Presiden Prabowo punya visi besar soal lapas Indonesia, dan ia memilih dua orang untuk menjalankannya. Tapi apakah mega prison benar-benar menjawab masalah, atau sekadar membangun ruangan yang lebih besar untuk masalah yang sama?

PinterPolitik.com

Maret 2025. Presiden Prabowo Subianto berpidato di hadapan aparatur sipil negara dan menyisipkan sebuah kalimat yang sekaligus menjadi deklarasi kebijakan: “Kita akan cari pulau. Kalau mau kabur, biar ketemu hiu.” Ini ketika Prabowo berbicara soal korupsi dan penjara seperti apa yang cocok menampung para koruptor. Bagi sebagian orang kalimat itu terdengar seperti lelucon. Tapi bagi mereka yang mengikuti kebijakan pemasyarakatan Indonesia dengan serius, kalimat itu adalah penanda dari sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang presiden secara terbuka mendeklarasikan keinginan politiknya untuk mereformasi lapas. Secara spesifik, gagasan ini diterjemahkan lewat rencana membangun mega prison alias lapas berkapasitas besar.

Prabowo kemudian memerintahkan pembangunan mega prison berkapasitas 5.000 penghuni di Nusakambangan sebagai prioritas nasional, membentuk Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai entitas mandiri yang berdiri sendiri terlepas dari Kemenkumham, dan menunjuk Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim untuk menjalankan mandatnya. Ini adalah keputusan struktural yang menunjukkan bahwa Prabowo memandang persoalan lapas cukup serius untuk mendapat kementerian sendiri, anggaran sendiri, dan dua orang yang bertanggung jawab penuh atasnya.

Di balik retorika itu ada sebuah pengakuan yang dibaca secara filosofis, cukup mengejutkan. Bahwa negara selama ini gagal menjalankan salah satu fungsi dasarnya. Bukan sekadar gagal membangun penjara yang cukup, melainkan gagal menjawab pertanyaan paling mendasar dalam teori hukum pidana modern: untuk apa sesungguhnya negara memenjarakan warganya?

Ketika Negara Lupa Mengapa Ia Menghukum

Thomas Hobbes, dalam Leviathan, membangun argumen bahwa negara lahir dari kontrak sosial. Individu menyerahkan sebagian kebebasannya, dan sebagai gantinya negara menjamin ketertiban. Sistem pemidanaan adalah instrumen paling nyata dari kontrak itu. Tapi Michel Foucault dalam Discipline and Punish memperdalam pertanyaan itu: jika penjara adalah proyek pembentukan manusia, manusia seperti apa yang sedang dibentuk oleh lapas Indonesia hari ini?

Jawabannya tidak menyenangkan. Per April 2026, lapas dan rutan Indonesia menampung 271.468 orang dalam fasilitas berkapasitas hanya 146.860. Hampir dua kali lipat. Lebih dari separuhnya, tepatnya 53,9 persen, terkait kasus narkotika. Sebagian besar bukan bandar besar, melainkan pengguna dengan barang bukti kecil yang seharusnya masuk pusat rehabilitasi, bukan penjara.

Yang paling paradoksal adalah ini: Indonesia, pada 5 Juli 1963, adalah negara pertama di dunia yang mendeklarasikan bahwa tujuan penjara bukan pembalasan melainkan pemasyarakatan. Menteri Kehakiman Dr. Sahardjo, S.H. dalam pidatonya yang terkenal sebagai Pohon Beringin Pengayoman sudah merumuskan visi itu jauh sebelum dunia mengakuinya. Ia menyatakan bahwa narapidana bukan manusia yang harus dihabisi kebebasannya, melainkan manusia yang tersesat dan perlu diayomi untuk menemukan jalan pulang.

Tapi selama 63 tahun berikutnya terjadi apa yang oleh Douglass North disebut sebagai institutional path dependency, kecenderungan institusi mempertahankan pola lama meski sudah tidak efektif karena mengubahnya membutuhkan biaya politik yang besar. Lapas Indonesia terperangkap dalam warisan kolonial yang tidak pernah benar-benar ditinggalkan: penjara sebagai tempat membuang manusia, bukan memulihkannya. Kondisi ini diperparah oleh penal populism, kecenderungan sistem hukum merespons tekanan publik dengan hukuman yang terlihat keras daripada solusi yang secara ilmiah lebih efektif. Data ICJR menunjukkan bahwa pidana penjara digunakan 52 kali lebih sering dibanding bentuk pidana lainnya. Selama path dependency ini tidak diputus dari hulunya, tidak ada tembok yang cukup tebal untuk menampung akibatnya.

