PinterPolitik.com

“Democracy is a very bad form of government … but all the others are so much worse.” – Winston Churchill, mantan Perdana Menteri Britania Raya

Pada 17 September 1796, ada pernyataan menarik dari Presiden pertama Amerika Serikat (AS) George Washington yang sangat baik untuk direfleksikan. Pada kesempatan tersebut, Washington mengkritik keras partai politik (parpol) karena mengizinkan orang-orang licik, ambisius, dan tidak berprinsip untuk melawan kekuatan (suara) rakyat.

Apa yang dikemukakan Washington kemudian menjadi perdebatan yang kita sebut dengan meritokrasi. Ini adalah sistem yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasinya.

Dosen Kebijakan Publik di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Kishore Mahbubani menyebutkan bahwa meritokrasi merupakan salah satu kunci keberhasilan Singapura dalam membangun perekonomiannya.

Secara khusus, Mahbubani memperkenalkan singakatan MPH, yakni meritokrasi, pragmatisme, dan honesty atau kejujuran sebagai tiga kunci kesuksesan Singapura.

Baca Juga: Jokowi Wajib Contohi Meritokrasi Singapura

Seperti yang disebutkan Washington, persoalan meritokrasi kerap menjadi jantung kritik terhadap metode perekrutan kader partai politik. Kita misalnya akrab melihat parpol mengambil langkah praktis dengan merekrut artis untuk mendulang suara atau popularitas secara cepat.

Selaku mesin demokrasi, tentu sulit dibayangkan parpol akan berkontribusi memperkuat demokrasi apabila kaderisasi yang dilakukan tidak berdasarkan pada meritokrasi. Persoalan ini kemudian melahirkan masalah-masalah praktis, seperti korupsi dan buruknya kebijakan publik.

Dalam artikel PinterPolitik sebelumnya, Juliari, Saatnya Bubarkan Parpol?, masalah tersebut kemudian melahirkan gelombang ketidakpuasan publik terhadap partai politik yang disebut dengan deparpolisasi. Tengah berkembang gagasan, apakah demokrasi dapat dijalankan tanpa partai politik, atau perannya ditekan seminimal mungkin.

Dalam menjawab pertanyaan apakah parpol masih dibutuhkan, Henrik Mueller dalam tulisannya Do we still need political parties? memberikan poin penting. Menurutnya, di luar berbagai kekurangannya, tanpa partai politik, negara akan terjebak dalam kebuntuan.

Tanpa adanya partai-partai besar yang mampu mengorganisir konsensus yang stabil, negara dinilai akan terjebak dalam kebuntuan berlarut terkait pengambilan kebijakan. Akan ada terlalu banyak kelompok kepentingan yang harus diakomodir.

Jika direfleksikan, jawaban Mueller akan membuat kita bertanya, apakah masalahnya terletak pada partai politik, atau justru pada kelompok kepentingan?

Fenomena Relawan Politik

Mengacu pada realisme politik (political realism), tujuan partai politik sebenarnya sangat sederhana, yakni memenangkan kontestasi pemilu, entah itu Pilkada, Pileg, maupun Pilpres. Persoalannya menjadi kompleks karena partai politik membutuhkan dukungan suara untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Nah, untuk mendapatkannya, parpol harus berlomba menarik simpati kelompok masyarakat. Sekarang coba bayangkan, berapa banyak kepentingan yang harus diakomodir partai politik?

Apabila kondisinya seperti Jepang atau negara-negara Skandinavia yang masyarakatnya homogen, mungkin akan ditemukan perbedaan kepentingan yang tidak terlalu beragam. Namun di Indonesia, negara yang begitu heterogen, terdapat terlalu banyak kepentingan yang harus dipikirkan.

Konteks ini persis seperti yang disebutkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan di podcast Deddy Corbuzier ketika menyebut kondisi politik di Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara lain, seperti Singapura.

“Ngurus 6 juta orang dengan ngurus 270 juta orang, ngurus satu pulau dengan 17 ribu pulau, ngurus yang banyak kungfunya aneh-aneh lagi, beda lah. Nggak adil juga [disamakan],” ungkap Luhut pada 7 Juli.

Yang menarik adalah, kelompok kepentingan tersebut sadar dirinya dibutuhkan dan memanfaatkan partai politik untuk mewujudkan kepentingannya. Konteks ini misalnya dapat dilihat pada fenomena relawan politik.

Bayangkan saja, kendati kontestasi Pilpres 2024 masih tiga tahun lagi, berbagai relawan politik secara gamblang telah terlihat. Pada 1 Juni, kita melihat deklarasi Ganjarist.

Ya, seperti namanya, kelompok ini hendak mengusung Ganjar Pranowo sebagai RI-1. Menurut mereka, Ganjar adalah sosok ideal untuk menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga: Jokowi Terjebak dalam Vetokrasi?

Lalu pada 22 Agustus, relawan politik yang tergabung dalam Sahabat Ganjar juga melakukan deklarasi. Ya, sekali lagi, mereka adalah pendukung Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo. Yang lebih menarik, Sahabat Ganjar menjadi kelompok relawan pertama yang terlihat turun ke lapangan dengan memberikan sumbangan ke masyarakat.

Terbaru, Sahabat Ganjar membagikan ratusan paket sembako ke korban kebakaran di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur.

“Kami atas nama relawan Sahabat Ganjar akan terus melakukan hal positif, membantu mereka yang membutuhkan,” ungkap Ketua Umum Sahabat Ganjar, Lenny Handayani pada 27 Agustus.

Tidak kalah dengan relawan Ganjar, relawan pendukung Jokowi-Prabowo Subianto (Jokpro) juga melakukan deklarasi pada 29 Agustus.

“Saya rasa ide Jokpro 2024 sangat bagus untuk beberapa tahun yang akan datang. Karena gagasan ini menyatukan 2 kubu yang berseberangan selama 10 tahun ini,” ungkap Koordinator Jokpro 2024 Regional Jawa Tengah, Ichrom Setiyo Wibowo.

Menurut Begog D. Winarso dalam tulisannya Nggege Mongso, relawan politik seperti Sahabat Ganjar dan Ganjarist sejak dini memunculkan diri karena takut ketinggalan kereta api dan ingin mencatatkan poin kepada Ganjar sejak awal. Jika Gubernur Jateng itu menjadi RI-1, mereka akan meminta imbalan atas jasanya, baik berupa jabatan ataupun proyek.

Analisis Winarso juga tergambar dalam komentar warganet di unggahan infografis PinterPolitik di Instagram terkait gerak cepat Sahabat Ganjar turun ke lapangan. Banyak yang berkomentar langkah tersebut merupakan investasi jabatan BUMN di masa depan.

Parpol seperti Kebo Ijo?

Secara khusus, fenomena yang disinggung Winarso disebut dengan spoils system. Ini adalah praktik ketika pemenang pemilu memberikan posisi kepada pendukungnya sebagai hadiah karena telah berjasa dalam menghantarkan kemenangan.

Istilah ini sendiri berasal dari frase “to the victor belong the spoils” yang pernah diungkapkan oleh Gubernur New York, William L. Marcy ketika Andrew Jackson terpilih sebagai Presiden AS dalam Pilpres 1829.

Pada Oktober 2020, fenomena spoils system jelas terlihat dengan ramainya berita soal relawan Jokowi yang meminta jabatan strategis di BUMN kepada Erick Thohir. Atas gamblangnya fenomena tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal  Partai Demokrat, Jansen Sitindaon turut mengaku terkejut karena yang menggerogoti Erick justru dari relawan Jokowi sendiri.

Baca Juga: Kecurangan Bayangi Pilpres 2024?

Akibat lumrahnya praktik spoils system dan tidak diterapkannya meritokrasi, tidak heran kemudian Francis Fukuyama dalam tulisannya Democracy and the Quality of the State menyebut Indonesia sebagai contoh negara demokrasi yang gagal membentuk pemerintahan yang berkualitas.

Menurut Fukuyama, lemahnya legitimasi pemerintahan di Indonesia terjadi karena tingginya tingkat klientelisme dan korupsi, serta tidak efektifnya pemberian layanan terhadap sebagian besar penduduk.

Kembali pada pertanyaan awal, mengacu pada ulasan yang ada, sekiranya tidak bijak menjadikan partai politik sebagai pesakitan atas buruknya kualitas pemerintahan ataupun demokrasi. Dalam konteks ini, situasi parpol mungkin dapat diibaratkan seperti nasib Kebo Ijo.

Karena dirinya yang memamerkan keris buatan Mpu Gandring, Kebo Ijo yang dituduh membunuh Tunggul Ametung. Kelompok-kelompok kepentingan seperti relawan politik mungkin adalah Ken Arok dalam kasus ini.

Sama dengan Kebo Ijo, partai politik adalah entitas yang berada di depan. Mereka yang dilihat publik, persis seperti Kebo Ijo yang memamerkan keris Mpu Gandring. Situasinya berbeda dengan kelompok kepentingan yang sering kali berada di belakang layar. (R53)

PinterPolitik.com

“Orang bebas untuk berpartisipasi dalam pemilihan, tetapi pemilik modal yang ada di partai politik juga akan ikut campur. Karena demokrasi berbiaya tinggi, sponsor diperlukan untuk memenuhi biaya politik, dan itu adalah sarang oligarki yang tidak memberikan apa pun secara gratis”.

Begitulah pernyataan menohok Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor yang mengomentari laju demokrasi Indonesia yang disebutnya merupakan pencampuran dengan oligarki.

Mau bagaimana lagi, semenjak pemilihan langsung diberlakukan, itu tidak hanya mengembalikan hak individu untuk memilih wakilnya secara langsung, melainkan juga membawa segudang persoalan yang bermuara pada tingginya biaya politik.

Tanpa dapat dihindari, politik transaksi adalah konsekuensi praktis yang sudah terlanjur menjadi praktik lumrah dan terbenarkan.

Terkait hal ini, menarik untuk melihat pernyataan Profesor di Northwestern University, Jeffrey A. Winters yang mendefinisikan oligarki sebagai politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material (oligark).

Politik yang merupakan usaha untuk mewujudkan keinginan bersama, secara pahit telah bertransformasi menjadi aktivitas ekonomi (keuntungan). Tidak ubahnya dengan pasar, akan selalu terdapat transaksi atau deal-deal politik yang berfokus pada kalkulasi keuntungan dari investor.

Suka tidak suka, demokrasi saat ini dimulai oleh para pemilik modal dan diakhiri dengan bagi-bagi jabatan sesuai dengan seberapa besar biaya yang mereka investasikan – ini yang disebut dengan spoils system.

Melihat dari perspektif ini, kita cukup memahami mengapa politikus Nasdem yang tidak memiliki latar belakang di bidang IT, Johnny G. Plate justru ditunjuk sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Atas hal ini, wajar saja jika berbagai pihak menilai penunjukkan Johnny adalah spoils system karena Nasdem merupakan salah satu partai pendukung utama Jokowi.

View this post on Instagram

"Rekam jejaknya di bidang komunikasi minim" – Damar Juniarto, Executive Director SAFEnet. Simak artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 24, 2019 at 12:55am PDT

Johnny sendiri bukan orang sembarang di Nasdem. Mantan anggota Komisi XI DPR RI ini adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai, yang tentunya membuat Nasdem memiliki alasan yang kuat menempatkan kadernya di posisi Menkominfo.

Tentu pertanyaannya, apa keuntungan politik yang akan didapatkan Nasdem dengan Johnny ditempatkan di Menkominfo?

Penyeimbang BIN?

Akhir-akhir ini hubungan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri sepertinya sedang dirundung perseteruan. Puncaknya tentu ketika acara pelantikan Puan Maharani sebagai Ketua DPR, di mana berbagai media massa menyoroti gestur Mega yang tidak menyalami Surya Paloh.

Berbagai manuver politik Surya disebut sebagai alasan memburuknya hubungannya dengan Mega.

Mulai dari pernyataan Surya yang menyebut Jokowi adalah kader partainya, sampai dengan adanya dugaan Nasdem mulai menapaki strategi untuk membangun blok kekuatan politik baru.

Kita dapat berspekulasi, Surya mungkin sudah menyadari hubungannya akan sulit membaik kembali dengan Mega. Terlebih, putri Soekarno ini dikenal dengan sifat yang sukar berbaikan dengan seseorang apabila sudah terlanjur menaruh bara amarah.

Atas dasar ini, Surya sepertinya sedang menyiapkan “jaminan politik” atau “kartu as” apabila skenario terburuk, yaitu hubungan politiknya dengan Mega akan berakhir.

Mega bersama PDIP, saat ini tengah menapaki jalan menuju partai yang tidak terkalahkan atau partai dominan.

Terpilih kembalinya Jokowi sebagai presiden menunjukkan pos eksekutif sudah diamankan. Lalu pos legislatif diamankan dengan terpilihnya Puan sang anak sebagai Ketua DPR. Ditambah lagi kursi PDIP di parlemen saat ini yang berjumlah 128 kursi adalah yang terbanyak dari parpol lainnya.

Kemudian, Jaksa Agung yang baru, ST Burhanuddin ternyata adalah adik kandung dari politikus PDIP, TB Hasanuddin. Terakhir, tentunya adalah Budi Gunawan (BG) yang memiliki hubungan yang dekat dengan Mega dan PDIP ditempatkan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Terkait yang terakhir, pos tersebut cukup menentukan. Dengan menempatkan BG sebagai Kepala BIN, Mega memiliki pranata penambang informasi yang akan berguna untuk menentukan strategi politik.

Sebagaimana kita ketahui, BIN memang berurusan dengan hilir mudiknya informasi karena bertugas untuk mendeteksi ancaman dini dan memiliki kewenangan untuk melakukan aktivitas seperti penyadapan. Hal ini tentu akan mendatangkan keuntungan secara politik bagi partai banteng tersebut.

Informasi pada konteks ini adalah political values, sebagaimana menurut Susanna Davies yang mengutip White, ini adalah apa yang disebut sebagai pendekatan power-based terhadap informasi.

Pendekatan ini mendefinisikan analisis politik dalam hal sifat, distribusi, dan pelaksanaan kekuasaan dalam masyarakat secara keseluruhan dan mengacu pada proses di mana kekuasaan dikerahkan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan individu, kelembagaan atau kolektif melalui kerja sama, konflik, dominasi, eksploitasi, paksaan dan sejenisnya.

Ini kemudian melahirkan diktum global bahwa knowledge itself is power atau pengetahuan adalah kekuatan itu sendiri.

Penjelasan ini selaras dengan pernyataan Rocky Gerung bahwa kekuatan PDIP sebenarnya karena memiliki BIN.

View this post on Instagram

Diduga adanya perseteruan, Mega tak salami AHY dan Surya Paloh ketika hadiri pelantikan DPR. Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 3, 2019 at 8:00am PDT

Hal inilah yang sepertinya menjadi alasan mengapa kursi Menkominfo menjadi sentral kekuatan politik, terutama bagi Nasdem yang berhasil mendudukinya.

Bagaimana tidak, pos ini memiliki kapabilitas yang sama dengan BIN karena juga mampu untuk menyerap hilir mudik informasi. Tidak hanya memantau perputaran informasi, Menkominfo juga memiliki wewenang untuk memutus komunikasi, memblokir informasi tertentu, ataupun menentukan informasi apa yang seharusnya diterima oleh masyarakat.

Mengutip filsuf Perancis Michael Foucault, kemampuan dalam memantau dan mengontrol informasi ini dapat kita pahami sebagai konsep panopticism. Konsep ini mengacu pada kemampuan untuk melihat segalanya, semua orang, dan sepanjang waktu. Oleh karenanya, menurut Foucault, ini dapat digunakan sebagai kekuatan untuk mengontrol individu.

Dengan posisinya sebagai Menkominfo, tentu Johnny mampu memantau segala bentuk aliran informasi di media yang dapat digunakan sebagai logistik politik seperti membangun strategi politik.

Tidak hanya itu, pada tahun 2015 telah terbentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dengan mengkoordinir semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

Menkominfo sebagai lembaga yang memiliki hierarki di atas BSSN, tentu saja dapat meminta segala bentuk informasi yang dikelola BSSN atas dalih koordinasi.

Atas fungsinya yang serupa dengan BIN, tidak heran lahirnya BSSN menuai berbagai keberatan karena dinilai akan membuat Signals Intelligence (Sigint) atau intelijen sinyal akan tumpang tindih dengan BIN.

Jika Johnny mampu mengoptimalkan kapabilitas Menkominfo dan membangun koordinasi yang baik dengan BSSN, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa posisi tersebut berpotensi besar memberi keuntungan politik yang besar.

Tidak hanya mampu menyamai kemampuan BIN, posisi Menkominfo yang diisi oleh Johnny nyatanya juga dapat menjadi objek kapitalisasi oleh Surya Paloh dan Nasdem. Lalu, kapitalisasi seperti apa yang dimaksud?

Kapitalisasi Menkominfo

Kembali mengutip Winters, oligarki yang merupakan politik pertahanan kekayaan ini mencangkup dua komponen, yaitu pertahanan harta dan pertahanan pendapatan. Dengan kata lain, putusan politik mestilah melibatkan keuntungan ekonomi untuk menjamin kembalinya modal investasi.

Melihat kemampuan Menkominfo, ini tentu sangat selaras dengan usaha Surya di bidang media massa. Surya sendiri tercatat sebagai pemilik Metro TV, salah satu media massa sukses di tanah air.

Melihat pertautan tersebut, menjadi masuk akal apabila banyak pihak berspekulasi bahwa penempatan Johnny di Menkominfo boleh jadi juga punya kaitan ke arah tersebut.

View this post on Instagram

Sejumlah pimpinan partai koalisi Jokowi temui Surya Paloh Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #suryapaloh #koalisi #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 23, 2019 at 12:29am PDT

Dengan kemampuan Menkominfo dalam mengontrol dan memblokir informasi, tentu saja posisi tersebut sangat vital. Apalagi, industri dan ekonomi nasional dan dunia saat ini sedang bergerak ke arah digital dengan konsumsi data sebagai sentralnya.

Pemerintahan Presiden Jokowi juga diketahui tengah fokus untuk membangun ekonomi digital. Hal ini diupayakan lewat berbagai kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi digital, seperti pembangunan Palapa Ring yang merupakan proyek jaringan serat optik yang menghubungkan internet di seluruh Indonesia.

Pendanaan proyek yang memakai dana Universal Services Obligation (USO) yang dikumpulkan dari operator telekomunikasi setiap tahunnya ini terbilang menggiurkan. Pasalnya, dengan durasi pembayaran selama 15 tahun, setiap tahunnya dana USO yang terkumpul dapat mencapai Rp 2 triliun.

Pada akhirnya kita dapat melihat, penempatan Johnny sebagai Menkominfo merupakan intrik dari politik oligarki. Ini tidak hanya memberi keuntungan kepada Nasdem untuk menyimbangi PDIP – jika dapat dikatakan demikian – melainkan juga dapat menjadi objek kapitalisasi para oligark. (R53)

Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.