Filsuf Jean Baudrillard dalam Simulacra and Simulation (1981) menulis bahwa sebuah tanda — sebuah representasi — bisa melalui empat fase kehidupan. Semua fase tersebut bisa saja tengah dialami Jokowi: sosok yang tak lagi jadi presiden, tapi masih kuat secara simbol politik, meski diterpa berbagai isu politik dan personal.

PinterPolitik.com

Pada 1327, Raja Edward II dari Inggris dilengserkan dan dipenjarakan. Tubuhnya mati di balik jeruji Kastil Berkeley — menurut satu catatan, dengan cara yang terlalu mengerikan untuk ditulis di sini. Tapi sesuatu yang lain dari Edward tidak ikut mati. Para ahli hukum abad pertengahan menyebutnya the King’s Two Bodies: seorang raja memiliki tubuh biologis yang fana, dan tubuh politik yang abadi.

Tubuh pertama bisa dikubur. Tubuh kedua tidak — ia mengambang, berpindah ke mahkota, ke potret, ke ritual. Sejarawan Ernst Kantorowicz mendokumentasikan bagaimana setelah kematian raja-raja Eropa, para pengikutnya tetap membungkuk hormat di depan potret kosong, seolah orang yang digambarkan masih memerintah.

Enam ratus sembilan puluh sembilan tahun kemudian, di sebuah gang sempit di Sumber, Banjarsari, Solo, ribuan warga dari Manado, Kupang, Jember, dan Bojonegoro antre berjam-jam di depan sebuah pagar putih. Sebagian berfoto. Sebagian berdiam. Sebagian menangis. Di dalam mungkin ada seorang pria paruh baya yang sedang menonton televisi. Tapi itu tidak penting. Yang mereka datangi bukan orang itu — melainkan tubuh politiknya yang masih mengambang.

Masalahnya: tubuh politik Jokowi, hari ini, sudah memutus hubungannya dengan realitas yang pernah diwakilinya. Dan inilah yang membuat fenomena ini jauh lebih serius dari sekadar nostalgia pasca-jabatan.

Dari Cermin ke Hantu: Empat Fase Simulakrum

Filsuf Jean Baudrillard dalam Simulacra and Simulation (1981) menulis bahwa sebuah tanda — sebuah representasi — bisa melalui empat fase kehidupan. Pada fase pertama, tanda mencerminkan realitas yang dalam. Pada fase kedua, ia mulai mendistorsi realitas itu. Fase ketiga, ia menyembunyikan ketidakhadiran realitas. Dan pada fase terakhir, tanda itu menjadi simulakrum murni — salinan tanpa orisinal, representasi yang tidak lagi merujuk pada apa pun selain dirinya sendiri. Baudrillard menyebut ini sebagai “presesi simulakra”: kondisi di mana peta mendahului wilayah, di mana citra tidak lagi membutuhkan kenyataan untuk membenarkan dirinya.

Jokowi 2014 adalah Fase I yang nyaris sempurna. Ia memantulkan kebenaran yang dirasakan jutaan orang — bahwa Indonesia cukup demokratis untuk melahirkan presiden dari luar militer, dari luar oligarki lama, dari luar aristokrasi politik. Tukang mebel yang menjadi walikota, lalu gubernur, lalu presiden. Narasi itu bukan sekadar cerita kampanye. Ia adalah bukti hidup bahwa sistem bisa bekerja.

Lalu sesuatu mulai retak — bukan sekaligus, melainkan gradual, nyaris tidak terasa. Revisi UU KPK pada 2019 yang Jokowi klaim sebagai inisiatif murni DPR, padahal secara hukum sah di bawah pemerintahannya. Omnibus Law yang diketok di tengah pandemi. Penggunaan UU ITE terhadap pengkritik. Setiap peristiwa adalah satu langkah dari Fase I ke Fase IV — dari cermin ke hantu, dari representasi ke simulakrum.

