Purbaya Yudhi Sadewa resmi dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Mampukah ia menjawab tantangan ekonomi dengan mazhab pragmatisnya?

PinterPolitik.com

“Government has a positive role to play in stimulating economic development beyond enabling markets to function well… In the words of public policy, lots of $100 bills are left lying on the sidewalk. The role of economists is to point those out, while that of political leaders is to engineer the bargains that will allow them to be picked up.” – Dani Rodrik, One Economics, Many Recipes (2007)

Cupin ingat betul bagaimana suasana di Istana Negara pada 8 September 2025 itu. Hujan sempat turun tipis sejak pagi, seolah memberi tanda bahwa hari itu bukan sekadar seremoni biasa, melainkan perubahan besar dalam haluan ekonomi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto berdiri tegap, sementara di hadapannya seorang pria bernama Purbaya Yudhi Sadewa mengucapkan sumpah jabatan sebagai Menteri Keuangan baru.

Publik sontak menoleh ke arah sosok ini, sebagian dengan rasa penasaran. Sri Mulyani, sang menteri legendaris, resmi digantikan. Cupin sendiri sempat mendengar obrolan seorang pengusaha di lobi hotel sehari sebelumnya: “Kalau bukan Bu Sri, siapa lagi yang bisa dipercaya?” Kini jawabannya sudah jelas. Prabowo menunjuk Purbaya.

Presiden ke-7, Joko Widodo, pun ikut menanggapi. Jokowi mengakui ada perbedaan mazhab ekonomi antara Purbaya dan Sri Mulyani, namun ia percaya Purbaya mampu memberi stabilitas. 

Purbaya sendiri datang dari latar belakang yang tak biasa untuk seorang Menteri Keuangan. Sebelum duduk di kursi itu, ia memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), lembaga yang bertugas menjaga dana masyarakat di bank. Cupin membayangkan betapa pengalaman itu bisa memberi perspektif unik, karena ia terbiasa berurusan dengan masalah krisis perbankan dan kepercayaan publik.

Kini beban di pundaknya jelas: menjaga stabilitas fiskal, mengendalikan inflasi, menekan defisit, sekaligus memastikan penerimaan negara optimal. Cupin pernah membaca di sebuah buku karya Alan Blinder berjudul The Economics of Public Finance bahwa fondasi pertumbuhan jangka panjang selalu bertumpu pada stabilitas fiskal. 

Pertanyaan besar pun muncul: apakah Purbaya akan mengikuti jalur klasik itu, atau menciptakan jalannya sendiri?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Sri Mulyani vs Purbaya

Cupin teringat kembali pada sosok Sri Mulyani. Ia lahir di Bandar Lampung, menempuh pendidikan di Universitas Indonesia, lalu meraih gelar doktor dari University of Illinois Urbana-Champaign. 

Cupin membayangkan seorang perempuan muda di era 1980-an yang tekun menulis disertasi tentang moneter, tanpa tahu bahwa kelak ia akan menjadi Menteri Keuangan paling berpengaruh di Indonesia modern.

Pendekatannya dikenal berhati-hati, penuh disiplin, dan berorientasi pada reformasi. Ia percaya bahwa utang negara harus dikelola ketat, pajak diperkuat, dan transparansi anggaran dijaga. 

Cupin ingat satu paragraf dari Blinder dalam The Economics of Public Finance yang menegaskan bahwa efisiensi fiskal adalah syarat mutlak pertumbuhan jangka panjang. Itu seolah mencerminkan filosofi Sri Mulyani.

Di sisi lain, Purbaya muncul dari jalur berbeda. Lahir di Bogor, awalnya ia adalah insinyur elektro lulusan ITB. 

Cupin tersenyum kecil membayangkan seorang mahasiswa teknik yang tekun mengutak-atik transistor, lalu belasan tahun kemudian berubah jadi ekonom dengan gelar doktor dari Purdue University. Perpindahan jalur ini menunjukkan sesuatu: ia terbiasa berpikir kuantitatif tetapi tetap mencari jawaban praktis.

Purbaya dikenal pragmatis. Ia percaya bahwa teori hanyalah alat, bukan tujuan. 

Cupin menemukan kesamaan pandangan ini dengan buku One Economics, Many Recipes karya Dani Rodrik. Rodrik menekankan bahwa tidak ada resep tunggal dalam ekonomi; setiap negara harus menemukan kombinasi kebijakannya sendiri. Cupin merasa, inilah semangat yang dibawa Purbaya—fleksibel, kontekstual, dan tidak kaku.

Presiden Jokowi pernah menyebut ada “beda mazhab ekonomi” antara keduanya. Cupin mencoba merumuskannya begini: Sri Mulyani berdiri di sisi reformis-neoklasik, sementara Purbaya condong ke pragmatis-inovatif. Jika Sri Mulyani melihat angka utang sebagai ancaman, Purbaya mungkin melihatnya sebagai instrumen yang bisa dikelola asal tepat sasaran.

Cupin juga ingat pengalaman keduanya dalam politik. Sri Mulyani, meski populer di mata internasional, sering dianggap terlalu kaku dalam menghadapi realitas politik domestik. Sementara Purbaya, dengan gaya lebih cair, tampak bisa menyesuaikan diri dengan arah pemerintah. Cupin merasa ini penting, sebab ekonomi tak pernah steril dari politik.

Kedua sosok ini ibarat dua pemain catur dengan strategi berbeda. Sri Mulyani memilih bertahan, menjaga setiap bidak dengan hati-hati. Purbaya lebih suka menyerang dengan langkah-langkah tak terduga. Pertanyaannya: gaya mana yang lebih sesuai dengan visi besar Presiden Prabowo?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Berjalan Bersama Prabowo

Sejak awal menjabat, Prabowo Subianto membawa visi ekonomi yang pragmatis. Cupin mencatat beberapa program andalannya: menekan harga pangan, menjaga daya beli, mempercepat pembangunan infrastruktur, hingga meluncurkan paket stimulus ratusan triliun rupiah. Semua itu menunjukkan satu hal: Prabowo percaya pada intervensi negara yang aktif.

