Mendengar nama PKI dan PSI tentu membuat sebagian orang Indonesia bergidik,

Bukan tanpa alasan, komunisme yang identik dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI, seolah menjadi kata terlarang yang ditabukan setiap orang tua untuk diucapakan anak-anaknya. Tragedi 30 September 1965 menjadi alasan di balik kuatnya citra kelam partai tersebut

Sementara sosialisme yang pernah menjadi ideologi dari partai yang dibubarkan pemerintah, Partai Sosialis Indonesai atau PSI, seolah menjadi kata yang membuat sebagian orang alergi setelah dibubarkan karena dituduh terlibat pemberontakan

Lalu, seperti apa perbedaan dua pemikiran dan partai politik ini?

PinterPolitik.com

[dropcap]B[/dropcap]eri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia.

Demikianlah kutipan dari Soekarno, sang founding father Republik Indonesia yang cukup terdengar heroik di telinga anak muda, apalagi jelang peringatan hari sumpah pemuda.

Itu artinya, kaum muda masih menjadi faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam politik.

Kini, “generasi milenial” menjadi sebutan yang acap kali digunakan untuk mengganti istilah kelompok muda tersebut karena saat ini mereka-mereka yang lahir di era 1980-an sampai jelang tahun 2000 lah yang ada di kategori umur tersebut .

‘Millennial socialism’ is a top down media creation supported by /zero/ actual evidence.

— Tom Harwood (@tomhfh) February 17, 2019

Di Indonesia sendiri, term milenial juga kerap kali dihubungkan dengan generasi muda yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik.

Baru-baru ini, majalah The Economist menerbitkan edisi khusus yang membahas fenomena munculnya apa yang disebut sebagai sosialisme milenial.

Kemunculan sosialisme milenial ini disinyalir diinisiasi oleh politisi perempuan termuda Amerika Serikat (AS),  Alexandria Ocasio-Cortez dan pemimpin Partai Buruh di Inggris, Jeremy Corbin.

Istilah ini muncul setelah survei dari Gallup mengungkapkan bahwa sebanyak 51 persen generasi milenial di AS mengaku melihat paham sosialisme secara positif.

Di beberapa negara lain juga menunujukkan tren serupa. Salah satunya di Prancis, di mana hampir sepertiga kaum mudanya memilih kandidat presiden berhaluan kiri pada Pemilu 2017 lalu.

Konon, penyebab meningkatnya angka milenial yang menyukai paham sosialis ini disebabkan karena kegagalan kapitalisme dalam menjawab berbagai persoalan ketimpangan ekonomi, kemiskinan dan perubahan iklim yang kini disebut menjadi konsen kaum muda.

Lalu bagaimanakah dengan Indonesia? Mungkinkah pemuda di Indonesia juga akan menggandrungi jalan politik sosialisme layaknya di AS dan Prancis? Mungkinkah sosialisme millenial juga mampu menjadi solusi terbaik memecah sengkarut suhu politik jelang Pilpres 2019 yang semakin memanas?

View this post on Instagram

Apa itu sosialisme milenial? Selengkapnya dalam tulisan indepth berjudul "Sosialis Milenial Indonesia, Akankah Bangkit?" di Pinterpolitik.com #sosialisme #milenial #infografik #infografis #infographic #politik #politic #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Feb 24, 2019 at 3:57am PST

Sosialisme Bangkit dari Kubur

Alexandria Ocasio-Cortez, politisi perempuan berusia 29 tahun sekaligus keturunan kelas pekerja kulit berwarna, berhasil mendobrak kemapanan politik AS. Ia berhasil memenangkan Pemilu Sela atau midterm election untuk Dewan Perwakilan (House of Representatives) AS.

Ia juga menjadi anggota kongres termuda dalam sejarah politik AS dan dikenal sebagai politisi progresif yang secara terbuka mendaku diri sebagai seorang sosialis.

Sebagai anak muda dan sosialis, ia menjadi inspirasi bagi kemunculan sosialisme milenial di AS, bahkan di seluruh dunia.

Kemenangan Ocasio-Cortez sangat mungkin yang menginspirasi Bernie Sanders, politisi sosialis berusia 77 tahun, untuk kembali lagi dalam gelanggang pertempuran Pilpres AS melawan Trump dan Elizabet Warren di tahun 2020 nanti.

