Gagarin pun bukan semata-mata hanya karena kekaguman, tetapi juga dipengaruhi faktor hubungan politik antara Indonesia dan Uni Soviet. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Abdul Haris Nasution dalam memoarnya Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 5: Kenangan Masa Orde Lama, mengungkapkan bahwa niatan Sukarno untuk memberi penghargaan pada Gagarin muncul setelah Indonesia menyepakati kontrak pembelian senjata kedua dengan Uni Soviet, untuk melegitimasi kedekatan diplomatis Indonesia dan Uni Soviet. 

Selain ke Uni Soviet, Sukarno juga sempat menggunakan topik antariksa untuk mendekati Presiden Kennedy dari AS, dengan mengirimkan telegram ucapan selamat kepada rakyat Amerika atas kesuksesan astronotnya, John Glenn, yang berhasil mengorbit Bumi pada tahun 1962. 

Pada akhirnya, bisa dikatakan, antariksa sebagai tren politik internasional telah membuat Sukarno sadar bahwa Indonesia pun perlu mengembangkan program antariksanya sendiri jika ingin menjadi negara maju. Karena itu, ketika sedang menyambut delegasi Uni Soviet di Stadion Senayan, menurut laporan Daily Report, Foreign Radio Broadcast tahun 1963, Sukarno menekankan bahwa jika ingin menjadi negara besar, maka Indonesia harus ambil bagian dalam revolusi antariksa dan nuklir. 

Angan-angan Sukarno tersebut bersinggungan dengan apa yang dimaksud sebagai smart power oleh ilmuwan politik AS, Joseph S. Nye. Dalam tulisannya Get Smart: Combining Hard and Soft Power, Nye menjelaskan bahwa di era yang modern ini, negara tidak lagi hanya bisa mengandalkan kekuatan keras (hard power) seperti tenaga militer dan aliansi pertahanan untuk menjaga eksistensinya, tetapi juga membutuhkan fungsi kekuatan lunak (soft power) seperti persepsi negara lain dan kemajuan teknologinya untuk mengurangi permusuhan dan adanya potensi ancaman internasional. 

Namun, apa yang seringnya keliru dipahami orang-orang adalah, dengan menguatnya pengaruh soft power, bukan berarti negara tidak lagi perlu mengembangkan hard power-nya. Padahal, Nye berpendapat, untuk benar-benar mendapatkan daya tawar yang tinggi dalam panggung internasional, suatu negara perlu menggabungkan hard dan soft power-nya. Inilah kemudian yang dimaksud Nye sebagai smart power. 

Dalam sebuah artikel hasil wawancara yang berjudul Joseph Nye’s Reflections on Current International Relations: Public Diplomacy, Space Exploration and Artificial Intelligence, Nye berpandangan bahwa pengembangan teknologi antariksa adalah salah satu sektor yang paling mencerminkan smart power. 

Melalui teknologi antariksa yang mumpuni, suatu negara tidak hanya dapat apresiasi dari masyarakat internasional, tetapi juga mampu memperkuat hard power-nya, dengan menggunakan teknologi antariksa tersebut untuk pengawasan wilayah kedaulatan dan penguatan jaringan sistem pertahanan, misalnya. 

Lalu, pertanyaan besarnya adalah, apakah kita sekarang masih mengemban warisan antariksa Sukarno? 

Baca juga: Balapan Antariksa: Biden vs Xi Jinping

Indonesia Sebagai Space-Faring Country? 

Kalau kita melihat dari komponen kenegaraan, sesuai perkembangannya Indonesia bisa dikatakan  ‘belum’ meninggalkan ambisi besar Sukarno, karena kita pun setelah puluhan tahun akhirnya memiliki payung hukum keantariksaan, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan (UU Antariksa).  

Selain itu, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), yang sekarang telah dilebur dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), juga dikatakan akan menggandeng konsorsium swasta yang difokuskan pada proyek pembangunan bandar antariksa. Ide ini setidaknya sudah mulai dijalankan sejak tahun 2019 silam. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sempat dikabarkan mengajak bos perusahaan antariksa raksasa, SpaceX, yaitu Elon Musk untuk berinvestasi pada proyek bandar antariksa yang rencananya akan dibangun di Pulau Biak, Papua pada akhir 2020.  

