PinterPolitik.com

“Hard to be progressin’ through recession and oppression” – Joey Bada$, penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS)

Siapa yang belum menonton film Avengers: Endgame (2019)? Dalam film produksi Marvel Studio tersebut, dikisahkan seseorang yang memiliki kekuatan yang sangat hebat, yakni Thanos.

Sayangnya, Thanos ini memiliki tujuan yang tidak semua pihak setuju, yaitu untuk menghapus separuh populasi alam semesta guna mengembalikan keseimbangan alam. Sontak saja, banyak orang akhirnya tiba-tiba sirna secara sekejap dengan batu-batu ajaib yang dikumpulkan oleh Thanos.

Hilangnya separuh populasi alam semesta ini tentunya tidak membuat para pahlawan super diam dan menyerah. Para pahlawan super – seperti Iron Man, Captain America, Captain Marvel, Black Panther, Thor, Hulk, Spider-Man, Ant-Man, Black Widow, dan kawan-kawan lainnya – akhirnya menyatukan kekuatan untuk mengalahkan Thanos yang hampir tidak terkalahkan itu.

Pertempuran besar pun akhirnya terjadi guna melindungi orang-orang yang tersayang agar tidak secara tiba-tiba sirna kembali. Alhasil, Thanos berhasil dikalahkan.

Meski Thanos akhirnya dikalahkan oleh jentikan jari Iron Man, kerja sama tim Avengers yang terdiri dari berbagai pahlawan dan kelompok ini tentu bukan tanpa kontribusi. Pengumpulan kekuatan mereka lah yang mampu membuat Thanos menjadi kewalahan.

Mungkin, cerita dari Avengers inilah yang turut menginspirasi banyak orang, termasuk Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Bagaimana tidak? Secara tiba-tiba, sekumpulan tokoh dan akademisi melakukan pra-deklarasi terhadap organisasi baru tersebut.

Beberapa di antara mereka adalah Rocky Gerung, Din Syamsuddin, Sri Bintang Pamungkas, Adhie Massardi, dan lain-lain. Selain tokoh-tokoh tersebut, nama-nama lain yang dikabarkan juga mendukung KAMI adalah Gatot Nurmantyo, Rizal Ramli, dan Rachmawati Soekarnoputri.

Layaknya Avengers yang ingin menyelamatkan dunia, KAMI ini bertujuan untuk menyelamatkan Indonesia dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap telah melenceng. Bahkan, Rocky sendiri menyebutkan bahwa sang presiden telah melakukan “prostitusi” politik dengan menjalankan politik transaksional.  

Terbentuknya KAMI tentu juga bukan tanpa komentar dari pihak-pihak lain. Pegiat media sosial, Denny Siregar, misalnya, mengatakan bahwa KAMI adalah koalisi yang berisikan orang-orang sakit hati.

Meski begitu, sejumlah partai politik malah menyambut kemunculan KAMI. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, misalnya, menganggap bahwa munculnya pandangan yang mampu mengingatkan jalannya pemerintahan merupakan hal yang bagus.

Namun, terlepas dari pro dan kontra akan kemunculan KAMI ini, sejumlah pertanyaan pun tetap muncul di benak masyarakat. Mengapa organisasi semacam KAMI ini bisa muncul? Lantas, apa pengaruhnya terhadap dinamika politik Indonesia?

Organisasi Masyarakat Sipil?

Boleh jadi, kemunculan KAMI ini merupakan bentuk peran yang diisi oleh elemen-elemen masyarakat di luar cabang pemerintahan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Pasalnya, kelompok-kelompok seperti ini bisa saja tidak memiliki kekuatan politik yang cukup seperti aktor-aktor politik di pemerintahan.

Asumsi seperti ini juga diutarakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Bagi mantan Wakil Ketua DPR tersebut, KAMI merupakan bentuk pemenuhan peran dan tanggung jawab masyarakat di tengah penanganan pandemi Covid-19.

Pasalnya, pemerintah sendiri dianggap mengalami kemunduran dan tengah kewalahan dalam menangani pandemi Covid-19. Selain itu, kemunculan KAMI merupakan tanda bahwa pemerintah tidak dapat memenuhi harapan masyarakat.

Burim Mexhuani dan F. Rrahmani dalam tulisannya yang berjudul The Relationship between Political Parties and Civil Society menjelaskan bahwa civil society organizations (CSO) atau organisasi masyarakat sipil dapat menjadi penantang bagi partai-partai politik akibat ketidakmampuan mereka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada.

