PinterPolitik.com

“At his best, man is the noblest of all animals; separated from law and justice, he is the worst”.

:: Aristoteles ::

[dropcap]P[/dropcap]ilpres 2019 tanpa Rocky Gerung mungkin akan seperti sinetron tanpa sosok antagonis – setidaknya dalam kaca mata pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tapi, jangan salah, justru kehadiran sosok seperti Rocky membuat Pilpres menjadi berkualitas karena orang akan diajak untuk berpikir.

Seperti biasanya, kali ini Rocky hadir lagi dengan pernyataan-pernyataannya yang sakti dan menuntut orang untuk membolak-balikkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) atau lebih sering menggunakan Google untuk membuktikan informasi yang disampaikan pengajar filsafat itu.

Dalam panggung Indonesia Lawyers Club (ILC) yang disiarkan oleh TvOne beberapa hari lalu, salah satu pendiri Setara Institute ini mengetengahkan istilah sensasional yang ia sebut black market of justice atau pasar gelap keadilan di Istana.

Tokoh seperti Rocky akan membuat kubu Jokowi berpikir keras untuk menghadirkan orang yang setidaknya bisa mengimbangi kemampuan retorika mantan dosen Universitas Indonesia itu.
Share on X

Istilah tersebut tentu saja “berani”, mengingat pasar gelap selalu diidentikkan dengan hal-hal yang ilegal atau melanggar peraturan yang berlaku. Sementara, kata “Istana” tentu saja punya makna yang bisa diidentikkan dengan konteks kekuasaan pemerintahan sekarang ini.

Artinya, Rocky secara tersirat mengritik pemerintahan Presiden Jokowi. Ia bahkan secara tidak langsung menyebutkan bahwa saat ini sedang terjadi “jual beli” keadilan secara ilegal di Istana. Konteks tersebut juga sekaligus menjadi gambaran besar mengenai penundukan hukum yang dilakukan oleh kekuasaan.

Pernyataan Rocky memang harus dimaknai secara keseluruhan terkait kritiknya terhadap penegakan hukum di era pemerintahan saat ini. Dalam kesempatan tersebut Rocky juga menyoroti persoalan keadilan hukum yang menurutnya tidak lagi mampu dirasakan oleh semua orang, serta menyinggung kasus-kasus yang menimpa beberapa tokoh. Ia misalnya menyebut kasus Ahmad Dhani yang hanya karena kata “idiot” harus mendekam dalam penjara.

Dengan konteks tuduhan yang serius – bahkan sampai menyinggung posisi Jaksa Agung yang menurutnya berpotensi untuk berbuat jahat karena menempel pada kekuasaan – tentu kata-kata Rocky tidak bisa dimaknai sebagai serangan politik biasa.

Black market of justice.https://t.co/nlUwKqc7oy

— Rocky Gerung (@rockygerung) February 13, 2019

Lalu, pertanyaanya adalah benarkah konteks keadilan itu “dipasarkan” di Istana seperti yang dianalogikan Rocky tentang pasar gelap dan apakah kondisi yang telah digariskan ulang sejak abad ke-17 setelah Samuel Rutherford menulis buku tentang hubungan kekuasaan dan hukum, dibalikkan kembali ke era sebelumnya?

Pasar Gelap Keadilan, Hybrid Regime

Kritik terbesar Rocky memang berada di wilayah pelaksanaan aspek-aspek hukum yang menurutnya cenderung diwarnai oleh keinginan penguasa saat ini untuk mempertahankan kursinya. Menurutnya, permasalahan hukum yang terjadi bukan lagi terletak pada aspek legalitas atau produk hukumnya, tetapi pada legitimasinya atau kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan peradilan.

Artinya, konteks keadilan itu belakangan ini masih sangat jauh dari pemenuhannya karena konteks pelaksanaannya di lapangan. Bagi Rocky, aksi Ahmad Dhani mengucapkan kata “idiot” adalah ekspresi, sehingga seharusnya tidak bisa dipidana.

Jika diperhatikan, memang pendapat tersebut masuk akal, mengingat sejak menjalankan demokrasi, Indonesia menjamin kebebasan berekspresi.

