Suharso Monoarfa legawa serahkan Ketum PPP kepada Mardiono. Terjadi pertemuan Suharso dan Mardiono. Keduanya sepakat dorong PPP ke depan lebih baik. Suharso akan masuk kepengurusan baru.

PinterPolitik.com

Amplop kiai rupanya “sakti mandraguna”. Tidak hanya membuat internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) gempar, tapi juga dianggap mampu menumbangkan Suharso Monoarfa dari kursi Ketua Umum PPP.

Sedikit memberikan konteks, tumbangnya Suharso berawal  dari pernyataan terkait amplop kiai yang sulit ditolerir karena telah terlanjur dimaknai sebagai bentuk penghinaan terhadap kiai-kiai pesantren.

Di sisi lain, Suharso masih terlihat melakukan upaya-upaya untuk fight back, meskipun akan percuma karena telah keluar Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Menkumham Yasonna H. Laoly itu, telah mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP.

Nah, muncul pertanyaan, apakah dengan ketua umum baru ini akan merubah arah politik PPP, dalam konteks keikutsertaannya pada Koalisi Indonesia Bersatu (KIB)?

Merespons hal tersebut, Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam, meramalkan bahwa kepemimpinan baru pengganti Suharso dinilai bisa mengubah sikap berkoalisi PPP dengan KIB.

Umam menilai posisi PPP yang seolah hanya dianggap sebagai pelengkap dari dua partai lain, yakni Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN), membuat pimpinan baru berpikir untuk mencari koalisi lain.

Apalagi sudah terlihat indikasi ke arah sana. Mardiono dinilai mempunyai kebijakan dan kepentingan yang baru, yaitu ingin membenahi suara dan mendekatkan diri ke konstituen PPP.

Btw, apa yang dilakukan oleh Mardiono ini seolah ingin menjawab kritik kepada PPP selama ini. PPP dianggap mempunyai gap antara basis pemilih partai dengan dukungan elite partai terhadap pasangan capres.

Jika dipikir-pikir, alur cerita lengsernya Suharso dari singgasana PPP dapat dianggap sebagai sebuah nexus event yang akan membuat kemungkinan-kemungkinan lain tercipta, salah satunya keluarnya PPP dari KIB.

Sedikit memberikan penjelasan, nexus adalah peristiwa yang terjadi akibat aksi melenceng sebuah peristiwa yang tidak direncanakan. Lebih dari itu, dalam film-film Marvel, nexus dianggap dapat mengakibatkan garis waktu yang aslinya lurus jadi bercabang.

Bahayanya, jika nexus terlalu lama dibiarkan, maka ia akan menciptakan rentetan nexus lainnya yang berujung pada kekacauan, dan puncaknya, kekacauan itu bisa memicu perpecahan atau dalam istilah Marvel disebut “Multiverse War”.

Bayangkan jika tanpa PPP, KIB dapat bubar karena kekurangan kursi untuk mengantarkan calon presiden di 2024. Tanpa Suharso, PPP juga sulit selekat dulu dengan KIB.

Dalam konteks ilmu sosial, peristiwa semacam ini disebut dengan butterfly effect atau efek kupu-kupu. Teori ini menjelaskan tentang kekacauan yang dapat terjadi karena adanya perubahan kecil yang terjadi di suatu tempat, namun berpengaruh besar hingga ke tempat lain.

Istilah ini diperkenalkan oleh Edward Norton Lorenz, yang mendasarkan pengamatannya tentang efek yang ditimbulkan oleh kepakan pada sayap kupu-kupu.

Hmm, bisa kebayang sih betapa sibuknya Golkar dan PAN harus menjaga agar PPP tetap berada dalam barisan KIB. Bahkan, sejak awal dibentuk, isu penggembosan KIB sudah marak jadi bahan perbincangan politik loh.