Bahkan, Mexhuani dan Rrahmani menyebutkan bahwa CSO memiliki kontribusi yang besar dalam proses politik dan demokrasi. Setidaknya, CSO memberikan wadah bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam proses politik.

Mungkin, kemunculan KAMI ini adalah pertanda bahwa masyarakat merasa resah dengan penanganan pandemi Covid-19 yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi. Belum lagi, dampak dan resesi ekonomi akibat pandemi terus menghantui masyarakat Indonesia.

Boleh jadi, kemunculan CSO seperti KAMI adalah bentuk penantang bagi partai-partai politik di Indonesia. Pasalnya, perpolitikan Indonesia sendiri dikenal memiliki pola yang disebut sebagai kartelisasi politik.

Dan Slater dalam tulisannya yang berjudul Party Cartelization, Indonesian Style menyebutkan bahwa presiden di Indonesia memiliki pola pembagian kekuasaan dengan partai-partai politik untuk memperoleh dukungan. Hal ini bisa jadi juga dilakukan oleh Presiden Jokowi yang mengumpulkan dukungan partai politik meski sebelumnya berada di kubu berbeda – seperti Partai Gerindra dengan menjadikan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.

Alhasil, partai politik yang benar-benar menempatkan diri sebagai oposisi hanyalah tersisa PKS. Hingga kini, jumlah kursi partai ini di DPR juga terpaut jauh dibandingkan total kursi yang dimiliki oleh partai-partai politik yang berada dalam Kabinet Indonesia Maju.

Meski begitu, asumsi ini tetap menyisakan sejumlah pertanyaan. Apakah mungkin terdapat motif politik lain yang ingin diraih oleh CSO seperti KAMI? Keuntungan politik apa yang dapat diraih oleh KAMI di tengah pandemi Covid-19 ini?

Menuju 2024?

Meski peran CSO seperti KAMI bisa dianggap penting di tengah pandemi Covid-19, bukan tidak mungkin kehadiran koalisi tersebut memengaruhi dinamika politik ke depan hingga Pemilu 2024. Pasalnya, kritik dari KAMI yang dilontarkan kepada pemerintah bisa saja memengaruhi opini publik.

Tokoh dan akademisi yang berada di barisan KAMI merupakan nama-nama yang dikenal kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Dengan menghimpun kekuatan dalam bentuk CSO, bukan tidak mungkin opini publik turut terpengaruhi.

Masyarakat sendiri bisa saja memiliki bias kognitif yang mendukung hal tersebut. Bias kognitif ini dikenal dengan negativity bias (bias negatif).

Amrisha Vaish dan rekan-rekan penulisnya dalam tulisan mereka yang berjudul Not All Emotions are Created Equal menjelaskan bahwa bias kognitif ini membuat seseorang memiliki kecenderungan untuk mempertimbangkan informasi-informasi negatif. Dengan mendasarkan pada informasi-informasi tersebut, bukan tidak mungkin keputusan politik – seperti dukungan dan pilihan dalam Pemilu – dapat terpengaruhi.

Bias kognitif inilah yang dapat dimanfaatkan oleh KAMI. Dengan kritik terhadap pemerintahan Jokowi, bisa saja opini dan persepsi publik turut terpengaruhi. Apalagi, momen pandemi ini menjadi momentum yang pas dengan pemerintah yang kewalahan.

Dengan momentum politik ini, KAMI bisa saja memengaruhi dinamika perpolitikan pada 2024 nanti. Katakanlah, mendukung calon tertentu dalam Pilpres 2024 nanti.

Seperti apa yang dibilang Mexhuani dan Rrahmani, CSO mulai mengisi peran sosio-politik yang biasa dimiliki oleh partai politik. Salah satunya ialah dengan mengartikulasikan dan mewakili kepentingan masyarakat.

Boleh jadi, KAMI bisa juga memiliki aktor politik yang dapat terlibat sebagai kandidat dalam Pilpres 2024. Aditya Perdana dalam tulisannya yang berjudul  The Politics of Civil Society Organizations menjelaskan bahwa aktor-aktor CSO dapat memberikan dukungan atau terlibat dalam Pemilu.

Bukan tidak mungkin, salah satu aktor pendukung KAMI menjadi kandidat tersebut. Gatot Nurmantyo, misalnya, merupakan salah satu aktor KAMI yang beberapa kali masuk dalam bursa calon potensial Piplres 2024.