After the collapse of the Soviet Union socialism appeared to be dead. Today socialism is back in fashion https://t.co/RP3SY6GRqu

— The Economist (@TheEconomist) February 14, 2019

Lantas apa itu sosialisme dan bagaimana pertaliannya dengan sosialisme milenial?

Paham sosialisme tentu tidak asing bagi para pemerhati ilmu sosial. Michael Newman dalam bukunya Socialism: A Very Short Introduction menyebutkan ciri dasar sosialisme sebagai sebuah ideologi adalah komitmen terhadap pembentukan masyarakat yang setara dan relasi kepemilikan kapital dianggap sebagai hambatan struktural bagi penciptaan masyarakat yang setara itu.

Sedangkan dalam konteks politik kenegaraan, sosialisme sendiri merupakan jalan yang ditempuh oleh suatu pemerintahan dengan melakukan kontrol terhadap faktor produksi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai masyarakat yang tanpa kelas.

Uni Soviet dan Venezuela merupakan dua contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan ini. Namun sayang, sosialisme Uni Soviet harus runtuh, sementara Venezuela pun kini sedang mengalami krisis ekonomi yang tak berkesudahan.

Di Indonesia, pernah ada partai yang mengusung ideologi sosialis. Adalah Partai Sosialis Indonesia  (PSI) yang didirikan oleh Sutan Sjahrir pada 19 November 1945 yang jadi platform politik paham tersebut.

Sayangnya, partai ini harus dibubarkan oleh Presiden Soekarno yang menurut sejarawan M.C. Ricklefs, akibat permusuhan para pemimpin partai tersebut terhadap Soekarno selama bertahun-tahun, sikap oposisi terhadap demokrasi terpimpin, dan keterlibatan dalam peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

Kemudian, di era Orde Baru hingga kini, sosialisme sendiri menjadi sebuah istilah yang ditabukan karena dianggap sama dengan komunisme – sekalipun paham terakhir sesungguhnya adalah bentuk ekstrem dari sosialisme.

Sebagai sebuah ideologi, sosialisme cukup mendapat tempat di hati para milenial di Indonesia, terutama dalam kajian-kajian di kampus dan gerakan aktivisme. Buku-buku tentang sosialisme dan tokoh-tokohnya – seperti Karl Marx, Friedrich Engels, hingga Tan Malaka – menjadi icon yang cukup populer di kalangan anak muda.

I wanna b clear that I think the working class is WAY more radical than theyr portrayed. I’m talking the definition of liberal that many radicals take: anything less than revolutionary is radical. When I posted that half of millennial ID w socialism-many said “not REAL SOCIALISM”

— Boots Riley (@BootsRiley) February 15, 2019

Contohnya adalah  gelaran Kiri Fest, sebuah acara diskusi tentang sosialisme dan komunisme yang beberapa waktu lalu sempat menghebohkan publik dan sempat dirazia oleh pihak berwajib.

Selain itu, beberapa waktu yang lalu, pemerintah bersama militer juga melakukan razia dan penyitaan buku yang terkait dengan paham sosialisme dan komunisme di Kediri.

Hal tersebut menunjukkan bahwa antusiasme generasi muda Indonesia terhadap sosialisme sesungguhnya juga masih cukup tinggi.

Namun, sebagai gerakan politik, nampaknya sosialisme milenial masih belum begitu menggema. Mungkin hanya Sjahrir satu-satunya tokoh yang berani mendaku sebagai penganut ideologi sosialisme dan mengejawantahkannya dalam bentuk gerakan politik. Kalaupun ada, tokoh-tokoh tersebut masih belum berani muncul ke permukaan.

Mencari Milenial Sosialis Indonesia

Dalam konteks gerakan politik milenial di Indonesia, munculnya Partai Solidaritas Indonesia  (PSI) yang mendaku diri sebagai partai politiknya anak muda, tentu menarik perhatian.

Memiliki singkatan mirip dengan Partai Sosialis Indonesia, kemunculan PSI awalnya memunculkan harapan akan lahirnya gerakan politik progresif ala-ala kelompok sosialis.

