Audio ini dibuat menggunakan AI.

Pernyataan Sufmi Dasco Ahmad soal operasi militer selain perang dalam konteks isu diplomati terkini di Myanmar kiranya bukan sekadar reaksi spontan. Mengapa berikan?

PinterPolitik.com

Pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengenai kemungkinan mendorong operasi militer selain perang (OMSP) untuk menyikapi penahanan selebgram berinisial AP di Myanmar menuai perhatian luas.

Dasco menyebutkan bahwa apabila jalur diplomasi gagal, pemerintah perlu mempertimbangkan langkah-langkah OMSP sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk dalam case, dimensi, dan konteks lainnya.

Pernyataan ini, meskipun tampak reaktif terhadap kasus individual, sesungguhnya membuka perbincangan strategis yang jauh lebih luas, yakni posisi Indonesia dalam diplomasi kontemporer dan kebutuhan akan integrasi kekuatan militer sebagai elemen pendukung politik luar negeri.

Dalam konteks konkret, AP ditahan oleh otoritas Myanmar karena melakukan kontak dengan kelompok bersenjata yang dikategorikan sebagai kelompok terlarang.

Namun, yang menjadi sorotan bukan sekadar kasus ini, melainkan bagaimana Indonesia merespons situasi krisis yang menyangkut warga negaranya di luar negeri.

Pertanyaannya, bagaimana diplomasi dan opsi lain relasi antarnegara di era kekinian, termasuk dalam konteks Myanmar, sebenarnya?

Glimpse of Transformasi Diplomasi?

Secara konseptual, diplomasi dalam tradisi realpolitik tidak pernah berdiri sendiri. Henry Kissinger menulis bahwa diplomasi yang tidak didukung oleh kekuatan hanyalah permohonan.

Dalam kerangka inilah, gagasan Dasco tentang OMSP harus dibaca bukan dalam bingkai konfliktual, melainkan sebagai pengakuan atas pentingnya kapasitas pertahanan sebagai sikap tegas hingga deterrence dalam politik luar negeri Indonesia.

Pernyataan itu sendiri menurut Dasco berlandaskan pada UU TNI versi terbaru yang menegaskan bahwa operasi militer selain perang mencakup misi-misi nonagresif seperti evakuasi WNI, bantuan kemanusiaan, atau pengamanan obyek vital strategis di luar negeri.

Jika ditarik ke ranah strategis, gagasan ini merupakan artikulasi dari bentuk baru coercive diplomacy, opsi diplomasi yang memiliki cadangan kekuatan di belakangnya.

Mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa sendiri dalam sebuah kuliah umum sempat menyoroti pentingnya impresi hard-power capability hingga combat readiness sebagai salah satu faktor mengapa posisi Indonesia dalam negosiasi Sipadan-Ligitan menjadi lemah.

Gagasan tersebut agaknya tidak bertentangan dengan hakikat diplomasi, justru memperkuatnya, di mana diplomasi yang bisa menolak, menekan, dan mengarahkan arah perundingan karena didukung postur strategis.

Dan Myanmar adalah kasus menarik karena mencerminkan transformasi kawasan Asia Tenggara dalam bingkai ASEAN yang kini seakan penuh ambiguitas hukum hingga fragmentasi kekuasaan.

Dalam perspektif crisis behavior, negara-negara merespons situasi luar biasa dengan kalkulasi cepat antara gain and cost, yang tidak hanya dilandasi norma tetapi juga persepsi ancaman, tekanan publik, dan posisi strategis.

Dalam hal ini, Myanmar kiranya bukan sekadar mitra bilateral, tetapi juga bagian dari lanskap Indo-Pasifik yang sedang bersaing antara demokrasi dan otoritarianisme, stabilitas dan disrupsi.

Gagasan Dasco pun harus dilihat dalam kerangka norm-building and rule interpretation. Ketika satu negara merasa bahwa norma internasional dilanggar, dalam perspektif subjektivitas suatu negara misalnya, penahanan terhadap WNI tanpa dasar hukum yang kuat atau proses hukum yang transparan, maka negara tersebut agaknya berhak mengaktivasi seluruh instrumen perlindungan warganya.

Pernyataan yang “melampirkan” OMSP dalam hal ini bisa menjadi symbolic move yang memberi sinyal bahwa Indonesia tidak akan pasif jika kepentingan dan warganya terganggu.

Mengapa penting menyebut OMSP bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga strategi komunikasi? Karena dalam praktik statecraft modern, operasi militer tidak selalu bersifat kinetik.