Dan di sinilah Baudrillard menjadi menakutkan relevansinya. Hari ini, meski Jokowi tidak lagi menjabat apa pun, rumahnya di Solo justru berubah menjadi ruang publik simbolik — semacam “Tembok Ratapan” yang viral di Google Maps, lengkap dengan plesetan “Yerusolo” dan “Kuil Solomon.” Warga yang antre di gang itu tidak merindukan Jokowi 2026. Mereka merindukan Jokowi 2014 — yang mungkin hanya pernah ada sebagian besar dalam imajinasi kolektif mereka. Inilah definisi paling tepat dari simulakrum: tanda yang dirindukan justru karena ia tidak pernah sepenuhnya nyata.

Relasi parasosial — hubungan emosional satu arah antara publik dan figur publik — kini menjadi bahan bakar utama simulakrasi ini. Warga tidak datang ke Solo untuk bertemu Jokowi. Mereka datang untuk bertemu perasaan mereka sendiri tentang Jokowi.

Tanda yang Menelan Dirinya Sendiri

Bahaya pertama dari simulakrasi ini mengandung ironi yang nyaris absurd. Jokowi menang pada 2014 justru karena ia bukan dinasti. Sosoknya menjadi angin segar bagi publik yang bertahun-tahun dipimpin oleh figur dari lingkaran militer dan elite.

Tapi satu dekade kemudian, mekanisme yang digunakan untuk menempatkan Gibran sebagai calon wakil presiden — melalui Mahkamah Konstitusi yang diketuai ipar Jokowi sendiri — adalah rekayasa konstitusional yang lebih agresif dari banyak dinasti lama yang diklaim ia lawan. Tanda anti-dinasti yang menelan realitasnya sendiri. Baudrillard mungkin akan menyebutnya sebagai implosion of meaning — ketika sebuah simbol memuat begitu banyak makna yang saling bertentangan hingga ia runtuh ke dalam dan kehilangan makna apa pun.

Bahaya kedua tersembunyi dalam kontroversi ijazah — dan ini yang paling sering disalahpahami. Polemik itu bukan hanya tentang selembar kertas dari UGM. Ia mencerminkan dinamika yang lebih dalam: bagaimana informasi diproduksi, disebarkan, dan dikriminalisasi di era digital. Para penyerang tidak semata mempersoalkan dokumen; mereka mempersoalkan narasi keseluruhan — apakah perjalanan dari tukang kayu ke Istana adalah kisah autentik atau konstruksi?

Dengan memidanakan delapan pengkritik, pihak Jokowi justru menciptakan efek Streisand monumental: perhatian meledak, dan setiap permintaan transparansi berpotensi dikriminalisasi. Ini adalah cara paling efektif mengabadikan simulakrum — bukan dengan menjawab pertanyaan, melainkan dengan membuat pertanyaan itu sendiri menjadi berbahaya.

Bahaya ketiga adalah yang paling halus dan paling merusak: erosi epistemik demokrasi. Hannah Arendt dalam esainya Truth and Politics (1967) memperingatkan bahwa dalam demokrasi, kebenaran faktual adalah fondasi akuntabilitas. Bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban bisa terjadi.

Ketika warga tidak lagi bisa memisahkan citra dari realitas dalam menilai pemimpin, kemampuan mereka membuat pilihan berbasis informasi melemah secara fundamental. Kontras antara approval rating tinggi dan distrust terhadap institusi menunjukkan patologi yang rawan otoritarianisme — trust pada figur presiden yang tinggi tetapi trust pada demokrasi yang rendah adalah tanda bahaya klasik yang sudah diperingatkan Arendt jauh sebelum era media sosial.

Pagar Putih dan Pertanyaan yang Belum Terjawab

Jokowi bukan pahlawan atau penjahat dalam cerita ini. Ia adalah produk dari sistem yang belum selesai membangun fondasinya — sekaligus cermin yang memperlihatkan kelemahan itu dengan sangat jelas. Ada jarak besar antara narasi resmi dan persepsi rakyat, dan lelucon satir “Yerusolo” hanya mendapatkan tenaga karena ada kekecewaan nyata di baliknya.

Yang dibutuhkan Indonesia sebelum 2029 adalah tiga hal yang saling terkait. Pertama, transparansi yang tidak tersandera — bukan karena tekanan lawan politik, melainkan karena demokrasi membutuhkan fondasi faktual untuk berfungsi. Kedua, figur-figur baru yang dikenal bukan karena kedekatannya dengan Jokowi, melainkan karena substansi yang bisa diverifikasi secara mandiri. Dan ketiga, pemilih yang terlatih mengevaluasi kebijakan, bukan simbol — karena itulah satu-satunya tameng melawan simulakrasi.