Di sinilah Purbaya tampak lebih cocok. Gaya pragmatisnya sejalan dengan kebutuhan pemerintah yang ingin bergerak cepat. 

Cupin membayangkan Purbaya duduk bersama timnya, menimbang data inflasi, lalu memutuskan kebijakan yang langsung menyentuh harga beras atau bahan bakar. Kecepatan dan fleksibilitas menjadi kunci.

Sementara itu, Sri Mulyani memang punya keunggulan besar dalam reformasi perpajakan dan pengelolaan utang. Namun, Cupin merasa tantangan sekarang berbeda. 

Dunia menghadapi krisis iklim, disrupsi teknologi, dan ketegangan geopolitik. Semua ini butuh pemimpin ekonomi yang tidak sekadar disiplin, tapi juga mampu beradaptasi dengan cepat.

Cupin teringat kembali pada tulisan Dani Rodrik tentang pentingnya konteks nasional. Ia menulis bahwa kebijakan ekonomi yang berhasil di satu tempat bisa gagal di tempat lain jika tidak sesuai kondisi lokal. Purbaya, dengan latar belakang yang campuran antara teknik dan ekonomi, mungkin lebih peka terhadap kebutuhan semacam ini.

Di mata Cupin, pilihan Prabowo sebenarnya sederhana: ia butuh menteri yang bisa menerjemahkan visinya dengan cepat dan tepat. Sri Mulyani unggul dalam menjaga reputasi global, tetapi Purbaya tampak lebih siap untuk bermain di lapangan domestik yang keras. Keputusan Prabowo melantik Purbaya bukan sekadar reshuffle, melainkan strategi politik-ekonomi.

Cupin menutup catatannya dengan satu pemikiran: pergantian dari Sri Mulyani ke Purbaya adalah cermin bahwa ekonomi selalu bergerak sesuai kebutuhan zaman. Sri Mulyani memberi fondasi kokoh lewat reformasi fiskal, sedangkan Purbaya menawarkan keluwesan pragmatis untuk menjawab tantangan baru. Keduanya penting, namun sejarah memilih siapa yang relevan pada masanya.

Bagi Indonesia, tantangannya bukan sekadar memilih mazhab, melainkan bagaimana menjaga keseimbangan antara disiplin dan fleksibilitas. Cupin percaya, keberhasilan Purbaya akan ditentukan oleh kemampuannya menyeimbangkan stabilitas dengan pertumbuhan inklusif. Jika ia berhasil, maka Indonesia bisa berjalan lebih mantap di tengah dunia yang penuh gejolak.

Seperti kata seorang ekonom tua yang pernah Cupin temui di perpustakaan kampus: “Ekonomi bukan tentang angka semata, melainkan tentang manusia yang hidup di balik angka itu.” Dengan bekal pragmatisme, mungkin Purbaya bisa membawa ekonomi Indonesia lebih dekat ke rakyatnya. (A43)

PinterPolitik.com

“…you get murdered first, for once” – Schitt’s Creek (2015-2020)

Kutipan di atas berasal dari serial komedi asal Kanada yang memenangkan penghargaan di ajang bergengsi Emmy Awards pada tahun 2020. Serial Schitt’s Creek (2015-2020) menceritakan perjalanan keluarga Johnny Rose yang diperankan oleh Eugene Levy sebagai kepala keluarga yang sangat sukses dalam membangun bisnis. 

Pernikahannya dengan Moira (Catherine O’Hara) dikaruniai dua orang anak yaitu David dan Alexis. Kesuksesan yang diraih Rose membuat kehidupan mereka bergelimang harta.

Namun, bisnis sukses yang telah dibangun Rose mengalami kebangkrutan akibat kasus penipuan yang dibuat karena ulah manajer bisnis mereka. Kehidupan yang semula bergelimang harta, mau tidak mau, akhirnya harus merelakan semua hartanya digunakan untuk membayar hutang kerugian bisnisnya.

Kejadian itu membuat keluarga Rose harus pindah ke desa kecil bernama Schitt’s Creek. Bahkan, mereka harus berjuang untuk bisa hidup dengan serba keterbatasan dan menyesuaikan lingkungan sekitar yang baru.

Ibarat kata nih, mereka sudah tidak bisa merasakan foya-foya hidup mewah lagi karena harus menyesuaikan diri dengan kehidupan yang lebih sederhana di desa kecil. 

Kehidupan mewah memang sangat menggiurkan bagi beberapa orang. Hmm, ngomong-ngomong soal kehidupan mewah, jadi mengingatkan kembali dengan kasus yang terjadi dari kekerasan yang dilakukan Mario Dandy Satriyo – anak dari Rafael Alun Trisambodo pejabat Eselon II Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) – terhadap Cristalino David Ozora.

Pasalnya, aksi gaya memamerkan kehidupan mewah sering diunggah oleh Mario di media sosialnya dengan mem-posting mobil mewah dan sepeda motor gede (moge) Harley-Davidson yang dikendarai olehnya. 

Hmm, namun, siapa sangka? Ternyata aksi memamerkan moge-pun sempat dilakukan oleh Suryo Utomo selaku pejabat eselon I di DJP Kemenkeu lho. Foto Suryo mengendarai moge beredar di media sosial mendapat perhatian besar dari warganet Indonesia.

Buntut dari kasus kekerasan Mario memang semakin meluas ke politik, terutama sampai ke para pejabat-pejabat pemerintahan. Suryo mengendarai moge bersama klub belasting rijder. Nama komunitas tersebut diambil dari bahasa Belanda, yaitu belasting artinya pajak dan rijder berarti pengendara.

Aksi memamerkan gaya hidup mewah belakangan ini kerap terjadi pada pejabat pemerintah. Jika mengacu pada konsep hedonism dan psikologi dialektik-materialis oleh A. Harimurti yang secara etimologis hēdonē (pleasure) diartikan happiness atau kebahagiaan. 

