Purbaya Yudhi Sadewa resmi dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Mampukah ia menjawab tantangan ekonomi dengan mazhab pragmatisnya?

PinterPolitik.com

“Government has a positive role to play in stimulating economic development beyond enabling markets to function well… In the words of public policy, lots of $100 bills are left lying on the sidewalk. The role of economists is to point those out, while that of political leaders is to engineer the bargains that will allow them to be picked up.” – Dani Rodrik, One Economics, Many Recipes (2007)

Cupin ingat betul bagaimana suasana di Istana Negara pada 8 September 2025 itu. Hujan sempat turun tipis sejak pagi, seolah memberi tanda bahwa hari itu bukan sekadar seremoni biasa, melainkan perubahan besar dalam haluan ekonomi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto berdiri tegap, sementara di hadapannya seorang pria bernama Purbaya Yudhi Sadewa mengucapkan sumpah jabatan sebagai Menteri Keuangan baru.

Publik sontak menoleh ke arah sosok ini, sebagian dengan rasa penasaran. Sri Mulyani, sang menteri legendaris, resmi digantikan. Cupin sendiri sempat mendengar obrolan seorang pengusaha di lobi hotel sehari sebelumnya: “Kalau bukan Bu Sri, siapa lagi yang bisa dipercaya?” Kini jawabannya sudah jelas. Prabowo menunjuk Purbaya.

Presiden ke-7, Joko Widodo, pun ikut menanggapi. Jokowi mengakui ada perbedaan mazhab ekonomi antara Purbaya dan Sri Mulyani, namun ia percaya Purbaya mampu memberi stabilitas. 

Purbaya sendiri datang dari latar belakang yang tak biasa untuk seorang Menteri Keuangan. Sebelum duduk di kursi itu, ia memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), lembaga yang bertugas menjaga dana masyarakat di bank. Cupin membayangkan betapa pengalaman itu bisa memberi perspektif unik, karena ia terbiasa berurusan dengan masalah krisis perbankan dan kepercayaan publik.

Kini beban di pundaknya jelas: menjaga stabilitas fiskal, mengendalikan inflasi, menekan defisit, sekaligus memastikan penerimaan negara optimal. Cupin pernah membaca di sebuah buku karya Alan Blinder berjudul The Economics of Public Finance bahwa fondasi pertumbuhan jangka panjang selalu bertumpu pada stabilitas fiskal. 

Pertanyaan besar pun muncul: apakah Purbaya akan mengikuti jalur klasik itu, atau menciptakan jalannya sendiri?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Sri Mulyani vs Purbaya

Cupin teringat kembali pada sosok Sri Mulyani. Ia lahir di Bandar Lampung, menempuh pendidikan di Universitas Indonesia, lalu meraih gelar doktor dari University of Illinois Urbana-Champaign. 

Cupin membayangkan seorang perempuan muda di era 1980-an yang tekun menulis disertasi tentang moneter, tanpa tahu bahwa kelak ia akan menjadi Menteri Keuangan paling berpengaruh di Indonesia modern.

Pendekatannya dikenal berhati-hati, penuh disiplin, dan berorientasi pada reformasi. Ia percaya bahwa utang negara harus dikelola ketat, pajak diperkuat, dan transparansi anggaran dijaga. 

Cupin ingat satu paragraf dari Blinder dalam The Economics of Public Finance yang menegaskan bahwa efisiensi fiskal adalah syarat mutlak pertumbuhan jangka panjang. Itu seolah mencerminkan filosofi Sri Mulyani.

Di sisi lain, Purbaya muncul dari jalur berbeda. Lahir di Bogor, awalnya ia adalah insinyur elektro lulusan ITB. 

Cupin tersenyum kecil membayangkan seorang mahasiswa teknik yang tekun mengutak-atik transistor, lalu belasan tahun kemudian berubah jadi ekonom dengan gelar doktor dari Purdue University. Perpindahan jalur ini menunjukkan sesuatu: ia terbiasa berpikir kuantitatif tetapi tetap mencari jawaban praktis.

Purbaya dikenal pragmatis. Ia percaya bahwa teori hanyalah alat, bukan tujuan. 

Cupin menemukan kesamaan pandangan ini dengan buku One Economics, Many Recipes karya Dani Rodrik. Rodrik menekankan bahwa tidak ada resep tunggal dalam ekonomi; setiap negara harus menemukan kombinasi kebijakannya sendiri. Cupin merasa, inilah semangat yang dibawa Purbaya—fleksibel, kontekstual, dan tidak kaku.

Presiden Jokowi pernah menyebut ada “beda mazhab ekonomi” antara keduanya. Cupin mencoba merumuskannya begini: Sri Mulyani berdiri di sisi reformis-neoklasik, sementara Purbaya condong ke pragmatis-inovatif. Jika Sri Mulyani melihat angka utang sebagai ancaman, Purbaya mungkin melihatnya sebagai instrumen yang bisa dikelola asal tepat sasaran.

Cupin juga ingat pengalaman keduanya dalam politik. Sri Mulyani, meski populer di mata internasional, sering dianggap terlalu kaku dalam menghadapi realitas politik domestik. Sementara Purbaya, dengan gaya lebih cair, tampak bisa menyesuaikan diri dengan arah pemerintah. Cupin merasa ini penting, sebab ekonomi tak pernah steril dari politik.

Kedua sosok ini ibarat dua pemain catur dengan strategi berbeda. Sri Mulyani memilih bertahan, menjaga setiap bidak dengan hati-hati. Purbaya lebih suka menyerang dengan langkah-langkah tak terduga. Pertanyaannya: gaya mana yang lebih sesuai dengan visi besar Presiden Prabowo?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Berjalan Bersama Prabowo

Sejak awal menjabat, Prabowo Subianto membawa visi ekonomi yang pragmatis. Cupin mencatat beberapa program andalannya: menekan harga pangan, menjaga daya beli, mempercepat pembangunan infrastruktur, hingga meluncurkan paket stimulus ratusan triliun rupiah. Semua itu menunjukkan satu hal: Prabowo percaya pada intervensi negara yang aktif.

Di sinilah Purbaya tampak lebih cocok. Gaya pragmatisnya sejalan dengan kebutuhan pemerintah yang ingin bergerak cepat. 

Cupin membayangkan Purbaya duduk bersama timnya, menimbang data inflasi, lalu memutuskan kebijakan yang langsung menyentuh harga beras atau bahan bakar. Kecepatan dan fleksibilitas menjadi kunci.

Sementara itu, Sri Mulyani memang punya keunggulan besar dalam reformasi perpajakan dan pengelolaan utang. Namun, Cupin merasa tantangan sekarang berbeda. 

Dunia menghadapi krisis iklim, disrupsi teknologi, dan ketegangan geopolitik. Semua ini butuh pemimpin ekonomi yang tidak sekadar disiplin, tapi juga mampu beradaptasi dengan cepat.

Cupin teringat kembali pada tulisan Dani Rodrik tentang pentingnya konteks nasional. Ia menulis bahwa kebijakan ekonomi yang berhasil di satu tempat bisa gagal di tempat lain jika tidak sesuai kondisi lokal. Purbaya, dengan latar belakang yang campuran antara teknik dan ekonomi, mungkin lebih peka terhadap kebutuhan semacam ini.