Pemilu 2029 berpotensi bukan menjadi kontestasi antara visi, melainkan antara kedekatan dengan bayang-bayang. Antara siapa yang paling bisa mengklaim warisan simulakrum, bukan siapa yang paling mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan nyata.

Di Gang Kutai Utara, orang-orang masih menyentuh pagar putih itu. Besi, cat, engsel — semuanya nyata. Yang tidak nyata adalah kepastian tentang apa yang ada di baliknya. Demokrasi yang matang adalah demokrasi yang bisa mencintai pemimpinnya tanpa membutakan diri dari pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Indonesia perlu belajar melakukan keduanya sebelum 2029 — atau simulakrum ini yang akan memilih presiden berikutnya, bukan rakyatnya. (S13)

Hmm, share pendapat kalian di kolom komentar ya!

Alamat bukan sembarang alamat 

#prabowo #jokowi #megawati #sby #hambalang #teukuumar #cikeas #solo #gibran #ahy #puan #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Kendati aktor politik prominen yang silih berganti adalah sebuah keniscayaan, terdapat empat poros kekuatan yang kiranya akan terus lestari di era kontemporer. Bagaimana itu bisa terjadi?

PinterPolitik.com

Dalam dinamika politik Indonesia kekinian, sulit kiranya mengabaikan eksistensi dan pengaruh dari empat poros kekuasaan yang tampaknya telah menjelma menjadi entitas politik tersendiri.

Teraktualisasi dalam nickname tempat tertentu, hal itu bukan hanya sebagai tempat fisik, tetapi sebagai simbol kekuasaan yang mengakar dan terus bertransformasi.

Keempatnya adalah Teuku Umar (Megawati Soekarnoputri), Hambalang (Prabowo Subianto), Cikeas (Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY), dan Surakarta atau Solo (Joko Widodo).

Masing-masing merepresentasikan tokoh sentral dalam sejarah dan praktik politik Indonesia mutakhir yang pernah atau sedang menduduki kursi presiden, menjadikan mereka figur dengan legitimasi politik tertinggi dalam demokrasi elektoral Indonesia.

Fenomena ini menyerupai formasi semacam “empire” politik modern ala Indonesia, sebuah struktur kuasa yang tidak hanya ditentukan oleh jabatan formal, tetapi juga oleh daya jangkau simbolik, jaringan patronase, kekuatan logistik, dan pengaruh terhadap proses pembuatan keputusan nasional.

Memang, istilah “empire” dalam konteks ini lebih dekat kepada pemaknaan neo-feodalistik yang bersifat informal tetapi sangat menentukan, di mana kekuasaan tidak hanya berada di tangan institusi, tetapi terdistribusi melalui loyalitas, simbolisme, dan penguasaan terhadap sumber daya strategis politik.

Lalu, mengapa poros kekuatan itu dapat terbentuk? Serta bagaimana masa depannya dalam memengaruhi dinamika politik-pemerintahan Indonesia?

Spektrum Kekuasaan dan Warisan Politik

Keempat poros kekuasaan yang disebutkan di atas tidak berdiri dalam kekosongan sejarah maupun sosial. Mereka merepresentasikan spektrum politik yang saling silang, tetapi juga memiliki kekhasan masing-masing, baik dari segi gaya kepemimpinan, basis legitimasi, maupun cara mengonsolidasikan kekuasaan.

Pertama, Teuku Umar dan Megawati yang seakan menjadi warisan patronase Soekarnois. Sang Ketua Umum PDIP, melalui rumah politiknya di Teuku Umar, dikenal sebagai simbol kontinuitas historis dari patronase ideologis Bung Karno.

Seiring berjalannya waktu, Teuku Umar seolah berdiri di atas kekuatan trah biologis dan ideologis yang memancarkan aura “legitimasi historis” dalam konteks politik Indonesia.

