Artikel ini dibuat dengan teknologi AI.

Maraknya industri romansa dinilai mulai menjadi disrupsi ekonomi. Mengapa hal ini bisa terjadi?

PinterPolitik.com

Belakangan ini, industri romansa digital di Indonesia semakin sering diperbincangkan. Survei internal platform Seeking Arrangement pada pernah menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah sugar daddy terbanyak kedua di Asia—catatan yang tentu berbasis pengguna aplikasi, bukan sensus nasional, namun cukup untuk memantik perhatian publik.

Di sisi lain, laporan kepolisian berulang kali mengungkap praktik relasi transaksional daring di berbagai kota, bahkan menemukan sindikat terorganisir yang memanfaatkan ruang digital sebagai pasar. Fenomena ini semakin terlihat di media sosial.

Istilah-istilah yang dulu beredar di ruang terbatas kini menjadi konsumsi publik. Relasi personal, gaya hidup mewah, dan tawaran “pendapatan cepat” tampil berdampingan dalam satu ekosistem digital yang sama. Pertanyaannya bukan lagi sekadar soal moral atau hukum. Yang lebih mendasar: apakah ini hanya tren global yang kebetulan viral di Indonesia, ataukah sinyal perubahan cara generasi muda memandang kerja, uang, dan mobilitas sosial?

Di titik inilah isu ini menjadi relevan secara politik, ekonomi, sekaligus psikologis.

Sebuah Fenomena Disrupsi Ekonomi

Sebagian pengamat melihat maraknya industri romansa digital sebagai gejala disrupsi ekonomi. Transformasi digital dalam satu dekade terakhir memang mengubah cara orang bekerja. Platform menciptakan peluang baru: menjadi kreator, influencer, pekerja lepas, atau pelaku ekonomi berbasis aplikasi. Dalam lanskap ini, batas antara pekerjaan formal dan aktivitas personal semakin kabur.

Bagi sebagian anak muda, model relasi berbayar atau monetisasi kedekatan dipandang sebagai alternatif penghasilan yang lebih cepat dibandingkan pekerjaan konvensional yang menuntut waktu panjang, proses seleksi ketat, dan jenjang karier yang tidak selalu menjanjikan. Persepsi ini—entah akurat atau tidak—tumbuh dalam konteks ekonomi yang semakin kompetitif dan ekspektasi gaya hidup yang semakin tinggi.

Namun, tren ini jelas bukan monopoli Indonesia. Di berbagai negara, platform berbayar seperti OnlyFans membuka ruang bagi generasi muda untuk memonetisasi konten personal mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketika permintaan dari kelompok berpenghasilan tinggi bertemu dengan kebutuhan finansial anak muda, pasar baru terbentuk dengan sendirinya. Teknologi mempertemukan dua kepentingan tersebut secara efisien.

Secara teoritis, fenomena ini dapat dibaca melalui konsep “ekonomi intim” dari Eva Illouz. Ia menjelaskan bagaimana dalam kapitalisme modern, emosi, relasi personal, dan kedekatan sosial menjadi bagian dari mekanisme pasar. Hubungan yang sebelumnya dianggap privat kini bisa memiliki dimensi ekonomi. Sementara itu, Nick Srnicek melalui teori platform capitalism menyoroti bagaimana perusahaan digital mengubah individu menjadi pelaku ekonomi mandiri berbasis aplikasi. Platform bukan hanya perantara, melainkan arsitek pasar baru.

Dalam konteks ini, relasi sosial, citra diri, dan popularitas berubah menjadi aset yang bisa dimonetisasi. Algoritma memberi visibilitas, visibilitas menciptakan nilai, dan nilai itu bisa dikonversi menjadi pendapatan. Generasi muda yang tumbuh dalam ekosistem ini cenderung melihat fleksibilitas dan potensi cuan sebagai parameter utama dalam memilih aktivitas ekonomi.