Dalam kultur hedonis seakan-akan harus terus memenuhi hasrat terutama dalam hal memenuhi kesenangan hidup dengan melakukan aktivitas yang ingin dijadikan sebagai pusat perhatian.

Aristoteles menyebut dinamika kebahagiaan merupakan bentuk kesejahteraan, kesejahteraan yang dimaksud Aristoteles hanya bisa dicapai melalui politik. Sama seperti konsep hedonisme, aktivitas apapun akan dilakukan untuk bisa mencapai kenikmatan tanpa memikirkan akibatnya.

Menariknya, dari viralnya foto Suryo mengendarai moge membuat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengambil langkah dengan memberikan instruksi supaya klub moge tersebut dibubarkan yang dikatakan dalam akun Instagram-nya @smindrawati. 

Tidak hanya itu, Sri Mulyani juga memerintahkan Suryo untuk menyampaikan jumlah Harta Kekayaan Dirjen Pajak dan dari mana sumbernya pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Setuju nggak sih? Menyesuaikan diri dengan kehidupan sederhana setelah merasakan kehidupan dengan kemewahan harta-seperti yang dirasakan oleh keluarga Rose pada serial Schitt’s Creek-, harus diterapkan juga oleh Suryo dan jajaran pejabat pemerintah lain? 

Kan katanya Bu Sri Mulyani nih, supaya tidak mencederai kepercayaan masyarakat – apalagi buat pejabat pemerintahan yang suka pamer gaya hidup hedon. Iya nggak tuh? Hehe. (S85)

PinterPolitik.com

“Do you hear the people sing? Singing the song of angry men?” – Les Misérables Cast, “Do You Hear the People Sing?” (2012)

Pada suatu pagi di abad ke-19, Jean Valjean menjalani hari-harinya seperti biasa sebagai pemilik pabrik dan kepala daerah di Montreuil, Pas-de-Calais, Prancis. Namun, ia akhirnya dikejutkan oleh kepala kepolisian baru yang akhirnya tiba di pabriknya – namanya adalah Javert.

Di saat itu pula, sebuah kecelakaan terjadi di pabrik tersebut, Valjean sebagai pemilik pabrik merasa iba dengan buruhnya yang terluka akibat kecelakaan itu dan akhirnya memutuskan untuk membantu sang buruh.

Sebuah hal yang umum, bukan? Namun, ternyata hal itu tidak biasa terjadi di Prancis pada zaman itu. Bukan pemandangan umum kalau ada orang elite bisa peduli terhadap kelompok proletar seperti buruh, pengemis, nelayan, dan warga biasa – sehingga Javert pun kaget dan malah mencurigai Valjean.

Hmm, kenapa demikian? Kenapa warga Prancis kala itu – setidaknya yang diceritakan dalam film Les Misérables (2012) – begitu antipati terhadap kelas menengah ke bawah? Mengapa kelompok elite begitu merasa entitled (berhak) untuk bertindak sesuka hati?

Mengacu ke penjelasan Harrison W. Mark dalam tulisannya The Three Estates of Pre-Revolutionary France, kelompok elite – yakni kelompok bangsawan (nobility) dan tokoh agama (clergy) – mendapatkan privilese yang begitu istimewa meskipun lebih dari 90 persen pajak dibayarkan oleh orang-orang biasa (commoners).

Hmm, ngomong-ngomong soal pajak, jadi ingat dengan peristiwa yang akhir-akhir ini ramai dibahas oleh warganet Indonesia. Soalnya nih, buntut dari kasus kekerasan yang dilakukan oleh Mario Dandy Satriyo terhadap Cristalino David Ozora.

Kekerasan antar-remaja ini pun merambat hingga ke politik dan pemerintahan lho, yakni ketika harta kekayaan ayahnya, Rafael Alun Trisambodo, yang merupakan salah satu pejabat eselon III di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pasalnya, Mario kerap memamerkan mobil Rubicon dan sepeda motor gede (moge) Harley-Davidson miliknya.

Alhasil, fakta lain pun terungkap bahwa masih banyak pegawai Kemenkeu belum laporkan harta kekayaannya. Makin-makin deh, muncul ajakan dari masyarakat agar tidak perlu membayar pajak dengan banyaknya kecurigaan atas asal harta kekayaan itu.

Hmm, kalau gini caranya, kasihan Bu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ya. Udah susah-susah cari cara buat meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, eh, malah terdampak oleh perilaku Mario. Huhu.

Terlepas dari Bu Ani sendiri, bukan nggak mungkin, kelompok elite di Indonesia merasa entitled dan memiliki privilese juga. Mengacu ke tulisan PinterPolitik.com berjudul Kenapa Mario Berani Pukuli David?, kaum elite di Indonesia memang semacam mendapatkan ‘legitimasi’ konkret karena selalu jadi kelompok yang terpandang – membuat mereka merasa berhak mendapatkan privilese-privilese tersebut.

Nah, persoalannya, banyak peraturan perundang-undangan justru juga berusaha menjaga dan mengawasi para elite pemerintahan ini. Kalau, misalnya, trust (kepercayaan) masyarakat kepada pemerintah terus menurun karena kasus semacam Mario Dandy ini, mungkinkah kisah ala Les Misérables terulang di Indonesia di masa kontemporer? Waduh, gimana tuh, guys? (A43)

PinterPolitik.com

Bagi para penggemar seri anime, Death Note mungkin bukan lagi judul yang asing. Gimana nggak? Seri manga dan anime satu ini punya penggemar dan pengikut yang jumlahnya nggak sedikit lho.

Sampai-sampai, franchise ini juga sempat dibuat dalam versi film live-action di Amerika Serikat (AS) pada tahun 2017 lho. Ya, meskipun filmnya mendapatkan respons yang buruk, ini juga menandakan bahwa franchise ini memiliki popularitas yang cukup luas.

