Simbolisme Marhaen kini bergeser ke kisah Fatimah Iryanti. Seratus tahun lalu, Soekarno menemukan wajah kemiskinan di sawah yang kering. Hari ini, wajah itu duduk di jok motor, menanggung terik kota, mengantar pesanan demi pesanan yang surplusnya tidak pernah benar-benar sampai ke tangannya.

Pinterpolitik.com

Fatimah Iryanti berangkat sebelum matahari naik. Motor yang masih dicicil sudah dipanaskan sejak subuh, dan di jok belakang ada anak keduanya, usia TK, yang ikut serta karena tidak ada siapa-siapa yang bisa dititipi. Suaminya sudah tiada. Ia sendiri yang menanggung semuanya: tagihan sekolah, beras, dan masa depan dua anak yang belum mengerti betapa mahalnya itu.

Dari Surabaya ke gang-gang sempit dan jalan arteri yang panas, Fatimah mengejar 15 hingga 17 orderan sehari. Motornya miliknya. Bensinnya dibayar sendiri. Helmnya sendiri. Dalam bahasa sehari-hari, orang akan menyebutnya perempuan tangguh, mandiri, berdaya. Tapi di penghujung hari, penghasilan bersihnya tidak pernah cukup untuk lebih dari sekadar bertahan. Tidak ada BPJS ketenagakerjaan. Tidak ada pesangon. Tidak ada yang bisa dihubungi jika platform tiba-tiba menangguhkan akunnya.

Disisi yang lain, di sebuah masjid di Lenteng Agung Jakarta, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengumumkan bahwa lagu “Bung Karno Bapak Marhaenisme” akan terus diperdengarkan di agenda-agenda partai sebagai upaya pelurusan sejarah. Fatimah belum pernah mendengar lagu itu. Tapi ia sudah lama hidup di menjadi marhaen.

Yang sudah merasakan berat sendirian di jalan raya tapi belum pernah tahu bahwa perjuangannya sudah punya nama sejak seratus tahun lalu.

Asal-Muasal pemikiran Marhaen

Sekitar tahun 1921, seorang mahasiswa bolos kuliah di Bandung. Ia mengayuh sepeda tanpa tujuan ke selatan kota, sampai di petak sawah yang padat. Di sana ia bertemu seorang petani yang mencangkul sendiri di tanah miliknya sendiri, dengan alat-alat miliknya sendiri. Soekarno muda bertanya dalam bahasa Sunda: siapa pemilik tanah ini? Petani itu menjawab: saya. Cangkul ini? Saya. Bajak itu? Saya. Hasilnya? Sekadar cukup untuk makan. Tidak ada lebihnya.

Soekarno terdiam. Orang ini bukan proletar, kaum buruh pabrik yang Karl Marx ceritakan, yang tidak punya apapun kecuali tenaganya. Petani ini punya semuanya. Sawah, alat, rumah kecil. Tapi ia miskin. Kemiskinannya bukan karena tidak punya modal. Kemiskinannya karena sistem mengambil hampir seluruh surplus dari modalnya, lewat pajak kolonial, lewat harga pasar yang tidak bisa ia negosiasi, lewat rantai feodalisme yang sudah berjalan berabad-abad.

Saat Soekarno bertanya nama petani itu, ia menjawab: Marhaen. Dan di situ, kata Soekarno dalam otobiografinya, cahaya ilham melintas. Ia akan memakai nama itu untuk menamai semua orang Indonesia yang bernasib serupa.

Ini adalah keputusan intelektual yang berani. Soekarno menolak meminjam kategori Marx, menolak menyebut rakyat Indonesia sebagai proletar, karena ia tahu Indonesia bukan Eropa industrial. Rakyat Indonesia punya alat produksinya. Yang tidak mereka punya adalah kuasa atas surplus dari alat itu. Marhaenisme lahir bukan sebagai salinan Marxisme. Ia lahir sebagai koreksi terhadapnya.

Ojol, Simbol Marhaen abad Modern

Ada 46,47 juta pekerja informal atau gig di Indonesia per 2023, sekitar sepertiga dari total angkatan kerja. Sebagian besar dari mereka adalah apa yang para peneliti dari UGM sebut dengan satu frasa yang terasa seperti pukulan ringan: Marhaen Abad 21.

Mereka punya motornya sendiri. Laptopnya sendiri. Gerobaknya sendiri. Persis seperti petani di sawah Bandung Selatan, mandiri secara aset, tapi tak berdaya secara struktural. Platform mengambil komisi antara 20 hingga 30 persen dari setiap perjalanan. Tarif order tidak bisa dinegosiasi. Status hukum mereka bukan “pekerja”, melainkan “mitra”, dan pemilihan kata itu bukan kebetulan linguistik. Mitra tidak bisa berserikat. Mitra tidak berhak atas upah minimum. Mitra adalah konstruksi hukum yang memindahkan seluruh risiko bisnis ke pundak yang paling kecil.

Rasio Gini Indonesia stagnan di angka 0,38 selama bertahun-tahun. Angka itu kering dan dingin, tapi artinya konkret: ketimpangan tidak membaik. Surplus terus mengalir ke arah yang sama.

Hal perlu diperhatikan bukan bahwa sistem ini kejam, karena sistem memang cenderung begitu. Yang lebih penting adalah sistem ini terasa seperti pilihan bebas. Fatimah “memilih” jadi mitra, bukan karyawan. Tapi pilihan itu terjadi dalam lanskap di mana tidak ada opsi lain yang layak. Lapangan kerja formal menyusut. UMR tidak mengikuti inflasi kota. Jadilah mitra platform terasa seperti kebebasan, padahal ia adalah bentuk paling halus dari ketidakberdayaan.

Soekarno sudah memberi nama untuk kondisi ini, yang belum ada adalah kebijakan yang menjawabnya.

Jaket Hijau yang Turun ke Jalan

Ada pertanyaan yang perlu dijawab sebelum bicara soal lagu dan ideologi: mengapa ojol, dari sekian banyak kelompok pekerja di Indonesia, yang berulang kali menjadi simbol pergerakan politik?

Sekarang, Lebih dari 46 juta pekerja gig tersebar di seluruh kota besar, bermotor, tahu jalanan lebih baik dari siapapun, bisa berkumpul dalam hitungan jam. Tapi itu hanya logistik. Yang membuat ojol menjadi simbol bukan kapasitas mobilisasinya. Yang membuatnya menjadi simbol adalah karena tubuh mereka adalah argumen paling jujur tentang apa yang gagal dari sistem ini.

Agustus 2025 adalah babak yang berbeda. Demonstrasi besar pecah di depan Gedung DPR, dipicu kenaikan tunjangan anggota dewan di tengah gelombang PHK. Di tengah lautan massa itu, jaket hijau ojol menjadi seragam perlawanan yang paling dikenali. Affan Kurniawan, 21 tahun, driver ojol, tewas terlindas kendaraan taktis Brimob pada 28 Agustus malam. Kematiannya menjadi apa yang para sejarawan sebut sebagai tubuh simbolik: satu nyawa yang merangkum seluruh kemarahan kolektif yang selama ini tidak punya wajah.

Yang mengejutkan bukan bahwa ojol akhirnya turun ke jalan. Yang mengejutkan adalah kenapa mereka harus turun ke jalan untuk didengar, sementara selama bertahun-tahun mereka sudah berbicara lewat mogok, petisi, dan audiensi yang semuanya berakhir tanpa resolusi. Negara mendekati ojol saat kampanye, menggunakan citra mereka untuk memperlihatkan kedekatannya dengan rakyat. Tapi ketika ojol menuntut hal paling mendasar, kepastian status kerja dan batas komisi yang adil, negara memilih menjaga hubungan dengan platform.

Soekarno pernah bertanya kepada petani Marhaen: siapa yang memiliki hasil dari tanahmu sendiri? Seandainya ada yang bertanya hal yang sama kepada Fatimah, jawabannya akan sama peliknya. Ia tahu berapa orderan yang ia tempuh. Tapi berapa yang benar-benar ia terima, setelah platform mengambil bagiannya, setelah bensin terbayar, setelah motor diservis, selalu sama. Sekadar cukup. Tidak ada lebihnya.

