PinterPolitik.com

“Top five, no debatin’. Top five, top five, top five” – Drake, “Grammys” (2016)

Di dunia yang penuh dengan persaingan ini, tidak jarang kita harus digolong-golongkan berdasarkan kompetensi. Dari kompetensi yang kita punyai, nama-nama kita kemudian diberi nomor menjadi sebuah peringkat.

Hmm, pembuatan peringkat seperti ini mungkin paling kentara ketika kita dulu masih duduk di bangku sekolah. Gimana nggak tuh? Setiap selesai ujian tengah semester (UTS) dan akhir semester (UAS), muncul tuh peringkat-peringkat yang nantinya turut menjadi pengetahuan orang tua kita.

Beuh, harus siap-siap mental lah pokoknya kalau daftar nama yang disertai angka-angka berurutan itu udah keluar. Kalau nama kita di atas, ya, alhamdulillah. Kalau berada di bawah-bawah, hmm, siap-siap kena amarah orang tua.

Namun, sadar atau tidak, kebiasaan untuk bersaing antara satu sama lain dan mengikuti sistem peringkat seperti ini akhirnya terbawa ke kehidupan kita sehari-hari hingga saat ini. Seakan-akan, cara hidup dengan peringkat sudah terinternalisasi ke dalam benak kita secara mendalam.

Mungkin, inilah yang dirasakan oleh Komisaris Utama (Komut) Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok. Soalnya nih, beberapa waktu lalu, Pak Ahok bilang bahwa dirinya hanyalah nomor lima di balik kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Katanya sih, di nomor satu, ada presiden yang kini dijabat oleh Joko Widodo (Jokowi). Kedua, ada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. 

Ketiga, urutan itu diikuti oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Keempat, ada Direktur Utama (Dirut) Pertamina Nicke Widyawati. 

Baru, di urutan kelima, ada Pak Ahok yang menjabat sebagai Komut Pertamina. Hmm, padahal ya, kan, dulu Pak Ahok diharap-harapkan tuh jadi sosok yang membenahi berbagai persoalan dan kelumit yang ada di Pertamina.

Hmm, secara nggak langsung, ini bisa dibilang sebagai upaya untuk menghindari kesalahan sih. Mengacu pada R. Kent Weaver dalam tulisannya yang berjudul The Politics of Blame Avoidance, politisi akan berusaha menyebarkan – atau bahkan menghindari – kesalahan ketika situasi kesalahan itu semakin sulit untuk dihindari.

Eh, tapi nih, Pak Ahok, bukannya nomor lima itu masih tinggi ya? Banyak lho list atau peringkat justru lebih dari lima doang.

Forbes 30 Under 30, misalnya, punya 30 nama yang bahkan dipilih dari list yang isinya 600. Nggak hanya Forbes 30 Under 30, Billboard Hot 100 juga malah banyak juga tuh – kurang lebih ada seratus lagi yang sedang populer.

Hmm, top five tentu masih peringkat yang tinggi lah. Hampir dijamin deh, kalau misalnya kita dapat peringkat kelima di kelas, orang tua bakal tetap merasa bangga dan pasti nggak bakal marah-marah kok.

Apa Pak Ahok masih tetap sombong nih dengan peringkat kelimanya di Pertamina? Hmm, kalau gitu, harusnya Pak Ahok tetap berpengaruh dong di pengambilan kebijakan Pertamina. Bukan begitu? (A43)

PinterPolitik.com

“Where the f**k is Kanye when you need him?” – Eminem, “No Love” (2010)

Pernah nggak sih kalian berharap pada satu sosok yang datang paling akhir untuk menyelamatkan kita semua dari satu situasi yang sulit? Jika iya, sebenarnya menjadi wajar.

Bagaimana tidak? Kita sering kali menonton film atau serial yang memang memiliki alur demikian.

Film-film pahlawan super ala Marvel Cinematic Universe (MCU), misalnya, kerap menggunakan alur-alur cerita seperti itu. Saat Tony Stark (Iron Man) dan Nebula tersesat di ruang angkasa, contohnya, datanglah sosok penyelamat yang sangat kuat, yakni Captain Marvel.

Nggak hanya film-film pahlawan super, alur cerita kayak gini juga dipakai lho di kebanyakan anime – salah satunya adalah Naruto: Shippuden (2007-2017). Kala Pain menyerang Desa Konoha, Naruto yang sedang berlatih di Gunung Myoboku akhirnya datang untuk membantu para ninja lainnya melawan anggota Akatsuki tersebut.

Mungkin, kesulitan seperti yang dirasakan Iron Man, Nebula, dan Desa Konoha ini kini sedang juga dirasakan oleh sejumlah masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak? Kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi – yakni Pertalite dan Solar – dinilai akan berdampak pada masyarakat yang masuk dalam kategori rentan miskin dan miskin.

Sementara itu, ada juga sosok yang dulunya digadang-gadang akan menjadi “ksatria” untuk membersihkan segala persoalan di Pertamina, yakni Komisaris Utama (Komut) Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok. Beliau juga dulunya pernah berkomentar bahwa kecil kemungkinan Pertamina akan menaikkan harga BBM hanya untuk mendapatkan untung lebih banyak.

Namun, fakta kini berkata sebaliknya. Ahok pun tampak menghindar ketika ditanyai soal kebijakan ini. “Mohon maaf. Bisa ke Dirut (Direktur Utama),” pungkas Ahok ketika ditanyai pewarta.

Hmm, bukannya dulu katanya Ahok ini jadi “wajah” alias endorser untuk Pertamina ya? Kan, Ibu Dirut Pertamina Nicke Widyawati juga sampai bilang begitu. Kok sekarang malah dilempar ke Dirut?

Apalagi, sebagai tokoh populer, Ahok sebenarnya bisa memanfaatkan celebrityhood-nya untuk mewakili perusahaan BUMN satu ini – mengacu pada tulisan John Street yang berjudul Celebrity Politicians: Popular Culture and Political Representation.

Hmm, kalau begini caranya, akankah ada sosok lain yang muncul layaknya Naruto dan Captain Marvel di isu kenaikan harga BBM ini? Akankah ini hanya menjadi harapan dan alur cerita fiktif di film dan anime saja? (A43)

Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan sebut kemungkinan Presiden Jokowi akan umumkan kenaikan harga BBM pekan depan, untuk pertalite dan solar. Luhut sebut alasannya karena subsidi yang capai Rp 502 triliun telah bebani APBN.

Luhut juga akui kenaikan BBM dapat buat inflasi melonjak, tapi sebut ini adalah keputusan yang harus diambil.

Solar langka, supir truk sampai menginap di SPBU