Tapi sayang, sampai saat ini semua pembicaraan mengenai proyek besar program antariksa Indonesia, khususnya yang terkait dengan banda antariksa, terlihat belum menunjukkan progres yang signifikan. Bahkan, belum pernah ada kabar seorang investor besar yang memang berniat membangun keantariksaan Indonesia. Mengapa bisa demikian? 

Well, Ann Cammaro, Founder Antarexxa Space Global, sebuah startup yang berinisiatif membangun ekosistem antariksa Indonesia, dalam sebuah wawancara di kanal Helmy Yahya Bicara di YouTube, mengatakan bahwa salah satu alasan kenapa Indonesia kesulitan mendapat ketertarikan investor antariksa adalah karena kita tidak memiliki industri pendukung yang mumpuni.  

Ann berkata, meskipun kita memiliki keunggulan geografis untuk membangun sebuah bandar antariksa, investor seperti Elon Musk perlu berpikir berulang-ulang kali jika ingin membangun proyek di Indonesia, karena selama ini kita belum memiliki industri yang siap, yang dibutuhkan dalam membangun infrastruktur antariksa, contohnya seperti industri propelan roket.  

Karena itu, tampaknya sangat sulit jika kita berharap secepatnya mendapatkan investor antariksa, karena artinya mereka harus membangun semua keperluan bandar antariksa sendiri. 

Di sisi lain, untuk menarik perhatian investor antariksa, mungkin kita juga perlu belajar dari rekan-rekan negara berkembang yang sudah terlebih dahulu sukses dalam mengembangkan program antariksanya, contohnya seperti Vietnam. 

Nandini Sarma dalam tulisannya Southeast Asian space programmes: Capabilities, challenges and collaborations, menyimpulkan bahwa majunya antariksa Vietnam adalah karena mereka serius membangun sumber daya manusia yang mumpuni, dengan pelatihan tenaga ahli teknologi antariksa melalui lembaga negara yang memang difokuskan pada sektor tersebut, bernama The Space Technology Institute (STI).  

STI ini disebut secara intens bekerja sama dengan negara antariksa maju seperti Jepang dan India, agar dapat terus menyesuaikan tenaga ahli yang sesuai dengan perkembangan teknologi. 

Pada akhirnya, tampaknya Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk merealisasikan mimpi antariksanya, seperti penguatan industri pendukung dan sumber daya manusia.  

Tetapi, sesungguhnya itu bukanlah hal yang mustahil, jika kita bisa menghidupkan kembali semangat antariksa Indonesia yang ditinggalkan Sukarno. (D74) 

Baca juga: Indonesia Perlu Bangun Bandar Antariksa?

PinterPolitik.com

Di tengah hiruk pikuk dan geliat kehidupan kontemporer, sejenak menengok sejarah terkadang dapat menjadi momen refleksi diri, pembelajaran masa depan, hingga sekadar pelepas rindu.

Sejak era Herodotus, esensi sejarah dalam format apapun selalu memiliki benang merah ketika didefinisikan memiliki arti yang begitu penting bagi kehidupan manusia. Lebih dalam, sejarah disebut dapat mendefinisikan jati diri mereka yang memaknainya dalam kehidupan.

Telaah filosofis itu yang mungkin saja memantik Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri untuk berbicara secara khusus mengenai upaya pelurusan sejarah.

Dalam Webinar Pembukaan Pameran Daring dan Dialog Sejarah, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Megawati meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk meluruskan catatan sejarah seputar situasi yang terjadi pada tahun 1965.

Hal itu disebut Megawati harus segera diluruskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar semua sejarah bangsa tercatat secara benar dan proporsional.

Lebih lanjut, Ketua Umum PDIP itu menilai ada sejumlah hal yang hilang dalam catatan sejarah Indonesia, khususnya pada periode 1965. Adanya politik desukarnoisasi yang dimulai sejak kepemimpinan Presiden Suharto menjadi ihwal yang disinggung dan agaknya menjadi fokus yang ingin dikedepankan Megawati.

Sejarah dipotong, disambung, dan bahkan dihapus di era Orde Baru (Orba) dan Mega menyebut elite politik seolah patah lidah, ketika semua orang takut menyebut Sukarno sebagai proklamator.

Nadiem juga diminta untuk mengkaji ulang sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah, hingga mengusulkan buku-buku pemikiran Sukarno dapat dimasukkan ke kurikulum pendidikan Indonesia.