Ojol menjadi simbol Marhaen bukan karena ada yang merencanakan itu. Tapi karena kondisi mereka adalah bukti paling hidup bahwa pertanyaan yang diajukan di sawah Bandung Selatan seratus tahun lalu tidak pernah benar-benar dijawab oleh siapapun yang kemudian mengklaim mewarisi jawabannya. (A99)

Romantisme Soekarno di Hari Ibu ternyata mirip jebakan Sanji One Piece. Benarkah perayaan ini hanya sangkar emas?

PinterPolitik.com

“Laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya; jika patah satu dari pada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali.” — Ir. Soekarno, Sarinah: Kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik Indonesia (1947)

Pagi itu, Cupin tampak sedikit lebih sibuk dari biasanya dengan celemek yang terlihat kekecilan di badannya yang gempal. Anak muda satu itu sedang bergelut dengan tepung dan adonan kue di dapur, bertekad memberikan kejutan spesial.

Di kalender dinding, angka 22 Desember dilingkari dengan spidol merah tebal, menandakan hari yang sakral bagi jutaan keluarga di Indonesia. Cupin ingin menjadi anak yang berbakti hari ini, membiarkan ibunya duduk santai bak ratu sehari di ruang tengah tanpa menyentuh pekerjaan rumah.

Niat Cupin tentu saja mulia, sebuah gestur manis yang merefleksikan kasih sayang tulus seorang anak kepada ibunya. Media sosial pun hari ini banjir dengan potret serupa: kaki ibu yang dibasuh, tumpeng yang dipotong, dan puisi-puisi syahdu tentang malaikat tanpa sayap.

Namun, di balik aroma kue yang mulai mengepul dari oven Cupin, ada sebuah ironi yang terselip diam-diam di antara perayaan ini. Perayaan Hari Ibu terasa seperti sebuah “gencatan senjata” kultural, di mana kaum perempuan diberi upeti satu hari untuk melupakan beban domestik yang menumpuk di 364 hari sisanya.

Kita terjebak dalam sebuah ritual tahunan yang memuliakan “penderitaan” dan “pengorbanan” seorang ibu sebagai standar moral tertinggi. Narasi yang dibangun selalu seragam: ibu yang baik adalah ibu yang lelah, yang tangannya kasar karena cucian, namun tetap tersenyum tulus demi keluarga.

Tanpa sadar, Cupin dan kita semua sedang melanggengkan sebuah konstruksi sosial yang menempatkan perempuan dalam sangkar emas bernama domestikasi. Kita memuja mereka karena mereka ada di dapur dan mengurus anak dengan telaten, bukan karena mereka memiliki gagasan besar di ruang publik.

Padahal, jika kita mau menengok ke belakang, benih perayaan ini tidak ditanam di tanah dapur yang becek atau ruang cuci yang sempit. Ada distorsi sejarah yang luar biasa masif yang membuat makna “Ibu” bergeser drastis dari aktor pergerakan menjadi sekadar manajer rumah tangga.

Romantisme perayaan ini seolah menjadi obat bius yang membuat kita lupa bahwa posisi perempuan dalam struktur sosial kita masih jauh dari kata setara. Bunga dan kado menjadi kompensasi atas ketimpangan peran yang terus dipelihara dari generasi ke generasi.

Lantas, benarkah perayaan Hari Ibu yang kita kenal sekarang adalah warisan murni dari nilai-nilai luhur budaya bangsa kita? Ataukah ini sebenarnya hasil dari rekayasa politik panjang yang mengubah makna perjuangan menjadi sekadar seremoni kasih sayang?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Dari Kongres Politik ke Lomba Tumpeng

Untuk menjawab kegelisahan itu, kita perlu memutar waktu mundur jauh ke belakang, tepatnya ke tahun 1928 di Yogyakarta. Di sanalah roh asli dari tanggal 22 Desember sebenarnya bersemayam, jauh sebelum tertimbun oleh tumpukan kado dan lomba memasak.

Pada tanggal tersebut, diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama, sebuah peristiwa yang dicatat dengan sangat apik oleh sejarawan Susan Blackburn. Dalam bukunya yang berjudul Women and the State in Modern Indonesia, Blackburn menarasikan bahwa peristiwa itu adalah tonggak politik, bukan tonggak domestik.

Blackburn menjelaskan dengan jeli bahwa yang berkumpul saat itu bukanlah ibu-ibu yang bertukar resep masakan atau tips mengasuh anak. Ratusan perempuan dari berbagai organisasi itu adalah para aktivis yang membahas isu-isu keras seperti perdagangan manusia, penolakan perkawinan anak, dan akses pendidikan.

Mereka tidak mendefinisikan diri mereka lewat hubungannya dengan suami atau anak semata. Mereka mendefinisikan diri lewat hubungan mereka dengan negara dan bangsa yang sedang diperjuangkan kemerdekaannya dari kolonialisme.

Semangat perlawanan inilah yang kemudian ditangkap oleh Presiden Soekarno beberapa dekade kemudian. Melalui Dekrit Presiden Nomor 316 Tahun 1959, Soekarno menetapkan Hari Ibu untuk mengenang semangat politis tersebut, bukan untuk merayakan peran domestik.

Bagi Soekarno, penetapan ini adalah monumen untuk mengenang semangat “Sarinah”, sebuah konsep perempuan revolusioner yang ia tuangkan dalam bukunya. Namun, sejarah politik Indonesia adalah sejarah yang penuh tikungan tajam, dan nasib perempuan sering kali terlempar di tikungan tersebut.

Ketika rezim berganti dari Orde Lama ke Orde Baru, makna “Ibu” mengalami operasi plastik total di tangan kekuasaan Soeharto. Sosiolog Julia Suryakusuma, dalam karya monumentalnya State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in New Order Indonesia, membongkar habis-habisan strategi licik ini.

Menurut Suryakusuma, negara Orde Baru secara sistematis mengintervensi unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga, untuk mendefinisikan ulang peran perempuan demi stabilitas politik. Melalui organisasi bentukan negara seperti PKK dan Dharma Wanita, perempuan “dijinakkan” dan peran mereka dikeridilkan.

Negara mengonstruksi perempuan ideal hanya sebatas pendamping suami yang setia dan pendidik anak yang patuh. Suryakusuma menjelaskan bahwa konsep “Ibuisme Negara” ini menggabungkan feodalisme Jawa dan borjuasi Barat secara efektif.

Hal ini menciptakan standar ganda di mana perempuan dituntut aktif dalam pembangunan fisik tetapi pasif dalam tuntutan kekuasaan politik. Akibatnya, Hari Ibu yang tadinya garang dan politis, perlahan namun pasti berubah wajah menjadi perayaan yang lunak.

Perayaan 22 Desember kini lebih identik dengan kebaya dan sanggul daripada orasi politik dan tuntutan kebijakan. Perempuan yang aktif berpolitik secara agresif sering kali dicap negatif akibat trauma sejarah penghancuran Gerwani.

Sementara itu, perempuan yang patuh di rumah dan tidak banyak menuntut dipuji negara sebagai “Ibu Teladan”. Trauma sejarah inilah yang membuat narasi “kasih sayang ibu” lebih mudah diterima masyarakat daripada narasi “perjuangan perempuan”.

Namun, apakah adil jika kita menimpakan seluruh kesalahan degradasi makna ini hanya kepada rezim Soeharto semata? Mungkinkah ada cacat logika fundamental dalam cara pandang Soekarno sendiri yang membuka celah bagi domestikasi ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Jebakan Sanji dan Sangkar Emas Soekarno

Di sinilah kita perlu meminjam kacamata pop-kultur untuk membedah psikologi di balik fenomena ini agar lebih mudah dipahami. Tidak ada analogi yang lebih tepat selain karakter Vinsmoke Sanji dari anime mahakarya Eiichiro Oda, One Piece.

Sanji adalah representasi sempurna dari apa yang disebut oleh psikolog Peter Glick dan Susan Fiske sebagai Benevolent Patriarchy atau patriarki yang “baik hati”. Sanji memiliki prinsip ksatria yang tak tergoyahkan untuk tidak pernah menyakiti perempuan dalam kondisi apa pun.