Basis kekuatan Megawati terletak pada kontrol institusional terhadap partai terbesar di Indonesia, serta jejaring loyalis ideologis yang tersebar di berbagai lini birokrasi dan politik nasional.

Dalam teori patron-klien, posisi Megawati berada sebagai grand patron yang memberikan perlindungan politik, distribusi logistik, dan legitimasi moral kepada para kader dan sekutunya.

Mengacu pada aspek historis dan dinamikanya, politik di sekitar Teuku Umar adalah politik kesetiaan, dan bahkan politik keheningan, di mana arah kebijakan dan keputusan strategis ditentukan oleh satu pusat kendali, bukan oleh debat internal atau kompetisi gagasan.

Kedua, Hambalang sebagai yang menjelma menjadi representasi asal kepemimpinan karismatik.

Berbeda dengan Teuku Umar, Hambalang menjadi simbol dari gaya kepemimpinan strongman yang diasosiasikan dengan Prabowo Subianto.

Tokoh yang kini merupakan Presiden RI menggabungkan warisan militer yang flamboyan, jejaring bisnis, dan daya tarik populisme nasionalis dalam satu paket politik yang khas.

Hambalang seakan menjadi titik pusat dari politik kekuatan yang dibangun melalui kehadiran figur yang dominan secara fisik dan simbolik.

Dalam konsep charismatic authority Max Weber, Prabowo mewakili figur yang memperoleh legitimasi bukan dari sistem institusional atau rasional-legal, tetapi dari persepsi bahwa dirinya memiliki kualitas luar biasa (extraordinary personal qualities).

Pendekatan ini bekerja efektif dalam masyarakat yang masih mengidamkan pemimpin yang kuat, tegas, dan memiliki ketegasan serta kedisiplinan ala militer dalam mengelola negara.

Ketiga, Cikeas yang menjadi simbol kekuasaan Susilo Bambang Yudhoyono, mengembangkan kekuatan melalui pendekatan yang lebih lembut dan sedikit berjarak, tetapi tidak kalah efektif.

Gaya kepemimpinan SBY yang lebih teknokratik, diplomatis, dan penuh kalkulasi strategis menciptakan semacam soft oligarchy, yakni struktur elite yang tidak terlalu menonjolkan kekuatan personal, tetapi bekerja melalui mekanisme organisasi, keluarga, dan jejaring birokrasi yang efisien.

Cikeas adalah contoh dari elite reproduction, sebagaimana dijelaskan dalam teori Pierre Bourdieu, di mana kekuasaan direproduksi melalui modal sosial, budaya, dan simbolik.

Lewat Partai Demokrat dan kemunculan figur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kiranya terlihat bahwa Cikeas mencoba mempertahankan dominasi politik melalui kesinambungan kekuatan dan investasi politik jangka panjang.

Keempat, Solo atau Surakarta yang seolah menjadi representasi post-partisan clientelism. Berbeda dengan tiga poros lainnya, kekuatan politik Joko Widodo tidak berbasis pada struktur partai atau trah politik, tetapi pada post-partisan clientelism—relasi patronase yang melampaui batas institusi formal.

Jokowi dinilai telah mengembangkan jejaring loyalisnya melalui penempatan tokoh-tokoh kepercayaan di dalam birokrasi hingga infrastruktur politik negara.

Politik Jokowi terkonstruksi sebagai politik teknokratis-populis yang digabungkan dengan kemampuan mengelola persepsi publik dan memainkan politik simbolik.

Solo, dalam hal ini, bukan sekadar kampung halaman, tetapi simbol dari akar narasi Jokowi sebagai “pemimpin rakyat biasa” yang berhasil mencapai puncak kekuasaan.

Namun, seiring waktu, Jokowi juga berhasil membangun kekuatan yang mandiri dari partai, bahkan dari PDIP, “eks rumahnya”.

Hal itu menjadi sebuah fenomena yang bisa dipahami melalui konsep state capture dalam politik kontemporer, di mana aktor non-partisan bisa mengendalikan institusi melalui loyalitas personal, bukan ideologi.

Dinamika Kontestasi Para Trah?

Keberadaan empat “empire” politik itu tampaknya tidak hanya menjelaskan konfigurasi kekuasaan saat ini, tetapi juga memberi petunjuk ke mana arah politik Indonesia akan bergerak dalam waktu dekat.

