PinterPolitik.com

Fenomena pembakaran Al-Quran oleh sekelompok ekstrimis sayap kanan Swedia-Denmark di Stockholm menuai sorotan global dan dianggap sebagai aksi yang tidak bersifat humanis.

Pemerintah Swedia melalui cuitan Perdana Menteri (PM) Swedia Ulf Kristersson menyatakan aksi ekstermis tersebut merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. Pernyataan Ulf disiratkan sebagai bentuk dalam mempertahankan keputusannya untuk mengizinkan aksi tersebut. 

Dalih kebebasan berekspresi seolah digunakan sebagai “tameng” untuk tetap melazimkan tindakan yang berdasar pada kebencian.

Ulf lebih lanjut menyatakan tindakan membakar kitab yang dianggap suci bagi banyak orang merupakan tindakan yang sangat kasar sekaligus memberi simpati kepada seluruh umat muslim yang merasa terhina.

Selain itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Swedia Tobias Billstrom menyatakan tindakan provokasi Islamofobia semacam ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat mengerikan. Senada dengan Ulf, dirinya juga mengamini kebebasan berpendapat yang luas, namun menyatakan pemerintah Swedia maupun dirinya sendiri mendukung pendapat yang diungkapkan.

Pemimpin sayap kanan Stram Kurs Denmark – yang dinilai sebagai golongan garis keras – itu mendapat izin dari pemerintah Swedia untuk membakar Al Quran di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Turki di Stockholm.

Lantas, benarkah demokrasi mampu menjamin kebebasan berekspresi yang merujuk pada provokasi Islamofobia semacam itu?

Demokrasi Hanya “Pengantar”?

Setidaknya, terdapat salah satu hal yang menarik dari cuitan PM Swedia Ulf Kristersson yaitu mengenai kebebasan berekspresi yang dianggap sebagai salah satu bentuk implementasi demokrasi.

Francis Fukuyama dalam tulisannya berjudul Liberalism and Its Discontents: The Challenges from The Left and The Right menyatakan banyak orang telah keliru dalam memaknai demokrasi.

Fukuyama berpendapat demokrasi yang selama ini dimaknai sebagian besar orang bukan merupakan demokrasi murni, melainkan liberalisme ala Eropa.

Istilah-istilah seperti kebebasan berpendapat, egalitarian, kesetaraan, serta pengawasan fungsi pemerintah alias checks and balances merupakan hasil dari perkawinan liberalisme dengan demokrasi pada akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18 di Eropa.

Fukuyama mengatakan demokrasi sejatinya merupakan bentuk pemerintahan di mana masyarakat memiliki kewenangan dan kesadaran penuh untuk memilih pemimpin negara serta pembuat undang-undang.

Fukuyama lebih lanjut menjelaskan dalam tulisannya yang berjudul Infrastructure, Governance, and Trust, demokrasi bisa jadi mampu melahirkan ekspektasi yang terlalu berlebihan sehingga mampu menimbulkan bias bahwa pemerintah hanya menampilkan demokrasi sebagai “pengantar” belaka untuk menarik keberpihakan publik melalui sosok representatif.

Selain itu, sistem demokrasi beserta prinsip liberalisme di dalamnya akan memiliki relasi dengan argumen moral yang mendukung liberalisme. Argumen tersebut berkaitan dengan otonomi individu dimana masyarakat percaya martabat manusia dilindungi oleh liberalisme.

Hal itu diyakini atas kemampuan manusia untuk memilih berdasarkan hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki manusia untuk bebas memutuskan pilihan hidup mereka, utamanya dalam hal kebebasan berekspresi.

Adanya keterkaitan antara prinsip demokrasi yang seakan diagungkan sebagian besar orang dengan prinsip liberalisme di dalamnya, terutama terkait kebebasan berekspresi, mampu mendorong para politisi – terlepas memiliki kepentingan partai politik (parpol) atau tidak – untuk tetap menjadikan kebebasan itu sebagai modal utama dalam berpolitik.

Lantas, penjelasan tersebut agaknya perlu mempertanyakan makna kebebasan yang dilihat dari perspektif HAM. Apakah ada batasan bagi kebebasan berekspresi maupun kebebasan berpendapat?

Bebas, tapi Terbatas?

Menurut jurnal berjudul Justifying Limitations on the Freedom of Expression, yang ditulis oleh Gehan Gunatilleke negara mampu memberi batasan atas kebebebasan berekspresi.

Organisasi seperti United Nations (UN) bahkan membenarkan seseorang memiliki batasan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat sesuai dengan izin otoritas, misalnya jika seseorang mengungkapkan pandangan yang mendorong kebencian terhadap ras atau agama tertentu.