Ia akan melayani perempuan bak ratu, memasakkan makanan terbaik, dan melindungi mereka dengan nyawanya sendiri. Terdengar sangat romantis dan gentleman jika dilihat sekilas di permukaan.

Namun, dalam Arc Wano, sikap “mulia” Sanji ini menjadi bumerang fatal ketika ia berhadapan dengan musuh perempuan bernama Black Maria. Sanji babak belur dan tidak bisa melawan, bukan karena ia lemah secara fisik, melainkan karena prinsipnya itu.

Ia menolak melihat perempuan sebagai kombatan atau musuh yang setara yang bisa bertarung di medan laga. Inilah yang bisa kita sebut sebagai fenomena “Sanji-nisasi” Hari Ibu di Indonesia.

Kita memuja perempuan secara berlebihan, namun penyanjungan itu justru menjadi borgol yang membatasi ruang gerak perempuan itu sendiri. Soekarno, dalam banyak hal, adalah “Sanji”-nya Indonesia dalam konteks pergerakan perempuan.

Ia adalah seorang romantic protector yang menempatkan perempuan di atas pedestal atau panggung kehormatan. Ia memberikan julukan agung seperti “Ibu Bangsa” dan “Sarinah” sebagai bentuk penghormatan tertinggi.

Soekarno memuliakan perempuan, tetapi ia mendefinisikan kemuliaan itu berdasarkan standarnya sendiri sebagai laki-laki. Ia yang memberi ruang, dan ia juga yang memegang kunci pintu ruang tersebut.

Sikap benevolent ini berbahaya karena ia bekerja seperti obat bius yang manis. Perempuan merasa disayang dan dilindungi, sehingga lupa bahwa mereka sebenarnya sedang tidak diberi otonomi penuh.

Ketika perempuan dianggap sebagai makhluk yang “terlalu suci” atau “terlalu lembut” seperti pandangan Sanji, dampaknya fatal. Mereka secara otomatis dianggap tidak cocok untuk masuk ke dalam lumpur politik yang kotor dan keras.

Soeharto kemudian datang bukan untuk menghancurkan panggung kehormatan buatan Soekarno itu. Ia justru memanfaatkannya dengan memasang pagar besi di sekeliling panggung tersebut agar perempuan tidak bisa turun.

Jika Soekarno adalah Sanji yang memuja Nami karena kecantikannya, Soeharto adalah figur otoriter yang memastikan Nami tetap di kamar. Keduanya, baik lewat jalan romantis maupun jalan represif, sama-sama melanggengkan patriarki.

Laki-laki tetap menjadi subjek utama, sementara perempuan menjadi objek pelengkap, entah sebagai inspirasi revolusi atau penjaga dapur. Hari Ibu yang kita rayakan hari ini adalah produk dari “Sanji-nisasi” yang berkepanjangan ini.

Kita memberi bunga sebagai simbol keindahan dan kerapuhan, alih-alih memberi kursi di parlemen sebagai simbol kekuasaan. Kita terjebak dalam ilusi bahwa memanjakan ibu satu hari sudah cukup untuk membayar utang ketimpangan gender.

Padahal, perayaan semacam itu hanyalah bentuk lain dari pelanggengan mitos tentang wilayah kekuasaan ibu. Kita seolah sepakat bahwa wilayah itu hanyalah sebatas kasur, sumur, dan dapur.

Sudah saatnya kita berhenti menjadi Sanji yang melihat perempuan sebagai makhluk yang harus dilindungi karena kelemahannya. Kita perlu belajar menjadi seperti Luffy, sang kapten Topi Jerami yang melihat perempuan dengan kacamata berbeda.

Luffy melihat Nami dan Robin bukan sebagai perempuan yang rapuh, melainkan sebagai Nakama atau mitra yang setara. Ia membiarkan mereka bertarung dengan caranya sendiri untuk meraih mimpi bersama, tanpa membatasi potensi mereka.

Selama Hari Ibu masih dirayakan dengan lomba tumpeng dan bukan dengan tuntutan kebijakan publik yang pro-perempuan, perayaan ini akan sia-sia. Selama itu pula “Ibu Pertiwi” masih tersandera dalam sangkar emas patriarki yang penuh dengan bunga-bunga palsu. (A43)

PinterPolitik.com

“Dengan penandatanganan Persetujuan Linggarjati ini sekarang, berlaku suatu kejadian yang besar artinya serta akan besar pula akibatnya” – Sutan Sjahrir, Ketua Delegasi Perjanjian Linggarjati 1947

Ini adalah pernyataan Sutan Sjahrir saat menjadi Ketua Delegasi Indonesia dalam Perjanjian Linggarjati pada 25 Maret 1947. Sjahrir memang menjadi kunci dari pertemuan yang hasilnya adalah pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan Indonesia menjadi bagian dari negara-negara persemakmuran Belanda.

Yang jelas, peristiwa ini adalah simpul posisi Sjahrir sebagai Perdana Menteri (PM) pertama Indonesia dan termuda di dunia kala itu karena usianya masih 36 tahun, serta sumbangsihnya yang besar untuk perjalanan negara ini sebelum akhirnya diberikan status sebagai Pahlawan Nasional.

Namun, selalu banyak cerita menarik di belakangnya – terutama bagaimana peliknya hubungannya dengan Soekarno di akhir masa hidupnya, di mana Sang Bung Besar itu menuduh Sang Bung Kecil Sjahrir sebagai salah satu dalang di balik upaya pembunuhannya lewat bom di Jalan Cendrawasih, Makassar, pada tahun 1962. Penasaran bagaimana kisahnya?

Mengenal Sutan Sjahrir

Sutan Sjahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada 5 Maret 1909. Ayahnya bernama Mohammad Rasad yang bergelar Maharaja Soetan bin Soetan Leman dan ibunya bernama Puti Siti Rabiah yang berasal dari Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat.

Ayahnya adalah seorang penasihat Sultan Deli dan kepala jaksa di Medan. Sjahrir bersaudara seayah dengan Rohana Kudus (Roehana Koeddoes) – aktivis serta wartawan wanita yang terkemuka.

Sjahrir kecil memulai pendidikannya di Europeesche Lagere School (ELS) atau setingkat sekolah dasar, kemudian masuk di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) yang setingkat dengan SMP.

Tamat dari MULO pada tahun 1926, ia kemudian pindah ke Bandung dan bersekolah di Algemeene Middelbare School (AMS). Ia disebut aktif dan ikut mendirikan Jong Indonesie yang menjadi salah satu kelompok yang berperan besar dalam Sumpah Pemuda 1928.

Setamat dari AMS, ia kemudian berangkat ke Belanda pada tahun 1929 dan melanjutkan kuliahnya di fakultas hukum Universitas Amsterdam – sebelum akhirnya pindah ke Universitas Leiden.

Baca Juga: Pelopor Feminis Eksistensialis Bangsa

Di Belanda, Sjahrir berteman dengan Salomon Tas, seorang Ketua Klub Mahasiswa Sosial Demokrat. Dalam catatannya Souvenirs of Sjahrir yang diterjemahkan Ruth McVey, Sal Tas – demikian ia dipanggil – menyebutkan bahwa Sjarir tertarik dengan pemikiran sayap kiri karena kubu ini di Belanda kala itu adalah kelompok yang mendukung kaum nasionalis Indonesia, terutama dalam tujuan melepaskan diri dari kolonialisme.

Kisah tentang persahabatan Sal Tas dan Sjahrir ini juga menarik karena melibatkan romansa dengan seorang perempuan bernama Maria Duchateau yang kelak sempat menjadi istri Sjahrir di kemudian hari, walaupun saat itu si Maria ini adalah istri dari Sal Tas.

Di Belanda, Sjahrir juga bekerja di Sekretariat Federasi Buruh Transportasi Internasional. Ia juga bergabung dalam Perhimpunan Indonesia (PI) yang dipimpin oleh Mohammad Hatta.

Kisah Sjahrir dan Hatta adalah beberapa contoh pemimpin Indonesia yang punya latar belakang pendidikan Barat, sehingga wawasan mereka tentang bernegara sedikit berbeda dibandingkan tokoh-tokoh yang hanya mengenyam pendidikan di Indonesia, misalnya Soekarno. Sal Tas menyebut Sjahrir tertarik pada sains dan sangat antusias dalam belajar dan berdiskusi – yang mana Soekarno sempat “mengkritik” kebiasaan diskusi Hatta dan Sjahrir ini.

Hatta dan Sjahrir sempat mengundurkan diri dari Perhimpunan Indonesia karena menganggap organisasi tersebut sudah terlalu banyak dipengaruhi oleh kelompok kiri komunis. Pada tahun 1931, Hatta meminta Syahrir pulang lebih dulu ke Indonesia untuk mengembangkan Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI-baru, sekalipun ia sebetulnya belum selesai kuliah. Sjahrir kemudian banyak terlibat di surat kabar Daulat Rakyat yang menjadi media PNI-baru.

Akibat aktivitas nasionalisnya, ia sempat ditangkap dan dibuang ke Boven Digul kemudian Banda Neira dan akhirnya ke Sukabumi oleh pemerintah Hindia Belanda, sebelum akhirnya Indonesia dikuasai oleh Jepang.

Saat masa kekuasaan Jepang, beberapa sumber menyebutkan bahwa Soekarno, Hatta, dan Sjahrir berbagi peran dalam mengupayakan kemerdekaan Indonesia. Sjahrir disebut bergerak di bawah tanah dan cenderung resistan terhadap kekuasaan Jepang. Sementara, Soekarno dan Hatta cenderung kooperatif.

Ini salah satunya ditulis oleh Rudolf Mrazek dalam bukunya Sjahrir: Politics and Exile in Indonesia. Sikap Sjahrir yang anti-Jepang membuatnya bisa lebih diterima oleh Belanda ketika masuk dalam perundingan-perundingan.

Baca Juga: Soekarno, Poliglot Musuh Belanda

Singkat cerita, Indonesia berhasil merdeka dan Sjahrir ditunjuk sebagai PM. Ia mengupayakan diplomasi dengan Belanda agar mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto. Namun, mispersepsi muncul karena pemberitaan media-media kala itu – utamanya media Belanda – yang menyebut Sjahrir “menjual” Indonesia kepada Belanda.

Hal ini menimbulkan penolakan dari kelompok oposisi yang berujung pada penculikan Sjahrir pada 26 Juni 1946 di Solo. Kelompok yang tergabung dalam Persatuan Perdjuangan ini menginginkan Tan Malaka untuk memimpin perjuangan Indonesia. Sjahrir kemudian dibebaskan setelah Soekarno membuat pidato lewat siaran radio.

Dinamika dan tekanan politik yang ada kala itu pada akhirnya membuat posisi Sjahrir sebagai PM berakhir pada tahun 1947. Ia kemudian lebih banyak terlibat dalam Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang dibentuk untuk menjadi oposisi dari PKI.

Kebiasaan Sjahrir yang tertarik pada pengetahuan dan ruang diskusi pada akhirnya mempengaruhi cara pandang dan pendekatan politiknya. PSI yang dipimpinnya, misalnya, adalah partai kader yang bertumpu pada ruang-ruang diskusi. Pendekatan ini berbeda, misalnya, dengan PKI yang merupakan partai massa yang fokus kegiatannya adalah berbasis agitasi.

Banyak intelektual muda dan cendekiawan yang lebih tertarik pada gagasan Sjahrir. Anggota PSI juga merupakan keturunan keluarga berada dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Namun, PSI tak bisa menjadi besar karena seret dalam merekrut anggota. Ini juga dapat terjadi karena ide tentang sosial demokrasi yang dibawa Sjahrir gagal ditransfer ke masyarakat bawah.

Senjakala Sang Perdana Menteri

PSI pada akhirnya dibubarkan Soekarno pada tahun 1960 akibat dituduh terlibat dalam pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera. Pada tahun 1962, Sjahrir ditangkap atas tuduhan sebagai dalang percobaan pembunuhan terhadap Soekarno dalam aksi pelemparan granat di Jalan Cendrawasih, Makassar. Tuduhan langsung dilontarkan kepada orang-orang Republik Persatuan Indonesia (RPI), yang merupakan terusan dari pemberontakan PRRI, dan berujung pada penangkapan tokoh-tokoh PSI dan Masyumi.

Rudolf Mrazek menyebutkan bahwa ada desas desus tentang “Bali connection” – sebutan yang diberikan oleh Soebandrio, Kepala Badan Poesat Intelijen (BPI) terhadap kelompok rahasia yang merencanakan pembunuhan Soekarno dengan Sjahrir sebagai salah satu anggotanya. Lebih jauh, tuduhan kemudian mengarah kepada pimpinan-pimpinan PSI dan Masyumi, termasuk Sutan Sjahrir.

Baca Juga: Bila Indonesia Jadi Negara Serikat

Soekarno sendiri disebut percaya terhadap informasi dari BPI tersebut dan diungkapkan dalam otobiografinya yang disusun oleh penulis Amerika Serikat, Cindy Adams. Sjahrir ditangkap dan dipenjara tanpa diadili.

Ia ditahan dan kondisi stres dalam penjara membuat tekanan darah tingginya memburuk. Ia akhirnya kena stroke saat ditahan di Rumah Tahanan Militer (RTM) Budi Utomo, Jakarta. Apalagi, di sana, Sjahrir ditempatkan pada sebuah kamar yang lembap yang persis di sebelah kamar mandi/toilet.

Hatta sebagai kawan lama Soekarno dan Sjahrir sempat meyakinkan sang presiden lewat sepucuk surat bahwa kepercayaannya pada dugaan BPI adalah salah. Hatta menyebut bahwa Sjahrir memang tidak segan menjadi oposisi yang keras dalam berpolitik tetapi, untuk mengikuti cara teror, itu adalah hal yang tak mungkin. Walaupun demikian, Soekarno tampaknya lebih mempercayai informasi intelnya.

Dalam penjara, kesehatan Sjahrir terus memburuk dan bahkan kiriman makanan dietnya dari rumah tidak boleh masuk sama sekali, demikian ditulis Rosihan Anwar dalam Perdjalanan Terachir Pahlawan Nasional Sutan Sjahrir. Beberapa sumber menyebut dirinya pernah jatuh pingsan pada suatu malam dan para tentara penjaga tak kunjung memberikan bantuan medis karena harus memerlukan izin dari Jaksa Agung.

Barulah di pagi harinya ia dibawa ke dokter tetapi putra Minang itu tak lagi bisa bicara. Hasjim Ning – pengusaha dan sahabat Sjahrir dan Soekarno menemui sang presiden dan memintanya untuk mengizinkan Sjahrir berobat keluar negeri. Meskipun awalnya ditolak, Soekarno akhirnya mengizinkannya berobat dengan catatan: “Jangan ke Belanda dan tetap sebagai tahanan politik.”

Istri Sjahrir, Siti Wahjunah alias Poppy, membawanya berobat pada 21 Juli 1965 ke Zurich, Swiss. Semua biaya pengobatan ditanggung oleh negara.

Sjahrir berada di Swiss hingga meninggal dunia pada 9 April 1966. Meski begitu, di hari meninggalnya, Soekarno meneken SK Presiden RI No. 76 Tahun 1966 yang isinya menyatakan Sutan Sjahrir sebagai Pahlawan Nasional.

Kisah Sjahrir adalah perjalanan panjang seorang pejuang bangsa yang tak takut mengeluarkan ide-idenya. Ini juga menggambarkan sengitnya politik kekuasaan di era-era awal kemerdekaan Indonesia.

Baca Juga: Buya Hamka: Tak Dendam Meski Dipenjara Soekarno

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Ada yang kegemarannya sama kayak kalian gak nih? Hehe

#infografis #pinterpolitik #politikindonesia #presiden #soekarno #soeharto #bjhabibie #megawatisoekarnoputri #gusdur #susilobambangyudhoyono #jokowidodo #prabowosubianto

PinterPolitik.com

Di hari yang cerah pada 28 Desember 1949, para warga Jakarta berkumpul di suatu lapangan untuk menyaksikan pidato Ir. Soekarno – sosok yang dikenal sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia. Momen ini terjadi sehari setelah Belanda akhirnya memberikan pengakuan kedaulatan atas Indonesia.

Karisma Soekarno yang begitu besar tergambar jelas dari bagaimana masyarakat berbondong-bondong datang dan berusaha menyaksikan pidatonya itu. Tak diragukan lagi, hal-hal yang demikian inilah yang membuat pria yang juga akrab disapa sebagai Bung Karno itu dianggap layak menjadi orang yang membawa beban kepemimpinan negara di awal-awal kemerdekaan.

Namun, Soekarno juga manusia – memiliki hal-hal yang baik sekaligus yang buruk. Sosok yang memiliki nama kecil Kusno itu memang berakhir menjadi penguasa yang berkuasa layaknya raja-raja Jawa. Politik mercusuarnya keras. Perlakuannya kepada kawan dan lawan politik juga keras.

Sementara, di saat yang sama, kehidupan masyarakat justru tengah berada dalam kondisi sulit secara ekonomi. Tak heran, aktivis seperti Soe Hok Gie pernah menyebut Soekarno sebagai “manusia yang baik tetapi tragis hidupnya”.

Lalu, seperti apa sejarah awal pemimpin yang menguasai setidaknya sembilan bahasa ini dan mengapa sampai sekarang banyak orang Belanda masih membencinya?

Mengenal Soekarno

Ir. Soekarno lahir di Soerabaja (sekarang Surabaya), Hindia Belanda, pada 6 Juni 1901. Penentuan tempat lahirnya ini sempat jadi polemik karena, di era Orde Baru, terjadi upaya pengaburan fakta sejarah terkait Soekarno dan ia disebut lahir di Blitar. Ini sempat ramai gara-gara pidato Presiden Jokowi di tahun 2015 lalu yang menyebut Soekarno lahir di Blitar.

Soekarno kecil awalnya diberi nama Koesno Sosrodihardjo. Namun, karena sering sakit-sakitan, namanya diganti menjadi Soekarno ketika berumur 11 tahun.

Baca Juga: Ketika I.J. Kasimo “Tertawakan” Nasakom Soekarno

Soal kisah nama ini juga menarik karena di beberapa negara di Timur Tengah, Soekarno juga dikenal dengan nama Ahmad Soekarno atau Achmed Soekarno. Soekarno sendiri kurang suka dengan nama itu dan menyebutnya sebagai nama yang diberikan oleh para wartawan selayaknya kebiasaan penamaan di Barat yang punya nama depan.

Ida Ayu Nyoman Rai, ibu kandung Soekarno adalah perempuan asal Bali dari keturunan bangsawan. Sementara, ayah Soekarno, Raden Soekemi Sosrodihardjo, disebut berasal dari keturunan Sultan Kediri. Dari pernikahan mereka, lahirlah dua anak yang bernama Soekarmini dan Soekarno.

Latar belakang keluarga Soekarno ini bisa dibilang berasal dari keluarga bangsawan. Makanya, tidak heran ketika melihat perjalanan dan perjuangan hidupnya, Soekarno selalu merefleksikannya dari posisinya sebagai bagian dari golongan kelas atas – demikian seperti ditulis dalam buku Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia.

Sebagai seorang guru, ayah Soekarno memang selalu menyempatkan diri mengajari putranya untuk membaca dan menulis. Latar belakang keluarga inilah yang juga membuat Soekarno selalu kaya akan ide dan gagasan.

Ketika berusia enam tahun, Soekarno dan keluarganya pindah ke Mojokerto. Ia bersekolah di Tweede Inlandsche School (Sekolah Ongko Loro) untuk anak-anak bumiputra – di mana ayahnya menjadi kepala sekolah. Lulus dari Sekolah Ongko Loro, Soekarno melanjutkan ke Europesche Lagere School (ELS). Setelah lulus dari ELS, ia pindah ke Soerabaja untuk bersekolah di Hogere Burgerschool (HBS) Soerabaja (sekarang SMA Kompleks di Surabaya).

Sejak berusia 14 tahun, Soekarno telah jadi anggota organisasi kepemudaan Jong Java. Saat di HBS, Soekarno tinggal di rumah tokoh Sarekat Islam (SI) yang bernama H.O.S. Tjokroaminoto. Tjokroaminoto adalah guru, bapak kos, dan ke depannya menjadi mertua Soekarno sendiri. Sebagaimana diketahui, Sukarno menikahi Oetari, anak Tjokroaminoto, di usia 22 tahun.

Usai dari HBS Surabaya, Soekarno melanjutkan kuliah jurusan teknik sipil di Technische Hoogeschool di Bandung (sekarang ITB). Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan kelompok studi bernama Algemeene Studie Club yang menjadi cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia (PNI).

Baca Juga: Saat Soekarno Bertemu Atatürk

Karena aktivitasnya di PNI ini, pada 29 Desember 1929, Soekarno dijebloskan ke penjara. Ia baru dibebaskan pada 31 Desember 1931 dan kemudian ikut dengan Partai Indonesia (Partindo) pada 1932. Selang beberapan tahun, Soekarno lagi-kagi ditangkap dan diasingkan ke Ende, Flores – tepatnya pada Agustus 1933 sampai sekitar tahun 1938.

Tak cukup sampai di sana, Soekarno kemudian diasingkan lagi ke Gading Cempaka, Bengkulu. Ia baru dibebaskan pada 1942 menjelang Jepang menduduki Indonesia. Di Bengkulu ini pula, Soekarno bertemu dengan Fatmawati yang kemudian menjadi ibu negara di kemudian hari.

Sang Poliglot Musuh Belanda

Akibat aktivitas-aktivitas politiknya, Soekarno memang menjadi tokoh berkarisma. Gagasan-gagasannya dan kemampuannya berorasi memukau banyak orang dan memang membuat Belanda ketar-ketir. Soekarno sendiri disebut menguasai banyak bahasa, mulai dari bahasa Jawa, Sunda, Bali, Arab, Belanda, Jerman, Prancis, Inggris dan Jepang.

Kemudian, selama masa pendudukan Jepang, sejumlah tokoh pergerakan Indonesia – termasuk Soekarno – diwadahi dalam Pusat Tenaga Rakyat (Putera) dan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Di sidang BPUPKI pertama itulah, pada 1 Juni 1945, Sukarno melahirkan gagasan konsep tentang dasar negara yang kini dikenal sebagai Pancasila.

Setelah BPUPKI dibubarkan dan diganti menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 7 Agustus 1945, Soekarno terpilih sebagai ketua. Kisah selanjutnya tentu saja adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.  Sehari setelah merdeka, PPKI kembali bersidang dan menetapkan Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Boleh jadi, kemampuan Soekarno dalam menggerakkan masyarakat lewat pidatonya kemudian menjadi alasan banyak orang Belanda membencinya hingga sekarang. Mereka kembali ke Indonesia setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II dengan inti sari “membebaskan” Indonesia. Namun, Soekarno malah mengajak rakyat untuk melawan orang-orang Belanda itu.

Menurut Bonnie Triyana, rasa permusuhan terhadap sosok Soekarno bisa jadi karena ada kebutuhan untuk menghadirkan wujud musuh itu sendiri. Ini semacam personifikasi musuh untuk membenarkan tindakan brutal pemerintah Belanda pada era 1945-1949. Apapun itu, yang jelas Soekarno akan dikenang lewat gagasan-gagasan dan orasi-orasi briliannya.

Baca Juga: Mengapa Megawati “Kultuskan” Soekarno?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

50 is the new 30? 

#ahy #bahlil #iftitahsulaiman #sugiono #prasetyohadi #golkar #demokrat #prabowo #megawati #sby #jokowi #gusdur #habibie #soeharto #soekarno #infografis #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitik

Aksi demonstrasi Agustus 2025 menghadirkan wajah baru aktivisme, ketika influencer seperti Ferry Irwandi dan Jerome Polin turut mengarahkan massa di jalanan. Apakah mereka benar-benar sedang menapaki jejak Soe Hok Gie di era digital?

PinterPolitik.com

“Bagiku perjuangan harus tetap ada. Usaha penghapusan terhadap kedegilan, terhadap pengkhianatan, terhadap segala-gala yang non-humanis” – Soe Hok Gie

Di akhir Agustus 2025, jalanan ibu kota kembali penuh sesak oleh lautan manusia yang menuntut perubahan. Namun kali ini, bukan hanya mahasiswa dengan almamater lusuh atau orator berapi-api yang memimpin barisan.

Cupin, yang biasanya lebih sibuk menonton vlog masak-memasak di YouTube, kaget melihat wajah-wajah familiar dari layar ponselnya kini ikut berkomentar terkait gelombang demonstrasi, mulai dari Ferry Irwandi dengan gaya santai, Jerome Polin dengan logat khasnya, hingga Salsa Erwina dengan energi cerianya.

Fenomena ini mengingatkan kita pada pergeseran alat perjuangan: dulu koran dan pamflet jadi senjata, sekarang konten Instagram dan TikTok yang berperan. Bahkan livestream demo bisa lebih cepat memobilisasi massa ketimbang selebaran yang dulu ditempel di tiang listrik.

Menurut Benedict Anderson dalam Java in a Time of Revolution, generasi muda selalu menjadi penggerak karena keberanian dan kemampuan mereka membaca tanda zaman. Kini, tanda zamannya jelas: dunia digital jadi arena utama perebutan makna dan pengaruh.

Cupin sempat bergumam, “Loh, kok Ferry Irwandi jadi kayak Soe Hok Gie zaman medsos gini, ya?” Pertanyaan itu tak berlebihan, karena peran influencer dalam demo 2025 sangat menonjol.

Di titik inilah publik mulai bertanya: apakah kita sedang menyaksikan lahirnya aktivisme model baru, atau sekadar tren yang akan cepat padam? Apakah sosok seperti Ferry benar-benar bisa disejajarkan dengan legenda seperti Gie, atau hanya bayangan digital semata?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Jejak Perjuangan: dari Soekarno hingga Gie

Sejarah Indonesia sudah berulang kali menunjukkan bahwa aktivisme pemuda tak pernah statis. Setiap generasi punya gaya dan alatnya sendiri, sesuai dengan tantangan zamannya.

Di era 1920-an hingga 1945, aktivis muncul dari kalangan elite terdidik, seperti Soekarno, Mohammad Hatta, dan Soetomo. Organisasi dan surat kabar jadi tulang punggung perjuangan.

Cupin membayangkan bagaimana dulu anak muda rela menulis artikel panjang di koran untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Bandingkan dengan sekarang, di mana satu thread Twitter saja bisa lebih cepat viral dan membakar semangat ribuan orang.

Lalu tahun 1960-an, nama Soe Hok Gie meledak sebagai simbol keberanian mahasiswa. Ia menulis catatan harian yang tajam, menghadiri demonstrasi, dan tetap kritis meski risiko besar menghadang.

Benedict Anderson menggambarkan periode itu sebagai masa ketika mahasiswa menjadi motor moral bangsa. Cupin sampai berkhayal, “Kalau saja Gie punya akun TikTok, pasti isi FYP gue tiap hari ceramah politik.”

Memasuki 1990-an, generasi reformasi bangkit dengan tokoh seperti Budiman Sudjatmiko. Menurut Ariel Heryanto dalam State Terrorism and Political Identity in Indonesia, gerakan mahasiswa waktu itu menggabungkan demo jalanan dengan strategi organisasi rapi.

Cupin teringat cerita pamannya yang ikut demo 1998, dengan cerita tentang gas air mata dan lari tunggang langgang di jalanan. Kini, cucunya ikut demo dengan bekal powerbank agar bisa tetap siaran langsung di TikTok.

Pada 2010-an, aktivisme mulai masuk ke dunia digital dengan sosok-sosok ketua badan eksekutif mahasiswa (BEM) yang viral. Media sosial akhirnya menjadi arena baru politik.

Kini di 2025, panggung itu diisi influencer yang awalnya dikenal lewat hiburan, bukan politik. Ferry Irwandi, Jerome Polin, dan Salsa Erwina membalik ekspektasi publik: dari konten kreatif menjadi corong aspirasi.

Namun, apakah warisan perjuangan panjang itu bisa benar-benar mereka teruskan, atau mereka hanya menciptakan “aktivisme instan” yang bergantung pada algoritma? Dan apakah keberanian mereka sebanding dengan risiko yang dihadapi Gie dan kawan-kawan dulu?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Aktivisme ala Ferry, Jerome, Salsa, dkk

Fenomena influencer-aktivis ini bukan hanya milik Indonesia. Zizi Papacharissi dalam Affective Publics menulis bahwa media sosial menciptakan “publik afektif” yang bergerak bukan hanya karena isu, tetapi juga karena figur yang mereka kagumi.

Ferry Irwandi tak hanya berbicara soal isu, tapi juga menjalin kedekatan emosional dengan pengikutnya. Bagi Cupin, wajar jika orang lebih percaya Ferry yang tiap hari nongol di timeline ketimbang politisi yang hanya muncul saat kampanye.

Henry Jenkins dalam Confronting the Challenges of Participatory Culture menjelaskan bagaimana audiens kini bukan sekadar penonton, melainkan partisipan aktif. Like, share, dan komentar jadi bentuk baru keterlibatan politik, yang bisa menjalar jadi aksi nyata di jalanan.

Namun, setiap perubahan membawa risiko. Ketergantungan pada media sosial membuka celah disinformasi, pengawasan digital, dan bahkan aktivisme yang hanya tampak “canggih” tapi minim substansi.

Cupin sendiri pernah skeptis: “Apa jangan-jangan mereka cuma bikin konten biar engagement naik?” Tapi setelah melihat massa benar-benar turun ke jalan, ia sadar ada sesuatu yang lebih serius sedang berlangsung.

Dari pamflet kolonial, catatan harian Gie, hingga feed Instagram Ferry Irwandi, benang merahnya tetap sama: semangat anak muda untuk menuntut perubahan. Alatnya boleh berganti, tapi nyali dan idealismenya terus hadir.

Mungkin Ferry dan kawan-kawan belum bisa sepenuhnya menggantikan posisi legenda seperti Gie. Namun, mereka menunjukkan bahwa dalam era digital, suara bisa menjelma massa, dan massa bisa mengguncang kekuasaan.

Cupin menutup catatannya dengan senyum: “Siapa tahu, nanti sejarah menulis Ferry Irwandi dkk sebagai bab baru aktivisme Indonesia?” karena pada akhirnya, aktivisme selalu menemukan cara baru untuk tetap hidup. (A43)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Hubungan sipil–militer di Indonesia selalu bergerak antara soliditas dan fluiditas. Dari Soekarno yang terjebak faksi AD, Soeharto yang menginstitusionalisasi loyalitas, hingga Jokowi yang mengandalkan Polri—setiap era menyisakan pola berbeda. Kini, Presiden Prabowo menghadirkan stabilitas baru dalam relasi dengan angkatan bersenjata.

PinterPolitik.com

Relasi antara sipil dan militer selalu menjadi variabel krusial dalam politik Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, kekuatan militer bukan sekadar aktor pertahanan negara, melainkan pilar politik yang ikut menentukan arah transisi kekuasaan, stabilitas sosial, bahkan kelangsungan rezim.

Pola hubungan ini kerap ditandai oleh tarik-menarik antara soliditas (loyalitas yang relatif bulat terhadap seorang pemimpin) dan fluiditas (fragmentasi, faksionalisasi, serta perubahan arah “kesetiaan”, termasuk saat masih aktif maupun purna).

Soekarno sebagai Presiden pertama menghadapi paradoks itu dengan nyata. Ia membangun basis kekuatan dari kharisma ideologis sekaligus politik simbolik, namun harus bernegosiasi dengan institusi militer yang tidak tunggal.

Angkatan Darat (AD) cenderung kritis dan sering menegaskan independensinya, sementara Angkatan Udara (AU) dan Angkatan Laut (AL) lebih dekat ke Soekarno.

Relasi inilah yang memunculkan pertanyaan konseptual, yakni sejauh mana loyalitas militer bersifat solid, dan kapan ia menjadi fluid, sehingga membuka peluang gejolak andai instabilitas sosial-politik terjadi?

Secara teoretis, kerangka civil–military relations Huntington membedakan dua model, yakni objective control (militer profesional, netral politik) dan subjective control (militer masuk dalam orbit politik sipil).

Indonesia sejak awal agaknya berada pada situasi unik di mana subjective control bercampur dengan kebutuhan pragmatis rezim untuk mengelola relasi dengan militer.

Sementara itu, modernisasi politik justru dinilai akan melahirkan constabulary force, yaitu militer yang berperan sebagai polisi sosial-politik.

Kedua kerangka tersebut kiranya dapat menjadi pintu masuk dalam memahami bagaimana loyalitas militer di Indonesia seringkali cair, tergantung relasi dengan kekuasaan dan karakter kepemimpinan, hingga konfigurasi kepentingan.

Dinamika Solid–Fluid: Soekarno ke Jokowi

Sejarahnya, Soekarno menghadapi dilema klasik. Untuk menjaga kekuasaannya, ia lebih dekat dengan tokoh AU seperti Omar Dhani dan AL seperti R.E. Martadinata.

Sebaliknya, Angkatan Darat dengan figur A.H. Nasution dan perwira muda seperti Soeharto memelihara jarak. Puncaknya, tragedi 1965 memperlihatkan fluiditas ekstrem, di mana sebagian besar AD berbalik arah, menyingkirkan PKI, sekaligus secara bertahap menggusur legitimasi Soekarno.

Loyalitas yang awalnya solid di dua matra ternyata rapuh di hadapan kekuatan dominan AD.

Sementara itu, Soeharto menginstitusionalisasi kekuatan militer lewat Dwifungsi ABRI. Di era ini, loyalitas militer seolah solid karena integrasi politik formal.

Namun, soliditas itu tidak absolut. Petisi 50 (1980) yang digawangi Nasution, Ali Sadikin, dan tokoh lain menunjukkan adanya faksi dalam tubuh militer yang berani mengkritik konsentrasi kekuasaan Soeharto kendati tak tergoyahkan saat itu.

Menjelang 1998, fluiditas makin tampak saat jenderal seperti Wiranto, hingga Kivlan Zen menandai dinamika perbedaan posisi dalam menyikapi keruntuhan rezim.

Selanjutnya, B.J. Habibie mewarisi krisis legitimasi. Lepasnya Timor Timur memperlihatkan jurang antara ekspektasi militer dan kebijakan sipil.

“Fraksi ABRI” kala itu sangat kecewa, menandakan turunnya soliditas internal yang selama ini menopang Orde Baru.

Rezim berganti, dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menghadirkan eksperimen demokrasi yang radikal. Dalam sebuah case, dirinya dikabarkan memanggil pati senior tanpa koordinasi Panglima TNI dan kepala staf, memicu resistensi.

Fluiditas meluas karena militer merasa “dilecehkan”. Kejatuhan Gus Dur pada 2001 tidak bisa dilepaskan dari retaknya relasi sipil–militer.

Lalu Megawati Soekarnoputri mencoba pendekatan berbeda. Ia cenderung membangun kedekatan dengan Polri, sementara hubungan dengan militer bercampur dengan orientasi geopolitik.

Peristiwa Sipadan-Ligitan (2002) menjadi luka diplomatik, seolah berusaha ditebus dengan operasi militer di Aceh (DOM 2003). Namun, operasi ini tidak efektif dan baru diselesaikan lewat pendekatan damai di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Di era berikutnya, SBY, sebagai jenderal purnawirawan, memiliki modal simbolik yang kuat. Loyalitas militer relatif solid karena kedekatan personal, meskipun fluiditas tetap ada dalam bentuk kritik dari sebagian purnawirawan yang mengambil sikap di posisi oposisi.

Namun, demonstrasi yang tak sedikit selama dua periode pemerintahannya tidak menggerus posisi karena ia mampu mengelola relasi sipil–militer dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak.

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menghadirkan fenomena unik. Bukan berasal dari militer, ia justru berhasil mengelola loyalitas lewat kombinasi politik anggaran, kedekatan dengan Polri, dan pengakuan terhadap figur-figur militer yang memiliki basis kedaerahan dalam balutan “perwira Solo”.

Anomali terjadi menjelang 2024 ketika Letjen TNI Kunto Arief Wibowo (saat itu Pangdam III/Siliwangi berpangkat Mayjen) menyuarakan kritik sosial-politik. Itu menandakan bahwa fluiditas tetap hadir, terutama ketika faksi merasa tidak diakomodir atau memiliki basis ideologis yang berbeda.

Lalu, bagaimana di era Presiden Prabowo Subianto saat ini?

Prabowo dan Prospek Loyalitas Militer

Di bawah Presiden Prabowo Subianto, Indonesia memasuki babak baru. Berbeda dengan Soekarno yang harus menyeimbangkan matra dan Soeharto yang menginstitusionalisasi loyalitas lewat Dwifungsi, Prabowo memadukan tiga identitas: living legend militer, aktor bisnis, dan figur politik kawakan.

Ia membawa legitimasi historis sebagai prajurit elite, koneksi finansial yang menopang kepercayaan, dan kedekatan dengan arus sipil-politik kontemporer.

Relasi dengan militer saat ini pun kiranya lebih solid karena beberapa faktor. Pertama, legitimasi personal di mana Prabowo dihormati sebagai mantan Danjen Kopassus dan Pangkostrad serta tokoh yang pernah berada di pusat dinamika lintas zaman.

Latar belakang keluarga terpandang dan pengalaman itu agaknya menumbuhkan rasa hormat lintas generasi perwira.

Kedua, kebijakan kesejahteraan dan alutsista. Pemupukan loyalitas dijaga dengan perbaikan gaji, fasilitas, dan modernisasi senjata, bahkan saat Prabowo masih menjabat Menteri Pertahanan.

Ketiga, inklusivitas lintas matra di mana kini seakan tidak ada kesan satu angkatan lebih diistimewakan, meskipun faksi mungkin tetap eksis.

Keempat, kedalaman dan kesamaan frekuensi ideologis di mana Prabowo tampil sebagai pemimpin yang mengartikulasikan narasi kebangsaan secara militeristik, sehingga resonan dengan kultur TNI klasik dan kontemporer.

Namun, soliditas ini kiranya tidak absolut. Isu seperti mangkraknya tabungan perumahan TNI AD, atau potensi faksionalisasi karena jaringan purnawirawan, tetap menjadi titik rawan.

Bahkan, dalam konteks subjective control, stabilitas bisa terguncang ketika bargaining antara sipil dan militer tidak seimbang. Pun dengan probabilitas pengaruh eksternal dan “tangan tak terlihat”.

Kelebihan Prabowo justru terletak pada kemampuannya mengelola “fluiditas” itu agar tidak berkembang menjadi fragmentasi.

Dengan menghormati tradisi internal TNI, memberi ruang bagi perwira kunci (Panglima, KSAD, KSAL, KSAU, Pangkostrad, Pang Kopassus, Pangdam, dll), serta memastikan kepentingan ekonomi-politik militer tetap terakomodasi, hal ini kiranya dapat meminimalisir potensi oposisi internal.

Presiden Prabowo agaknya berada di titik di mana loyalitas militer tampak paling solid sepanjang sejarah, namun riwayat menunjukkan bahwa soliditas hanya bertahan selama fluiditas bisa dikelola. Semoga stabilitas tetap tercipta bagi persatuan bangsa. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Trimatra—Angkatan Darat, Laut, dan Udara—selalu lebih dari sekadar pertahanan. Dari kedekatan Soekarno dengan AL-AU, dominasi AD di era Soeharto, hingga upaya penyeimbangan pasca-Reformasi, Presiden Prabowo kini meramu “mantra trimatra” sebagai strategi politik, stabilitas, dan geopolitik Indonesia kontemporer.

PinterPolitik.com

Dalam ilmu politik, militer bukan sekadar instrumen pertahanan negara, melainkan juga faktor penting dalam stabilitas politik dan legitimasi pemerintahan.

Samuel P. Huntington dalam The Soldier and the State menekankan pentingnya keseimbangan sipil-militer agar negara tidak jatuh dalam dominasi militer maupun kelemahan pertahanan.

Di Indonesia, konteks ini termanifestasi dalam peran Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang sejak awal kemerdekaan memiliki dinamika internal berdasarkan tiga matra, Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa distribusi kekuatan di antara ketiga matra tersebut tidak pernah statis, melainkan dipengaruhi oleh kebutuhan politik, stabilitas rezim, dan orientasi geopolitik.

Keseimbangan kekuatan tidak hanya ditentukan oleh anggaran pertahanan, tetapi juga oleh bagaimana presiden sebagai panglima tertinggi menempatkan militer sebagai basis dukungan politik dan simbol legitimasi kekuasaan.

Dari Soekarno hingga Prabowo, isu ini selalu muncul dalam bentuk yang berbeda, mulai dari kedekatan Soekarno dengan AL dan AU, dominasi AD di era Soeharto, hingga upaya penyeimbangan yang berlanjut di era reformasi.

Trimatra, AD, AL, dan AU, dengan segala dinamika internalnya menjadi semacam “mantra politik”, yakni bukan hanya sekadar pilar pertahanan, tetapi juga instrumen simbolik untuk meneguhkan stabilitas negara. Mengapa dapat dikatakan demikian?

Pelik di Awal Waktu

Di era Presiden Soekarno, orientasi pertahanan diarahkan pada konfrontasi geopolitik, terutama dengan Belanda dalam perebutan Irian Barat serta keterlibatan dalam konflik regional.

Kedekatan Soekarno dengan AL dan AU, dengan figur seperti Laksamana R.E. Martadinata dan Marsekal Omar Dhani, seolah menjadikan dua matra ini sebagai tulang punggung politiknya.

AL bahkan sempat menjadi salah satu yang terkuat di belahan bumi selatan, dengan kapal selam kelas Whiskey dan pesawat tempur canggih hasil dukungan Uni Soviet

Di sisi lain, AD justru relatif renggang hubungannya dengan Soekarno, terutama karena kecurigaan atas kedekatannya dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Secara teoretis, ini menggambarkan pola selective alignment di mana presiden menggunakan sebagian matra sebagai basis legitimasi sekaligus penyeimbang matra lain yang dianggap tidak loyal.

Kontras dengan Soekarno, Soeharto justru membangun dominasi absolut AD. Melalui doktrin Dwifungsi ABRI, AD menjadi pilar kekuasaan yang tidak hanya menguasai aspek pertahanan, tetapi juga politik, ekonomi, hingga birokrasi.

Di sinilah sejarah politik-militer menyaksikan fenomena military as ruling class, yakni militer tidak hanya sebagai instrumen negara, tetapi juga menjadi bagian inti dari rezim itu sendiri.

Selama tiga dekade, AD mendominasi, sementara AL dan AU relatif ditempatkan seolah sebagai pelengkap meski tetap dijaga keseimbangan kekuatannya (tidak secara politik).

Pasca-Soeharto, di era Habibie hingga Jokowi, terjadi upaya menyeimbangkan ketiga matra. Reformasi 1998 mendorong penghapusan Dwifungsi ABRI dan pemisahan Polri dari TNI.

Salah satu strategi simboliknya adalah rotasi jabatan Panglima TNI di antara AD, AL, dan AU.

Namun, meskipun rotasi ini menjaga keseimbangan simbolis, realitas anggaran tetap menunjukkan dominasi AD. Data belanja pertahanan memperlihatkan sebagian besar anggaran masih diarahkan pada personel dan kebutuhan AD, sementara modernisasi AL dan AU berjalan lebih lambat.

Dengan demikian, pasca-Reformasi pola yang terlihat seolah adalah managed equilibrium, di mana keseimbangan dijaga secara formal agar tidak terjadi dominasi tunggal, tetapi dalam praktik masih terdapat ketimpangan struktural.

The Art of Balancing

Naiknya Prabowo Subianto ke kursi presiden membawa dinamika baru dalam politik trimatra.

Sebagai mantan perwira tinggi AD dengan pengalaman panjang di Kopassus, Presiden Prabowo tampak memahami betul betapa sentralnya militer dalam stabilitas politik Indonesia.

Namun, berbeda dengan Soeharto yang menempatkan AD sebagai penguasa tunggal, Prabowo justru tampak berupaya menghidupkan kembali keseimbangan trimatra, dengan memberikan perhatian yang relatif besar pada modernisasi AL dan AU.

Terdapat beberapa dimensi penting dalam strategi ini. Pertama, dimensi stabilitas politik.

Dengan memperkuat AL dan AU, Presiden Prabowo mengirimkan sinyal bahwa loyalitas rezim tidak hanya bergantung pada favoritisme tertentu.

Bahkan, kendati eks Danjen Kopassus itu sendiri agaknya sangat dihormati sebagai legenda hidup angkatan bersenjata seluruh matra serta berangkat dari posisi sebelumnya sebagai Menteri Pertahanan.

Ini sesuai dengan teori counterbalancing dalam politik pertahanan, distribusi sumber daya digunakan untuk mencegah dominasi salah satu matra yang bisa berpotensi mengancam rezim.

Kedua, dimensi geopolitik. Indonesia menghadapi tantangan strategis di Laut China Selatan, perairan Natuna, serta potensi ancaman udara dari potensi turbulensi regional.

Karena itu, modernisasi AL dan AU tidak hanya simbol politik, tetapi juga kebutuhan geopolitik. Langkah ini juga memperkuat citra Indonesia di mata dunia sebagai negara maritim yang serius menjaga kedaulatan.

Ketiga, dimensi ekonomi-politik. Anggaran pertahanan yang terbatas tidak menjadi penghalang, karena pemerintah menggunakan instrumen hibah, pinjaman, maupun skema jangka panjang untuk pengadaan alutsista.

Pola ini serupa dengan yang dilakukan Soekarno di era 1960-an ketika Indonesia membeli persenjataan dari Uni Soviet meski kondisi fiskal berat. Logikanya, legitimasi politik dan stabilitas jangka panjang lebih penting daripada keterbatasan fiskal jangka pendek.

Keempat, dimensi profesionalisme dan loyalitas. Dengan distribusi anggaran yang lebih merata, Presiden Prabowo tidak hanya membangun kapasitas pertahanan, tetapi juga merawat loyalitas internal TNI.

Teori civil-military bargain menjelaskan bahwa relasi sipil-militer merupakan proses negosiasi, yaitu saat negara memberi sumber daya dan ruang profesional, sementara militer memberikan loyalitas dan stabilitas.

Dalam perspektif ini, “mantra trimatra” ala Presiden Prabowo adalah sebuah strategi untuk menciptakan keseimbangan yang dinamis, dengan memperkuat AD agar tetap solid, tetapi di saat yang sama menaikkan posisi AL dan AU secara setara.

Jika ditarik ke garis historis, pola ini adalah semacam sintesis antara Soekarno dan Soeharto. Dari Soekarno, Prabowo mewarisi semangat memperkuat AL dan AU sebagai simbol geopolitik dan kedaulatan. Dari Soeharto, ia menyerap pelajaran penting tentang bagaimana AD bisa menjadi penopang utama stabilitas politik.

Namun berbeda dari keduanya, Presiden Prabowo mencoba meramu formula baru yang lebih adaptif dengan realitas global dan kebutuhan domestik era kontemporer.

“Mantra trimatra”, pada akhirnya, bukan hanya tentang distribusi anggaran atau alutsista, melainkan tentang bagaimana negara merawat harmoni antara pertahanan, politik, dan kedaulatan di tengah dinamika global dan domestik yang terus berubah. (J61)

Wiih, ternyata bacaan para presiden kita keren-keren nih guys

#infografis #pinterpolitik #beritapolitik #bukupresiden #prabowo #sby #jokowi #megawati #gusdur #habibie #soeharto #soekarno #sejarah