Nah, di franchise ini, kisahnya bermula dari seorang remaja yang bernama Light Yagami alias Kira. Si Light ini mendapatkan buku ajaib (death note) yang bisa membunuh siapa saja ketika nama orang tersebut dituliskan.

Light akhirnya menggunakannya untuk membawa hukuman terhadap orang-orang yang menurutnya bersalah. Namun, aksi Light ini mendapatkan perlawanan dari Detektif L yang berusaha mengungkap identitas Kira.

Ya, terlepas dari aksi sakti death note itu, yang menarik justru adalah persaingan yang timbul antara L dan Light. Keduanya pun saling bermain strategi dan taktik dengan kemampuan intelijen.

Hmm, mungkin nih, persaingan ala L dan Light ini juga terjadi di Indonesia. Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sempat mengatakan bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (Ani) kerap beradu argumen terkait ekonomi makro.

Boleh jadi nih, adu argumen berbasis data yang dimaksud oleh Pak Jokowi adalah perdebatan yang tengah terjadi antara Bu Ani dan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Rizal Ramli (RR). Baru-baru ini, Pak RR kembali mengkritik kebijakan utang yang dijalankan oleh Bu Menkeu.

Wah, mungkin perdebatan antara Pak RR dan Bu Ani ini mirip-mirip lah ya dengan rivalitas ala L dan Light di Death Note. Pasalnya, kedua tokoh ini juga berdebat sejak tahun 2019 kemarin dan dilakukan secara intelektual dengan data dan argumen masing-masing.

Bu Ani, misalnya, menyindir kritik yang dilontarkan oleh Pak RR terkait sebutan “pengemis utang bilateral”. Kata sang Menkeu, hal itu sudah dibicarakan dan diumumkan ke publik lho dengan aturan Peraturan Presiden  (Perpres) No. 72 Tahun 2020 terkait sumber anggaran, termasuk pinjaman bilateral hingga multilateral.

Hmm, kalau adu argumennya berlanjut terus gini, Mas Jokowi – sapaan RR untuk Presiden – bakal menyikapi gimana ya? Soalnya, dengar-dengar, ada yang bilang kalau mantan Wali Kota Solo tersebut sempat nggak cocok dengan Bu Ani.

Apa mungkin nih Pak RR dilirik Pak Jokowi untuk masuk kabinetnya? Soalnya, ada juga lho yang bilang kalau Pak Jokowi ini mulai mendengarkan saran-saran Pak RR. Hmm.

Ya, terlepas dari rumor tersebut, Bu Ani juga udah menangani dampak ekonomi pandemi Covid-19 secara serius pastinya. Bukan nggak mungkin, kalau nggak ada Bu Ani, ekonomi bisa-bisa makin tidak tertangani. Hehe.

Soalnya nih, ada lho analisis yang menyebutkan kalau Bu Ani dinobatkan sebagai Menkeu terbaik karena kemampuannya mengelola ekonomi di tengah situasi sulit. Tapi kalau menurut Pak RR sih, Bu Ani mendapatkan penghargaan tersebut karena berutang dengan bunga yang tinggi sehingga membuatnya disenangi oleh penyedia jasa pinjaman internasional.

Nah lho, mana yang benar ya? Kayaknya kita nantikan aja deh gimana kelanjutan seteru antara Bu Ani dengan Pak RR ini. (A43)

PinterPolitik.com

Menjadi orang yang paling dipercaya atau yang paling berkuasa sering kali membuat seseorang merasa terbebani. Apalagi kalau sering dipuji oleh orang lain, beh rasa-rasanya memang bikin bahagia buat sebagain orang, tetapi bikin mawas diri juga bagi kebanyakan orang lain.

Bukannya gimana-gimana ya, antara “pujian” dan “ujian” itu beda-beda tipis alias beda satu huruf doang. Ini nih yang bikin typo-typo tipis mengubah makna secara keseluruhan – walaupun belum separang UU Cipta Kerja sih. Uppps.

Nah, soal pujian ini lagi datang pada Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pasalnya, dalam survei terbaru yang dilakukan oleh Indo Barometer, disebutkan bahwa Prabowo adalah menteri yang dipersepsikan publik dengan kinerja terbaik.

Doi ada di urutan pertama dengan 29,3 persen dukungan, diikuti oleh Mendikbud Nadiem Makarim dengan 16,3 persen. Kemudian ada nama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan 15,2 persen, Menteri BUMN Erick Thohir dengan 12,2 persen, dan ada Menko Polhukam Mahfud MD dengan 8,8 persen.

Ini sebuah pencapaian yang besar lah untuk Prabowo setelah memutuskan bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi.

Tapi, ternyata posisi ini bikin Prabowo merasa risi. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Partai Gerindra, Habiburokhman. Kata doi, Prabowo agak risi dengan predikat “menteri terbaik” yang diberikan kepadanya.

Soalnya, selama pandemi Covid-19 berlangsung, semua menteri sudah bekerja semaksimal mungkin untuk tetap memastikan Indonesia bisa bertahan di tengah krisis ini. Wih, sungguh sangat rendah hati.

Tapi, masuk akal juga sih. Soalnya praktis dalam penanganan pandemi Covid-19, kementerian yang dipimpin Prabowo mungkin tak banyak berperan langsung. Jadi persepsi publik ini tentu sebenarnya bukan saja berbasis kinerja, tetapi lebih karena citra politik Prabowo sendiri yang sudah sangat kuat.

Makanya, jadi orang dengan posisi yang kuat dan dipercaya oleh banyak orang itu bisa jadi beban tersendiri seperti yang dirasakan oleh Prabowo. Mirip seperti kisah anime Naruto Shippuden lah.

Kan dalam cerita itu ada saatnya ketika Naruto berhasil menjadi ninja paling kuat dengan kemampuan tak terbatas. Tapi gara-gara posisinya itu, doi jadi terbebani karena harus memastikan semua orang aman dan selamat.