Ada beberapa catatan penting yang kiranya dapat dianalisis lebih lanjut. Keempat poros ini memiliki kecenderungan kuat untuk mereproduksi kekuasaan melalui mekanisme trah, baik trah biologis seperti AHY, Puan, dan Gibran Rakabuming Raka, maupun trah ideologis seperti Sugiono, Prasetyo Hadi, maupun Angga Raka Prabowo.

Hal ini sejalan dengan konsep political inheritance, di mana kekuasaan tidak selalu ditransfer melalui meritokrasi, melainkan melalui keterkaitan genealogis atau simbolik dengan figur besar sebelumnya. Sebuah fenomena yang sebenarnya lumrah di berbagai negara dan era.

Pertanyaan besar adalah apakah keempat poros ini akan terus saling berkompetisi secara terbuka, ataukah mereka akan menemukan titik temu dalam skema konsolidasi elite?

Kemungkinan terjadinya elite settlement, seperti dijelaskan oleh Terry Karl, bukan tidak mungkin dalam konteks Indonesia, terutama ketika kepentingan ekonomi-politik lebih diutamakan daripada rivalitas ideologis.

Di permukaan, hal itu telah terjadi kendati seolah ada intrik personal yang masih berada dalam bayang, utamanya yang spesifik seperti relasi Jokowi dan Megawati, maupun Megawati dan SBY.

Interpretasi mengenai eksistensi fenomena “empat empire” ini agaknya mencerminkan kenyataan bahwa politik Indonesia sangat ditentukan oleh figur dan jaringan kekuasaan informal.

Meskipun demokrasi prosedural terus berjalan, namun kekuatan substantif tetap berada di tangan sekelompok elite yang memiliki modal simbolik, jaringan logistik, dan kapasitas untuk mengendalikan narasi politik nasional.

Ke depan, stabilitas dan arah politik Indonesia akan sangat bergantung pada bagaimana interaksi antara keempat poros ini berlangsung, apakah menuju jalan rekonsiliasi, fragmentasi, atau bahkan transisi ke poros baru yang belum terlihat saat ini.

Dalam segala probabilitasnya, yang pasti adalah bahwa politik Indonesia tidak lagi hanya tentang partai atau kebijakan, tetapi tentang siapa yang berada di balik rumah-rumah itu (Teuku Umar, Hambalang, Cikeas, dan Solo) serta para penerusnya bertransformasi. (J61)

Surakarta adalah koentji? 

#surakarta #solo #jokowi #karesidenan #daerahistimewa #gibranrakabumingraka #infografis #beritapolitik #politikindonesia #pinterpolitik

Spot wisata yang tak disukai beberapa orang pastinya 

#jokowi #wisatajokowi #solo #wisatasolo #infografis #beritapolitik #politikindonesia #pinterpolitik

Salah satu pertarungan yang paling menarik disimak nih di Pilgub Jateng nanti 

#pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini #pilgubjateng #andikaperkasa #ahmadluthfi #surakarta #solo #pilkada2024

Waduh, mungkin gak nih tiba-tiba plot twist Pak Jokowi nyalon lagi di Solo? 

Langkah Pak Jokowi selanjutnya bisa pengaruhi lanskap politik Indonesia? 

Kendati menyebut akan kembali ke Solo menjadi rakyat biasa setelah purna tugas nanti, langkah Presiden Jokowi berikutnya dinilai akan dipengaruhi hasil Pilpres 2024 dan tetap akan aktif di politik.

Sebelumnya, sejumlah kemungkinan langkah Presiden Jokowi berikutnya, seperti rekonsiliasi dengan PDIP hingga pindah ke partai lain sempat mengemuka.

Emang sih haknya dan suka-sukanya Pak Jokowi setelah tak menjabat presiden nanti mau ngapain. Tapi, kalo menurut kalian gimana soal kemungkinan langkah Pak Jokowi setelah 2024? Berikan pendapatmu yaa 

#jokowi #presiden #pdip #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

PinterPolitik.com 

Dalam proses politik 2024 yang semakin panas, Fransiskus Xaverius Hadi Rudyatmo atau FX Rudy menjadi nama yang turut aktif memberikan tekanan politik berupa pernyataan-pernyataan kepada rival politik PDIP, terutama yang terkait trah Joko Widodo (Jokowi). 