Psyops (psychological operations), misi-misi kemanusiaan, latihan bersama, dan issue behavior management menjadi alat utama dalam membentuk persepsi dan pengaruh.

Dengan mengaktivasi wacana OMSP, Dasco mungkin saja sedang melakukan manuver dalam dispute behavior, yakni bagaimana negara membentuk posisi dalam konflik atau krisis tanpa langsung terlibat secara fisik.

Ini adalah bentuk dari strategic ambiguity dan bluff yang agaknya tak keliru dalam diplomasi kekuasaan. Bahkan negara seperti China, AS, dan India kerap menggunakan strategi serupa untuk “menguji air” (testing the waters) terhadap respons negara atau entitas lain.

Dalam konteks ini, profesionalisme TNI juga menjadi bagian penting. Wacana OMSP tidak akan kredibel jika tidak dibarengi dengan persepsi bahwa militer Indonesia mampu, terlatih, dan siap untuk melaksanakan misi internasional dengan standar tinggi.

Inilah nilai tambah yang bisa memperkuat posisi diplomasi Indonesia, bahkan tanpa mengangkat senjata sekalipun.

Refleksi Strategis

Tentu, gagasan OMSP bukan tentang berperang karena selebgram, tetapi tentang menciptakan strategi perlindungan negara berbasis kesiapan dan kehormatan nasional.

Inilah wajah baru diplomasi Indonesia yang agaknya harus mulai menyesuaikan diri dengan dinamika internasional yang semakin keras.

Dunia pasca-pandemi, dengan ancaman baru seperti konflik multipolar, ketegangan di Laut China Selatan, serta tumbuhnya entitas yang seakan dianggap rogue elements di kawasan Asia Tenggara, menuntut Indonesia untuk memperkuat semua tools of statecraft-nya.

Penting untuk menekankan bahwa diplomasi berbasis kekuatan bukan bertentangan dengan prinsip bebas aktif. Justru ini yang boleh jadi memperkuatnya.

Dalam prinsip klasik diplomasi bebas aktif, Indonesia tidak memihak kekuatan besar, tetapi tetap aktif dalam menjaga kepentingannya. Namun, keaktifan ini kini kiranya membutuhkan pendekatan yang lebih taktis, yaitu menyelaraskan diplomasi lunak dengan sinyal keras, memperkuat koherensi antara kebijakan luar negeri dan kemampuan dalam negeri, dan membangun persepsi regional bahwa Indonesia adalah aktor kredibel yang tak hanya pandai bicara tetapi juga siap bertindak.

Yang menjadi tantangan ke depan adalah bagaimana mengelola konsekuensi dan batas dari wacana ini. Menyebut OMSP tanpa kesiapan politis dan militer justru bisa menjadi backfire diplomatik.

Dalam issue management, penggiringan wacana strategis seperti ini harus diikuti oleh komunikasi yang terstruktur kepada mitra internasional, agar tidak dibaca sebagai provokasi, melainkan sebagai penegasan kedaulatan dan tanggung jawab negara terhadap warganya.

Selain itu, Dasco sebagai figur politik juga perlu berhati-hati dalam menempatkan wacana seperti ini.

Publikasi strategi yang belum dibahas secara menyeluruh di dalam forum keamanan nasional bisa memicu persepsi bahwa politik luar negeri Indonesia mulai terfragmentasi oleh suara-suara individual di luar koridor resmi Kemlu atau Kemenhan.

Dalam dunia yang semakin tak menentu, diplomasi tak bisa lagi hanya mengandalkan pertemuan meja bundar. Dunia saat ini lebih mirip papan catur yang kompleks, di mana setiap pion dan langkah harus mencerminkan niat, kekuatan, serta kredibilitas.

Gagasan Dasco tentang OMSP, meski kontroversial, menunjukkan bahwa Indonesia perlahan sedang mengadopsi bentuk baru dari diplomasi aktif dengan kekuatan pendukung.

Tentu dengan catatan, langkah ini harus dikelola dengan profesional, hati-hati, dan dalam kerangka konsensus nasional agar tidak menimbulkan konflik baru di dalam atau di luar negeri. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Peran, manuver, serta konstruksi reputasi Sufmi Dasco Ahmad kian hari seolah kian membuatnya tampak begitu kuat secara politik. Lalu, mengapa itu bisa terjadi? Serta bagaimana peran Dasco dalam memengaruhi dinamika politik-pemerintahan dalam beberapa waktu ke depan?