Hmm, semoga Pak Prabowo bisa menyikapi hasil survei ini dengan baik. Bagaimanapun juga ini adalah modal yang baik untuk menghadapi Pilpres 2024. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Tahukah kalian, apa yang menyebabkan Indonesia selalu kelabakan mengurus perekonomian nasional? Kali ini, lewat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kita mendapat jawabannya.

Adalah penjajahan yang menjadikan ekonomi Indonesia ‘linglung’ sampai sekarang, cuy. Hal itu disampaikan Bu Ani – sapaan akrab Sri Mulyani – saat sambutan dalam acara peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-74.

Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, sebenarnya beban ekonomi Indonesia adalah pada sektor utang negara. Dan, ternyata, utang ini sudah disengaja oleh Belanda saat hendak mengakui kemerdekaan Indonesia, cuy.

Belanda terbukti mewariskan utang kepada Indonesia sebesar 1,13 miliar dolar AS sebagai syaratnya. Tentu, itu bukan jumlah kecil, cuy. Apalagi di awal berdirinya republik, Indonesia sebenarnya juga sedang dalam kondisi butuh uang banget lho.

Jadi, ibarat kata, Indonesia yang masih usia bayi harus menanggung dua beban, yakni membangun rumah dan melunasi utang kontrakan. Bayangkan. Kayak apa pusingnya para pendiri negara ini? Ckck.

Makanya, akibat sedari awal kondisi ekonomi Indonesia sudah carut marut seperti itu sehingga nggak heran apabila upaya pembangunan ekonomi selalu kelabakan. Mengalami efek domino-lah dalam bahasa akademisnya.

Beruntung bagi Indonesia karena memiliki mentalitas petarung hasil warisan dari para pejuang bangsa. Buktinya, setiap kali ada krisis yang melanda ekonomi nasional, kita selalu bisa mencari jalan keluar, cuy – mulai dari tantangan ekonomi berupa nasionalisasi, hiperinflasi, krisis keuangan 1998, dan krisis global 2008, semuanya Indonesia hadapi dengan gagah berani.

Lagian, entah kenapa ya saat menyimak isi pidatonya Bu Ani tentang penjajah sebagai biang kerok permasalahan ekonomi Indonesia tuh tiba-tiba pikiran ini melayang kepada sosok Soekarno. Sebagaimana diketahui, Soekarno kan paling gedeg dengan penjajahan toh.

Pernah tuh dalam pidatonya, Soekarno mengatakan bahwa segala bentuk penderitaan rakyat disebabkan oleh penjajahan asing yang memendam kekayaan rakyat Indonesia. Hmm, apa mungkin ya Bu Ani ini seolah meniru gaya ala Soekarno? Upps. (F46)

PinterPolitik.com

Gengs, pasti kalian percaya dong bahwa, dalam kajian ilmu politik, hal paling sulit itu kalau sudah masuk babagan perbandingan. Terkait apa pun itu – mau perbandingan sistem politik, perbandingan lembaga, dan konsep-konsep yang serba ribet itu. Pokoknya, kalau sudah perbandingan, pasti mumet bin njelimet dan bikin orang geleng-geleng kepala. Hehehe

Ini juga termasuk babagan ekonomi, perbandingan neraca, dan tetek bengeknya sangat menguras tenaga dan pikiran. Mimin nggak habis membayangkan betapa pusingnya orang-orang ekonom hidup dalam perbandingan grafik dan neraca seperti itu, cuy.

Kalau kalian masih nggak percaya kerumitan babagan perbandingan, tanya saja ke Pak Fuad Bawazier, Menteri Keuangan di bawah pemerintahan Soeharto-B.J. Habibie, dan Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan (Menkeu) kini yang senantiasa Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebagaimana pemberitaan, Pak Fuad dan Bu Sri nih terlibat adu wacana mengenai sudah atau belum Indonesia masuk ke dalam zona resesi, gengs. Awalnya, Pak Fuad ngegas berkata bahwa seharusnya Indonesia sudah masuk ke dalam resesi sejak bulan Februari tetapi, oleh pemerintah, hal tersebut dinilai ditutup-tutupi dengan memberikan data yang nggak sesuai metodologinya.

Bahkan, Pak Fuad menyoroti satu hal sih, cuy, yakni metode perbandingan antar-kuartal. Katanya, pemerintah keliru jika membandingkan kuartal kini dengan kuartal yang sama di tahun sebelumnya untuk mengetahui kesehatan keuangan negara.

Padahal, menurut kata Pak Fuad nih, di negara lain tuh bukan begitu cara perbandingannya. Lazimnya, pemerintah akan membandingkan kondisi kuartal dua dengan kuartal satu kemudian begitu seterusnya – bukan membandingkan dengan tahun sebelumnya.

Artinya, dari situ sudah jelas kan betapa metode perbandingan tuh penuh perdebatan. Ibarat kata, Bu Menkeu nih kayak Manchester City, sedangkan Pak Fuad seperti Manchester United. Keduanya sama-sama bertarung wacana. Bedanya, tarung Machester adalah soal identitas kota. Sementara, tarung Fuad-Sri soal metode siapa yang lebih relevan.

Ibaratnya nih, saat ini, di Indonesia sedang ada pertarungan hebat antara Menkeu-nya Pak Seoharto dengan Menkeu-nya Pak Jokowi. Keren nggak tuh? Keren lah pastinya.

Kalau memang begitu, mending mereka berdua ditemukan saja deh. Mungkin, Presiden Jokowi bisa memfasilitasinya. Karena, bagaimanapun, ini penting lho – sebab menyangkut urusan resesi atau tidaknya suatu negara.

Bayangkan saja. Apabila ternyata omongan Pak Fuad benar, berarti kan kita pada saat ini sedang ada di dalam keadaan resesi, cuy. Oleh karenanya, kita perlu segera menyesuaikan diri dengan kondisi resesi ini. Itu jika memang metode Pak Fuad yang benar.

Namun, kalau ternyata versi Bu Sri yang relevan, ya kita bisa tenang, sebab nggak perlu takut ada masalah yang melanda neraca ekonomi negara sehingga kehidupan kita bisa berjalan sebagaimana biasanya.

