PinterPolitik

Peneliti Institut Pertanian Bogor (IPB), Eko Cahyono misalnya, mengatakan pemerintah gagal mendorong kebijakan agraria sebagaimana diharapkan masyarakat lantaran terjebak pada agenda legalisasi aset melalui sertifikasi tanah. Itu pun sejauh ini baru diterapkan di wilayah non konflik alias bukan di wilayah sengketa lahan.

Lanjutnya, kebijakan reforma agraria mestinya menjawab persoalan redistribusi lahan dan problem kepemilikan lahan yang selama ini menjadi medan konflik. Akibat dari mis-kebijakan tersebut membuat konflik seputar agraria tidak pernah berhasil diselesaikan pemerintah.

Sisi lain yang tak kalah menarik di balik pencanangan konsep reforma agraria ialah munculnya sejumlah konflik yang berkaitan dengan sengketa lahan.

Sebagaimana dilaporkan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam catatan akhir tahun 2019, terdapat 279 kasus dalam satu tahun yang berkaitan dengan konflik agraria dengan luasan wilayah konflik mencapai 734.239,3 hektare. Dari akumulasi konflik itu disebutkan 109.042 keluarga menjadi korban.

Kasus serupa bukan saja terjadi di sepanjang 2019. Jika di-flashback, sepanjang 5 tahun terakhir, eskalasi konflik di sektor agraria mengalami peningkatan cukup tajam. Di tahun 2015, KPA mencatatkan sebanyak 252 kasus konflik agraria dengan luas wilayah 400.430 hektare yang melibatkan sebanyak 108.714 keluarga.

Angka itu terus bertambah pada 2016, di mana terjadi 450 konflik agraria dengan luasan wilayah 1.265.027 hektare serta melibatkan 86.745 keluarga di seluruh provinsi di Indonesia. Pelonjakan tajam terjadi pada 2017. Dilaporkan, jumlah kasus konflik agraria mencapai 659 kasus dengan luasan mencapai 520.491,87 hektare.

Sementara di 2018, sedikitnya terjadi 410 konflik agraria dengan luas wilayah konflik mencapai 807.177,613 hektare dan melibatkan 87.568 keluarga.

Jika diperhatikan, rata-rata konflik agraria terjadi di sektor perkebunan dan infrastruktur. Sisanya disumbang oleh sektor lain, termasuk sektor pertanian, kehutanan, properti, pertambangan dan pesisir/kelautan.

Terkait tingginya konflik agraria di sektor perkebunan dapat diamati pada konflik agraria pada 2018 silam, di mana perkebunan menempati posisi tertinggi penyumbang konflik agraria, yakni sebanyak 144 kasus (35 persen), menyusul sektor properti dengan 137 kasus (33 persen), sektor pertanian dengan 53 kasus (13 persen), pertambangan dengan 29 kasus (7 persen), sektor kehutanan dengan 19 kasus (5 persen) dan terakhir sektor pesisir/kelautan dengan 12 kasus (3 persen).

Pertanyaannya, mengapa konflik agraria terus mengalami peningkatan? Apakah ada yang salah dengan konsep reforma agraria yang diterapkan pemerintah?

View this post on Instagram

Konflik agraria meningkat sepanjang periode pertama kepepimpinan Jokowi.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 6, 2020 at 10:44pm PST

Miskonsepsi Kebijakan Reforma Agraria

Jika ditelaah lebih jauh, konsepsi reforma agraria yang diprakarsai pemerintah sama sekali tidak mencerminkan semangat reforma agraria dalam arti sesungguhnya.

Susie Jacobs dalam Agrarian Reform mencoba memisahkan pengertian antara agrarian reform dan land reform. Ia menyebut kedua istilah kerap digunakan secara tumpang tindih, padahal keduanya memiliki makna berbeda.

Menurutnya, land reform mengacu pada konsep redistribusi lahan atau tanah dalam arti sempit dan terbatas. Sedangkan, agrarian reform – yang dalam hal ini konon katanya sedang diterapkan di Indonesia – merujuk pada pengertian lebih luas tentang land reform.

Pasalnya, ia tidak sekadar mencakup redistribusi tanah dalam jumlah besar, melainkan sekaligus menyediakan infrastruktur, pelayanan dan sejumlah program yang berkaitan dengan agraria.