Dengan mengusung gerakan progresif anak muda, kiprah PSI dalam perpolitikan nasional mulai mendapat atensi secara luas, sekalipun secara ideologi, partai ini tidak bisa dibilang sosialis.

For the generation which has grown up after the fall of the Berlin Wall, socialism is no longer the boo word it once was https://t.co/JqsY4Kl1dx

— The Economist (@TheEconomist) February 20, 2019

Memang partai yang dipimpin oleh Grace Natalie ini dalam beberapa kesempatan menunjukkan sikap-sikap progresif yang lebih mengarah pada upaya mendobrak status quo budaya politik Indonesia yang distigmakan dipenuhi oleh elite-elite korup dan konservatif.

Misalnya saja upaya PSI menentang adanya Perda Syariah, hingga mengecam praktik poligami yang mendatangkan kritikan dari banyak pihak.

Namun, seiring dinamisnya kondisi politik tanah air, eksistensi PSI nampaknya dipertanyakan banyak pihak. Elektabilitas PSI dalam survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA hanya menyentuh angka 0,4 persen, jauh dari batas Parliamentary Threshold 4 persen.

Jika ditarik benang merah dengan kemunculan fenomena sosialisme milenial yang begitu booming di AS, sesungguhnya kemunculan PSI ini – meski berbeda ideologi – juga didasari dengan semangat yang sama, yakni menggugat status quo.

Sosialisme milenial menggugat status quo kapitalisme yang dianggap gagal, sedangkan PSI meggugat status quo budaya politik di Indonesia yang korup dan konservatif.

Millenial sosialis apa bedanya dengan sosialis zaman old?
Share on X

Pencapaian dua gerakan ini juga berbeda. Sosialisme milenial cenderung lebih disukai oleh kelompok muda dan bahkan tokohnya berhasil menduduki kursi parlemen, sedangkan survei elektabilitas PSI justru tak selaras dengan semangat milenial di Indonesia.

Tokoh yang dimunculkan oleh PSI juga tak bisa menjadi icon gerakan pemuda secara populer. Partai ini justru sekadar menampilkan tampilan sis dan bro yang ganteng dan cantik. Meskipun kader PSI pintar-pintar dan memiliki latar belakang pendidikan yang cukup mumpuni, nyatanya hal tersebut bukan jaminan juga bahwa mereka populer di kalangan kaum terpelajar.

Pada akhirnya, kemunculan PSI di Indonesia memang belum bisa menjadi sebuah fenomena besar layaknya popularitas Ocasio-Cortez yang kini begitu mendapat tempat di hati kaum milenial AS.

Yang jelas, sosialisme milenial – yang sekalipun disebut The Economist tak ada bedanya dengan sosialisme lama yang hanya menjadi jargon dan bukan menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi kapitalisme – telah menarik simpati kaum muda untuk aktif terlibat dalam politik.

Lalu bagaimanakah dengan jargon terbuka dan progresif PSI? Masihkah jargon tersebut laku dijual seiring semakin dekatnya hari pencoblosan? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (M39)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]ada bulan Oktober 2018 nanti, Bali akan menjadi tuan rumah pertemuan tahunan negara-negara anggota IMF dan Bank Dunia. Indonesiakemudian berusaha mempersiapkan acara itu dengan matang. Pemerintah diperkirakan mengeluarkan anggaran hingga 800 Miliar untuk menyelenggarakan pertemuan tahunan lembaga keuangan internasional tersebut.

Fenomena tersebut dapat menjadi indikasi menguatnya hubungan pemerintahan Jokowi dengan lembaga-lembaga keuangan internasional. Kedekatan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Bank Dunia diperkirakan jadi salah satu faktor terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Annual Meeting IMF-World Bank Oktober nanti.

Sejak tahun 1968, Indonesia sudah lebih dulu membuka diri terhadap perekonomian dunia. Hubungan mesra antara pemerintah dengan IMF sendiri sudah terjalin sejak tahun 1997 ketika Soeharto meminjam dana dari IMF sebesar 40 miliar US Dollar untuk mengatasi krisis ekonomi di Indonesia.

IMF tak memberikan pinjaman secara gratis. Pinjaman itu diberikan dengan catatan pemerintah Indonesia bersedia melaksanakan kebijakan yang direkomendasikan oleh IMF, yakni privatisasi, pengurangan subsidi pemerintah, liberalisasi keuangan dan reformasi perbankan. Namun, bukannya bangkit dari keterpurukan ekonomi, Indonesia malah semakin terpuruk pasca menjalankan resep dari IMF.