Nah, ini kan kemungkinan terburuk dari nexus event tumbangnya Suharso, mungkin bisa jadi yang terjadi bisa sebaliknya. Siapa yang tahu kan? Hehehe. (I76)

Hubungan Sandiaga Uno dan PPP terlihat makin erat. Pada 30 Agustus, Sandi nyatakan siap nyapres di acara DPW PPP di Jogja. Pada 6 September, Sandi diundang Suharso Monoarfa untuk hadiri bimbingan teknis DPRD PPP se-Indonesia. Peneliti ISESS Khairul Fahmi nilai hubungan keduanya bisa saling menguntungkan. PPP bisa jadi kuda Sandi untuk 2024. Sementara PPP butuh Sandi untuk jadi magnet suara.

Suharso Monoarfa disebut telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP Usman M Tokan menyebut Suharso diberhentikan lewat rapat Mahkamah Partai yang digelar pada 2-3 September lalu.

Suharso sendiri telah digoyang dari kursinya sejak Juni lalu saat dianggap kepemimpinannya sewenang-wenang. Selain itu, PPP yang diprediksi tidak lolos parlemen di Pemilu 2024 juga menambah variabel upaya pendongkelan Suharso. Situasi semakin panas saat Suharso terpeleset polemik “amplop kiai” yang memaksa tiga Pimpinan Majelis PPP menuliskan surat resmi meminta Suharso mundur pada 22 Agustus lalu.

PinterPolitik.com

Suharso Monoarfa kembali mendapat guncangan hebat saat diminta mundur dari posisinya sebagai Ketua Umum (Ketum) PPP. Kali ini, desakan itu bahkan dilayangkan oleh tiga pimpinan Majelis DPP PPP sekaligus.

Desakan tersebut tertuang dalam surat resmi tertanggal 22 Agustus 2022 yang diteken oleh H. Mustofa Aqil Siraj (Ketua Majelis Syariah), H. Muhammad Mardiono (Ketua Majelis Pertimbangan), dan KH. Zarkasih Nur (Ketua Majelis Kehormatan).

Surat itu disebut sebagai respons para ulama yang beberapa hari terakhir terusik atas polemik “amplop kiai” Suharso di sebuah acara yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 15 Agustus 2022 lalu.

Saat itu, dalam kapasitasnya sebagai Ketum PPP, Suharso menyinggung bahwa dirinya terkejut dengan adanya “tradisi amplop untuk kiai” yang harus diberikannya saat bersilaturahmi ke sejumlah tokoh agama.

Seketika, cerita Suharso itu dimaknai menyinggung martabat para kiai, ulama, hingga habaib dan memaksa PPP secara organisasi memohon maaf.

Permohonan maaf itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP Arsul Sani yang kemudian menjamin PPP akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan.

Akan tetapi, polemik tak serta merta meredup. Ketua Umum Ikatan Habib Nahdlatul Ulama (IHNU) Habib Salim bin Jindan turut mengecam pernyataan Suharso yang disebutnya sebagai pelecehan terhadap ulama.

Lantas, mengapa polemik amplop kiai tampak menjadi bola panas yang langsung terarah pada integritas posisi Suharso di PPP?

Amplop Kiai, Suharso Benar?

Polemik amplop kiai tampak menjadi gelombang besar yang menghantam legitimasi Suharso di PPP. Sayangnya, sentimen tersebut beriringan dengan desakan mundur dari kursi Ketum PPP yang telah eksis beberapa waktu sebelumnya.

Ya, usaha pendongkelan Suharso telah terasa saat demonstrasi pada 24 Juni lalu di depan Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta. Saat itu, massa Front Kader Penyelamat Partai (FKPP) bahkan terlibat bentrok dengan kelompok massa loyalis Suharso, yakni Gerakan Pemuda Kabah (GPK).

Demonstrasi sendiri dipicu oleh pihak FKPP yang menganggap kepemimpinan Suharso bersifat sewenang-wenang. Tak hanya itu, survei Charta Politika yang memprediksi PPP tidak akan lolos ke Parlemen pada Pemilu 2024 juga menjadi landasan desakan mundur Suharso.

Suharso juga sempat mendapat tekanan dari sudut lain. Ia diminta untuk berbesar hati meletakkan jabatannya sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas. Demonstrasi elemen massa pada 27 Juni dan 18 Agustus mendesak Suharso mundur dari posisi menteri karena dugaan gratifikasi dan kenaikan harta kekayaan yang tak wajar.