Di mata Cupin, pilihan Prabowo sebenarnya sederhana: ia butuh menteri yang bisa menerjemahkan visinya dengan cepat dan tepat. Sri Mulyani unggul dalam menjaga reputasi global, tetapi Purbaya tampak lebih siap untuk bermain di lapangan domestik yang keras. Keputusan Prabowo melantik Purbaya bukan sekadar reshuffle, melainkan strategi politik-ekonomi.

Cupin menutup catatannya dengan satu pemikiran: pergantian dari Sri Mulyani ke Purbaya adalah cermin bahwa ekonomi selalu bergerak sesuai kebutuhan zaman. Sri Mulyani memberi fondasi kokoh lewat reformasi fiskal, sedangkan Purbaya menawarkan keluwesan pragmatis untuk menjawab tantangan baru. Keduanya penting, namun sejarah memilih siapa yang relevan pada masanya.

Bagi Indonesia, tantangannya bukan sekadar memilih mazhab, melainkan bagaimana menjaga keseimbangan antara disiplin dan fleksibilitas. Cupin percaya, keberhasilan Purbaya akan ditentukan oleh kemampuannya menyeimbangkan stabilitas dengan pertumbuhan inklusif. Jika ia berhasil, maka Indonesia bisa berjalan lebih mantap di tengah dunia yang penuh gejolak.

Seperti kata seorang ekonom tua yang pernah Cupin temui di perpustakaan kampus: “Ekonomi bukan tentang angka semata, melainkan tentang manusia yang hidup di balik angka itu.” Dengan bekal pragmatisme, mungkin Purbaya bisa membawa ekonomi Indonesia lebih dekat ke rakyatnya. (A43)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa kiranya bukan sekadar reshuffle, melainkan simbol pergeseran gaya kepemimpinan fiskal Indonesia. Dari “Dewi Sri” sang penjaga kesuburan ke “Pangeran Purbaya” pembawa bara keberanian, transisi ini menguji legitimasi politik, komunikasi publik, dan arah fiskal era Presiden Prabowo.

PinterPolitik.com

Pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa oleh Presiden Prabowo Subianto menandai salah satu momen politik-ekonomi paling penting di tahun pertama pemerintahannya.

Reshuffle kabinet kerap dipahami sekadar sebagai rotasi kursi karena musabab tertentu, namun dalam kasus ini, dimensi simbolik dan politis begitu kental. Sri Mulyani selama hampir dua dekade telah menjelma menjadi ikon teknokrasi Indonesia.

Latar belakangnya sebagai ekonom global, rekam jejak di Bank Dunia, dan reputasi sebagai penjaga disiplin fiskal membuatnya dipersepsi publik sebagai figur guardian of credibility.

Tak heran, “Dewi Sri”—sebuah analogi yang tidak hanya merujuk pada kesuburan dan kemakmuran dalam kosmologi Jawa, tetapi juga pada kemampuannya menjaga kelestarian fiskal agaknya tak berlebihan melekat ke sosoknya.

Di bawah kendalinya, APBN dipersepsikan relatif aman, meski diwarnai kritik soal ruang fiskal yang sempit dan ketergantungan pada utang.

Kini, tongkat estafet itu berpindah kepada sosok Purbaya Yudhi Sadewa. Figur yang lebih lama dikenal di ranah lembaga riset ekonomi, Bank Indonesia, dan LPS, bukan di panggung politik terbuka

 Publik awam mungkin masih asing dengan kiprahnya, namun dalam dunia ekonomi, ia dianggap sosok serius, berhitung, dan berani.

Analogi “Pangeran Purbaya”—salah satu tokoh legendaris Mataram yang melambangkan keberanian sekaligus api perlawanan—dapat menjadi bingkai simbolik yang agaknya relevan.

Pergantian dari Dewi Sri ke Pangeran Purbaya boleh jadi bukanlah pergeseran sepele, melainkan refleksi atas perubahan gaya kepemimpinan fiskal, dari stabilitas teknokratis menuju dinamika politis yang lebih terbuka pada risiko konstruktif.

Namun, transisi ini terjadi di tengah suasana publik yang rapuh. Gelombang demonstrasi, penjarahan, serta aksi vandalistik yang menyasar sejumlah anggota DPR membuat sensitivitas sosial meningkat tajam terhadap manuver kecil serta komunikasi yang canggung.

Di tengah situasi ini, komunikasi pejabat publik menjadi sangat krusial. Pernyataan awal Purbaya—bahwa “178 tuntutan rakyat hanyalah suara sebagian kecil masyarakat” dan kelanjutannya menuai respons beragam.

Sebagian menganggapnya dingin dan elit-sentris, sebagian lain membacanya sebagai upaya menenangkan pasar dan menjaga wibawa fiskal.

Lantas, apakah “api” semangat baru Pangeran Purbaya mampu melanjutkan kemakmuran Dewi Sri, atau justru memantik ketegangan baru?

Menakar Legitimasi Sri dan Purbaya

Jürgen Habermas menekankan bahwa legitimasi pemerintah tidak hanya lahir dari output kebijakan, tetapi juga dari input berupa komunikasi yang rasional, transparan, dan inklusif.

Dalam konteks ini, pergantian Menkeu membawa tantangan ganda. Pertama, Purbaya harus menjaga kesinambungan kebijakan fiskal di tengah tekanan defisit, subsidi, dan ketidakpastian global. Kedua, mau tidak mau, ia harus memenangkan hati publik yang kini amat sensitif terhadap gestur dan diksi pejabat.

Sri Mulyani relatif berhasil menjaga dua aspek tersebut kendati di aksi massa terakhir properti pribadinya jadi sasaran. Meski sering dikritik karena kerasnya kebijakan pajak, ia tetap dipandang memiliki kredibilitas moral dan integritas komunikasi.

Sebaliknya, Purbaya, dengan gaya lugas di debut pernyataan door-stopnya dengan wartawan, berisiko kehilangan simpati publik bila tidak segera menyesuaikan diri.

Legitimasi politik hari ini jauh lebih rapuh dibanding satu dekade lalu. Komunikasi publik bukan sekadar ornamen, melainkan sumber utama legitimasi.

Lalu, Murray Edelman dalam The Symbolic Uses of Politics menyatakan bahwa masyarakat kerap memahami politik bukan melalui detail kebijakan, tetapi melalui simbol dan narasi.

Sri Mulyani sebagai “Dewi Sri” adalah simbol kesuburan, ketekunan, dan stabilitas. Publik tidak selalu memahami rumus fiskal yang ia buat, namun mereka melihat sosok yang konsisten dan dipercaya.

Purbaya, dalam bingkai simbolik, diasosiasikan atau diharapkan setara dengan “Pangeran Purbaya”, tokoh legendaris yang gagah berani dan dikenal karena loyalitasnya pada Mataram.

Api keberanian ini bisa menjadi kekuatan simbolik baru, menghadirkan Menkeu yang bukan sekadar teknokrat dingin, tetapi juga pejuang yang siap membela negara dari gempuran global dan tuntutan dalam negeri

Namun, “api” tersebut juga berisiko membakar bila tidak dikelola, salah ucapan, salah gestur, bisa segera dimaknai sebagai arogansi atau ketidakpekaan.