PinterPolitik.com

Jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra menjadikan sosok Sufmi Dasco Ahmad tidak hanya sekadar administrator partai atau pejabat legislatif biasa, melainkan aktor kunci dalam orbit kekuasaan nasional.

Dalam beberapa dinamika prominen, termasuk yang teranyar yakni pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri, Dasco seolah tampil bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai arsitek dari manuver politik internal dan eksternal Gerindra.

Namun demikian, seiring dengan meningkatnya visibilitas dan peran strategis Dasco, muncul pertanyaan penting. Apakah fenomena ini mencerminkan kekuatan struktural dan individual yang sejati, atau justru sebuah konstruksi citra tertentu? Dan ke manakah arah peran politik Dasco di masa mendatang?

Pondasi Dasco?

Ungkapan paling sederhana untuk menggambarkan pengaruh dan citra Dasco saat ini adalah garis tangan. Dasco dinilai sangat lihai “memainkan peran yang memang benar-benar dia bisa menangkan” di kancah dan kiprah politiknya.

Sebelum menjadi sosok legend dan seolah OP (over power) di DPR, riwayat Dasco tentu dapat dengan mudah ditelusuri. Namun, simpul serta fase relasinya dengan Fadli Zon dan Prabowo Subianto saat bersama-sama mendirikan Partai Gerindra menjadi ikatan mendalam di antara mereka dan peran yang dimainkan di kemudian hari.

Seiring berjalannya waktu dan hasil elektoral Pemilu dan Pilpres 2009, 2014, 2019, dan 2024, tren meningkatnya pengaruh Dasco tidak bisa dilepaskan dari dinamika patron-klien yang telah lama menjadi bagian integral dalam kultur social-politik Indonesia.

C. Scott dalam Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia, menyebutkan bahwa kekuasaan dalam sistem politik tradisional di Asia Tenggara sering dibangun di atas relasi personal yang bersifat hierarkis, di mana seorang patron memberikan perlindungan dan sumber daya kepada klien sebagai imbalan atas loyalitas dan dukungan politik.

Dalam konteks ini, eksistensi akronim-akronim seperti kabinda (kader binaan Dasco) dan adidas (anak didikan Dasco) menjadi indikator dari sistem patron-klien kontemporer yang beroperasi dalam Partai Gerindra maupun lebih luas dalam sistem politik nasional.

Dasco kiranya menjadi pusat dari sebuah jejaring kaderisasi dan proteksi yang bukan hanya bertumpu pada kedekatan personal, tetapi juga pada akses terhadap sumber daya politik, hukum, dan logistik.

Dalam prosesnya, Dasco tampak memposisikan dirinya sebagai gatekeeper kekuasaan—peran yang mirip dengan konsep king’s hand dalam monarki modern, atau dalam bahasa Gramscian, seorang organic intellectual yang mengartikulasikan kehendak elite melalui jejaring dan struktur organisasi politik.

Lebih lanjut, kekuatan Dasco tidak bisa dilepaskan dari kemampuan memainkan politik hukum. Ia kerap tampil sebagai tokoh yang vokal dalam merespons isu-isu kebijakan dan legislasi nasional, bahkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan yurisprudensi dan interpretasi konstitusional.

Hal ini menempatkan dirinya bukan hanya sebagai politisi biasa, tetapi juga sebagai aktor hukum-politik yang strategis. Termasuk, probabilitas simbiosisnya dengan aparat penegak hukum itu sendiri.

Dalam ranah praktis dan rasional, Dasco boleh jadi menunjukkan kematangan dalam memahami pentingnya logistik politik dan ekonomi sebagai pondasi kekuasaan.

Dalam hal ini, keberhasilan Dasco bukan karena kemampuannya dalam berkampanye atau orasi, melainkan dalam mengelola dan mengorkestrasi sumber daya untuk menciptakan jejaring yang produktif dan loyal secara politik.

Namun, semua ini tentu tidak bisa terjadi tanpa adanya relasi simbiosis dengan pusat kekuasaan utama dalam partai, yang tak lain adalah Prabowo Subianto.

Di sinilah letak pentingnya memahami bahwa dalam sistem kekuasaan Gerindra yang kini menempatkan Prabowo sebagai pucuk pimpinan tertinggi Republik ini dan tetap menjadi nucleus dari segala dinamika.

Sebagai pendiri, pemilik legitimasi historis, dan kini Presiden RI, Prabowo berada di posisi yang tak tergantikan. Maka, segala kekuatan dan pengaruh Dasco, betapapun besar dan efektif, seharusnya tetap beroperasi dalam orbit Prabowo.