Terakhir, dan yang cukup kontroversial, FX Rudy mengomentari pernyataan Iriana Widodo yang kecewa saat sang suami, Presiden Jokowi “dihina” sebagai petugas partai. 

Ketua DPC PDIP Solo itu menyebut sakit hati dengan kekecewaan Iriana dan mengungkit soal rumah tangga Ibu Negara. 

“Saya agak sakit hati karena Bu Iriana menyampaikan bahwa kecewa dengan Pak Jokowi dihina sebagai petugas partai. Kalau saya menilainya biasa kan dengan Bu Iriana. Kok, Mbak Mega itu kan bukan siapa-siapa. Wong mertuanya meninggal saja nggak ngelayat kok. Jadi apa yang disampaikan di media dengan apa yang terjadi di dalam rumah tangga sendiri nggak sama,” ujar FX Rudy pada 1 Desember 2023 lalu. 

Meski ditanggapi santai oleh putranya yang telah terjun ke politik, yakni Cawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Umum (Ketum) PSI Kaesang Pangarep, pernyataan FX Rudy dinilai tidak etis. 

Memang, dalam beberapa case yang memiliki irisan dengan trah Jokowi, FX Rudy kerap bertendensi cukup keras belakangan ini, utamanya saat terdapat perbedaan pilihan politik anak-anak dan menantu Jokowi di kontestasi elektoral 2024. 

Meskipun pernah harmonis dan bahu-membahu bersama Jokowi dan Gibran di Solo, FX Rudy kiranya cukup sensitif dengan gelagat “pengkhianatan” terhadap partai. 

Pada Mei lalu, FX Rudy memberikan pernyataan yang begitu keras. Tertangkap video kamera sedang berorasi, dirinya menyebut siapapun yang mengkhianati Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri akan dilaknat oleh Tuhan. 

Saat itu, kendati Gibran dan Kaesang belum “berkhianat”, pernyataan FX Rudy mendapat sorotan yang begitu tajam dan dinilai kurang elok dikemukakan. 

Akan tetapi, sampai update terakhir, FX Rudy menyebut tidak menarik pernyataan yang ia sebut telah disampaikan berulang kali itu. Tentu, sebuah statement cukup tegas di tengah tensi politik 2024 ini. 

Keganjilan kiranya tak dapat ditutupi atas gerak-gerik dan manuver FX Rudy. Pertanyaannya, mengapa dirinya melakukan hal demikian? 

Persoalan Kognisi Rudy? 

Di satu sisi dan dalam dimensi tertentu, apa yang dilakukan dan dikatakan FX Rudy memang dapat dilihat sebagai bentuk loyalitas. 

Namun, saat dilihat secara spesifik dan komprehensif, reaksi FX Rudy dalam dua sampel yang telah disebutkan di atas kiranya memang kurang tepat. 

Narasi laknat Tuhan dan pengkhianatan, misalnya, FX Rudy bukan tidak mungkin memang bertujuan untuk memanipulasi emosi massa secara politik. 

Akan tetapi, saat menyejajarkan laknat Tuhan dengan pengkhianatan terhadap seorang Megawati, kiranya itu justru kontraproduktif saat dipandang secara objektif dari pemeluk agama manapun. 

Kognisi keagamaan atau religious cognition FX Rudy pun menjadi sorotan tersendiri di tengah upaya konstruktif menciptakan atmosfer politik yang santun dan tak tendensius. 

Selain itu, ungkapan rasa sakit hati dengan menyinggung rumah tangga Iriana Widodo yang dalam situasi tertentu bisa memantik konflik tampaknya tak lepas dari predikat yang pernah diberikan Megawati sendiri kepada FX Rudy. 

Di acara HUT ke-50 PDIP pada Januari lalu, Megawati sempat menyebut FX Rudy sebagai preman yang suka “berantem”. 

Dalam politik, sosok FX Rudy dapat dikategorikan sebagai local strongmen atau sosok lokal yang memiliki pengaruh kekuatan politik dan “fisik” di Solo. 