Ada dimensi psikologis yang tak kalah penting. Budaya digital memproduksi narasi kesuksesan instan. Media sosial memperlihatkan gaya hidup mewah dalam potongan gambar yang terkurasi. Ketika ekspektasi meningkat lebih cepat daripada peluang riil, sebagian orang mencari jalur alternatif untuk mempercepat mobilitas ekonomi. Dalam situasi seperti ini, industri romansa digital bisa tampak sebagai solusi pragmatis.

Namun, membaca fenomena ini semata sebagai kegagalan ekonomi nasional adalah penyederhanaan yang berlebihan. Negara-negara dengan ekonomi maju pun menghadapi tren serupa. Artinya, yang sedang terjadi lebih tepat dipahami sebagai transformasi struktur ekonomi global—di mana kapitalisme platform memperluas ruang komodifikasi hingga ke ranah intim.

Menariknya, praktik relasi berbasis transaksi bukan hal baru dalam sejarah. Sejak peradaban kuno, relasi patronase antara elite dan individu yang bergantung secara ekonomi telah menjadi bagian dari struktur sosial. Banyak sejarawan bahkan menyebut praktik semacam ini sebagai salah satu bentuk ekonomi tertua dalam sejarah manusia. Perbedaannya kini terletak pada skala dan teknologi.

Digitalisasi membuatnya lebih terorganisir, lebih cepat, dan lebih mudah diakses.

Di masa lalu, relasi semacam itu terbatas pada lingkaran sosial tertentu. Kini, platform memungkinkan siapa saja—dengan perangkat dan koneksi internet—untuk masuk ke dalam ekosistem yang sama. Demokratisasi akses ini sekaligus memperluas risiko.

Fenomena yang Harus Segera Diberi Pehatian

Perkembangan industri romansa digital sejatinya menyimpan sejumlah ancaman yang tidak bisa diabaikan. Risiko eksploitasi selalu mengintai, terutama ketika terdapat ketimpangan relasi kuasa antara pihak yang memiliki sumber daya dan yang membutuhkan.

Selain itu, normalisasi uang instan dapat membentuk orientasi jangka pendek terhadap kerja dan karier.
Ada pula persoalan privasi dan keamanan digital. Dalam ekonomi berbasis platform, data pribadi menjadi komoditas. Ketika relasi intim bertemu dengan teknologi, potensi penyalahgunaan informasi menjadi semakin besar. Jika fenomena ini terus meluas tanpa kesadaran kritis, masyarakat dapat terjebak dalam ilusi kesuksesan cepat yang rapuh.

Namun, respons terhadap fenomena ini tidak bisa sekadar reaktif atau moralistik. Ia memerlukan pendekatan kolektif dan reflektif. Mendorong lahirnya peluang ekonomi yang sehat dan kompetitif menjadi penting agar generasi muda melihat lebih banyak opsi untuk berkembang. Literasi digital dan finansial juga krusial, agar individu mampu memahami risiko dan konsekuensi dari setiap pilihan ekonomi.

Peran keluarga, komunitas, dan ekosistem digital tidak kalah penting dalam membangun kesadaran bersama. Di era ketika batas antara pekerjaan, hiburan, dan relasi semakin kabur, kemampuan untuk berpikir kritis menjadi modal utama.

Pada akhirnya, pertanyaan “Konoha, Surganya Sugar Daddy?” bukan sekadar perenungan, ia adalah pintu masuk untuk membaca perubahan zaman. Industri romansa digital mungkin hanyalah satu gejala dari transformasi yang lebih besar—transformasi di mana teknologi, ekonomi, dan psikologi generasi bertemu dalam satu ruang yang sama.

Yang perlu dijaga bukan semata-mata aturan formal, tetapi juga orientasi nilai yang tumbuh di ruang publik. Ketika algoritma memberi panggung pada sensasi dan uang cepat, masyarakat perlu menegaskan kembali batas antara peluang dan eksploitasi. Perubahan ekonomi digital memang tak terhindarkan, namun tanpa kesadaran kolektif, ia bisa menggeser cara kita memaknai kerja, relasi, dan harga diri. Tantangannya adalah memastikan inovasi tetap membuka mobilitas sosial yang sehat—bukan justru menciptakan ketergantungan baru yang rapuh dan berisiko dalam jangka panjang.