Pembatasan itu kemudian dapat dibahas lebih lanjut pada jurnal yang ditulis oleh Gehan. Dia mengutip pernyataan Joseph Raz dalam bukunya berjudul The Morality of Freedom, seseorang memiliki hak ketika dirinya memiliki alasan rasional yang mendasari kebebasan berekspresi yang mencakup mengapa kita harus dan memang mengakui hak tersebut.

Ras selanjutnya mengungkapkan dalam buku yang berjudul Practical Reason and Norms faktor utama yang digunakan untuk mempertimbangkan alasan rasional itu yakni pembenaran dalam melakukan, mempercayai, atau merasakan sesuatu.

Setidaknya, John Rawls dalam bukunya yang berjudul Political Liberalism: Expanded Edition menyatakan salah satu alasan utama mengapa kebebasan berekspresi diterima sebagai hak asasi yakni didasari oleh persetujuan publik. Dia menyebutnya dengan sebutan “nalar publik”.

Sesuatu dapat dikatakan sesuai dengan “nalar publik” mensyaratkan pembenaran keputusan politik melalui nilai dan standar yang dapat diterima oleh publik. Alasan tersebut dapat dicirikan ketika warga negara mampu menerimanya sebagai suatu hal yang valid.

Pernyataan itu dengan kata lain dapat diinterpretasikan sebagai kemampuan negara untuk mengandalkan konsepsi moral mayoritas dalam membatasi ekspresi maupun pendapat tertentu yang dianggap bertentangan dengan konsepsi tersebut.

Misalnya, ketika Pengadilan HAM Eropa, Handyside v. The United Kingdom pada tahun 1976 yang menangani kasus penyitaan buku pendidikan yang membasa seks. Jika merujuk pada Pasal 10 ECHR kasus tersebut tidak melanggar kebebasan ekspresi, namun pembatasan dilakukan atas dasar moral masyarakat.

Oleh karenanya, tidak mengherankan jika pembakaran Al-Quran di Swedia tidak mendapatkan kecaman dari pemerintah mengingat adanya sensitivitas terhadap Islam oleh masyarakat Swedia.

Lantas, bagaimana konsekuensi yang ditanggung oleh pemerintah Swedia dalam menyikapi fenomena pembakaran Al-Quran sekaligus Islamfobia secara bersamaan?

Utopia Kesetaraan?

Adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat dapat mengindikasikan bahwa sejatinya manusia memiliki batasan-batasan dalam konteks HAM.

Kembali kepada makna demokrasi yang diungkap Fukuyama, Swedia agaknya tidak benar-benar menerapkan prinsip liberalisme bagi kaum minoritas. Salah satu faktor yang menjadi penentu pada demokrasi kebanyakan saat ini yakni kontrol elite.

Dengan demikian, pernyataan tersebut selaras dengan inteprestasi pada jurnal yang ditulis oleh Gehan sebelumnya dimana bisa jadi kebebasan dan kesetaraan dalam konteks berpendapat dan berekspresi hanya bersifat utopis alias hanya berupa khayalan belaka bagi kaum minoritas.

Yuval Noah Harari dalam bukunya yang berujudul Sapiens: A Brief History of Humankind, bahkan menyebutkan salah satu sifat manusia pada dasarnya yaitu bergosip untuk menjalin kerja sama sosial.

Pendekatan itu merupakan salah satu kunci bertahan hidup dan melakukan reproduksi karena pada dasarnya manusia adalah “binatang sosial”. 

Sebagai perumpamaan, menurut Harari, tidak cukup bagi laki-laki dan perempuan untuk tahu keberadaan singa dan bison. Yang jauh lebih penting bagi mereka adalah tahu siapa membenci siapa, siapa tidur dengan siapa, siapa yang jujur, dan siapa yang penipu.

Berdasarkan nalar tersebut, kasus pembakaran Al-Quran bisa jadi sentimen negatif masyarakat Swedia terhadap kaum minoritas Muslim, karena itu sanggup jadi presedensifat manusia sebagai binatang sosial yang diungkapkan Harari.

Dengan demikian, tidak heran jika pemerintah Swedia seakan memiliki standar ganda dan dinilai hipokrit dalam menyikapi fenomena pembakaran Al-Quran.

Di satu sisi, standar ganda pemerintah Swedia agaknya merupakan strategi diplomatis untuk tetap memilih keberpihakannya terhadap masyarakat sekaligus mempertahankan hubungan dengan negara-negara Muslim. (Z81)

PinterPolitik.com

Tak hanya dipertanyakan soal timing dan kesan terskenario, substansi kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di hadapan anak buahnya dalam sebuah dokumentasi yang ramai diperbincangkan beberapa hari terakhir juga dianggap menjadi bumerang tersendiri ketika direfleksikan berbagai kebijakan sebelumnya dari mantan Gubernur DKI Jakarta itu sendiri.