Agen Implementasi di Hadapan Inersia Institusional

Dalam teori principal-agent, pemimpin politik adalah principal yang menetapkan tujuan, sementara pejabat pelaksana adalah agent yang menjalankannya. Prabowo adalah principal yang menetapkan arah: mega prison, reformasi pemasyarakatan, pembentukan Kemenimipas. Yang berjibaku langsung dengan inersia institusional itu adalah Agus Andrianto dan Silmy Karim.

Yang menarik bukan apa yang mereka kerjakan, melainkan melawan apa mereka mengerjakannya. Joel Migdal dalam Strong Societies and Weak States berargumen bahwa kapasitas negara diukur dari kemampuannya menembus resistensi di lapangan dan mengubah perilaku aktor yang selama ini beroperasi di luar jangkauan negara. Dalam konteks lapas Indonesia, resistensi itu sangat nyata: budaya korupsi yang mengakar, jaringan narkoba yang beroperasi dari dalam sel, dan aparatur yang terlalu lama bekerja di bawah standar yang longgar.

Agus Andrianto sedang mengerjakan dimensi yang paling terasa tekanannya: memaksa institusi bergerak melawan kebiasaan lamanya. Bahwa 482 pegawai diberi sanksi disiplin dan 27 oknum yang terlibat jaringan narkoba di dalam lapas diserahkan ke kepolisian bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ukuran dari seberapa dalam resistensi yang sedang dihadapi. Ini juga, dalam perspektif state capacity, adalah tanda bahwa negara sedang serius merebut kembali otoritasnya atas institusi yang selama ini setengah lepas dari kendali.

Silmy Karim mengerjakan dimensi yang lebih halus namun tidak kalah penting: mendorong pergeseran cara institusi menilai dirinya sendiri. Ketika ia menyatakan bahwa keberhasilan lapas diukur dari rendahnya residivisme, bukan dari kapasitas hunian atau kondisi fisik, ia sedang melakukan apa yang Thomas Kuhn sebut sebagai paradigm shift dalam skala institusional. Perubahan cara sebuah institusi mendefinisikan keberhasilannya sendiri adalah salah satu perubahan yang paling lambat dan paling sulit dipaksakan dari luar.

Tapi pertanyaan kritis harus diajukan. Upaya Silmy dan ekspansi fisik yang dijalankan Agus masih beroperasi dalam batas kewenangan Kemenimipas. Sementara akar masalah terdalam, yakni overkriminalisasi yang memproduksi penghuni lapas lebih cepat dari kemampuan lapas manapun untuk menampung, berada di luar kewenangan mereka. Polri, kejaksaan, dan pengadilan adalah mesin hulu di bawah komando institusi berbeda. Reformasi yang melibatkan banyak pihak diperlukan dalam masalah ini demi benar-benar menjawab tantangan pemasyarakatan.

Membangun lapas baru adalah sesuatu yang bisa dilihat, diresmikan, dan difoto. Membenahi sistem yang memproduksi terlalu banyak narapidana adalah pekerjaan yang lebih sunyi, lebih lambat, dan lebih sulit. Tapi justru di situlah letak perubahan yang sesungguhnya.

Mega Prison: Solusi Benar untuk Separuh Masalah

Mega prison 5.000 penghuni di Nusakambangan, dibandingkan Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) El Salvador yang berkapasitas 40.000, sekilas tampak lebih kecil ambisinya. Tapi perbandingan itu justru mengungkapkan pilihan filosofis yang penting.

CECOT adalah manifestasi carceral maximalism: kejahatan diselesaikan dengan menaikkan biaya fisik bagi pelaku secara maksimal, tanpa rehabilitasi, tanpa pendidikan, tanpa reintegrasi. Hasilnya memang dramatis, El Salvador kini menjadi negara kedua paling aman di belahan Bumi Barat. Tapi 261 kematian selama crackdown dan 8.000 orang yang ditangkap tanpa terbukti bersalah adalah tagihan dari keberhasilan yang tidak berkelanjutan.