Fenomena ini bukan sekadar tentang romansa. Ia adalah cermin tentang bagaimana sebuah generasi menegosiasikan harapan, tekanan, dan peluang di era digital. (D74)

Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Ferry Irwandi masuk ke top of mind cawapres dari kalangan muda. Inikah bentuk baru charismatic authority di Indonesia?

PinterPolitik.com

Sebuah pemandangan yang dulu mungkin terdengar ganjil kini terasa masuk akal: seorang influencer politik, tanpa jabatan publik dan tanpa afiliasi partai, tiba-tiba masuk radar sebagai calon wakil presiden.

Itulah yang terjadi ketika nama Ferry Irwandi muncul dalam survei Muda Bicara ID yang dirilis Databoks Katadata sebagai salah satu tokoh yang dianggap layak menjadi cawapres 2029 menurut anak muda. Dalam survei tersebut, Ferry mengantongi sekitar 4,75% suara responden—angka yang memang tidak besar, tetapi cukup untuk menempatkannya sejajar dengan sejumlah politisi nasional.

Kehadiran Ferry dalam daftar itu sontak memicu tanda tanya. Bukan karena peluang elektoralnya yang besar, melainkan karena latar belakangnya yang sama sekali berada di luar jalur kekuasaan formal. Ia bukan kader partai, bukan pejabat, dan tidak memiliki mesin politik konvensional. Namun justru di situlah letak signifikansinya.

Masuknya Ferry ke bursa top of mind cawapres mengindikasikan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar preferensi sesaat: adanya pergeseran cara sebagian anak muda memaknai kepemimpinan dan otoritas politik.

Pertanyaannya kemudian bukan lagi “apakah Ferry akan maju?”, melainkan apa yang sebenarnya sedang dibaca publik muda dari sosok seperti Ferry Irwandi—dan apa maknanya bagi politik Indonesia ke depan.

Politik di Era Personal Branding

Dilihat dari kacamata politik elektoral yang mapan, peluang Ferry Irwandi untuk benar-benar maju sebagai cawapres memang relatif kecil. Politik Indonesia masih sangat bergantung pada partai, koalisi, logistik, dan kompromi elite. Jalur formal menuju kursi kekuasaan menuntut sumber daya yang tidak main-main, sesuatu yang umumnya hanya dimiliki aktor politik tradisional.

Namun, justru karena itulah kemunculan nama Ferry menjadi menarik. Ia menandai keberhasilan personal branding politik di era media sosial—sebuah mekanisme yang bekerja jauh sebelum elektabilitas diuji di bilik suara. Teori personal branding menjelaskan bahwa figur publik dapat membangun persepsi politik melalui konsistensi narasi, kepemilikan isu (issue ownership), dan relasi emosional dengan audiens. Dalam konteks ini, Ferry telah berhasil “menjadi nama” di benak sebagian anak muda, bahkan tanpa jabatan atau struktur formal.

Media sosial memainkan peran kunci dalam proses ini. Algoritma memberi ruang bagi figur yang mampu mempertahankan atensi, sementara audiens muda cenderung mencari sosok yang terasa dekat, autentik, dan mampu menjelaskan isu kompleks dengan bahasa yang membumi. Ferry hadir tepat di persimpangan itu: mengulas isu kebijakan, ekonomi, dan sosial dengan gaya komunikatif, sekaligus memosisikan diri di luar lingkar elite politik. Kombinasi ini membuatnya mudah dikenali sebagai “figur alternatif”.