Di titik ini, cerita Suharso mengenai amplop kiai dapat dimaknai sebagai political gaffe atau kesalahan yang dibuat politisi dalam sebuah pidato. Istilah itu sendiri dikemukakan Barack Obama dalam bukunya yang berjudul A Promised Land.

Mengutip terminologi yang kerap digunakan media Amerika Serikat (AS), Obama mendefinisikan political gaffe sebagai setiap frasa dari seorang politisi yang mengungkapkan ketidaktahuan, kecerobohan, hingga ketidakpekaan.

Padahal, secara normatif ungkapan itu menyimpang dari pakem umum yang seharusnya dapat secara bijaksana dilakukan politisi dalam bertutur kata. Presiden ke-44 AS menyebut kekeliruan itu membuat seorang politisi menjadi sangat rentan terhadap serangan.

Political gaffe kiranya dapat membingkai pernyataan amplop kiai Suharso. Dirinya seolah menaburkan garam di atas luka mengingat dirinya bahkan sudah rentan setelah sederet desakan mundur sebelumnya, baik dari kursi Ketum PPP maupun Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Akan tetapi, ketidakpekaan Suharso agaknya belum tentu bahwa dia keliru dalam polemik amplop kiai. Ini tercermin dari klarifikasi Suharso, yang meskipun telah meminta maaf, dirinya menilai apa yang disampaikannya dapat dipertanggungjawabkan.

Jika dimaknai, respons dingin Suharso selaras dengan cerminan konsep kebenaran yang disebut oleh filsuf politik kelahiran Jerman, Hannah Arendt dalam Truth and Politics.

Amplop kiai yang dikemukakan Suharso tampak cukup serius karena diiringi dengan sebuah sumpah.

“Ini demi Allah dan Rasul-Nya terjadi,” ungkap Suharso saat menceritakan “amplop kiai”.

Menurut Arendt, politik dan kebenaran tidak berjalan dalam koridor yang sama. Arendt melihat politisi justru harus memiliki kelihaian untuk berbohong. Menurutnya, politik dan kebenaran memiliki hubungan yang tidak begitu baik.

Pada praktiknya, apabila politisi menyampaikan kebenaran, besar kemungkinan ini merugikan kekuasaan atau dominasi sosio-politik yang berlaku. Konteks ini sangat terlihat dalam kasus Suharso.

Meskipun pernyataannya bertolak dari pengalaman empiris, dimensi sosio-politik membuat pernyataan itu menjadi tidak dapat dibenarkan.

Lalu, apa konsekuensi yang mungkin akan diterima Suharso?

Suharso di Ujung Tanduk?

Tekanan politik yang saat ini dialami Suharso boleh jadi adalah terkait dengan karma. Kendatipun sukar dicerna secara logis, karma dalam politik menjadi fokus John Hood dalam publikasinya yang berjudul Karma: It’s Real, Even In Politics.

Hood percaya bahwa tindak-tanduk minor aktor politik untuk mendapatkan kepentingannya cepat atau lambat akan terbalaskan dengan hal minor pula.

Dalam konteks Suharso, terdapat dugaan bahwa dirinya merupakan sosok yang terlibat dalam dua kali kudeta kepemimpinan PPP.

Pertama, ia diduga menyokong Muhammad Romahurmuziy (Rommy) untuk menumbangkan Suryadharma Ali dan memenangkan intrik dengan Djan Faridz pada kurun 2014 hingga 2016 silam. Kedua, saat dirinya sendiri berhasil naik ke kursi kepemimpinan PPP setelah menyingkirkan Rommy pada 2019.

PPP sendiri menjadi partai politik (parpol) warisan Orde Baru (Orba) yang justru tampak ringkih setelah Reformasi, berbeda dengan PDIP maupun Golkar.

Ali Pasha dalam Membaca Halaman Terakhir Buku PPP mengatakan tradisi kebersamaan yang menjadi akar PPP runtuh sejak Muktamar Ancol pada tahun 2007. Mekanisme pemilihan pimpinan secara formatur berubah menjadi pemilihan langsung.