Selain itu, Gatot bukanlah sosok yang tidak memiliki modal politik. Boleh jadi, mantan Panglima TNI itu memiliki modal politik berupa modal sosial melalui relasi sosialnya di kalangan militer.

Namun, tentu saja, semua gambaran kemungkinan yang telah dijelaskan ini belum pasti benar adanya. Yang jelas, KAMI sebagai CSO bukan tidak mungkin akan memiliki pengaruh politik di masyarakat Indonesia, entah hingga pandemi Covid-19 berakhir atau hingga 2024. Menarik untuk disaksikan kelanjutannya. (A43)

PinterPolitik.com

Ibarat film-film kolosal bertema kerajaan, Indonesia ini banyak sekali klan-klannya. Orang politik negeri ini menyebutnya sebagai faksi-faksi.

Namun, mau disebut bagaimanapun, rule of game-nya sama kok, gengs. Sederhananya, tentu ada pihak pemerintah yang didukung oleh kelompok pro-pemerintah.

Kemudian, di sisi yang berlawanan, berdiri kubu oposisi yang juga punya banyak pengikut. Dan, jangan dilupakan, di tengah-tengah antar keduanya tuh ada kelompok tengah yang entah ke mana condongnya, mungkin main aman.

Barang kali, film yang pas sama situasi dan kondisi di Indonesia Game of Thrones (GoT) deh. Kenapa bukan yang lain? Ya, karena di film GoT itu, kalian tidak akan pernah bisa menilai ‘mana yang salah’ dan ‘mana yang benar’ sebab semua orang dalam suatu peristiwa bisa berbeda perannya di peristiwa lainnya. Sangat subjektif.

Kalau film lain seperti Narnia nggak cocok ditaruh di Indonesia, nanti mimin bingung siapa yang jadi Aslan si maha benar, dan siapa si Penyihir Putih yang maha salah. Indonesia tidak sehitam dan putih itu, Bro.

Namun, tetap saja, sebagaimana film GoT yang bisa dinilai secara subjektif, pun politisi-politisi di Indonesia boleh kok secara subjektif memuja-muji kelompoknya, bahkan tidak keliru kalau sampai menghajar sepak terjang lawan politiknya.

Seperti yang baru-baru ini ditunjukkan oleh kubu seberangnya pemerintah lewat perkataan pentolannya, yakni Rocky Gerung, yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi telah melakukan political prostitution atau pelacuran politik.

Kalimat yang terlontar pada acara pengenalan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang terdiri dari banyak tokoh hebat mulai dari Din Syamsudin sampai Sri Bintang Pamungkas itu secara tersirat mau bilang bahwa KAMI itu ada buat ngelawan anomali pemerintah.

Widih, ngeri sekali Bung Rocky dan KAMI ini ya, cuy. Namun, ngomong-ngomong kalau disimak alasan Bung Rocky menyebut pemerintah se-sarkastis itu mimin rada maklum sih.

Pasalnya, emang agak keterlaluan lho. Masa pertemuan yang isinya cuma membahas pemilihan Wali Kota di Solo saja sampai harus dilaksanakan di Istana Negara?

Parahnya, sebagaimana desas-desus pembicaraan antara Pak Jokowi dengan tamunya yang bernama Achmad Purnomo, bahasan keduanya ternyata menjurus pada tawar-menawar jabatan. Pak Purnomo sebagai kandidat Wali Kota Solo bakal dikasih jabatan lain di tengah upaya Gibran Rakabuming Raka untuk mencalonkan diri di Pilkada Solo 2020.

Itulah yang dimaksud pelacuran politik ala Bung Rocky, yang menggarisbawahi perilaku transaksional Pak Jokowi dengan Purnomo. Kalau Bung Rocky bilang, “ya pelacuran politik juga yang lebih berat hukumannya daripada pelacuran individual, Hana Hanifah.” Sadis abis, Bung.

Jujur saja, cuy, soal lobbying dan negosiasi ini, mimin agak melihatnya wajar tetapi nggak membenarkan lho ya. Pasalnya, lobby adalah salah satu aktivitas politisi yang menjadi rahasia publik.

Terlepas dari ketegangan itu, mimin minta kalian bayangin deh, cuy. Di acara pengenalan saja sudah nyentil keras kayak begitu, apalagi kalau sudah jalan organisasi KAMI. Bakal seru sekali.

Kalian sudah bisa menebak bagaimana panasnya pertandingan ke depan kan? Ya, mimin juga, tapi diam-diam aja, kita tetap blok tengah, bisa sentil sini dan sana. Andai ada yang kurang pas atau tidak sesuai pada tempatnya, ya kita sentil. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin tinggal menghitung hari. Ibaratnya upacara coronation atau pemahkotaan raja atau ratu baru di Inggris, kira-kira kayak gitulah nuansa jelang waktu pelantikan ini.