Di titik ini, penting dicatat bahwa angka 4,75% bukan sekadar soal dukungan elektoral, melainkan indikator visibilitas politik. Ia menunjukkan bahwa legitimasi awal dapat terbentuk bahkan sebelum proses institusional dimulai. Politik, dengan demikian, tidak lagi hanya soal siapa yang punya kursi, tetapi juga siapa yang mampu menguasai atensi publik.

Fenomena ini berkelindan dengan konsep charismatic authority yang diperkenalkan Max Weber. Berbeda dari otoritas legal-rasional (jabatan) atau tradisional, otoritas karismatik lahir dari daya tarik personal yang dianggap istimewa oleh pengikutnya. Dalam konteks digital, karisma ini tidak lagi dibangun lewat pidato akbar atau simbol kekuasaan negara, melainkan melalui layar ponsel, unggahan rutin, dan relasi parasosial antara kreator dan audiens.

Ada setidaknya tiga faktor yang membuat Ferry terlihat menarik bagi sebagian anak muda Indonesia. Pertama, gaya komunikasi yang lugas dan edukatif, yang menghindari jargon elite dan terasa inklusif. Kedua, posisi kritis terhadap isu publik, tanpa terikat pada kepentingan partai tertentu, sehingga ia dipersepsikan lebih independen. Ketiga, citra autentik sebagai aktor di luar sistem, yang resonan dengan sentimen skeptis generasi muda terhadap politik formal.

Ketiga faktor ini memperkuat karisma personal yang, dalam ekosistem media sosial, bisa berkembang cepat. Algoritma memperbesar jangkauan, sementara kepercayaan audiens menciptakan legitimasi simbolik. Hasilnya adalah bentuk otoritas yang cair: kuat secara wacana, tetapi belum tentu terinstitusionalisasi. Inilah mengapa figur seperti Ferry bisa masuk bursa top of mind tanpa harus menapaki jalur politik konvensional.

Namun, Weber juga mengingatkan bahwa otoritas karismatik memiliki keterbatasan. Tanpa proses institusionalisasi, karisma cenderung rapuh dan bergantung pada momentum. Di sinilah muncul pertanyaan lanjutan: apakah popularitas semacam ini akan diarahkan ke politik elektoral, atau justru ke jalur lain?

Melihat aktivitas Ferry belakangan, jawabannya cenderung ke opsi kedua. Alih-alih mengkapitalisasi popularitas ke arena pemilu, Ferry tampak fokus membangun agenda jangka panjang di luar negara. Ia aktif mengembangkan Kampus Malaka, memperkuat pendidikan publik, dan melakukan advokasi isu sosial. Langkah ini menunjukkan pemahaman bahwa pengaruh politik tidak selalu harus diwujudkan melalui jabatan.

Dalam hal ini, posisi Ferry mulai menyerupai figur global seperti Greta Thunberg—sosok yang mampu mendorong perubahan kebijakan dan membentuk agenda publik tanpa pernah duduk di kursi kekuasaan formal. Greta menunjukkan bahwa tekanan moral dan konsistensi isu bisa menjadi kekuatan politik tersendiri. Ferry, dalam skala nasional, tampaknya sedang menempuh jalur serupa: membangun pengaruh di ranah meta-politik, yakni membentuk cara berpikir publik sebelum pilihan politik dibuat.

Politik Tanpa Kursi?

Kasus Ferry Irwandi memberikan cermin penting bagi politik Indonesia, khususnya dalam membaca perilaku generasi muda. Ia menunjukkan bahwa legitimasi politik tidak lagi dimonopoli oleh partai, jabatan, atau struktur negara. Di era digital, legitimasi juga dapat lahir dari konsistensi narasi, kredibilitas personal, dan kepercayaan audiens.

Ini bukan berarti politik elektoral akan kehilangan relevansinya. Kursi kekuasaan tetap menentukan arah kebijakan dan distribusi sumber daya. Namun, apa yang berubah adalah fase awal pembentukan influence. Sebelum elektabilitas diuji, kini ada tahap yang sama pentingnya: penguasaan makna dan atensi. Siapa yang dipercaya untuk menjelaskan dunia, sering kali akan memengaruhi siapa yang dipercaya untuk memimpinnya.

