PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]enteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo jengkel dengan tindakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat nomor tiga, Sudrajat dan Ahmad Syaikhu yang memamerkan kaos bertagar ganti presiden.

Bahkan Mendagri bukan hanya sekedar menyindir, tapi sudah menuding ada yang menunggangi pasangan yang diusung Partai Gerindra, PAN, dan PKS. Tuduhan serius? Ehmmm.

Wedeew, mengapa Mendagri seberani itu menuduh pasangan cagub dan cawagub Jawa Barat itu? Emang Mendagri sudah memegang buktinya, kok begitu lantang, weleeeh weleeeh.

Selain itu, Mendagri menyarankan kepada seluruh peserta Pilkada itu lebih baik kampanye yang berkaitan tentang pencalonannya saja.

Semisal kalau mau jadi Gubernur, Walikota, atau Bupati ya bicarakan tentang gagasan dan konsepnya, jangan malah sibuk membicarakan ganti presiden. Tjahjo merasa terganggu ya? Upsss.

Ya iyalah, Tjahjo merasa terganggu, partainya sedang digoyang, weleeeh weleeeh. Lalu apa kiranya yang mendasari Mendagri ‘marah’ ke Sudrajat – Ahmad Syaikhu. Eehmm apakah murni karena Sudrajat – Syaikhu melakukan pelanggaran?

Atau biarlah urusan Bawaslu yang menilai salah atau engganya, kok Mendagri malah ikut – ikutan? Weleeeh weleeeh.

Berhubung Mendagri berasal dari PDI Perjuangan jadi tahu dong apa keterkaitannya dengan tagar #2019GantiPresiden. Ehm sudah pasti alergi ya, masa sih? Weleeeh weleeh.

Jadi wajar kalau Mendagri ngamuk karena dirinya merasa terusik juga, kan Presidennya sekarang dari PDI Perjuangan. Kalau ada yang ingin mengganti tentu harus konstitusional, sesama lahir dari si moncong putih harus saling membela dong, weleeeh weleeeh.

Tapi emangnya PDI Perjuangan harus banget ngomel ya ehmmm,  kan kalau ada pelanggaran atau apapun tenang aja, kan ada Bawaslu. Jadi lebih baik jangan tersita ke arah sana, buktinya aja Bawaslu sudah menjatuhkan sanksi kan? Uhuuuk uhuuuk.

Mendingan laporin aja dan jangan sibuk mengomentari. Ujung – ujungnya Mendagri malah terkesan mencampuri urusan orang lain, weleeeh weleeeeh.

Kalau kata Iwan Fals, ternyata banyak hal yang tidak selesai dengan amarah, urat menegang mulu gimana mau berpikir, weleeeeh weleeeeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]epertinya insiden kaus 2019 Ganti Presiden pada penyelenggaraan debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat  yang berlangsung di Depok tempo lalu berbuntut panjang. Akibat ulahnya tersebut, Paslon Gubernur nomor urut 3, Sudrajat dan Ahmad Syaikhu mendapat sanksi teguran tertulis dari KPU Provinsi Jawa Barat. Selain itu Paslon ini juga  telah dinyatakan melanggar aturan oleh Bawaslu Jawa Barat. Makannya, jangan begaya dompleng gerakan 2019 Ganti Presiden. Nakal sih!

Tapi Paslon ini gak rela loh atas keputusan KPU dan Bawaslu. Menurut mereka apa yang dilakukan saat debat tempo lalu itu masih sah-sah aja. Bahkan Paslon nomor urut 2, TB Hasanuddin-Anton Charliyan  malahan lebih sering meneriakan yek-yel dengan menyebut nama Jokowi. Lah, kok mereka iri gini sih.

Itu mah urusan KPU. Kalau memang keberatan, ya silahkan laporkan aja. Kalau kata Gus Dur: “Gitu aja kok repot”. Dari pada berkeluh-kesah kan, ya mending ikut ngelapor juga. Jangan ngedrama deh. Jadi maksudnya kalau salah, ya skalian aja salah semua, gitu ya? Fokus aja dulu sama ulah sendiri. Hadeuh.

Lah, kalau nama Jokowi dikumandangkan audiens pendukung Paslon nomor 2 saat debat tempo lalu kan memang karena spontanitas. Bedahalnya dengan kemunculan kaus dan pernyataan penutup Paslon nomor 3. Kalau itu mah memang bagian strategi kampanye partai pendukung: Gerindra, PKS dan PAN.

