Audio ini dibuat menggunakan AI.

Ketika Indonesia berencana membangun “bengkel resmi” pesawat angkut Hercules di Kertajati, yang sedang dipertaruhkan kiranya bukan sekadar kontrak perawatan pesawat, melainkan posisi Indonesia di peta pengaruh militer Indo-Pasifik. Dari pembeli, menjadi penentu. Mungkinkah itu terjadi?

PinterPolitik.com

Selama puluhan tahun, Indonesia seolah nyaman berada di kursi pembeli. Alutsista datang dari Amerika Serikat, Eropa, atau Rusia, pesawat rusak dikirim ke bengkel luar negeri, teknisi bbelajar dari manual terjemahan.

Posisi itu tidak salah, tetapi ia tidak menciptakan kekuatan tawar. Indonesia besar sebagai pasar, tetapi kecil sebagai penentu.

Pro-kontra pun mewarnai statement Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin yang mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui tawaran Secretary of War Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat pemeliharaan pesawat angkut militer Lockheed C-130 Hercules.

Bandara Kertajati pun telah disiapkan, namun rencana tersebut mendapat resistensi isu terkait kedaulatan dan keberpihakan blok militer, terutama di tengah persaingan negara adidaya.

Sebagai informasi C-130 Hercules adalah salah satu pesawat angkut militer paling tersebar di dunia, dioperasikan lebih dari enam puluh negara.

Di Asia Tenggara, Hercules bukan sekadar pesawat, melainkan tulang punggung logistik, dengan mengangkut pasukan ke perbatasan, menurunkan bantuan ke daerah bencana, mendarat di landasan darurat di pulau terpencil.

Indonesia sendiri mengoperasikan Hercules sejak era Soekarno saat bermitra dengan Presiden AS saat itu John F. Kennedy yang menariknya dipantik kasus barter pilot CIA Alan Lawrence Pope saat Pemberontakan PRRI/PERMESTA dekade 1950-1960an.

Menjadi negara di luar AS yang mengoperasikan Hercules, Indonesia memiliki rekam jejak operasional paling keras di kawasan, Papua, banjir Aceh, gempa Lombok, hingga proses operasi pencarian hingga titik koordinat evakuasi di tengah laut.

Dari latar belakang itulah muncul gagasan membangun fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul atau MRO khusus C-130 di Bandara Internasional Jawa Barat, Kertajati, Majalengka.

Gagasan ini terdengar teknis. Pada permukaannya memang begitu. Tetapi jika ditelusuri lebih dalam, hal itu kiranya menyimpan potensi transformasi yang melampaui urusan “bengkel” atau isu sensitif terkait kedaulatan. Mengapa demikian?

MRO sebagai Instrumen Daya Tawar?

Pakar logistik Deborah Cowen pernah menulis bahwa logistik modern bukan sekadar urusan efisiensi, melainkan alat proyeksi kekuasaan. Siapa yang menguasai rantai pasok, menguasai sustainment, menguasai kemampuan suatu negara untuk bergerak dan bertahan, secara langsung atau tak langsung bisa menguasai orbit pengaruh.

Dalam konteks pertahanan, ini berarti siapa yang memperbaiki pesawat sebuah negara, secara tidak langsung menentukan seberapa jauh pesawat itu bisa terbang dan seberapa lama ia bisa beroperasi.

AS memahami logika ini jauh sebelum teorinya ditulis. Edward Luttwak menyebutnya geo-ekonomi, yakni konflik modern bergeser dari perang terbuka ke persaingan ekonomi-strategis.

Pangkalan militer bisa ditolak, tetapi fasilitas MRO yang dibangun bersama, yang menyerap teknisi lokal dan mengintegrasikan prosedur teknis dari mitra asing, bekerja jauh lebih halus dan sulit dicabut.

David Vine dalam kajiannya tentang jaringan basa AS menunjukkan bahwa kekuatan proyeksi Paman Sam tidak selalu dimulai dari serbuan militer, melainkan dari infrastruktur akses yang tersebar di seluruh penjuru dunia.

MRO Kertajati berpotensi menempatkan Indonesia di simpul jaringan semacam itu, tetapi dari sisi yang berbeda, bukan sebagai negara tuan rumah yang diakses, melainkan sebagai penyedia layanan yang dibutuhkan.

Perbedaan ini signifikan. Ketika negara-negara tetangga membawa Hercules mereka ke Kertajati untuk perawatan, Indonesia tidak hanya mendapat pendapatan devisa.

Indonesia mendapat informasi tentang kondisi armada kawasan, membangun hubungan teknis yang erat dengan militer negara lain, dan perlahan mengakumulasi pengaruh yang tidak tertulis dalam perjanjian mana pun.

Inilah yang dimaksud dengan infrastruktur sebagai kekuasaan. Bukan dramatis, tidak ada ledakan atau deklarasi. Tetapi dalam jangka panjang, ia lebih tahan lama dari aliansi formal mana pun.

Secara “cuan”, terdapat pula beberapa aspek positif. Mulai dari Bandara Kertajati yang lebih produktif dibanding saat ini, pergerakan ekonomi di sekitar kawasan bisa lebih bergeliat, transfer teknologi secara otomatis terjadi, pun dengan kemungkinan pembukaan pabrik sparepart untuk kurangi biaya ekspor dari pabrikan yang bisa serap tenaga kerja lokal, hingga pendidikan vokasi pencetak teknisi pesawat.

Risiko, Dilema, dan Kedaulatan yang Sesungguhnya

Tentu saja gambaran ini tidak datang tanpa bayangan. Singapura, melalui ST Engineering, telah lama memposisikan diri sebagai hub MRO terbesar Asia Tenggara.

Australia memiliki fasilitas serupa yang melayani operator di kawasan Pasifik. Keberhasilan Kertajati berarti redistribusi pasar yang selama ini mereka kuasai.

Tekanan diplomatik, hambatan regulasi, dan persaingan harga adalah respons yang hampir pasti menyusul atau sedang bermain dalam tahap narasi.

Di dalam negeri, sekali lagi, kekhawatiran lain mengintai. Sebagian kalangan mempertanyakan apakah fasilitas MRO yang melibatkan mitra teknis Amerika ini pada akhirnya menjadi embrio akses militer asing.

Kekhawatiran itu valid dan tidak bisa dimata-matai sebagai paranoia. Sejarah mencatat bahwa ketergantungan teknis dapat berubah menjadi ketergantungan strategis, terutama jika transfer pengetahuan tidak benar-benar terjadi dan lisensi teknis tetap dipegang pihak asing. Apalagi yang dihadapi adalah Amerika Serikat dengan segala kepentingannya.

Maka pertanyaan terpenting bukan apakah MRO ini perlu dibangun, melainkan siapa yang benar-benar memegang kendali setelah fasilitas itu berdiri.

Apakah teknisi Indonesia menguasai prosedur teknis secara mandiri, atau selamanya bergantung pada kehadiran konsultan asing?

Apakah intellectual property tersedia bagi insinyur lokal, atau terkunci di balik perjanjian lisensi yang menguntungkan Lockheed Martin?

Kedaulatan dalam konteks ini bukan soal siapa yang memiliki tanahnya, melainkan siapa yang menguasai pengetahuannya.

Jika pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan serius, MRO Kertajati bisa menjadi tonggak perubahan postur strategis Indonesia, dari pembeli yang bergantung menjadi penyedia yang diperhitungkan.

“Cuan geopolitik” abad kedua puluh satu kiranya tidak selalu dimulai dari rudal. Kadang bisa saja dimulai dari siapa yang paling dipercaya memperbaiki sayap pesawat kawasan. (J61)

Menhan RI Sjafrie dan Menhan Jepang Koizumi nonton film di pesawat sebelum teken perjanjian pertahanan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? 

PinterPolitik.com

“にもちろんPRしておきました。「これ、日本のお菓子ですよ！」と” – Shinjirō Koizumi, Menteri Pertahanan Jepang (3/5/2026)

Cupin nyaris tersedak kopi hitamnya ketika melihat foto yang beredar di linimasa pagi ini: dua menteri pertahanan dari dua negara berbeda, duduk berdampingan di pesawat Boeing abu-abu milik TNI Angkatan Udara, menonton film Netflix sambil berbagi camilan Hello Panda. Momen nyata antara Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pertahanan Jepang Koizumi Shinjiro dalam penerbangan dari Jakarta menuju Bali pada awal Mei 2026.

Cupin memperbesar foto itu dan memperhatikan detailnya. Dua pejabat pertahanan dari dua negara yang pernah berhadapan di medan Pasifik tujuh dekade lalu kini tampak seperti sahabat lama yang sedang road trip bersama.

Ia menggulir berita lebih jauh dan menemukan kronologi lengkapnya. Koizumi tiba di VIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu malam, disambut langsung oleh Sjafrie, lalu keduanya bertolak ke Bali untuk jamuan makan malam resmi.

Esok paginya, kedua menhan kembali ke Jakarta dan menandatangani Defence Cooperation Arrangement (DCA), perjanjian pertahanan paling komprehensif yang pernah dimiliki kedua negara. Cupin mencatat bahwa pertemuan ini bukan peristiwa tunggal yang muncul dari ruang hampa.

Ia menelusuri jejak digital dan menemukan bahwa Sjafrie sudah membangun pendekatan personal sejak November 2025, ketika ia mengunjungi Yokosuka Naval Base dan menaiki kapal perang kelas Mogami. Pada April 2026, usai menandatangani MDCP dengan Pete Hegseth di Pentagon, Sjafrie transit di Bandara Narita untuk bertemu Koizumi.

Cupin meletakkan ponselnya dan berpikir sejenak. Rangkaian pertemuan itu tampak seperti koreografi diplomatik yang dirancang dengan sangat sadar.

Cupin mulai bertanya dalam benaknya: apakah pendekatan personal semacam ini memang sedang menjadi tren di kalangan pemimpin Asia? Dan mengapa justru di era ketika hubungan antarnegara di belahan dunia lain semakin tegang dan transaksional?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Tren ‘Bestie’: Dari Seoul hingga Beijing

Cupin membuka laptopnya dan mulai memetakan pola. Ternyata apa yang dilakukan Sjafrie dan Koizumi bukan fenomena terisolasi, melainkan bagian dari gelombang yang lebih luas di seluruh kawasan Asia.

Ia teringat pada kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul pada April 2026, ketika presiden Indonesia membawa hadiah baju khusus untuk anjing peliharaan Presiden Lee Jae-myung. Anjing itu ternyata bernama Bobby, sama persis dengan nama kucing peliharaan Prabowo, sebuah kebetulan yang menciptakan momen keintiman yang tak ternilai.

Cupin juga mencatat bahwa sejak dilantik Oktober 2024 hingga April 2026, Prabowo telah melakukan 49 kunjungan luar negeri ke 28 negara. Moto sang presiden terkenal jelas: satu musuh terlalu banyak, seribu kawan terlalu sedikit.

Di Jepang, Perdana Menteri Sanae Takaichi juga mempraktikkan hal serupa dengan gaya khasnya sendiri. Ia melakukan pose “Kamehameha” dari manga Dragon Ball bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron, menciptakan momen ringan setelah pembicaraan berat soal Timur Tengah.

Bahkan Xi Jinping mengintensifkan apa yang Menteri Luar Negeri Wang Yi sebut sebagai “head-of-state diplomacy” sebagai jangkar utama diplomasi Tiongkok. Sepanjang 2025, Xi mengunjungi Asia Tenggara, Rusia, Asia Tengah, dan Korea Selatan dengan penekanan pada “good neighborliness and friendship.”

Cupin kemudian membandingkan pola ini dengan apa yang terjadi di sisi lain dunia. Laporan Council on Foreign Relations menggambarkan bagaimana kebijakan tarif Amerika Serikat di bawah Trump telah mengguncang hubungan Washington dengan sekutu-sekutu terdekatnya, dari Kanada hingga Jepang.

Profesor ilmu politik Amherst College Javier Corrales menggambarkan pendekatan Trump sebagai seorang “punitive actor” yang memperlakukan mitra dengan buruk sampai mereka datang membawa penawaran besar. Cupin menggeleng membaca itu, lalu membandingkannya dengan Prabowo yang justru datang membawa baju untuk anjing peliharaan tuan rumah.

Joseph Nye dari Harvard, dalam konsep soft power yang sudah menjadi kanon hubungan internasional, berargumen bahwa kekuatan sejati sebuah negara tidak hanya terletak pada kemampuan memaksa tetapi juga pada daya tarik. Cupin melihat bahwa apa yang dilakukan pemimpin-pemimpin Asia ini adalah praktik soft power dalam bentuknya yang paling organik.

Peter Berger dan Thomas Luckmann dalam The Social Construction of Reality menjelaskan bahwa kepercayaan antarmanusia dibangun melalui interaksi berulang dalam konteks yang tampak biasa. Nonton film bersama di pesawat militer, dalam kerangka ini, justru menjadi instrumen pembangunan kepercayaan yang efektif karena ia tampak sepele.

Cupin menutup laptopnya dengan dua pertanyaan yang masih menggantung. Pertama, apakah pola diplomasi personal Asia ini benar-benar sesuatu yang baru, ataukah ia sebenarnya berakar pada tradisi yang jauh lebih tua?

Kedua, jika ini memang “cara Asia,” mengapa ia baru sekarang mendapat pengakuan di panggung global?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Pulang ke ‘The Asian Way‘: Akar Lama, Panggung Baru

Cupin membuka kembali catatan kuliahnya dan menemukan jawabannya sendiri. Apa yang media internasional gambarkan sebagai “pendekatan segar” sebenarnya adalah cara Asia bekerja sejak berabad-abad lalu.

Dalam tradisi Jepang, konsep wa atau harmoni mensyaratkan bahwa konfrontasi langsung harus dihindari. Negosiasi yang baik dimulai dengan nemawashi, konsultasi informal sebelum keputusan resmi, dan Cupin menyadari bahwa penerbangan bersama ke Bali pada dasarnya adalah nemawashi berskala kenegaraan.

Di Indonesia, tradisi musyawarah-mufakat mensyaratkan semua pihak merasa didengar sebelum kesepakatan tercapai. Mengundang Koizumi ke pesawat TNI AU dan menjamunya dengan makanan khas Indonesia adalah praktik musyawarah yang diangkat ke level antarnegara.

Cupin juga membaca tentang konsep kibun dalam budaya Korea, yang secara harfiah berarti suasana hati dan selalu diperhitungkan dalam setiap interaksi diplomatik. Hadiah baju untuk anjing bernama Bobby dari Prabowo, dalam kacamata ini, adalah manajemen kibun yang sangat presisi.

Di Tiongkok, konsep guanxi atau jaringan hubungan personal mendahului semua urusan bisnis dan politik. Pemimpin yang tidak berinvestasi dalam guanxi dianggap tidak serius, bukan sebaliknya.

Erving Goffman dalam The Presentation of Self in Everyday Life menjelaskan bahwa semua interaksi sosial pada dasarnya adalah pertunjukan, dan aktor yang cerdas akan memilih panggung yang paling menguntungkan. Sjafrie memilih panggung pesawat militer Indonesia bukan tanpa alasan: ia informal, intim, dan bebas dari tekanan protokol.

Amitav Acharya dari American University dalam tulisannya tentang tatanan Asia berargumen bahwa kawasan ini memiliki tradisi normatif sendiri yang tidak bisa direduksi ke dalam kerangka Westphalian ala Eropa. Diplomasi relasional Asia bukan imitasi dari model Barat yang dilonggarkan, melainkan sistem tersendiri tentang bagaimana kepercayaan bekerja.

Cupin mencatat bahwa selama hampir dua abad, model relasional Asia ini sempat tertekan oleh sistem diplomasi Westphalian yang memisahkan secara ketat antara urusan personal dan urusan negara. Kolonialisme Barat tidak hanya merebut sumber daya Asia tetapi juga mengimpor sistem hubungan antarnegara yang asing bagi logika budaya lokal.

Kini, di era multipolar ketika institusi multilateral seperti WTO dan Dewan Keamanan PBB menghadapi krisis legitimasi, model relasional Asia justru menemukan relevansinya kembali. Kepercayaan antarpersona pemimpin menjadi jaminan yang tersisa ketika tatanan multilateral semakin renggang.

Cupin tersenyum tipis membaca kembali semua catatannya. Barangkali apa yang sedang terjadi bukan sebuah inovasi diplomatik sama sekali, melainkan kearifan Asia yang akhirnya mendapat panggungnya sendiri.

Indonesia, dengan tradisi non-blok dan budaya relasional yang menempatkan silaturahmi di atas kontrak, sedang menemukan keunggulan komparatifnya di tengah dunia yang semakin terpecah. Apakah pendekatan ini akan bertahan melampaui figur-figur pemimpinnya saat ini, tentu menjadi pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh waktu dan oleh seberapa serius Indonesia menerjemahkan kehangatan personal menjadi arsitektur institusional yang kokoh. (A43)

Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #17
PinterPolitik.com

Tiga pesawat meninggalkan landasan yang sama di jam yang berbeda. Yang pertama menuju kota tempat kekuasaan tidak pernah benar-benar meninggalkan abad ke-19 — Moskow, di mana istana menyimpan janji energi di balik dinding setebal empat ratus tahun. Yang kedua turun di koridor marmer tempat perang tidak diumumkan, melainkan dikelola. Yang ketiga mendarat di kota tempat negara bisa runtuh tanpa satu peluru pun ditembakkan. Tidak ada satu pun penumpangnya yang membawa pesan yang sama. Tapi ketiganya membawa mandat dari orang yang sama.

Pada 13 April 2026, Indonesia tidak sekadar menjalankan diplomasi. Ia menggelar sebuah eksperimen. Presiden Prabowo Subianto duduk berhadapan dengan Vladimir Putin di Kremlin — kunjungan ketiganya ke Rusia sejak dilantik — membicarakan keamanan energi di tengah blokade Selat Hormuz. Itu sayap pertama. Di belahan bumi lain, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menandatangani Kemitraan Kerja Sama Pertahanan Utama dengan Pete Hegseth di Pentagon. Dan sayap ketiga: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, di New York, memaparkan strategi fiskal Indonesia kepada BlackRock, Lazard, HSBC, Lord Abbett, dan TD Asset Management.

Tiga kota. Satu hari. Tanpa jeda.

Media Indonesia meliput ketiganya sebagai tiga berita terpisah. Moskow masuk halaman politik. Pentagon di rubrik pertahanan. Wall Street di kolom ekonomi. Fragmentasi ini mencerminkan ketidakmampuan membaca arsitektur — karena yang terjadi bukan tiga agenda yang kebetulan bersamaan. Simultaneitasnya sendiri adalah pesannya. Diplomasi tradisional bekerja secara berurutan: negara mendekati A, lalu B, lalu C. Indonesia menghapus urutan itu. Semua pintu diketuk bersamaan, dan karena itu tidak ada satu pun yang merasa diprioritaskan — atau diabaikan. Ada dimensi lain yang luput: waktu sebagai instrumen kekuasaan. Dengan bertindak secara simultan, Indonesia memaksa setiap pihak memproses sinyal kompleks dalam waktu yang sama. Hasilnya adalah ketidakpastian — bukan bagi Indonesia, melainkan bagi mitra-mitranya. Jika Gerakan Non-Blok adalah seni menolak undangan, maka ini kebalikannya: menerima semua undangan tanpa pernah duduk terlalu lama di satu meja.

Bukan Non-Blok. Omni-Blok.

Charles de Gaulle memahami logika ini enam dekade lalu. Pada 1966, ia menarik Prancis dari komando militer NATO sambil tetap berada di dalam aliansi, membuka hubungan dengan Tiongkok dan Uni Soviet, membangun kekuatan nuklir independen. Hasilnya paradoks: semua manfaat aliansi tanpa beban kewajiban penuh. Henry Kissinger menyempurnakan prinsip itu dalam diplomasi segitiga 1972: dalam permainan tiga arah, kekuatan terbesar bukan milik negara terkuat, melainkan milik negara yang punya akses ke semua sisi tanpa terikat pada satu pun. Indonesia kini menggabungkan kedua pelajaran itu dalam trilateral baru: keamanan dari Washington, energi dari Moskow, modal dari Wall Street. Tiga sumber daya yang, jika salah satu saja putus, bisa melumpuhkan negara berkembang mana pun.

Perhatikan siapa yang dikirim ke mana. Ke Kremlin, presiden sendiri yang hadir — karena sistem Rusia beroperasi pada logika personal: hubungan antar individu lebih menentukan daripada institusi. Ke Pentagon, seorang jenderal dikirim — karena Amerika mempercayai struktur militer dan prosedur formal. Ke Wall Street, seorang teknokrat yang berbicara dalam satu-satunya bahasa yang mereka hormati: angka, defisit, dan kredibilitas fiskal. Ini bukan sekadar pembagian peran. Indonesia tidak bernegosiasi dengan negara. Ia bernegosiasi dengan sistem.

Inilah yang tidak pernah tertulis di communiqué mana pun.

Skeptis tentu punya argumen yang kuat. Menandatangani kemitraan pertahanan dengan Amerika pada hari yang sama presiden Prabowo merangkul Putin tidak  bisa dibaca sebagai kebingungan arah. Washington bukan kota yang santai soal loyalitas strategis — pejabat Pentagon yang baru berjabat tangan dengan Sjafrie bisa merasa dikhianati melihat foto Prabowo-Putin pada malam yang sama. Dan kebisingan tentang fiskal Indonesia bukan khayalan: utang PLN melampaui Rp 711 triliun, target pertumbuhan ambisius di tengah perlambatan global, dan beberapa lembaga pemeringkat dianggap terlalu cepat mengubah peringkat ketika data belum lengkap. Semua ini nyata.

Tapi ada satu fakta yang mengubah seluruh kalkulasi itu. Indonesia sudah melaksanakan lebih dari 170 latihan militer bersama Amerika setiap tahun — secara de facto, itu kerja sama setara NATO tanpa kewajiban Pasal 5 — klausul yang mengharuskan seluruh anggota ikut berperang jika satu anggota diserang. Pentagon sudah terlalu terinvestasi untuk mundur. Bahkan India semakin kesulitan mempertahankan hubungan pertahanan serupa dengan Rusia di bawah tekanan sanksi Amerika. Indonesia tampaknya menemukan jalan yang bahkan New Delhi belum kuasai. Hedley Bull, filsuf hubungan internasional dari Oxford, pernah menulis bahwa dalam tatanan dunia yang anarkis, negara menengah bertahan melalui diversifikasi akses, bukan kesetiaan pada satu patron. Moskow bukan ancaman bagi Washington — justru leverage yang mempercepat formalisasi kemitraan.

Dan di sinilah letak hal yang benar-benar luput dari perhatian publik. Bahasa dalam dokumen Kemitraan Pertahanan Utama yang ditandatangani hari itu mencakup pengembangan bersama kemampuan asimetris canggih, teknologi generasi berikutnya di domain maritim, bawah laut, dan sistem otonom. Itu bukan bahasa untuk mitra biasa. Itu bahasa yang biasanya dicadangkan untuk sekutu perjanjian: Jepang, Australia, Inggris. Indonesia baru saja mendapat akses kelas sekutu — tanpa menanggung beban kewajiban sekutu. Dan mereka melakukannya pada hari yang sama presidennya duduk di Kremlin. Seharusnya itu mustahil. Kecuali satu penjelasan: Amerika membutuhkan Indonesia untuk arsitektur Indo-Pasifik lebih dari kebutuhannya menghukum Indonesia atas hubungan dengan Rusia.

Di era ini, kekuatan negara menengah bukan lagi kemampuan menolak blok. Melainkan kemampuan membuat semua blok terlalu berkepentingan untuk menghukumnya. Indonesia pada 13 April memeluk Pentagon, berbisik dengan Kremlin, dan meminjam dari Wall Street — dan tidak satu pun yang bisa marah tanpa merugikan dirinya sendiri. Kerja sama pertahanan dengan Amerika menjadi alat keamanan. Hubungan dengan Rusia menjadi saluran energi. Keterlibatan dengan pasar global menjadi sumber likuiditas. Tiga hubungan, tiga fungsi, tanpa narasi ideologis tunggal. Albert Hirschman akan mengenali pola ini: negara yang memiliki paling banyak pintu keluar adalah negara yang paling jarang diminta keluar. Bukan soal siapa yang mereka dukung. Melainkan siapa yang tidak mampu kehilangan Indonesia.

Negara yang mengetuk tiga pintu sekaligus tidak sedang tersesat. Ia sedang membangun koridor.

Jika eksperimen ini bertahan — jika Indonesia bisa mempertahankan kemitraan Pentagon sambil terus mengamankan energi Rusia dan menarik modal Wall Street — maka ia bukan sekadar melindungi dirinya sendiri. Ia sedang menulis template baru bagi negara-negara menengah di seluruh Global South yang selama ini dipaksa memilih. Vietnam akan menonton. India akan mencatat. Brasil akan menimbang. Dan arsitektur aliansi eksklusif Perang Dingin akan semakin tidak relevan — bukan karena runtuh, melainkan karena ada negara yang membuktikan bahwa ia bisa hidup di luarnya dan tetap aman. Prabowo mungkin tidak menyebutnya doktrin. Tapi sejarah akan menamainya.

Enam puluh tahun setelah De Gaulle, di sebuah landasan pacu di Jakarta Timur, prinsipnya menemukan pemikir baru. Ketiga pesawat dari Halim itu akan kembali ke landasan yang sama — di jam yang berbeda pula. Penumpangnya akan turun membawa cerita yang berbeda — tentang salju Kremlin, tentang marmer Pentagon, tentang kaca-kaca Manhattan yang memantulkan cahaya sore. Tapi landasan yang menerima mereka kembali tetap satu. Dan mungkin itulah satu-satunya hal yang perlu diketahui dunia tentang Indonesia hari ini: bukan ke mana ia terbang, melainkan ke mana ia selalu pulang.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #12
PinterPolitik.com

Ada sebuah kata dalam bahasa Jepang yang tidak bisa diterjemahkan dengan tepat: ma. Ia berarti jeda. Ruang di antara sesuatu dan sesuatu yang lain. Bukan kekosongan — melainkan kekosongan yang berisi. Seniman Jepang mengenal ma sebagai momen di mana makna justru tinggal: bukan pada bunyi, melainkan pada diam di antara bunyi. Bukan pada garis, melainkan pada ruang di antara garis. Bukan pada kata yang diucapkan, melainkan pada keheningan yang membiarkan kata itu bergema. Dalam seni ikebana, bunga yang tidak diletakkan sama pentingnya dengan bunga yang ada. Dalam musik gagaku, not yang tidak dimainkan menentukan bobot not yang berbunyi.

Diplomat yang paling cerdik mengenal ma dengan cara yang berbeda. Mereka menyebutnya dengan nama lain — atau lebih tepatnya, mereka tidak menyebutnya sama sekali. Sebab dalam geopolitik, ruang yang tidak diberi nama adalah ruang yang paling sulit diserang. Ia tidak bisa dikecam karena tidak ada yang bisa dirujuk. Ia tidak bisa ditolak karena tidak ada yang pernah dideklarasikan. Ia hanya ada — dan terus tumbuh, sunyi, dalam sela-sela peristiwa yang tampak tidak berhubungan.

Dua tanggal.

Dua belas Maret. Dua puluh sembilan Maret.

Tujuh belas hari.

Di antara dua tanggal itulah — antara seorang menteri dan presidennya — sebuah geometri lahir tanpa nama. Dan memahami jeda itu mengubah segalanya tentang cara kita membaca apa yang sesungguhnya sedang dibangun Indonesia di Indo-Pasifik.

Kunjungan Tokyo baru masuk akal jika kita mundur tujuh belas hari ke belakang. Ke Jakarta. Ke 12 Maret. Ke pertemuan yang baru lengkap maknanya hari ini.

Pada 12 Maret, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menerima mitranya dari Australia, Richard Marles, di Jakarta. Dari pertemuan itu lahir sebuah keputusan teknis-strategis yang nyaris tidak mendapat perhatian publik: Indonesia dan Australia sepakat memperluas kerja sama keamanan ke dalam format trilateral — satu dengan Jepang, satu dengan Papua Nugini. Bukan wacana. Keputusan operasional pada level menteri pertahanan dua negara. Tokyo sudah ada di dalam geometri itu sebelum Prabowo mengumumkan kunjungannya.

Inilah yang mengubah seluruh cara kita membaca 29 Maret.

Bukan kunjungan kenegaraan yang menghasilkan kesepakatan pertahanan — melainkan kesepakatan pertahanan yang membutuhkan kunjungan kenegaraan untuk disempurnakan. Sjafrie meletakkan fondasi teknisnya. Prabowo datang memberi atap politiknya. Division of labor seperti ini hanya mungkin terjadi jika seluruh konstruksi sudah direncanakan jauh sebelum jadwal diumumkan ke publik. Ini pola yang dapat dilacak dalam cara Prabowo bekerja: biarkan struktur terbentuk di level teknis dan kementerian, lalu datang dengan otoritas kepresidenan untuk memberi bobot dan ireversibilitas. Media harian menangkap bayangan. Yang ada di balik bayangan itu jauh lebih substansial.

Telusuri sekuensnya secara utuh dan gambar itu menjadi sangat jelas: Jakarta Treaty ditandatangani Prabowo dan Albanese pada Februari 2026 — pakta keamanan bersejarah yang membuka kemungkinan koordinasi respons bersama jika salah satu negara terancam. Sebulan kemudian, Sjafrie mendorong formatnya ke trilateral yang secara eksplisit menyertakan Tokyo. Kini Prabowo hadir di Tokyo untuk menutup lingkaran — memberi bobot kepresidenan, memastikan ireversibilitas, menyegel kepercayaan yang tidak bisa dibangun hanya oleh seorang menteri.

Tiga langkah.

Tiga bulan.

Satu geometri yang tidak pernah sekali pun diberi nama.

Di sanalah letaknya kedalaman yang tidak terlihat. Dan ini bukan ketidaksengajaan.

Ketika para analis internasional mulai menempelkan label — “Quad-lite,” “mini-lateral Indo-Pasifik,” “AUKUS bayangan” — Jakarta tidak menjawab. Di Canberra, berdiri di samping Albanese, Prabowo pernah mengatakannya dengan tenang: bahwa tradisi rakyat Indonesia menolak keterlibatan dalam pengelompokan sistematis berbasis geopolitik atau militer — dan ia sendiri bertekad meneruskan prinsip itu. Kalimat itu bukan retorika untuk konsumsi domestik. Ia adalah cetak biru. Arsitektur ini sengaja dijaga tanpa nama — karena nama adalah beban, nama memberi Beijing target yang bisa dikecam. Tanpa nama, tidak ada yang bisa diserang. Yang ada hanya serangkaian langkah teknis yang masing-masing terlihat wajar berdiri sendiri — namun ketika dibaca sebagai sekuens, membentuk gravitasi yang sangat jelas.

Ada yang menyebut ini kekosongan.

Ada yang menyebutnya kecerdikan.

Dr. Mira Rapp-Hooper, mantan Direktur Senior Asia Timur dan Oseania di Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih — perancang kerangka Quad dan trilateral AS-Jepang-Korea dari dalam Gedung Putih — telah lama mengingatkan bahwa kekuatan arsitektur aliansi Indo-Pasifik terletak bukan pada deklarasinya melainkan pada kedalaman koordinasinya. Ketika Washington di bawah Trump memilih untuk tidak menjadikan Indonesia sebagai prioritas strategis, yang terjadi bukan kehampaan — melainkan redistribusi inisiatif. Jakarta tidak menunggu. Jakarta bergerak mengisi ruang itu tanpa mengumumkan bahwa ia sedang mengisinya.

Dari sisi Tokyo, Yuki Tatsumi — analis keamanan Jepang senior dengan dua dekade pengalaman mengkaji arsitektur Indo-Pasifik — menunjukkan bahwa kerangka mini-lateral Jepang dirancang sebagai wahana kerja sama isu-spesifik, bukan blok konfrontatif. Negara yang tidak mau terikat justru menjadi mitra ideal dalam struktur seperti ini: mereka memungkinkan koordinasi tanpa memicu garis pemisah yang keras. Indonesia adalah kalkulasi yang tepat bagi Tokyo: cukup besar untuk bermakna strategis, cukup tidak berpihak untuk tidak memicu Beijing, dan kini — terbukti dari sekuens Sjafrie ke Prabowo — cukup terstruktur untuk berbicara dalam bahasa keamanan yang sama. Bahwa Tokyo merayu Jakarta dengan kapal frigat siluman menjelang kunjungan ini bukan sekadar tawaran persenjataan. Ini konfirmasi bahwa Jepang sudah membaca sekuens itu. Dan ingin masuk.

Strategi ambiguitas, memang, punya batas waktu. Jaringan yang tidak bernama bekerja selama semua pihak nyaman dengan ketidakjelasan. Begitu ada insiden nyata — di Laut China Selatan, di Selat Taiwan, di tempat mana pun tekanan itu akhirnya meledak — Indonesia akan dipaksa memilih. Dan jawaban apa pun akan memberi nama pada apa yang selama ini dijaga tanpa nama.

Yang membuat konstruksi Prabowo-Sjafrie berbeda adalah bahwa mereka tampaknya membangun dengan kesadaran penuh akan momen itu. Bukan menghindarinya — melainkan memastikan bahwa ketika saatnya tiba, Indonesia sudah memiliki cukup gravitasi untuk memilih dari posisi kekuatan, bukan keterpaksaan. Negara yang memiliki jaringan cukup rapat tidak perlu memilih karena dipaksa — ia memilih karena mampu. Setiap simpul baru — Australia, Jepang, Korea Selatan yang menanti sesaat setelah Tokyo — menambah berat pada bangunan yang tidak pernah diumumkan selesai, namun terus berdiri dan terus tumbuh.

Selama ini kita terbiasa membaca arsitektur keamanan dari deklarasinya — dari nama yang dipilih, dokumen yang ditandatangani, pernyataan yang dibacakan di podium. AUKUS punya nama. Quad punya nama. Bahkan kerja sama terkecil biasanya punya akronim. Indonesia sedang memperkenalkan model yang belum pernah ada sebelumnya di kawasan ini: aliansi sebagai akumulasi, bukan deklarasi. Setiap langkah kecil — pakta bilateral, keputusan menteri, kunjungan kenegaraan — adalah batu bata yang diletakkan tanpa mortar yang terlihat. Tidak ada arsitek yang menandatangani cetak birunya. Tidak ada seremonial peletakan batu pertama. Bangunannya berdiri bukan karena ada yang mengumumkannya selesai, melainkan karena pada titik tertentu ia sudah terlalu kokoh untuk dibongkar.

Dua belas Maret adalah batu bata pertama yang terlihat. Dua puluh sembilan Maret adalah batu bata berikutnya. Korea Selatan menanti sesaat setelah Tokyo. Dan seperti halnya ma dalam seni Jepang — makna tidak terletak pada batu batanya, melainkan pada yang tumbuh di antara keduanya. Pada jeda yang tidak pernah diberi nama, tapi selalu terasa.

Ketika pada akhirnya seseorang terpaksa menamai apa yang sudah berdiri ini — dan itu akan terjadi — mereka akan menyadari bahwa Indonesia tidak membangun aliansi.

Indonesia membangun fakta.

Dan fakta, tidak seperti nama, tidak bisa dicabut dengan pernyataan diplomatik.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Eksodus elite NasDem ke PSI menandai babak baru politik terkini. Di tengah pergeseran patronase dan strategi kekuasaan, dua partai ini tampak bersiap menuju perang dingin politik, antara kontinuitas dan gamang keseimbangan, antara rebranding kekuasaan dan upaya bertahan di luar orbitnya.

PinterPolitik.com

Terdapat nuansa tegang yang kian pekat di lanskap politik kekinian. Tiga peristiwa terbaru memperlihatkan bahwa peta aliansi dan rivalitas politik di kalangan partai menengah dan Partai Super Tbk. seolah sedang mengalami rekalibrasi yang dalam.

Pertama, migrasi sejumlah kader NasDem—termasuk Ahmad Ali dan Rusdi Masse—ke posisi kunci baru di PSI menandai gejala eksodus elite yang tak bisa diremehkan.

Kedua, pertemuan Wakil Ketua Umum PSI, Ronald Sinaga dengan Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni, yang disebut-sebut diketahui Presiden Jokowi, memberi dimensi strategis pada hubungan segitiga antara PSI, NasDem, dan eks kekuasaan eksekutif yang disebut masih memiliki pengaruh.

Ketiga, pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Menter Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, seolah mengindikasikan sinyal tertentu.

Tak berlebihan kiranya untuk mengadopsi istilah klasik ilmu hubungan internasional, fase ini adalah antebellum—masa sebelum perang, di mana gerak-gerik para aktor belum berupa konfrontasi terbuka, tapi sudah mengandung intensitas ancaman dan kalkulasi kekuatan.

Jika PSI tengah membangun momentum sebagai partai muda dengan akses ke lingkar eks kekuasaan Jokowi, NasDem justru harus berhadapan dengan ancaman pengikisan daya tawar—baik di tingkat elite maupun elektoral.

Pertanyaannya kini apakah yang kiranya sedang terjadi di antara NasDem dan PSI?

Kehadiran PSI sebagai “anak ideologis” Jokowi menjadi variabel penting dalam reposisi partai-partai pasca-Pemilu 2024. Di tengah beralihnya loyalitas sejumlah elite dan kader, PSI tidak hanya menawarkan platform politik baru, tapi juga simbol kontinuitas kekuasaan Jokowi setelah ia tak lagi berada di kursi presiden.

Dalam logika politik patronase, hal ini mengandung daya tarik besar bagi kader partai lain yang sebelumnya mengandalkan akses personal ke kekuasaan sebagai sumber legitimasi dan distribusi sumber daya.

Migrasi politik seperti yang dilakukan Ahmad Ali, Rusdi Masse, dan lain-lain dapat dibaca melalui kerangka political opportunity structure. Ketika struktur peluang politik bergeser—misalnya karena berakhirnya rezim atau menurunnya daya tawar partai di lingkar kekuasaan—aktor-aktor rasional akan mencari saluran baru untuk mempertahankan relevansi dan pengaruh.

PSI, dengan kedekatan simboliknya pada Jokowi, menjadi kanal baru bagi energi politik yang merasa kehilangan tempat di NasDem pasca konfrontasi terbuka partai itu dengan “entitas petahana” pada masa pemilihan 2024.

Namun perpindahan ini tidak sekadar pragmatis. Ia juga menunjukkan dinamika psikologis di tubuh partai, antara loyalitas pada figur (Surya Paloh) dan loyalitas pada kekuasaan (Jokowi).

Ketika pidato Jokowi yang dianggap “menyentuh” oleh Bestari Barus dijadikan alasan emosional untuk bergabung ke PSI, seakan terlihat bagaimana rasionalitas politik Indonesia kerap dilapisi oleh sentimentalitas relasi patron-klien.

Dalam konteks ini, “perang” antara NasDem dan PSI bukan sekadar pertarungan kursi, tetapi juga pertarungan narasi: siapa yang lebih otentik mewakili visi politik panutan sesungguhnya?

PSI dan Politik Perebutan Ceruk?

Secara konseptual, rivalitas tak terlihat NasDem–PSI krianya bisa dibaca melalui lensa intra-bloc competition, yakni kompetisi di dalam kubu yang sama. Keduanya tidak berdiri pada garis ideologis yang berlawanan, melainkan bersaing dalam ruang politik yang serupa: partai modernis, pro-kemajuan, dan berbasis kelas menengah perkotaan.

Bedanya, NasDem mengandalkan jaringan bisnis dan struktur organisasi matang yang dibangun sejak 2011, sementara PSI bertumpu pada political branding dan dukungan simbolik dari figur muda serta kelompok relawan Jokowi.

Konteks ini menjadikan PSI sangat strategis bagi kader lain NasDem yang santer dibicarakan seperti Ahmad Sahroni, yang dikenal memiliki jejaring bisnis dan pengaruh elektoral di wilayah urban.

PSI menyediakan panggung baru yang bersih dari beban sejarah, serta kesempatan membangun posisi politik baru di bawah bendera yang lebih dekat dengan kekuasaan.

Apabila Sahroni benar menjadi puncak eksodus kader NasDem, maka peristiwa ini bukan hanya soal kehilangan individu berpengaruh, melainkan soal beralihnya ekosistem modal—baik politik maupun ekonomi—yang dulu menopang NasDem.

PSI kini seolah berperan sebagai wahana sirkulasi elite, sementara NasDem sedang menghadapi fase degeneratif di mana sumber-sumber kekuasaan (akses, figur, narasi) mengalami depletion.

Dalam kerangka ini, strategi PSI tampak seperti operasi soft conquest, bukan perang frontal, melainkan proses penyerapan gradual atas energi dan sumber daya lawan.

Kehadiran Jokowi di balik pergerakan ini, meski tidak eksplisit, memperkuat impresi bahwa PSI bukan sekadar partai kecil yang tumbuh secara organik, melainkan instrumen untuk mempertahankan relevansi politik sang mantan presiden di luar struktur formal negara.

Dengan demikian, PSI menjadi semacam “partai satelit” baru dalam sistem multi-partai Indonesia, mungkin saja akan mengambil tempat yang dulu sempat diisi oleh NasDem di era awal Jokowi.

NasDem di Era Para Bellum?

Situasi ini bukan tidak mungkin menempatkan NasDem dalam fase para bellum, atau masa persiapan “perang”.

Pertemuan Surya Paloh dengan Sjafrie Sjamsoeddin bisa saja mengindikasikan bahwa partai tengah menata ulang basis pertahanannya, baik di tingkat struktur maupun narasi.

Paloh tampaknya sadar bahwa NasDem tidak lagi bisa mengandalkan pendekatan soft diplomacy terhadap kekuasaan.

Untuk bertahan, partai harus memperkuat daya tawar baru: memperkuat jaringan daerah, mempertahankan loyalitas kader inti, dan membangun aliansi lintas kelompok yang lebih ideologis ketimbang pragmatis.

Namun tantangan terbesarnya adalah membangun ulang relevansi di tengah bergesernya pusat gravitasi politik nasional.

Setelah gagal menguasai jalur kekuasaan eksekutif dengan mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024, NasDem kini menghadapi ancaman ganda, yakni erosion from above (hilangnya akses ke patron kekuasaan) dan erosion from below (pergeseran pemilih ke partai yang lebih muda dan populer seperti PSI).

Tanpa figur penyeimbang prominen yang pada masanya menjadi sumber daya simbolik, NasDem harus mencari bentuk baru yang bisa mengembalikan citra reformisnya, bukan hanya sebagai partai netral, tetapi sebagai moral counterweight di tengah dominasi partai-partai prostatus quo. Sesuatu yang kiranya cukup berat dilakukan.

Dalam logika realpolitik, PSI mungkin tampak unggul karena memiliki akses ke jaringan kekuasaan dan dukungan simbolik Jokowi. Tetapi secara strategis, PSI masih menghadapi risiko overdependence—ketergantungan berlebihan pada figur tunggal dan modal politik yang belum teruji di lapangan elektoral besar.

NasDem, dengan struktur yang lebih mapan dan pengalaman dalam permainan politik nasional, masih memiliki peluang untuk bertahan, asal mampu mentransformasi diri menjadi kekuatan yang menawarkan counter-narrative terhadap arus besar politik patronase.

Di ujung spektrum, apa yang kita saksikan bukan sekadar pertarungan dua partai, melainkan kontestasi dua model politik pasca-Jokowi, satu yang berusaha mempertahankan kontinuitas kekuasaan melalui rebranding (PSI), dan satu lagi yang mencoba merebut kembali legitimasi melalui resistance  yang tak bisa dihindari saat para elitenya terkesan “dibajak” (NasDem).

Keduanya kini berada di titik tak terelakkan menuju benturan politik terbuka, di mana eksodus elite, simbol loyalitas, dan pertaruhan narasi menjadi amunisi utama.

Jika fase antebellum ditandai dengan manuver diam-diam dan pertemuan sarat interpretasi, maka para bellum NasDem–PSI akan menentukan bentuk baru politik Indonesia ke depan, antara oligarki yang beregenerasi atau partai-partai yang belajar bertahan hidup di luar orbit kekuasaan.

Dalam konsep military build-up, ada dua kemungkinan: bertahan atau berubah. NasDem kini harus memilih, sebelum perang benar-benar dimulai. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Dominasi putra Sulawesi Selatan di ring-1 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukan kebetulan. Berbekal nilai budaya, modal sosial, jejaring lintas rezim, dan reputasi integritas, mereka menembus posisi strategis lintas periode. Kepercayaan ini menjadi “merek politik” yang langgeng di pusat kekuasaan.

PinterPolitik.com

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperlihatkan fenomena yang cukup menarik, yakni kehadiran signifikan figur-figur asal Sulawesi Selatan di ring-1 kekuasaan.

Dari Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian, Sjafrie Samsuddin sebagai Menteri Pertahanan, Nasaruddin Umar di Kementerian Agama, hingga Meutya Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, jajaran ini diisi oleh tokoh-tokoh yang menguasai portofolio strategis.

Kehadiran Abdul Kadir Karding, Dzulfikar Ahmad Tawalla, Didit Herdiawan, serta Supratman Andi Agtas semakin menegaskan dominasi ini.

Fenomena tersebut kiranya bukanlah hasil kebetulan geografis atau sekadar perhitungan representasi daerah, melainkan manifestasi dari akumulasi reputasi dan jejaring yang telah dibangun secara konsisten dalam periode dekade, bahkan abad.

Dalam perspektif modal sosial Pierre Bourdieu, posisi mereka adalah hasil dari pengelolaan jaringan relasi yang memberikan akses terhadap sumber daya politik, ekonomi, dan kultural.

Budaya Sulawesi Selatan yang mengedepankan Taro Ada Taro Gau (keselarasan kata dan tindakan), Lempu’ (kejujuran dan kebenaran), Getting (keteguhan pendirian), serta Siri’ na Pacce (harga diri dan solidaritas) menjadi fondasi kepercayaan yang jarang tergoyahkan di mata elite politik nasional.

Nilai-nilai ini telah membentuk persepsi bahwa figur asal Sulsel adalah mitra yang amanah, berani, dan konsisten, sehingga pantas menempati kursi strategis.

Kapital yang Terbangun

Kepercayaan dinilai sebagai aspek yang mengantarkan putra-putri Sulawesi Selatan ke lingkaran inti kekuasaan tidak lahir secara instan, melainkan dibangun melalui akumulasi modal sosial, kultural, politik, dan ekonomi yang saling menguatkan.

Modal sosial mereka terbentuk dari reputasi integritas, di mana prinsip Taro Ada Taro Gau dan Lempu’ menghadirkan konsistensi antara ucapan dan tindakan. Dalam konteks kredibilitas politik, konsistensi ini meminimalkan risiko bagi elite pusat untuk mempercayakan mandat penting.

Modal kultural yang dibentuk oleh Getting dan Siri’ na Pacce memunculkan gaya kepemimpinan yang tegas, disiplin, dan setia, namun tetap mampu menjaga relasi harmonis, membuat mereka adaptif di lingkungan birokrasi yang kerap berwarna-warni.

Modal politik mereka lahir dari jejaring lintas rezim, yang telah dibangun sejak era Orde Baru melalui jalur militer, bisnis strategis seperti komoditas pertanian dan perikanan, serta hubungan personal dengan elite pusat.

Sementara itu, modal ekonomi yang kuat, baik melalui bisnis keluarga maupun kiprah profesional di sektor privat, memperkuat kemandirian dan posisi tawar mereka di hadapan kekuasaan.

Sinergi dari keempat modal ini membuat figur asal Sulawesi Selatan bukan hanya menjadi pelaksana kebijakan yang patuh, tetapi juga aktor strategis yang membawa basis pengaruh tersendiri ke meja nasional.

Kepercayaan Politik Lintas Periode

Fenomena kepercayaan politik terhadap orang Sulawesi Selatan tidak hanya khas pada era Prabowo, tetapi juga berulang pada periode pemerintahan sebelumnya.

Dari Jusuf Kalla yang menduduki kursi wakil presiden di dua rezim berbeda, hingga tokoh-tokoh menteri dan pejabat tinggi sejak era Orde Baru, terlihat bahwa reputasi kolektif orang Sulsel mampu menembus sekat politik dan ideologi pemerintahan.

Kepercayaan ini telah menjadi semacam “merek politik” yang melekat, di mana dalam perspektif branding politik, brand tersebut dibangun dari persepsi kolektif bahwa mereka adalah figur yang amanah, tegas, dan loyal.

Penempatan mereka di kementerian strategis seperti pertahanan, pertanian, hukum, dan agama mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap loyalitas sekaligus kapabilitas teknis mereka.

Lebih menarik lagi, figur-figur ini datang dari latar politik yang beragam—ada yang berasal dari partai besar seperti Golkar dan Gerindra, ada pula yang berlatar profesional—namun tetap mendapatkan ruang di lingkaran kekuasaan.

Hal ini memperlihatkan bahwa yang menjadi tolok ukur utama bukan sekadar afiliasi politik, melainkan rekam jejak personal dan reputasi budaya yang sudah mengakar.

Bagi elite pusat, memilih figur Sulsel adalah langkah strategis yang meminimalkan risiko dan memaksimalkan keberhasilan agenda pemerintahan. Bagi orang Sulsel, ini adalah bukti bahwa modal budaya yang dijaga secara konsisten mampu menjadi daya saing politik yang langgeng, bahkan di pusat kekuasaan yang penuh rivalitas. Menarik untuk menantikan generasi penerus para tokoh Sulsel di masa depan. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Di tengah ketidakpastian global dan konflik Iran-Israel, plus Amerika Serikat, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dihadapkan pada dilema klasik pertahanan Indonesia: alutsista mencolok vs. sistem pertahanan menyeluruh.

PinterPolitik.com

Dalam dinamika geopolitik global yang kian kompleks, keberadaan pertahanan negara tidak lagi hanya menjadi fungsi pasif dari suatu negara yang berdaulat, melainkan merupakan instrumen strategis utama dalam menjaga posisi, wibawa, serta kelangsungan hidup bangsa.

Menteri Pertahanan RI saat ini, Sjafrie Sjamsoeddin pun tentu memahami hal tersebut, terutama berkaca pada dinamika terkini di Timur Tengah, yang dapat menjadi refleksi terhadap bagaimana kesiapan pertahanan dan militer +62 sendiri.

Utamanya, saat berhadapan dengan persoalan klasik, mulai dari keterbatasan anggaran, pembelian alutsista “mencolok mata”, dan absennya sistem pertahanan menyeluruh.

Situasi ini menjadi semakin relevan jika melihat perkembangan konflik aktual seperti eskalasi antara Israel dan Iran, di mana penggunaan alutsista canggih seperti stealth bomber B-2 oleh Amerika Serikat untuk menyerang infrastruktur nuklir Iran menunjukkan bagaimana kekuatan udara dan sistem pertahanan strategis memainkan peran krusial dalam dominasi militer modern.

Laporan menyebutkan penggunaan beberapa pesawat B-2 Spirit dan bom bunker, plus interoperabilits serta decoy serangan dengan gugus tugas kapal laut dan selam dalam misi tersebut, sebuah proyeksi kemampuan tempur dan daya jangkau ofensif yang mana Indonesia saat ini belum mampu mendekatinya, bahkan dalam aspek defensif.

Namun yang lebih mendalam, perenungan ini tidak dimaksudkan sebagai glorifikasi terhadap senjata canggih atau pendekatan ofensif belaka, melainkan mengajak pemerintah, khususnya di bawah Sjafrie Sjamsoeddin, untuk mengadopsi logika strategis dan defense readiness yang utuh, multi-domain, dan tidak terjebak dalam pembelian peralatan militer yang hanya bersifat simbolik atau diplomatik.

Lantas, mengapa hal tersebut menjadi penting?

“Gucci Gear” vs. Sistem Pertahanan Menyeluruh

Salah satu persoalan laten yang selalu membayang-bayangi sektor pertahanan Indonesia adalah pemilihan dan prioritas pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista).

Banyak kalangan mengkritik bahwa fokus pemerintah terlalu banyak diarahkan pada jet tempur atau peralatan tempur dengan tampilan visual yang mengesankan di publik, yang kerap dijuluki sebagai “gucci gear”.

Ini mencakup tank-tank tempur, helikopter serang,  kapal laut, hingga jet tempur bekas yang hanya bersifat “kosmetik” di hadapan ancaman nyata seperti cyber warfare, drone swarm, rudal jarak jauh, dan serangan udara presisi.

Dalam konteks ancaman kontemporer dan simulasi serangan seperti yang terjadi antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat, yang menjadi garis kritis adalah kesiapan sistem pertahanan udara (air defense system), radar peringatan dini, sensor bawah laut, hingga sistem komando dan kendali (C4ISR: Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) yang terintegrasi.

Indonesia, sayangnya, belum memiliki beberapa alutsista krusial yang mendasar. Pertama, Integrated Air Defense System (IADS) yang mampu mendeteksi dan merespons serangan rudal jelajah atau balistik secara cepat.

Kedua, Radar bawah laut dan sonar array untuk deteksi kapal selam musuh, terutama di kawasan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) yang sangat strategis. Ketiga, tentu rudalnya sendiri, baik jenis surface-to-air (SAM), anti-ship cruise missile, atau ballistic missile sebagai deterrent power.

Terakhir, kecerdasan buatan (AI) dan drone combat systems, sebagai respons terhadap transformasi multi-domain warfare.

Masalahnya bukan semata pada ketidaktahuan atau ketidakinginan, tetapi sering kali pada politik anggaran dan kepentingan vendor, di mana pembelian alutsista dilakukan berdasarkan pendekatan diplomatik dan relasi bilateral, bukan berdasarkan doktrin militer dan perencanaan kebutuhan jangka panjang.

Yang lebih disayangkan, hal itu disebut-sebut kerap diperburuk oleh pendekatan birokratis dan politis dalam pengelolaan belanja militer.

Jika dibandingkan, misalnya dengan Singapura, negara tersebut meskipun kecil, justru memiliki salah satu sistem pertahanan udara terbaik di Asia Tenggara. Mulai dari Iron Dome-style system hasil kerja sama dengan Israel dan AS, Spyder-MR dan Aster-30 sebagai lapisan mid-range dan long-range air defense, hingga early warning radar (EWR) yang terhubung dengan command center yang efisien dan otomatis.

Sementara itu, Thailand telah mulai mengembangkan integrasi detection and denial systems untuk wilayah laut dan udara mereka.

Bahkan, di sudut berbeda, Vietnam kabarnya secara diam-diam meningkatkan kemampuan rudal anti-kapal dan sistem pertahanan udara buatan Rusia sebagai respons terhadap konflik Laut China Selatan.

Di titik ini lah,  refleksi ke segala arah menjadi penting ketika persoalan kasih, utamanya yang masih berkutat pada modernisasi parsial, dengan doktrin pertahanan yang masih belum terintegrasi secara utuh, dan bahkan rawan tumpang tindih kepentingan antara TNI AD, AL, AU dalam perebutan anggaran yang seolah menjadi rahasia umum.

Butuh Kejelasan Strategis?

Kembali, Sjafrie Sjamsoeddin bukanlah aktor baru dalam dunia militer dan pertahanan. Sebagai tokoh dengan rekam jejak panjang di militer, serta posisi strategis di masa lalu, kini harapan publik dan komunitas pertahanan tertuju pada kemampuannya membenahi apa yang selama ini menjadi problem mendasar, yakni arah kebijakan yang reaktif, sporadis, dan dangkal.

Di sinilah makna kontemplasi stealth bomber menemukan urgensinya, berpikir dalam senyap, bergerak dalam presisi, dan menyerang dalam efektivitas. Bukan hanya dalam arti militer, tetapi dalam merumuskan kebijakan yang tidak gaduh tapi berdampak nyata.

Sjafrie diharapkan menghindari jebakan dua kutub ekstrem, yaitu “pamer kekuatan” simbolik ala show of force, seperti parade militer terlalu “over” atau unjuk persenjataan tanpa peningkatan interoperabilitas dan simulasi latihan tempur sesungguhnya.

Di sisi lain, “manuver senyap” juga agaknya mau tidak mau harus dilakukan saat agenda belanja pertahanan hanya menguntungkan vendor tertentu, tanpa pertimbangan kebutuhan jangka panjang dan integrasi antar-matra.

Keberanian untuk merumuskan ulang postur pertahanan bukan hanya soal membeli yang tercanggih, melainkan membangun kesadaran strategis nasional di tengah kemungkinan eskalasi regional seperti konflik di Timur Tengah.

Indonesia sebagai negara kepulauan dan demokrasi besar Asia perlu menjaga kedaulatannya bukan melalui ilusi kekuatan, melainkan kejelasan sistem pertahanan berlapis.

Dalam posisi inilah, bukan hanya sebagai living legend militer dan penerus sangat ideal Prabowo Subianto sebagai Menhan, Sjafrie juga dapat menjadi simbol dari “stealth bomber” kebijakan yang tidak mencolok, tetapi menghantam akar persoalan dengan akurat.

Bukan untuk serangan, tetapi untuk perlindungan. Dalam kontemplasi diamnya, harus lahir kebijakan lantang di mana pertahanan bukan panggung, tetapi fondasi eksistensi bangsa. Tentu itu yang diharapkan dapat menjadi nyata. (J61)

Real brader 

#prabowo #sjafriesjamsoeddin #menhan #presiden #akmil #akabri #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana dinilai sangat layak untuk menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) penerus Prabowo Subianto. Selain karena rekam jejak dan kemampuannya,  hal itu secara politik akan menguntungkan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran andai benar-benar ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Saat penerus sepadan sosok Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) terasa cukup sulit ditemukan, munculnya nama Hikmahanto Juwana seolah menjadi jawaban.

Secara sederhana, kapasitas Hikmahanto tampak cukup jelas terlihat dari predikat dan titelnya saat ini, yakni sebagai Profesor sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI). Hikmahanto juga merupakan pakar hukum dan politik internasional, pertahanan, dan ketahanan nasional.

Dirinya telah malang melintang di pemerintahan sebagai tenaga ahli di berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pertahanan, Kemenko Perekonomian, Kejaksaan Agung, Kemenkumham, BNPT, dan lain sebagainya.

Di tiga edisi pemilihan presiden (pilpres) terakhir, Hikmahanto pun tak pernah absen menjadi moderator maupun panelis debat kandidat pemimpin negeri.

Menariknya, terlepas dari siapa pemenang Pilpres 2024, Hikmahanto kiranya memang sosok paling relevan untuk mengampu posisi yang terakhir kali diisi sosok berlatar belakang sipil, yakni Purnomo Yusgiantoro pada 2009-2014 silam.

Terlebih, jika Presiden ke-8 RI nantinya adalah Prabowo. Mengapa demikian?

Pembuktian Prabowo?

Sejauh ini, nama yang beredar dalam bursa Menhan suksesor Prabowo kebanyakan berlatar belakang militer. Sebut saja Wakil Menhan saat ini Letjen TNI (Purn.) M. Herindra serta sosok right hand man yang selama ini kerap terlihat selalu berada di sisi Prabowo, yakni Letjen TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin.

Memang, kemampuan dua sosok itu tak bisa dianggap sebelah mata karena memiliki keunggulannya masing-masing. Akan tetapi, dengan menunjuk Hikmahanto, andai benar-benar menjadi RI-1, Prabowo kiranya akan diuntungkan.

Pertama, tentu untuk terlepas dari stigma jebakan persepsi ksatria militer. Dalam banyak kasus, sosok berlatar belakang serdadu kerap dianggap memiliki kelebihan dibandingkan lainnya, khususnya untuk mengampu jabatan yang berkorelasi langsung dengan militer.

Profesor di Akademi Militer Amerika Serikat (AS) Tom Kolditz dalam publikasinya yang berjudul Why the Military Produces Great Leaders secara tersurat mengejawantahkan postulat itu.

Militer, dalam telaah Kolditz, memiliki bekal inheren yang membuatnya menjadi semacam pemimpin alami. Hal itu karena mereka dididik dalam etos kedisiplinan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab yang tinggi.

Akan tetapi, pertanyaan yang muncul berikutnya adalah benarkah sosok militer atau berlatar belakang militer selalu lebih baik dibandingkan sipil?

Dalam sebuah penelitian berjudul Comparative Analysis of the Political and Economic Performance of Military and Civilian Regimes, R.D. McKinlay dan A.S. Cohan membandingkan kinerja di bidang politik, pertahanan, dan ekonomi di antara negara-negara yang “dikelola” militer dan negara-negara yang “dikelola” sipil.

Hasilnya, tidak terdapat banyak perbedaan antara kinerja kedua jenis pemerintahan tersebut.

Temuan McKinlay dan Cohan agaknya menjadi bantahan persepsi inferioritas kepemimpinan dari kalangan sipil. Secara satire, analis militer dan pertahanan Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengistilahkan persepsi tersebut sebagai mitos kesatria.

Namun, sekali lagi, hal itu tak serta merta “mendegradasi” sosok berlatar belakang militer begitu saja karena mereka pun tentu memiliki kapabilitas tersendiri.

Dengan kata lain, menunjuk Hikmahanto, sebagai sosok berlatar belakang sipil untuk menjadi Menhan, dapat menjadikan Prabowo untuk terlepas dari persepsi kungkungan atau mitos kesatria militer yang selama ini eksis.

Apalagi, Prabowo agaknya akan merengkuh dukungan tersendiri karena selama ini dirinya telanjur dipersepsikan lebih memilih rekan sejawatnya di militer untuk mengampu jabatan strategis di sekitarnya saat menjadi Menhan.

Kedua, dengan menunjuk Hikmahanto yang berlatar belakang sipil sebagai Menhan ke-27, Prabowo agaknya dapat memerankan diri sebagai ideal statesman atau negarawan ideal.

Filsuf Romawi Cicero mengemukakan ideal statesman sebagai konsep yang mewujudkan kebijaksanaan, integritas, dan komitmen terhadap kebaikan bersama. 

Dalam skenario penunjukan Hikmahanto, pilihan presiden terpilih untuk menunjuk seorang Menhan yang berlatar belakang sipil yang memiliki kredensial mumpuni dalam urusan militer, pertahanan, dan internasional mencerminkan gagasan Cicero dalam memilih pemimpin berdasarkan prestasi dan keahliannya, bukan sekadar penampilan luar atau latar belakangnya.

Selain itu, Cicero juga menekankan pentingnya pemerintahan yang adil dan supremasi hukum. 

Dalam probabilitas skenario kepresidenannya, meski berlatar belakang militer dan menghadapi skeptisisme karena impresi tangan besi dan otoriter, Prabowo berpeluang memulihkan kepercayaan dengan menunjuk yang sosok dengan kemampuan mumpuni, dengan tetap menekankan supremasi sipil.

Hal ini sejalan dengan gagasan Cicero bahwa seorang pemimpin harus menjunjung tinggi prinsip tersebut untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Ihwal yang kiranya penting dalam dimensi sosiopolitik bagi dukungan terhadap pemerintahan Prabowo ke depan, secara khusus maupun secara luas.

Hikmahanto Bukan Alternatif?

Secara spesifik, Khairul Fahmi menyebut Hikmahanto memang layak untuk dipertimbangkan sebagai kandidat sipil Menhan penerus Prabowo.

Tentu dalam hal ini diharapkan sebagai pilihan utama, bukan alternatif. Cukup mudah untuk menelusuri rekam jejak dan pencapaian Hikmahanto di bidang militer, pertahanan, dan hubungan internasional.

Secara singkat, Hikmahanto sosok yang cukup lengkap secara keilmuan dan pengalaman interaksi yang panjang dengan lingkaran militer. Ihwal yang juga disebut Fahmi sebagai keunggulannya.

Selain itu, secara komunikasi publik dan politik, Hikmahanto juga dinilai lebih unggul dibanding kandidat lainnya.

Kemampuan itu menjadi penting di tengah perdebatan sejauh mana aspek pertahanan dapat dibuka ke publik, sesuatu yang “uniknya” beriringan dengan tuntutan keterbukaan penggunaan anggaran di Medan Merdeka Barat.

Tinggal, tantangan di atas peluang Hikmahanto adalah sejauh mana dirinya mampu mendapatkan respek dan legitimasi, utamanya saat dibandingkan dengan Prabowo yang memang merupakan legenda hidup militer Indonesia.

Kini, diskursus siapa kandidat yang layak menjadi penerus Prabowo sebagai Menhan kiranya akan terus bergulir ke depan. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)