Bagi politisi konvensional, fenomena ini layak dicermati tanpa sikap defensif. Membangun koalisi tetap penting, tetapi membangun kedekatan dan narasi yang autentik menjadi semakin krusial. Sementara bagi publik, khususnya anak muda, munculnya figur seperti Ferry membuka ruang refleksi: bahwa politik tidak selalu identik dengan jabatan, dan partisipasi tidak selalu harus berujung pada kekuasaan formal.

Pada akhirnya, masuknya Ferry Irwandi ke bursa top of mind cawapres bukan tentang ambisi personalnya, melainkan tentang perubahan lanskap politik itu sendiri. Ia adalah gejala dari zaman ketika influencer bisa menjadi referensi politik, ketika karisma digital bisa menyaingi institusi, dan ketika kekuasaan mulai dipahami sebagai kemampuan membentuk arah pikiran publik.

Apakah fenomena ini akan melahirkan pemimpin baru atau sekadar menjadi catatan sejarah pergeseran budaya politik, masih terlalu dini untuk dipastikan. Namun satu hal jelas: politik Indonesia sedang belajar bahwa di era media sosial, membangun kepercayaan bisa sama strategisnya dengan membangun kekuasaan. (D74)

Hmm 

#infografis #pinterpolitik #beritapolitik #beritapolitikterkini #politikindonesia #pemerintah #pagarlaut #csrbi #korupsi #sosial #prabowosubianto

Perbincangan seputar berkurangnya kelas ekonomi menengah Indonesia belakangan tengah ramai. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mungkinkah ada kesalahan sistemik di baliknya? 

PinterPolitik.com 

Dikisahkan lima tahun lalu, Andi, seorang karyawan di perusahaan multinasional, merasa hidupnya mulai mapan. Ia baru saja mengambil cicilan rumah di pinggiran Jakarta, membeli mobil bekas untuk keluarganya, dan menyekolahkan anaknya di sekolah swasta yang cukup ternama.  

Setiap bulannya, setelah membayar cicilan dan biaya hidup, Andi masih memiliki sisa uang untuk ditabung atau sekadar menikmati akhir pekan di kafe bersama teman-temannya. 

Namun,sekitar 2 tahun lalu, kehidupan Andi tiba-tiba berubah. Perusahaannya mengalami penurunan bisnis, gajinya dipotong, dan akhirnya, ia terkena PHK. Dengan pesangon yang tak seberapa, ia mencoba berwirausaha, tetapi masalahnya daya beli masyarakat yang menurun membuat bisnisnya tak bertahan lama.  

Kini, ia bekerja serabutan, kadang menjadi pengemudi ojek online, kadang menjadi pekerja lepas dengan penghasilan yang tak menentu. Rumah yang dulu menjadi simbol keberhasilannya kini terancam disita bank karena cicilan yang tertunggak. 

Kisah Andi adalah gambaran nyata dari banyak orang di Indonesia yang dulu merasa aman di kelas menengah, tetapi kini perlahan merosot. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kelas menengah Indonesia turun cukup besar dalam lima tahun terakhir, yakni 21,45 persen pada 2019, kini tinggal 17,13 persen pada 2024. 

Tentu pertanyaannya adalah mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah ada alasan politik di baliknya?  

Sesuatu Terjadi di Era Jokowi? 

Jika kita melihat data jumlah populasi kelas ekonomi menengah Indonesia dari BPS, kita akan menyadari bahwa era kepresidenan Joko Widodo (Jokowi) tampaknya jadi satu-satunya era di mana negara kita mengalami tren penurunan. Dari 2003 ke 2014 contohnya, ketika era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kelas ekonomi menengah Indonesia tercatat naik cukup pesat, yakni dari 5 persen menjadi 15,5 persen. 