Dan sekarang Sudrajat dan Ahmad Syaikhu berencana melakukan somasi ke KPU dan Bawaslu Jawa Barat. Paslon ini ibarat udah melakukan kesalahan, eh malah melakukan perlawanan balik dan menyatakan gak salah. Tumben tindakan  KPU dan Bawaslu ditanggepin cepet. Takut gak bisa ikut debat terakhir nanti ya?

Makannya kalau emang gak mau kena sanksi larangan ikut debat, ya jangan cari penyakit deh pake sok-sokan menyuarakan dukungan untuk mengganti Presiden. Sebenernya eike tergelitik loh sama pola tingkah Paslon ini. Gimana gak, emangnya nanti kalau mereka terpilih jadi Gubernur dan Wakil Gubernur, lantas yang ngelantik mereka siapa sih? Pak Prabowo? Yang ngelantik itu ya Presiden Jokowi lah.

Ibarat kata nih ya. Ada perusahaan yang sedang menyelenggarakan tes penerimaan karyawan. Dan karyawan diminta membuat persentasi menarik mengenai cara mereka mengembangkan perusahaan kedepannya. Eh, ada nih satu pasang calon karyawan -dalam slide persentasinya-, mereka berencana merombak kursi direksi agar perusahaan tersebut lebih maju. Menurut kalian gimana guys calon karyawan model begini? (K16)

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]emasuki detik-detik akhir pendaftaran Pilkada Serentak, partai-partai politik sudah mantap memposisikan diri dengan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) pilihannya. Nah, jika berbicara Pilkada Jabar, pastinya harus membahas posisi PDI perjuangan dan Gerindra yang sudah terlanjur ditasbihkan sebagai rival ‘abadi’ di kawasan Jabar dan sekitarnya.

PDI Perjuangan sempat menunjukkan sikap yang buat Ridwan Kamil keki, sebab di saat-saat terakhir, Partai Banteng ini malah balik badan dan mengusung calonnya sendiri. Meninggalkan Emil, PDI Perjuangan memasang Mayjen (Purn) Tubagus Hasanudin atau yang lebih dikenal dengan TB Hasanudin.

Tak ingin kalah, Gerindra juga memasang ‘jenderalnya’, yakni Mayjen (Purn) Sudrajat. Partai yang dipimpin oleh Prabowo ini, menampilkan abang dari sang pemimpin partai di Akmil untuk berlaga di Pilkada dan, lebih spesial lagi, menghadapi TB Hasanudin.

Dengan demikian, perang jendral akan mewarnai Pilkada 2018. Tak hanya jenderalnya, punggawa kedua partai yang berhadapan mau tak mau juga akan turut serta.

Sepak Terjang dan Karir Kedua Jenderal

Sebelum membahas lebih jauh keberadaan dan latar belakang kedua jenderal yang bertarung, memang perlu diakui, nama TB Hasanudin dan Sudrajat, bukanlah apa-apa bila disandingkan dengan Ridwan Kamil. Nama Emil jauh lebih populer ketimbang dua tokoh TNI ini.

Tapi perlu diingat kembali, popularitas Emil tinggi karena memang sudah menjabat sebagai walikota Bandung sejak 2013 silam. Sudah begitu, ia juga sangat giat dan aktif di media sosial. Ketokohannya diidolakan berbagai kalangan karena citra dan kebijakan politik yang dibangunnya di Bandung. Dari segi umur, Emil pun juga lebih ‘unggul’, sebab ia berusia jauh lebih muda dibandingkan dengan TB Hasanudin dan Sudrajat.

Tapi tentu saja, bukan berarti tak akan ada kesempatan bagi TB Hasanudin dan Sudrajat untuk menyalip nama Emil di kemudian hari, sampai tiba masa pencoblosan. Nah, bila liganya kian dipersempit lagi, nama TB Hasanudin dan Sudrajat sebetulnya masih ‘asing’ bagi sebagian besar masyarakat Jabar dan sekitarnya.

Padahal, TB Hasanudin misalnya, sudah bercokol di PDI Perjuangan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Barat sejak tahun 2012 hingga sekarang. Dirinya juga menjabat sebagai anggota Komisi I DPR RI sejak 2009 sampai 2014.