Indonesia mengambil posisi berbeda. Desain mega prison berbasis klasterisasi risiko yang tetap mempertahankan program pembinaan lebih dekat dengan logika yang oleh Amartya Sen disebut sebagai pendekatan kapabilitas: intervensi negara terhadap individu seharusnya memulihkan kemampuan manusia hidup bermartabat, bukan sekadar menetralisasi ancaman. James Heckman membuktikan dimensi ekonominya: setiap narapidana yang berhasil direhabilitasi adalah penghematan nyata yang melampaui biaya investasinya berkali-kali lipat.

Tapi mega prison memiliki batas yang jelas. Amnesti melalui Keppres 17/2025 yang direncanakan menyentuh 44.495 orang namun akhirnya hanya menjangkau 1.178 adalah gambaran tentang jarak antara kehendak Istana dan kemampuan sistem mengeksekusinya. Ini bukan kegagalan personal Agus atau Silmy. Ini adalah bukti betapa dalamnya inersia institusional yang sedang mereka hadapi. Selama UU Narkotika masih mengkriminalisasi pengguna dan penjara masih menjadi pilihan pertama para penegak hukum, kapasitas tambahan berapapun hanya akan terisi kembali.

Ada warisan intelektual yang berat di balik program ini. Sahardjo sudah meletakkan kompasnya pada 1963. Prabowo sedang mencoba mengemudikan kapal ke arah yang ditunjuk kompas itu. Agus Andrianto dan Silmy Karim sedang mengerjakan mesin dan kemudi di dalamnya.

Kapal itu sudah bergerak. Apakah ia akan sampai bergantung pada satu hal yang belum sepenuhnya hadir: keberanian untuk juga mengubah arus di bawahnya, bukan hanya memperkuat badan kapalnya.

Pohon beringin Sahardjo masih berdiri. Ia baru benar-benar berbuah ketika kita berhenti sekadar membangun tembok di sekitarnya dan mulai memperbaiki tanahnya. (A99)

Sst ada bocoran guys!

Beberapa kandidat mumpuni untuk menjadi suksesor Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM muncul. Bahlil sendiri santer diisukan akan bergeser menempati posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Setidaknya empat nama, yakni Rosan Roeslani, Erwin Aksa, Anggawira, dan Silmy Karim dinilai layak untuk mengisi posisi Menteri Investasi/Kepala BKPM karena pengalamannya masing-masing.

Terdapat satu catatan menarik, yakni Kepala BKPM sebelumnya, baik sebelum dan setelah merangkap sebagai Menteri Investasi, banyak yang berasal dari HIPMI maupun profesional. Mulai dari Thomas Lembong, Franky Sibarani, Mahendra Siregar, Chatib Basri, Gita Wirjawan, Muhammad Lutfi, hingga Bahlil Lahadalia.

Menurut kalian gimana? Berikan pendapatmu yaa!

#menteriinvestasi #bahlil #rosanroeslani #erwinaksa #anggawira #silmykarim #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

PinterPolitik.com 

Sekilas, kinerja Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto agaknya sulit dilampaui atau bahkan disamakan oleh penerusnya kelak. Terutama ketika berkaca pada agresivitas Kemenhan sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. 

Yap, saat melakukan rapat kerja (raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR pada Senin pekan ini (10/7), Menkeu menyatakan Kemenhan menjadi institusi yang paling banyak belanja barang hingga pertengahan tahun ini. 

Dari total belanja barang semester I-2023 sebesar Rp147,4 triliun, Menhan Prabowo mengucurkan dana yang cukup dominan untuk pemeliharaan barang milik negara (BMN) di tiga matra TNI, alutsista, dan pelayanan kesehatan, yakni sebesar Rp21,5 triliun. 

Menariknya, Menkeu Sri Mulyani menyiratkan bahwa Menhan Prabowo yang gencar memesan dan membeli alutsista – yang mana otomatis membutuhkan proyeksi pemeliharaan – merupakan integral tingginya angka belanja barang Kemenhan. 

Dilema kebutuhan belanja dan ketersediaan anggaran kiranya memang cukup sulit untuk dikompromi. 