Nah, problem-nya kan sekarang kita nggak tahu mana yang benar. Makanya, saran mimin mending Pak Fuad dan Bu Sri harus ketemuan. Jangan lupa bawa asisten biar seru perdebatannya. Uppss. (F46)

PinterPolitik.com

“Don’t make me get back to my ways. My power, they’ll never take” – Beyoncé, penyanyi R&B asal Amerika Serikat (AS)

Bagi para penggemar kisah, komik, dan film pahlawan super, tim yang bernama Avengers pasti bukanlah hal yang asing lagi. Bagaimana tidak? Avengers merupakan salah satu franchise film yang populer di berbagai belahan dunia.

Film yang berjudul Avengers: Endgame (2019), misalnya, menjadi salah satu film paling populer di Amerika Serikat (AS) dan dunia secara keseluruhan. Film itu mengisahkan kumpulan pahlawan super yang berusaha mengalahkan sosok jahat yang bernama Thanos.

Sebenarnya, Avengers sendiri memiliki perjalanan yang cukup panjang sebelum akhirnya harus melawan Thanos. Bahkan, persoalan politik juga memengaruhi perjuangan mereka.

Masalah politik yang mereka hadapi diceritakan dalam film Captain America: Civil War (2016). Kala itu, independensi Avengers menjadi perdebatan.

Tim pahlawan super ini diminta untuk menyepakati Sokovia Accord yang membuat mereka harus bertanggung jawab kepada negara. Pasalnya, Avengers dinilai bertindak sewenang-wenang – hingga menimbulkan banyak korban jiwa – dalam melawan musuh-musuhnya.

Alhasil, para Avengers harus berdebat satu sama lain. Captain America, misalnya, menilai independensi timnya harus tetap terjaga. Sementara, Iron Man menilai tim pahlawan super ini harus bertanggung jawab akan kesalahan-kesalahannya.

Persoalan yang mirip tampaknya juga tengah dihadapi oleh Bank Indonesia (BI). Pasalnya, Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan agar Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia direvisi.

Dalam revisi tersebut, disebutkan bahwa Dewan Moneter akan dibentuk guna menyusun kebijakan moneter. Dewan ini berisikan Menteri Keuangan (Menkeu) sebagai ketua, menteri bidang perekonomian lainnya, Gubernur BI, Deputi Senior BI, dan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sontak saja, banyak pihak akhirnya mempermasalahkan usulan revisi UU BI ini. Sejumlah ahli menilai bahwa revisi itu tidak diperlukan. Bahkan, beberapa juga menilai bahwa kehadiran Dewan Moneter dapat mengganggu independensi BI sebagai bank sentral.

Selain ada revisi UU yang diusulkan oleh BI, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga dikabarkan tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Reformasi Sistem Keuangan. Adanya wacana Perppu ini juga diungkapkan oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Perihal perdebatan ini, ada beberapa pertanyaan yang sepertinya perlu dijawab. Mengapa independensi BI sebagai bank sentral menjadi penting? Lantas, mengapa pemerintahan Jokowi dan DPR masing-masing mendorong Perppu dan UU yang akan mengusik peran BI?

Politik Bank Sentral

Perdebatan terkait revisi UU BI dan Perppu tersebut sebenarnya berangkat dari adanya anggapan bahwa BI sebagai bank sentral perlu berjalan secara independen tanpa pengaruh dari pemerintah dan lembaga lainnya. Pasalnya, independensi ini dianggap penting agar kepentingan politik tertentu tidak memengaruhi bank sentral dalam menjalankan kebijakan moneter.

Pentingnya independensi bank sentral ini turut dijelaskan oleh Carl E. Walsh dari University of California, Santa Cruz, dalam tulisannya yang berjudul Central Bank Independence. Setidaknya, Walsh menjelaskan bahwa independensi ini berkaitan erat dengan kebebasan para pengambil kebijakan moneter dari pengaruh politik dan pemerintah dalam menjalankan fungsinya.

Asumsi ini berpusat pada keyakinan bahwa bank sentral perlu menjalankan tugasnya dalam menjaga keadaan moneter, seperti inflasi. Dengan kebebasan tersebut, bank sentral dapat secara penuh berfokus dalam menjaga kestabilan moneter.

Adanya independensi bank sentral ini juga membagi dua fungsi yang berbeda antara bank sentral sendiri dan pemerintah. Bila bank sentral menjalankan kewenangan moneter, pemerintah dapat berfokus pada kebijakan dan otoritas fiskal, seperti pajak.

Walsh mencontohkan independensi bank sentral yang dimiliki oleh Federal Reserve – atau dikenal sebagai The Fed – di Amerika Serikat (AS). Dalam tulisannya, dijelaskan bahwa independensi The Fed ini berada pada tingkatan di mana bank sentral AS ini dapat menginterpretasikan tujuan-tujuan sendiri secara operasional.

Independensi bank sentral negara Paman Sam dari pengaruh politik dan pemerintah ini setidaknya terlihat dari bagaimana “permusuhan” antara Presiden AS Donald Trump dan The Fed terjalin. Pasalnya, Trump tidak pernah segan untuk mengkritik kebijakan-kebijakan moneter yang diberlakukan oleh The Fed yang dipimpin oleh Jerome Powell.

Salah satu perdebatan antara Trump dan The Fed berpusar pada suku bunga acuan (interest rate). Ketika sang presiden ingin suku bunga menjadi lebih rendah, bank sentral AS tersebut malah menaikkan suku bunga guna menekan laju inflasi.

Keinginan Trump ini disebut-sebut didasarkan pada kepentingan politiknya. Pasalnya, suku bunga yang rendah dianggap dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi – salah satu indikator ekonomi yang ingin ditonjolkan oleh sang presiden.

Mungkin, perbedaan kepentingan antara pemerintah dan bank sentral inilah yang akhirnya mendasari manuver yang dilakukan oleh Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping terhadap People’s Bank of China (PBoC). Manuver politik tersebut dilakukan untuk menjamin pengaruh Partai Komunis Tiongkok di PBoC.