James MacGregor Burns membedakan antara kepemimpinan transaksional dan transformasional. Sri Mulyani adalah figur transaksional, mengelola fiskal dengan disiplin, menjaga kredibilitas agar pasar tenang.

Purbaya, sebaliknya, punya peluang menjadi figur transformasional bila ia mampu membumikan bahasa ekonomi ke dalam narasi politik yang dekat dengan rakyat.

Joseph Nye menambahkan dimensi soft power di mana bertitik tumpu pada kekuatan persuasi dan legitimasi moral. Di era penuh ketidakpastian ini, soft power seorang Menkeu tidak kalah penting dari hard power instrumen fiskal.

Purbaya kiranya harus belajar bagaimana membangun trust capital, modal kepercayaan yang dulu dimiliki Sri Mulyani.

Misi Sangat Berat Purbaya?

Pergantian Menkeu  bukanlah sekadar soal teknis fiskal. Ia adalah peristiwa simbolik yang menandai pergeseran orientasi kepemimpinan nasional.

Dari era Dewi Sri yang menjamin kesuburan, kita kini memasuki era Pangeran Purbaya Mataram yang membawa bara api keberanian. Pertanyaannya, apakah bara ini akan menjadi api penerang atau api pembakar?

Ada tiga prospek sekaligus tantangan yang perlu dicermati. Pertama, legitimasi fiskal dan politik. Purbaya harus segera menunjukkan kapasitas teknis untuk menenangkan pasar sekaligus kemampuan komunikasi untuk merangkul rakyat. Kegagalan pada salah satunya bisa berakibat fatal, yakni krisis kepercayaan.

Kedua, gestur simbolik. Publik kini membaca bukan hanya isi kebijakan, tetapi juga bahasa tubuh dan narasi yang menyertainya.

Setelah sejumlah pejabat lain dicerca dan “dihakimi” karena gestur negatif, dari Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio dan termasuk Sri Mulyani sendiri, Menteri Keuangan harus menjadi simbol kebijaksanaan dan kerendahhatian. Figur ekonom yang tidak hanya berhitung angka, tetapi juga mendengar suara rakyat.

Ketiga, arah kepemimpinan Presiden Prabowo. Menunjuk Purbaya adalah sinyal bahwa RI-1 agaknya ingin membangun Menkeu yang tidak sekadar teknokrat global, tetapi juga abdi politik nasional.

Artinya, kebijakan fiskal ke depan akan lebih lekat dengan orientasi politik dalam negeri, bukan hanya disiplin pasar global.

Dengan demikian, transisi ini perlu dipahami bukan sebagai “akhir” dari stabilitas, melainkan sebagai “awal” dari gaya kepemimpinan baru.

Api Purbaya bisa memperkuat legitimasi Prabowo bila dikelola bijak, atau justru menjadi bara yang menyulut ketidakpuasan bila komunikasi publik gagal.

Akhir era Sri Mulyani sebagai “Dewi Sri” bukanlah tamatnya stabilitas fiskal, melainkan simbol perubahan zaman. Kini, Purbaya Yudhi Sadewa hadir sebagai “Pangeran Purbaya”, sosok yang membawa bara keberanian di tengah gejolak sosial dan politik.

Peralihan ini mencerminkan logika politik Jawa, dari kesuburan yang menenteramkan ke api yang melindungi.

Kebaruan dari pergantian ini terletak pada dimensi simboliknya, Menkeu tidak lagi hanya teknokrat yang menjaga angka, tetapi juga aktor politik yang dituntut menjaga hati rakyat. Di sinilah legitimasi fiskal dan legitimasi politik bertemu.

Apabila Purbaya mampu menggabungkan disiplin teknokratis dengan kepekaan simbolik, maka ia dapat menjadi abdi yang menyalakan api penerang, bukan api pembakar. Dan bila demikian, maka era baru fiskal Indonesia bukanlah “akhir Dewi Sri”, melainkan kelahiran abdi baru: Pangeran Purbaya, penjaga bara kepercayaan rakyat. (J61)

Big reshuffle? 

#reshuffle #breakingnews #infografis #beritapolitik #politikindonesia #pinterpolitik

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Rentetan pernyataan yang dinilai blunder publik Sri Mulyani—dari analogi pajak dengan zakat hingga komentar soal gaji guru—memicu sorotan tajam. Fenomena ini kiranya mencerminkan lebih dari sekadar “terpeleset” komunikasi, tetapi juga hal yang lebih luas. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Dalam sepekan terakhir, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan yang kerap dijuluki sebagai the guardian of Indonesia’s fiscal credibility, mengalami rentetan kritik yang cukup tajam.

Dua pernyataan publiknya memicu perdebatan luas. Pertama, penyamaan konsep pajak dengan zakat dan hibah—sebuah analogi yang dianggap PKB sebagai keliru secara konseptual karena menempatkan pajak, yang bersifat wajib dan dikelola negara, sejajar dengan zakat atau hibah, yang memiliki basis sukarela dan nilai spiritual.

Kedua, komentarnya yang terkesan memandang gaji guru sebagai beban negara, yang memantik reaksi keras dari publik serta komunitas pendidikan.

Isu ini semakin panas karena pada saat bersamaan masyarakat tengah bergulat dengan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang signifikan di sejumlah daerah. Kenaikan tersebut, meski secara teknis berada di ranah pemerintah daerah, tetap memiliki benang merah dengan desain kebijakan fiskal yang dirancang oleh Kementerian Keuangan.

Akumulasi ketiga isu ini—analoginya soal pajak, pernyataan soal guru, dan efek kebijakan PBB—membentuk narasi publik yang tidak menguntungkan bagi citra Sri Mulyani, terlebih mengingat posisinya yang strategis dalam menjaga kredibilitas fiskal negara.

Fenomena ini bisa dibaca melalui kerangka incumbency fatigue atau kelelahan jabatan, yaitu kondisi ketika pejabat publik yang terlalu lama memegang posisi strategis mulai kehilangan sensitivitas politik, mengalami policy staleness (stagnasi kebijakan), dan ministerial inertia (kecenderungan mempertahankan status quo ketimbang melakukan inovasi).

Sri Mulyani menjabat sebagai Menkeu dalam tiga periode pemerintahan berbeda: era SBY, Jokowi, hingga kini di bawah Presiden Prabowo.

Durasi panjang ini memberi keuntungan berupa pengalaman dan jejaring luas, tetapi juga membawa risiko kelelahan politik, penurunan daya respons, serta kerentanan terhadap kesalahan komunikasi.

Kelelahan Jabatan?

Untuk memahami eskalasi kritik terhadap Sri Mulyani, kita dapat merujuk pada teori performance plateau dari psikologi organisasi. Performance plateau menggambarkan titik di mana kinerja individu mencapai stabilitas tinggi, tetapi kemudian berhenti berkembang atau bahkan menurun akibat beban kerja berulang dan tekanan konstan.

Dalam konteks menteri keuangan, tantangan ini bukan hanya teknis, tetapi juga politis. Setiap kebijakan fiskal memiliki implikasi luas, dari inflasi hingga daya beli, dan setiap pernyataan publik dapat memicu sentimen pasar maupun opini rakyat.