Di negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin wajah kemiskinan itu bisa terlihat karena negara-negara itu sering jadi korban dari penerapan ekonomi liberal yang ditawarkan oleh Amerika Serikat dan lembaga keuangan internasional di belakangnya.

Menyambut pertemuan tahunan IMF-World Bank di Indonesia, Jokowi harus belajar dari Tiongkok
Share on X

Karena keterpurukan itu, beberapa negara coba mencari jalan keluar untuk membenahi perekonomian mereka. Venezuela menawarkan sistem ekonomi sosialis sebagai alternatif sekaligus secara tegas menolak gagasan ekonomi neoliberal bentukan Amerika Serikat. Sementara di Asia, Tiongkok coba memanfaatkan peluang dari neoliberalisme ekonomi yang sedang berkembang dengan reformasi ekonomi secara bertahap. Lantas Indonesia ikut cara yang mana?

Ekonomi Alternatif “Bolivarianisme”

Pasca terpilih sebagai Presiden Venezuela pada tahun 1998, Hugo Chavez dengan tegas menyatakan bahwa alternatif bagi masa depan kemanusiaan di dunia adalah sosialisme (yang menurut istilahnya adalah Sosialisme Abad ke-21). Lewat pidato-pidatonya, Hugo Chavez kerap kali mengkritik Amerika Serikat dan lembaga seperti IMF dan World Bank karena dianggap sebagai akar dari kemiksinan di banyak negara.

Sosialisme ekonomi paling fenomenal adalah ketika Chavez menasionalisasi total seluruh perusahaan-perusahaan minyak Venezuela yang dikuasai oleh korporasi internasional untuk didistribusikan secara menyeluruh demi kesejahteraan rakyat. Kebijakan populis ini pun mendapatkan dukungan penuh dari rakyat Venezuela.

Untuk kebijakan luar negeri, Chavez menolak bekerjasama dengan Amerika Serikat, IMF, World Bank hingga WTO. Bersama Presiden Kuba Fidel Castro dan Presiden Bolivia Evo Moralez Chavez membentuk lembaga kerjasama internasional alternatif bernama ALBA (Alternatif Bolivarian untuk Rakyat Amerika) sebagai tandingan dari sistem pasar bebas FTAA (Free Trade Area of the Americas) yang dibentuk oleh Amerika.

Dengan semangat Bolivarianisme, Chavez mengeluarkan kebijakan-kebijakan populis yang mendapat dukungan penuh dari rakyatnya. Sekaligus menawarkan alternatif baru untuk membenahi ekonomi negara dari keteruerukan yang disebabkan oleh rekomendasi IMF dan Bank Dunia.

Reformasi Ekonomi Bertahap Tiongkok

Tiongkok memilih jalan berbeda dari Venezuela. Pada tahun 1978, Deng Xiaoping menggagas reformasi ekonomi Tiongkok bernama Gaige Kaifang (reformasi dan keterbukaan) dengan sistem pasar-sosialis. Terdapat empat pilar modernisasi Tiongkok yang berfokus pada pertanian, industri, teknologi, dan pertahanan.

Reformasi ini menjungkirbalikan kebijakan ekonomi sosialis ala Mao Zedong yang dianggap oleh Deng Xiaoping sebagai sumber dari kemiskinan negara. Bagi Deng Xiaoping sosialisme itu bukan kemiskinan, melainkan kesejahteraan. Reformasi ekonomi Deng Xiaoping disebut olehnya sebagai “sosialisme ala Tiongkok.” Reformasi ekonomi ke arah neoliberal tetap ditopang oleh kebijakan publik yang efektif untuk mendatangkan kesejahteraan.

Sistem ekonomi pasar-sosialis ala Deng Xiaoping dimulai dengan berfokus pada pembangunan kawasan pedesaan. Sebagai permulaan Deng Xiaoping membidik sektor pertanian untuk menanggulangi bencana kelaparan di Tiongkok. Dia mengembalikan tanah-tanah pemerintah kepada rakyat untuk dikelola secara mandiri.

