Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jadi sorotan jelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 karena secara sepihak mengusung Sohibul Iman sebagai pendamping Anies. Kira-kira apa motifnya? 

PinterPolitik.com 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan kejutan yang cukup besar kepada masyarakat Jakarta dan Indonesia dengan pengumuman pengusungan pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. 

Pengumuman tersebut sontak menimbulkan respons berupa kritik dari partai-partai politik, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB, Syaiful Huda, menyebut pemasangan tersebut sebagai sebuah langkah blunder dari PKS karena seakan menutup peluang untuk berkoalisi bersama parpol lain.  

Begitu juga dengan pengamat-pengamat politik. Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani (LIMA), contohnya, menilai bila PKS benar-benar mengusung Sohibul sebagai pendamping Anies, maka peluang keduanya maju di Pilgub Jakarta akan sangat kecil, terlebih lagi PKS masih perlu setidaknya empat kursi lagi di level legislatif untuk dapat mendorong Anies-Sohibul. Bersamaan dengan pengusungan Sohibul secara sepihak, PKS tampak seakan menutup peluang berunding dengan parpol pengusung Anies lainnya. 

Menariknya, pola pengusungan pendamping Anies dari PKS yang terkesan terburu-buru sebetulnya juga ditunjukkan ketika sebelum Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres 2024). Pada akhir tahun 2023 lalu, PKS pun tiba-tiba saja mengusung Ahmad Heryawan (Aher) sebagai calon wakil presiden (cawagub) Anies, padahal saat itu pembentukkan koalisi masih sangat cair. 

Menarik kemudian untuk dipertanyakan, mungkinkah PKS melakukan hal yang sama di Pilgub Jakarta ini? Dan bila iya, apa alasannya? 

Strategi Andalan PKS? 

Dua kata kunci di balik pencalonan Sohibul oleh PKS bisa jadi adalah terkait daya tawar dan drama politik. Berkaca dari Pilpres 2024, pada awal kampanye, PKS mungkin dianggap sebagai partai yang kurang mencolok dalam Koalisi Perubahan. NasDem lebih dulu mengusung Anies Baswedan, sementara Demokrat menampilkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang aktif berkampanye bersama Anies. 

Situasi ini mungkin membuat PKS merasa perlu menonjolkan diri untuk meningkatkan daya tawarnya. Selain tidak ingin diabaikan, PKS tampaknya juga ingin memperkuat posisinya dalam koalisi, dibalut dengan “drama” pencalonan nama Sohibul. 

Konsep drama atau dramaturgi yang dipopulerkan oleh sosiolog Kanada Erving Goffman sekiranya dapat menjelaskan interaksi sosial dengan menggunakan istilah teater seperti panggung depan (front stage) dan panggung belakang (backstage). Dalam politik, dramaturgi sering digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara apa yang ditampilkan di depan publik dan kenyataan di belakang layar. Goffman menyebut tindakan ini sebagai manajemen impresi. 

Terkait itu, PKS tampaknya sedang memainkan manajemen impresi. Pertama, dalam hal daya tawar. Sebagai partai yang selalu setia mendukung Anies, mungkin PKS merasa layak mendapat “jatah” lebih dalam koalisi jika menang di Pilkada 2024. Menurut Paul Sniderman dalam Taking Sides: A Fixed Choice Theory of Political Reasoning, aktor politik harus teguh memegang nilai-nilai yang dianutnya. 

Reputasi menjadi hasil penting dari penalaran politik untuk mempertahankan dan memperluas dukungan dan tujuan politik aktor tersebut. PKS, meski kontroversial, tetap setia pada karakteristiknya sebagai partai Islam konservatif dengan basis massa yang loyal.  

Selain itu perolehan legislatif di Jakarta juga menunjukkan bahwa PKS cukup diperhitungkan di 2024, sehingga mereka mungkin merasa berhak menampilkan drama, tidak hanya untuk daya tawar, tetapi juga sebagai manajemen impresi bahwa potensi koalisi Anies di Jakarta berjalan serius. 

Dari aspek pembentukkan koalisi, pengusulan Sohibul sebagai wakil Anies juga bisa membuat PKS berada dalam posisi politik yang mungkin cukup kuat, karena parpol-parpol lain yang juga berniat mengusung Anies ‘wajib’ bernegosiasi dengan PKS. Hal ini bisa menjadi lebih efektif lagi bila Anies pun menunjukkan gelagat yang menerima pengusungan Sohibul sebagai pasangannya. 

Bersamaan dengan itu, istilah seperti “deadlock” dalam dinamika pembentukan koalisi PKS dan Anies pun sebetulnya bisa saja hanya bahasa “framing” semata. Sebaliknya, bisa jadi ini sebetulnya adalah semacam powerplay dari PKS. 

Lantas, jika dugaan ini benar, apa untungnya bagi Anies sendiri? 

Anies Juga Diuntungkan? 

Secara prinsip, politik memiliki beberapa kesamaan dengan aspek militer, keduanya memerlukan strategi cerdas untuk mengalahkan lawan dan kadang-kadang memerlukan kamuflase untuk menyembunyikan niat sebenarnya. 

Dalam konteks militer, kamuflase mungkin digunakan oleh seorang penembak jitu yang bersembunyi di balik semak-semak, sementara dalam politik, khususnya terkait pen-cawagub-an Sohibul, kamuflase tersebut bisa berbentuk konflik yang mungkin direkayasa. Tapi, apa tujuan utama dari kamuflase ini?  

Satu hal yang pasti dari ramainya berita tentang siapa calon wakil gubernur Anies adalah bahwa setiap hari kita disuguhi kabar tentang mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut karena hampir semua media membahasnya. Hal ini lantas menciptakan fenomena yang disebut sebagai top of mind awareness atau kesadaran puncak pikiran.  

G. Schweiger dan M. Adami dalam bukunya The Non Verbal Image of Politicians and Political Practices menyatakan bahwa citra seorang kandidat merupakan gambaran menyeluruh yang ada di benak pemilih saat menghadapi proses pemilihan suara. 

Menurut Schweiger dan Adami, proses pemilihan tidak selalu dipengaruhi oleh pengetahuan pemilih tentang program partai atau informasi rinci tentang seorang kandidat, tetapi bisa sangat dipengaruhi oleh kesan dan kriteria evaluasi nonrasional yang digunakan pemilih dalam menilai para kandidat/partai. 