Lalu, bagaimana dengan konsep reforma agraria yang dicetuskan pemerintahan Jokowi?

Saat awal menjabat, presiden Jokowi sempat menggaungkan agenda reforma agraria sebagaimana tertuang dalam Nawa Cita Jokowi-Jusuf Kalla (JK). Jika dicermati, setidaknya konsep reforma agraria Jokowi-JK memuat tiga hal pokok: legalisasi aset, redistribusi tanah dan perhutanan sosial.

Dalam agenda tersebut, Jokowi memastikan akan merealisasikan redistribusi tanah seluas 9 juta hektar untuk rakyat sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Namun, dalam praktiknya, hingga 2018 pemerintah ternyata hanya melakukan redistribusi tanah seluas 400 ribu hektare dari total 9 juta hektare yang dijanjikan. Sisanya sebatas legalisasi dan sertifikasi aset.

Parahnya lagi, pemerintah memaknai keberhasilan reforma agraria diukur dari jumlah Akta Jual Beli (AJB) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang ditingkatkan menjadi Surat Hak Milik.

Kesalahan memaknai agenda reforma agraria itu membuat pemerintah terburu-buru merasa puas dengan kebijakan legalisasi tanah. Padahal, seperti dinyatakan Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia (SPI), Agus Ruli Ardiansyah, kedangkalan tersebut menjadi penyebab tidak tuntasnya penyelesaian permasalahan agraria di Indonesia.

Seperti diketahui, legalisasi tanah melalui program sertifikasi tanah oleh pemerintah tidak berhasil mengatasi masalah ketimpangan kepemilikan tanah dari waktu ke waktu. Apa yang dilakukan pemerintah kalau berkaca pada negara lain, sebenarnya hanya mengulang kesalahan.

Program sertifikasi tanah yang dibungkus dengan retorika reforma agraria sebetulnya merupakan proyek lanjutan dari agenda perampasan tanah (land grabbing) yang didorong kuat oleh semangat neoliberalisme.

Seperti terlihat, beberapa negara yang sempat tercemplung dalam kubangan serupa termasuk Peru, Zambia, Kenya, Ghana dan Filipina. Pada kasus Peru misalnya, kebijakan sertifikasi tanah terinspirasi oleh gagasan Hernando De Soto Polar dalam ­masterpiece-nya, The Mystery of Capital Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else.

De Soto menawarkan resep kebijakan yang di kemudian hari turut mendorong agenda legalisasi tanah besar-besaran di Peru. Alhasil, berkat resep ekonomi tersebut Peru pun mengalami geliat ekonomi yang menakjubkan.

Sayangnya, hal itu tidak diiringi dengan agenda redistribusi tanah. Implikasinya, ketimpangan kepemilikan tanah di Peru meningkat cukup drastis. Banyak warga (petani) terpaksa melarikan diri (urbanisasi) ke wilayah perkotaan. Masalah baru pun datang menghantui.

Lantas, bagaimana dengan nasib kebijakan agraria di tangan Jokowi? Apakah Indonesia akan meniru kegagalan serupa?

View this post on Instagram

Investasi Belt and Road Initiative disebut buruk bagi lingkungan Indonesia.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 6, 2020 at 2:00am PST

Menyoal Agenda Investasi

Hampir dapat ditebak, bahwa motif terselubung di balik program sertifikasi tanah besar-besaran tidak lain untuk memuluskan agenda investasi jangka panjang yang kini gencar digalakkan pemerintah.

Pendeknya, agenda sertifikasi tanah dan investasi adalah satu paket kebijakan, beda pintu. Mengapa disebut demikian? Sebab, megaproyek investasi di sejumlah sektor, terutama di sektor perkebunan dan infrastruktur tidak akan berjalan mulus kalau tidak didukung oleh kelancaran pembebasan lahan.

Konflik seputar agraria selama ini menjadi bukti kuat di mana investasi besar-besaran di bidang infrastruktur, perkebunan dan pertambangan paralel dengan eskalasi konflik di level akar rumput. Banyak warga berusaha menolak pembebasan lahan mereka untuk agenda investasi besar-besaran tersebut. Kasus Kulonprogo dan Rembang yang sempat menyita perhatian publik sejagat hanyalah beberapa di antara ratusan bahkan ribuan konflik agraria di tanah air yang punya pertalian masalah serupa.