Sialnya, singgungan soal sense of crisis atau kepekaan dalam situasi krisis oleh Presiden Jokowi dalam pidato tersebut tak berselang lama dengan momentum kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang ia teken sendiri melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Ya, hari ini, 1 Juli 2020 bertepatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang seolah menandai tambahan baru beban masyarakat akibat pandemi Covid-19. Pentingnya sense of crisis yang disinggung Presiden Jokowi sebelumnya seakan menjadi tak relevan dan bahkan terkesan bualan belaka.

Stephanie Howarth dalam publikasinya yang berjudul The Logic-Bias Effect: The Role of Effortful Processing in the Resolution of Belief-Logic Conflict menyebutkan konsep belief bias atau bias kepercayaan yang merupakan kecenderungan untuk menghasilkan kesimpulan maupun keputusan berdasarkan kepercayaan mereka sendiri dibandingkan mengacu pada struktur penilaian yang lebih komprehensif.

Belief bias yang disebutkan Howarth itulah yang dinilai terjadi pada pola penentuan kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan oleh Presiden Jokowi. Dalam hal ini paradigma orang kepercayaannya dalam bidang finansial, yakni Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diduga hanya digunakan sebagai satu-satunya basis penentu kengototan menaikkan iuran jaminan sosial kesehatan rakyat yang diandalkan itu.

Ide pokok yang menjadi paradigma landasan kenaikan iuran dari Menkeu ialah bahwa kenaikan iuran sebagai upaya menjaga kesinambungan BPJS Kesehatan itu sendiri.

Paradigma berujung belief bias inilah yang disinyalir membuat Presiden Jokowi seolah mengakali putusan pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan oleh Mahkamah Agung (MA) dengan menerbitkan Pepres kenaikan iuran BPJS Kesehatan “jilid kedua”.

Faktanya, dalil tersebut telah dibantah oleh MA dengan sangat jelas, bahwasanya beban keuangan BPJS Kesehatan tidak bisa dibebankan kepada peserta lewat iuran. Hakim Pengadilan Negara Tertinggi itu bahkan berpandangan bahwa BPJS Kesehatan-lah yang justru harus memperbaiki masalah manajemen dan fraud internal.

View this post on Instagram

PKS tantang Presiden Jokowi reshuffle kabinet dalam waktu dekat #pks #partaikeadilansejahtera #reshuffle #jokowi #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 30, 2020 at 5:33am PDT

Padahal, berdasarkan temuan Tempo, problematika masalah manajemen dan fraud internal tersebut jika berkenan dibenahi dengan serius dapat menghemat nominal BPJS sekitar Rp 47,59 triliun dalam setahun.

Pada spektrum berbeda, kengototan Presiden Jokowi dalam kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi ini dinilai akan kontraproduktif terhadap gaung sense of crisis yang ditujukan kepada para menteri yang ia kemukakan sendiri belum lama ini. Mengapa demikian?

Impresi Standar Ganda

Bradley Dowden dalam tulisannya yang berjudul Fallacies menyebutkan salah satu bentuk dari kekeliruan fundamental dalam penilaian terhadap konteks tertentu yaitu double standard fallacy. Ini merupakan situasi ketika seseorang memberikan penilaian terhadap satu konteks yang sama atau saling terkait namun dengan tolok ukur, panduan atau standar yang berbeda.

Presiden Jokowi dalam hal ini terlihat, bahkan secara kasat mata, melakukan double standard fallacy ketika menilai krisis pandemi Covid-19 dengan standar sense of crisis yang berbeda. Dalam hal ini, postulat yang disampaikan oleh Dowden tersebut menggambakan kontradiksi situasi wejangan Presiden Jokowi itu dengan kengototan realisasi kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi Covid-19 sebelumnya.

Bagaimana tidak, pada rekaman video yang seolah menjadi mahakarya Istana itu, tampak Presiden Jokowi dengan berapi-api menekankan kepada para menteri agar bekerja dengan berlandaskan sense of crisis atau kepekaan merespon krisis pandemi Covid-19 beserta dampak turunannya. Ini karena mantan Walikota Solo tersebut menganggap tak ada langkah luar biasa yang dilakukan anak buahnya itu saat krisis membuat rakyat semakin kesulitan.

Tiga aspek utama yang disoroti Presiden Jokowi agar mengedepankan sense of crisis lebih dalam pidato tersebut ialah yang terkait langsung dengan problematika masyarakat saat ini yakni aspek perekonomian, kesehatan, dan sosial.