Sebagaimana halnya jenderal lain, TB Hasanudin juga pernah menimba ilmu di Akademi Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI). Ia masuk AKABRI di tahun 1971 dan lulus tahun 1974. Selepas dari sana, ia berkecimpung sebagai instruktur dan pengajar militer, hingga menjadi ajudan pribadi Tri Sutrisno dan Habibie. Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati, ia menjadi sekretaris militer yang mendampingi kedua presiden tersebut.

Sementara Sudrajat, masuk dan lulus AKABRI lebih dulu dibandingkan dengan TB Hasanudin. Bisa dibilang, Sudrajat adalah kakak kelas TB Hasanudin di AKABRI. Bila dibandingkan dengan TB Hasanudin, Sudrajat memang jauh tak dikenal. Namun sepak terjangnya lumayan banyak menuai kontroversi.

Menyelesaikan pendidikan di AKABRI tahun 1974, ia berkarir di Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen). Di sana, ia dikenal sebagai perwira yang menentang ide Pangdam Wirabuana dan Mayjen Agus Wirahadikusumah tentang pengurangan jumlah Komando. Daerah Militer (Kodam) di Indonesia. Sudrajat menyebut usulan Agus dan bentuk otokritik lain yang datang pada Kapuspen merupakan pelanggaran Kode Etik. Sudrajat juga berselisih dengan Panglima TNI kala itu, yakni Laksamana TNI Widodo.

Daftar konflik Sudrajat belum berhenti. Selain berkonflik dengan atasan-atasannya di TNI, ia bahkan pernah juga berselisih pendapat dengan Mantan Presiden Gus Dur. Hal ini bermula saat Sudrajat menepis pernyataan Gus Dur yang menyebut jika Presiden adalah penguasa tertinggi AD, AL, AU, dan Kepolisian. Sudrajat menolaknya, ia berkata pernyataan yang sudah jelas-jelas tercantum dalam UUD itu, tak bisa serta merta diartikan demikian. Atas tepisannya itu, Sudrajat akhirnya dicopot Gus Dur dan digantikan Marsekal Muda Graito Usodo.

Selepas itu, Sudrajat banyak ditempatkan sebagai atase Republik Rakyat Tingkok (RRT) dan tak terlalu ‘beredar’ di dunia militer atau pun birokrasi pemerintahan. Namun, di tahun 2014 lalu, ia ditunjuk Susi Pudjiastuti sebagai CEO PT. ASI Pudjiastuti Aviation hingga saat ini.

Walau Sudrajat kelihatannya lebih banyak mengundang kontroversi, bukan berarti TB Hasanudin adalah sosok yang kalem dan adem ayem saja. Ia juga kerap melontarkan pernyataan nyeleneh.

Nah menariknya, jejaknya menuding Prabowo Subianto, sang pemimpin Gerindra, tercetak jelas ketika ia aktif berada di PDI Perjuangan.

TB Hasanudin dan Prabowo: Ada Apa?

TB Hasanudin bisa dikatakan sebagai sosok yang gemar berkomentar dan bercerita. Ini terlihat dari kisahnya – atau lebih tepat pengakuannya, saat bekerja sebagai ajudan Presiden dan Wakil Presiden RI kala itu. TB Hasanudin berkata jika Try Sutrisno memberikannya gaji tak sekali sebulan, namun tiap hari.

“Saya tidak pernah minta. Tetapi semua anggota kabinet memaksa saya menerima uang bulanan dari mereka,” ujarnya polos. Selain gaji yang diterima setiap hari, ia juga berkata diberikan hadiah non-tunai berupa mobil, kavling tanah, dan lain-lain. Karena waktu itu belum ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka apa yang diterima TB Hasanudin tidak dianggap sebagai gratifikasi.

Saat pensiun dan menapaki karir politik, ia mulai secara perlahan namun pasti, kerap melempar pernyataan bernada ‘mengejek’ kepada Prabowo, punggawa Partai Gerindra. Menarik memang, saat TB Hasanudin merasakan bekerja di bawah SBY dan Megawati secara langsung, ia memilih PDI Perjuangan yang diketuai oleh Megawati sebagai kendaraan politiknya.

Namun dari kendaraan itu, jelas terlihat kalau ia berani melemparkan pernyataan yang menyerang Prabowo. Dalam sebuah kesempatan, ia pernah menyebut Prabowo tak pernah sholat semasa menjalani pendidikan di AKABRI bersamanya. Sebagai info tambahan, Prabowo adalah senior yang lebih tua setahun di atas TB Hasanudin.