Sebagian besar konflik agraria berkutat pada persoalan legalitas lahan atau tanah warga. Menyadari hal itu, pemerintah lalu membuat terobosan baru dalam rangka melapangkan ekspansi bisnis milik korporasi besar melalui pembersihan di tingkat hulu – memastikan warga memiliki legalitas atas tanah-tanah yang dimiliki.

Ketika tanah warga sudah dapat dibuktikan dengan dasar kepemilikan (sertifikat tanah), maka perusahaan tidak akan kesulitan bertransaksi dengan warga dalam rangka pelepasan tanah. Di satu sisi, program tersebut memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat atas klaim kepemilikan, namun pada sisi lain hal itu justru memperlihatkan watak sebenarnya dari apa yang belakangan disebut sebagai modus kapitalisme mutakhir (late capitalism).

Mengapa penting membongkar logika semacam itu?  Hal itu tiada lain agar dapat mengintip secara jelas kepentingan terselubung di balik agenda reforma agraria yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah. Tentu kita menginginkan terlaksananya agenda reforma agraria sejati, bukan yang dibonecengi kepentingan oligarki.

Reforma agraria sejati adalah yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai tujuan utama. Yang tidak membinasakan alam, yang bukan mengeksploitasi sumber-sumber agraria dengan melampaui batas, serta yang menjadikan kesatuan alam sebagai titik pijak kebijakan.

Logika kebijakan reforma agraria yang ada sekarang belum bisa dikatakan sesuai dengan paradigma mutakhir yang ramah terhadap lingkungan. Ada kesan kuat, reforma agraria yang digencarkan pemerintah dibayangi paradigma antroposentrisme yang menempatkan manusia sebagai pusat kehidupan. Padahal, paradigma ini telah banyak dikritik karena dianggap mengabaikan aspek fundamental lainnya yang menopang kelangsungan hidup umat manusia dan alam.

Karl Polanyi dalam The Great Transformation, telah mengingatkan kita agar berhati-hati dalam mengeksploitasi alam. Tanah dan kekayaan alam menurutnya bukanlah komoditas – barang yang boleh diperdagangkan – dan tidak sepenuhnya bisa diperlakukan sebagai komoditas.

Lanjut Polanyi, memperlakukan tanah dan alam sebagai barang dagangan dengan memisahkannya dari ikatan hubungan-hubungan sosial yang melekat padanya, niscaya akan menghasilkan goncangan-goncangan yang akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan.

Rupanya, petuah tersebut kini telah diabaikan. Keserakahan umat manusia di abad ini membawa serentetan masalah dengan konsekuensi paling mengerikan. Alam dibajak sedemikian rupa tanpa memedulikan fungsi alamiahnya dalam menopang keberlangsungan hidup umat manusia.

Dengan demikian, konflik sosial (agraria) yang mewarnai megaproyek pembangunan infrastruktur, pertambangan, properti, perkebunan kelapa sawit, dan aneka investasi besar-besaran lainnya yang menisbikan relasi sosial, budaya dan historis masyarakat hanya akan membawa malapetaka di masa datang. (H57)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo tampaknya masih kekurangan personel. Hal ini terlihat dari rencana pemerintah kembali merekrut beberapa posisi Wamen dalam kabinet tersebut. Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan mengungkapkan bahwa Presiden kemungkinan akan menambah setidaknya enam Wamen baru dalam kebinetnya.

Penambahan Wamen dalam kabinet Indonesia Maju merupakan upaya Jokowi untuk menajamkan kinerja pemerintah dalam pembangunan. Pasalnya, posisi Wamen dianggap akan menjadi hal yang penting untuk melaksanakan tugas khusus yang tidak diselesaikan oleh Menteri.

Dalam kabinet yang ada sekarang misalnya, posisi Wamen Agraria dan Tata Ruang bertugas khusus untuk menyelesaikan masalah konflik agraria. Selain itu, dua Wamen yang ditunjuk untuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bertugas dalam pengawasan dan pembiayaan.