Hal ini dilakukan dengan cara menunjuk Guo Shuqing sebagai Gubernur PBoC. Guo yang ditunjuk Xi ini menggantikan Yi Gang yang bukan merupakan anggota dari Partai Komunis Tiongkok.

Bila pengaruh politik di bank sentral dapat terjadi di AS dan Tiongkok, lantas, bagaimana dengan Indonesia? Apakah revisi UU dan Perppu yang masing-masing diwacanakan oleh DPR dan pemerintahan Jokowi ini turut memengaruhi independensi BI sebagai bank sentral?

Siasat Sri Mulyani?

Munculnya wacana revisi UU dan Perppu yang masing-masing didorong oleh Baleg DPR dan pemerintah ini bukan tidak mungkin dapat memengaruhi independensi BI. Namun, tanpa revisi UU dan Perppu tersebut, independensi dari bank sentral Indonesia tersebut sebenarnya juga telah dipertanyakan.

Perry Warjiyo yang diangkat sebagai Gubernur BI pada tahun 2018 silam, misalnya, bukan tidak mungkin juga dipengaruhi oleh kepentingan politik yang dibawa pemerintah. Pasalnya, mantan Deputi Gubernur BI tersebut kala itu merupakan calon tunggal yang diajukan oleh Presiden Jokowi.

Perry sendiri berasal dari almamater yang sama dengan Presiden Jokowi, yakni Universitas Gadjah Mada (UGM). Tidak hanya itu, Gubernur BI tersebut juga disinyalir menerapkan kebijakan-kebijakan yang mendorong pemerintah, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi yang digaungkan Jokowi.

Bukan tidak mungkin, diajukannya Perry sebagai calon tunggal pada tahun 2018 silam tersebut merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pengaruhnya pada BI. Pasalnya, bila disimak rekam jejak Agus Martowardojo – Gubernur BI sebelumnya, pemerintahan Jokowi malah mendapatkan sejumlah kritik.

Sinyal bahwa ada ketidakpuasan Menkeu Sri Mulyani – dan pemerintahan Jokowi – terhadap BI juga disebut-sebut turut melatarbelakangi keinginan pemerintah untuk menerapkan Perppu Reformasi Sistem Keuangan. Kabarnya, Jokowi sendiri tidak puas dengan respons BI, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menangani ancaman resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Sinyal akan belum adanya kesamaan visi antara Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS ini juga sempat disebutkan oleh Sri Mulyani. Menurut Menkeu, koordinasi antarlembaga ini lebih banyak didasarkan pada aturan yang dibuat pada masa normal. Sementara, saat ini dapat disebut sebagai masa genting karena adanya ancaman keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Bukan tidak mungkin, independensi bank sentral ini menjadi terabaikan dalam upaya mengatasi dampak ekonomi pandemi Covid-19 ini. Pendapat yang sama ini juga pernah diungkapkan oleh Sir John Redwood dalam tulisannya yang berjudul End of Myth of ‘Independent’ Central Banks.

Redwood setidaknya menjelaskan independensi ini menjadi semakin sulit akibat diperlukannya koordinasi antara pemerintah dan bank sentral guna mengatasi persoalan pandemi dengan menerapkan campuran kebijakan moneter dan fiskal. Tulisan itu mencontohkan beberapa bank sentral di negara lain, seperti PBoC di Tiongkok dan The Fed di AS, yang bekerja sama dengan pemerintah.

Selain itu, diberikannya hak Sri Mulyani untuk ikut menyusun kebijakan moneter bersama BI bisa jadi kini tengah dibutuhkan oleh Indonesia. Pasalnya, sang Menkeu sendiri merupakan sosok yang memiliki pengalaman panjang dalam bidang moneter.

Sri Mulyani merupakan mantan Direktur Eksekutif International Monetary Fund (IMF). IMF sendiri adalah lembaga internasional yang bekerja guna mendorong kerja sama moneter internasional, menjaga stabilitas finansial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Maka dari itu, peran Sri Mulyani sebagai Ketua Dewan Moneter nantinya bisa saja menjadi upaya pemerintahan Jokowi untuk menyinergikan koordinasi antarlembaga ini – apalagi di tengah ancaman resesi global yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Meski begitu, gambaran kemungkinan yang mendasari akan adanya wacana revisi UU BI dan Perppu Reformasi Sistem Keuangan di tulisan ini belum tentu benar adanya. Yang jelas, dampak ekonomi akibat Covid-19 kini merupakan ancaman bersama, baik bagi pemerintah, BI, maupun lembaga keuangan lainnya. (A43)

PinterPolitik.com

Di dunia yang saat ini serba digital dengan berbagai platform dan media sosial, kita harus mengakui ya, cuy, bahwa citra merupakan hal yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Behh, apa lagi di Indonesia, negara yang terkenal dengan julid-nya para netizen.

Lah wong sekelas Reemar Martin, artis TikTok asal Filipina, saja sempat jadi sasaran keganasan netizen Indonesia. Padahal, alasannya sangat remeh, yaitu karena pacar mereka ngefans sama doi. Gokil kan? Apalagi, kalau tentang kebijakan pemerintah kalau ternyata gak jelas dan cenderung ruwet. Hehehe.

Berdasarkan keaktifan masyarakat Indonesia di dunia digital seperti  di atas, pemerintah Indonesia mulai mencoba memberikan sentuhan inovatif, cuy, dalam programnya.

Misal, untuk menanggulangi kritik netizen dan sekaligus mengampanyekan program yang mereka miliki, beberapa instansi mencoba promosikan program secara visual dan kreatif, seperti melalui video grafis, infografis yang menarik, bahkan sampai ada yang menyewa influencer, gengs.

Pasti kalian dengar dong beritanya bahwa ada anggaran pemerintah untuk influencer. Namun, kali ini, mimin gak mau bahas hal tersebut ya. Mimin mau membahas tentang hal lebih esensial dan sensitif, yaitu anggaran yang te;ah dihabiskan.