Namun, layaknya coronation yang nggak melulu lancar-lancar dan tanpa halangan, begitu juga dengan suasana jelang pelantikan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin.

Salah satu “potensi halangan” itu mencuat ketika aktivis serta pejuang revolusioner Sri Bintang Pamungkas membuat seruan untuk menggagalkan pelantikan Jokowi-Ma’ruf.

Buat yang belum tahu, Sri Bintang adalah aktivis yang sejak era Orde Baru cukup keras mengkritik pemerintah. Bahkan, pendiri Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) ini pernah mendekam di penjara jelang akhir kekuasaan Soeharto karena cukup keras mengritik pemerintahan sang presiden.

Kayaknya nuansa aktivisnya itu belum juga pudar. Di usianya yang sudah menginjak 74 tahun, Sri Bintang masih tetap keras dalam kritik-kritiknya.

Entah karena sedang kena SOT alias Sindrom Orang Tua – mungkin mirip dengan yang terjadi pada Amien Rais – atau benar-benar sudah gerah dengan rezim yang saat ini berkuasa, yang jelas Sri Bintang tampaknya belum juga akan mundur.

View this post on Instagram

Jokowi dinilai ingin dikenang dengan mendirikan ibu kota baru sebagai warisannya. Tunggu artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #jokowi #pindahibukota #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 3, 2019 at 2:18am PDT

Publik juga mungkin masih ingat bahwa pada akhir tahun 2016 lalu, Sri Bintang juga sempat ditangkap oleh polisi terkait tuduhan makar. Bahkan, beberapa media memiliki bukti undangan pertemuan yang kala itu bertajuk “Konsolidasi Pergerakan dan Konferensi Pers ‘Front Revolusi 2016’”.

Kini, seolah napas revolusionernya belum akan habis, Sri Bintang menyerukan ajakan untuk menggagalkan pelantikan Jokowi. Akibat ajakan tersebut, ia telah dilaporkan ke polisi oleh Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI).

Hmmm, Pak Bintang ini emang sudah jadi kayak bintang radio. Yang kalau di zaman dahulu memang menjadi predikat yang dieluk-elukkan oleh banyak orang. Sayangnya, saat ini media yang populer itu televisi. Bahkan, televisi udah mulai tergeser sama YouTube.

Jadi, kalau mau ngajak revolusi, kuasai dulu pembentukan opini, baru bikin pergerakan. Biar nggak tiba-tiba dituduh makar lagi. Kan kalau udah kepala tujuh, nggak enak loh ditahan sama polisi.

Tapi, sayangnya sekarang ini semua media pembentukan opini udah dikuasai sama yang berkuasa. Jangan heran kalau berita-berita jadi pada mirip-mirip.

Mau main YouTube? Lha emang bisa ngalahin jumlah subscribernya Pak Jokowi? Editannya aja udah level dokumenter profesional, gimana kita yang masih ngerekam vlog pake hape 2 jutaan? Upppss.

Ketimbang bikin wacana menggagalkan pelantikan Jokowi, mending saingan bikin channel YouTube aja kali ya. AdSense-nya lumayan loh. Uppps. Hehehe. (S13)

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]engkritik seseorang memang terasa lebih mudah ketimbang menjadi orang yang dikritik. Ya seperti halnya saat suporter sepak bola yang menuding kekalahan klub idola akibat tidak becusnya bermain saat di lapangan. Kalau dibalik kondisinya, apa iya suporter itu bisa membuktikan diri main lebih baik? Eike rasa gak mungkin deh.

Begitulah dunia nyinyir ala politik di negeri kita ini. Ramai-ramai berbagai pihak muncul ke permukaan menyuarakan kritikannya terhadap kinerja Pemerintah dan Presiden. Ada yang mengkritik dengan santun berikut dasar yang kuat. Tapi ada pula yang asal ceplas-ceplos dan gak berdasar. Yang penting ngeritik.

Dan salah satu yang hobi ceplas-ceplos kritik ngasal kayak gitu ya Sri Bintang Pamungkas. Dia baru-baru ini menggelar diskusi bertema “Menggugat 20 Tahun Reformasi-Daulat Rakyat Dapat Apa?” di Rumah Kedaulatan Rakyat, Jakarta Selatan, Minggu lalu. Niat banget ya sampai bikin diskusi publik.

