PinterPolitik.com

[dropcap]W[/dropcap]akil Ketua DPR RI, Fadli Zon bilang tidak ada yang salah kok dengan luas kamar sel yang ditempati mantan Ketua DPR sekaligus sohibnya Setya Novanto di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Kalau menurut kalian, ada masalah enggak sama luas kamar sel Setnov? Kalau menurut saya sih masalah banget gengs. Tapi masalahnya tuh bukan sekedar di luasnya, melainkan disainnya yang salah. Masa sih sekelas mantan Ketua Umum Golkar dan mantan Ketua DPR kalah bagus sama koruptor sapi. Wkwkwk.

Nah, menurut Fadli terkait ukuran sel memang ada beberapa kamar sel yang memiliki luas dan lebar lebih dari kama-kamar sel lainnya. Salah satunya yang ditempati Setya Novanto itu. Sel yang memang luasnya segitu ada 40 ruangan. Dari dulunya sudah begitu.

Hmmm, kan ada 40 ruangan nih, berarti ada 40 orang yang istimewa? Dari dulu begitu kan? Weleh-weleh.
Share on X

Menurut Fadli, Lapas Sukamiskin sudah ada sejak zaman Belanda. Sehingga, mempertahankan bentuk asli Lapas tersebut sama saja dengan menjaga sejarah. Menurut doi masa sel yang sudah dari zaman Belanda begitu mau diperkecil lagi?

Hmmm, curiga nih saya kalau Fadli itu pro sama koruptor! Masa sih merombak sel untuk koruptor segala mempertimbangkan sejarah. Kalau gitu kenapa DPR enggak ngusulin penjara baru saja ya untuk para koruptor. Nanti setelah dibuat baru, sejarah Sukamiskin kan tetap terjaga, terus para koruptor bisa merasakan tempat yang lebih layak deh.

Contohnya kayak kasur yang enggak empuk, lampunya remang-remang, toilet jongkok, dan sebagainya. Pokoknya samain deh kayak yang ngenes-ngenes gitu. Masa sih maling ayam aja dipukulin terus ditaruh di sel yang isinya 40 orang satu sel, ini yang korupsi besar dikasih kamar yang luas dan berfasilitas. Ckckck.

Lagian juga kan kalau koruptor dikasih kamar yang besar-besar mau ngapain coba? Mau dibuat nongkrong dan makan nasi goreng bareng? Eh, itu penjara apa rumah nenek? Wkwkwk.

Atau jangan-jangan Fadli enggak mau penjara untuk koruptor diperburuk fasilitas dan bentuknya karena doi jaga-jaga kalau suatu saat nanti ternyata ketangkap sedang khilaf, jadi enggak dapat penjara yang mengerikan itu? Oh pantes doi pro banget sama sejarah penjara Sukamiskin? Gimana nih menurut kalian? (G35)

PinterPolitik.com

“Prison is a recruitment center for the army of crime. That is what it achieves.”

:: Michel Foucault (1926-1984), sejarawan dan filsuf ::

[dropcap]S[/dropcap]ebagai orang awam, mungkin bayangan tentang dipan keras, sel yang dingin dan penuh nyamuk, makanan yang buruk, atau ketakutan karena dikelilingi banyak penjahat adalah gambaran paling dekat ketika kata “penjara” masuk ke telinga kita.

Mungkin tidak seburuk kondisi tahanan dalam film The Dark Knight Rises tempat jagoan kita Bruce Wayne a.k.a Batman dikurung oleh Bane sang antagonis, tapi setidaknya seperti itulah gambaran tentang penjara.

Sayangnya, bayangan kita tentang kondisi itu mungkin akan runtuh setelah menyaksikan program Mata Najwa yang ikut dalam inspeksi mendadak (sidak) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung beberapa waktu lalu. Pasalnya, beberapa sel tahanan koruptor terkesan cukup mewah dan berkelas dengan segala perabotan dan perlengkapannya.