Tapi, di tengah menjalani pendidikan AKABRI, Prabowo pernah bertengkar hebat sampai dihukum oleh Sarwo Edhi Wibowo sehingga harus tinggal kelas. Jadilah ia menempati kelas yang sama dengan TB Hasanudin hingga lulus. Tak hanya itu, TB Hasanudin juga membandingkan pengetahuan militer Prabowo dengan Jokowi saat masa Pilpres 2014 berlangsung.

“Sebagai seorang mantan jenderal bintang tiga, mestinya Prabowo bisa melemparkan pertanyaan-pertanyaan soal sistem pertahanan yang menyulitkan Jokowi. Misalnya mungkin, soal sistem pertahanan defensive aktif, parameter postur TNI, dan lain-lain,” ujar TB Hasanudin. Lebih lanjut ia berkata jika Prabowo tak paham soal-soal kemiliteran. “Sebagai sesama mantan jenderal, saya benar-benar malu,” ungkapnya.

Prabowo sendiri tak pernah sekalipun merespon TB Hasanudin. Tetapi saat ada acara reuni akbar AKABRI angkatan 1973, Prabowo memilih tak hadir dan pergi ke luar negeri.

Strategi Megawati Hadapi Prabowo?

Perilaku PDI Perjuangan yang berbalik arah dari Ridwan Kamil di saat terakhir memang membingungkan. Habis bagaimana lagi, memiliki jumlah kursi suara sebanyak 20 Persen memang membuat mereka mampu mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.

Menghadapi Gerindra yang mantap mengusung Mayjen (Purn) Sudrajat, PDI Perjuangan ‘membalasnya’ dengan memasang Jenderal dan Polri, yakni Mayjen (Purn) TB Hasanudin dan Anton Charlian. Megawati selaku pemimpin dari PDI Perjuangan berkata kalau pemasangannya ini, mengindikasikan jika PDI Perjuangan tidak hanya lekat dengan Polri tetapi juga TNI.

Benarkah alasannya hanya itu semata? Pastinya tidak. Memasang TB Hasanudin dan Anto Charlian di menit-menit terakhir, tak hanya berguna untuk menghadapi Sudrajat dan Ahmad Syaikhu. Tetapi yang lebih penting, bisa menghadapi Prabowo di Pilkada Jabar 2018.

Seperti yang terlihat, Prabowo tak pernah berkomentar atau merespon berbagai pernyataan seputar keadaannya di masa-masa pendidikan AKABRI. Apakah itu benar atau tidak, tentu tak ada yang tahu selain TB Hasanudin dan Prabowo sendiri tentunya. Apakah diamnya Prabowo atas segala pernyataan memalukan TB Hasanudin seputar dirinya adalah bentuk persetujuan?

Hmm, tetap tak ada yang tahu. Namun yang jelas, strategi ini bisa dipakai tak hanya untuk menghadapi Sudrajat, tetapi juga Prabowo, sang petinggi Gerindra. (Berbagai Sumber/A27)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]emilihan Gubernur Jawa Barat telah mengerucut pada empat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Namun dalam arena persaingan di tanah Pasundan ini, ada dua sosok yang malah saling mengklaim urang Sunda asli.

Memang kalau pakai embel-embel putra daerah gitu, masih laku dijual ya di Jawa Barat? Kok dua sosok ini masih saja mengklaim siapa yang paling Sunda sih. Hmmm, entahlah.

Memangnya kalau sosok yang paling dan ter-ter-ter sunda itu kayak gimana sih? Weleeeeh weleeeeeh. Apakah segala tata pola langkahnya pakai identitas yang mencirikan Sunda? Atau hanya cukup lahir di tanah Sunda saja?

Mayjend (Purn) Sudrajat, calon Gubernur Jawa Barat yang diusung Partai Gerindra, PKS, dan PAN belakangan mengaku kalau ia memiliki nilai lebih tinggi untuk kategori urang Sunda asli.

Loh kok bisa dinilai gitu sih? Hmmm, katanya sih dari nilai satu sampe sepuluh, Sudrajat mendapatkan nilai sepuluh. Widiiiiiih, sempurna sekali.

Alasannya apa ya? Katanya sih, Sudrajat disebut sebagai ‘Sunda tulen’ karena orangtuanya juga urang Sunda asli, yaitu berasal dari Sumedang dan Cianjur.