Tiga faktor utama dapat menjelaskan mengapa blunder Sri Mulyani menjadi magnified (membesar dampaknya) di mata publik:

Pertama, selama bertahun-tahun, Sri Mulyani memposisikan diri sebagai figur teknokrat profesional yang berdiri di atas politik praktis. Narasi ini menjadi modal reputasi yang kuat.

Namun, ketika pernyataan atau kebijakan yang keluar justru memantik kontroversi, terjadi erosi terhadap persepsi tersebut. Publik mulai mempertanyakan apakah independensi teknokratik itu masih utuh atau tergeser oleh rutinitas politik dan tekanan anggaran.

Kedua, dalam teori policy framing, cara kebijakan dikomunikasikan sama pentingnya dengan isi kebijakan itu sendiri. Penyamaan pajak dengan zakat mungkin dimaksudkan untuk menyederhanakan konsep kontribusi warga negara, tetapi framing tersebut gagal karena mengabaikan perbedaan fundamental dalam sifat, tujuan, dan persepsi publik terhadap keduanya.

Hal serupa terjadi pada isu gaji guru, tanpa penjelasan komprehensif soal konteks anggaran, pernyataan itu lebih mudah ditangkap sebagai pelecehan terhadap profesi guru ketimbang analisis beban fiskal.

Ketiga, era Prabowo adalah masa transisi politik pasca-Jokowi, di mana konsolidasi kekuasaan masih berlangsung. Kepercayaan publik terhadap stabilitas fiskal menjadi modal penting bagi pemerintah.

Dalam situasi seperti ini, blunder dari pejabat kunci seperti Menkeu lebih cepat dimanfaatkan oleh lawan politik atau kelompok kepentingan sebagai amunisi untuk menyerang legitimasi kebijakan.

Kombinasi faktor di atas membuat setiap kesalahan—sekecil apapun—diperbesar efeknya (amplified) oleh media dan opini publik. Inilah mengapa fenomena ini bukan sekadar persoalan komunikasi publik biasa, tetapi bagian dari dinamika kelelahan jabatan yang dapat merembet pada persepsi stabilitas ekonomi nasional.

Ada Jalan Keluar?

Dari perspektif political economy, seorang menteri keuangan bukan hanya pengelola anggaran, tetapi juga simbol kredibilitas pemerintah di mata investor, lembaga keuangan internasional, dan publik domestik. Kelelahan jabatan pada posisi ini dapat memicu tiga risiko besar.

Investor cenderung sensitif terhadap tanda-tanda instabilitas kebijakan fiskal. Pernyataan yang kontroversial dapat memicu keraguan terhadap konsistensi kebijakan, yang pada gilirannya mempengaruhi aliran modal asing dan stabilitas nilai tukar.

Dalam teori tax morale, kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh persepsi keadilan dan transparansi. Jika publik merasa kebijakan pajak atau pengelolaan anggaran tidak adil atau tidak sensitif terhadap beban rakyat, resistensi bisa meningkat, baik dalam bentuk penolakan formal maupun ketidakpatuhan pajak.

Menteri keuangan yang tersandung kontroversi berulang dapat menjadi titik lemah dalam soliditas kabinet. Di era pemerintahan koalisi besar seperti saat ini, isu tersebut bisa dimanfaatkan oleh kelompok politik tertentu untuk menegosiasikan ulang posisi atau kebijakan.

Menggunakan pendekatan strategic reframing, Sri Mulyani kiranya perlu mengembalikan narasi bahwa kebijakan fiskal bertujuan melindungi daya beli rakyat dan mendorong pertumbuhan inklusif. Ini membutuhkan komunikasi yang tidak hanya teknis, tetapi juga empatik, dengan mempertimbangkan sensitivitas sosial dan politik.

Mengadopsi elemen dari participatory budgeting pun juga agaknya dapat membantu mengurangi jarak antara pembuat kebijakan dan masyarakat. Keterlibatan publik dalam memahami alasan meluasnya perpajakan, misalnya, dapat mengurangi resistensi dan mengubah narasi dari “pemerintah memeras” menjadi “pemerintah berkolaborasi untuk pembangunan”. (J61)

Nama Dedi Mulyadi, Sri Mulyani dan Joko “Mulyono” Widodo jadi penghias utama pemberitaan nasional dalam beberapa waktu terakhir. Ketiganya menguasai narasi diskusi isu di masyarakat: Dedi dengan kebijakan-kebijakan kontroversialnya di Jawa Barat, Sri Mulyani akibat kebijakan ekonomi dan efisiensi, serta Jokowi dengan berbagai polemik ijazah dan warisan program yang kini terus dikritik. 

PinterPolitik.com

Di jagat politik Indonesia yang tak pernah kehabisan drama, tiga nama tengah naik panggung dan mencuri perhatian publik. Mereka bukan bintang baru. Tapi narasi tentang mereka terus diputar, diperbesar, dipelintir, dan disorot dalam beragam tajuk utama. Mereka adalah Dedi Mulyadi, Sri Mulyani, dan Joko Widodo—atau dalam nama kecilnya yang mulai kembali diangkat ke permukaan: Mulyono.

Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, muncul dengan gaya politik yang nyeleneh tapi membumi. Ia mengundang decak kagum dan geleng kepala sekaligus. Dari wacana membawa anak-anak nakal ke barak militer hingga gagasan jam malam bagi pelajar, Dedi menjadi magnet pemberitaan yang ideal. Media tak perlu repot-repot mencari sensasi. Dedi menyediakannya dalam bentuk narasi yang bisa dikonsumsi publik.

Sri Mulyani, Menteri Keuangan, adalah tokoh kedua dalam trilogi ini. Di tengah gejolak ekonomi yang penuh ketidakpastian, namanya terus bergema. Pemberitaan seputar PHK massal, tekanan defisit fiskal, sektor pajak dan bea cukai yang babak belur, sampai urusan remeh-temeh seperti mobil dinas eselon yang bikin rakyat mendecak—semuanya menjadikan Sri Mulyani sasaran utama narasi krisis dan efisiensi. Ia seperti juru kunci anggaran yang selalu disorot apakah memilih menyelamatkan negara atau sekadar menjaga angka.

Dan tentu saja, yang terakhir adalah Joko Widodo alias Mulyono. Meski sudah bukan presiden secara de jure, namun de facto pengaruhnya belum pudar. Narasi soal Jokowi muncul hampir tiap hari. Mulai dari polemik ijazah yang kembali diungkit, kontroversi putranya Gibran sebagai Wapres muda yang didesak mundur, desakan agar Jokowi juga mundur dari panggung politik, hingga sorotan terhadap para loyalisnya yang kini digempur kasus hukum. Mulyono adalah semacam hantu politik yang masih berjalan, memengaruhi, dan membentuk panggung.

Menariknya, ketiganya memiliki satu kesamaan: mereka bukan hanya tokoh, tapi juga narasi. Mereka bukan sekadar objek pemberitaan yang kebetulan namanya agak mirip-mirip, tapi juga arsitek yang sadar bahwa membentuk persepsi publik adalah bagian dari kekuasaan itu sendiri. Lalu apa yang bisa kita maknai dari fenomena ini? 

