Pemerintahan Prabowo Subianto mendapatkan sorotan dari banyak ahli setelah ‘mengakui’ adanya klaim tumpang tindih di Laut China Selatan (LCS) dalam pernyataan bersama dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping. Mungkinkah ada siasat strategis di baliknya?

PinterPolitik.com

“Yer a wizard, Harry.” – Rubeus Hagrid

Tradisi yang dilakukan secara terus-menerus sering kali membentuk identitas kolektif, baik dalam kelompok kecil maupun bangsa. Ketika perubahan mendadak terjadi, rasa keterkejutan kerap muncul karena ada jarak antara harapan yang telah terbentuk lama dengan realitas baru yang tiba-tiba hadir. 

Salah satu cerita yang menggambarkan ini adalah perubahan mendadak dalam kehidupan Harry Potter saat ia mengetahui bahwa dirinya adalah seorang penyihir. Selama bertahun-tahun, ia menjalani hidup sebagai anak biasa di rumah Dursley, tanpa mengetahui bahwa ia adalah bagian dari dunia magis. Namun, saat surat dari Hogwarts tiba, dunianya berubah dalam sekejap, menciptakan kejutannya sendiri sekaligus mengubah arah hidupnya.

Perubahan yang mengejutkan serupa juga dapat terlihat dalam tradisi atau kebiasaan di masyarakat luas. Sebagai contoh, dalam film The Hunger Games. Masyarakat Panem telah terbiasa dengan sistem pengorbanan yang kelam dalam arena permainan. 

Namun, ketika Katniss Everdeen menantang sistem tersebut dengan aksi pemberontakan kecil seperti menawarkan “berry beracun,” hal itu mengejutkan seluruh sistem yang telah berjalan selama bertahun-tahun. Perubahan ini menjadi titik balik yang signifikan, menggoyahkan kepercayaan terhadap kebiasaan yang dianggap tidak dapat diganggu gugat.

Di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, pertanyaan besarpun muncul terkait kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam pernyataan bersama usai bertemu Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping, pemerintahan Prabowo menyebutkan sebuah frasa yang mengakui bahwa terdapat klaim tumpang tindih di Laut China Selatan (LCS), padahal Indonesia selama bertahun-tahun selalu konsisten menghindari untuk menjadi salah satu claimant state.

Bagaimana perubahan ini akan terjadi dalam hubungan diplomatik Indonesia? Selain itu, mengapa pergeseran kebijakan seperti itu bisa terjadi, dan apakah ini merupakan reaksi terhadap dinamika global atau upaya untuk menciptakan fondasi baru bagi posisi Indonesia di dunia?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Indonesia dan Strategic Ambiguity di LCS

Sengketa di Laut China Selatan (LCS) telah menjadi salah satu isu geopolitik paling kompleks di kawasan Asia Tenggara, melibatkan banyak negara dengan kepentingan yang bertabrakan. Indonesia, meskipun bukan negara pengklaim (non-claimant state), selalu memegang peran strategis sebagai mediator yang netral dan menjaga stabilitas regional.

Sikap Indonesia ini berakar pada konsep strategic ambiguity, yang memungkinkan fleksibilitas dalam bernegosiasi tanpa terjebak pada konflik klaim teritorial. Dalam tulisan “Ending Strategic Ambiguity: RI vs China” oleh Ann Marie Murphy, dijelaskan bahwa pendekatan ini memberi ruang bagi Indonesia untuk menjaga hubungan baik dengan Tiongkok sekaligus mendukung posisi negara-negara Association of South-East Asian Nations (ASEAN) lainnya. 

Melalui strategic ambiguity, Indonesia mampu menghindari konfrontasi langsung dengan Tiongkok sambil tetap mendorong solusi multilateral melalui ASEAN. Selain itu, posisi ini memberikan Indonesia legitimasi sebagai pihak yang berkomitmen pada aturan hukum internasional, seperti United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, tanpa harus terlibat dalam eskalasi sengketa. 

Kebijakan ini juga membantu Indonesia menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, seperti investasi Tiongkok, dan integritas wilayahnya. Namun, pemerintahan Prabowo Subianto baru-baru ini mengubah pendekatan ini dengan mengakui adanya tumpang tindih klaim di LCS dalam pernyataan bersama dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. 

Hal ini memunculkan sejumlah pertanyaan: Mengapa Indonesia memilih untuk meninggalkan strategic ambiguity yang selama ini menjadi pilar diplomasi maritimnya? Apakah perubahan ini didorong oleh tekanan geopolitik atau merupakan strategi baru untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di tingkat global?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Tetiba ‘Ngeksis’ di Pusaran LCS?

Diplomasi Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto menunjukkan pendekatan yang lebih asertif, terutama terkait LCS. Dengan mengakui adanya tumpang tindih klaim dalam pertemuan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, Indonesia tampaknya mulai meninggalkan kebijakan ambigu dan memperkuat posisinya dalam negosiasi regional. 

Pendekatan ini sejalan dengan konsep regional hegemony dalma buku The Tragedy of Great Power Politics dari John J. Mearsheimer, yang menyatakan bahwa negara akan berupaya menjadi pemimpin dominan di kawasannya untuk memastikan keamanan dan kepentingan nasionalnya.

Prabowo memanfaatkan momen ini untuk mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pemain utama di Asia Tenggara, di mana LCS menjadi pusat perselisihan geopolitik. Menurut Murphy dalam tulisan yang telah dikutip sebelumnya, langkah Indonesia untuk meningkatkan pertahanan di Natuna dan mempertegas diplomasi maritim mencerminkan respons terhadap meningkatnya agresi Tiongkok. 

Hal ini sekaligus memberi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran strategis dalam menjembatani hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS). Dalam konteks hubungan global, asertivitas ini juga membuka jalan bagi Indonesia untuk meningkatkan relevansinya sebagai pemimpin kawasan. 

Dengan mengintegrasikan diplomasi maritim yang lebih kuat, Indonesia dapat menjaga keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara. Strategi ini memungkinkan negosiasi yang lebih efektif dengan kedua pihak, baik Tiongkok maupun AS, dalam konteks menjaga stabilitas regional dan kepentingan nasional.

Perubahan strategi ini bisa dibandingkan dengan perjalanan Harry Potter, yang mendadak menemukan dirinya sebagai penyihir di dunia baru. Seperti Potter yang akhirnya mengubah dunia sihir melalui keberaniannya, pendekatan asertif Prabowo bisa saja membawa perubahan besar dalam tatanan diplomasi regional, memberikan Indonesia peran baru sebagai pemimpin di tengah tantangan geopolitik Asia Tenggara. (A43)