Pertanyaan menarik yang muncul kemudian adalah, dengan kapabilitas dan jejaring yang dimiliki, apakah Dasco dapat menjadi kingmaker di panggung depan di masa mendatang?

Dasco Tetap Butuh Konsolidasi?

Satu hal yang secara teori dapat mematahkan reputasi kekuatan Dasco saat ini adalah sirkulasi elite. Menurut Gaetano Mosca dan Vilfredo Pareto, sirkulasi elite adalah keniscayaan dalam sistem politik.

Elite baru akan selalu muncul menggantikan elite lama, tetapi yang bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, teknologi kekuasaan, dan struktur masyarakat.

Selain skenario tergantikan sepenuhnya, Dasco, dalam pengertian ini, tak menutup kemungkinan sedang mempersiapkan dirinya untuk masuk dalam kategori perennial elite, yakni seseorang yang terus relevan melampaui satu rezim pemerintahan.

Namun, menjadi kingmaker, baik di belakang maupun depan layar, bukan tanpa risiko. Jejaring yang besar juga bisa menjadi beban. Dalam sistem politik yang sarat intrik dan kompetisi internal, loyalitas bisa dengan cepat berubah menjadi ancaman.

Apalagi, jika Dasco mulai dianggap terlalu besar oleh pihak-pihak lain di internal partai maupun oleh Prabowo sendiri. Politik, pada akhirnya, adalah ruang kontestasi kuasa yang penuh jebakan.

Relasi Dasco dengan figur-figur penting yang saat ini berada dalam satu aliansi seperti Hashim Djojohadikusumo (adik Prabowo), Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Puan Maharani, maupun Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kiranya akan menjadi ujian nyata dari kapasitas adaptif dan kalkulatifnya.

Dalam politik pasca-Prabowo, konfigurasi kekuasaan sangat mungkin berubah drastis, dan mereka yang gagal membaca arah angin bisa terdepak dalam waktu singkat.

Satu tantangan besar yang akan dihadapi Dasco adalah bagaimana ia menavigasi peran ganda, sebagai legislatif, kader partai, sekaligus kepercayaan presiden.

Sangat mendasar, dalam teori trias politica yang dikemukakan oleh Montesquieu, pemisahan kekuasaan adalah prinsip dasar demokrasi agar kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu tangan.

Namun, dalam praktik politik Indonesia, batas-batas antara eksekutif, legislatif, dan partai kerap kabur. Fenomena double hatting seperti yang kini seolah Tengah dimainkan Dasco bisa berujung pada konflik kepentingan dengan dampak politik yang rumit.

Oleh karena itu, masa depan politik Dasco tidak hanya ditentukan oleh kekuatannya membangun jaringan dan lobi, tetapi juga oleh kemampuannya menjaga kredibilitas institusional dan integritas hukum.

Jika ia gagal menjaga keseimbangan peran, maka bukan tidak mungkin kekuatan yang dibangunnya selama ini justru akan menjadi bumerang.

Akan tetapi, penjelasan di atas masih merupakan interpretasi semata. Yang jelas, sejauh mana Dasco mengelola pengaruh, kekuatan, dan reputasi dirinya di hadapan aktor lain, termasuk di mata rakyat dan konstituennya akan sangat menentukan. (J61)

Here we go 

#bobbynasution #ahmadluthfi #gerindra #prabowo #sufmidascoahmad #jokowi #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Boleh lah, jangan suudzon dulu. Kita pantaw aja 

#sufmidascoahmad #gerindra #prabowo #dpr #lpg #gasmelon #lpg3kg #esdm #bahlil #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Hmm 

Wih, kalau putaran ke-2 bakal all out nggak nih Gerindra? Share pendapat kalian di kolom komentar ya! 

Seharusnya bikin adem liatnya

Elite Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membagikan foto bersama dengan Habiburokhman serta tokoh kunci sekaligus Imam Besar “Petamburan”. Selain sebagai silaturahmi kebangsaan seperti yang menjadi caption unggahan foto tersebut, pertemuan dinilai sebagai bagian dari konsolidasi jelang pemerintahan baru Prabowo-Gibran.

Keharmonisan Partai Gerindra dan Petamburan seolah tak lekang oleh dinamika sosial-politik selama ini. Hal itu terbukti dari kawalan elite Partai Gerindra lainnya, Fadli Zon dan Romo Syafii saat peristiwa KM 50 beberapa waktu lalu.