Politik sebagai Panggung, Narasi sebagai Senjata

Untuk memahami mengapa Dedi Mulyadi, Sri Mulyani, dan Joko “Mulyono” Widodo bisa menguasai teater politik hari ini, kita perlu menyelami beberapa teori penting dalam ilmu komunikasi dan politik. Salah satunya adalah teori Agenda Setting yang dicetuskan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw. Dalam studi klasik mereka terhadap pemilu Amerika Serikat, McCombs dan Shaw menemukan bahwa media bisa jadi penentu apa yang dipikirkan publik. Artinya, dengan terus memunculkan Mulyono, Mulyani, dan Mulyadi dalam berita-berita utama, media turut mengarahkan fokus publik ke isu-isu yang terkait dengan mereka. Ini bukan kebetulan. Ini adalah desain.

Lalu ada teori Framing dari Erving Goffman. Goffman menyatakan bahwa setiap peristiwa yang dikabarkan media tak pernah bebas nilai. Ada bingkai—atau frame—yang dipilih, disusun, dan disampaikan kepada publik. 

Dedi Mulyadi, misalnya, diframing sebagai pemimpin dengan gaya “militer sipil” yang menyasar perilaku remaja. Sri Mulyani diframing sebagai teknokrat berdarah dingin yang terjebak dalam dilema anggaran dan kebijakan populis. Sedangkan Jokowi alias Mulyono diframing sebagai sosok abu-abu: antara negarawan dan man behind the curtain yang mengatur segala hal dari balik layar.

Kemudian, teori ketiga yang relevan adalah konsep Spectacle dari Guy Debord. Dalam bukunya The Society of the Spectacle, Debord menjelaskan bagaimana dalam masyarakat modern, kenyataan tergantikan oleh representasi. Realitas politik berubah menjadi tontonan. Sosok-sosok seperti Dedi, Mulyani, dan Mulyono menjadi semacam aktor dalam drama yang terus diproduksi oleh media dan dikonsumsi publik. Mereka sadar kamera. Sadar momentum. Dan lebih penting, sadar bahwa membentuk persepsi bisa jauh lebih penting daripada menjalankan substansi kebijakan.

Dengan tiga lensa ini, kita bisa melihat betapa ketiganya tidak sekadar jadi bagian dari berita. Mereka adalah arsitek dari drama itu sendiri. Bahkan saat diserang, mereka tetap menang karena narasi yang diciptakan memberi mereka ruang untuk terus relevan.

Politik dalam Bayang-Bayang 3M

Lantas apa makna dari semua ini? Mengapa penting mencermati bagaimana Dedi Mulyadi, Sri Mulyani, dan Joko “Mulyono” Widodo memonopoli narasi politik nasional?

Jawabannya adalah karena narasi hari ini adalah kekuasaan itu sendiri. Politik bukan lagi soal struktur formal seperti partai atau jabatan. Politik adalah kemampuan menguasai cerita. Mereka yang mengontrol cerita, mengontrol persepsi. Dan mereka yang mengontrol persepsi, pada akhirnya mengontrol legitimasi.

Mulyono mungkin tidak lagi duduk di kursi presiden, tapi ia masih hidup di dalam kepala banyak orang. Ia masih muncul di layar berita, dalam meme, dalam wacana politik harian. Dan selama itu terjadi, ia masih memegang sebagian peta kekuasaan. 

Sri Mulyani, meski banyak dikritik, tetap menjadi simbol kredibilitas fiskal. Ia adalah benteng teknokrasi di tengah badai politik populis. Sementara Dedi Mulyadi, dengan segala kontroversinya, sedang membangun personal brand yang kuat. Ini bisa saja menjadi salah satu batu loncatan di 2029, atau bahkan membentuk poros baru politik lokal dan nasional.

Narasi adalah medan tempur. Ketika narasi tentang Sri Mulyani yang menyudutkannya sebagai sosok utama di balik isu ekonomi menyebar, maka itu bukan hanya memengaruhi kredibilitas Kemenkeu, tapi juga legitimasi kebijakan fiskal. 

Sementara ketika Jokowi diserang lewat narasi ijazah dan Gibran, itu bukan sekadar serangan personal, tapi pertarungan tentang arah politik Indonesia pasca 2024. Sedangkan ketika Dedi Mulyadi dimunculkan sebagai pendekar ketertiban anak-anak nakal, itu bukan hanya isu remaja, tapi pesan terselubung tentang pendekatan baru terhadap masyarakat.

Maka dari itu, kita tidak bisa hanya membaca media sebagai penyampai berita. Media adalah medan pertempuran. Dan 3M—Mulyadi, Mulyono, Mulyani—adalah para jenderalnya.

Pada akhirnya ini bukan tentang siapa yang benar atau salah. Tapi tentang kesadaran bahwa demokrasi hari ini bukan hanya tentang suara, tapi tentang narasi. Mereka yang bisa menciptakan drama, membingkai isu, dan menguasai panggung, pada akhirnya yang akan bertahan. Dalam dunia politik modern, panggung adalah segalanya. Dan 3M adalah aktor utama dari teater besar bernama Republik Indonesia hari ini.

Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13) 

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Sri Mulyani seolah bagai legenda hidup yang tak tergoyahkan di posisi Menteri Keuangan RI. Namun, suatu saat, suksesi pasti terjadi dan gelagat untuk tetap tangguh dengan atau tanpa Sri Mulyani kiranya sedang diupayakan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Benarkah demikian?

PinterPolitik.com

Dalam dunia birokrasi dan tata kelola anggaran negara pasca-reformasi, nama Sri Mulyani Indrawati menjulang sebagai simbol teknokrasi yang kredibel, profesional, dan relatif imparsial.

Kiprahnya melintasi berbagai rezim, dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga dua periode Presiden Joko Widodo. Eksistensinya sebagai Menteri Keuangan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukan hanya mencerminkan keberlanjutan, tetapi juga kompromi tertentu.

Di satu sisi, penunjukan ini menandakan pengakuan terhadap rekam jejak dan kredibilitas Sri Mulyani sebagai simbol stabilitas fiskal. Di sisi lain, situasi ini sekaligus menempatkan dirinya dalam posisi yang semakin kompleks seiring berjalannya waktu, terutama setelah beberapa pos penting di Kementerian Keuangan diisi oleh figur-figur baru yang lebih secara personal dipercaya Presiden Prabowo.

Penunjukan Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak dan Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai adalah dua indikator penting dari arah konsolidasi birokrasi keuangan yang mulai bergeser dari tangan teknokrat ke tangan aktor-aktor politik birokratis. Tentu, dengan tidak serta-merta melihatnya dalam konotasi negatif.

Lebih dari enam bulan masa pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan, Sri Mulyani kini berada dalam persimpangan yang genting, yakni mempertahankan disiplin fiskal dan rasionalitas anggaran sambil menghadapi tekanan politik untuk merealisasikan janji besar nan luhur, seperti program makan bergizi gratis nasional, subsidi di bidang pertanian dan pangan, hingga belanja infrastruktur pertahanan.

Maka pertanyaannya bukan sekadar apakah ini gelagat akhir tangan dingin Sri Mulyani, tetapi apakah ia akan meninggalkan warisan sebagai menteri teknokrat yang tetap bertahan di tengah gelombang politik populisme fiskal serta bagaimana penerusnya akan bekerja?

Pelan-Pelan Goyah?

Krisis fiskal secara struktural belum, dan tidak diharapkan terjadi. Namun, tantangan dan peringatan dini telah bermunculan. Target penerimaan pajak tahun 2024tak tercapai, bahkan ketika kebutuhan belanja negara semakin meningkat.