Restrukturisasi ekonomi itu mampu menanggulangi masalah ini sebab produktivitas petani di Tiongkok meningkat. Peternakan pun berkembang sehingga bahan pangan mudah didapat—bahkan untuk daging babi, daging angsa, dan komoditas-komoditas lainnya.

Mulai saat itu Tiongkok mengeluarkan serangkaian kebijakan seperti reformasi fiskal, undang-undang yang mengatur bank sentral dan bank komersial. Semua aturan itu dibuat untuk mempermudah penanaman modal dan mendatangkan kesejahteraan publik.

Joseph Stiglitz mengatakan bahwa kemajuan ekonomi Tiongkok merupakan hasil dari langkah serius Tiongkok dalam berinvestasi di bidang pendidikan dan pembangunan industri. Program terpenting Deng adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK merupakan model produksi terpusat di sebuah area dengan menyasar dunia internasional sebagai pangsa pasarnya.

Deng Xiaoping membangun KEK di kawasan pedesaan yang sebagian besar penduduknya berada di bawah garis kemiskinan. Lambat laun pemodal asing datang sebagai investor maupun distributor. Ekonomi pedesaan bertumbuh pesat. Pemerintah lokal meraup untung dari pajak dan biaya administrasi.

Meski investor asing menjadi mayoritas pemilik pabrik, lapangan pekerjaan terbuka untuk orang-orang lokal. Tak hanya mengisi posisi sebagai buruh kasar, namun juga manajer, dan beberapa di antaranya ada yang berhasil membangun perusahaannya sendiri. Salah satu daerah yang terkenal di awal program KEK diluncurkan adalah Shenzen, lalu mengenspansi wilayah pedesaan lainnya.

Setiap desa dengan KEK itu memiliki produk industri berbeda-beda. Mulai dari industri yang fokus pada pengembangan bahan mentah, bahan setengah jadi, sampai bahan jadi seperti industri elektronik dan otomotif. KEK membuat berbagai infrastruktur seperti jalan raya, listrik, dan pelabuhan di bangun di wilayah-wilayah pedesaan itu.

Sosialisme menurut Deng Xiaoping ialah harus mendatangkan kesejahteraan, bukan justru kemiskinan. Reformasi ekonomi pasar-sosialis Deng Xiaoping adalah “sosialisme ala Tiongok” yang mengkombinasikan sosialisme dengan kebijakan ekonomi terbuka terhadap investasi asing serta aktif dalam perdagangan global.

Hasil dari reformasi ekonomi itu adalah Tiongkok yang bisa kita lihat sekarang ini. Deng Xiaoping mampu mengentaskan kemiskinan di Tiongkok. Manuver Deng selama berkuasa telah mencatatkan prestasi yang dinarasikan Caryl sebagai “program penurunan angka kemiskinan terbesar dalam sejarah umat manusia”.

Agak sulit untuk menemukan indikasi bahwa Tiongkok tetap mempertahankan sosialisme ekonomi dalam pembangunannya. Karena pola pembangunan Deng Xiaoping lebih mengarah kepada gagasan neoliberal.

Boleh jadi, ekonomi pasar-sosialis ala Deng Xiaoping ini hanya sekadar nama. Beberapa pengamat kerap menyebut bahwa ekonomi di Tiongkok cenderung mengarah kepada kapitalisme negara.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Apakah Jokowi mampu memanfaatkan peluang dari keterlibatan Indonesia di komunitas internasional?

Jokowi Menginduk Kemana?

Yoseph Umarhadi dalam buku Jebakan Liberalisasi mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang visioner untuk keluar dari keterpurukan ekonomi. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa baik Tiongkok ataupun Venezuela bergantung pada kecakapan pemimpin seperti Deng Xiaoping dan Hugo Chavez  yang coba memperbaiki perekonomian negara melalui caranya masing-masing.

Dari penjabaran di atas, metode Jokowi dalam membangun perekonomian cenderung lebih dekat dengan reformasi ekonomi Deng Xiaoping di Tiongkok. Hal ini karena Jokowi tak sepenuhnya menolak gagasan neoliberalisme ekonomi. Dengan terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia dapat menjadi bukti bahwa pemerintah Jokowi saat ini sedikit banyak mengadopsi paham ekonomi neoliberal.