Mengutip Schweiger dan Adami, dapat disimpulkan bahwa pemilih sering kali dipengaruhi oleh sosok yang pertama kali terlintas dalam pikiran mereka sebelum memutuskan siapa yang layak menjadi pemimpin. Meskipun terkadang kandidat tersebut melakukan pencitraan yang kurang rasional, pemilih tetap memberi perhatian karena kandidat tersebut paling mudah diingat saat berbicara tentang politik. 

Nah, terkait kandidat cawagub yang paling tepat untuk Anies, mungkin tujuan utama perbincangan ini bukan untuk menentukan siapa pendamping Anies yang paling pas, tetapi untuk menjaga agar popularitas Anies tetap terjaga. 

Dengan demikian, PKS sebagai parpol setia pendukung Anies bisa mewujudkan apa yang ditulis filsuf Amerika Serikat, Noam Chomsky, tentang persetujuan yang direkayasa dalam tulisannya Consent Without Consent. Chomsky berpendapat bahwa alat persuasi publik terbaik adalah membuat mereka mengikuti agenda politik kita tanpa mereka sadari. 

Oleh karena itu, permasalahan cawagub ini bisa jadi merupakan salah satu hal yang bisa diterima oleh tim public relations Anies. Sohibul mungkin saja memang hanya dijadikan sebagai umpan untuk calon pemilih partai koalisi pengusung Anies, dan untuk memastikan Anies tetap menjadi pusat perhatian hingga Pilgub 2024 nanti. (D74) 

Menurut kalian ini langkah yang tepat atau enggak nih? 

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Telah dua kali menyatakan enggan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024, PKS kiranya sedang mempraktikkan strategi politik tertentu agar daya tawarnya meningkat. Namun di sisi lain, strategi itu juga bisa saja menjadi bumerang. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Setelah pada awal April lalu, Juru Bicara DPP PKS Ahmad Mabruri menyiratkan tak ingin “menurunkan derajat” Anies Baswedan dengan keengganan partai mengusungnya di Pilkada Jakarta 2024, kemarin, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan hal serupa.

Sikap yang seolah menutup pintu rapat peluang kolaborasi ini tentu menarik karena PKS dan Anies seolah memiliki chemistry dan frekuensi yang sama, bahkan sejak Pilkada DKI Jakarta 2017.

Apalagi, saat berkaca pada Partai NasDem – rekan satu koalisi di Pilpres 2024 PKS – yang menyatakan masih terbuka untuk mengusung Anies di Jakarta, kendati memiliki kader potensial lain seperti Ahmad Sahroni.

Lalu, pertanyaan sederhananya adalah mengapa PKS mengambil sikap itu dan apakah sikap tersebut akan teguh dipertahankan?

PKS Terjebak Ilusi?

Satu kemungkinan yang terjadi adalah secara kolektif, PKS mengalami salah satu atau dua kondisi, yakni ilusi kendali (illusion of control) dan ilusi superioritas (illusory superiority).

Fenomena ilusi kendali merupakan bias yang terjadi ketika individu atau bahkan kumpulan individu dalam kelompok meyakini diri mereka memiliki kendali atas situasi yang berada di luar jangkauan pengaruhnya.

Serupa tapi tak sama, ilusi superioritas adalah kecenderungan untuk merasa lebih baik atau lebih kompeten daripada yang sebenarnya.

Hal itu agaknya dapat ditarik dari postulat di balik sikap PKS yang dikemukakan Ahmad Syaikhu. Dirinya menyatakan PKS adalah pemenang legislatif Jakarta 2024 dan menganggap selayaknya kader mereka pula yang memimpin mantan Ibu Kota Negara.

Memang, kemenangan PKS di legislatif Jakarta edisi 2024 bisa dikatakan cukup fantastis. Hanya berada di peringkat ketiga pada 2019, PKS menyalip Partai Gerindra dan PDIP sekaligus untuk menguasai jumlah kursi di Kebon Sirih.

Sayangnya, kader PKS yang muncul di internal sebagai kandidat Gubernur Jakarta adalah pendahulu Syaikhu, yakni Sohibul Iman.

Kendati merupakan politisi kawakan PKS yang dihormati, menyiapkan nama Sohibul Iman untuk bertarung di Jakarta kiranya cukup irasional dalam formula matematika politik apapun. Baik dari segi popularitas, tingkat kesukaan, maupun elektabilitas.

Di titik inilah ilusi kendali maupun ilusi superioritas bukan tidak mungkin dialami PKS. Karena bagaimanapun Jakarta adalah medan laga yang sangat berat, setidaknya sejak Joko Widodo (Jokowi) turun gelanggang di edisi 2012 silam.

Kendati demikian, kecil kemungkinan PKS tidak menyadari hal tersebut. Sesuatu yang turut menegasikan sebagian dari hipotesa ilusi kendali dan superioritas.

Lalu, apa yang sebenarnya ingin dituju PKS dari keengganan mengusung Anies di Jakarta?

Incar Kursi Cawagub?

Sekali lagi, dalam proses politik yang tengah memanas dan situasi serta keputusan masing-masing aktor yang dibuat dalam “ruang-ruang tertutup” atau yang beken dengan istilah smoke filled room, PKS bisa saja di panggung depan sengaja menampilkan keengganan mengusung Anies, atau kandidat lainnya sebagai DKI-1.

Motifnya utamanya tak lain adalah demi daya tawar politik tertinggi. Saat terus menyebut sebagai penguasa legislatif Jakarta dan memiliki kader yang mereka anggap mumpuni untuk memimpin Jakarta, tentu ada pesan yang ingin disampaikan PKS kepada para aktor politik lain.

Dengan presumsi bahwa mengusung Sohibul Iman, atau kader lain seperti Mardani Ali Sera, kurang logis secara matematika politik, PKS bisa saja telah menyiapkan skenario sesungguhnya di belakang panggung.

Opsi menguasai eksekutif dan legislatif Jakarta sekaligus masih bisa didapat PKS dengan menempatkan kadernya sebagai calon wakil gubernur. Tentu untuk mendampingi nama lain yang lebih berpeluang seperti Ridwan Kamil, Ahmad Sahroni, maupun Anies Baswedan pada akhirnya.

Memperkuat impresi daya tawar politik agaknya memang penting bagi PKS. Isu mengenai intrik saat “jatah” wakil gubernur DKI Jakarta yang dilepaskan Sandiaga Uno karena mengikuti Pilpres 2019 boleh jadi menjadi variabel saling terkait.

Kala itu, PKS seolah ditikung oleh Partai Gerindra yang menempatkan Ahmad Riza Patria sebagai DKI-2. Mengacu pada sejumlah faktor, kekalahan daya tawar politik dinilai menjadi kelemahan PKS hingga dengan mudah menerima ditikung oleh Partai Gerindra.

Well, penjabaran di atas merupakan interpretasi berdasarkan beberapa variabel yang telah eksis dan saling terkait. Namun, akan tetap menarik untuk menanti sikap sesungguhnya PKS di Pilkada Jakarta 2024, termasuk korelasinya dengan Anies Baswedan andai benar-benar maju sebagai petahana. (J61)

PinterPolitik.com

“Dulu kita sahabat, berteman bagai ulat, berharap jadi kupu-kupu. Kini, kita berjalan berjauh-jauhan. Kau jauhi diriku karena sesuatu” – Sind3ntosca, musisi asal Indonesia

Persahabatan kerap kali dianggap sebagai sebuah hubungan erat antara dua pihak yang saling membangun. Seperti yang pernah dinyanyikan oleh Sind3ntosca, persahabatan itu bagaikan kepompong yang mengubah ulat menjadi kupu-kupu.

Mungkin, hubungan persahabatan inilah yang selama ini mengisi kedekatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Surya dan partainya bahkan disebut oleh John McBeth dalam tulisan opininya di Asia Times sebagai setia kepada Jokowi.

Namun, layaknya banyak hubungan persahabatan pada umumnya, sebuah batu dalam perjalanan yang terjal bisa saja menyandung langkah mereka. Rintangan ini yang boleh jadi tengah dihadapi oleh Jokowi dan Surya.

Nasdem yang sebelumnya menjadi partai terdepan dalam mendukung pencalonan Jokowi untuk Pilpres 2019 kini menjadi sasaran sindiran mantan Wali Kota Solo itu. Presiden dalam perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-55 Partai Golkar berkomentar bahwa dirinya tidak pernah dirangkul seerat rangkulan Surya dengan Presiden PKS Sohibul Iman.

Banyak pihak menilai bahwa sindiran tersebut merupakan bentuk peringatan Jokowi kepada Partai Nasdem sebagai salah satu anggota koalisi pemerintahan. Meski begitu, Surya menilai pernyataan itu hanyalah candaan presiden.

Banyak yg menganggap manuver Surya Paloh belakangan ini sbg upaya membangun 'Poros Baru 2024' , padahal 2019 baru selesai, NasDem dapat 3 menteri, Jokowi sdah melihat manuver ini kejauhan, yg potensial bisa ganggu koalisi khususnya dlm pemerintahan… Ini sindiran keras Jokowi pic.twitter.com/ZkL53rt7Iu

— Mohamad Guntur Romli (@GunRomli) November 7, 2019

Terlepas dari adanya perasaan tersindir atau tidak, Surya mungkin masih berkeyakinan bahwa Jokowi adalah sahabatnya. Pasalnya, Ketum Nasdem tersebut mengatakan bahwa dirinya dan sang presiden masih terhubung secara batin walaupun belum sempat bertemu secara langsung.

Namun, pernyataan Jokowi bisa jadi merupakan tanda dari adanya perubahan dalam dinamika hubungan di antara keduanya. Apa maksud sebenarnya dari pernyataan presiden dalam perayaan HUT ke-55 Golkar tersebut? Situasi apa yang kini tengah terjadi antara Jokowi dan Surya?

Sindiran Politik

Terlepas dari adanya sangkalan dari Surya, pernyataan Jokowi bisa jadi memang merupakan bentuk sindiran politik presiden untuk Partai Nasdem. Sindiran yang semacam itu memang kerap digunakan dalam diskursus politik.

Bukan tidak mungkin bahwa sindiran Jokowi ini memang mencerminkan keinginan presiden untuk memengaruhi langkah-langkah politik Surya. David M. Bell dalam tulisannya yang berjudul Innuendo menjelaskan bahwa sindiran kerap digunakan ketika penyindir ingin memengaruhi orang lain tetapi juga sekaligus ingin menyembunyikan maksud asli penyindir agar risiko-risiko ekspresinya dapat diminimalisir.

Dalam tulisannya, Bell mendefinisikan istilah innuendo dengan menggunakan teori speech act (tindak tutur) dan mengkategorikan sindiran sebagai bentuk pragmatic act. Tindakan pragmatis ini dilakukan guna mewujudkan intensi penyindir bukan dengan mendorong pihak lain untuk mengenali maksud penyindir, melainkan dengan mengondisikan ucapannya pada konteks tertentu.

Joyojeet Pal dan tim penulisnya dari University of Michigan, Amerika Serikat, dalam tulisan mereka yang berjudul Innuendo as Outreach menjelaskan bahwa sindiran politik kerap kali disalurkan dalam bentuk ironi verbal. Ironi verbal sendiri dapat dipahami sebagai kiasan retorik yang disertai dengan substitusi atas makna sesungguhnya.

Pal dan timnya mencontohkan beberapa politisi yang menggunakan ironi verbal sebagai sindiran politik, yaitu Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden AS Donald Trump. Kedua presiden ini kerap melayangkan sindirannya melalui cuitan di Twitter karena efeknya yang lebih besar dalam menarik emosi dan perhatian dibandingkan ucapan biasa pada umumnya.

Selain itu, Pal dan timnya – dengan mengutip Wilson dan Sperber – menjelaskan bahwa penggunaan sindiran ironis ini juga memerlukan adanya kesamaan lingkungan kognitif, di mana penyindir dan yang disindir memiliki ruang pemahaman yang sama.

Dari sini, apa yang dijelaskan Bell mengenai pengondisian sindiran menjadi sesuai. Dengan sindiran yang dikondisikan berdasarkan kesamaan kognitif, penyindir berupaya agar pihak yang disindir mengarah pada konteks yang dimaksud.

Lalu, bagaimana dengan sindiran Jokowi untuk Surya?

Mungkin, Jokowi berharap agar Surya dapat kembali menjalankan perannya sebagai anggota koalisi pemerintahan. Presiden sendiri mengatakan bahwa dirinya memiliki hak untuk mempertanyakan pertemuan Surya-Sohibul karena Nasdem masih berada di dalam koalisi pemerintahan.

Dengan sindiran yang dikondisikan berdasarkan kesamaan kognitif, penyindir berupaya agar pihak yang disindir mengarah pada konteks yang dimaksud.
Share on X

Sindiran politik semacam ini juga pernah dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika menjabat. Pada tahun 2013, SBY menyindir PKS – kala itu menjadi anggota koalisi pemerintahan SBY – akibat sikapnya yang kerap tidak sejalan dengan pemerintah.

Sindiran tersebut dilakukan dengan mengucapkan terima kasih kepada Partai Demokrat atas sikapnya yang dianggapnya selalu sedia mendukung pemerintahannya. Di lain kesempatan, SBY juga menyindir PKS dalam rapat kabinet.

Bila berkaca pada sindiran SBY pada PKS, apakah sindiran Jokowi kepada Surya serupa? Lantas, ada apa sebenarnya di balik hubungan Jokowi-Surya yanh mendasari keluarnya sindiran tersebut?

Perang Dingin?

Upaya Jokowi untuk melempar sindiran kepada Surya kurang lebih hampir sama dengan situasi Perang Dingin yang terjadi antara AS dan Uni Soviet. Kedua negara itupun sebelumnya merupakan sekutu dalam Perang Dunia II sebelum akhirnya menjadi musuh bebuyutan sepanjang paruh akhir abad ke-20.

Perang Dingin sendiri dapat didefinisikan sebagai ketegangan politik yang terjadi antara dua negara yang diwarnai dengan ancaman, propaganda, dan cara-cara lain selain pertempuran secara langsung. Sindiran – dalam bentuk innuendo dan insinuation – kerap saling dilemparkan juga dalam Perang Dingin.

Pada tahun 1984 misalnya, Uni Soviet dianggap melemparkan sindiran kepada AS terkait pembunuhan Perdana Menteri India Indira Gandhi. Sindiran itu dilontakan tanpa melemparkan tudingan secara langsung.

Di era tersebut, sindiran dan ancaman memang dilakukan sebagai bentuk upaya deterrence (menghalangi atau membuat pihak lain menghentian niatnya). Pada era kontemporer, sindiran-sindiran kerap dilontarkan oleh presiden AS dari masa ke masa pada Korea Utara untuk menghentikan pengembangan rudal nulklirnya.

Lantas, apa kaitannya Perang Dingin antarnegara dengan sindiran Jokowi terhadap Surya?

Sindiran memang menjadi salah satu instrumen untuk memengaruhi tindakan negara lain. Namun, negara juga kerap menggunakan manuver-manuver politik guna mengeluarkan efek deterrence terhadap negara lain.

Jika menilik kembali pada dinamika hubungan Jokowi dengan Surya, keduanya memang selalu berjalan bersama dalam hal politik. Namun, keputusan-keputusan politiknya mulai dianggap tidak sejalan semenjak terjadi pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo Subianto.

Ketidakpuasan Surya bisa saja mulai tampak akibat adanya kemungkinan Prabowo untuk bergabung dalam pemerintahan sejak pertengahan tahun 2019. Bahkan, sempat diduga terbentuk dua poros politik yang berbeda terkait jatah menteri partai politik antara poros Teuku Umar (Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri) dan poros Gondangdia (Surya).

Upaya deterrence boleh jadi mulai dilakukan oleh Surya dengen menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan – salah satu sosok yang berseberangan secara politik dengan Presiden Jokowi. Bisa jadi, pertemuan tersebut ditujukan untuk memengaruhi keputusan Jokowi dalam menyusun kabinet periode keduanya.

Upaya ini terus dilakukan oleh Nasdem pada beberapa kesempatan selanjutnya, yakni ketika berbagai tokoh mengenakan pakaian putih dipanggil ke Istana pada Oktober lalu. Nasdem memberikan sinyal bahwa mereka siap bila menjadi oposisi bagi pemerintahan Jokowi.

Disebut-sebut tidak puas dengan jatah menteri yang didapatkannya, Nasdem pun tetap melanjutkan upaya deterrence dengan melakukan pertemuan antara Surya dan Sohibul. Mungkin, kekecewaan Surya ini muncul akibat lepasnya posisi Jaksa Agung yang disebut-sebut menjadi sumber kekuatan Nasdem.

Boleh jadi, upaya deterrence Nasdem ini berakhir menjadi sebuah perang dingin layaknya dilakukan antarnegara. Pasalnya, sindiran Jokowi bisa jadi merupakan bentuk deterrence balasan terhadap Surya dan Nasdem.

Lantas, bagaimanakah dampak lanjutan dari deterrence Jokowi untuk Surya dan Nasdem?

Dalam hubungan antarnegara, bukan tidak mungkin upaya-upaya deterrence dapat berujung pada tindakan nyata apabila pihak lawan tidak dapat dihalangi. Korut misalnya, kerap mendapatkan sanksi dari AS dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan sikapnya yang ketus untuk mengembangkan senjata nuklir.

Bila ditarik pada konteks politik domestik Indonesia, deterrence balasan Jokowi ini boleh jadi berujung pada keputusan nyata. Seperti AS yang memiliki pengaruh luas untuk menentukan sanksi, presiden juga berhak menentukan kembali siapa-siapa saja yang berhak terlibat dalam kabinetnya.

Presiden SBY misalnya, memutuskan mengurangi jatah menteri PKS. Keputusan itu dinilai karena adanya gesekan sikap antara pemerintahan SBY dengan partai yang kini dipimpin oleh Sohibul tersebut.

Namun, mungkin, sindiran Jokowi mungkin belum mengarah pada ancaman semacam itu. Untuk saat ini, sindiran Jokowi ini boleh jadi merupakan pertanda akan telah dimulainya Perang Dinginnya dengan Surya.

Adanya Perang Dingin ini bisa saja menjadi tambahan batu terjal bagi persahabatan Jokowi-Surya yang selama ini telah terjalin. Seperti lirik Sind3ntosca di awal tulisan, kedua politisi ini mungkin tengah bertindak berjauh-jauhan karena sesuatu. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

 PinterPolitik.com

Surya Paloh ini agaknya kurang sensitif sama perasaannya Pak Jokowi. Pasalnya setelah Jokowi dan kabinetnya dilantik, Nasdem pun melakukan safari politik dengan mengunjungi PKS. Media pun ramai memberitakan keakraban antara dua partai yang bersebrangan koalisinya di pemerintah.

Surya Paloh dan rombongan Nasdem terlihat menyambangi kantor PKS dan melewatkan waktu sambil tertawa bersama Sohibul Iman sekaligus politisi PKS lainnya.

Banyak yang curiga maskud dari kunjungan hangat tersebut. Namun Nasdem pun berkelit kalo itu mah memang tak terhindarkan. Tapi ditakutkan Nasdem bikin kegaduhan lebih lanjut dan jadi ancaman. Bagai peribahasa “menepuk air di dulang terpercik muka sendiri”, Nasdem pun mulai kena getahnya.

View this post on Instagram

Nasdem kunjungi kantor DPP PKS, ada apa? Simak artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 31, 2019 at 6:34pm PDT

Pak Jokowi tampaknya memilih waktu yang pas buat nyenggol Nasdem, yaitu pas hajatan Partai Golkar. Dalam ulang tahun ke-55 Partai Golkar tersebut, Jokowi menyampaikan sambutannya kepada petinggi Golkar dan partai lain. Pada momen inilah Jokowi menyindir Surya Paloh.

Jokowi bilang kalo pada malam hari itu wajah Surya Paloh cerah sekali tidak seperti biasanya. Tentunya ini karena habis bertemu Sohibul Iman, Presiden Partai PKS. Tak lupa Jokowi pun menyatakan kecemburuannya bahwa beliau gak pernah dirangkul seakrab itu sama Surya Paloh.

Surya Paloh patut harap-harap cemas karena Pak Jokowi ini jarang banget nyindir orang di muka publik. Tapi ditanya mengenai sindiran Jokowi, Surya Paloh pun berseloroh kalo Presiden RI tersebut selera humornya tinggi seraya tertawa. Surya pun mengakui emang dia belom ketemu sama Pak Jokowi tapi komunikasi mereka tetap intens diikuti tawa khasnya.

Nanti dulu, belum bertemu tapi komunikasi intens itu gimana ya pak, telepatikah? Aman sih aman pak. Tapi pastikan lagi lah bapak masih dianggap sama Pak Jokowi, ntar tiba-tiba ada pengumuman. Kalo gitu bapak masih bisa ketawa gak ya.

Hubungan Jokowi dan Surya Paloh itu mungkin kayak dua orang kawan yang sedang bercanda dorong-dorongan. Awalnya mungkin pelan, tapi karena terbawa situasi bisa jadi dorong-mendorong semakin keras dan akhirnya berantem beneran. Apakah hubungan Jokowi dan Surya Paloh akan seperti itu? Ya nantikan saja. (M52)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

 PinterPolitik.com

Kebimbangan dan harapan bisu PKS akhirnya membuahkan hasil. Pasalnya Surya Paloh, Ketum Partai Nasdem berinisiatif untuk memupuk tali persaudaraan dengan PKS. Surya Paloh bersama rombongannya yang terdiri dari Willy Aditya, Saan Mustofa, Rachmat Gobel, Taufiqulhadi dan Johnny G. Plate, Rabu 30 Oktober kemarin menyambangi kantor DPP PKS.

Perbincangan antara Surya Paloh dan Presiden PKS, Sohibul Iman terlihat akrab, saling berbisik dan kadang diselingi tawa lepas. Agaknya PKS telah menemukan kawan yang humoris, selamat ya. Tak lupa pada akhir kunjungan Sohibul mengantar Surya Paloh dan rombongan Nasdem ke bus. Sungguh syahdu sekali hubungan antara Nasdem dan PKS.

Menurut Sekjen PKS, Mustafa Kamal menganggap kalo PKS itu kakak tuanya Nasdem. Wah, brotherhood of political parties ya, keren-keren. Dalam pertemuan tersebut, lahir kesepahaman antara PKS dan Nasdem untuk menjalankan fungsi check and balance.

https://www.instagram.com/p/B38bZXWp45T/

Eh nanti dulu, mungkinkah Nasdem koalisi dengan PKS? Nasdem mau keluar dari koalisi Presiden Jokowi? Lah, gimana nasib Johnny G. Plate sebagai Menkominfo?

Nasdem menyatakan bahwa mereka paham jika posisi PKS berada di luar pemerintahan berkebalikan dengan Nasdem yang berada di dalamnya. Usut punya usut, yang dimaksud kesepahaman itu ternyata di ranah legislatif, yaitu DPR.

Oh, amanlah kalo gitu, kirain bakal ada drama besar baru. Partai Nasdem melalui ketumnya menekankan pentingnya fungsi check and balance antara legislatif dengan eksekutif supaya kebijakan pemerintah teruji.

Surya Paloh pun menimpali bahwa pemerintah harus siap dikritisi. Oleh karena itu ada kemungkinan besar Nasdem dan PKS akan bersekutu dalam berbagi ide sambil bergandengan tangan bersama. Alangkah indahnya persaudaraaan yang dibalut politik ini.

Nasdem ini enak ya. Sudah Sekjen-nya dapet kursi Menkominfo eh sekarang punya kesepahaman dengan partai oposisi di DPR. Sedap! Tapi Nasdem beneran mau jalanin check and balance gak nih? Atau ternyata ada motif lain dibalik acara main ke kantor PKS?

Mungkin aja Nasdem tuh kasian sama PKS. Tentunya Nasdem telah paham dengan perbedaan situasi antara dia dan PKS. Makanya untuk menghibur PKS, Nasdem bersilaturahmi ke mereka.

Nasdem ini ternyata berjiwa mulia ya. Semoga semua kader-kadernya juga begitu. Selamat menjalankan fungsi check and balance ya di DPR. Buat PKS harus tetep tegar menunggu kabar dari PAN dan Demokrat. Sabar ya PKS, tetaplah berharap. Kan ga mau membujuk. Jadi tunggu aja. (M52)

https://www.youtube.com/watch?v=PJCa1nKZoH4

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]D[/dropcap]i tahun politik seperti ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di bawah kepemimpinan Mohamad Sohibul Iman, seakan tidak mengenal kata menyerah untuk menarik simpati rakyat dengan merencanakan penghapusan pajak kendaraan bagi sepeda motor. Selain itu, Presiden PKS itu juga sudah lebih dahulu mewacanakan program Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup.

Komitmen perjuangan politik yang diklaim membela nasib rakyat kecil itu dilakukan dengan penghapusan pajak motor bagi 100 juta rakyat kecil. Hal ini didasari oleh kebijakan ekonomi yang selama ini dianggap hanya berpihak kepada kelompok-kelompok kelas atas melalui program pengampunan pajak bagi para konglomerat dan pemodal. Weleh-weleh.

Eh tapi sebentar deh, memangnya yakin kebijakan yang diajukan Sohibul akan membuat rakyat kecil bahagia? Hmmm, bukannya kebijakan itu malah membuat masyarakat makin stres ya? Atau jangan-jangan Sohibul mau memperlancar usaha diler motornya nih? Ahaha, bercanda ya bro.

Hal yang akan membuat rakyat semakin stres dengan kebijakan Sohibul adalah karena nantinya kebijakan itu akan membuat rayat lebih memilih naik motor dibanding menggunakan transportasi umum. Tentunya semakin banyak motor di jalan, pasti jalanan akan semakin padat. Artinya, masyarakat bukannya merasa semakin diuntungkan, malah semakin stres karena saat ingin berpergian ke mana-mana, jalan jadi semakin macet. Betul apa betul?

Nah, bicara macet, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah bilang bahwa  mengacu pada hasil studi Bappenas, angka kerugian karena kemacetan di Jabodetabek setiap tahunnya mencapai Rp65 triliun. Selain itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sempat menyampaikan hal yang sama, bahkan angka kerugiannya jauh lebih besar, yakni menyentuh Rp100 triliun tiap tahunnnya. Walah dalah.

Jadi gimana nih bro menurut kalian, apakah kebijakan Presiden PKS itu dapat menjadi solusi kerugian negara yang ditemukan Bappenas dan Gubernur DKI Jakarta? Atau gimana? Wkwkwk, sudah lah bro, tidak usah diperpanjang lagi. Biarin aja doi mau gimana. Lagian Sohibul kan hanya Presiden PKS, bukan Presiden RI. Jadi belum tentu kan doi bisa beneran hapus kebijakan pajak motor dan surat izin mengemudi. Ehehehe.

Oh iya bro, di luar itu semua, kenapa ya Presiden PKS tidak berpikir mendorong kebijakan seperti di Jerman yang lebih memilih menggratiskan transportasi umumnya saja? Bukannya kalau seluruh jenis transportasi umum gratis masyarakat kecil akan lebih merasa diperhatikan? Kali aja kan kalau transportasi umum gratis, masyarakat jadi lebih antusias menggunakan kendaran umum dibanding harus naik kendaraan pribadi yang nambah polusi dan bikin jalan macet. (G42)

PinterPolitik.com

[dropcap]A[/dropcap]da yang baru dari PKS. Partai berlambang bulan sabit dan padi ini meluncurkan program andalan memperjuangkan penghapusan pajak sepeda motor serta membuat regulasi SIM berlaku seumur hidup sebagai bahan kampanye menjelang Pilpres 2019.

Tak pelak, materi kampanye tersebut menimbulkan pro kontra secara luas karena setidaknya, seperti yang banyak diberitakan media mainstream, terdapat dua alasan kenapa penghapusan pajak menjadi isu sensitif.

Pertama, hilangnya pajak kendaraan bermotor akan menyebabkan hilangnya potensi pendapatan negara, terlebih bagi kas pemerintah daerah.

Di Jakarta saja, pada 2017 Pemda mendapatkan pemasukan senilai Rp 8 triliun dari pajak kendaraan bermotor. Sementara itu, dari bea-balik nama kendaraan bermotor, dihasilkan pendapatan Rp5 triliun.

Kedua hal tersebut merupakan sumber pendapatan terbesar untuk Pemda DKI Jakarta,bahkan mencapai 35 persen dari keseluruhan penerimaan pajak daerah.

Kedua, meniadakan pajak akan meningkatkan konsumsi kendaraan bermotor. Masyarakat akan semakin mudah untuk membeli sepeda motor karena tidak menanggung biaya pajak dan biaya administrasi lainnya.

BPS menyebut pertumbuhan volume sepeda motor pun sangat masif, lebih dari lima juta unit setiap tahunnya. Berdasarkan data, populasi sepeda motor tahun 2016 sudah melebihi 105 juta unit atau 81 persen dari keseluruhan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia.

Tentu pilihan materi kampanye PKS ini menjadi pertanyaan bagi banyak pihak. Terlebih, penghapusan pajak selama ini banyak dianggap menguntungkan orang-orang kaya. Di balik keputusan PKS, bagaimana sebenarnya fenomena ini dijelaskan dalam kacamata politik?

View this post on Instagram

Wow, PKS janjikan SIM akan seumur hidup Simak infografis kami lainnya di Pinterpolitik.com #pks #surtberkendara #infografik #infografis #infographic #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 23, 2018 at 1:26am PST

Pragmatis Demi Suara

Tantangan ekonomi dalam negeri sepertinya memang direspon serius oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Oleh karenanya solusi penghapusan pajak menjadi salah satu platform bagi upaya PKS dalam merespons gonjang-ganjing kesejahteraan di kalangan masyarakat kelas  menengah ke bawah.

Dalam urusan penghapusan pajak, PKS mengklaim bahwa akan berjuang meloloskan regulasi rancangan undang-undang (RUU) tentang penghapusan pajak kendaraan jenis sepeda motor dan pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup bila menang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang.

PKS memang dikenal kental dengan partai berhaluan Islam cukup kuat. Meski demikian, seiring berjalannya demokratisasi di Indonesia, PKS juga mulai menyesuaikan diri terhadap keterbukaan pandangan, termasuk dalam hal kebijakan ekonomi.

Bila Rakyat menangkan PKS dlm Pemilu,maka PKS akan laksanakn program terobosan;bantu Rakyat,kurangi beban atas mrk, hadirkan keadilan&kesejahteraan bagi Rakyat Indonesia, sesuai sila ke 5 Pancasila. PKS akan hapus pajak sepeda motor dan berlakukan SIM seumur hidup.#2019PilihPKS. https://t.co/MKtzovoMbY

— Hidayat Nur Wahid (@hnurwahid) November 23, 2018

Burhanudin Muhtadi dalam bukunya yang berjudul Dilema PKS: Suara dan Syariah telah banyak menyinggung kiprah PKS dalam perpolitikan di Indonesia selama ini. Ia melihat bahwa PKS sebenarnya memiliki agenda islamisasi sebagai misinya dalam berpolitik.

Namun, Burhan dalam bukunya pada akhirnya menyimpulkan bahwa partai ini telah bertransformasi dari partai islamis-ideologis menjadi partai pragmatis-terbuka.

Partai yang disebut mendapat pengaruh ideologis dari Ikhwanul Muslimin Mesir ini mencoba menjangkau semua kalangan dengan sikap kompromistik terhadap isu-isu kontemporer meskipun cita-cita islamisme terkadang harus dikorbankan.

Keterbukaan PKS ini berhasil mengantarkannya menduduki parlemen pada pemilu 2009. Tanpa mengandalkan tokoh maupun dukungan organisasi besar, PKS sukses menjadi partai yang mendapat suara keempat terbanyak kala itu.

Menjelang 2019, selain Pilpres, PKS tengah berjuang untuk memaksimalkan suara untuk menghadapi pemilu legislatif. Dalam konteks pajak, bisa jadi PKS memang tengah berupaya mengembalikan kejayaan masa lalu dengan memaksimalkan suara nanti di pemilu legislatif 2019. Oleh karenanya, PKS menawarkan opsi kebijakan penghapusan pajak untuk meraih dukungan populer.

Kebijakan penghapusan pajak ala PKS ini dapat di sebut sebagai bentuk dari kebijakan fiskal konservatif
Share on X

Tentu saja, sebagai partai yang diramalkan akan kesulitan memenuhi parliamentary threshold oleh beberapa lembaga survei, partai pimpinan Sohibul Iman ini memang harus menggunakan strategi maksimal jika ingin langkahnya mulus menuju Senayan.

Kebijakan penghapusan pajak ala PKS ini dapat disebut sebagai bentuk dari kebijakan fiskal konservatif.

Menurut David Coates dalam tulisanya yang berjudul The Oxford Companion to American Politics menjelaskan konservatisme fiskal atau juga dikenal dengan konservatisme ekonomi adalah prinsip dalam politik-ekonomi mengenai kebijakan fiskal dan tanggung jawab fiskal yang konsen terhadap adanya pajak rendah, mengurangi pengeluaran pemerintah dan upaya meminimalisir utang pemerintah.

Sementara itu, Larry Johnston dalam bukunya berjudul Politics: An Introduction to the Modern Democratic State menyebut bahwa konservatisme fiskal mengikuti pandangan filosofis dari liberalisme klasik dan liberalisme ekonomi. Sehingga tidak salah jika kini menyebut PKS telah berkompromi dengan strategi-strategi ekonomi liberal.

Jika diperhatikan, strategi seperti ini tergolong lazim terjadi di beberapa belahan bumi. Merujuk pada kondisi tersebut, PKS tengah melakukan langkah pragmatis sesuai dengan tren dunia. Idealisme sebagai partai Islam seperti di kesampingkan demi mengikuti tren tersebut agar perolehan suara bisa terselamatkan.

Selain bertransformasi menjadi lebih liberal, menggunakan pajak sebagai isu kampanye bisa di katakan sebagai langkah political attack yang dilakukan PKS kepada pemerintah. Bisa jadi langkah PKS dengan mengangkat isu yang diklaim menyentuh wong cilik ini akan menjadi turning point bagi elektabilitas PKS di 2019.

Pajak, Sebuah Isu Penting

Mengapa pajak? Tentu pertanyaan itu cukup krusial untuk dijawab. Selama ini isu kampanye menjadi nadi dari setiap gelaran pesta demokrasi lima tahunan. Pemilihan isu penghapusan pajak oleh PKS tentu bukan hal yang ujug-ujug. Melihat usulan ini dalam konteks elektoral menjadi penting.

Jika belajar pada negara lain, isu pajak bisa menjadi senjata yang ampuh dalam sebuah kampanye politik. Sebut saja kemenangan Donald Trump pada Pilpres di AS di tahun 2016 yang menggunakan isu pajak sebagai materi kampanye.

WOW, disaat yg lain ga jlaas program, ini PKS okeh banget brani nya… Ga nyesel sobat #2019PilihPKS.. Insha Alloh berkah.. Berkah.. Berkah ? pic.twitter.com/OiGOreRPXN

— KangCalakan (@KangCalakan) November 22, 2018

Setelah kemenangan Trump, isu pajak kemudian digunakan oleh partai politik untuk mengamankan suara dalam pemilu. Seperti dilansir majalah Bloomberg, partai Republik dalam kampanye midterm elections beberapa waktu yang lalu melihat bahwa pemotongan pajak memiliki manfaat yang akan membantu mereka mengamankan kemenangan.

Selain di AS, isu pemangkasan pajak juga menjadi isu populis dalam pemilu di Italia. Matteo Salvini kandidat dari Anti-Illegal Migrant League berjanji untuk melakukan pemotongan pajak. Begitu juga kandidat dari Five Star Movement, Luigi Di Maio yang mengusulkan pemangkasan pajak.

Dalam konteks Indonesia, PKS sepertinya melihat peluang serupa. Selama ini publik hanya disibukkan dengan politik olok-olok yang dilontarkan oleh kedua kubu yang akan bersaing di Pilpres 2019. Tanpa adanya gagasan yang konkrit tentang program kerja, publik tentu menginginkan sesuatu yang benar-benar menggebrak.

Hal ini sejalan dengan pendapat William L. Benoit dari University of Missouri, bahwa dalam konteks komunikasi politik, utamanya kampanye, kandidat yang lebih banyak membahas tentang kebijakan melebihi lawan politik mereka akan lebih banyak memiliki peluang untuk memenangkan pemilu.

Dalam konteks psikologi pemilih, keterbaharuan isu kampanye pada kadar tertentu penting dalam memaksimalkan pemilih. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Georgy Egorov dalam tulisanya yang berjudul Single-Issue Campaigns and Multidimensional Politics, bahwa dalam pemilihan umum, pemilih cenderung akan peduli terhadap masalah yang spesifik yang menjadi konsen dalam materi kampanye partai atau politisi.

Isu penghilangan pajak oleh PKS bisa jadi menjadi penggebrak keterbaharuan isu kampanye di tengah minimnya gagasan menjelang 2019. Strategi PKS juga dapat diasumsikan sebagai usaha menciptakan panggungnya sendiri dengan mengangkat isu sensasional ke ruang publik.

Lalu mungkinkah isu pajak ini akan berhasil menjadi kunci PKS untuk memperoleh dukungan dari masyarakat? Menarik untuk ditunggu. (M39)

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]olid selalu menjadi istilah kebanggaan para elite PKS untuk menggambarkan betapa struktur di tubuh partainya sangat harmonis. Tapi kenapa banyak kader yang mendadak keluar partai?

Kalau diamati saat ini, PKS bagaikan sebuah rumah minim oksigen bagi para kadernya, pengap, hingga mereka-mereka yang tak mampu berebut udara memilih untuk keluar dan pergi bebas, dengan kegaduhan yang luar biasa membingungkan. Gimana sih, katanya kompak?

Presiden PKS Sohibul Iman pun juga bingung, kenapa bisa para pengurus dan kader bergejolak di daerah? Ah, tapi masa nggak tahu sih? Perasaan mereka sudah sangat berisik, segala alasan bubarnya para kader tersebar di segala lini media massa. Apa jangan-jangan Pak Sohibul tutup mata, hati dan telinga? Hihihi…

Kalau dipikir-pikir, posisi PKS dalam dunia politik Indonesia tuh memang penuh dengan drama tragis. Terutama drama di antara para kadernya. Kan manusia sepertiku jadi bingung ya, kok bisa yang katanya partai kader tapi kadernya kabur-kaburan? Presidennya aja sampai berseteru dengan kadernya, dituntut pula. Ckckckck.

Meliat “anak ayam”-nya kabur, konon Sohibul nggak pernah mau ambil pusing gaes. Biar saja para pengurus dan kader itu keluar partai. Baginya, berpartai adalah soal minat dan kesungguhan masing-masing kader.

Kok bisa kader PKS lari-larian?
Share on X

Jadi kalau memang mau bergabung dengan PKS ya diterima, tapi kalau sudah merasa nggak bahagia, dan ingin mencari rumah baru ya monggo. Begitu prinsipnya. Woles banget kan gaes? Tapi kenapa kalau pemikirannya sesederhana itu, para kader dipaksa menandatangani pakta integritas loyalitas? Kenapa hayooo? Katanya terserah, tapi kok posesif ya? Ehhh…

Meski banyak kader yang keluar partai, Sohibul menegaskan jumlah pengurus dan kader yang bergejolak di daerah tidak signifikan. Jadi, nggak akan mempengaruhi kesolidan partai, termasuk dalam upaya memenangkan pasangan Prabowo-Sandiaga Uno sebagai presiden dan wakil presiden RI 2019 mendatang.

Menurutnya, kalau ada yang tidak sejalan sih silahkan saja angkat kaki, asal jangan gaduh.

Hmm, mereka itu bukannya mau buat kegaduhan loh Pak. Cuma mau curhat aja, kalau rumah lamanya ternyata nganu. Hehehe. (E36)

PinterPolitik.com

[dropcap]W[/dropcap]akil Ketua DPR Fahri Hamzah menanggapi pernyataan Presiden PKS Sohibul Iman, terkait anjuran agar kader partainya melakukan kampanye negatif (negative campaign). Fahri pun justru mempertanyakan sikap Sohibul terkait ucapannya tersebut, agar semuanya menjadi jelas.

Kata Fahri, kali aja mungkin Sohibul mau menanggung dosanyadengan pernyataannya itu. Wkwkwk, kalau dosanya beneran bisa dan mau ditanggung sama presiden partai, eyke mau banget tuh daftar jadi kader PKS cuy!

Hayo, siapa lagi nih selain eyke yang mau masuk PKS, lumayan loh! Pasti makin tenang deh hidup kita, kan enggak punya tangungan dosa lagi. Ahahaha.

Tapi di luar itu gengs, Fahri juga mengatakan bahwa negatif atau positifnya kampanye akan dilihat dari sudut pandangnya. Menurutnya, negatif sebagai kritik bisa diartikan sebagai sesuatu yang positif. Ia pun mencontohkan bagaimana dirinya kerap melontarkan kritik. Namun, bagi sebagian orang justru hal itu dianggap negatif.

Wah gimana enggak negatif bang, wong pendukung cebong kan lebih banyak. Coba pendukung kamvret yang lebih banyak, pasti deh abang diagung-agungkan. Ahahaha, btw bang, kalau kritik pemerintah memang terkadang bisa memunculkan tafsiran yang positif. Tapi kalau kritiknya enggak ada solusi, mau cebong ke mau kamvret kek, pasti deh bilang abang kayak gini:

“Ah kalau dengar Fahri Hamzah ngomong, berasa dengar suara angin perut yang nyaring bunyinya, tapi kurang harum aromanya.” Wkwkwkwk, bercanda ya bang.
Share on X

Intinya, apa yang dibilang sang pengrajin kritik untuk pemerintah ini bahwa mengritik berbasis data itu sangatlah penting. Jangan seperti Sohibul yang menghimbau berkampanye negatif dengan mencari kelemahan lawan, tapi tidak dilengkapi data yang kuat. Menurutnya itu sebuah kesalahan fatal. Weleh-weleh.

Jadi patut dicari tahu nih gengs, sebenarnya motivasi Sohibul mempersilahkan kader PKS untuk melakukan kampanye negatif di Pemilu 2019 itu untuk apa ya? Apalagi pernyataan itu disampaikan Sohibul di hadapan calon legislatif lagi. Wah bisa jadi produk kebijakan yang dikeluarkan kader PKS nanti isinya kurang positif semua nih. Ckckck. (G35)