Ketika awal-awal Jokowi menjabat, populasi kelas menengah ini memang sempat meningkat, dari 2014 hingga 2018 naik sekitar 7,5 persen, menjadi 23 persen. Namun, pada periode 2019 hingga 2024, jumlah tersebut tiba-tiba menurun cukup besar. Mengapa hal ini bisa terjadi? 

Well, sejumlah alasan dinilai jadi faktornya. Pertama, dari tahun 2019 hingga 2024, sejumlah hal penting yang mengalami kenaikan, contohnya seperti pajak pertambahan nilai (PPN) yang berdampak banyak pada kenaikan biaya hidup (mulai dari makanan hingga transportasi), sampai kenaikan listrik dan bahan bakar minyak (BBM) yang di era Jokowi memang cukup sering dilakukan. 

Kedua, menurut Ekonom Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, faktor kegagalan dalam industrialisasi juga berpengaruh besar dalam fenomena menciutnya kelas ekonomi menengah Indonesia. Kegagalan ini menurutnya, didasari dari paradigma penghiliran atau hilirisasi yang bertumpu pada kepentingan tingkat retur modal, terutama modal asing, secara parsial pada sektor tertentu yang tidak padat karya. Akibatnya, penghiliran tidak menciptakan penyerapan tenaga kerja yang mampu menghasilkan banyak kelas menengah. 

Akan tetapi, dua alasan tersebut tentu bukan satu-satunya yang menyebabkan kelas ekonomi menengah turun. Namun, di luar aspek ekonomi, muncul juga adanya andil politik. Lantas, bagaimana mungkin? 

Kelas Menengah “Tidak Menarik”? 

Dalam politik elektoral, populasi adalah faktor kunci dalam menentukan arah kebijakan. Di Indonesia, jumlah penduduk calon kelas menengah (AMC) dan rentan memiliki porsi paling besar, yakni 53,4% dan 20,3% secara berurutan. Fakta ini dicurigai menciptakan insentif bagi politisi manapun untuk lebih berorientasi pada kepentingan kelompok tersebut, ketimbang kepada kelompok kelas menengah.  

Sementara itu, elite ekonomi dan politik yang jumlahnya jauh lebih kecil tetap mendapatkan perhatian khusus karena pengaruh dan sumber daya yang mereka miliki. Akibatnya, muncul kecurigaan bahwa kelas menengah di Indonesia terjebak dalam limbo politik—tidak cukup besar untuk menjadi kekuatan elektoral yang menarik, tetapi juga tidak cukup kaya atau berpengaruh untuk menjadi pusat perhatian politik. 

Dalam buku Stop Middle Class Genocide dari Russell Smith, disebutkan bahwa kelas menengah sering kali menjadi korban dari perubahan struktural dalam ekonomi dan politik, yang secara tidak langsung mengarah pada eliminasi mereka sebagai kekuatan sosial yang independen.  

Smith menjelaskan bahwa dalam sistem ekonomi modern, kelas menengah terhimpit oleh dua kekuatan besar: populisme yang menguntungkan kelas bawah dan oligarki yang mengamankan kepentingan elite. Di Indonesia, hal ini tercermin dalam kebijakan populis yang sering kali berfokus pada subsidi langsung bagi masyarakat miskin, sementara regulasi yang menguntungkan korporasi besar tetap dipertahankan. 

Fenomena ini semakin diperparah oleh pragmatisme politik. Dalam demokrasi elektoral, politisi cenderung mengalokasikan sumber daya di mana suara mereka bisa dimaksimalkan. Karena jumlah kelas-kelas ekonomi di bawah kelas menengah jauh lebih besar, berbagai program bantuan sosial—dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga kartu-kartu sosial—menjadi strategi utama dalam mengamankan dukungan mereka. Sebaliknya, kelas menengah yang lebih kecil dan cenderung tidak terikat secara emosional dengan program semacam ini, sering kali kurang mendapatkan perhatian secara politik. 