Berarti kategori Sunda asli versi Sudrajat itu, lebih mengedepankan tempat lahir dan tempat kelahiran orangtuanya.

Nah, kalau Dedi Mulyadi katanya cuma dinilainya 8,5 saja. Padahal kan dari segi penampilan, Dedi Mulyadi kelihatan lebih mencirikan identitasnya sebagai urang Sunda asli, yaitu mengenakan pakaian yang serba khas Sunda.

Hmmm, ada yang berbeda ternyata. Kalau Sudrajat lebih kepada tempat kelahiran orangtuanya di Jawa Barat, tapi kalau Dedi lebih mengedepankan simbol untuk dapat dikatakan sebagai urang Sunda.

Weleeeeeh weleeeeh. Tapi kadar kesundaan seseorang itu emangnya bisa dinilai? Hmm, sepertinya sulit untuk diukur dan kalaupun bisa, seseorang yang menilainya pun harus kredibel.

Memang yang memberikan nilai ini siapa? Usut punya usut, ternyata yang memberikan nilai itu Presiden PKS, Sohibul Iman. Yah, pantas aja.

Sohibul sih memang lahir di Jawa Barat, tapi kan penilaiannya tak objektif, karena ia mendukung Sudrajat di Pilgub Jabar. Hmmm, jadi wajar aja kalau ia melemparkan opini yang melemahkan lawan, weleeeeh weleeeeh.

Kalau Sudrajat dan Dedi Mulyadi masih ngotot dan lebih sibuk meributkan siapa yang paling Sunda diantara keduanya, mendingan ikut sayembara “Siapa Paling Sunda” aja, dibanding ikut Pilgub Jawa Barat. Betul tidak? Weeeleeeh weleeeeh.(Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]R[/dropcap]omansa kemenangan koalisi Gerindra, PKS dan PAN di Pilgub DKI Jakarta beberapa waktu lalu akan kembali terulang, khususnya untuk tanah pasundan, Jawa Barat.

Partai Gerindra akhirnya sukses merayu PKS dan PAN untuk bergabung mengusung Sudrajat sebagai Calon Gubernur Jawa Barat.

Padahal, PKS dan PAN sebelumnya sudah menjatuhkan pilihan pada Deddy Mizwar. Apalah daya, politik memang sangat dinamis.

Secara otomatis kader PKS, Ahmad Syaikhu yang digadang-gadang akan mendampingi Deddy Mizwar pun kini akan ‘dipaksa’ mendampingi Sudrajat. Syaikhu mau ga kalau berpasangan dengan Sudrajat?

Hmmm ternyata partai itu cepat jatuh hati, cepat juga berpaling weleeeh weleeeeh.

Tapi, Kang Demiz-lah yang terkena dampak dari adanya nostalgia romansa koalisi seperti di Pilgub Jakarta.

Hmm, akankah Kang Demiz sebatang kara lagi? Tapi kini kondisinya berbeda, Kang Demiz mulai bangkit dan tak mau mengulang sifat murungnya.

Ada langkah cadangan kalau Kang Demiz ditinggal lagi oleh koalisinya. Partai Demokrat dan Partai Golkar sepertinya akan menjadi penghibur hati Kang Demiz. Weleeeh weleeeeh.

“Jangan Marah, Kang. Balas Saja!”

Wedewwww udah jaga-jaga aja nih siapin plan B Kang Demiz. Trauma ya sama Gerindra? Ups wkwkwkk.

Bahkan kabar angin berhembus, Kang Demiz yang sudah jadi kader Partai Demokrat ini akan bersanding dengan Deddy Mulyadi di Pilgub Jabar.

Weleeeh weleeeeh semakin kuat sepertinya. Hmmm, lawan mana yang siap bertarung kalau gini?

Hmmm, tapi kok bisa ya PKS dan PAN dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, tiba-tiba menjatuhkan pilihannya pada orang berbeda. Ga habis pikir weleeeh weleeeh.

Terkesan mbalelo sih kalau begitu. Mengapa sih mudah terpengaruh oleh Partai Gerindra?

Emang ada pembicaraan atau janji apa sih di antara tiga partai ini? Kok tiba-tiba koalisi zaman now jadi bubar dan berbalik arah? Hmmm.

Apa narasi koalisi permanen itu memang ada? Terus kenapa sih, PKS dan PAN itu mau terus – terusan ikut apa kata Gerindra? Weleeeeh weleeeh. (Z19)