Nah, Indonesia Corruption Watch (ICW) baru saja mengeluarkan hasil kajian terkait penggelontoran dana secara besar-besaran pemerintah untuk ragam aktivitas digital selama kurun waktu 2014-2020. Kalau dilihat dan diperbandingkan dari berbagai institusi, ada yang menarik nih, cuy. Di antara lembaga pemerintah, yang paling besar menghabiskan anggaran ialah Polri.

Adapun perinciannya seperti berikut, cuy, Kementerian Pariwisata menghabiskan Rp 263,29 miliar (44 paket), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Rp 1,95 miliar (14 paket), Kepolisian RI (Polri) Rp 937 miliar (12 paket), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rp 12,27 miliar (9 paket), Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Rp 2,7 miliar (8 paket), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rp 2,15 miliar (4 paket), Kementerian PUPR Rp3,47 miliar (3 paket), Kementerian Dalam Negeri Rp1,35 miliar (2 paket). Kalau dijumlah, totalnya lebih dari Rp 1 triliun.

Memang sih, di tengah kondisi yang serba online ini, memperbaiki citra menjadi kebutuhan primer bagi setiap institusi negara. Ya, kalau mau disebut, di rezim humas saat ini, narsisme itu menjadi kebutuhan mutlak gitu. Makanya, banyak sekali anggaran yang di gelontorkan.

Namun yang aneh nih, jika dibandingkan antarkementerian, seperti ada ketimpangan yang jauh. Kemendikbud, misalnya, 14 paket saja anggaran hanya Rp 1,95 miliar.

Lalu, Kementerian Pariwisata yang ibaratnya berfungsi untuk national branding sebanyak 44 paket hanya menghabiskan Rp 263,29 miliar. Di sisi lain, Polri hanya 12 paket dapat menghabiskan anggaran Rp 937 miliar.

Hmm, kok Bu Sri Mulyani pilih kasih gitu sih kesannya? Polri bagai anak emas gitu loh sedangkan yang lainnya itu bagai anak tiri. Namun, bagaimana pun, memang itu di bawah kuasa Bu Sri Mulyani ya, gengs. Kalau ada yang penasaran, mungkin bisa kapan-kapa ditanyakan langsung. Hehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Ronaldo dan Messi boleh menjadi pemain dahsyat tanpa kurang di atas lapangan. Namun, di atas lembar pembayaran pajak, tidak ada privilege bagi keduanya.

Semuanya sama – sama-sama pernah tersandung kasus keuangan. Ronaldo pernah tersandung kasus penghindaran pajak (tax evasion) senilai Rp 248 miliar. Ia pun harus membayar denda senilai Rp 317,15 miliar.

Memang tidak banyak sih bagi Ronaldo tetapi tetap saja kasus ini menjadi duri tersendiri dalam karier cemerlangnya. Pun demikian halnya dengan Messi. Si La Pulga, julukan Messi, juga pernah terjerat kasus yang sama.

Bahkan nih, Messi sempat diancam akan dipenjara sekaligus membayar denda. Untung saja dia punya tim kuasa hukum yang moncer sehingga ia pun selamat dari ancaman bui.

Namun, seperti Ronaldo, tetap saja kasus ini akan menjadi kisah gelap tersendiri dalam buku biografinya kelak. Ya, begitulah. Se-moncer apa pun kariernya dan semasyhur apa namanya, kalau sudah di mata hukum, tidak ada yang bisa menghindar.

Barang kali, cerita itu perlu deh, cuy, direfleksikan oleh kedua menteri kita yang hebat-hebat nan dahsyat-dahsyat ini, yakni Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

View this post on Instagram

Gaji ke-13 menanti di Agustus #posterpinterpolitik #posterpinpol #srimulyani #menkeu #menterikeuangaan #gaji13 #gajike13 #control #corona #coronavirus #covid19 #jagajarak #cucitangan #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 22, 2020 at 8:37pm PDT

Pasalnya nih, keduanya juga sedang dihadapkan pada kasus sama tema beda nama dengan yang pernah dialami Ronaldo dan Messi, yakni babagan duit yang urusannya dengan negara, meski bukan pajak.

Jadi, cuy, usut punya usut, di balik kegarangan Prabowo dan ketegasan tanpa tedeng aling-alingnya Sri Mulyani, terselubung coret hitam yang diungkap oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kabarnya, dalam pengendusannya, BPK menemukan kejanggalan berupa penggunaan rekening pribadi di beberapa kementerian/lembaga sebesar Rp 71,78 miliar. Dua di antaranya adalah Kemenhan dan Kemenkeu.

Tentu saja ini bikin mimin syok, cuy. Bahkan bukan hanya mimin, Anggota BPK Hendra Sunanto juga kaget. Makanya ia berencana memanggil Prabowo dan Sri Mulyani untuk dimintai keterangan.

Wah wah wah, kok bisa gitu lho? Kedua menteri yang sedang dielu-elukan oleh publik justru malah kepleset begini sih. Penonton kecewa dong jadinya. Hehehe.

Tapi, nggakpapa deh, kita ikuti saja alur yang akan dijalankan oleh BPK. Semoga sih bisa dipertanggungjawabkan tuhaliran dananya buat apa dan ke mana saja. Dan, itulah yang justru mimin khawatirkan.

Lebih-lebih untuk Pak Prabowo, kan selama ini beliau dicitrakan sebagai sosok yang tegas, berwibawa, dan anti banget dengan korupsi. Apa lagi baru saja kemarin adik beliau mengatakan bahwa Pak Prabowo juga menemukan mark-up pengadaan alursista hingga 1000 persen. Hadeuh.

Terlepas dari prosesnya ke depan itu semua, tetap saja citra keduanya lho yang bikin mimin kasihan. Setitik apa pun nila pasti akan berpengaruh pada kemurnian susu sebelanga kan, cuy? Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.