Meski pernyataan dan permintaan Megawati kepada Mendikbud Nadiem itu tampak bertendensi subjektif dengan seolah mengedepankan Sukarno, esensi pelurusan sejarah secara umum agaknya memang memiliki urgensi dan signifikansinya tersendiri bagi Indonesia saat ini. Mengapa demikian?

Dekonstruksi Bias Sejarah

Permintaan Megawati agar diupayakannya pelurusan sejarah, utamanya mengenai Sukarno beserta dinamika yang ada di sekitar tahun 1965 agaknya memang tidak berlebihan.

Peristiwa G30S dinilai menjadi pemantik bagi apa yang disinggung Mega sebagai politik desukarnoisasi. Torehan yang disebut meninggikan Suharto, dan di saat yang sama cenderung mendiskreditkan Sukarno.

Asvi Warman Adam, sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebut salah satu versi peristiwa G30S memang bermuara pada desukarnoisasi, yaitu menjadikan Sang Proklamator sebagai dalang peristiwa dan bertanggung jawab atas segala dampak tragedi berdarah itu.

Skenario memang tak mengenakkan bagi Sukarno pasca pidato pembelaannya yang bertajuk Nawaksara ditolak Sidang Umum MPRS pada 22 Juni 1966. Dinamika politik setelahnya berujung pada “isolasi” yang dilakukan Suharto pada Sukarno, bahkan hingga ajal menjemput Putera Sang Fajar.

Seperti yang disiratkan Asvi dan yang menjadi persoalan, peristiwa sepanjang 1965-1966 seperti G30S hingga Surat Perintah 11 Maret (Supersemar), memiliki sejumlah versi. Inilah yang kemungkinan menjadi fokus utama Mega ketika merujuk pada satu versi sejarah yang diglorifikasi selama Orba.

Perguliran politik pada periode tersebut dinilai masih meninggalkan semacam distorsi maupun bias sejarah hingga kini, yang jamak dianggap kurang proporsional dan justru menimbulkan kesenjangan serta diferensiasi pemahaman bagi setiap anak bangsa kini.

Diskursus mengenai pelurusan sejarah sendiri telah ada sejak abad ke-18. Kelly Boyd dalam Encyclopedia of Historians and Historical Writing menyebut sosok filsuf dan sejarawan Prancis François-Marie Arouet atau Voltaire yang menjadi pionir penyusunan kembali historiografi baik secara faktual maupun analitis.

Voltaire menolak historiografi dan catatan tradisional yang mengklaim karya kekuatan supernatural. Selain itu, Ia melangkah lebih jauh dengan menunjukkan bahwa historiografi sebelumnya penuh dengan bukti yang dipalsukan dan membutuhkan penyelidikan baru pada sumbernya.

Dengan mengutip Guillaume de Syon, ihwal tersebut yang kemudian membuat Boyd menyebut bahwa pendekatan rasionalistik adalah kunci untuk menulis ulang sejarah secara tepat.

Persoalan bias memang menjadi semacam benalu dalam sejarah. Dalam Problems of Bias in History Textbooks, Michael H. Romanowski menjelaskan bahwa sejarah, melalui buku teks dan sebagainya, sangat dipengaruhi oleh keyakinan politik, ideologis, dan moral penulisnya, maupun keyakinan yang dianggap penulis dipegang oleh “guru” yang mereka tulis.

Biasanya, keyakinan tersebut mendukung status quo atau pemahaman konvensional tentang apa yang patut dipuji, dicela atau bahkan disembunyikan dalam rangkaian ataupun peristiwa sejarah tertentu.

Persoalan bias sejarah di era kekinian nyatanya terjadi di beberapa negara. Di India misalnya, ketimpangan perspektif disebut Saroj Chadha dalam Rewriting Indian History – A View Point, eksis antara sudut pandang India, Muslim, serta Inggris. Chadha menyebut bahwa sejarah kontemporer sejak 1947 sangat bias secara politik.

Sementara sampel lainnya yang cukup relevan dengan pernyataan Megawati terjadi di Korea Selatan. Penggantian buku wajib sejarah di sekolah menengah yang diinisiasi mantan Presiden Park Geun-hye pada 2015 dan dieksekusi pada 2017 menuai polemik.

Setelah Presiden Moon Jae-in berkuasa, dirinya menyebut penggantian buku yang tampak seperti pelurusan sejarah itu bias secara politik. Hal ini dikarenakan narasi yang terbangun lebih mengecam pemerintah otoriter Korea Selatan di masa lalu, ketimbang rezim totaliter Korea Utara.