Selama menjabat, Jokowi memusatkan pembangunan infrastruktur di luar pulau Jawa. Pembangunan itu didasari pada fakta bahwa pemusatan ekonomi masih terpusat di kota-kota besar di pulau Jawa.

Kebijakan populer pada era Jokowi adalah pembangunan jalan Trans Papua dari Sorong ke Merauke. Tujuan pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui pertumbuhan ekonomi. Trans Papua berguna untuk menghubungkan daerah-daerah terisolasi dengan pusat kegiatan ekonomi di Papua.

Untuk melakukan pembangunan infrastruktur itu, Jokowi membutuhkan modal yang tak sedikit. Karena itu Jokowi berusaha menarik investasi asing untuk melakukan pembangunan besar-besaran. Sejalan dengan cita-cita itu, maka pertemuan tahunan IMF-World Bank nanti adalah momentum penting bagi Jokowi untuk mempromosikan kondisi ekonomi Indonesia dan menarik minat investor untuk berinvestasi.

Jokowi juga sudah lebih dulu menunjuk mantan petinggi Bank Dunia Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dengan harapan mampu mengundang investor asing agar tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. Kerap kali Jokowi juga mengarahkan para Gubernur dan Bupati agar tak mempersulit penanaman modal asing di daerah.

Selain itu, Jokowi telah membangun industri nasional di kawasan-kawasan luar pulau Jawa. Kebijakan ini mirip seperti KEK dalam program reformasi ekonomi Tiongkok. Dimana pemerintah coba mengembangkan wilayah-wilayah terbelakang lewat pembangunan industri. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan sejak tahun 2015 hingga 2017, pemerintah telah membangun 10 kawasan industri di Indonesia.

Indonesia jadi Pasien Malpraktik IMF. Jangan terulang lagi — hati2 dgn SPG IMF ?? https://t.co/NNopFfoKt3

— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) May 18, 2018

Kedatangan IMF-World Bank di Bali nanti tak bisa dianggap sepele. Karena dua lembaga internasional itu kerap kali punya rekam jejak buruk dalam penanganan krisis ekonomi di banyak negara. Jokowi harus menjadikan Deng Xiaoping sebagai contoh presiden yang mampu mengembangkan ekonomi pasar tanpa mengesampingkan fokus pada kesejahteraan sosial.

Apalagi pemerintahan Jokowi juga dikenal sangat dekat dengan Tiongkok dengan bukti jumlah investasi Tiongkok meningkat ke Indonesia hampir 3 kali lipat di tahun 2016 dengan nilai 2,6 miliar US Dollar.

Maka bukan tidak mungkin kebijakan-kebijakan ekonomi Jokowi ke depannya akan terpengaruh dari gagasan ekonomi negeri tirai bambu itu. Pertanyaannya, mampukah Jokowi memanfaatkan momentum pertemuan negara anggota IMF dan Bank Dunia untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi sosial? Atau justru malah membuat Indonesia semakin terpuruk karena terjebak pada ekonomi neoliberal? (D38)

PinterPolitik.com

“Dalam politik, Anda harus tetap berjalan dengan mantap. Saat Anda goyah dan mereka merasa bahwa Anda terluka, mereka akan menjadi serigala untuk Anda.”

-R. A. Butler-

Nama Sunny Tanuwidjaja beredar luas dua hari terakhir. Banyak desas desus miring mengenai terkuaknya nama Sunny sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI—posisi yang lebih tinggi dari Grace Natalie. Sunny sendiri adalah orang yang dekat dengan Ahok dan bekerja di bawahnya selama lima tahun, saat Ahok menjabat wakil gubernur dan gubernur Jakarta, tahun 2012-2017.

Kemunculan nama Sunny ini dinilai negatif oleh pengamat politik dari Lingkar Survei Indonesia (LSI), Denny Januar Ali. Denny menilai, terkuaknya sosok Sunny di dalam PSI adalah hasil dari korek mengorek yang dilakukan oleh publik. Pasalnya, ada indikasi bahwa PSI menutupi keberadaan Sunny selama ini, dan publik terpaksa menemukannya dengan cara “kasar”.