Menurut kalian gimana? Berikan pendapatmu yaa!

#gerindra #petamburan #sufmidasco #fadlizon #prabowo #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Mumpung baru ulang tahun, siapa ya yang merintis kelahiran partai satu ini? 

Lahir dari obrolan di antara mereka, partai ini akhirnya lahir di tengah sulitnya wacana Prabowo Subianto untuk menjadi pimpinan di Golkar. Akhirnya, Partai Gerindra didirikan pada 6 Februari 2008.

Hmm, adakah kalian yang kenal dengan para perintis ini? 

Partai Golkar dikabarkan akan segera bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Katanya, kedua partai sedang berkomunikasi secara intens perihal hal tersebut.

Well, kalau dilihat-lihat pantas saja bila Golkar sekarang ngerasa sedang pengen cari koalisi baru, ini karena koalisinya, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) terombang-ambing akibat pencapresan Ganjar Pranowo.

Hmm, kira-kira Golkar bakal berlabuh ke koalisi baru gak ya? Dan mungkinkah pilihan pertama mereka ke KKIR? 

PinterPolitik.com

Senayan ribut lagi. Tapi kali ini bukan soal pengesahan undang-undang (UU) seperti Undang-undang Cipta Kerja atau produk hukum kontroversial lainnya. Tapi kali ini karena sarung. Yups, tidak salah baca, bener-bener karena sarung.

Gimana enggak ribut, di Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR dengan Direktur Utama (Dirut) Pertamina Nicke Widyawati terkait insiden kebakaran kilang Pertamina beberapa waktu lalu, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Gerindra Ramson Siagian justru menyinggung tidak lagi mendapat sumbangan sarung dari Dirut Pertamina.

“Kalau periode kemarin pas dapil saya butuh sarung, saya WA Bu Dirut, langsung dikirim 2.000 sarung. Sekarang satu sarung pun sudah nggak bisa, katanya harus ke Pak Erick semua gitu,” ungkap Ramson pada 4 April 2023.

Waduh ini gimana ya. Di RDP soal kebakaran kilang Pertamina kok malah bahas sumbangan sarung? Sumbangannya untuk konstituen Pak Ramson lagi. Pertanyaannya, apa hubungannya antara kebakaran kilang Pertamina dengan sumbangan sarung?

Apakah dengan memberi sumbangan sarung dapat mencegah kebakaran kilang Pertamina? Hmmm. Sebuah tanda tanya besar ini.

Satu lagi nih pertanyaan buat Pak Ramson. Apakah gaji dan tunjangan sebagai anggota dewan enggak cukup untuk beli sarung? Hehe.

Sakin viralnya pernyataan Pak Ramson, teman sejawatnya di Partai Gerindra, yakni Pak Sufmi Dasco Ahmad sampai memberikan teguran. Mungkin, sebagai Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Gerindra, Pak Dasco merasa perlu untuk bersuara.

“Sarung minta ke gue aja. Entar gue kasih, berapa minta dia. Nanti gue kasih dia,” ungkap Pak Dasco pada 5 April 2023.

Tuh Pak Ramson, udah ditegur nih sama Ketua Hariannya. Hehe.

Btw, kalau dipikir-pikir, kok Pak Ramson bisa-bisanya ya menyinggung sumbangan sarung di RDP DPR? Apa enggak malu gitu?

Soalnya kan RDP DPR bisa disaksikan secara umum. Seperti yang terjadi sekarang, banyak pihak akhirnya nyinyirin hingga menegur Pak Ramson.

Kalau kata Tamara Keith di tulisannya When politicians have no shame, the old rules don’t apply, saat ini rasa malu bukan lagi memainkan peran besar bagi politisi. Keith menyebutnya dengan post-shame politics.

“There was a time when shame was a powerful force in American politics. That time is not now,” tulis Keith. Terdapat masa ketika rasa malu adalah kekuatan yang kuat dalam politik Amerika Serikat (AS). Namun, masa itu kini sudah berakhir.

Meskipun pemaparan Keith menjelaskan perilaku politisi di AS, pemaparan Keith sekiranya sangat relevan untuk melihat kasus Pak Ramson dan permintaan sarungnya.

Mungkin, mengadopsi pernyataan Keith, masa ketika politisi Indonesia memiliki rasa malu yang besar adalah era yang sudah berakhir. Tapi tentunya, kita berharap akan datang lagi era itu. Entah itu kapan. (R53)