Kembali, narasi yang dibangun FX Rudy dalam dimensi tertentu justru kontraproduktif dan PDIP semestinya telah memahami hal tersebut. 

Dan FX Rudy memang bukan sosok yang aman dari kritikan PDIP itu sendiri. Oktober tahun lalu, misalnya, FX Rudy mendapat sanksi keras dari DPP PDIP karena terlebih dahulu mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres sebelum keputusan partai dibuat. 

Secara organisasi, FX Rudy sendiri tampak “melangkahi” keputusan yang di internal PDIP adalah hak prerogatif Megawati. 

Di titik inilah, karakteristik nyentrik FX Rudy menimbulkan tanya lebih lanjut, terutama dari sisi kepentingannya sendiri. 

Ingin Aman di Solo? 

Harus diakui, agak janggal memang melihat naik turunnya manuver politik FX Rudy. Setelah, mendukung Ganjar sebagai capres sebelum diumumkan secara resmi oleh partai, dirinya menyinggung laknat dan pengkhianatan terhadap Megawati, sebelum memantik tensi politik dengan keluarga dan trah Jokowi. 

FX Rudy sendiri bukan sosok sembarangan di PDIP. Dirinya bahkan telah membantu kampanye Megawati sebagai calon anggota DPR pada tahun 1987 dari dapil Jawa Tengah. 

Namun, FX Rudy tidak bermain di level nasional, melainkan perlahan menancapkan pengaruh politik tingkat lokal. 

Dirinya merintis karier politik secara perlahan di Solo selama belasan tahun hingga dirinya mendampingi Jokowi di Balai Kota Surakarta pada tahun 2005. 

Kendati tak dapat dilepaskan dari Jokowi effect, kariernya boleh dikatakan cukup berhasil saat merengkuh jabatan Wali Kota Surakarta pada 2012-2015 dan 2016-2021. Sebuah hal yang sangat istimewa dari sosok yang berlatar belakang pendidikan STM dan tak memiliki latar belakang politik. 

Oleh karena itu, pasang surut hubungannya dengan PDIP, plus Jokowi dan trahnya tampak cukup menarik untuk diinterpretasi lebih lanjut. 

Satu hal yang menarik adalah saat pada Oktober lalu, FX Rudy sempat mengungkapkan rasa setujunya jika Jokowi menjadi Ketum PDIP berikutnya menggantikan Megawati. 

Meski dirinya tetap mengembalikan keputusan kepada internal PDIP, manuver itu agaknya kembali mencerminkan bahwa FX Rudy adalah sosok politisi yang penuh intrik dan bisa dikatakan penuh dengan motif dan kepentingan di baliknya. 

Khusus dalam intriknya dengan trah dan istri Jokowi serta perbedaan sikap saat mendukung Jokowi sebagai Ketum PDIP kelak, dramaturgi politik agaknya sedang dimainkan. 

Di depan panggung bisa saja FX Rudy seolah begitu loyal kepada PDIP dan Megawati. Namun di belakang panggung, tak menutup kemungkinan ada kepentingan yang tampak tak muluk-muluk dan berusaha dicapai FX Rudy. 

Tak lain, adalah terkait pengaruh dan konsesi kekuasaan lokal di Solo yang kiranya berusaha dipertahankan olehnya. 

Sama-sama bahu-membahu di Solo bersama Jokowi, yang notabene telah memiliki kekuatan politik tersendiri di level nasional, FX Rudy agaknya tak akan berani mengambil risiko begitu saja dengan konflik terbuka dengan trah dan keluarga Jokowi yang tentu sangat dihormati di Kota Batik. 

Terlebih, sang anak Rheo Fernandez juga terjun ke politik lokal Solo meski namanya tak bersinar.  

Narasi laknat Tuhan kepada para pengkhianat Megawati pun sebaiknya tak dimainkan lebih lanjut oleh FX Rudy mengingat kecenderungan pilihan politik trah Jokowi yang seolah demikian. 

Well, menarik kiranya untuk melihat perubahan sikap dan narasi politik FX Rudy dan keberpihakannya kelak. (J61)