Dengan demikian, kelas menengah tidak hanya mengalami stagnasi ekonomi, tetapi juga pengabaian politik. Mereka terlalu “kaya” untuk menerima perhatian populis dan terlalu “miskin” untuk mendapatkan perlindungan dari oligarki. Akibatnya, yang terjadi adalah perlahan-lahan kelas menengah kehilangan posisi mereka sebagai pilar stabilitas sosial dan justru semakin mendekati jurang ketidakpastian ekonomi.  

Yang jadi kekhwatirannya lantas adalah, jika kondisi ini terus berlanjut, maka konsep “genosida kelas menengah” yang dikemukakan Smith bukanlah sekadar teori, tetapi kenyataan yang perlahan terjadi di Indonesia.  

Besar harapannya di pemerintahan baru saat ini Presiden Prabowo Subianto bisa memperhatikan masalah ini karena bagaimanapun kelas menengah adalah kunci krusial bagi Indonesia dalam melepaskan diri dari middle income trap. (D74) 

socioloop.co

Kopi, minuman berwarna gelap dengan aroma khas yang menggoda, telah lama menjadi bagian dari tradisi di berbagai belahan dunia.

Di era modern, minum kopi bukan lagi sekadar tradisi atau rutinitas pagi untuk memulai hari. Di kalangan anak muda, kopi telah bertransformasi menjadi suatu gaya hidup, sebuah simbol sosial, dan bahkan sebuah bentuk ekspresi diri.

Salah satu yang menarik dari trend minum kopi di kalangan anak muda adalah bagaimana kafe-kafe kopi bermunculan di berbagai kota besar.

Kafe ini bukan hanya menjadi tempat untuk menikmati secangkir kopi, tetapi juga sebagai wadah berkumpul, berinteraksi sosial, bekerja, dan bahkan berkencan.

Logo-logo dari kafe ternama sering kali menjadi status simbolik. Meng-upload foto secangkir kopi di media sosial, dilengkapi dengan caption inspiratif, kini menjadi salah satu cara anak muda untuk mengekspresikan diri dan gaya hidupnya.

Dulu, kopi mungkin hanya dikenal dalam bentuk tubruk atau kopi hitam tanpa tambahan. Kini, ada berbagai jenis kopi seperti espresso, latte, cappuccino, hingga kopi nitro cold brew yang sedang naik daun. Variasi ini mencerminkan keinginan anak muda untuk mencoba sesuatu yang baru dan berbeda.

Tak hanya itu, kini kafe-kafe juga berlomba-lomba menyajikan kopi dengan cara yang unik dan menarik, misalnya latte art, di mana barista menuangkan susu ke dalam espresso sehingga membentuk gambar-gambar indah di atasnya.

Bagi banyak anak muda, kopi bukan hanya tentang rasanya, tetapi juga tentang bagaimana mereka memilih dan menikmatinya.

Ada yang memilih kopi organik, ada juga yang lebih suka kopi yang berasal dari biji tertentu, atau bahkan ada yang sengaja mencari kafe yang menyajikan kopi dengan metode penyeduhan tertentu.

Semua ini menunjukkan bagaimana kopi menjadi salah satu cara bagi anak muda untuk mengekspresikan diri dan pilihan hidup mereka.

Dengan semakin populernya kopi di kalangan anak muda, banyak juga yang mulai tertarik untuk lebih mendalami dunia kopi.

Mulai dari workshop, kelas barista, hingga cupping session menjadi kegiatan yang diminati. Anak muda tidak hanya ingin menikmati kopi, tetapi juga ingin memahami proses di baliknya, mengenal jenis biji kopi, hingga cara penyeduhan yang tepat.

Kopi, bagi anak muda, kini bukan lagi sekadar minuman. Ia telah menjadi bagian dari kultur, gaya hidup, dan ekspresi diri.