Pada titik ini, gagasan pelurusan sejarah Megawati memang memiliki urgensi dan signifikansinya tersendiri. Tidak hanya pada konteks sejarah Sukarno dan peristiwa 65, namun juga sejarah secara umum yang masih meninggalkan distorsi maupun bias, termasuk yang menjadi panduan kurikulum pendidikan.

Akan tetapi, jika berkaca pada apa yang terjadi di Korea Selatan, tampaknya gagasan tersebut akan memiliki tantangan dan konsekuensi yang cukup besar, khususnya secara politik.

Lantas, seperti apa tantangan dan konsekuensi secara politik tersebut yang mungkin terjadi dari upaya pelurusan sejarah di Indonesia jika memang benar-benar terlaksana?

Konsekuensi yang Terlalu Mahal?

Jika ditelaah secara positif dan berkaca pada disparitas pemahaman sejarah, pelurusan sejarah yang digagas Megawati di satu sisi dinilai dapat bertujuan untuk menyatukan perspektif demi kohesivitas sosial bangsa.

Akan tetapi, Katharine McGregor dalam Confronting the Past in Contemporary Indonesia mengatakan bahwa pada konteks Indonesia, menggabungkan tujuan ganda perdamaian masyarakat dan pelurusan sejarah bukanlah tugas yang mudah.

Dalam proses dan muaranya, akan terdapat kelompok kepentingan berbeda yang akan mengalami “kerugian” dari proses pelurusan sejarah itu. Subjek yang dikaji McGregor sendiri relevan dengan konteks gagasan Megawati, yakni seputar peristiwa di tahun 1965.

Kelompok kepentingan atau yang dapat disebut aktor, agaknya dapat menjadi pintu masuk utama untuk mengkalkulasi konsekuensi yang akan ditimbulkan dari revisi sejarah.

McGregor sendiri, masih dalam tulisan yang sama, menyebutkan dua aktor prominen yakni militer dan salah satu organisasi Islam, yakni Nahdlatul Ulama (NU) yang menjadi pemain utama dalam dinamika sosial-politik pada medio 1960-an.

Kedua aktor disebut berpadu-padan dalam upaya pemberantasan mereka yang tertuduh komunis, pasca dinamika politik yang menyeret Sukarno, Suharto, serta Partai Komunis Indonesia (PKI).

Namun dengan sejarah arus utama yang kini ada, kedua aktor tersebut tampaknya “aman” jika dilihat dari dimensi historiografi yang telah terkonstruksi. Kendati demikian, cerita dan impresi agaknya akan berbeda jika pelurusan sejarah dilakukan.

Hal itu dikarenakan, pelurusan sejarah yang digagas Megawati dinilai tidak dapat dilakukan secara parsial, kepada Sukarno saja, atau pada momen tertentu saja di tahun 1965. Akan ada efek saling bertautan dari pelurusan sejarah yang berdampak secara langsung pada berbagai kelompok kepentingan.

Selain itu, pada konteks hukum, sejumlah pelanggaran HAM di periode tersebut yang ditengarai kuat terjadi juga akan terdampak dari upaya pelurusan sejarah. Konsekuensinya entah akan berujung angin segar bagi pengungkapan pelanggaran HAM, atau justru menjadi bumerang bagi dituntutnya konsistensi pengungkapan pelanggaran HAM lain di masa yang berbeda.

Di sini, meskipun gagasan pelurusan sejarah memiliki urgensi dan signifikansi tersendiri, agaknya konsekuensi yang ada masih jauh lebih besar jika dikalkulasi secara politik. Terlebih jika berbicara sejarah yang menjadi panduan dan kurikulum pendidikan secara nasional yang diampu oleh Mendikbud Nadiem.

Belum lagi jika narasi pelurusan sejarah itu sendiri menjadi komoditas dan alat politik yang bisa berujung saling tuding narasi antar faksi politik yang ada, seperti yang terjadi di negeri Ginseng beberapa tahun lalu.

Oleh karena itu, niat dan kemauan kolektif secara politik serta mengesampingkan hasrat subjektif dinilai akan menjadi kunci jika ingin merevisi sejarah yang jamak dinilai bias.

Sebuah wacana tugas baru yang ke depan tampaknya akan menjadi tantangan sendiri bagi sepak terjang Nadiem. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.