Dalam konteks ini, posisi Sri Mulyani kiranya jadi sorotan, antara loyalitas terhadap prinsip-prinsip kebijakan fiskal yang konservatif dan tuntutan politis pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membiayai program-program yang hakikatnya juga demi kepentingan bangsa.

Salah satu indikator tekanan ini adalah isu anyar mengenai pembatalan program diskon tarif listrik PLN untuk masyarakat, yang awalnya dijanjikan sebagai stimulus daya beli.

Dana tersebut dialihkan ke skema subsidi langsung yang dianggap lebih efisien. Di saat bersamaan, pemangkasan uang saku rapat ASN, penghapusan paket data, serta honor pengelola keuangan dan lain-lain kiranya menunjukkan upaya keras Menkeu untuk menjaga efisiensi. Namun langkah-langkah itu juga menimbulkan ketegangan, baik dari sisi birokrasi maupun politik.

Dalam kerangka fiscal sociology, anggaran bukan sekadar instrumen teknis, tetapi medan pertarungan kekuasaan. Yang terjadi di Kemenkeu saat ini agaknya mencerminkan pergeseran dari yang tak hanya tax state ke arah spending state yang mau tidak mau harus lebih terkalkulasi dengan baik, sebuah ciri khas dari pemerintahan yang hendak memperluas legitimasi melalui redistribusi sumber daya negara.

Tantangan bagi Sri Mulyani adalah memastikan bahwa belanja negara tetap terkontrol tanpa menimbulkan defisit kredibilitas fiskal, baik di mata publik maupun lembaga pemeringkat internasional.

Masalahnya, resistensi teknokratik terhadap ekspansi fiskal seringkali menjadi sasaran delegitimasi politik. Dalam hal ini, Sri Mulyani bisa saja tak lagi atau tak selamanya dilihat bukan sebagai solusi yang relevan dalam konteks kebijakan keuangan negara. Apalagi, dengan arsitektur birokrasi yang begitu dinamis dan pelan-pelan berubah.

Lantas, bagaimana masa depan Sri Mulyani?

Meninggalkan Jejak atau Tersingkir Perlahan?

Tidak ada jabatan kekuasaan yang abadi, termasuk kursi Menteri Keuangan. Namun pertanyaan yang lebih relevan adalah dalam konteks konsolidasi politik yang tengah berlangsung, apakah Sri Mulyani akan keluar sebagai guardian of fiscal discipline, atau hanya menjadi transitional figure dalam masa penataan ulang politik fiskal?

Secara politik, gejala “depresiasi” kepercayaan terhadap dirinya mungkin sudah mulai terasa. Pergantian di posisi strategis Kemenkeu bukan hanya soal kompetensi, tapi juga era baru kontrol dan ketegasan atas alur informasi dan kebijakan.

Hal ini agaknya sejalan dengan konsep bureaucratic layering dalam studi political economy, yaitu ketika kekuasaan baru tidak mengganti institusi lama secara frontal, tetapi secara bertahap “merekayasa” ulang lapisan-lapisannya untuk menghasilkan kebijakan yang berbeda sesuai dengan visi kebijakan negara.

Dalam kondisi ini dan jika benar-benar terjadi, posisi Sri Mulyani bisa diibaratkan seperti caretaker minister: tetap menjabat, tapi sebagian kewenangannya secara tak kasat mataberkurang.

Namun di sisi lain, perannya di kancah internasional tetap vital. Jaringan dan kredibilitasnya di Bank Dunia dan komunitas keuangan global masih menjadi aset berharga bagi Indonesia, terutama untuk menjaga stabilitas pembiayaan dan rating utang.

Bisa jadi, skenario transisi dari Sri Mulyani akan terjadi bukan dengan penggantian langsung, melainkan dengan pelan-pelan memindahkan fungsi-fungsi strategisnya kepada aktor lain di dalam kabinet atau birokrasi fiskal.

Warisan Sri Mulyani pun kiranya akan ditentukan oleh dua hal, yakni keberhasilannya menjaga fondasi fiskal tetap sehat di pemerintahan Prabowo, serta kemampuannya mempengaruhi pembentukan kerangka kebijakan fiskal jangka menengah yang realistis.

Jika berhasil dalam dua hal ini, maka namanya akan tetap lekat sebagai arsitek fiskal Indonesia modern, bahkan jika kelak ia harus pergi secara politis.

Bagaimanapun, Sri Mulyani bukan hanya teknokrat, tapi juga simbol dari gagasan tentang tata kelola ekonomi yang rasional, efisien, dan terukur pasca Reformasi.

Mungkin ini adalah gejala catatan akhir dari kiprah panjang Sri Mulyani sebagai bendahara negara. Namun bisa juga, justru ini adalah babak baru, dari teknokrat murni menjadi negosiator dalam kekuasaan politik.

Satu hal yang pasti, arah ekonomi Indonesia ke depan akan sangat ditentukan oleh sejauh mana warisan rasionalitas fiskal Sri Mulyani mampu bertahan di tengah gelombang populisme dan konsolidasi politik yang terus menguat, tak salah, namun titik keseimbangannya akan sangat krusial. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Dinamika dan beberapa variabel substansial mengenai penerimaan negara di bawah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus berkembang. Terbaru, penunjukan Hadi Poernomo sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Penerimaan Negara menjadi salah satu variabel menarik yang memantik interpretasi mengenai keterkaitannya dengan kinerja Kementerian Keuangan serta masa depannya. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Di tengah tekanan global dan dinamika domestik terhadap stabilitas fiskal, sorotan terhadap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mencuat.

Meski selama ini Kemenkeu identik dengan teknokratisme yang mapan, belakangan kementerian yang kerap dijuluki “Kementerian Sultan” oleh netizen ini dipandang publik sebagai stagnan, bahkan gagal memenuhi target-target fiskal strategis.

Salah satunya yang paling mencolok adalah kegagalan memenuhi target penerimaan negara dari sektor pajak pada tahun 2024.

Kondisi ini menjadi krusial karena Presiden Prabowo Subianto, yang dikenal mengusung agenda besar transformasi ekonomi nasional, menekankan pentingnya kemandirian fiskal sebagai fondasi program-program populis dan strategisnya, termasuk makan siang gratis, hilirisasi, serta modernisasi pertahanan.

Dalam teori kebijakan publik, hal ini dapat dibaca sebagai kebutuhan akan policy reorientation, yaitu perubahan arah kebijakan akibat ketidaksesuaian antara kapasitas institusi dengan ambisi program pemerintah.

Langkah Prabowo dalam merespons kegagalan fiskal tersebut tak hanya bersifat teknokratis tetapi juga politis. Ia turun tangan langsung dengan meluncurkan proyek Danantara serta merancang pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Ini seolah menunjukkan gejala pergeseran model tata kelola fiskal dari centralized ministerial control ke arah agency-based management, di mana otoritas pengelolaan penerimaan mungkin saja akan dipisah dan dilepaskan dari dominasi eksklusif Kemenkeu.

Seiring dengan itu, muncul gejala penting lainnya, mulai dari isu rotasi signifikan pejabat eselon I Kemenkeu, hingga penunjukan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Penerimaan Negara.