Trend ini bukan hanya menunjukkan perubahan dalam cara menikmati kopi, tetapi juga refleksi dari keinginan generasi muda untuk terus mencari, mengeksplorasi, dan mengapresiasi hal-hal baru dalam hidup mereka. (A49)

pinterpolitik.com

JAKARTA – Kementerian Sosial merintis pembangunan permukiman bagi warga Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi. Sebanyak 23  rumah, yang dibangun di Desa Pulau Lintang, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, diresmikan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Minggu (19/2/2017).

Warga Suku Anak Dalam dikenal nomaden atau hidup berpindah-pindah untuk bertahan hidup. Menurut Mensos, bukan hal yang mudah membujuk mereka untuk nenetap di satu tempat.

Khofifah mengatakan, dibutuhkan  ketelatenan dan kesabaran saat mendekati guna mengajak mereka supaya tidak hidup nomaden. Setelah pendekatan hampir dua tahun, akhirnya mereka mau menetap.

Ia mengatakan, pemberian rumah ini agar warga Suku Anak Dalam lebih sejahtera dan mandiri, baik dari aspek kehidupan maupun penghidupan, sehingga mereka mampu menanggapi perubahan sosial.

Lahan tempat pembangunan rumah disediakan Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Rumah dibangun Kemensos dan dilengkapi isinya. Kemensos menganggarkan Rp 36 juta untuk membangun setiap unit rumah.

Untuk perabotan berupa kasur, bantal, dan selimut dianggarakan Rp 3 juta per kepala keluarga. Dana itu seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Mensos juga memberikan bantuan paket anak sekolah dasar, serta sembako dan sandang, kepada 21  anak senilai Rp 200.000  per anak. Total bantuan senilai Rp 901,2 juta.

Terkait dengan itu, Kemensos memperhatikan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, kehidupan beragama, penyediaan akses kesempatan kerja, ketahanan pangan, penyediaan akses lahan, advokasi sosial, lingkungan hidup, dan pelayanan sosial.

Khofifah mendorong semua pihak, khususnya masyarakat terdekat, untuk memberikan dukungan terhadap tumbuh-kembang serta pendidikan  anak-anak Suku Anak Dalam. Ia pun menjanjikan Program Keluarga Harapan, Beras Sejahtera, Bansos Lansia, dan Bansos Disabilitas.

Khofifah berharap keputusan 23 kepala keluarga untuk menetap bisa diikuti warga Suku Anak Dalam lainnya. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah bisa berjalan efektif dan komprehensif.

“Setelah ini, mereka akan tetap didampingi hingga dua tahun ke depan,” kata Mensos.

Disambut Anak-anak

Sebelumnya, Indar Parawansa menangis ketika disambut anak-anak Warga Suku Anak Dalam dengan lagu “Indonesia Raya” dan “Indonesia Pusaka”. Ia mengaku tersentuh karena dengan kondisi ekonomi rendah dan keterbatasan akses, anak-anak tersebut bisa fasih menyanyikan kedua lagu nasional itu.

Khofifah kemudian menguji anak-anak Suku Anak Dalam mengenai Pancasila. Anak-anak berebut mengacungkan tangannya. Khofifah terkejut ketika mengetahui semua anak berusia sekitar lima tahun mampu mengucapkan  Pancasila dengan baik. Tidak satu pun sila yang terlewat atau tak berurutan.

Anak-anak tersebut diajari oleh sejumlah relawan yang rajin datang ke hutan tempat Suku Anak Dalam. Para relawan itu mengajar meski tanpa prasarana dan sarana yang memadai.

Khofifah mengatakan, anak-anak warga Suku Anak Dalam memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang baik dan menunjang mereka meraih cita-cita. Salah satu kendala yang menyebabkan mereka tidak memperoleh pendidikan adalah tradisi berpindah-pindah.

Oleh karena itu, Kemensos membangun hunian tetap sebanyak 23 unit untuk warga Suku Anak Dalam di Desa Pulau Lintang. Hunian tersebut merupakan langkah awal Kemensos meningkatkan kesejahteraan warga. (Kps/E19)