Namun, argumentasi Rocky ini umumnya dipatahkan pendukung pemerintah dengan menyebutkan bahwa kebebasan tersebut punya batasan, mengacu pada Pasal 28 J ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, di mana kebebasan seseorang tidak boleh melampaui batas hingga melanggar hak-hak orang lain yang diatur oleh Undang-Undang.

Terlepas dari pertentangan tersebut, faktanya memang konteks kebebasan berekspresi kini telah ada di wilayah yang abu-abu. Rocky sempat menyinggung indeks demokrasi Indonesia yang diukur oleh lembaga asing – tidak ia sebut namanya – yang menunjukkan adanya penurunan kualitas demokrasi di negara ini.

Jika merujuk pada indeks demokrasi yang dibuat oleh The Economist’s Intelligence Unit (EIU) yang merupakan bagian dari majalah The Economist, memang Indonesia mengalami penurunan skor dari 6,97 pada 2016 menjadi 6,39 pada tahun 2017. Indonesia bertengger di posisi 65 dalam hal pelaksanaan demokrasi di seluruh dunia.

Pada laporan EIU tahun 2018, angka tersebut masih sama. Hal yang menarik justru ditunjukkan dalam indikator kebebasan sipil, di mana skor yang diperoleh Indonesia hanya 5,59 dan menjadi variabel paling rendah dari semua yang diukur – sekalipun dalam hal pelaksanaan Pemilu, skor yang diraih mencapai 6,92.

Angka 5,59 terkait kebebasan berpendapat itu dalam kategori yang dibuat EIU masuk kategori hybrid regime atau illiberal democracy karena ada di bawah nilai 6. Rezim kekuasaan ini dicirikan dengan masih adanya Pemilu, namun kebebasan sipil masyarakat yang dibatasi.

Memang, secara skor keseluruhan Indonesia masih ada di kategori flawed democracy di mana masih ada Pemilu yang berjalan secara adil, kebebasan masyarakat sipil yang mendasar tetap dijamin, sekalipun ada batasan-batasan terkait media massa dan lainnya. Namun, posisi Indonesia dalam daftar tersebut sudah ada di ambang menuju di bawah nilai 6.

Pertanyaannya adalah apakah hal ini buruk?

Jawabannya memang relatif. Namun, jika demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah patokannya, maka hal ini tentu mengecawakan. Hybrid regime juga sering diidentikkan dengan guided democracy atau demokrasi terpimpin di mana pucuk kekuasaan mengambil tempat yang terlalu besar dalam membatasi kebebasan masyarakat.

Laporan ini memang berbeda dengan versi Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut Indonesia mengalami peningkatan indeks demokrasi di tahun 2018. Namun, persamaannya adalah BPS juga mencatat adanya penurunan dalam hal kebebasan berpendapat.

Artinya, memang pernyataan Rocky punya pendasaran yang bisa diterima. Belum lagi jika berkaca pada persoalan-persoalan HAM yang memang makin tak berujung. Rocky bahkan menilai persoalan-persoalan ini sudah mengarah pada pemerintahan yang otoriter dengan pemimpin yang terlalu dominan dalam demokrasi serta penegakan hukum.

Atas dasar itulah konteks black market of justice mendapatkan tempatnya. Pasalnya kebebasan sipil yang berkeadilan tidak lagi dijamin oleh kekuasaan. Bahkan, justru kekuasaan “memasarkan” keadilan tersebut – di mata Rocky – dan tidak lagi mendasarkan pengambilan kebijakan pada kebenaran.

Konteks justice, kebenaran (truth) dan power atau kekuasaan yang demikian ini nyatanya telah menjadi bahan diskursus yang dibangun Socrates (470-399 SM). Hal ini ditulis sang murid, Plato (428-327) dalam buku Republic.

Dikisahkan dalam buku itu, ada sebuah dialog antara Socrates dengan rekan sophist-nya (sebutan untuk guru atau pembicara publik di era itu), Thrasymachus yang secara berulangkali menyebutkan bahwa keadilan itu adalah konsepsi yang tidak nyata. “I proclaim that justice is nothing but the interest of the stronger”, demikian kata Thrasymachus. Menurutnya keadilan adalah tentang kepentingan orang-orang yang kuat saja.

Sekalipun pandangan tersebut didebat oleh Socrates, namun konteks tersebut masih relevan untuk dilihat saat ini – bahkan cenderung mengalami pembenaran. Setidaknya, Rocky Gerung telah mengetengahkannya ke hadapan publik, bahwa keadilan itu telah tunduk pada kekuasaan.

View this post on Instagram

Rocky Gerung sebut ada Black Market of Justice Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #rockygerungquote #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Feb 14, 2019 at 7:29pm PST

King is The Law?

Pernyataan Rocky tentang black market of justice di Istana memang tuduhan yang menarik dalam konteks hubungan antara kekuasaan dan hukum. Jika benar demikian, maka telah terjadi pembalikan terhadap apa yang ditulis oleh teolog Presbiterian asal Skotlandia, Samuel Rutherford pada tahun 1644.

Dalam bukunya yang berjudul Lex, Rex, Rutherford mengetengahkan konsepsi tentang posisi kekuasaan di hadapan hukum. Buku tersebut menjadi dasar adanya pembalikan konsep yang semulanya percaya bahwa “the king is law” – raja adalah hukum – diubah menjadi “law is the king” – hukum adalah raja.

Dengan “king” sebagai simbol kekuasaan, maka sudah selayaknya posisi hukum yang berkeadilan diletakkan setinggi-tingginya. Bahkan negara seperti Amerika Serikat (AS) mengambil inspirasi pendiriannya – dalam the Declaration of Independence – dari pemikiran Rutherford tersebut.

Artinya, apa yang diucapkan oleh Rocky Gerung terkait black market of justice adalah pembalikan hal yang telah ditulis sejak 1644. Bahayanya, jika kekuasaan diletakkan di atas hukum, maka akan lahir otoritarianisme kekuasaan – hal yang sudah dikritisi oleh banyak penulis dan pengamat luar negeri tentang Indonesia.

Sekalipun demikian, kritik Rocky juga tidak bisa dilepaskan dari posisi politiknya. Dengan konteks polarisasi masyarakat yang terjadi saat ini, sangat mungkin membuat amplifikasi dampak yang ditimbulkannya menjadi besar, apalagi Rockcy cenderung mengambil posisi yang linear dengan kepentingan politik pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menjadi penantang Jokowi.

Pertanyaannya adalah apakah Rocky murni mengritik, atau hanya sekedar mencari-cari celah kritik?

Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, tokoh seperti Rocky akan membuat kubu Jokowi berpikir keras dan mau tidak mau harus menghadirkan orang yang setidaknya bisa mengimbangi kemampuan retorika mantan dosen Universitas Indonesia itu.

Positifnya, jika berhasil mendapatkan orang yang setara – sejauh ini belum terlihat ada tandingannya – maka peran Rocky sebagai lawan kubu pemerintah sangat mungkin menjadi layaknya film The Revenant. Leonardo DiCaprio yang jadi tokoh utama di film itu tak akan mungkin memenangkan Piala Oscar untuk pertama kalinya tanpa kehebatan acting Tom Hardy yang menjadi lawan mainnya.

Sebab, politik itu seperti bermain badminton, di mana lawan kita sesungguhnya adalah teman bermain. Persoalannya tinggal siapa yang jadi Leo dan siapa yang jadi Tom Hardy? (S13)

PinterPolitik.com

“Keinginan yang dalam kerap datang dari kebencian yang mematikan.” ~ Socrates

[dropcap]S[/dropcap]eiring meredanya ancaman teroris di tanah air, belakangan di media sosial mulai bermunculan pengakuan masyarakat yang menyatakan pernah dibujuk maupun berusaha direkrut oleh kelompok-kelompok Islam radikal. Dari pengakuan mereka, terkuak kalau kelompok tersebut merupakan jaringan Negara Islam Indonesia (NII).

Begitu juga dari wawancara Najwa Shihab dengan Umar Patek yang videonya diunggah Rabu (23/5) lalu, pelaku Bom Bali satu tersebut mengatakan kalau pelaku Bom Surabaya lalu merupakan teroris yang mempercayai paham takfiri yang umumnya dianut oleh kaum khawarij yang dibawa oleh ISIS.

Rumor yang menyatakan kalau ISIS berupaya memindahkan perjuangannya ke Nusantara memang sempat beredar, fakta ini juga diakui oleh Kapolri Tito Karnavian. Jaringan ISIS di negara ini, yaitu Jama’ah Ansharut Daulah (JAD) merupakan jaringan asal para pelaku bom bunuh diri di Surabaya.

Berdasarkan riset Robert Pape dari University of Chicago yang dirangkum dalam buku Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terorism, ditemukan kalau gerakan teroris ini sebenarnya hanyalah mengatasnamakan fundamentalis agama semata. Sebab menurutnya, di belakang gerakan tersebut akan selalu ada kepentingan kapital global.

Walau pelakunya orang lokal, namun mereka hanyalah alat bagi kelompok jaringan trans-nasional. Menggunakan paham takfiri yang mengkafirkan dan menghalalkan kematian orang yang tak sejalan dengannya, kebencian pun dibentuk. Seperti yang telah dikatakan Socrates, kebencian pada akhirnya mampu menimbulkan keinginan yang mendalam – termasuk keinginan untuk bunuh diri.

Aktifnya kantung-kantung teroris ini, membuat Kapolri mendesak agar RUU Terorisme segera disahkan. Berkat tekanan dari masyarakat, akhirnya DPR bersama Pemerintah rencananya akan segera mengesahkan menjadi UU, Jumat (25/5) besok. Namun, mengapa harus menunggu dua tahun hanya untuk membahas definisi terorisme saja?

Definisi dan Terorisme

“Awal kebijaksanaan adalah pendefinisian istilah.” ~ Socrates

Ketika para filsuf Yunani berkumpul membicarakan sesuatu, siapakah kira-kira yang akan mampu memenangkan perdebatan di antara mereka? Menurut Gordon H. Clark, dalam bukunya The Works of Gordon Haddon Clark Vol.5, kemungkinan besar yang akan mampu membuat semua orang terdiam adalah Plato dan juga gurunya, Socrates.

Saat memutuskan untuk berbicara tentang suatu topik, terang Gordon, baik Plato maupun Socrates sangat diuntungkan karena memahami apa yang hendak dibicarakan. Ini terlihat dari bagaimana keduanya mampu membuat lawan bicaranya bingung, karena tidak paham apa yang mereka bicarakan.

Sebut saja Protagoras yang kebingungan mengungkapkan virtue (kebaikan moral), atau Euthypro yang tak mampu mendefinisikan kesalehan, begitu juga Lache yang walaupun memiliki pangkat Jenderal Angkatan Bersenjata – tidak mampu menjelaskan pengertian keberanian. Bahkan filsuf senior lainnya, gagal menguraikan misteri tentang gerak.

Seperti apa yang dikatakan Socrates di atas, awal kebijaksanaan adalah mendefinisikan istilah. Bagi suami dari Xantippe ini, definisi merupakan hasil pemikiran kritis yang ia dapat dari hasil tanya jawab dengan orang-orang yang dijumpainya. Pemikiran ini, kemudian ia simpulkan menjadi pengertian melalui metode induksi dan definisi.

Bagi filsuf yang tidak meninggalkan karya tulis apapun ini, definisi merupakan sebentuk pengertian yang berlaku umum dan menjadi prinsip atau dasar penyusunan regulatif. Dengan begitu, hasil dari definisi tersebut tidak lagi berlaku subyektif dan dapat digunakan oleh semua orang, selama-lamanya.

Namun seiring zaman, berbagai definisi pun mulai bertebaran. Setiap pakar dapat menghasilkan pemikiran berbeda, dan sayangnya bersifat subyektif. Dalam kasus ini, definisi terorisme salah satunya. Menurut Schmid dan Jongnam diperkirakan ada 109 definisi terorisme dengan 22 elemen yang berbeda, namun Walter Laqueur mengatakan ada 100 definisi terorisme dengan dua elemen yang sama, yaitu kekerasan dan teror.

Menurut Dosen HAM dan Viktimologi Fakultas Hukum UI, Heru Susetyo, PhD, terorisme memang merupakan terminologi subyektif yang penuh pertentangan. Namun sejauh ini, ia belum melihat adanya definisi yang universal mengenai terorisme. Perbedaan definisi ini, pada akhirnya berakibat pada persepsi pembuat hukum, penentu kebijakan, dan penegakan hukum terhadap terorisme di masing-masing negara.

Padahal, bagi Heru, terorisme berbeda dari kejahatan berat lainnya, sebab sering melibatkan fanatisme dan ideologi tertentu, sehingga sulit diprediksi. Ia juga menilai, masih banyak negara yang masih enggan menjerat terorisme negara (state terrorism), dan lebih membatasi pada aktor-aktor non negara (non state actors) saja.

DPR dan Pemerintah Tidak Kompak?

“Lebih baik mengubah pendapat daripada bertahan pada opini yang salah.” ~ Socrates

Sebagai negara adidaya yang kerap menyebut dirinya “penjaga dunia” serta punya pengalaman dalam menghadapi dan memberantas terorisme, Amerika Serikat juga mengalami kesulitan dalam menentukan definisi terorisme. Terbukti saat ini Federal Bureau of Investigation (FBI), Central Intelligence Agency (CIA), maupun Security Advisor belum memiliki definisi baku mengenai terorisme.

Menurut Heru, keberadaan definisi terorisme yang disepakati bersama sangat diperlukan, sehingga dapat berlaku umum bagi Polri maupun TNI saat bertindak. Hanya saja, akan lebih baik bila sebenarnya definisi tersebut dibuat bersama antara Pemerintah dengan DPR sehingga hasilnya dapat disetujui bersama.

Apalagi menurut Socrates, dalam membuat definisi dibutuhkan pemikiran kritis, termasuk didalamnya dialog dan tanya jawab, agar mampu menghasilkan kesimpulan obyektif. Merumuskan definisi secara bersama-sama, tentu akan menghasilkan definisi yang dapat diterima semua pihak. Apalagi karena sebelumnya, Pemerintah sudah enggan mengajukan definisi, karena dianggap hanya akan membatasi ruang gerak TNI Polri.

Jadi tak heran bila RUU Terorisme menjadi terkatung-katung, selain membuat definisi bukan hal yang dapat dilakukan secara cepat, juga karena beberapa definisi yang diajukan Pemerintah pun kerap ditolak Panitia Kerja (Panja), karena definisi tersebut berasal dari unsur Polri, TNI, Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Politik Hukum, dan Hak Asasi Manusia, termasuk dari Panja sendiri.

Akibat kurangnya kebersamaan  antara Pemerintah dan DPR inilah – bisa jadi karena adanya tarik menarik kepentingan dan ego politik – yang membuat pengesahan RUU menjadi begitu lama. Bahkan setelah Pemerintah mengajukan dua definisi pun, masih ada perdebatan tentang perlu tidaknya penambahan motif dalam definisi tersebut.

Walau sempat menolak usulan tersebut, namun akhirnya Pemerintah dan DPR secara sepakat memutuskan untuk memasukkan motif terorisme ke dalam definisi. Pernyataan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan akan pentingnya menambahkan motif agar TNI Polri tidak asal tangkap, juga disetujui oleh Earl Conteh-Morgan.

Peneliti dari University of South Florida ini, dalam bukunya Collective Political Violence menyatakan kalau ada banyak motif yang dapat memproduksi terorisme. Sehingga memang perlu batasan-batasan yang jelas untuk membedakan perlakuan antara terorisme dengan tindak kekerasan, terutama karena penindakannya tak hanya dilakukan oleh Polri, tapi juga melibatkan militer.

Keputusan yang pada akhirnya dapat diterima oleh semua pihak ini, pada akhirnya tentu menguntungkan semua pihak. Seperti juga yang dikatakan oleh Socrates, akan lebih baik bagi semua pihak untuk bersedia mengubah pendapatnya demi kelancaran dan kepentingan bangsa, daripada bertahan pada pendiriannya sendiri yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. (R24)