Dari sudut pandang Bintang, meski negeri ini udah melewati reformasi tidak kurang dari 100 juta orang Indonesia masih miskin, tidak punya rumah, tidak punya tanah, dan tidak punya pekerjaan. Banya aja jumlahnya ya. Angka yang disebut itu hampir setengah dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 262 juta jiwa.

Sayangnya nih ya, lagi-lagi setiap orang yang berusaha mengkritik Pemerintah melulu asal tanpa data yang bisa dikonfirmasi validitasnya. Hadeuh. Kok masih ada ya orang kayak gini. Ini mah apa bedanya sama Amien Rais yang satu itu?

Menurut Bintang sejak reformasi hingga sekarang ini gak ada presiden yang benar-benar menjalankan janji kampanye terkait kesejahteraan rakyat. Ya tentunya termasuk Presiden Jokowi. Dan semua pemimpin seperti ini Bintang kategorikan dengan istilah Presiden yang cuma suka ‘gombal’ pada rakyatnya. Wedew.

Salah satu upaya sekarang agar masyarakat tidak miskin adalah pemerataan pendapatan atau dengan mengurangi harga komoditas di daerah terpencil. Ya kayak BBM satu harga di Papua itu. Di Jakarta juga udah dibangun banyak rusun untuk penghuni bantaran kali sebelumnya. Yang gak punya tanah udah diberikan sertifikat tanah.

Berkenaan dengan masalah pengangguran, diupayakan dengan meningkatkan mutu pendidikan agar setelah lulus, mereka bisa bersaing untuk masuk pasar kerja. Meski semua sektor belum terasa maksimal, tapi bukan berarti harus melulu dikritik. Itu sih tindakan kontra produktif. Karena yang sebenarnya membuat bangsa ini gak pernah maju adalah terlalu banyaknya orang-orang yang sibuk menyalahkan pihak lain disaat yang lain justru lagi sibuk membangun negeri ini. (K16)

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]antan Menko Perekonomian, Rizal Ramli merupakan salah satu orang yang paling ambisius mencalonkan diri sebagai capres untuk Pilpres 2019 mendatang. Meski belum ada partai yang mengusungnya, dirinya tetap sowan ke berbagai tokoh politik untuk mendapatkan dukungan. Ya, salah satu dukungan datang dari teman sejawat, Sri Bintang Pamungkas.

Siapa sih yang gak kenal sama sosok Sri Bintang Pamungkas? Tokoh pergerakan reformasi ini memang kerap kali muncul dengan segala kontroversinya yang hobi mengkritik pemerintahan yang sedang berkuasa. Gak cuma di era Presiden Soeharto aja loh, kini kritikan juga masih segar dilakukan pada Presiden Jokowi agar turun dari jabatannya.

Dan saat ini amunisi kritikan tersebut diberikan kepada sosok Rizal Ramli yang sedang ingin maju sebagai capres menandingi Jokowi. Kalau dipikir-pikir, watak Bang Rizal dan Sri Bintang memang gak jauh berbeda. Keduanya lagi sama-sama keranjingan mengkritik Pemerintah dengan berbagai argumen pendukung. Wedew.

Ya namanya juga barisan sakit hati, ya pasti apa aja bakal dilakukan demi bisa mengenyahkan orang yang bikin sakit hati. Sri Bintang sendiri kan pernah menjadi tersangka kasus dugaan makar karena menggelorakan ‘perlawanan’ terhadap Jokowi pada Desember 2016 lalu. Jadi wajar ia menyokong Rizal yang notabene adalah mantan Menteri sakit hati era Jokowi.

Yailah, dukung mendukung nih ye. Gak sekalian bikin permufakatan jahat makar lagi kek kemarin, biar dicyduk ulang, hahaha. Kalau Rizal sendiri sih memang menyimpan obsesi menjadi capres pasca pemecatan dirinya sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman. Tapi apa iya bener dalam rangka balas dendam aja nih? Apa memang hobi sampingannya nyapres? Walah.

Padahal kalau eike flashback ke belakang, sebelum ini, pria yang terkenal dengan jurus Rajawali Ngepret ini juga pernah mendeklarasikan diri sebagai capres pada 2009 dan 2014, tapi ya lagi-lagi dirinya gagal. Deklarasi untuk Pilpres 2019 kali ini berbuah gak ya kira-kira? Wah, kok bisa samaan sih sama Sri Bintang yang juga pernah memproklamirkan diri sebagai capres pada 1997? (K16)