Sebuah partai lahir melalui persekongkolan..orang2 di belakang layar yg melindungi bisnis besar dengan memuja kekuasaan lalu memanfaatkan Anak2 muda yang lugu “siap grak” maju ke depan…baru sekarang ada anak muda yg menyebut diri idealis sambil memuja pemerintahan…

— #MerdekaBro! (@Fahrihamzah) February 28, 2018

Sebelum tulisan ini, pinterpolitik.com sudah mencoba membaca siapa pihak yang berada di belakang PSI sebagai partai baru, khususnya melalui Ketua Umum Grace Natalie. Grace disebut-sebut sebagai orang yang dekat dengan taipan media Edy Kusnandi Sariaatamadja. Di samping Edy, ada juga sosok Jeffry Geovanie, yang adalah pebisnis sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina PSI. (Baca juga: Di Balik Grace Natalie)

Nama Jeffry di balik PSI sendiri sudah terdengar di telinga publik sejak tahun lalu. Namun tidak dengan nama Sunny yang baru muncul belakangan ini.

Sunny sendiri sebenarnya sudah muncul ke permukaan cukup lama. Dirinya sempat terseret dalam pusaran kasus suap reklamasi yang menyeret politisi Gerindra M. Sanusi. Sunny bahkan sempat diisukan dilarang ke luar negeri oleh KPK, namun isu ini dibantah oleh KPK.

Dan naiknya Sunny kali ini dalam jabatan politik praktis mengindikasikan banyak hal. Mulai dari kepentingan Ahok sebagai mantan “bos”-nya, pebisnis yang pernah bersinggungan dengannya, sampai platform politik PSI itu sendiri.

Sunny dan Kepentingan Ahok di PSI

Sunny adalah seorang doktor ilmu politik dari Universitas Illinois, yang punya banyak pengalaman sebagai penasehat politik. Keahliannya cukup banyak diasah selama lima tahun Ahok menjabat di Jakarta. Menurut pengakuannya sendiri dan pengakuan Ahok, Sunny tidak mendapatkan gaji selama menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Alasannya, tujuan Sunny adalah menyelesaikan disertasi, bukan untuk bekerja.

Sunny adalah orang kepercayaan Ahok untuk melakukan lobi-lobi dan memberi nasehat dalam menjalankan kebijakan Pemprov DKI. Khususnya, dalam relasi Pemprov dengan pebisnis-pebisnis pemegang proyek Pemprov. Ahok sendiri mengaku, hampir selalu mengajak Sunny dalam pertemuan sebulan sekali dengan para pebisnis.

Apa yang membuat Sunny dipercaya oleh Ahok? Mungkin, karena keahlian Sunny dalam melakukan lobi dan kemampuannya untuk dekat dengan pengusaha-pengusaha kelas atas.

Sunny memiliki kedekatan dengan Peter Sondakh, seorang konglomerat di sektor kelapa sawit dan pengolahan kayu, yang berpusat di Kalimantan. Ahok sendiri menyebut, bahwa Sunny pernah bekerja di bawah Peter sebelum Sunny dekat dengan dirinya.

Sunny juga memiliki relasi keluarga yang cukup dekat dengan Franky Wijaya, anak dari Eka Tjipta Wijaya, penguasa kelapa sawit Indonesia dan bos grup bisnis Sinar Mas. Ahok menyebut, istri Franky adalah sepupu dekat Sunny.

Begitu pula selama menjadi orang dekat Ahok di Pemprov DKI, Sunny juga telah membangun relasi yang baik khususnya dengan Sugianto Kusuma alias Aguan, bos Agung Sedayu Group. Kedekatannya terjalin melalui proyek reklamasi Teluk Jakarta yang dikerjakan oleh Agung Sedayu. Dan seperti yang kita tahu, Ahok adalah pihak yang paling mempertahankan eksistensi reklamasi.

Tentu saja, pebisnis-pebisnis yang dekat dengan Sunny bukan orang-orang sembarangan. Ada yang memiliki kedekatan dengan dunia politik dan aktif terlibat, tak hanya memengaruhi kebijakan pemerintah, tapi menjabat posisi strategis di dalam pemerintahan.

Peter Sondakh misalnya. Ia pernah menjabat sebagai penasehat TNI pada tahun 2014. Keberadaann Peter di internal tubuh TNI pun menghasilkan banyak pertanyaan. Apakah kekuasaan bisnis Peter sudah mencapai para pejabat tinggi TNI? (Baca juga: Jokowi-Hadi Tjahjanto: Elegi Militer-Bisnis?)