Memang, pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin, Wahid Husein beberapa waktu lalu, fenomena sel-sel tahanan mewah ini menjadi sorotan publik.

Dalam sidak yang dilakukan dua hari setelah OTT terhadap Wahid Husein itu, Direktorat Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyita banyak barang yang seharusnya tidak berada di penjara. Barang-barang elektronik seperti televisi, kulkas, dispenser, microwave, handphone, kompor gas, bahkan beberapa perkakas bangunan disita dalam operasi tersebut.

Kemenkumham seolah tidak ingin kebakaran jenggot pasca OTT KPK yang secara jelas menyebutkan adanya “jual beli kamar” dengan nilai fantastis di lembaga pemasyarakatan tersebut. Program Mata Najwa menangkap momen ketika tokoh-tokoh politisi terkenal yang ditahan ditempat tersebut kelabakan saat disidak.

Nama-nama seperti Luthfi Hasan Ishaaq, Jero Wacik, pengacara OC Kaligis, Anas Urbaningrum, hingga Akil Mochtar tidak bisa mengelak ketika kamarnya dengan fasilitas yang cukup mewah digeledah oleh petugas.

Hal yang sedikit berbeda ditunjukkan oleh mantan Ketua DPR RI Setya Novanto dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin yang seperti sudah “siap” menghadapi sidak tersebut. Keduanya berada di sel yang sederhana, bahkan terkesan sangat tidak sesuai dengan profil keduanya – utamanya Setnov.

Najwa Shihab – sang presenter – kemudian mengkonfirmasi bahwa baik Setnov maupun Nazar tidak sedang berada di sel asli mereka, mungkin karena sudah mendapat kabar tentang adanya sidak tersebut.

Sejak awal saya dan tim @matanajwa sudah curiga bahwa sesungguhnya itu bukanlah sel asli Setya Novanto. Saat sidak, SN mengaku sejak awal menempati sel no 29 di Blok Timur dan selama 3 bulan tidak berpindah-pindah sel. Ada beberapa kejanggalan: 1. Di papan besar daftar nama dan sel penghuni di ruang kamtib Lapas Sukamiskin, sticker nama SETYA NOVANTO terkesan baru ditempel dan berbeda. 2. Isi sel SN mulai dari barang2 pribadi, baju, perlengkapan mandi, makanan tdk sesuai dgn profil SN. Misalnya ada body mist Victoria Secret Pure Seduction, Gatsby dan Pucelle splash cologne. 3. Tidak terlihat tumpukan baju atau barang yg mengindikasikan sel itu sudah dihuni selama 3 bulan. Terkesan "terlalu rapih" dgn tujuan ingin menonjolkan "kesederhanaan" 4. Ketika petugas membuka sel SN, saya mendapat kesan Papa sudah sangat "siap" menyambut kami. Duduk di kursi dgn pakaian rapi sembari membawa buku "Kosa Kata Alquran". Kecurigaan2 itu kemudian kami telusuri lebih jauh. Saya mendapatkan informasi awal, kamar asli SN berada di Blok Timur atas di dekat kamar Bung Karno. Saat sidak sel no 2 dan 3 memang tidak tercantum nama penghuni. Pengakuan mantan penghuni Lapas Sukamiskin menyebut sel no 3 berukuran 2 kali lipat sel lain. Sel itu dulu sempat dihuni oleh mantan Walikota Palembang alm Romi Herton, yg kemudian dipindah ke Lapas Gunung Sindur karena terbukti plesiran. Saya kemudian mendapatkan informasi tambahan dari orang dalam, bhw SN benar menghuni sel no 3 Blok Timur Atas. Kerap kali diketahui mobil datang membawa perlengkapan barang-barang mewah untuk mengisi sel itu. Sel Nazaruddin yg disidak malam itu juga sel palsu. Informasi orang dalam yg kami kumpulkan, sel asli Nazaruddin adl sel yg dulu sempat dihuni mantan Gubernur Bengkulu Agusrin Najamudin. Sel no 41 di Blok Timur Atas dengan 2 kali lipat dari sel rata-rata. Tadi malam saat LIVE Mata Najwa, saya bertanya ke Menteri Yasonna Laoly atas beragam kejanggalan yg ada. Di sela-sela break, Menkumham menelpon jajarannya dan mengkonfirmasi bahwa kecurigaan tim Mata Najwa dan informasi yg kami kumpulkan benar adanya. Sel Setya Novanto dan Nazaruddin yg disidak petugas malam itu adl SEL PALSU