Akibatnya, poros ulama kubu Hamzah Haz yang menjadi kekuatan inti tidak terakomodir dan partai terpecah menjadi faksi-faksi hingga saat ini.

Maka dari itu, blunder amplop kiai menjadi momentum emas bagi faksi yang tak pro-Suharso. Itu kemudian diperkuat dengan sederet tuntutan-tuntutan internal untuk mundur sebelumnya.

Pihak di seberang Suharso agaknya mempraktikkan salah satu esai klasik Tiongkok, yaitu Tiga Puluh Enam Strategi, yang digunakan untuk menggambarkan serangkaian siasat yang digunakan dalam politik, perang, dan interaksi sipil.

Dalam chapter Dí Zhàn Jì atau Strategi Menghadapi Musuh, taktik Shùn shǒu qiān yáng (mengambil kesempatan untuk mencuri seekor kambing) menjelaskan sikap fleksibilitas untuk memanfaatkan sekecil apapun momentum keterpurukan musuh untuk mengalahkannya.

Secara kasat mata, blunder “amplop kiai” tampak menjadi variabel dan momentum ideal kembalinya kepemimpinan PPP oleh para ulama. Tri Joko Waluyo dan Jamaluddin MD. Jahi dalam PPP: From Islamic Party to Open Party menyiratkan bahwa kekuatan PPP justru ada di kelompok Islam yang ingin moderat dan konservatif di saat bersamaan.

Selama ini, terdapat sosok-sosok ulama dengan karakteristik tersebut dalam jajaran elite PPP, terutama mereka yang menjadi perpanjangan tangan Hamzah Haz.

Artinya, Suharso dapat dikatakan tengah berhadapan dengan kekuatan asli yang menjadi nyawa PPP pasca Reformasi yang bisa saja menginginkan partai kembali ke hakikatnya sebagai partai bernafas Islam yang fleksibel.

Blunder “amplop kiai”, desakan mundur, dan prediksi bahwa PPP tak akan lolos Parlemen pada Pemilu 2024 kiranya akan semakin memperbesar tekanan politik yang destruktif bagi Suharso dalam beberapa waktu ke depan.

Lalu, akankah Suharso dapat bertahan dari tekanan itu? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Tiga pimpinan Majelis DPP PPP yakni KH. Mustofa Aqil Siraj sebagai Ketua Majelis Syariah, H. Muhammad Mardiono sebagai Ketua Majelis Pertimbangan, dan KH. Zarkasih Nur sebagai Ketua Majelis Kehormatan, melayangkan surat resmi permintaan agar Ketum PPP Suharso Monoarfa untuk mundur.

Itu disebabkan oleh sejumlah hal seperti blunder amplop Kiai Suharso dalam pidatonya, kepemimpinan Suharso yang dinilai sewenang-wenang, hingga keterpurukan dan prediksi bahwa PPP tidak akan lolos parlemen di 2024.

PinterPolitik.com

Pernyataan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa yang menyinggung soal ‘amplop kiai’ rupanya berbuntut panjang. Suharso dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas pernyataan yang dinilai melecehkan kiai pesantren. 

Peristiwa ini bermula saat Suharso menyampaikan pidato dalam Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas (PCB) untuk PPP di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kesempatan tersebut, Suharso menceritakan pengalaman amplop ini bermula ketika dia menjabat Plt Ketum PPP. 

Ia menceritakan bagaimana budaya ‘ningali’ atau memberikan amplop kepada kiai setelah berkunjung dan mendapatkan doa, merupakan perilaku yang kurang baik yang masih dijaga dalam tradisi pesantren. 

Meskipun pada akhirnya Suharso sendiri telah memberikan penjelasan terkait pernyataannya itu. Tapi ia terlanjur dianggap merendahkan sosok para kiai dan pesantren karena mengungkap persoalan ‘amplop kiai’ di depan publik. 

Aktivis dan Cendekiawan Nahdlatul Ulama (NU) Dr. Sholeh Basyari M. Phil menyebutkan cerita Suharso itu sudah menghina para kiai-kiai dan bisa membuat anggapan pemberian amplop tersebut sebagai cikal budaya korupsi. 

Di sinilah problemnya, ketika cerita Suharso kemudian dapat dimaknai sebagai narasi korupsi. Tentu hal ini wajar karena saat berpidato, konteksnya terkait pembekalan antikorupsi di Gedung ACLC KPK. 

Suharso sebagai ketua umum partai harusnya bisa berhati-hati sehingga terhindar dari slip of tongue. Apalagi, PPP yang salah satu basis massanya adalah para santri, tentunya membuat pernyataan itu bukan hanya konsekuensi hukum tapi juga konsekuensi politik.

Rasanya sudah menjadi rahasia umum kalau tradisi memberi amplop seperti cerita Suharso memang ada di pondok pesantren. Tapi itu semua adalah bentuk sumbangan kepada pesantren dan sedekah kepada para santri.

Anyway, dalam konteks yang lebih luas, sebenarnya tradisi sedekah sebenarnya bukan tanpa polemik loh. Dalam tradisi pesantren di Minangkabau, misalnya, ada yang disebut dengan mamakiah. Sebuah tradisi menjalankan sebuah buntie (semacam karung) yang digunakan pada hari Kamis dan Jum’at untuk meminta sedekah ke rumah-rumah warga. 

Dalam melakukan kegiatan mamakiah ini, tak jarang juga santri mendapat ocehan, hinaan, makian, bahkan ada yang diusir ketika sampai di depan rumah masyarakat yang menanggapi negatif kegiatan ini. 

Mungkin kisah mamakiah ini mirip dengan konteks pemaknaan sedekah yang ditafsirkan berbeda oleh Suharso. Padahal dalam tradisi pesantren, sedekah bukan hanya cara untuk menguji mental, tetapi memiliki nilai sufistik yang tinggi. 

Bagi yang melakukan kegiatan ini karena melihat nilai sufistik, agaknya mereka tidak melihatnya secara negatif, melainkan tetap tawadhu dan melihat konteks sosial dari tradisi sedekah di pasantren. 

Hmm, kok Pak Suharso tidak melihat dari sisi semacam itu ya? Kan kalau begini bisa saja para kiai jauhi PPP loh. Atau apa dulunya Pak Suharso gak sempat nyantri ya? Jadi gak mudeng dengan tradisi ini. Upps. Hehehe. (I76)

Kader PPP kembali meminta Suharso Monoarfa mundur dari posisi Ketua Umum. Front Kader Penyelamat (FKP) PPP khawatir akan kesewenang-wenangan Suharso plus potensi tak lolos parlemen.

Sebelumnya, DPC PPP Jakarta Selatan juga menuntut dan diiringi alasan yang serupa. Ditambah, Simpul Komunitas Anti Korupsi (SKAK) sebelumnya juga meminta Presiden Jokowi mencopot Suharso dari posisi Menteri PPN/Bappenas karena dituding punya tendensi rasuah terkait intrik penggunaan jet pribadi jelang Muktamar PPP akhir 2020 lalu.

Ketua Umum Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menilai ada pihak eksternal yang ikut menuntut dirinya mundur dari posisi sebagai pemimpin partai setelah serangkaian demonstrasi. Tak hanya itu, diia juga menduga ada pihak internal yang ditunggangi di balik tuntutan itu.
Selain PPP, terdapat sejumlah partai politik (parpol) yang diserang isu kudeta kepemimpinan seperti Partai Demokrat dengan sosok Moeldoko, PKB dengan intriknya dengan Yenny Wahid, hingga Partai Golkar yang dihantui isu serupa namun tak terlihat sosok di baliknya.

Front Kader Penyelamat Partai (FKPP) desak Suharso Monoarfa mundur dari Ketum PPP. Aksi ini dianggap upaya melemahkan KIB, karena PPP dinilai lebih mudah digoyang dibanding Golkar dan PAN. Merujuk dari preseden dualisme kepemimpinan di PPP.