Yang lain bahkan punya kasus-kasus hukum yang tidak terselesaikan. Misalnya, Eka Tjipta dan Sinar Mas Group, yang punya banyak rekam jejak kasus pembakaran hutan sampai yang merugikan masyarakat di wilayah bisnis sawit mereka. Atau, Aguan melalui Agung Sedayu Group yang telah terbukti menyuap M. Sanusi sebesar 2 miliar rupiah.

Seperti normalnya hubungan bisnis, apalagi yang menyangkut hubungan keluarga, maka Sunny tentu tetap memiliki kedekatan dengan orang-orang ini sampai sekarang, sekalipun dia telah keluar dari Pemprov DKI, sudah keluar dari Teman Ahok, dan menjabat sebagai orang nomor dua di PSI.

Dan Ahok, sangat mungkin masih “berada” di sana. Terlebih sepertinya PSI adalah partai yang lebih setia kepadanya, dibandingkan partai-partai lain yang pernah dekat dengannya.

PSI Bukan Partai Sosialis

“Di mana ada kapitalisme, di situ ada sosialisme, karena akan selalu ada respon atas ketidakadilan. “

–Ed Miliband–

Apa yang dapat dipahami dari fakta bahwa Sunny berada di kursi kedua tertinggi di PSI ini? Yang terang-terangan dapat dijawab, adalah haluan PSI bukanlah sosialisme. PSI jauh dari identitas sebagai partai sosialis.

Sebelumnya, banyak selentingan yang mengatakan bahwa PSI punya kedekatan dengan banyak partai sosialis di dunia. Isu-isu miring di awal pembentukannya menyebut kalau PSI adalah reinkarnasi dari Partai Sosialis Indonesia (PSI), besutan salah satu Bapak Bangsa, Sutan Sjahrir.

Isu-isu miring lainnya mengatakan bahwa PSI punya relasi dengan keturunan-keturunan partai sosialis di banyak negara Eropa, katakanlah Partai Sosialis Polandia, Partai Sosialis Jerman, sampai Partai Sosialis Perancis. Apalagi lambang PSI juga disebut-sebut mirip dengan partai-partai sosialis.

Secara ideologi dan platform politik, PSI mungkin memang menawarkan kebaruan dan progresivisme. Partai mawar ini memiliki visi untuk menghasilkan proses politik yang bersih dari korupsi, juga relasi politik kemasyarakatan yang bertebaran toleransi. PSI juga disebut-sebut berusaha menjadi PDIP seperti awal partai banteng tersebut berdiri. (Baca juga: PSI, Jangan Tiru PDIP!)

Akan tetapi, sesungguhnya PSI tidak menawarkan kebaruan dalam proses pendanaan partai dan keberanian untuk menjadi partai yang pro-kelas pekerja. Kehadiran sosok seperti Sunny yang adalah pelobi bisnis ulung, menjadikan PSI sama halnya dengan partai-partai pro-bisnis lainnya.

Argumen ini juga diperkuat dengan sikap Ketua II DPP PSI, Tsamara Amany. Melalui sebuah acara bincang-bincang yang digelar oleh Indonesia Youth Conference beberapa waktu lalu, Tsamara menyampaikan bahwa anak muda harus berbisnis untuk kemudian masuk ke politik. Menurutnya, politik mahal dan perlu uang untuk menjalankannya.

Karenanya, PSI tetap harus membuktikan terus “putih” karena didanai oleh pebisnis “putih”—seperti klaim ketua umum mereka. Pebisnis-pebisnis yang punya rekam negatif dalam politik, yang berada di belakang Sunny, tentu saja tidak boleh menggembosi PSI dari dalam.

Oleh karena itu, sepertinya isu-isu mengenai sosialisme ala PSI dan relasi dengan partai sosialis dari Eropa hanya isapan jempol belaka.

Namun, lain cerita bila PSI benar-benar “diternaki” oleh partai-partai sosialis dari Eropa. Boleh jadi, PSI benar-benar membawa nilai solidaritas yang sama dengan solidaritas-sosialisme partai-partai tersebut. (R17)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik