Tiga aliran musik baru dari Indonesia kini merajai tangga lagu. Mungkinkah trisula ini diam-diam sedang melawan dominasi musik dunia? 

PinterPolitik.com

“Selamat datang di liga baru” – Tenxi, “ANTHEM JAWIR” (2026)

Cupin sedang memutar tangga lagu digital ketika ia menyadari sesuatu yang ganjil. Tiga jenis bunyi yang selama ini terpisah kini duduk berdampingan di puncak.

Yang pertama adalah hip-dut, persilangan antara hip-hop dan dangdut yang tumbuh dari skena koplo digital. Cupin menyebutnya bahasa massa, sebab genre ini menyatukan pendengar lintas kelas seperti yang jarang bisa dilakukan aliran lain di negeri ini.

Ia teringat trio Tenxi, Naykilla, dan Jemsii yang meledakkan lagu “Garam dan Madu” hingga merajai tangga lagu digital. Ketiganya bukan musisi dangdut tulen, tetapi justru dari tangan generasi muda itulah dangdut menemukan wajah barunya yang segar dan digemari lintas usia.

Yang kedua adalah gelombang girl group, dengan no na sebagai penandanya. Kuartet asal Jakarta, Lombok, dan Bali besutan 88rising itu membawa identitas “Nona” ke panggung yang selama ini dikuasai format Korea.

Yang ketiga, dan menurut Cupin paling mengejutkan, adalah gelombang musik Indonesia Timur. Nama seperti Silet Open Up, Toton Caribo, dan Ecko Show membawa dialek Flores, Kupang, dan Papua dari pesta rakyat menuju arus utama nasional.

Cupin ingat betul momen ketika lagu “Tabola Bale” milik Silet Open Up dinyanyikan di Istana Merdeka pada perayaan kemerdekaan ke-80. Bunyi dari timur yang dahulu dianggap lokal itu kini menggema di jantung protokoler kenegaraan.

Ia juga memperhatikan bahwa ketiga arus ini tumbuh di era yang sama, yakni era ketika platform digital meruntuhkan sekat antara pusat dan daerah. Sebuah lagu dari Ngada atau sebuah tarian dari Kupang kini bisa menjangkau jutaan telinga tanpa harus melewati studio besar di ibu kota.

Baginya, ini bukan tiga tren yang kebetulan naik bersamaan. Ini menyerupai sebuah trisula, tiga ujung tombak yang muncul dari geografi budaya yang berbeda tetapi mengarah ke satu titik.

Cupin lantas termenung memikirkan implikasi yang lebih besar. Jika tiga arus ini benar sebuah trisula, maka pertanyaannya bukan lagi soal selera, melainkan soal kekuatan.

Dua pertanyaan menggantung di benaknya. Apakah masing-masing ujung ini sebenarnya sedang menantang satu kekuatan musik asing yang selama ini mendominasi telinga bangsa? Dan jika benar, aliran apa yang mereka lawan?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Tiga Ujung Trisula dan Hegemon yang Ditantang

Cupin mulai memilah sifat tiap aliran dan menemukan pola yang rapi. Setiap ujung trisula ternyata berhadapan dengan satu hegemon sonik global yang berbeda.

Hip-dut baginya adalah benteng pasar dalam negeri. Genre ini tidak menolak hip-hop global, melainkan menyerapnya lalu menambatkannya pada akar dangdut yang telah mendarah daging.

Cupin teringat gagasan Joseph Nye dalam bukunya Soft Power: The Means to Success in World Politics. Nye menegaskan bahwa daya tarik budaya adalah bentuk kekuasaan, tetapi ia mengingatkan bahwa daya tarik tanpa mekanisme konversi hanya melahirkan kekaguman, bukan pengaruh.

no na, di ujung kedua, bertanding di lapangan yang sama dengan K-pop. Alih-alih meniru mentah-mentah, kelompok ini meminjam tata bahasa format global sambil mengibarkan identitas Nusantara sebagai pembeda di pasar yang oleh media disebut SEA-Pop.

Cupin melihat relevansi tesis Michael Porter dalam karyanya “The Competitive Advantage of Nations”. Porter menjelaskan bahwa keunggulan sebuah bangsa lahir dari faktor yang sulit ditiru pesaing, dan identitas lokal no na adalah faktor semacam itu.

Ujung ketiga, gelombang timur, menurut Cupin justru yang paling tidak tergantikan. Vokal, harmoni, dan ritme dari Flores hingga Papua adalah aset bunyi yang tidak bisa direplikasi oleh pabrik musik Korea maupun Barat.

Silet Open Up, Toton Caribo, dan Ecko Show membawa dialek timur sebagai padanan atas reggaeton dan Afrobeats yang kini menguasai tangga lagu dunia. Cupin menyebutnya kelangkaan yang bernilai, sebab dalam pasar yang kelebihan pasokan produk seragam, justru yang langkalah yang dicari.

Ia mengamati bahwa musik timur memiliki sifat komunal yang khas. Repetisi frasa pendek dan ajakan menari bersama membuatnya mudah menyebar di lintas generasi, sebuah karakter yang justru sulit direkayasa oleh industri.

Ia lalu teringat konsep cultural capital yang dirumuskan Pierre Bourdieu dalam esainya “The Forms of Capital”. Bourdieu menjelaskan bahwa selera dan bentuk seni adalah modal yang dapat dikonversi menjadi modal ekonomi, dan trisula ini adalah stok modal budaya yang belum sepenuhnya dicairkan.

Cupin menyadari bahwa perlawanan ini tidak bersifat menutup pintu. Ketiga ujung menang bukan dengan menghadang genre asing, melainkan dengan menumbuhkan alternatif yang cukup kuat untuk merebut waktu dengar secara sukarela.

Dua pertanyaan baru muncul di kepalanya. Jika trisula ini memang sanggup menandingi para hegemon, bagaimana caranya agar ia menjadi kekuatan ekonomi, bukan sekadar kebanggaan sesaat? Dan pelajaran apa yang bisa dipetik dari negara lain yang lebih dahulu berhasil?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Menempa Trisula Menjadi Kedaulatan

Cupin memahami bahwa sebuah trisula tanpa gagang hanyalah tiga tombak yang tercecer. Peran negara adalah menempa gagang yang menyatukan ketiga ujung itu.

Ia belajar dari empat model dunia. Korea Selatan membuktikan bahwa keterlibatan negara yang koheren melalui subsidi ekspor budaya dan pelatihan sistematis mampu mempercepat penetrasi pasar.

Nigeria menunjukkan hal berbeda melalui Afrobeats. Di sana diaspora dan platform digital menggantikan peran negara sebagai kanal distribusi ke seluruh dunia.

Kolombia dan Puerto Riko menjadikan reggaeton sebagai bahasa lintas negara di Amerika Latin. Cupin mencatat bahwa genre lokal bisa menjadi identitas seluruh kawasan bila dirawat dengan kolaborasi.

Jepang justru menjadi peringatan bagi Cupin. Pasar domestik J-pop yang terlalu nyaman membuat industrinya terkunci di dalam negeri dan berhenti mengekspor.

Dari perbandingan itu, Cupin menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki bahan baku ala Nigeria, kedalaman pasar ala Jepang, dan potensi format ala Korea. Yang belum ada hanyalah gagang yang menyatukan ketiganya.

Cupin membayangkan empat pilar gagang tersebut. Pilar pertama adalah royalti melalui penegakan hak cipta digital, dan pilar kedua adalah talenta melalui akademi pelatihan lintas daerah.

Pilar ketiga adalah distribusi dengan mengaktifkan jaringan diaspora Indonesia di berbagai negara. Pilar keempat adalah diplomasi, yakni menjadikan musik sebagai bagian resmi dari agenda politik luar negeri.

Ia menyadari bahwa logika trisula bukanlah penjumlahan, melainkan perkalian. Ketika hip-dut membiayai infrastruktur industri, no na membuka pintu kawasan, dan gelombang timur mengangkat citra premium, ketiganya saling menopang dalam sebuah efek aglomerasi.

Ia melihat logika hilirisasi yang selama ini identik dengan nikel dapat berlaku pula untuk budaya. Alih-alih mengekspor bahan mentah berupa talenta yang lari ke luar negeri atau lagu yang dibajak tanpa royalti, negara dapat mendorong ekspor produk jadi yang bernilai tambah.

Cupin teringat kerangka David Throsby dalam bukunya Economics and Culture. Throsby membedakan nilai budaya dari nilai ekonomi, tetapi menegaskan bahwa keduanya saling memperkuat bila ada kebijakan yang menjembatani.

Bagi Cupin, di sinilah relevansi lama gagasan import substitution yang pernah dirumuskan Raul Prebisch bagi ekonomi kawasan berkembang. Substitusi ini bukan proteksi yang menutup akses, melainkan penumbuhan produk domestik yang cukup kompetitif untuk dipilih orang atas kehendak sendiri.

Cupin menutup renungannya dengan satu keyakinan yang tenang. Trisula sonik ini bukan soal menang atau kalah melawan bunyi dari luar, melainkan soal apakah bangsa ini cukup jeli mengubah kekayaan bunyinya yang tumbuh sendiri menjadi kekuatan ekonomi dan diplomasi yang terukur. Momentum sudah tersedia dan bahan bakunya berlimpah, sehingga yang tersisa hanyalah kemauan untuk menggenggam ketiga ujung itu dalam satu gagang kebijakan yang sabar dan berkelanjutan. (A43)

Menhan RI Sjafrie dan Menhan Jepang Koizumi nonton film di pesawat sebelum teken perjanjian pertahanan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? 

PinterPolitik.com

“にもちろんPRしておきました。「これ、日本のお菓子ですよ！」と” – Shinjirō Koizumi, Menteri Pertahanan Jepang (3/5/2026)

Cupin nyaris tersedak kopi hitamnya ketika melihat foto yang beredar di linimasa pagi ini: dua menteri pertahanan dari dua negara berbeda, duduk berdampingan di pesawat Boeing abu-abu milik TNI Angkatan Udara, menonton film Netflix sambil berbagi camilan Hello Panda. Momen nyata antara Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pertahanan Jepang Koizumi Shinjiro dalam penerbangan dari Jakarta menuju Bali pada awal Mei 2026.

Cupin memperbesar foto itu dan memperhatikan detailnya. Dua pejabat pertahanan dari dua negara yang pernah berhadapan di medan Pasifik tujuh dekade lalu kini tampak seperti sahabat lama yang sedang road trip bersama.

Ia menggulir berita lebih jauh dan menemukan kronologi lengkapnya. Koizumi tiba di VIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu malam, disambut langsung oleh Sjafrie, lalu keduanya bertolak ke Bali untuk jamuan makan malam resmi.

Esok paginya, kedua menhan kembali ke Jakarta dan menandatangani Defence Cooperation Arrangement (DCA), perjanjian pertahanan paling komprehensif yang pernah dimiliki kedua negara. Cupin mencatat bahwa pertemuan ini bukan peristiwa tunggal yang muncul dari ruang hampa.

Ia menelusuri jejak digital dan menemukan bahwa Sjafrie sudah membangun pendekatan personal sejak November 2025, ketika ia mengunjungi Yokosuka Naval Base dan menaiki kapal perang kelas Mogami. Pada April 2026, usai menandatangani MDCP dengan Pete Hegseth di Pentagon, Sjafrie transit di Bandara Narita untuk bertemu Koizumi.

Cupin meletakkan ponselnya dan berpikir sejenak. Rangkaian pertemuan itu tampak seperti koreografi diplomatik yang dirancang dengan sangat sadar.

Cupin mulai bertanya dalam benaknya: apakah pendekatan personal semacam ini memang sedang menjadi tren di kalangan pemimpin Asia? Dan mengapa justru di era ketika hubungan antarnegara di belahan dunia lain semakin tegang dan transaksional?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Tren ‘Bestie’: Dari Seoul hingga Beijing

Cupin membuka laptopnya dan mulai memetakan pola. Ternyata apa yang dilakukan Sjafrie dan Koizumi bukan fenomena terisolasi, melainkan bagian dari gelombang yang lebih luas di seluruh kawasan Asia.

Ia teringat pada kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul pada April 2026, ketika presiden Indonesia membawa hadiah baju khusus untuk anjing peliharaan Presiden Lee Jae-myung. Anjing itu ternyata bernama Bobby, sama persis dengan nama kucing peliharaan Prabowo, sebuah kebetulan yang menciptakan momen keintiman yang tak ternilai.

Cupin juga mencatat bahwa sejak dilantik Oktober 2024 hingga April 2026, Prabowo telah melakukan 49 kunjungan luar negeri ke 28 negara. Moto sang presiden terkenal jelas: satu musuh terlalu banyak, seribu kawan terlalu sedikit.

Di Jepang, Perdana Menteri Sanae Takaichi juga mempraktikkan hal serupa dengan gaya khasnya sendiri. Ia melakukan pose “Kamehameha” dari manga Dragon Ball bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron, menciptakan momen ringan setelah pembicaraan berat soal Timur Tengah.

Bahkan Xi Jinping mengintensifkan apa yang Menteri Luar Negeri Wang Yi sebut sebagai “head-of-state diplomacy” sebagai jangkar utama diplomasi Tiongkok. Sepanjang 2025, Xi mengunjungi Asia Tenggara, Rusia, Asia Tengah, dan Korea Selatan dengan penekanan pada “good neighborliness and friendship.”

Cupin kemudian membandingkan pola ini dengan apa yang terjadi di sisi lain dunia. Laporan Council on Foreign Relations menggambarkan bagaimana kebijakan tarif Amerika Serikat di bawah Trump telah mengguncang hubungan Washington dengan sekutu-sekutu terdekatnya, dari Kanada hingga Jepang.

Profesor ilmu politik Amherst College Javier Corrales menggambarkan pendekatan Trump sebagai seorang “punitive actor” yang memperlakukan mitra dengan buruk sampai mereka datang membawa penawaran besar. Cupin menggeleng membaca itu, lalu membandingkannya dengan Prabowo yang justru datang membawa baju untuk anjing peliharaan tuan rumah.

Joseph Nye dari Harvard, dalam konsep soft power yang sudah menjadi kanon hubungan internasional, berargumen bahwa kekuatan sejati sebuah negara tidak hanya terletak pada kemampuan memaksa tetapi juga pada daya tarik. Cupin melihat bahwa apa yang dilakukan pemimpin-pemimpin Asia ini adalah praktik soft power dalam bentuknya yang paling organik.

Peter Berger dan Thomas Luckmann dalam The Social Construction of Reality menjelaskan bahwa kepercayaan antarmanusia dibangun melalui interaksi berulang dalam konteks yang tampak biasa. Nonton film bersama di pesawat militer, dalam kerangka ini, justru menjadi instrumen pembangunan kepercayaan yang efektif karena ia tampak sepele.

Cupin menutup laptopnya dengan dua pertanyaan yang masih menggantung. Pertama, apakah pola diplomasi personal Asia ini benar-benar sesuatu yang baru, ataukah ia sebenarnya berakar pada tradisi yang jauh lebih tua?

Kedua, jika ini memang “cara Asia,” mengapa ia baru sekarang mendapat pengakuan di panggung global?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Pulang ke ‘The Asian Way‘: Akar Lama, Panggung Baru

Cupin membuka kembali catatan kuliahnya dan menemukan jawabannya sendiri. Apa yang media internasional gambarkan sebagai “pendekatan segar” sebenarnya adalah cara Asia bekerja sejak berabad-abad lalu.

Dalam tradisi Jepang, konsep wa atau harmoni mensyaratkan bahwa konfrontasi langsung harus dihindari. Negosiasi yang baik dimulai dengan nemawashi, konsultasi informal sebelum keputusan resmi, dan Cupin menyadari bahwa penerbangan bersama ke Bali pada dasarnya adalah nemawashi berskala kenegaraan.

Di Indonesia, tradisi musyawarah-mufakat mensyaratkan semua pihak merasa didengar sebelum kesepakatan tercapai. Mengundang Koizumi ke pesawat TNI AU dan menjamunya dengan makanan khas Indonesia adalah praktik musyawarah yang diangkat ke level antarnegara.

Cupin juga membaca tentang konsep kibun dalam budaya Korea, yang secara harfiah berarti suasana hati dan selalu diperhitungkan dalam setiap interaksi diplomatik. Hadiah baju untuk anjing bernama Bobby dari Prabowo, dalam kacamata ini, adalah manajemen kibun yang sangat presisi.

Di Tiongkok, konsep guanxi atau jaringan hubungan personal mendahului semua urusan bisnis dan politik. Pemimpin yang tidak berinvestasi dalam guanxi dianggap tidak serius, bukan sebaliknya.

Erving Goffman dalam The Presentation of Self in Everyday Life menjelaskan bahwa semua interaksi sosial pada dasarnya adalah pertunjukan, dan aktor yang cerdas akan memilih panggung yang paling menguntungkan. Sjafrie memilih panggung pesawat militer Indonesia bukan tanpa alasan: ia informal, intim, dan bebas dari tekanan protokol.

Amitav Acharya dari American University dalam tulisannya tentang tatanan Asia berargumen bahwa kawasan ini memiliki tradisi normatif sendiri yang tidak bisa direduksi ke dalam kerangka Westphalian ala Eropa. Diplomasi relasional Asia bukan imitasi dari model Barat yang dilonggarkan, melainkan sistem tersendiri tentang bagaimana kepercayaan bekerja.

Cupin mencatat bahwa selama hampir dua abad, model relasional Asia ini sempat tertekan oleh sistem diplomasi Westphalian yang memisahkan secara ketat antara urusan personal dan urusan negara. Kolonialisme Barat tidak hanya merebut sumber daya Asia tetapi juga mengimpor sistem hubungan antarnegara yang asing bagi logika budaya lokal.

Kini, di era multipolar ketika institusi multilateral seperti WTO dan Dewan Keamanan PBB menghadapi krisis legitimasi, model relasional Asia justru menemukan relevansinya kembali. Kepercayaan antarpersona pemimpin menjadi jaminan yang tersisa ketika tatanan multilateral semakin renggang.

Cupin tersenyum tipis membaca kembali semua catatannya. Barangkali apa yang sedang terjadi bukan sebuah inovasi diplomatik sama sekali, melainkan kearifan Asia yang akhirnya mendapat panggungnya sendiri.

Indonesia, dengan tradisi non-blok dan budaya relasional yang menempatkan silaturahmi di atas kontrak, sedang menemukan keunggulan komparatifnya di tengah dunia yang semakin terpecah. Apakah pendekatan ini akan bertahan melampaui figur-figur pemimpinnya saat ini, tentu menjadi pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh waktu dan oleh seberapa serius Indonesia menerjemahkan kehangatan personal menjadi arsitektur institusional yang kokoh. (A43)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Bahasa Indonesia agaknya makin mendominasi ruang digital negara lain, khususnya Malaysia, dari TikTok hingga ruang kelas. Fenomena ini tampaknya bukan sekadar soal bahasa, tapi ekspansi soft power Indonesia di Asia Tenggara. Apakah ini adalah gejala menuju lahirnya “King Indo Digital Empire”?

PinterPolitik.com

Baru-baru ini, jagat maya Malaysia diramaikan dengan video dari seorang guru bernama Cikgu Azizah—atau lebih dikenal dengan nama akun Cikgu Gja—yang mengungkapkan kekhawatirannya atas fenomena siswa Malaysia yang menyisipkan kosakata Bahasa Indonesia dalam tugas sekolah.

Video yang diunggah di TikTok itu kemudian viral, memantik diskusi lintas negara mengenai batas-batas bahasa, pengaruh budaya populer, dan interpretasi mengenai transformasi identitas linguistik di era digital.

Namun, apa yang tampak sebagai kegusaran linguistik sejatinya mencerminkan sesuatu yang lebih dalam: sebuah fenomena soft power kultural Indonesia yang kian mengakar di wilayah jiran.

Melalui platform Instagram, X, TikTok, YouTube, sinetron, lagu-lagu viral, dan konten lifestyle, bahasa Indonesia perlahan menjelma menjadi simbol keakraban, keunikan, dan bahkan daya tarik regional.

Lantas, mengapa isu yang bahkan telah disorot oleh banyak warga hingga politisi Malaysia itu menjadi krusial?

Indonesian Soft Power?

Dalam kerangka teori soft power, kekuatan sebuah negara tidak selalu ditentukan oleh militernya, tetapi oleh kemampuannya mempengaruhi negara lain melalui daya tarik budaya, nilai, dan institusi.

Bahasa merupakan komponen sentral dalam kekuatan lunak ini. Saat generasi muda Malaysia menyerap dan menggunakan Bahasa Indonesia karena “terpapar” oleh konten digital asal Indonesia, sesungguhnya mereka sedang mengalami ekspansi kekuatan lunak Indonesia secara langsung.

Bagaimana banyak istilah slang kini akrab di mulut dan telinga pengguna TikTok dan media sosial Malaysia. Bahkan, penggunaan bahasa Indonesia oleh influencer Malaysia sendiri menjadi semacam upaya komersialisasi citra “gaul Nusantara”.

Hal ini selaras dengan konsep linguistic commodification, yaitu ketika bahasa dipakai bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai aset simbolik dan kapital budaya.

Tidak berhenti di situ, struktur konsumsi budaya populer di Malaysia sejak awal 2000-an juga tampaknya mengambil porsi konstruksi saling terkait.

Band-band seperti Peterpan dan Dewa 19, berbagai sinetron, hingga film-film drama keluarga asal Indonesia telah mengisi ruang imajinasi kolektif masyarakat Malaysia selama lebih dari dua dekade terakhir.

Dengan kata lain, dominasi kultural Indonesia bukanlah fenomena baru, melainkan akumulasi panjang dari relasi kultural yang telah terbentuk dan diperkuat oleh digitalisasi.

Ketika platform seperti Instagram, X, TikTok dan YouTube mempercepat sirkulasi konten, maka bahasa sebagai pembungkus budaya pun ikut terdorong menjadi lingua franca digital di kawasan.

Bahasa Indonesia menjadi “raja tidak resmi” dalam lanskap regional, terutama di ranah informal anak muda. Dari sinilah istilah “King Indo Digital Empire” bukanlah lelucon belaka, tapi refleksi dari posisi dominan Indonesia sebagai eksportir budaya dalam ekosistem digital Asia Tenggara.

Lalu, bagaimana dengan masa depan substansi Bahasa Indonesia, setidaknya di kawasan Asia Tenggara?

Post-Nasionalisme Regional?

Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari struktur internal Malaysia sendiri, khususnya kompleksitas bahasa dan identitas nasional mereka. Malaysia memiliki kebijakan bahasa yang secara resmi mengangkat Bahasa Melayu sebagai lambang jati diri nasional, namun di saat bersamaan menghadapi tantangan dari masyarakat multi-etnis (Melayu, Tiongkok, India, serta Bahasa Inggris) yang memiliki preferensi linguistik berbeda-beda.

Dalam konteks ini, penggunaan Bahasa Indonesia di kalangan muda Malaysia bukan hanya bentuk pengaruh eksternal, tetapi juga bentuk negosiasi identitas.

Dalam era global dan digital, anak-anak muda tidak lagi melihat bahasa semata-mata sebagai alat kebangsaan, tetapi sebagai alat ekspresi diri lintas-batas.

Mereka akan menggunakan bahasa yang menurut mereka paling representatif terhadap keinginan untuk connect, untuk terlihat cool, dan untuk menjadi bagian dari komunitas digital regional dan dunia.

Melalui kerangka post-national identity, batas-batas negara-bangsa telah menjadi porous akibat arus globalisasi dan teknologi digital.

Identitas kini dibentuk dalam arena “mediascape” dan “technoscape” yang melintasi batas geografis. Bahasa Indonesia, dalam hal ini, telah menjadi bahasa keakraban, bahasa koneksi, dan bahkan bahasa coolness di ranah informal digital regional, dan beberapa hal, dunia.

Mengapa ini terjadi pada Indonesia dan bukan negara lain? Jawabannya adalah demografi dan ekonomi perhatian.

Dengan lebih dari 280 juta penduduk dan dominasi pada platform-platform besar seperti Instagram, X, TikTok dan YouTube, Indonesia menghasilkan volume konten yang masif dan otentik, yang menjadikannya produsen utama simbol budaya di Asia Tenggara, Asia, dan dunia.

Malaysia yang memiliki populasi jauh lebih kecil, kedekatan geografis & historis, serta pola konsumsi kontennya yang sangat terhubung ke Indonesia, secara alami menjadi konsumen aktif dari budaya Indonesia.

Lebih jauh, hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh Indonesia tidak lagi hanya berbasis kekuatan negara, tetapi juga dari aktor-aktor non-negara seperti content creator, influencer, dan komunitas digital yang membentuk jaringan luas pengguna bahasa dan budaya Indonesia di luar batas teritorial.

Kegusaran Cikgu Gja mungkin tampak sepele atau bahkan lucu bagi sebagian kalangan, tapi ia menyentuh lapisan-lapisan dalam dari sebuah perubahan struktural yang tengah terjadi. Tentu, saat Bahasa Indonesia kini bukan hanya milik Indonesia, melainkan telah menjadi mata uang budaya (cultural currency) dalam interaksi digital global.

Dalam dunia yang makin terkoneksi, pengaruh budaya tak lagi ditentukan oleh senjata atau perjanjian dagang, tetapi oleh apa yang di-share, di-like, dan diikuti di TikTok.

Indonesia, secara tak sadar, telah mengekspor bukan hanya bahasa dan budaya, tetapi juga cara berbahasa, cara berpikir, dan cara bergaul digital kepada tetangganya. Ini adalah King Indo Linguistic Flex, sebuah hegemoni lunak yang lebih kuat dari yang bisa dibayangkan oleh siapa pun di era analog.

Tinggal kini, bagaimana keuntungan tersebut dapat dimaksimalkan demi kepentingan positif serta kemaslahatan rakyat dan bangsa Indonesia. (J61)

Debut girl group Indonesia, no na, bersama 88rising menandai babak baru dalam perkembangan I-pop yang berpotensi menjadi alat soft power global. Mungkinkah budaya pop Indonesia kini siap menembus pasar internasional?

PinterPolitik.com

“Straight for the heart. You never seen a sniper lookin’ this cute” – no na, “Shoot” (2025)

Kenny sedang menatap layar laptopnya, berusaha memahami pusaran isu politik yang akhir-akhir ini membuat kepalanya penat. Namun, fokusnya buyar saat notifikasi YouTube menyala—“no na – Shoot (Official MV)”.

Ia tahu betul siapa 88rising tapi kali ini berbeda. no na adalah girl group pertama dari Indonesia yang dibentuk langsung oleh label global itu, dan videonya langsung trending.

Empat gadis muda—Baila Fauri, Christy Gardena, Shazfa Adesya, dan Esther Geraldine—memancarkan energi yang tak bisa diabaikan. Gerakan mereka tajam, musiknya catchy, dan visualnya tak kalah dengan grup-grup K-Pop papan atas.

Kenny tak menyangka, ia yang biasa skeptis dengan industri hiburan, bisa ikut tenggelam dalam euforia debut ini. Kolom komentar penuh dengan dukungan, dari dalam negeri maupun luar.

Ia mulai menggali lebih dalam—melihat profil masing-masing anggota, menonton behind-the-scenes, membaca analisis pengamat musik Asia. Di X, no na dan lagu barunya “Shoot” viral dalam hitungan jam.

Saat Kenny kembali melirik berita politik yang masih penuh silang pendapat dan drama kekuasaan, pikirannya justru tertuju pada betapa rapi dan terarahnya peluncuran no na. Seolah-olah, inilah bentuk “diplomasi lunak” baru dari Indonesia yang tak datang dari kementerian, tapi dari panggung musik global.

Kenny menghela napas dan bertanya dalam hati: Mengapa debut no na ini bisa menjadi penting bagi perkembangan pop Indonesia atau Indonesian pop (I-pop) ke depannya? Mengapa ini punya dampak luas dari sekadar hanya girl group atau musik itu sendiri?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

I-pop: Hidden Gem Indonesia?

Kenny masih duduk di depan laptopnya, namun kali ini bukan untuk membaca berita politik atau menonton video musik. Ia mencari tulisan akademis tentang budaya populer dan diplomasi kultural, mencoba memahami mengapa dirinya begitu tertarik dengan fenomena no na.

Dalam buku berjudul The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations oleh Jan Melissn, Kenny menemukan gagasan bahwa budaya pop bisa menjadi alat ampuh untuk membangun citra negara secara global. Ia pun mulai menyadari bahwa Indonesia sesungguhnya punya “hidden gem” dalam industri popnya sendiri—yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

Musik pop Melayu, misalnya, telah lama melintasi batas negara. Band seperti Wali punya basis penggemar di Malaysia, dan program seperti KDI Academy justru diterima hangat di negara tetangga.

Di sisi lain, NIKI, musisi muda asal Indonesia di bawah label 88rising, dikenal luas bukan hanya di Tanah Air, tetapi juga di Filipina dan komunitas diaspora Asia di Barat. Kenny membatin bahwa ini bukan sekadar soal lagu-lagu enak, tetapi juga tentang identitas kultural yang diakui dan dirayakan lintas negara.

Namun, dari semua itu, pemerintah Indonesia belum benar-benar memanfaatkan kekuatan I-pop secara strategis. Dalam kerangka diplomasi kultural, industri musik Indonesia masih berjalan sendiri, tanpa dukungan kebijakan yang terarah dan berkelanjutan.

Kini Kenny berpikir, kehadiran no na sebagai girl group yang sejak awal didesain untuk pasar global bisa jadi sesuatu yang berbeda. Mungkinkah ini awal dari era baru bagi soft power Indonesia?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Hibridiasi Kultural ala no na?

Kenny kini membaca buku Conceptualizing Cultural Hybridization: A Transdisciplinary Approach yang disunting oleh Philipp Wolfgang Stockhammer. Buku ini menjelaskan bahwa hibridisasi kultural adalah proses pencampuran elemen-elemen budaya berbeda yang melahirkan bentuk baru yang tak bisa dikategorikan secara tunggal.

Ia pun teringat bagaimana K-pop memanfaatkan strategi ini secara konsisten. Musik Korea dikawinkan dengan model grup vokal Amerika seperti Jackson 5, Boyz II Men, Destiny’s Child, dan NSYNC—menghasilkan formula yang kini mendunia.

no na tampaknya mengambil jalur serupa. Mereka tampil dengan koreografi rapi ala K-pop, lagu berbahasa Inggris, namun tetap membawa nuansa dan wajah Indonesia yang segar ke pentas global.

Kenny memperhatikan bagaimana visual mereka—warna kulit, raut wajah, bahkan aksen bicara—menjadi daya tarik tersendiri. Ini bukan sekadar meniru, tapi menyusun ulang tradisi pop dunia dengan sentuhan khas Indonesia.

Dalam lanskap yang dipenuhi girl group seperti BLACKPINK, TWICE, hingga NewJeans, kehadiran no na terasa sebagai alternatif dari Asia Tenggara yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka bukan hanya mencoba mengikuti tren, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia mampu menawarkan sesuatu yang baru.

Kenny menyimpulkan bahwa strategi hibridisasi kultural ini patut diperhatikan oleh pemerintah Indonesia jika ingin mengembangkan soft power secara serius. Hal ini tak hanya berlaku di musik, tapi juga di mode, kuliner, dan seluruh aspek budaya yang bisa menjangkau dunia melalui kombinasi yang cerdas antara lokal dan global. 

Boleh jadi, dengan begitu, seperti lirik lagu no na di awal tulisan, Indonesia bisa langsung memenangkan hati dunia internasional dengan soft power-nya. Lagipula, bagaimanapun, diplomasi publik dan budaya adalah soal memenangkan hati. (A43)

PinterPolitik.com 

Di zaman sekarang, sepertinya tidak ada orang yang tidak pernah mendengar tentang “Naruto”. Mulai dari remaja hingga generasi tua sekalipun, mereka pasti pernah mendengar kisah ataupun meme-meme tentang ninja berambut kuning dari desa Konohagakure itu. 

Tentu, Naruto hanya salah satu contoh dari produk budaya pop modern asal Jepang yang paling dikenal oleh orang-orang di seluruh dunia. Selain Naruto, anime-anime lain seperti One Piece, Dragon Ball, bahkan anime baru, seperti Jujutsu Kaisen, pasti tidak asing dari telinga orang-orang di zaman kini. Yap, anime sekarang jadi salah satu sumber hiburan yang paling populer di dunia. 

Tidak main-main, menurut klaim dari Brady McCollum, Chief Operating Officer (COO) Crunchyroll, sebuah platform streaming, terdapat 300 juta orang menonton anime di platformnya pada 2022 silam. Sementara, di platform streaming Netflix, jumlah akun yang menonton anime setidaknya sekali pada tahun 2021 berjumlah 220 juta orang. 

Tentu, pertanyaan besar yang muncul dengan kepopuleran anime yang begitu tinggi adalah, mengapa anime begitu populer? Dan bagaimana melihat fenomena ini dari aspek politik? 

Anime adalah Hasrat Manusia 

Kepopuleran anime kini jadi salah satu topik menarik dalam studi media dan komunikasi modern. Salah satu pengamatan yang menarik soal kepopuleran anime bisa kita ambil dari profesor Studi Komparatif Media, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Ian Condry, dalam bukunya The Soul of Anime. Di dalam buku ini, Condry menjelaskan setidaknya tiga alasan penting kepopuleran anime. 

Pertama, cerita-cerita kreatif yang universal. Banyak anime memiliki cerita-cerita yang mencakup tema-tema universal seperti persahabatan, cinta, keberanian, dan pencarian identitas. Pesan-pesan ini dapat dirasakan oleh penonton dari berbagai latar belakang budaya, menciptakan kesamaan nilai-nilai dan pengalaman hidup yang mendalam.  

Uniknya, anime bisa membungkus hal-hal “cliche” tersebut dalam bingkisan yang begitu menarik, seperti cerita percintaan pilot robot raksasa Gundam, hingga kisah persahabatan dua alien mahakuat seperti Goku dan Vegeta di anime Dragon Ball. 

Kedua, kemampuan sampaikan ekspresi. Anime terkenal karena kemampuannya untuk menggambarkan ekspresi emosi dengan mendalam. Karakter-karakter anime mampu menyampaikan berbagai nuansa emosional, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan, dengan cara yang memukau dan mendalam. Ini menciptakan koneksi emosional antara penonton dan karakter, memungkinkan mereka merasakan dan memahami pengalaman yang digambarkan. 

Ketiga, kesuksesan strategi media Jepang. Dengan kemajuan teknologi, anime telah menjadi bahan hiburan populer yang lebih mudah diakses oleh penonton global melalui platform streaming online, ini memungkinkan penyebaran dan konsumsi anime dengan cepat.  

Menariknya, ada satu “dugaan konspirasi” juga yang muncul terkait mengapa begitu banyak platform yang menyediakan jasa menonton anime dengan gratis dan bahkan bajakan. Muncul satu asumsi bahwa sebagian hal tersebut memang dibiarkan oleh industri kreatif Jepang karena sejatinya mereka membantu kepopuleran anime itu sendiri. 

Namun, melihat pengaruhnya yang begitu luar biasa, bisa diasumsikan pula bahwa kepopuleran anime tidak hanya soal kesuksesan industri Jepang, tetapi juga politik. Mengapa bisa demikian? 

Soft Power yang Luar Biasa 

Anime dan manga Jepang telah muncul sebagai kekuatan dominan dalam ranah seni dan hiburan global, memperoleh dampak yang luar biasa sebagai senjata soft power atau kekuatan lunak yang tak terbantahkan dari Jepang.  

Konsep soft power, yang pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan politik Joseph Nye, merujuk pada kemampuan sebuah negara untuk mempengaruhi opini dan perilaku orang lain melalui daya tarik budaya, nilai, dan institusi non-militer. Jepang, dengan anime dan manga sebagai aset utamanya, telah menggiring dirinya menuju puncak panggung global sebagai pemimpin dalam merekamkan dan menyebarkan soft power dalam bentuk anime dan manga. 

Pertama-tama, anime dan manga menciptakan jendela unik ke dalam budaya Jepang yang memungkinkan penonton internasional merasakan keindahan dan kekayaan tradisi Jepang.

Dengan menampilkan cerita yang berakar dalam warisan budaya mereka, seperti kehidupan sehari-hari, mitologi, dan seni bela diri, anime dan manga memberikan gambaran yang otentik dan mendalam tentang kehidupan Jepang. Ini membuka peluang bagi penonton internasional untuk lebih memahami dan menghargai keunikan budaya Jepang, mengokohkan citra positif Jepang di mata dunia. 

Selanjutnya, anime dan manga menjadi jembatan antargenerasi dan antarbudaya. Dengan menciptakan narasi yang dapat dinikmati oleh orang dari berbagai latar belakang dan usia, anime dan manga memiliki daya tarik yang universal. Serangkaian nilai dan pesan universal disertakan dalam cerita-cerita ini, seperti persahabatan, keberanian, cinta, dan pencarian identitas diri.

Dalam prosesnya, karya-karya ini mempromosikan pemahaman saling antara berbagai kelompok masyarakat, memperkuat ikatan lintas budaya dan menjembatani kesenjangan antara masyarakat. 

Selain itu, anime dan manga juga berperan sebagai alat diplomasi kultural, menciptakan jalur komunikasi yang tak terbatas dan tanpa batas bagi Jepang. Di era globalisasi ini, media animasi dan komik mencapai audiens yang lebih besar daripada sebelumnya melalui internet dan platform streaming.

Dengan memanfaatkan teknologi modern, Jepang dapat menjangkau pemirsa di seluruh dunia tanpa batasan geografis. Ini memberikan negara tersebut keuntungan untuk menyampaikan pesan-pesan kultural dan menggambarkan nilai-nilai positif yang ingin mereka tonjolkan. 

Secara keseluruhan, anime dan manga Jepang tidak hanya meraih popularitas global, tetapi juga menjadi “senjata efektif” dalam melancarkan serangan kultur dan memperkuat posisi Jepang dalam geopolitik dunia. Dengan terus mengembangkan kreativitas dan meningkatkan diplomasi budaya, Jepang dapat memastikan bahwa warisan seni mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga terus menjadi kekuatan utama dalam pertarungan soft power di panggung dunia. 

Menariknya, kesuksesan anime sebagai soft power Jepang ini sesungguhnya merupakan sentilan bagi Indonesia sendiri. Sejujurnya, industri kreatif kita tidak kalah dengan industri anime Jepang, kita memiliki tokoh pahlawan mahakuat seperti Gundala, dan kisah horor yang menarik untuk menjadi plot cerita animasi ala Jujutsu Kaisen seperti cerita-cerita Khodam atau jin pelindung. 

Hal-hal ini sebetulnya adalah bahan dasar industri kreatif Indonesia. PR besarnya tentu tinggal sinergi antara industri kreatif Indonesia itu sendiri dan sokongan pemerintah. Kita harap, mendekati Pemilihan Umum 2024 (Pemilu 2024), para politisi masa depan kita juga bisa melihat potensi luar biasa ini agar industri kreatif Indonesia bisa mengejar kesuksesan industri kreatif Jepang. (D74) 

PinterPolitik.com 

Sejak masih menjabat Wakil Presiden Tiongkok, Xi Jinping (2008-2013) sudah menaruh perhatian besar pada sepak bola negaranya tersebut. Xi yang juga menyukai olahraga “si kulit bundar” itu memiliki mimpi agar sepak bola Tiongkok menjadi salah satu kekuatan dunia pada tahun 2050 mendatang. 

Mimpi itu kemudian perlahan direalisasikan oleh federasi sepak bola Tiongkok ketika dirinya mulai menjabat Presiden Tiongkok. 

Salah satu cara Tiongkok mencapai target tersebut adalah menyediakan mekanisme bagi klub Tiongkok untuk menggelontorkan banyak uang demi memboyong pemain-pemain top dunia ke klub-klub Chinese Super League (CSL). 

Sebagai negara dengan kekuatan supra-nasional, dana yang didapatkan klub-klub tersebut bersumber dari konglomerat dan pengembang yang berafiliasi dengan negara. 

Para pemain itu pun mendapatkan bayaran yang sangat menggiurkan dari klub CSL, dan tentu saja lebih besar ketimbang bayaran klub Eropa. 

Para pemain-pemain tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas liga dan merangsang kemampuan pemain Tiongkok. 

Akan tetapi, cara itu tampaknya tidak menjadi jaminan sepak bola Tiongkok menjadi lebih baik. Jangankan untuk berbicara banyak di dunia, menyaingi negara-negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Arab Saudi pun masih kesulitan hingga saat ini. 

Sejauh kompetisi modern, prestasi terbaik Tiongkok adalah runner-up Piala Asia 2004 yang di mana mereka menjadi tuan rumah. Tiongkok pun terakhir kali lolos ke Piala Dunia pada tahun 2002. 

Hal tersebut diperparah ketika Pandemi COVID-19 mulai menyerang ditambah pengelolaan klub dan liga yang buruk membuat sepak bola Tiongkok terpuruk. 

Banyak klub CSL yang mengalami masalah finansial sehingga membuat para pemain bintang satu per satu pergi karena klub kesulitan membayar gaji yang selangit. 

Namun, pertanyaan menarik kiranya dapat dikemukakan sebelum stagnasi harapan sepak bola Tiongkok, yakni mengapa Xi Jinping berambisi menjadikan sepak bola sebagai salah satu instrumen kekuatan Tiongkok di dunia internasional? 

Alat Diplomasi Xi Jinping? 

Sejak berakhirnya Perang Dingin, instrumen diplomasi antar negara terus mengalami perubahan. 

Kini, instrumen diplomasi tidak hanya sebatas pada isu-isu hard politics saja melainkan juga mencakup isu-isu soft politics, seperti aspek budaya higga kajian olahraga sebagai instrumen dalam diplomasi. 

Stuart Murray dalam bukunya Sports Diplomacy: Origins, Theory, and Practice menjelaskan olahraga memiliki potensi yang kuat sebagai instrumen diplomasi karena olahraga dapat  mendekatkan orang, bangsa, dan komunitas melalui sebuah kecintaan terhadap sesuatu yang sama. 

Hal itu tampaknya juga disadari oleh Tiongkok dan Xi Jinping dengan menjadikan olahraga, termasuk sepak bola, sebagai salah satu instrumen diplomasi mereka. 

Zhang Qingmin dalam publikasinya berjudul Sports Diplomacy: The Chinese Experience and Perspective menjelaskan dalam perspektif Tiongkok olahraga adalah arena politik dan diplomasi. 

Zhang juga menjelaskan olahraga dipandang sebagai alat diplomasi yang sangat efektif karena signifikansi sosial dan budayanya berarti dapat digunakan untuk mengakses aktor kunci negara. 

Merujuk pada penjelasan diatas, Xi Jinping kiranya ingin menjadikan sepak bola yang merupakan salah satu olahraga terpopuler di dunia untuk menjadi salah satu instrumen diplomasi Tiongkok. 

Atas dasar itu, kemudian dicanangkan lah proyek ambisius Xi Jinping yang dinamakan soccer dream untuk menjadikan sepak bola negeri tirai bambu tersebut menjadi salah satu yang terkuat di dunia. 

Sementara itu, Jonathan Sullivan dalam tulisannya berjudul Xi Jinping’s Soccer Dream MO mengatakan Xi Jinping tidak main-main untuk mewujudkan ambisinya tersebut. Xi mempunyai tiga tahap untuk sepak bola Tiongkok menjadi kekuatan dunia. 

Tiga tahapan tersebut mulai dari lolos ke Piala Dunia, menjadi tuan rumah Piala Dunia, hingga memenangkan Piala Dunia. Dan yang terpenting adalah tim sepak bola Tiongkok harus membuat negaranya bangga. 

Pemerintah Tiongkok dibawah Xi Jinping memiliki banyak ambisi untuk sepak bola, sekaligus mekanisme yang berbeda untuk mengejarnya. 

Selain tim nasional yang kuat, pemerintah Tiongkok juga mencari pengaruh dalam tata kelola permainan global, akuisisi luar negeri dengan nilai strategis, dan liga yang kuat sebagai simbol modernitas serta sebagai produk gaya hidup. 

Meski tak langsung ke ranah permainan, hal itu mulai terlihat ketika Piala Dunia Rusia 2018 lalu dimana banyak merk-merk asal Tiongkok mulai menjadi sponsor turnamen FIFA. Terdapat sejumlah perusahaan besar Tiongkok, seperti Wanda Group, Hisense, dan Mengniu. 

Bahkan, Alibaba Cloud mendapat kontrak lima tahun sponsor utama turnamen FIFA Piala Dunia Antarklub mulai tahun 2017 hingga 2022. 

Sejak Xi Jinping menjadi presiden Tiongkok proyek untuk membuat Tiongkok menjadi adidaya dalam sepak bola dijalankan dengan teliti dan ambisius. 

Di bawah arahan Presiden Xi Jinping, Tiongkok diarahkan menjadi pusat kekuatan sepak bola, dengan visi untuk mengangkat tim nasional Tiongkok menjadi yang terbaik di Asia pada tahun 2030. 

Namun, sejak pandemi menyerang dan diikuti dengan masalah finansial klub-klub CSL, membuat segala program untuk mendukung ambisi Xi Jinping di dunia sepak bola itu tampaknya belum bisa terwujud dalam waktu dekat. 

Sepak bola Tiongkok sampai saat ini belum bisa mewujudkan satu pun dari tiga tahapan yang direncanakan Xi Jinping agar negaranya menjadi salah satu kekuatan sepak bola dunia. 

Lalu, melihat ambisinya yang begitu besar untuk sepak bola Tiongkok, apa keuntungan politik bagi Xi Jinping jika sepak bola Tiongkok menjadi salah satu yang terkuat di dunia kelak? 

Demi Sebuah Reputasi Semata? 

Olahraga secara umum sering dijadikan simbol kekuatan politik. Alexis Christensen dalam tulisan yang berjudul Gladiator Politics from Cicero to the White House menjelaskan para petarung yang bertarung dalam Colosseum mewakili citra politik tokoh-tokoh besar romawi. 

Jika petarung tersebut tidak hadir atau mengalami kekalahan, kerugian bukan hanya terjadi pada sang petarung tetapi juga pada si tokoh besar yang menjadi penyokong. Reputasi politik si tokoh tersebut akan ikut terkena dampak. 

Sementara itu, sepak bola sendiri memang kerap kali digunakan para pemimpin dunia untuk membuat reputasi seseorang atau sebuah negara menjadi lebih baik. Sejarah telah membuktikan bagaimana sepak bola digunakan sebagai mesin politik oleh para penguasa politik di masanya. 

Pada masa Adolf Hitler, tim nasional (Timnas) Jerman menjadi mesin politiknya untuk membangkitkan semangat rakyat Jerman yang terpuruk pasca kekalahan dalam Perang Dunia I. Di Spanyol penguasa saat itu Jenderal Franco memanfaatkan klub Real Madrid yang berbasis di ibu kota untuk mempertahankan posisi politiknya. 

Hal serupa juga pernah dilakukan oleh Benito Mussolini untuk membangun identitas kebanggaan bangsa Italia dengan memberikan ultimatum kepada para pemain tim nasional jika gagal menjadi juara di Piala Dunia 1934. 

Merujuk pada penjelasan Christensen dan riwayat historis penggunaan sepak bola sebagai alat politik oleh para pemimpin negara bertangan besi diatas, maka sesungguhnya ambisi sepak bola Xi Jinping ini akan sangat berpengaruh pada reputasi politiknya baik itu ketika berhasil ataupun saat mengalami kegagalan. 

Kembali, mengingat sepak bola merupakan salah satu olahraga terpopuler di dunia, maka impresi positif atau negatif yang didapat seorang Xi Jinping di mata pecinta sepak bola internasional akan tergantung pula dari berhasil atau tidaknya sepak bola Tiongkok menjadi salah satu kekuatan dunia. 

Kini, tampaknya sepak bola Tiongkok sedang kembali membangun pondasi yang baru untuk mewujudkan ambisi sang pemimpin tertinggi untuk menjadi adi daya sepak bola. 

Hal itu dimulai dengan pengelolaan liga yang lebih baik dan memberikan para pemain muda untuk kesempatan bermain di CSL dibanding kembali membeli para bintang eropa yang memiliki bayaran tinggi. 

Patut dinantikan apakah ambisi Xi Jinping yang cukup ambisius itu mengingat Tiongkok adalah negara yang tidak memiliki kultur sepak bola yang kuat dapat menjadi salah satu kekuatan sepak bola dunia. (S83) 

In Kurlantzick’s latest book, “Beijing’s Global Media Offensive: China’s Uneven Campaign to Influence Asia and the World,” he argues that China under President Xi Jinping has increasingly wielded “sharp power”.

PinterPolitik.com

As if there is not enough to worry about in the face of China’s aggressive encroachments in the South China Sea, now its neighbors also have to lose sleep over its attempts to change their political and social landscapes.

According to Joshua Kurlantzick, Senior Fellow for Southeast Asia at the Council on Foreign Relations (CFR), a leading think tank in the United States, China has been “increasingly trying to influence other countries’ domestic politics and societies through the use of media, information, disinformation, and more old fashioned types of influence tactics like paying politicians and trying to directly meddle in elections, wielding control of local business and student associations, and other tactics.”

In Kurlantzick’s latest book, “Beijing’s Global Media Offensive: China’s Uneven Campaign to Influence Asia and the World,” he argues that China under President Xi Jinping has increasingly wielded “sharp power” not only to spread a favorable view of China’s policies and the situation within China, but also to draw other countries into China’s orbit in case of conflict with rival powers.

“Sharp power” refers to the use of underhanded media campaigns and the infiltration of the politics, governance, private sector and social organizations to carry out a foreign government’s objectives in a target country. It is thus a subtler alternative to the use of hard power – the resort to military aggression or threats and economic sanctions – to influence another country. It is also the insidious alternative to soft power, which is achieved through the legitimate use of public diplomacy; cultural, educational and social exchange programs; and public relations and advertising, among other tools.

An apparent model for China’s use of sharp power is the Russian method of influencing political situations in other countries. Much has been written about Russia’s alleged efforts to help Donald Trump’s successful presidential election campaign in November 2016. It was in the wake of its invasion of Ukraine last year, however, that Russia put its sharp power to massive use as it spread globally a great deal of disinformation about its “special military operations” in the embattled country.

An interesting case that the book cites is the rise and fall of Han Kuo-yu, at one time a little-known Taiwanese politician who served briefly as mayor of Kaohsiung, an important southern city, and rose from obscurity to become the Kuomintang  presidential candidate and challenge incumbent Democratic Progressive Party President Tsai Ing-wen. Known for his pro-Beijing stance and widely bruited to be China’s preferred candidate, this Kuomintang standard-bearer suddenly had the use of a formidable campaign war chest and his candidacy enjoyed intensive support from pro-China media organizations in Taiwan and disinformation channels. But all that sharp power support for Han went to nothing as it failed to gain credibility among a media-savvy Taiwanese public and Tsai Ing-wen was reelected by a landslide. It also greatly helped Taiwanese voters saw the crackdown in Hong Kong, that Tsai Ing-wen was a popular national leader with a strong record of governance, and that Han was a politician given to controversial statements and did not have clear policy platforms.

Kurlantzick has noted that China’s exercise of sharp power also has generally failed in the United Kingdom and Australia. In these countries China has wielded disinformation on a range of social media platforms,. Including Chinese ones like WeChat.  . Some ethnic Chinese students in local universities have been recruited to carry out propaganda for the Chinese government. Some student and youth organizations have been tapped to promote China’s image. In the case of Australia and New Zealand large donations were channeled to political parties to influence their policies in support of relations with China – until Australia passed a tough foreign interference law and New Zealand cracked down as well.

In the book, Kurlantzick stresses that Chinese sharp power has been less successful in countries that are strong democracies. But in countries where authoritarian tendencies are on the rise—such as Thailand, Cambodia and Myanmar—China’s sharp maneuvers have proven to be more effective.

As to China’s role in spreading disinformation in Southeast Asia, Kurlantzick observes that “the main driver of disinformation in Southeast Asia has actually been the people of the Southeast Asian countries themselves, like Indonesia and Myanmar and the Philippines, where disinformation is such an enormous battle.”

Asked about the ramifications of the partisan nature of Indonesian media soon after the publication of the book, Kurlantzick warned that this formed a serious danger in the face of China’s efforts to influence Indonesian politics. Noting that there are some but not enough truly independent media outlets not linked to one party or a prominent politician, he said, “This partisan nature could make it easier for China to cultivate one partisan outlet, particularly if that outlet was close to a strong 2024 presidential candidate.”

Having laid out in great detail the tools and tactics that China uses in exerting its sharp power on other countries, the book also offers an array of suggested measures to neutralize China’s global soft power and sharp power offensives. It suggests, for instance, that democracies should find ways of boosting the digital literacy of their citizens so that citizens can more easily recognize disinformation. Two other suggestions stand out: first, since China’s media offensive is often aimed at denigrating democracy, it is logical that a primary countermeasure should be the strengthening of a country’s democracy so that it becomes more impervious to disinformation attacks and conspiracy theories.

And second, governments should stand up for a free press, since a people that is served by a press that is free, robust and responsible are less likely than otherwise to be victims of disinformation.

By and large this book is an eye opener to anyone interested in the complexities of international relations, but it is also particularly useful to policy makers who must prepare ensure that their countries are not sitting ducks in onslaught of global disinformation campaigns.

Q & A :

PinterPolitik:

What are the main themes of your book, and what do they tell us about China’s presence today -and in the future – in Southeast Asia? 

Joshua Kurlantzick:

The main theme is, first of all, that China has, in the past decade, become increasingly focused on influencing the domestic politics and societies of various countries, something they had not been focused on that much since the Mao era. They are increasingly trying to influence other countries’ domestic politics and societies through the use of media, information, disinformation, and more old-fashioned types of influence tactics like paying politicians and trying to directly meddle in elections, wielding control of local business and student associations, and other tactics.

PinterPolitik:

You have noted that China has launched an information and media superpower, or attempted to. How has this played out in Southeast Asia and have them been successful in Southeast Asia and particularly Indonesia? 

Joshua Kurlantzick:

I think that China has become more sophisticated in some of its media, information, and disinformation tactics in the last few years, but not entirely, and it still just as often winds up alienating countries it is targeting as it is wooing them. China’s public image globally is very poor right now, and while it is better among SE Asian publics, because of aid and trade, which is enormous, than among say publics in Europe and Northeast Asia, Southeast Asian elites and many Southeast Asian publics are still highly wary of China. Its actual state media, like CGTN and China Radio International, have not gained large audiences at all, with Xinhua being something of an exception. No one really trusts these big state media outlets. China has been more successful in getting pro-Beijing owners to buy up local Chinese-language media outlets in countries in Southeast Asia and around the world, including the U.S, so that Chinese language readers and viewers of local Chinese language media are getting mostly pro-Beijing content. China also has become more successful at inserting disinformation into social media platforms in countries – but not always successful. They did not have much effect, despite trying, on the U.S. midterms, and they actually hurt their own efforts in the 2020 Taiwanese presidential elections, for instance. China has tried to bolster its influence in Indonesia more openly, through cultivating Jokowi and Indonesians for infrastructure projects, and this has had some success, but the assertiveness in the South China Sea has led Jakarta to become closer strategically to the U.S. than it has in decades, I think.  

PinterPolitik:

What kinds of tools has China used in Southeast Asia in attempts to gain more control of local media, and get people to watch or listen or read their state media outlets, like Xinhua and CGTN? Have they been successful? What should we expect from them as their media and information campaign continues and adapts? 

Joshua Kurlantzick: 

China has spent billions on upgrading its state media, but it still, other than Xinhua, seems too propagandistic and boring for many people, who stick to local news outlets and global ones like CNN, BBC, etc. China’s media is often just quite boring. Xinhua however is signing content-sharing deals with a lot of Southeast Asian media outlets, and also with major media outlets around the world – some of the biggest newswires. These content-sharing deals allow Xinhua to appear in many more local news sites or newspapers, etc, and so Xinhua has the potential to change views of China, since more and more outlets are using Xinhua, since it is cheaper than other news wires and sometimes Xinhua gives away its news articles for free to certain countries. China also is increasingly using visits to China and training programs for journalists and other opinion leaders to wield influence. This has become a sensitive issue in Indonesia, where visits by some religious leaders to China were followed, in some cases, by leaders downplaying the abuses in Xinjiang, though some of the Indonesian religious leaders then backtracked on their comments after some outrage about them.   

PinterPolitik:

What role, if any, has China played in the growing disinformation online in SE Asia on social media platforms? What can be done about it? Should countries in the region look at Singapore’s example of being more wary of foreign investment and involvement in the media and social media?

Joshua Kurlantzick:

China’s played some role in spreading disinformation in SE Asia, particularly to promote China’s ideas and model and sometimes to denigrate democracies and spread conspiracy theories. But the main driver of disinformation in Southeast Asia has actually been people in SE Asian countries themselves, like Indonesia and Myanmar and the Philippines, where disinformation is such an enormous battle. It does however make sense to look to see if Chinese state firms or Chinese nationals (not Indonesian Chinese) are making major investments in local media and information, as long as these laws are not used to just stifle free speech, as they could be in the wrong hands, 

PinterPolitik:

Much of Indonesia’s media is quite partisan, essentially linked to one of the major parties. Of course, not all. How does this partisan nature interact with China’s efforts to spread its media into Indonesia? How about China’s efforts to directly influence politics by more traditional methods like paying politicians or other efforts like that – it certainly  has been true in places like Australia?

Joshua Kurlantzick:

The partisan nature of the Indonesian media weakens it, there are some but not enough truly independent outlets not linked to one party or prominent politician. This partisan nature could potentially make it easier for China to cultivate one partisan outlet, particularly if that outlet was close to a strong 2024 presidential candidate.  

To find out more about the book and how to buy it, go to:  https://www.cfr.org/book/beijings-global-media-offensive  or find the book in local retailers or on Amazon Australia

This article is published here with the permission of the author. The views expressed in this article are those of the writer and do not necessarily reflect those of PinterPolitik.

PinterPolitik.com

“Semoga mereka gak sakit perut yaa karena belum terbiasa dengan makanan Indonesia yang relatif memiliki cita rasa pedas” – @RandomWorldWar

Sudah menjadi pandangan biasa kalau kita melihat influencer atau content creator seperti Nex Carlos memutuskan untuk mencoba makanan yang dijual oleh pedagang-pedagang kaki lima (PKL). Mungkin, kita hanya berucap dalam hati, “Ah, next bisa tuh kita coba-in apa Nex Carlos coba-in.”

Namun, pemandangan menjadi unik apabila yang membeli jajanan-jajanan ala PKL justru warga-warga negara asing. Akan menjadi semakin unik lagi kalau yang ternyata pembelinya adalah tentara-tentara asal negara lain yang datang mengantre berbondong-bondong untuk membeli siomay dan batagor khas Bandung, Jawa Barat (Jabar).

Pemandangan unik inilah yang ditampakkan oleh akun Twitter @RandomWorldWar dalam foto-foto unggahannya pada Selasa, 10 Januari 2023, lalu. Di foto-foto itu, tampak tentara-tentara Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) atau US Army mengantre sembari tersenyum dan tertawa mencoba siomay dan batagor yang notabene pedas.

Untung aja, bule yang datang bukan Dave Jepchott alias Londokampung ya. Bisa-bisa, malah tukang siomay atau batagornya yang kena prank. Kaget nggak tuh kalau ada bule yang bisa ngomong Bahasa Jawa dan suka makan makanan khas Indonesia?

Namun, tahu nggak sih kalau nggak jarang orang-orang Amerika – atau negara-negara Barat lainnya – suka makanan-makanan Asia? Banyak sih tapi ternyata kebanyakan dari mereka suka makanan-makanan Asia yang mereka udah kenal – seperti makanan-makanan khas Jepang (semacam sushi dan ramen), khas Thailand (seperti tom yum), atau khas Korea (seperti ramyun dan odeng).

Hmm, emang-nya Indonesia bisa ya punya budaya dan kuliner yang bisa dikenal oleh negara-negara luar seperti Thailand, Korea, dan Jepang? Bisa dong. But, gimana ya caranya?

Nah, ini nih yang kurang optimal dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Namanya adalah diplomasi publik. Mengacu pada tulisan Joseph S. Nye yang berjudul Public Diplomacy and Soft Power, diplomasi semacam ini dilakukan agar negara bisa mendapatkan soft power – yakni sebuah kekuatan agar bagaimana negara A bisa membuat negara B memiliki keiniginan yang sama.

Hmm, gimana caranya tuh? Nah, kata Pak Nye nih, ada beberapa sumber soft power. Salah satunya adalah melalui budaya yang dikenalkan kepada dan disukai oleh masyarakat negara lain. 

Nggak heran kalau ternyata negara-negara seperti AS memiliki soft power yang besar. Negeri Paman Sam memiliki berbagai produk budaya yang disukai oleh masyarakat di berbagai belahan dunia – mulai dari musik, film, hingga kuliner seperti McDonald’s dan Starbucks.

Hmm, kan, Indonesia punya beberapa makanan yang diklaim sebagai terenak di dunia – seperti rendang dan nasi goreng? Iya sih, tapi perlu effort juga tuh supaya makanan-makanan ini lebih dikenal secara luas.

Kalau tentara-tentara US Army aja bisa suka dengan siomay dan batagor, harusnya masyarakat AS secara luas juga punya kemungkinan untuk suka juga dong. Hmm, gimana nih, bapak dan ibu pengambil kebijakan diplomasi? Menarik nggak tuh kalau punya kebijakan lebih sistemik untuk diplomasi publik?

Siapa tahu, kan, Indonesia nanti bisa menggunakan makanan untuk upaya diplomasi yang lebih signifikan – misal kalau ingin mendamaikan Ukraina dan Rusia? Siapa tahu juga kalau nanti ternyata Presiden AS Joe Biden bisa kayak Presiden AS Barack Obama yang suka bakso, nasi goreng, dan sate? Hehe. (A43)

PinterPolitik.com

Baru-baru ini, girl group Aespa melakukan pidato di Forum Politik Tingkat Tinggi PBB. Konsep metaverse diklaim dapat berpengaruh pada pembangunan berkelanjutan.   

Eksistensi Korean Wave bukan hanya berpengaruh pada perekonomian negara, tetapi juga merambah pada konteks sosial dan politik. Pada tahun lalu grup BTS sukses melakukan pidato di forum PBB, kini giliran Aespa yang menunjukkan potensinya pada dunia.

Aespa merupakan girl group yang beranggotakan empat orang idol perempuan ditambah dengan empat anggota avatar. Nama Aespa sendiri merupakan gabungan dari “ae” yang memiliki arti avatar x experience yang memiliki arti pengalaman. Kata ini dielaborasi dengan kata dalam bahasa inggris yaitu ‘aspect’ yang memiliki arti aspek. Keduanya jika digabung memiliki arti “bertemu dengan dirimu yang lain sebagai avatar dan mengawali dunia baru”.

Grup yang baru memulai debut-nya sejak tahun 2020 ini telah meraup popularitas yang tinggi di kalangan milenial dan generasi Z. Bahkan, single debut-nya yang berjudul Black Mamba berhasil mencetak rekor pendatang baru yang menguasai tangga lagu Apple di 93 negara dan iTunes di 48 negara dalam kurun waktu satu hari sejak perilisan lagu. Hal ini yang membuatnya kerap dijuluki “monster rookie”.

Mereka pun tidak hanya gencar melakukan promosi di Korea Selatan (Korsel) saja, melainkan juga di Negeri Paman Sam. Berbicara mengenai bisnis internasional akan selalu berhubungan dengan lingkungan politik hukum di suatu negara.

Hal ini menjadikan bisnis internasional selalu berkaitan dengan hubungan internasional karena sistem politik yang diterapkan suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan ekonominya. Kebijakan yang dapat menguntungan terkait dalam hal ini adalah kebijakan ekonomi negara yang cenderung terbuka.

Menurut teori manajemen impresi politik yang diungkapkan Christ’l De Landtsheer, Philippe De Vries & Dieter Vertessen. Setidaknya terdapat tiga aspek yang dibahas yaitu kekuatan retorika politik melalui kutipan wawancara dan metafora yang sesuai dengan kondisi lingkungan, kesesuaian penampilan, dan profil politisi.

Lantas, bagaimana Aespa bisa menjadi perpanjangan tangan politik pemerintah Korsel, khususnya dalam kancah internasional?

Diplomasi Soft Power ala Aespa

Mengingat konsep Aespa bergerak antara realitas dan realitas virtual, Aespa berusaha untuk mengelaborasikannya dengan pembangunan berkelanjutan. Ini merupakan sesuatu yang memiliki urgensi dunia.

Giselle, salah satu personel Aespa menyatakan bahwa eksistensi dunia virtual dapat bertahan jika dunia realitas juga dapat bertahan. Ia juga menyinggung pentingnya kesempatan yang sama dapat mendukung kehidupan yang berkualitas sehingga dapat mendukung dunia virtual.

Grup ini bukan hanya mengandalkan dunia virtual saja, namun juga bakat dan penampilan. Konsep metaverse tentunya mempengaruhi gaya berpakaian dan tampilan Aespa misalnya dari segi fashion yang terkesan futuristik.

Sebagai grup yang pertama kali pergi ke kwangya (dunia virtual SM Entertainment), Aespa berhasil menciptakan impresi politik dari segi visual. Impresi politik Aespa tidak terlepas dari ambisi SM Entertainment dalam mewujudkan kwangya.

SM Entertainment terkenal memiliki imej yang selalu melakukan terobosan dalam dunia industri. Hal ini sesuai dengan motto-nya yaitu ‘Culture First, Economy Next’ sehingga jelas bahwa terdapat ekspansi pasar secara global. Apa yang dilakukan SM Entertainment sebenarnya merujuk pada diplomasi soft power.

Diplomasi soft power yang modern dijelaskan oleh R.P. Barston, bahwa pelaksanaannya bukan hanya dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan juga media, artis, industri musik dan hiburan, bahkan masyarakat. Fokus utama soft power yaitu kemampuan suatu entitas untuk membuat pihak lain setuju dengan apa yang ingin disampaikan, tanpa perlu menggunakan paksaan.

Konsep soft power hanya dapat dianggap sukses jika ada aktor lain yang menerapkan upaya tersebut, bahkan memiliki harapan yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Maka, implementasi soft power dilakukan secara terencana melalui strategi dan dukungan yang berkesinambungan oleh negara dan aktor lainnya yang terlibat.

Sehubungan dengan hal ini, Louise Diamond dan John McDonald mendefinisikan konsep multi track diplomacy sebagai konsep diplomasi yang menjelaskan mengenai proses terjadinya perdamaian dunia dalam sistem internasional melalui perpaduan dari diplomasi jalur pemerintah, diplomasi jalur kelompok, dan diplomasi jalur individu. Tujuannya yaitu untuk menciptakan perdamaian dunia melalui sistem yang terintegrasi melalui konsep diplomasi soft power.

Seperti yang kita ketahui, “Korean wave” yang mengacu pada popularitas global industri hiburan Korsel mulai dari musik, film, televisi, dan aspek budaya populer lainnya, merupakan sumber utama pendapatan ekspor yang juga menghasilkan pengaruh soft power yang cukup besar bagi Korsel.

Pemerintah Korsel tentunya berusaha untuk memperbagus citra mereka di kancah internasional dalam menyelesaikan permasalahan diplomatik. Dengan demikian, perlu adanya peningkatan infrastruktur diplomatik dalam kerjasama internasional.

SM Entertainment, manajemen yang membawahi Aespa memang sudah dikenal melakukan misi diplomasi internasional. Misalnya saja kerja sama SM Entertainment dengan UNICEF bersama artis-artis mereka dalam kampanye ‘Smile for U’ melalui edukasi musik bagi anak-anak, remaja, dan disabilitas di Vietnam. Bahkan, Siwon merupakan Goodwill Ambassador untuk wilayah Asia Pasifik Timur dari UNICEF.

Berdasarkan track record SM Entertainment, agensi ini ahli dalam melakukan kerja sama internasional, namun juga termasuk misi diplomasi. Artis dan idol SM Entertainment dapat dianggap sebagai infrastruktur diplomatik, termasuk juga Aespa.

Terlebih, pemerintah Seoul sedang melakukan pengembangan proyek Metaverse dalam birokrasinya. Mereka berambisi untuk menjadikan Seoul sebagai pusat global untuk teknologi baru. Hal ini selaras dengan ambisi SM Entertainment, terlebih dengan kehadiran Aespa sebagai pendatang baru.

Lantas, pertanyaan besar yang masih tersisa adalah kenapa Korsel begitu antusias memperkuat pengaruh soft powernya, contohnya melalui Aespa?

Persiapan Korsel Perang Budaya?

Kehadiran Aespa menjadikannya sebagai infrastruktur diplomatik yang powerful mengingat adanya globalisasi yang memicu munculnya fenomena culture wars atau perang budaya. Globalisasi mengacu pada jaringan koneksi sehingga tidak ada sekat antar negara. Semua dapat saling terhubung.

Globalisasi bukanlah proses yang melibatkan mundurnya negara karena negara tetap merupakan medan strategis yang diperebutkan dan kontrolnya sangat penting bagi tatanan dunia. Ilustrasi betapa pentingnya culture wars di dunia dikutip melalui artikel “Culture Wars? How Americans and Europeans View Globalization” oleh Steven Kull. Ternyata, mayoritas menganggap bahwa popular culture seperti musik, televisi and film tidak dianggap mengancam.

Mereka juga beranggapan bahwa globalisasi lebih memberikan dampak yang positif ketimbang yang negatif. Jajak pendapat tersebut juga membantah gagasan bahwa Amerika melakukan misi penyebaran budaya melalui globalisasi, sementara Eropa menangkal anggapan bahwa Amerika berusaha untuk melindungi budaya mereka sendiri.

Padahal, produk-produk budaya tersebut sebenarnya berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat dari negara yang menjadi target culture wars.

Hal ini mirip dengan fenomena yang terjadi di Indonesia. Fenomena Korean Wave sudah menjalar mulai dari industri musik, film, pakaian, make up, skincare, dan produk-produk lainnya. Kepopuleran K-Pop yang begitu luas, membuat budaya Korsel semakin mudah untuk menguasai pasar. Terlebih, jika dunia virtual sudah benar-benar terealisasikan. Tentunya, kekuatan itu tidak terlepas dari Aespa. Nama mereka pun akan semakin melejit.

Berdasarkan hubungan antara teori soft diplomacy dan multi track, terlihat adanya kesinambungan struktur antara kerja sama pemerintah dan industri hiburan dalam melakukan misi diplomasi baik untuk mempromosikan budaya negara maupun misi perdamaian dunia. Semua upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan citra negara di mata dunia.

Selanjutnya, menimbang teori impresi politik Aespa yang ingin disampaikan SM Entertainment dalam mewujudkan dunia virtual, pengaruh Aespa dapat menjadi infrastruktur soft power negara Korsel. Hal ini diperkuat dengan ambisi pemerintah Seoul untuk mewujudkan pusat teknologi global. Artinya, kedua pihak memiliki harapan dan tujuan yang sama sebagai misi diplomasi soft power.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa soft power yang dimanfaatkan pemerintah Korsel melalui infrastruktur diplomasi, khususnya Aespa telah berpengaruh terhadap upaya soft power diplomacy dan upaya perwujudan perdamaian di dunia.

Akhir kata, mungkin semua ini sebenarnya berkorelasi dengan sepenggal lirik dari salah satu lagu Aespa, berjudul Savage. “Oh my God! Don’t you know I’m a Savage?”. (Z81)

PinterPolitik.com 

Kelanjutan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi bahan perbincangan yang menarik untuk dibahas. Tentunya, itu karena lika-liku dinamika IKN tidak hanya berpengaruh pada kelangsungan proyek itu sendiri, tetapi juga bagi Indonesia. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan mega-project ini membutuhkan dana sekitar Rp460 triliun. Angka yang tinggi ini jelas menuntut adanya peran investasi asing yang besar, karena disebutkan Indonesia hanya akan menggelontorkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 20 persen dari total pembiayaan IKN. 

Setelah mengalami sejumlah gejolak dalam mendapatkan investor untuk IKN, menurut kabar terbaru, Indonesia kini mendapat janji manis dari negara yang saat ini menjadi sorotan dunia, yaitu Rusia. Ya, negeri yang dipimpin Presiden Vladimir Putin itu dikabarkan akan turut membantu pembangunan IKN. 

Diungkapkan oleh Menteri Pengembangan Ekonomi Rusia, Maxim Reshetnikov, setelah bertemu dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi di sela-sela pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), Rusia menyebut akan memberi bantuan dari segi pengalaman dan teknologi yang dimilikinya. Sayangnya, belum dijelaskan lagi detailnya akan seperti apa. 

Sontak, kabar ini memantik perbincangan warganet di berbagai media sosial. Tidak sedikit yang menyimpulkan ini adalah upaya Rusia untuk mendapatkan “teman baru” di panggung internasional, karena tidak dipungkiri, mereka saat ini memang tengah mendapatkan tekanan ekonomi dari negara-negara Barat seperti Amerika Serikat (AS), dan memperoleh kecaman dunia. 

Di sisi lain, banyak yang mencurigai motif sebenarnya di balik intensi Rusia. Ada kecurigaan bahwa bantuan yang dibahas dengan Indonesia tidak akan diberikan secara cuma-cuma. Bisa jadi, Rusia menuntut Indonesia untuk membuka hubungan yang lebih mendalam dengan mereka dan menjauhi kubu Barat. 

Well, dugaan-dugaan ini bisa saja benar, tetapi masih ada satu pertanyaan menarik yang jarang dibahas oleh publik namun memiliki peran penting, yakni kenapa kabar tentang janji investor di IKN selalu dijadikan sorotan besar media?  

Dan yang menariknya, mengapa pemerintah lebih sering menggemborkan kabar tentang potensi investasi ketimbang perkembangan teknis dari IKN itu sendiri? 

Nusantara, Ibu Kota Permainan Kekuatan? 

Sejak pertama kali IKN digunjingkan, pemerintah selalu mengapresiasi nama-nama negara dan perusahaan besar yang pernah diajak membahas IKN layaknya upaya endorsement yang kerap kita lihat di akun-akun penjual barang dan jasa online di platform e-commerce. 

Selain Rusia, pemerintah sempat mempromosikan kabar bahwa IKN telah mendapatkan perhatian dan bantuan dari Uni Emirat Arab (UEA), Jerman, dan Jepang.  

Kemudian, muncul juga pemberitaan tentang ketertarikan individu besar, seperti Elon Musk, pimpinan perusahaan teknologi besar SpaceX dan Tesla yang beberapa waktu lalu sempat disebut “tertarik” berinvestasi di IKN dalam bentuk proyek landasan pesawat super cepat. Padahal, dari sisi Elon Musk atau dari pemberitaan di AS sendiri, sangat jarang ada artikel berita yang membahas hal itu. 

Kembali membandingkannya dengan fenomena endorsement, mungkin kita akan paham kenapa pemerintah perlu melakukan promosi semacam ini. Tetapi, karena IKN adalah sebuah mega-project negara, kita tidak hanya bisa mengandalkan konteks IKN layaknya suatu barang dagangan yang perlu dipromosikan. Ada sesuatu yang lebih penting di balik promosi IKN selain sekadar endorsement. 

Joseph S. Nye dalam bukunya Soft Power: The Means to Success in World Politics, menjelaskan bahwa di era modern ini, lanskap politik internasional sangat kental menggunakan apa yang disebutnya sebagai soft power atau kekuatan lunak. Ini adalah kemampuan yang dimiliki negara untuk membangun interaksi politik dengan negara lain tanpa perlu menggunakan paksaan atau kekuatan keras (hard power) seperti tenaga militer.  

Soft power ini umumnya berupa hal-hal yang sifatnya mampu menarik perhatian negara lain, sehingga mereka merasa memiliki kepentingan yang sama dengan negara yang memiliki soft power tadi. Umumnya, soft power sering dikaitkan dengan kerja sama dan kebijakan luar negeri yang terjalin. Dengan demikian, IKN pun merupakan salah satu soft power yang dimiliki Indonesia. 

Nye juga menjelaskan, soft power telah berkembang menjadi alat yang sangat powerful dalam politik internasional setelah Perang Dunia 2 dan Perang Dingin karena dapat menawarkan satu sumber daya yang sangat langka akibat peperangan yang selama ratusan tahun dialami umat manusia, yakni kredibilitas. 

Sebagai mega-project yang membutuhkan waktu dan dana yang luar biasanya, kita bisa mengartikan IKN sebagai soft power Indonesia telah menjadi manifestasi komitmen dan kepercayaan yang ingin dibangun Indonesia dengan negara lain. 

Terkait hal ini, Gerardo del Cerro Santamaria dalam tulisannya Megaprojects, Development and Competitiveness, menilai bahwa mega-project belakangan memang telah menjadi tren retorika politik internasional.  

Dalam risetnya, Gerardo menyimpulkan bahwa negara yang menciptakan suatu mega-project bisa dipastikan tidak hanya bertujuan untuk membenahi administrasi atau ketata-kotaan domestiknya, tetapi juga memiliki agenda internasional.  

Salah satunya adalah untuk dijadikan alat soft power demi menarik kerja sama dengan negara lain yang kerap tujuan utamanya justru bukan untuk bersama-sama membangun mega-project itu sendiri, tetapi hal-hal lain yang lolos dari perhatian publik. Contohnya seperti transfer teknologi dan penguatan sistem digital. 

Dengan pandangan ini, bisa kita simpulkan bahwa adalah hal yang keliru bila kita terlalu berkutat di permasalahan teknis IKN. Di balik dana dan waktu fantastis yang dibutuhkan untuk merealisasinya, perlu disadari bahwa ada sebuah permainan kekuatan atau power play politik internasional yang bisa jadi justru memang dijadikan alasan utama kenapa proyek besar itu perlu diciptakan. 

Lantas, jika IKN memang hanya digunakan sebagai panggung power play internasional, bagaimana dampaknya pada kelangsungan proyek itu sendiri? 

Perangkap Power Play 

Tidak seperti negara besar layaknya AS, Indonesia tidak memiliki hard power untuk menekan kebijakan luar negerinya ke dalam kolam kepentingan yang kita sebut sebagai politik internasional.  

Jika kita lihat negeri Paman Sam, tanpa menggunakan banyak basa-basi, mereka bisa menuntut negara lain untuk bertindak sesuatu. Jelas, itu karena mereka memiliki kekuatan ekonomi dan pertahanan yang sangat besar. 

Tiongkok pun bisa menjadi contoh. Dengan menggunakan agenda Belt and Road Initiative (BRI), mereka bisa dengan agresif melakukan pendekatan ke negara-negara lain dan menciptakan relasi ekonomi yang begitu besar. 

Faktor ini menjadi pendorong kuat kenapa Indonesia perlu menggunakan soft power dalam mengeksekusi kepentingan nasionalnya. Namun, melihat bagaimana IKN telah dijadikan alat untuk power play, ada sebuah potensi bahwa ini akan menjadi perangkap yang berbahaya bagi Indonesia. 

Bent Flyvbjerg dalam tulisannya Underestimating Costs in Public Works Projects: Error or Lie?, menyebutkan bantuan yang berasal dari konteks politik internasional dalam mega-project kerap menjadikan proyek tersebut hanya sebagai panggung kontemporer yang fungsinya tidak lain hanya sebagai kampanye di tataran politik internasional.  

Hal ini karena para politisi dan birokrat kerap fokus pada upaya mendapat dukungan politik saja, sementara komitmen dan pelaksanaan pembangunannya itu sendiri kerap diabaikan. 

Bisa disederhanakan, mega-project menurut Flyvbjerg seringkali hanya menjadi agenda yang membuang banyak waktu dan uang. Dan kalau dilihat dari historisnya, apa yang dikatakan Flyvbjerg tidak berlebihan, banyak contoh kasus proyek besar yang kini ditinggalkan. Sebutlah proyek Pelabuhan Hambanthota di Sri Lanka, Ibu Kota Baru Naypidaw di Myanmar, dan Forest City di Malaysia. 

Tentu kabar masuknya kembali Rusia ke proyek IKN bisa kita lihat sebagai hal yang positif. Tetapi di samping itu, perlu ada pandangan baru di publik bahwa janji-janji investasi di IKN bukanlah tujuan utama mengapa proyek itu diciptakan.  

Sederhananya, IKN telah menjadi “bahan obrolan” Indonesia sebagai negara yang tidak memiliki hard power untuk memulai hubungan yang intensif dengan berbagai negara di dunia.  

Semoga saja, IKN tidak berakhir seperti mega-project gagal yang pernah ada di negara-negara tetangga kita, yang hanya berfungsi sebagai topik pembuka obrolan dengan para pemain besar dunia. (D74)