Sebelumnya, Jokowi telah meneken dua Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengangkatan Wamen di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

Di tengah adanya pewacanaan tersebut, banyak pihak merasa upaya penambahan enam kursi Wamen dinilai lebih kepada ego politik Jokowi daripada kepentingan administrasi pemerintahan, benarkah demikian?

Wamen, Posisi Incaran Koalisi

Penambahan enam kursi Wamen dalam kabinet Jokowi dinilai akan semakin menggemukkan koalisi Jokowi. Wacana tersebut seolah bertentangan dengan upaya pemerintah dalam deregulasi dan debirokratisasi yang gencar dilaksanakan.

Padahal, dalam beberapa waktu yang akan datang pemerintah akan melakukan pemangkasan 440.000 pejabat Eselon III dan IV dengan tujuan untuk mengurangi rentang pengambilan keputusan dan memudahkan pemerintah dalam bergerak cepat.

Penambahan Wamen yang ada justru akan menciptakan rantai birokrasi baru yang bisa jadi membuat upaya debirokratisasi menjadi tidak efektif.

Jika ditelisik lebih jauh, gemuknya kabinet kedua Presiden pada periode kedua sejalan dengan cara upaya Jokowi dalam kembali duduk di posisi pemerintahan saat ini. Tidak mengherankan karena untuk bisa kembali terpilih Jokowi mengakomodasi banyak dukungan politik.

Pada awal pencalonan Jokowi sebagai presiden pada 2009, Jokowi hanya didukung empat partai yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Hal diatas berbeda jauh dengan periode kedua pencalonannya yang didukung hingga 10 parpol.

Kondisi di atas menyebabkan adanya perbedaan konfigurasi parpol dan posisi Wamen pada dua kabinet Jokowi. Pada kabinet Kerja 2014-2019, Jokowi hanya menempatkan 15 menteri dari parpol dalam kabinetnya dan 3 posisi Wamen. Kondisi tersebut berbeda jauh pada kabinet Indonesia Maju 2019-2024, di mana Jokowi menempatkan 17 menteri dari parpol dan 12 Wamen.

Jika dilihat lebih jauh, posisi Wamen juga memiliki risiko politik yang tinggi. Bukannya tidak mungkin bahwa adanya Wamen akan memicu adanya konflik kepentingan dalam suatu kementerian.

Terlebih lagi, jika terdapat kementerian yang didalamnya terdapat dua orang yang berasal dari parpol yang berbeda. Dalam kabinet Indonesia Maju, Kementerian Perdagangan diisi oleh PKB dan Partai Golongan Karya (Golkar) yang keduanya merupakan parpol pendukung utama dari Jokowi.

Bagi-Bagi Kekuasaan?

Asumsi mengenai adanya jabatan Wamen sebagai bentuk dari bagi-bagi jabatan pada pemerintah Jokowi tentu tidak mengherankan. Pasalnya, penunjukan 12 Wamen lalu bisa saja menunjukkan adanya intensi kuat Jokowi untuk mengakomodasi semua kelompok pendukungnya pada pemilihan presiden (pilpres) Mei lalu.

Bukan hanya dari golongan dari parpol, bahkan dukungan kuat terhadap Jokowi juga berasal dari organisasi-organisasi massa besar.

Penunjukan Wamen oleh Jokowi bisa jadi merupakan bentuk konsesi politik pada parpol dan organisasi massa yang saat ini belum mendapat jatah pada pemerintahan Jokowi.

Hal di atas sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Thiago Silva dan kawan-kawan dalam Cabinet Rules and Power Sharing in Presidential and Parliamentary Democracies. Silva melihat dalam sistem presidensial, presiden memiliki kekuatan yang kuat dalam menentukan dan mengontrol kabinetnya.

Silva melihat formasi kabinet dalam sistem presidensial sangat kuat aspek politisnya. Tujuan utama dari pembentukan kabinet selain untuk membagi kekuasaan kepada para pendukungnya juga sebagai upaya kontrol kepada rekan koalisinya.

Berdasarkan pada tulisan di atas, Wamen di Kabinet Indonesia Maju dapat dilihat sebagai upaya Jokowi dalam membagi porsi kekuasaan kepada para pendukungnya.