Entah Jokowi sadari atau tidak, tiga aspek esensial yang ditekankan harus berlandaskan sense of crisis itu akan menjadi bumerang baginya berselang tiga hari setelah diunggah. Datangnya hari di mana kenaikan iuran BPJS Kesehatan menjadi kenyataan, seketika menegaskan bahwa Presiden Jokowi seperti memiliki double standard atau standar ganda dalam merespon krisis serta kesulitan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

View this post on Instagram

Anggarannya sudah ada, Menkes Terawan menunggu apa ya? #menkes #menkesterawan #jokowidodo #srimulyani #terawanagusputranto #danacovid19 #anggarancovid19 #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 30, 2020 at 1:35am PDT

Bahkan standar ganda ini tak hanya relevan untuk dikaitkan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan semata, melainkan juga merembet pada kebijakan “personal” Presiden Jokowi lainnya yang kontradiktif dengan eksistensi sense of crisis.

Sebut saja kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), yang oleh ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yusdhistira dianggap janggal karena penerapannya justru disaat krisis ekonomi dan pandemi sehingga memberatkan pengusaha maupun pekerja yang sedang kalang kabut akibat pandemi Covid-19. Terlebih ada pasal sanksi berupa denda yang semakin memberatkan.

Belum lagi polemik disisipkannya Kartu Pra Kerja ke dalam bantuan sosial (bansos) yang isunya entah mengapa belakangan ini meredup. Padahal terdapat anggaran negara yang sangat besar dan dinilai tak efektif bahkan cenderung tak relevan dibandingkan urgensi bansos lainnya.

Double standard fallacy yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tersebut agaknya akan menimbulkan konsekuensi tersendiri, baik bagi reputasinya secara personal maupun bagi para menteri, yang bukan tidak mungkin menyadari kesan standar ganda sang pimpinan. Lalu, bagaimanakah konsekuensi atas hal tersebut?

Perkeruh Situasi?

Tak bisa dipungkiri bahwa ungkapan amarah Presiden Jokowi beberapa waktu lalu memiliki signifikansinya tersendiri. Tak sedikit kalangan yang mengapresiasi dan mengharapkan ada perubahan berarti yang konkret untuk diimplementasikan pada berbagai aspek yang saat ini membutuhkan penanganan dengan langkah luar biasa.

Namun di sisi lain, impresi standar ganda Presiden Jokowi yang telah dijelaskan sebelumnya dinilai memiliki konsekuensi tersendiri. Kimmo Eriksson dalam Political Double Standards in Reliance on Moral Foundations menyatakan bahwa ketika orang-orang bergantung pada fairness atau keadilan sebagai prinsip umum dalam penilaian objektif dua arah, keberadaan standar ganda yang mereka rasakan akan membuat hal tersebut kontradiktif dan membuat feedback penilaian maupun reaksi konkret cenderung negatif.

View this post on Instagram

Rizal Ramli singgung kebijakan new normal ##rizalramli #newnormal #herdimmunity #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 19, 2020 at 2:42am PDT

Mengacu pada intisari tulisan Eriksson tersebut, standar ganda yang tersirat dari instruksi penggunaan sense of crisis Presiden Jokowi justru dikhawatirkan akan berimplikasi kontraproduktif terhadap kualitas kinerja anak buahnya sendiri.

Hal yang tentunya tak diinginkan tersebut memang harus diakui cukup masuk akal untuk terjadi, mengingat instruksi tersebut keluar dari sosok yang bahkan tidak mengimlementasikan sense of crisis dengan paripurna selama pandemi Covid-19.

Apalagi ketika Presiden Jokowi mengiringi instruksi tersebut dengan “ancaman” reshuffle saat legitimasi politiknya sendiri sedang dipertanyakan ketika jamak kebijakannya yang tak terartikulasi dengan baik hingga bermuara pada munculnya diskursus pemberhentian presiden yang sempat ramai beberapa waktu lalu.

Kemudian jika mengamati respon publik, tendensi skeptis masyarakat terpampang pada berbagai reaksi di linimasa. Mulai dari mempertanyakan momentum publikasi video kepada khalayak, anggapan hanya membuat heboh sehingga fokus lain teralihkan, hingga tak sedikit yang mati rasa atas berbagai pernyataan presiden, termasuk konteks sense of crisis yang terkesan berstandar ganda.

Tak bisa dipungkiri, pernyataan sekecil apapun dari sosok pemimpin kala krisis akibat dampak pandemi Covid-19 saat ini akan menjadi sorotan tersendiri. Dan jika diresapi, jutaan orang menaruh harapan dari untaian berbagai pernyataan tersebut.

Bagaimanapun, segala kalimat telah terucap dan Presiden Jokowi harus mempertangungjawabkan dan merealisasikan setiap i’tikad baik serta instruksi konstruktif tersebut, termasuk kepada dirinya sendiri. Bukankah dalam kesempatan yang sama Presiden Jokowi menegaskan akan mempertaruhkan reputasi politiknya demi hal tersebut? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.