A post shared by Najwa Shihab (@najwashihab) on Jul 25, 2018 at 11:30pm PDT

South China Morning Post juga ikut menyoroti kasus ini dan menyebut ada praktik jual beli sel di Lapas Sukamiskin. Harganya mencapai Rp 200 juta, bahkan ada yang hingga Rp 500 juta. Jika sanggup membayar jumlah tersebut, seseorang bisa mendapatkan sel yang sudah direnovasi, perlengkapan kamar yang nyaman, toilet yang baik, hingga alat-alat elektronik termasuk handphone. Bahkan, napi tersebut bisa pelesir keluar dari penjara tanpa takut.

Potret ini tentu menimbulkan tanda tanya terkait sistem penegakan hukum di Indonesia, secara khusus sistem penjara. Apakah memang hukum yang berkeadilan untuk semua orang tidak bisa lagi diciptakan, sehingga mereka yang berduit selalu menjadi pemenang?

Desmoterion, dari Athena hingga Sukamiskin

Sejak Hammurabi memperkenalkan code of Hammurabi di Babilonia antara tahun 1792-1750 SM, sistem hukum memang masih mengedepankan lex talionis – hukum mata ganti mata. Saat itu, hukuman yang diberikan kepada seseorang lebih kepada “balas dendam” terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap orang lain.

Barulah di era Yunani Kuno, beberapa filsuf seperti Plato menawarkan mekanisme pemberian sanksi hukum dengan dipenjara atau dikurung, utamanya bagi mereka yang tidak bisa membayarkan denda. “Penjara” sendiri menjadi salah satu bagian dari inti filsafat Plato dalam dialog berjudul Allegory of the Cave, sekalipun tulisan tersebut bukan berbicara spesifik tentang penjara sebagai bentuk hukuman.

Namun, karya Plato ini secara gamblang memberikan gambaran tentang konsepsi penjara dalam masyarakat Yunani saat itu – utamanya di Athena – yang juga dikenal dengan istilah desmoterion atau tempat yang berantai.

Rantai memang menjadi alat untuk membelenggu seseorang, sehingga seringkali diasosiasikan dengan penjara itu sendiri. Pada titik ini, hukuman penjara memang bisa didefinisikan sebagai pembelengguan terhadap kebebasan seseorang.

Sistem penjara memang terus berkembang dari masa ke masa, termasuk ketika King John di Inggris menandatangani Magna Carta pada tahun 1215 M yang salah satunya berisi ketentuan bahwa seseorang tidak dibolehkan untuk dihukum penjara tanpa melewati proses hukum.

Adapun sistem penjara modern pertama kali digunakan pada tahun 1826 di Amerika Serikat (AS). Saat itu Eastern State Penitentiary menjadi penjara modern pertama di dunia dengan aturan yang seragam, mulai dari waktu makan, tidur, rekreasi, bekerja, dan lain sebagainya.

Di Indonesia, memang tidak banyak dokumen yang menjelaskan kapan sistem penjara digunakan pertama kali, apalagi di zaman kerajaan Hindu dan Buddha. Namun, mengingat agama Islam telah sukses menerapkan hukuman penjara sejak abad ke-13 masehi, maka bisa dipastikan sistem ini juga hadir di Indonesia sejak kerajaan-kerajaan Islam mulai berkembang.

Kemudian, era kolonialisme tentu saja membawa sistem hukum Barat ke Indonesia, termasuk juga sistem penjara. Bahkan hingga kini sistem hukum yang dipakai di Indonesia adalah warisan dari penjajahan Belanda, sehingga bisa dipastikan sistem penjara di Indonesia adalah juga bagian dari warisan tersebut.

Dengan lebih majunya kondisi sistem penjara di Barat, tentu pertanyaannya adalah mengapa kondisi yang terekam di Sukamiskin menggambarkan hal yang berbeda dari definisi penjara itu sendiri sebagai belenggu terhadap kebebasan seseorang?

Nyatanya reformasi sistem penjara di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Pada praktiknya, sistem hukum di Indonesia – terutama di Orde Baru – seringkali hanya digunakan untuk kepentingan penguasa. Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) mengakar sangat dalam pada sistem lembaga pemasyarakatan.

Di era Soeharto, kita bisa menyaksikan ada orang yang dipenjara dengan sangat tidak manusiawi, namun pada saat yang sama ada juga yang seperti kebal hukum, berkat modal koneksi dan uang. Sayangnya, reformasi 1998 belum juga membawa banyak perubahan ke sistem penjara. Maka, praktik KKN masih mengakar begitu kuat hingga kini.

Jabatan Kalapas adalah salah satu posisi yang strategis dan “basah” – mengingat dengan posisinya sebagai kepala penjara, ia berkuasa atas “kebebasan” seseorang. Akibatnya seringkali terjadi kongkalikong dan penyelewengan oknum-oknum Kalapas atau sipir demi mendapatkan keuntungan pribadi.

Dosen Kriminologi Universitas Indonesia, Adrianus Meliala bahkan pernah menyebut hal ini sebagai budaya yang kuat dan telah mengakar di lembaga pemasyarakatan.

Keberadaan sistem hukum yang masih “kacau” akibat praktik KKN yang masih kental, ditambah sistem penjara yang juga demikian, menjadi bagian lain dari fakta kuatnya politisasi hukum di Indonesia.

Kondisi di Lapas Sukamiskin sesungguhnya menjadi pengingkaran konsepsi desmoterion yang menjadi inti dari sanksi hukum. Ironisnya, Lapas Sukamiskin menjadi potret bahwa politik dan praktik KKN justru “memenjarakan” sistem penjara itu sendiri. Pada titik ini, sulit untuk mengharapkan hukum yang berkeadilan karena semuanya akan kembali pada pertanyaan: “wani piro?”

Reformasi Penjara, Jangan Dipolitisasi

Banyak negara kini sedang dalam proses mereformasi sistem penjaranya. Sistem penjara terbaik di dunia saat ini ada di Norwegia. Beberapa negara bagian di AS saat ini sedang melakukan uji coba untuk menerapkan sistem penjara seperti di Norwegia, walaupun dengan penyesuaian konteks psikologis dan sosiologis masyarakat yang berbeda.

Prinsip utama dalam reformasi sistem penjara adalah normality, humanity dan rehabilitation, serta perubahan paradigma tentang fungsi penjara itu sendiri. Tujuannya adalah membuat para napi menjadi orang yang lebih baik, sehingga pada akhirnya bisa kembali ke masyarakat.

Namun, hal ini mungkin masih sangat sulit dilakukan di Indonesia, setidaknya dalam waktu dekat. Konteks persoalan penjara di Indonesia jauh lebih kompleks. Selain KKN, ada juga masalah kelebihan kapasitas tahanan, anggaran yang belum tercukupi, hingga mindset tentang penjara itu sendiri.

Sebagai catatan, hingga Juni 2017, kapasitas Rutan dan Lapas di Indonesia adalah 122.204 orang. Namun, jumlah penghuninya mencapai 225.835 orang atau terdapat kelebihan beban penghuni mencapai 185 persen.

Selain itu, ada persoalan anggaran yang menjadi catatan lain. Untuk biaya makan napi dalam setahun misalnya, anggaran yang dihabiskan mencapai Rp 1,3 triliun yang diambil dari APBN. Artinya, ada persoalan anggaran yang juga akan ikut mempengaruhi sistem tata kelola penjara di negara ini.

Pada akhirnya, reformasi sistem hukum memang menjadi keharusan. Namun, masalah akan selalu bertambah rumit ketika persoalan ini dipolitisasi. Ujung-ujungnya tidak akan ada perubahan yang berarti.

Para politisi seharusnya malu dengan makin terbukanya informasi tentang fasilitas mewah di Lapas. Mereka yang menggelapkan uang rakyat, namun tidak mendapatkan ganjaran seperti yang seharusnya.

Menkumham juga seharusnya bertanggungjawab penuh terhadap program reformasi ini. Kalau perlu jabatan ini jangan lagi diberikan kepada politisi karena jika dipimpin politisi, sampai kapanpun penjara akan tetap dipolitisasi.

Harapannya penjara akan mampu menjadi tempat rehabilitasi bagi para pelanggar hukum untuk membuat mereka menjadi lebih baik, bukannya melahirkan masalah baru – seperti kata Foucault di awal tulisan – dan menjadi pusat perekrutan pasukan kriminal. (S13)

PinterPolitik.com

[dropcap]G[/dropcap]aes, eike mau nanya tempat menginap recommended di daerah Arcamanik, Bandung, dong. Eike maunya yang mewah ya, yang ada air panasnya, TV, kulkas, dispenser, AC, sama kasur yang super empuk, pokoknya pelayanan kelas satu deh. Ada?

Ehhh, gaes, tapi jangan ngasih jawaban Lapas Sukamiskin, ya.Terlalu mahal. Katanya per kamar bisa Rp200-500 juta. Duh, nggak sanggup eike bayarnya. Hehe

Lagian nih ya, kalau pun eike sanggup bayar, eike juga nggak sudi tuh nginep di sana. Yang dapet fasilitas mewah di sana kan koruptor gitu. Tahu kan? Yang suka ngerugiin negera itucchh… ckckck.

Ya..ya..ya.. kalau dilihat-lihat, lapas bekas Bung Karno pernah dipenjara dulu ini sekarang sudah banyak berubah, terutama saat resmi dijadikan sebagai lapas khusus koruptor. Saking kerennya, bisa kali buat tujuan wisata di Bandung.

Selain fasilitas kamar mewah, Lapas Sukamiskin juga menyediakan taman rekreasi yang asyik banget untuk kumpul keluarga, lho. Eike rasa ngadain acara arisan atau reunian juga seru, soalnya ada 36 saung bambu yang lucu buat leha-leha dan selfie-selfie. Mantapkan?

Ehmm, tapi nganuu.. itu kan ceritanya lapas buat narapidana korupsi ya.  Tapi kok bisa mewah banget? Sedangkan lapas lain biasa-biasa aja.

Miris ya gaes, di saat negeri ini lagi heboh menyuarakan semangat anti korupsi, tapi koruptornya malah dibikin nyaman dengan ngasih fasilitas super spesial dan boleh seenaknya keluar masuk lapas.

Wahhh waaahh, gimana rasanya jadi tim penyidik KPK yang udah banting tulang buat nangkepin koruptor? Sakit gaesss sakittt!!!

Yaa, hak istimewa untuk koruptor sepertinya memang sudah tidak asing terdengar di telinga, sebut saja Artalyta Suryani hingga Freddy Budiman yang tidak hanya ketahuan memiliki sejumlah fasilitas mewah di dalam jeruji besi, tapi juga bisa mengendalikan bisnis narkotikanya dari balik penjara.

Mennn!!! Baru kali ini eike bertanya-tanya gunanya penjara itu untuk apa?!?!

Yaa, semoga saja tindakan KPK nggak berhenti sampe di Lapas Sukamiskin. Usut terus sampai tuntas! Pokoknya koruptor harus menderita! (E36)