Posisi Wamen Agama, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Agraria dan Tata Ruang misalnya merupakan pos-pos yang diisi oleh parpol-parpol kecil pendukung Jokowi yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Selain itu, Jokowi bahkan memberikan posisi Wamen Pertahanan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  (BKPM) kepada organisasi yang secara vokal mendukungnya yaitu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan Kelompok Relawan Pro-Jokowi.

Penambahan enam posisi Wamen dalam kabinet Jokowi bisa dibilang menjadi urgensi politik Jokowi di tengah banyaknya suara sumbang dari para pendukungnya yang hingga saat ini belum mendapatkan tempat.

Terlebih lagi, masuknya  Partai Gerindra menjadi anomali tersendiri di kabinet Jokowi. Padahal, masih terdapat kelompok-kelompok lain seperti partai Hanura, Partai Keadilan dan  Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang sampai ini belum masuk jajaran pemerintahan Jokowi.

Melihat dari konsepsi Silva, presiden membentuk eksekutif sebagai bentuk kontrol atas kelompok koalisinya. Sangat wajar jika Jokowi tidak ingin kehilangan kontrol dan dukungan dari ketiga partai yang selama ini menjadi suporter loyalnya dalam politik Indonesia.

Kondisi di atas semakin urgen seiring dengan indikasi hilangnya kontrol Jokowi atas partai Nasdem. Manuver politik partai Nasdem saat ini dianggap sebagai bentuk ketidakpuasaannya terhadap pembentukan pemerintahan Jokowi.

View this post on Instagram

Siapa saja deretan nama wakil menteri di Kabinet Jokowi-Ma'ruf? Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 25, 2019 at 5:05am PDT

Kekecewaan partai Nasdem sebagai salah satu parpol pendukung utama Jokowi juga bisa dibilang sangat beralasan. Dalam penyusunan kabinetnya Jokowi tidak memberikan posisi yang strategis kepada partai Nasdem ditambah duduknya Gerindra sebagai kelompok oposisi dalam pemerintahan Jokowi.

Kontrol Birokrasi?

Posisi jabatan eksekutif memang menjadi salah satu konsesi politik yang umum digunakan pasca Pilpres di banyak negara. Hal ini dikarenakan dalam sistem presidensial kepala pemerintahan memiliki hak prerogatif dalam menempatkan seseorang dalam jajaran birokrasi di bawahnya.

Tobias Bach dalam Politicians and Bureaucrats in Executive Government menjelaskan bahwa terdapat relasi yang asimetris antara politisi eksekutif dengan birokrat. Relasi ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan pejabat publik terpilih (kepala pemerintahan) dalam menentukan ranah kerja kelompok birokrat.

Kemampuan tersebut dapat terwujud baik melalui penunjukan kepala birokrat yang baru, perubahan peraturan hingga reformasi struktur pemerintahan. Dengan kata lain, Bach melihat adanya intervensi kepala pemerintahan melalui pos menteri secara politis merupakan upaya politisi dalam mengontrol kelompok birokrasi.

Kelompok birokrasi dalam hal ini kementerian menjadi entitas yang harus dikontrol secara politis karena birokrasi memiliki kekuataan dan wewenang dalam pembuatan kebijakan publik dan memiliki dimensi organisasional yang sangat besar.

Oleh karena itu, politisi harus berada dalam lingkaran tersebut utuk menjadi pengambil keputusan dari setiap kewenangan yang dikelola oleh kelompok birokrasi agar kepentingannya tidak terhambat.

Dalam wacana penambahan enam posisi Wamen, bisa ditebak pos-pos kementerian yang belum memiliki representasi politisilah yang kemungkinan akan dibuat posisi Wamennya.

Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Koperasi dan UMKM (Kemenkop) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merupakan kementerian yang belum memiliki kontrol politisi dalam posisi puncak.

Masuknya politisi-politisi ke dalam kementerian melalui posisi Wamen ke depannya dapat menjadi sarana Jokowi dalam mengakomodir kelompok pendukungnya. Apalagi, setelah manuver politik yang dilakukan Nasdem tentu, penambahan posisi Wamen menjadi suatu yang urgen bagi Jokowi. Selain itu masuknya kelompok politisi dalam pos kementerian juga bisa jadi akan semakin meneguhkan kontrol Jokowi atas kelompok birokrasi.

Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut