PinterPolitik.com 

Di tengah hingar bingar pencapresan Ganjar Pranowo, PDIP baru saja mendapat kabar kurang kurang positif. Itu setelah survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebut PDIP penurunan dukungan dari pemilih kritis selama tiga tahun terakhir. 

Dukungan pemilih kritis kepada PDIP di survei pada April 2020 yang mencatatkan angka 23,1 persen, kini turun menjadi 16,1 persen di April 2023. 

Catatan khusus yang kiranya patut dikhawatirkan PDIP adalah mereka menjadi satu-satunya partai politik (parpol) parlemen yang mengalami penurunan. Sementara, delapan parpol parlemen lain nyatanya justru mengalami kenaikan dukungan. 

Pemilih kritis sendiri bukan kelompok sembarangan di Pemilu 2024. Menurut Direktur Riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Deni Irvani, mereka mencakup sekitar 80 persen dari total populasi pemilih nasional. 

Secara definisi, Deni menyebut pemilih kritis adalah mereka yang pilihannya tak mudah dipengaruhi dan bahkan dapat memengaruhi pemilih lain. 

Memang, jika dijabarkan lebih lanjut, arah dukungan pemilih kritis cenderung tersebar ke berbagai parpol di ekosistem multipartai seperti Indonesia. Akan tetapi, tren penurunan tersebut kiranya tetap menjadi alarm bahaya bagi PDIP jelang persaingan elektoral. 

Terlebih, tajuk “asal jangan PDIP” tak jarang diangkat netizen sebagai salah satu formula menentukan pilihan di Pemilu maupun Pilpres 2024. Tajuk tersebut, misalnya, dapat ditemukan di kolom komentar unggahan Instagram PinterPolitik dalam banyak kesempatan. 

Tak hanya itu, kendati masih memiliki elektabilitas mumpuni, hasil survei Algoritma Research and Consulting juga menemukan bahwa PDIP menjadi parpol dengan tingkat resistensi atau penolakan publik tertinggi. 

Lantas, mengapa terdapat tren penurunan dukungan itu kepada PDIP? Mungkinkah ini benar-benar dapat menjadi sinyal awal kejatuhan PDIP di 2024? 

“Kutukan” Siklus Kekuasaan? 

Dengan melihat secara objektif, cara PDIP memimpin koalisi politik kekuasaan dan mengartikulasikannya dalam pemerintahan selama dua periode sejak 2014 memang tidak sepenuhnya memuaskan. 

Kendati merupakan kewajaran atas mustahilnya kekuasaan politik utopia, variabel-variabel konkret agaknya menambah sulit posisi PDIP dalam upaya mereka mempertahankan prestasi di Pemilu 2014 dan 2019. 

Sebut saja deretan kasus kader PDIP yang telah terungkap seperti korupsi bantuan sosial (bansos) eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara. 

Belum lagi pengungkapan kasus korupsi Harun Masiku yang disebut Indonesia Corruption Watch (ICW) mandek karena ada proteksi “kekuatan besar”. 

Itu baru dari isu rasuah. Dari isu lain seperti kritik atas kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama ini serta leadership PDIP yang dinilai menyendat demokrasi di DPR karena tak jarang mengabaikan aspirasi atas pembuatan sejumlah regulasi kiranya turut jadi faktor yang tak menguntungkan ke depan. 

Kembali, peninjauan itu agaknya juga menjadi pertimbangan para pemilih kritis untuk menarik dukungan atau tak mendukung PDIP dalam kurun waktu tiga tahun terakhir seperti temuan SMRC. 

Menariknya, saat menengok di penghujung 2014, Partai Demokrat pun tampak mengalami hal serupa. 

Berbagai isu minor terkait rasuah hingga kritik keras atas kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuat parpol berlambang bintang mercy benar-benar terjerembap di Pemilu 2014 dan hanya mengekor koalisi politik saat itu. 

Dan, konteks sejarah sendiri sejatinya tidak linier, melainkan seperti sebuah siklus yang terus berulang sebagaimana menjadi postulat yang dikatakan oleh filsuf Prancis Michel Foucault. 

Mengutip pemikiran Foucault, Réal Fillion dalam Foucault on History and The Self mengatakan karakteristik fungsional dari analisis sejarah, terutama jika dianggap sebagai permainan, adalah antara yang familiar dan yang tidak familiar. 

Model analisis historis Foucault adalah eksplorasi kemungkinan historis yang dirancang dirancang untuk merespons situasi yang ambigu dan kompleks. 

Dia menganalisis kemungkinan historis yang telah diaktualisasikan, misalnya, praktik kekuasaan Yunani dan Romawi – dengan cara yang mengungkapkan koneksi (dan diskoneksi) kemungkinan tersebut dengan kemungkinan yang saat ini sedang diaktualisasikan, yaitu praktik modern yang dicirikan dalam hal hubungan kekuasaan. 

Secara lebih spesifik, jika diaplikasikan secara politik dan kekuasaan, postulat itu juga tampak selaras dengan konsep “sirkulasi elite” yang dikemukakan oleh filsuf dan sosiolog Italia, Vilfredo Pareto. 

Konsep Pareto itu menjelaskan dalam setiap era, akan selalu ada sirkulasi atau perputaran elite. Baik elite yang satu digantikan oleh elite yang lainnya, maupun aktor atau pihak non-elite yang justru menggantikan elite yang tengah berkuasa. 

Memang sejak pemilu langsung bergulir di Indonesia, perputaran kekuasaan politik tanah air dapat dibaca dengan cukup jelas. 

Itulah yang agaknya menjelaskan relevansi situasi yang kini tengah dihadapi PDIP jelang 2024 dengan apa yang telah terjadi kepada Partai Demokrat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Seperti halnya PDIP kini, akumulasi impresi, stigma, dan permasalahan konkret kiranya juga menjadi faktor yang dinilai oleh para pemilih kritis paling signifikan dalam penurunan tajam pamor, kepercayaan publik, hingga elektabilitas Partai Demokrat yang notabene juga merupakan partai penguasa selama dua periode. 

Bagi Partai Demokrat, efek minor itu tak hanya tergambar dari nihilnya capres mereka, melainkan langsung terlihat di hasil pemilu legislatif tahun 2014. Saat itu, Partai Demokrat dengan mudah melorot ke urutan empat. Setelahnya, atau di 2019, Partai Demokrat terlempar ke urutan tujuh kontes legislatif. 

Dengan berbagai akumulasi citra dan preseden kontraproduktif PDIP saat ini, plus dengan ekspos media dan sorotan kelompok kritis yang masif, bukan tidak mungkin pada kontestasi elektoral 2024 kelak, PDIP akan masuk dalam “jebakan” sirkulasi kekuasaan yang pernah dialami Partai Demokrat. 

Selain itu, terdapat satu faktor “receh” atau sederhana namun signifikan yang kiranya membuat PDIP mungkin kehilangan dukungannya dan jatuh di 2024. Apakah itu? 

Sekadar Bosan? 

Ketika berbicara mengenai karakteristik pemilih kritis, pertimbangan keputusan atas pilihan politik seolah berdasarkan analisis mendalam dan komprehensif. 

Akan tetapi, jika mengembalikan telaah ke aspek behavioral, terdapat satu hal yang kiranya merupakan kecenderungan manusiawi di balik tren menurunnya dukungan kepada PDIP, yakni bosan. Termasuk yang bisa saja dialami para pemilih kritis. 

Kembali melandaskan interpretasi secara historis, kebosanan dalam kehidupan sosial-politik nyatanya memang terjadi, bahkan sejak era Romawi. 

Dalam sebuah publikasi berjudul Between Pain and Pleasure: A Short History of Boredom and Boredology, Mariusz Finkielsztein mengatakan kebosanan adalah pengalaman manusia yang universal namun begitu signifikan.  

Dengan mengutip filsuf Abad Pencerahan asal Prancis Claude Adrien Helvétius, Finkielsztein menyebut rasa bosan atau kebosanan merupakan kekuatan di alam semesta yang lebih kuat dan bertindak jauh lebih universal daripada yang biasa dibayangkan.  

Terdapat beberapa referensi mengenai asal-muasal kebosanan dan dampak signifikannya bagi peradaban sosial dan politik serta kekuasaan. 

Salah satu dampak kebosanan yang dapat ditelusuri adalah Revolusi Neolitik, yaitu transisi cara hidup manusia modern dalam bertempat tinggal secara menetap dan bercocok tanam. 

Riwayat lainnya yang cukup fenomenal dari dampak kebosanan, yaitu kisah Pyrrhos dari Epiros sebagaimana dijelaskan oleh Plutarch dalam karyanya Bioi Parallelo.  

Disebutkan, selama Pyrrhos tidak berperang, dirinya tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan waktunya. Plutarch mengatakan Pyrrhos merasakan hal yang sama seperti orang Hellenes saat menunggu angin yang menguntungkan sebelum memulai Perang Troya di Homer.  

Sementara itu, kisah yang lebih relate, penguasa Romawi menganggap kebosanan sebagai ancaman bagi tatanan sosial. Kebosanan berlebihan, utamanya terhadap penguasa dan kehidupan sosial-politik dianggap dapat memantik pemberontakan.  

Kebosanan – yang mungkin dianggap sebagai hal “receh” – dari sentimen minor sekelompok orang terhadap kekuasaan PDIP di dua periode terakhir, boleh jadi menyimpan manifestasi mendalam atas alasan sesungguhnya yang justru bersifat substansial.  

Di titik ini, PDIP tentu tidak menginginkan waktu-waktu ke depan sebagai momen hitung mundur “kejatuhannya” sebagaimana dialami oleh Partai Demokrat sembilan tahun lalu. Menarik untuk menantikan langkah antisipasi dan takdir politik PDIP di Pemilu 2024. (J61) 

Rilis survei SMRC ungkap pemilih PKB lebih inginkan Ganjar Pranowo daripada Prabowo Subianto. Basis pendukung PKB dan Ganjar dinilai sama, yakni sama-sama di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Pinterpolitik.com

Apakah mungkin masyarakat Indonesia mulai takut bicara politik? Mungkin, pertanyaan ini terdengar biasa saja. Meski begitu, boleh jadi ada indikasi bahwa warga mulai menghindarkan diri dari perkara tersebut.

Dari sisi obrolan di media sosial, cobalah tengok meme dan komentar populer terhadap sebuah kiriman politik, terutama yang terkait kritik. Nyaris semua kiriman itu akan dihiasi oleh meme “abang tukang bakso bawa walkie talkie” atau yang sejenisnya.

Meme itu seolah pengingat kepada pengirim untuk berhati-hati atas post-nya karena akan ada yang selalu mengawasi. Hal itu tentu masih ditambah dengan komentar lain seperti “ninu ninu” atau ajakan untuk memantau kondisi sekitar rumah.

Baca Juga: Andika, Kunci Jokowi Tetap Perkasa?

Dari sisi yang lebih serius, survei dari Saiful Mujani Research Center (SMRC) mengungkap fakta yang cukup menarik. Berdasarkan penelitian tersebut, terlihat bahwa semakin banyak warga yang menilai masyarakat takut bicara masalah politik.

Kondisi ini tentu merupakan sebuah ironi. Bagi negara yang kerap membangga-banggakan capaian demokrasi pascareformasi, hal tersebut boleh jadi menggambarkan bahwa kebebasan berpendapat mendapatkan ancaman.

Lalu, mengapa sebenarnya ketakutan berbicara politik tersebut dapat muncul? Apa dampak dari rasa takut tersebut bagi negeri ini?

Hati-hati Bicara Politik

Siapa yang tak pernah lihat meme abang tukang bakso bawa walkie talkie? Sekilas, gambar ini terlihat amat jenaka karena menggambarkan seorang pedagang bakso keliling yang tengah bertingkah layaknya anggota intelijen.

Meski terlihat seperti sebuah candaan, meme tersebut boleh jadi adalah sebuah alarm awal tanda bahaya bagi kebebasan berpendapat. Gambar tersebut bisa saja menjadi indikasi awal bahwa masyarakat kian takut bicara politik, utamanya jika berbau kritik.

Meme tersebut boleh jadi semacam new normal alias normal yang baru ketika membicara sesuatu berbau politik secara kritis. Jika biasanya orang lebih leluasa untuk berbicara politik, kini harus selalu ada yang mengingatkan untuk selalu berhati-hati.

Tentu, ajakan untuk berhati-hati bisa saja diwajarkan untuk sebuah berita bohong atau ujaran kebencian terutama yang berbau SARA. Namun, bagaimana jika meme itu disebar ke berbagai kritik berbasis fakta atau bahkan penelitian dan karya jurnalistik?

Meme dan ungkapan semacam “ninu-ninu” atau sejenisnya boleh jadi kemudian terefleksi dalam survei yang dirilis oleh SMRC. Seperti yang disebutkan di atas, lembaga tersebut mengungkap bahwa semakin banyak warga yang menilai masyarakat takut bicara masalah politik.

Dalam rilis survei bertajuk Sikap Publik Nasional terhadap HTI dan FPI terlihat bahwa ada sekitar 39 persen masyarakat yang takut berbicara masalah politik. Jika dirinci lebih jauh, ada 32,1 persen masyarakat yang sering merasa takut dan 7,1 persen yang selalu merasa takut.

Baca Juga: Menguak Foto Jokowi-Kepala Staf TNI

Temuan SMRC tersebut sebenarnya bisa menjadi sinyal awal untuk memperhatikan kebebasan berpendapat di Indonesia. Memang, jika dikalkulasikan, angka di atas bukanlah sesuatu yang menunjukkan mayoritas.

Meski begitu, jika melihat trennya, SMRC mengungkap bahwa ada peningkatan pada rasa takut bicara politik. Pada Juli 2009, masyarakat yang takut bicara politik hanya mencapai 14 persen. Dari hal itu, angka 39 persen di Maret 2021 agaknya menjadi sesuatu yang harus jadi perhatian.

Budaya Ketakutan

Seperti yang disebutkan sebelumnya, memperingatkan dengan meme atau ungkapan lain seolah menjadi normal baru untuk kritik berbau politik dan kebijakan. Bisa dibilang, ada budaya baru dalam menyikapi beragam sikap politik yang kritis di ruang publik.

Dalam kadar tertentu, boleh jadi ada semacam budaya ketakutan atau culture of fear untuk urusan bicara politik di Indonesia. Survei yang diungkap oleh SMRC boleh jadi menjadi indikasi dari munculnya budaya ini.

Konsep tentang culture of fear cukup lazim dibicarakan setelah Barry Glassner menulis dalam bukunya yang berjudul The Culture of Fear: Why Americans Are Afraid of the Wrong Things: Crime, Drugs, Minorities, Teen Moms, Killer Kids, Mutant Microbes, Plane Crashes, Road Rage, & So Much More.

Di dalam buku tersebut, Glassner menyebutkan kalau masyarakat Amerika Serikat telah menjadi lebih takut ketimbang bertahun-tahun yang lalu. Namun, apakah sebenarnya mereka dalam era yang benar-benar berbahaya?

Glassner mengungkap bahwa sebenarnya persepsi kita terhadap bahaya yang berubah. Jadi, menurutnya, tingkat risiko sebenarnya tidak berubah. Ia menggambarkan bahwa ada orang atau kelompok yang memanipulasi ketakutan dan mengambil keuntungan darinya.

Hal ini termasuk para politisi yang bisa saja melakukannya untuk memenangkan suatu pemilihan.

Jika berbicara soal ketakutan dan politik, boleh jadi lekat pula dengan politik ketakutan alias politics of fear. Hal ini misalnya disebutkan oleh Arash Javanbakht, Assistant Professor of Psychiatry di Wayne State University. Ia menjelaskannya lewat sebuah artikel di The Conversation berjudul The politics of fear: How it manipulates us to tribalism.

Ia menyebut bahwa seperti hewan, manusia belajar dari pengalamannya seperti saat diserang oleh predator. Manusia juga belajar dari pengamatan seperti saat melihat predator menyerang manusia lain.

Dari pengalaman tersebut, ada kecenderungan untuk menurunkan risiko hal seperti serangan tadi kepada manusia lainnya. Lalu, beberapa dari manusia lainnya itu akan percaya kepada saran yang diberikan terkait dengan bahaya tersebut. Dengan mempercayainya, manusia bisa terhindar dari kematian atau hal buruk lainnya yang muncul sebagai konsekuensi.

Menurut Javanbakht, sikap tribalisme semacam tadi menjadi lubang yang kemudian dimanfaatkan oleh politisi. Mereka memanfaatkan rasa takut dan insting tribalisme manusia.

Contoh nyata dari hal itu misalnya adalah Nazisme dan Ku Klux Klan. Pola yang sering muncul adalah melabeli kelompok lain sebagai sosok berbeda dan akan memberikan bahaya.

Peluang untuk Politisi

Dari pendapat-pendapat tersebut, rasa takut sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik. Pertanyaannya adalah, apakah takut bicara politik di Indonesia muncul dari kondisi itu?

Jika dilihat dari pola-pola yang muncul belakangan ini, boleh jadi ada kerentanan untuk menuju ke arah sana. Fenomena meme tukang bakso misalnya dapat menjadi gambaran dari sesuatu yang disebutkan oleh Javanbakht.

Beberapa waktu terakhir misalnya, banyak pihak yang dengan keras mengkritik pemerintah harus menghadapi kasus hukum. Salah satu contohnya adalah penangkapan aktivis seperti Ananda Badudu atau Dandhy Laksono.

Keduanya tergolong aktif memberikan kritik tajam kepada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Jika mengambil contoh kasus Ananda, ia tergolong aktif dalam demonstrasi menentang RKUHP, RUU KPK, dan sejumlah RUU lainnya.

Memang, belum ada pembuktian lebih lanjut mengenai detail penangkapan Ananda terkait dengan apa saja. Meski demikian, publik bisa saja menangkap sinyal bahwa jika bersikap kritis dan beroposisi kepada pemerintah, siap-siap saja harus berurusan dengan aparat negara.

Baca Juga: Andika Perkasa Sulit Jadi Panglima?

Dari sinyal tersebut, masyarakat yang lain kemudian menjadikannya pengalaman lalu mengirimkan sinyal bahwa jika tak ingin ditangkap, tak perlu terlalu aktif dalam kegiatan yang berbeda pandangan dengan pemerintah. Salah satunya adalah dengan meme abang tukang bakso.

Dari kondisi tersebut, kemudian ada pihak lain yaitu para buzzer yang mulai masuk sehingga rasa takut mungkin saja makin kentara.

Para aktivis misalnya bisa saja dilabeli social justice warrior (SJW), kiri, atau mungkin tidak pro pembangunan. Produk jurnalistik seperti besutan Tempo dicap sebagai berita hoaks jika mengkritik pemerintah. Belum lagi ada label kadal gurun kepada oposisi bernapas Islam termasuk cap Taliban kepada penyidik KPK Novel Baswedan.

Di sinilah bahaya itu dapat muncul. Ada lubang yang bisa dimanfaatkan politisi untuk menjalankan kebijakan yang belum tentu sesuai kebutuhan masyarakat. Misalnya, jika mengkritik pemberantasan korupsi, bisa ditangkap seperti Ananda atau dicap Taliban seperti Novel.

Masyarakat kemudian takut untuk bersuara terkait dengan hal tersebut. Nah, dari situ muncul celah bagi para politisi untuk membuat kebijakan apa pun yang lebih menguntungkan mereka.

Akibatnya, kebijakan yang dibuat pun terancam tak berkualitas karena hanya demi memenuhi kebutuhan politisi dan elite lain di sekelilingnya. Sementara itu, meski terdampak, masyarakat lebih memilih melanjutkan hidup ketimbang bersuara karena berisiko mendapat bahaya.

Oleh karena itu, temuan SMRC idealnya membuat kita tak mewajarkan lagi meme abang tukang bakso. Ada indikasi kebebasan berpendapat semakin terancam sehingga politisi bisa memanfaatkannya untuk kebijakan berkualitas minim. (H33)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“The poll that matters is the one that happens on Election Day.”

:: Heather Wilson, politisi Amerika Serikat ::

[dropcap]B[/dropcap]icara tentang lembaga survei atau pollster dalam politik memang tidak sama dengan membolak-balikkan buku sejarah tentang para peramal kondang macam Marie Anne Lenomand dari Prancis, Count Cagliastro dari Italia, hingga Edward Kelley dan Dr. John Dee dari Inggris. Satu-satunya persamaan di antara dua profesi yang terpisah antara ekstrem kajian ilmiah versus takhayul percenayangan ini adalah tentang prediksi masa depan.

Lalu, bagaimana jika ramalannya salah? Ramalan bangsa Maya tentang kiamat di 2012 misalnya, pada akhirnya tidak terbukti. Semua orang kemudian melupakannya dan yang tersisa mungkin hanya film berjudul “2012” yang berupaya menggambarkan bagaimana kiamat itu terjadi.

Lain cerita kalau ramalan yang salah itu adalah prediksi lembaga survei tentang siapa calon presiden atau kepala daerah yang terpilih. Pada tahun 1936, The Literary Digest melakukan kesalahan survei untuk memprediksi calon yang menang pada Pemilu Amerika Serikat (AS) karena 2,3 juta sampel yang bias ke Partai Republik dan mendukung Alf Landon sebagai presiden.

Hasil akhir Pemilu yang memenangkan Franklin Delano Roosevelt dari Partai Demokrat, berujung pada tutupnya Digest beberapa waktu kemudian.

The real losers in Jabar: lembaga survei. Should we trust 'em AT ALL in the future? pic.twitter.com/8n6jmLlcKO

— Akmal Sjafril (@malakmalakmal) July 2, 2018

Jika demikian, apakah itu berarti hal serupa akan menimpa beberapa lembaga survei di Indonesia akibat hasil survei yang berbeda dengan hitung cepat Pilkada 2018 di beberapa daerah? Para pollster memang sempat dikritik oleh banyak pihak – umumnya dari pihak oposisi pemerintah – akibat kejadian tersebut.

Rata-rata kritik tersebut umumnya berfokus di beberapa daerah yang menjadi lumbung suara, misalnya terkait perolehan suara pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu di Jawa Barat, serta pasangan Sudirman Said-Ida Fauziah di Jawa Tengah, yang walaupun kalah, tetapi mendapatkan jumlah suara yang cukup tinggi, bahkan meningkat jauh dibandingkan hasil survei beberapa lembaga.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon sampai menyebut bahwa dukun atau cenayang lebih baik dari lembaga survei dalam memprediksi hasil Pilkada.

Menariknya, karena pertarungan di daerah ini punya dimensi politik nasional, isu yang muncul mengerucut menjadi pertarungan antara oposisi melawan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Apalagi, tuduhan dan selentingan yang menyebut lembaga-lembaga survei tersebut “mendukung pemerintah” berseliweran di media sosial. Beberapa di antaranya menyinggung pertemuan antara Jokowi dengan para pengamat politik dan lembaga survei pada akhir Mei lalu sebagai buktinya.

Akibatnya, wacana yang dibangun menjadi cenderung sentimental dan mengabaikan fakta bahwa survei elektabilitas adalah bagian dari kajian ilmiah dalam proses demokrasi. Meski demikian, netralitas sebuah lembaga survei dan hasil survei yang disajikan seringkali beririsan dengan kepentingan dukungan politik – bahkan hingga finansial – tentu saja menjadi catatan pinggir tersendiri. Lalu, bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi keberadaan lembaga survei?

Dari Pennsylvania Hingga CSIS

Faktanya, survei elektoral (poll) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Catatan tertua tentang survei menjelang Pemilu adalah yang terjadi pada tahun 1824 dan dilakukan oleh The Aru Pennsylvanian (beberapa sumber menyebutnya The Harrisburg Pennsylvanian) di Amerika Serikat (AS).

Survei tersebut menyebutkan Andrew Jackson akan memenangkan Pilpres melawan John Quincy Adams di tahun tersebut. Saat itu, hasil survei sesuai dengan hasil pemilu, sehingga meningkatkan popularitas pollster di tahun-tahun berikutnya.

Lalu, pada tahun 1916, survei yang lebih menyeluruh dilakukan oleh The Literary Digest – majalah yang sempat disinggung di awal tulisan. Digest tutup pada 1938 akibat salah memprediksi hasil Pemilu AS dua tahun sebelumnya. Beberapa pollster terkemuka lain, misalnya Gallup yang berdiri tahun 1935, masih beroperasi hingga kini.

Di Indonesia, lembaga survei dan konsultan politik baru menjamur pasca reformasi 1998. Meski demikian, cikal-bakalnya sudah dapat ditelusuri pada berbagai lembaga kajian yang berdiri terlebih dulu.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang kini berada di bawah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi adalah salah satunya. Lembaga ini misalnya pernah mengeluarkan survei tentang capres-cawapres menjelang Pilpres 2014 lalu.

Namun, mengingat LIPI punya kajian yang lebih menyeluruh dan posisinya ada di bawah pemerintah, maka agak sulit dikategorikan layaknya lembaga-lembaga survei lain.

Selain LIPI, lembaga lain yang bisa disejajarkan sebagai pollster adalah Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia. CSIS adalah think tank yang punya sejarah panjang terhadap berbagai kebijakan politik di era Orde Baru.

Apakah CSIS adalah lembaga survei? Jawabannya juga masih abu-abu, mengingat lembaga yang berdiri pada 1 September 1971 ini awalnya berfungsi sebagai penyedia “cetak biru” pemerintahan Orde Baru.

Saat itu, tokoh-tokoh militer yang menjadi penasihat Soeharto, seperti Ali Murtopo dan Soedjono Hoemardhani, melihat pentingnya mengumpulkan peneliti dan scholar yang bisa ikut merumuskan kebijakan Soeharto. (Baca: Survei CSIS, Benarkah?)

Setelah meredup pasca reformasi, nama CSIS baru muncul lagi setelah Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden pada 2014. Peran keluarga Wanandi memang sangat besar dalam CSIS melalui Jusuf Wanandi. Oleh karena itu, ketika saudaranya, Sofyan Wanandi terpilih menjadi staf ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), banyak pihak yang menganggap CSIS sebagai salah satu aktor penting di balik pemerintahan Jokowi-JK.

Lembaga lain yang berkiprah cukup lama adalah Litbang Kompas yang menjadi pusat dokumentasi harian Kompas. Walaupun menjadi bagian dari perusahaan media, aktivitas divisi yang didirikan pada 1989 ini juga rutin membuat jajak pendapat dan survei, mau tidak mau juga menempatkannya menjadi salah satu pollster. 

Sementara lembaga-lembaga survei lain macam Lembaga Survei Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia, Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Indo Barometer, Indikator Politik Indonesia, dan lain sebagainya baru berdiri di atas tahun 2000-an. Lembaga Survei Indonesia mungkin menjadi yang tertua karena didirikan pada tahun 2003.

Artinya, jika dibandingkan dengan negara-negara demokrasi macam AS, keberadaan lembaga survei di Indonesia memang baru seumur jagung. Selain itu, lembaga-lembaga tersebut juga sekaligus menjalankan fungsi konsultasi bagi kandidat atau partai yang berkeinginan memenangkan kontestasi politik, termasuk juga menentukan strategi kampanye yang tepat.

Tarot Pollster, Monetizing Pilihan Politik

Peran sebagai jasa konsultan menjadi salah satu sumber pemasukan lembaga survei. Wakil Presiden Eksekutif firma konsultan politik Lincoln Strategy Group asal AS, Dan Centinello dalam sebuah kolom di US News menyebutkan bahwa ada dilema yang sangat besar terjadi pada lembaga-lembaga survei, ketika harus mempublikasikan hasil survei tanpa mengabaikan kepentingan klien yang mereka bantu.

Hal inilah yang menyebabkan seringkali posisi lembaga survei beririsan dengan kampanye dan pembentukan opini publik untuk kemenangan calon tertentu. Sejarawan dan kritikus AS, Arthur Schlesinger Jr. pernah menyebut bahwa keberadaan lembaga survei justru melahirkan profesi baru yang disebutnya sebagai electronic manipulators. Istilah tersebut tentu saja cukup sarkastis, namun seringkali menggambarkan kenyataan yang ada.

Hal serupa juga ditulis oleh jurnalis dan aktivis Sidney Blumenthal dalam bukunya The Permanent Campaign. Ia menyebutkan bahwa para konsultan politik seringkali punya posisi yang sangat kuat dalam pengambilan kebijakan partai-partai politik, bahkan menggantikan elit-elit lama yang seharusnya berkuasa menentukan kebijakan politik organisasi.

Blumenthal yang karier tertingginya adalah menjadi penasihat politik Presiden Bill Clinton menyebutkan bahwa keberadaan teknologi survei dan komputer akan mengubah arah kampanye partai politik dan menentukan kemenangan. Dalam konteks lokal Indonesia, argumen ini mungkin bisa dilihat pada kemenangan PAN di 10 provinsi pada Pilkada 2018 setelah merekrut konsultan bertangan dingin, Eep Saefulloh Fatah.

Jika berkaca sedikit ke belakang, Pilpres 2014 lalu mungkin menjadi saat-saat ketika lembaga-lembaga survei mulai disorot. Saat itu, 4 lembaga survei – Puskaptis, LSN, IRC, dan JSI – dilaporkan ke polisi karena mengeluarkan hasil hitung cepat memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, berbeda dibanding lembaga survei lain yang memenangkan Jokowi-JK.

Kalah ya kalah aja Om, contohlah Pak Tb, Pak Deddy dan Pak Dedi Mulyadi.

— Alfons Klau (@Alf_Klau) July 1, 2018

Publikasi itu sempat membuat masyarakat terpecah, sekaligus menimbulkan pertanyaan terkait netralitas lembaga-lembaga tersebut. Banyak kali, persoalan netral atau tidak netral ini bergantung pada pendanaan.

Keilmiahan metodologi dan hasil survei mungkin tidak perlu dipertanyakan dan menjadi pertanggungjawaban profesionalisme lembaga-lembaga tersebut. Namun, bagaimana hasil survei tersebut dibahasakan kepada publik sering menjadi titik berat penilaian yang sesungguhnya.

Pada titik ini, yang “dijual” oleh lembaga-lembaga survei adalah wacana dan perspektif. Misalnya, lembaga survei bisa memunculkan nama tokoh tertentu dalam hasil surveinya dan sekalipun tokoh tersebut tidak punya elektabilitas yang tinggi, hal tersebut bisa digunakan sebagai dasar pemberitaan di media massa untuk meningkatkan popularitas yang bersangkutan.

Contohnya, tokoh seperti Budi Gunawan (BG), Syahrul Yasin Limpo, hingga KH Asad Said Ali akan mendapatkan legitimasi politik yang lebih besar ketika namanya muncul dalam hasil survei, sekalipun masyarakat mungkin tidak banyak mengenal mereka dan elektabilitas mereka hanya ada di bawah 1 persen.

Dalam konteks ini, lembaga survei menggunakan bandwagon effect dan underdog effect untuk pembentukan wacana tersebut. Bandwagon effect adalah ‘efek ikut-ikutan’ yang menunjukkan kecenderungan pemilih untuk ikut memilih tokoh yang tertinggi dalam hasil survei. Sementara sebaliknya, underdog effect adalah efek kecenderungan mendukung tokoh yang dianggap underdog atau tidak diperhintungkan.

Selain itu, ketika Jokowi mendapatkan tingkat kepuasan 57 persen misalnya, jika lembaga yang melakukan survei punya tujuan mendukung Jokowi, maka perpektif yang dimunculkan adalah pujian dan optimisme.

Sementara, jika tujuan lembaga tersebut adalah menjatuhkan citra Jokowi – katakanlah untuk kepentingan klien dari oposisi – maka perpektif yang dimunculkan adalah: “57 persen memang tinggi, tetapi belum aman karena masih banyak masyarakat yang tidak puas dan ingin ganti presiden”.

Wacana dan perspektif yang demikian akan menjadi bumbu-bumbu pemberitaan yang pada ujungnya akan menentukan berhasil atau tidaknya tujuan pollster bersangkutan. Oleh karena itu, masyarakat memang perlu lebih cerdas melihat hasil survei karena – seperti kata Heather Wilson di awal tulisan ini – yang paling penting bukan surveinya, tetapi suara yang terkumpul di hari pemilihan. (S13)

PinterPolitik.com

Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis survei mengenai isu kebangkitan PKI yang belakangan mengemuka. Proses penelitian ini dilakukan pada 3 hingga 10 September 2017. Survei ini kemudian dirilis ke publik pada tanggal 29 September 2017. Baik pelaksanaan dan rilis survei ini berdekatan dengan mengemukanya isu PKI saban tahun yaitu pada bulan September.

Survei ini menyebutkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak percaya PKI tengah mengalami kebangkitan. Selain itu, survei ini juga menyebut bahwa Presiden Jokowi tidak ada kaitannya dengan partai berlogo palu arit tersebut.

Selain menyatakan ketidaksetujuan masyarakat terhadap kebangkitan PKI, survei tersebut juga menuding sejumlah pihak yang mempercayai isu ini. Pada survei tersebut dinyatakan bahwa mayoritas masyarakat yang percaya dengan isu kebangkitan PKI berasal dari pendukung Partai Gerindra dan PKS.

Seketika, petinggi PKS dan Gerindra gerah dengan rilis survei SMRC tersebut. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut bahwa ia tidak pernah memberi instruksi untuk menggunakan isu PKI tersebut. Hal serupa dilakukan oleh PKS yang menyebut bahwa isu PKI adalah isu yang nyata dan bukan provokasi pihak tertentu.

Bak gayung bersambut, rilis survei ini dilakukan berdekatan dengan isu PKI yang makin kuat diarahkan kepada Presiden Jokowi. Lalu, apakah survei ini digunakan untuk membendung isu tersebut?

Sepak Terjang SMRC

SMRC merupakan lembaga survei yang didirikan oleh Saiful Mujani pada tahun 2011. Lembaga ini telah melakukan berbagai survei opini publik, exit poll, dan quick count. Lembaga ini juga memberikan jasa konsultasi politik. Saiful Mujani sendiri adalah tokoh yang kenyang pengalaman di dunia survei dan konsultasi politik. Sebelum mendirikan SMRC, ia berpengalaman di Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Peneliti SMRC: Isu Kebangkitan PKI Bagian dari Kontestasi Politik https://t.co/39EUhXMFDo

— TEMPO.CO (@tempodotco) September 30, 2017

SMRC yang mengambil nama dari pendirinya ini merupakan lembaga yang cukup kredibel dan diperhitungkan. Berdasarkan hasil audit Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), SMRC merupakan lembaga dengan nilai akurasi hitung cepatnya paling baik pada Pilpres 2014 lalu. Selain itu, lembaga ini tidak memiliki catatan buruk seperti menyebarkan data dan statistik yang bersifat hoaks.

Walaupun demikian, dalam perjalanannya, SMRC kerap kali merilis survei yang menunjukkan tingginya angka keterpilihan Jokowi di mata masyarakat. Selain itu, lembaga ini juga seringkali menunjukkan bahwa Jokowi memiliki tingkat akseptabilitas yang tinggi.

Pada pilres 2014 lalu, jelang pembukaan bursa pencalonan capres, SMRC merilis survei yang menunjukkan bahwa Jokowi adalah kandidat dengan popularitas terbaik. Jika disimulasikan, Jokowi dapat menang satu putaran saat bersaing dengan kandidat seperti Prabowo Subianto atau Aburizal Bakrie. Hal serupa berlanjut pada hitung cepat Pilpres 2014. SMRC bersama lembaga survei tenar lain memberikan kursi RI 1 versi hitung cepat kepada pasangan Jokowi-JK.

Setahun berselang, lembaga ini merilis survei tentang tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Dalam hasilnya disebutkan bahwa tingkat penerimaan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi menunjukkan tren positif dengan 51,7 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Jokowi sebagai kepala negara.

Di tahun berikutnya, lembaga yang dinahkodai Djayadi Hanan sebagai Direktur Eksekutif ini merilis survei mengenai elektabilitas calon presiden untuk Pilpres 2019. Di survei tersebut disebutkan bahwa tingkat keterpilihan Jokowi sebagai petahana unggul dengan persentase 32,4 persen. Angka ini unggul jauh dibandingkan nama lain seperti Prabowo yang hanya mendapat 9,4 persen dari total responden.

Saiful Mujani Akui Kampanye Negatif Soal Prabowo http://t.co/1J7bSksWjQ

— Kompas.com (@kompascom) June 11, 2014

Secara spesifik, Saiful Mujani selaku pendiri SMRC pernah melontarkan kampanye negatif kepada Prabowo, lawan utama Jokowi pada Pilpres 2014 lalu. Ia secara terang-terangan berkampanye untuk tidak memilih Prabowo. Ia mengamini bahwa saat ia berkampanye untuk tidak memilih Prabowo berarti ia tengah mendorong keterpilihan calon lainnya yaitu Jokowi.

Saiful Mujani juga dikenal berseberangan dengan kalangan konservatif Muslim yang berada di kubu Prabowo. Ia adalah dosen di UIN Syarif Hidayatullah yang belakangan tidak populer di mata kelompok Islam garis keras. Ia juga dekat dengan kalangan Islam Liberal seperti Luthfi Assyaukanie dan Saidiman Ahmad yang kerap mengambil sisi berseberangan dengan Prabowo dan kalangan Muslim konservatif.

Meski tidak lagi duduk di jajaran eksekutif SMRC, peran Saiful Mujani sebagai pendiri tetap berpengaruh di lembaga ini. Tentu ia masih menjadi bayang-bayang di lembaga yang ia dirikan. Ia masih kerap tampil di berbagai momen untuk mewakili SMRC. Jika dilihat dari hubungan tersebut maka Saiful Mujani dan pandangan politiknya masih dapat memberikan pengaruh pada proses survei SMRC.

Lembaga Survei untuk Bendung Isu

Sudah bukan rahasia bahwa lembaga survei dapat membantu mengarahkan opini masyarakat. Seringkali, beragam angka dalam statistik dan metode saintifik dapat membantu menaikkan opini positif terhadap suatu figur atau isu tertentu. Praktik ini kerap dilakukan oleh politisi atau instansi pemerintahan agar mendapat citra yang baik di masyarakat.

Survei yang dilakukan oleh SMRC seolah membuktikan bahwa lembaga survei ini dapat dijadikan alat untuk menggiring suatu opini. Hasil penelitian tersebut dapat membendung isu PKI yang tengah diarahkan pada pemerintah. Sulit untuk tidak melihat bahwa rilis ini menguntungkan Jokowi.Tudingan miring tentang partai berlogo palu arit acapkali menyertai Presiden Jokowi. Presiden asal Solo tersebut telah menerima tudingan terkait dengan PKI jauh sejak proses kampenye Pilpres 2014. Tudingan bahwa dirinya atau keluarganya terkait dengan partai ini terus berlanjut hingga kini. Terlebih ia dianggap tidak pro terhadap kelompok konservatif Islam sehingga rumor ideologi komunis semakin kuat berhembus.

Diluncurkannya hasil survei SMRC ini menjadi tameng bagi Jokowi dari serangan isu komunis yang terus diarahkan padanya. Survei ini menjadi sarana pembuktian bahwa tidak benar ia terkait dengan partai yang telah dilarang sejak 1966 tersebut. Penelitian dari SMRC ini juga membuktikan bahwa isu komunisme dianut oleh Jokowi tidak dipercayai oleh sebagian besar masyarakat. Isu ini tidak lain hanya kabar yang sengaja dihembuskan oleh orang yang mencari untung di baliknya.

Presiden Jokowi meraup untung dari survei yang dilakukan SMRC ini. Beban untuk melakukan klarifikasi menjadi berkurang akibat peluncuran penelitian ini. Angka-angka yang dihadirkan SMRC membantu Jokowi mendapat legitimasi ilmiah bahwa tudingan PKI tidak lain hanya fitnah belaka.

Di sisi lain, survei ini juga berbicara bahwa isu PKI yang menyeruak diasosiasikan dengan pihak oposisi. Dalam hal ini, Gerindra, PKS, dan Prabowo terimbas opini bahwa isu PKI berasal dari mereka. Sebagian besar responden yang mempercayai PKI tengah bangkit beririsan dengan pemilih PKS dan Gerindra.

Pada survei tersebut disebutkan bahwa 37 persen pemiliih PKS mempercayai PKI sedang mengalami proses kebangkitan. Sementara itu 20 persen pemilih Gerindra setuju bahwa saat ini PKI tengah bangkit. Persentase tersebut lebih tinggi ketimbang persentase pemilih partai lain yang percaya PKI bangkit.

Kondisi serupa berlaku pada pemilih pasangan Prabowo-Hatta di 2014. Sebanyak 19 persen pemilih pasangan tersebut meyakini bahwa sekarang PKI sedang bangkit. Hal ini berbeda dengan pemilih Jokowi-JK yang hanya 10 persen saja yang setuju PKI bangkit.

Pada pernyataan persnya, SMRC mengatakan isu ini terjadi lebih karena kontestasi politik belaka. Isu PKI bukan berhembus akibat adanya kesenjangan sosial. Kemiskinan tidak menjadi penyebab minimnya informasi sehingga isu PKI berhembus melainkan ada sekelompok elit yang bermain dengan isu ini.

Meski tidak secara terang menuding, hasil survei tersebut seolah menunjukkan bahwa isu ini adalah isu yang dihembuskan kelompok oposisi seperti Gerindra dan PKS. Survei ini berbicara seolah di tengah masyarakat yang tidak percaya PKI bangkit, kelompok ini sengaja menggunakan isu PKI untuk menyerang pemerintah.

Kondisi ini dapat menjadi kerugian bagi kelompok oposisi tersebut. Jika mayoritas penduduk tidak sepakat dengan anggapan kebangkitan PKI, maka kelompok ini menjadi semakin tersudutkan. Partai-partai ini dapat semakin ditinggalkan karena menggunakan dituduh menggunakan isu buatan untuk menyerang penguasa.

SMRC memang merupakan lembaga survei dengan reputasi yang baik. Meski begitu, rilisnya beberapa waktu lalu dapat menjadi sinyal lain. Hal ini bisa menjadi penanda lembaga ini dekat dengan Presiden Jokowi sehingga dapat membantu membandung isu negatif yang diarahkan padanya. Selain itu, jika melihat latar belakang Saiful Mujani yang anti Prabowo, sangat mungkin hasil survei ini punya tendensi keberpihakan. Jadi apakah survei ini semata-mata alat pemerintah untuk membendung isu PKI? (Berbagai sumber/H33)