Dinamika ini menimbulkan pertanyaan besar, sedang terjadi apa sebenarnya di tubuh Kementerian Keuangan? Apakah ini sekadar upaya penataan ulang teknis atau bagian dari agenda besar restrukturisasi kekuasaan fiskal nasional yang memiliki irisan politik yang menarik?

Konsolidasi Kuasa Fiskal?

Untuk memahami dinamika ini, kita dapat menggunakan lensa teori institutional change yang membagi perubahan institusional menjadi empat bentuk, yakni displacement, layering, drift, dan conversion.

Dalam konteks ini, agenda pembentukan Badan Penerimaan Negara dan kehadiran figur non-struktural seperti Hadi Poernomo kiranya menunjukkan gejala layering dan conversion.

Artinya, struktur lama (Kemenkeu) tidak dihapus, tetapi diberi lapisan baru berupa institusi dan aktor yang menggeser pusat kekuasaan fiskal ke lingkaran Istana.

Penunjukan Hadi Poernomo boleh jadi dapat dibaca sebagai langkah strategis, di mana dirinya bukan sekadar teknokrat senior, tapi sosok yang mewakili “generasi berpengalaman” dalam dunia perpajakan, dengan jejaring luas dan pengalaman lintas rezim.

Secara simbolik, langkah ini menandakan bahwa Presiden Prabowo kiranya mendiversivikasi trust-nya terhadap struktur internal Kemenkeu hari ini, bahkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dikenal sebagai simbol ortodoksi fiskal dan reformasi birokrasi ala Bank Dunia.

Lebih jauh, proyek Danantara sebagai corong terpadu penerimaan negara yang dibangun lintas kementerian, menandai upaya pengambilalihan otoritas fiskal dari dalam ke luar.

Alih-alih bergantung pada sistem pajak internal Kemenkeu, Presiden Prabowo tampak ingin membangun parallel infrastructure, sesuatu yang dalam teori bureaucratic politics disebut sebagai creation of rival agencies, yaitu penciptaan lembaga atau sistem baru untuk mengimbangi kekuatan birokrasi lama yang dianggap tidak efisien atau bahkan menghambat agenda presiden.

Langkah ini pun agaknya bisa dibaca melalui kerangka kerja state capacity theory, yang menyebutkan bahwa untuk menjalankan program besar, negara harus memiliki tiga kapasitas utama, yang meliputi kapasitas administrasi, fiskal, dan koersif.

Ketika kapasitas fiskal negara dianggap tidak sejalan dengan ambisi pembangunan, maka negara (dalam hal ini Presiden) akan terdorong untuk melakukan rekalibrasi institusional.

Dalam konteks Indonesia saat ini, Presiden Prabowo tampaknya tengah melakukan itu—dengan cara-cara yang tidak frontal tetapi perlahan dan terukur, melalui figur, struktur baru, dan teknologi.

Lantas, apakah ini adalah optimisme baru yang benar-benar akan berhasil nantinya?

Berisiko Namun Harus Dilakukan?

Satu hal yang menarik dari proses ini adalah bagaimana dinamika yang terjadi agaknya bisa berdampak ke posisi-posisi strategis lain di Kementerian Keuangan dan kementerian yang terhubung secara fiskal, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Kepala Bappenas.

Isu krusialnya bukan semata akan digantikan atau tidaknya Sri Mulyani, tetapi bagaimana konfigurasi baru ini akan mempengaruhi power equilibrium dalam kabinet dan mesin fiskal nasional.

Jika Presiden Prabowo benar-benar melanjutkan pembentukan Badan Penerimaan Negara di luar Kemenkeu, maka posisi Menteri Keuangan kemungkinan akan mengalami penyusutan otoritas, meski tidak secara formal.

Kemenkeu akan tetap penting, tetapi tidak lagi menjadi pusat kekuatan fiskal tunggal. Ini bisa menyebabkan posisi Sri Mulyani atau siapapun penggantinya menjadi lebih simbolik, yaitu sebagai administrator anggaran, ketimbang arsitek kebijakan fiskal murni.

Dalam jangka menengah, hal ini agaknya bisa membuka peluang bagi figur-figur yang lebih politis ketimbang teknokratis untuk mengisi posisi-posisi strategis di Kemenkeu.

Dari sisi politik, langkah ini juga bisa dibaca sebagai strategi konsolidasi kekuasaan Presiden Prabowo dalam bidang fiskal. Dengan membangun sistem yang lebih terpusat ke Istana, ia dapat mengamankan pembiayaan program-program prioritas tanpa tergantung pada struktur birokrasi lama yang tidak ia bentuk.

Ini selaras dengan teori neo-patrimonialisme, di mana pemimpin cenderung menciptakan jaringan loyalis dan lembaga baru untuk menyalurkan sumber daya langsung dari dan ke pusat kekuasaan. Tentu harapannya adalah agar anggaran demi kepentingan rakyat lebih cepat cair dan terdistribusi.

Namun risiko dari strategi ini juga tidak kecil. Dualisme institusional bisa menciptakan tumpang tindih kewenangan, konflik kepentingan antarlembaga, hingga resistensi dari dalam tubuh Kemenkeu sendiri.

Dalam kerangka public choice theory, restrukturisasi fiskal ini juga bisa dianggap sebagai upaya mengatasi bureaucratic inertia, tetapi bisa menjadi bumerang jika tidak diiringi dengan reformasi struktural dan transparansi.

Jika benar-benar terbentuk, Badan Penerimaan Negara bisa saja justru menjadi ladang baru konflik kepentingan jika desain kelembagaannya tidak disertai akuntabilitas dan oversight yang kuat.

Apa yang tengah terjadi di posisi terkait anggaran dan keuangan negara agaknya bukan sekadar rotasi pejabat atau penunjukan penasihat.

Hal ini bukan tidak mungkin adalah bagian dari gejala perubahan paradigma fiskal nasional.

Presiden Prabowo, dengan gayanya yang lebih campuran antara populis dan sentralistik, boleh jadi tengah merancang ekosistem baru pengelolaan penerimaan negara yang lebih terhubung ke pusat kekuasaan.

Pada akhirnya, rakyat Indonesia sedang menyaksikan babak baru relasi antara teknokrasi dan kekuasaan dalam pengelolaan fiskal. Dan Kemenkeu, sekali lagi, menjadi panggung utama tarik menarik antara efisiensi, otoritas, dan agenda besar kekuasaan. (J61)

Menarik ya. Pandangan kalian soal tokoh-tokoh ini gimana guys? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya!  

#infografis #pinterpolitik #beritapolitik #beritapolitikterkini #politikindonesia #danantara #srimulyani #ivysantoso #febrianaeddy

Begitu syulliiit buat Bu Sri Mulyani.

Kementerian Keuangan belum juga memberikan paparan kinerja APBN bulan Januari 2025. Ini menimbulkan pertanyaan mengingat Menkeu Sri Mulyani hampir tak pernah bolong memberikan paparan terkait APBN di setiap bulan, bahkan misalnya ketika kondisi ekonomi sedang kesulitan di era Covid-19. Tentu ini menimbulkan berbagai spekulasi mengingat paparan kinerja APBN adalah bagian dari transparansi pemerintah yang sekaligus jadi bahan bagi investor dan institusi internasional untuk melihat kondisi fiskal Indonesia. Ada apa?

PinterPolitik.com

Di ruang redaksi sebuah kantor media ekonomi, para wartawan sibuk berdiskusi. Kalender sudah menunjukkan bulan Maret 2025, tetapi ada satu hal yang janggal: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum juga merilis laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Januari 2025.

Biasanya, laporan ini selalu hadir tepat waktu, seperti detak jam yang tak pernah meleset. Namun kali ini, tak ada tanda-tanda itu. Biasanya, minggu-minggu awal bulan berikut jadi waktu ketika laporan kinerja itu diberikan. Artinya, seharusnya paparan untuk bulan Januari 2025 sudah terjadi di bulan Februari 2025. Namun tidak demikian saat ini, bahkan ketika tanggal dan hari sudah mau menuju tanggal tua bulan Maret.

Seorang wartawan senior membolak-balik catatan laporannya. “Sri Mulyani belum buka suara soal laporan APBN, padahal biasanya dia paling cepat menjelaskan,” gumamnya. Ia ingat bagaimana di tahun-tahun sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani selalu tampil di hadapan publik untuk menjelaskan kondisi fiskal negara setiap bulannya.

Situasi ini membuat berbagai spekulasi mencuat. Nailul Huda, seorang peneliti ekonomi dari Celios, mengungkapkan kecurigaannya dalam pemberitaan di beberapa media. “Jangan-jangan pemerintah takut ketahuan bahwa keuangan negara saat ini terbatas di saat program yang dijalankan sangat besar kebutuhan anggarannya,” ujarnya.

Ini tentu jadi kontras karena transparansi dalam laporan APBN menjadi indikator penting bagi investor dan institusi keuangan global dalam memahami kondisi fiskal Indonesia. Tanpa keterbukaan, kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi bisa terganggu. Sementara pemerintahan Prabowo-Gibran tengah getol mendorong agar investasi bisa mengalir deras demi menggerakkan perekonomian negara.

Lebih jauh, ketidakpastian postur APBN juga dikaitkan dengan kebijakan efisiensi yang diterapkan sejak pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan. Dalam kondisi normal, anggaran negara sudah penuh tantangan. Dan kini dengan adanya program-program baru yang ambisius, beban pun jadi semakin berat. Sri Mulyani, yang dikenal sebagai teknokrat tangguh, jadi disorot.

Dari Jiwasraya ke Coretax

Selain belum adanya laporan APBN, kondisi di Kemenkeu semakin diperumit dengan penetapan tersangka terhadap Dirjen Anggaran, Isa Rachmatarwata, dalam kasus Jiwasraya. Ini menjadi pukulan bagi kredibilitas Kemenkeu, yang selama ini berusaha membangun reputasi sebagai lembaga yang profesional dan bersih.

Ketika seorang pejabat tinggi keuangan tersandung kasus hukum, kepercayaan publik semakin goyah. Apalagi posisi Isa berkaitan langsung dengan tata kelola APBN karena mengepalai Direktorat Jenderal Anggaran.

Masalah lain yang ikut memperkeruh situasi adalah sistem pajak baru, Coretax. Proyek ambisius ini dikembangkan dengan dana besar mencapai Rp1,3 triliun dan telah dibangun selama bertahun-tahun.

Namun, sistem ini masih mengalami banyak error, menyebabkan keluhan dari wajib pajak hingga kebingungan di internal Kemenkeu sendiri. Padahal, keberhasilan sistem ini sangat krusial untuk memastikan penerimaan pajak tetap optimal di tengah berbagai tekanan fiskal.

Tidak heran, jika semua masalah ini membuat publik mempertanyakan transparansi Kemenkeu. Apalagi, dalam studi akademik, transparansi fiskal selalu menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan ekonomi.

Joseph Stiglitz, seorang ekonom peraih Nobel, dalam bukunya The Price of Inequality pernah menekankan bahwa keterbukaan dalam pemerintahan ekonomi adalah dasar dari pertumbuhan yang berkelanjutan. Ketika pemerintah menutup-nutupi data ekonomi, ini bisa menciptakan ketidakpastian yang berbahaya bagi pasar.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Daniel Kaufmann dan Aart Kraay dari World Bank, yang menyatakan bahwa ada korelasi kuat antara transparansi fiskal dengan arus investasi asing. Investor global selalu mencari stabilitas dan kejelasan dalam kebijakan fiskal sebelum menanamkan modalnya. Tanpa laporan APBN yang jelas, kepercayaan terhadap kredibilitas pemerintah bisa terkikis, dan dampaknya bisa merembet ke berbagai sektor.

Situasi ini menjadi tantangan besar bagi Prabowo. Pemerintahannya baru berjalan beberapa bulan, tetapi sudah menghadapi sorotan besar terkait tata kelola keuangan. Tanpa transparansi yang kuat, bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat dan investor akan mulai memudar.

Bagaimana Prabowo Harus Menyikapi Ini?

Posisi Sri Mulyani semakin terjepit di antara kebutuhan untuk menjaga transparansi dan tekanan politik dalam mengelola anggaran. Namun, solusi harus segera ditemukan. Jika keterbukaan fiskal terus dikesampingkan, pemerintah bisa kehilangan kepercayaan publik yang sangat penting dalam membangun legitimasi ekonomi.

Prabowo perlu segera mengambil langkah strategis misalnya dengan mendorong Kemenkeu agar segera merilis laporan APBN dengan transparan. Jika memang ada kendala dalam penyusunan anggaran akibat efisiensi, hal tersebut harus dikomunikasikan dengan baik ke publik. Kepercayaan bisa dijaga melalui komunikasi yang jelas, bukan dengan menghindari pertanyaan.

Kemudian, penyelesaian masalah di Coretax harus menjadi prioritas. Sistem perpajakan adalah tulang punggung penerimaan negara, dan jika sistemnya bermasalah, efek domino terhadap stabilitas ekonomi bisa sangat besar. Pemerintah perlu meninjau kembali proyek ini dan memastikan bahwa anggaran yang sudah dikeluarkan tidak sia-sia.

Selain itu, Prabowo harus memastikan bahwa tim ekonomi di kabinetnya solid. Jika ada masalah hukum, maka harus ada langkah cepat untuk menjaga kredibilitas institusi keuangan. Transparansi dalam penyelesaian kasus-kasus besar seperti ini akan menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga integritas fiskal.

Dan yang terakhir, pemerintah perlu memberikan kepastian kepada investor bahwa kebijakan ekonomi masih dalam jalur yang aman. Ketidakpastian fiskal bisa memicu penurunan arus investasi, yang tentu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Kejelasan mengenai kebijakan pajak, anggaran, dan stimulus ekonomi harus diprioritaskan.

Pada akhirnya, Sri Mulyani masih menjadi figur yang dihormati dalam dunia keuangan. Namun, dengan situasi yang semakin kompleks, tantangan yang dihadapinya jauh lebih berat dari sebelumnya. Pemerintahan Prabowo-Gibran harus segera menentukan arah, karena dalam ekonomi dan politik, ketidakpastian adalah musuh utama yang bisa menggerogoti kepercayaan dari dalam.

Begitu sulitnya posisi Sri Mulyani saat ini, tetapi transparansi tetap harus dijaga. Jika tidak, maka pemerintahan baru ini bisa kehilangan momentum sejak awal. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)