Hal itu lah yang kiranya mendasari penjelasan Menkeu Sri Mulyani bahwa belanja pertahanan memang penting dilakukan di tengah situasi keamanan global. Urgensinya pun dikatakan selaras dengan belanja barang untuk pembangunan infrastruktur, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, belanja sosial, pendidikan, kesehatan serta, pemilu.

Belanja alutsista teranyar Prabowo sendiri adalah jet tempur bekas pakai milik AU Qatar, yakni Mirage 2000-5, yang bernilai US$792 juta atau hampir Rp12 triliun. 

Kendati demikian, kubu kontra menyayangkan pembelian yang bernilai cukup fantastis itu karena kurang relevan dengan level kedaruratan pertahanan saat ini. Pun, dengan alasan transisi ke jet tempur baru seperti Rafale hingga F-15 EX. 

Sementara itu, justifikasi Prabowo dan Kemenhan menyebut jet tempur buatan Prancis itu demi urgensi mengisi kekosongan alutsista TNI yang dibutuhkan untuk tetap siaga terhadap berbagai potensi ancaman. 

Di titik ini, sampel pro-kontra pembelian jet tempur bekas asal Qatar menjadi satu dari sekian sampel nyali Prabowo sebagai Menhan mengambil keputusan strategis. 

Praktis, itu menjadi sesuatu yang dapat dikatakan cukup tak sering terlihat dari pengapu kebijakan pertahanan negeri +62 sebelumnya. 

Oleh karenanya, jelang pencapresan Prabowo di 2024, estafet kepemimpinannya di Medan Merdeka Barat menjadi diskursus yang kiranya cukup menarik untuk dianalisis lebih lanjut. 

Terlepas dari hak prerogatif Presiden ke-8 RI kelak – yang bisa jadi adalah Prabowo sendiri – serta dinamika politik pertahanan yang berkembang nantinya, sejumlah nama calon Menhan potensial kiranya tak akan mudah menyamai apa yang dilakukan Prabowo selama ini. Mengapa demikian? 

Prabowo Paket Komplit? 

Dalam sejarah Kemenhan RI, Prabowo tampak menjadi yang pertama sebagai the man on the right place. 

Dirangkul Joko Widodo (Jokowi) pasca kalah di Pilpres 2019 yang diwarnai turbulensi politik cukup hebat, Prabowo justru menemukan babak baru positif bagi citra, reputasi, karier politiknya. 

Memang, indikator kinerja seorang Menhan maupun Kemenhan tak hanya diukur dari pembelanjaan alutsista, tetapi juga terkait strategi pertahanan secara luas. 

Akan tetapi, terdapat satu permasalahan klasik di bidang pertahanan yang agaknya berhasil diatasi oleh Prabowo. Dalam artikel PinterPolitik berjudul Politik Alutsista Musuh Terbesar Prabowo? telah dijelaskan bahwa pengelolaan dan proses pengelolaan sektor pertahanan sangatlah rumit. 

Dikatakan, seorang Menhan juga akan selalu dibayangi tarik menarik vested interest atau aktor eksternal (pihak ketiga) dengan kepentingan tertentu dalam mengintervensi perumusan kebijakan pertahanan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Dalam konteks ini, meski seakan tak tersentuh, keberadaan para “pemain” dalam bisnis alutsista seolah bukan lagi rahasia. 

Selain persoalan dana dan birokrasi internal, kabar bahwa riset dan pengembangan alutsista buatan lokal kerap kali tersandung aktor invisible itu. Mereka dikatakan melakukan pengondisikan tertentu agar Indonesia selalu tergantung pada alutsista impor. 

Logikanya sendiri cukup sederhana, yakni jika industri pertahanan nasional terbentuk dan berkembang secara mapan, besar kemungkinan kepentingan dan keuntungan yang mereka rengkuh selama ini tak akan lagi didapatkan. 

Dan Prabowo seolah telah mengaktualisasikan solusi atas persoalan tersebut sebagaimana dijelaskan Khairul Fahmi dalam tulisannya yang berjudul Kajian Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dan Alat Material Khusus (Almatsus) di Lingkungan Kementerian Pertahanan RI. 

Alih-alih memberantasnya, keterlibatan para pihak ketiga, termasuk vested interest justru dikatakan harus dikelola. 

Secara teknis, Fahmi menyebut agen perusahaan luar negeri diperlukan sebagai upaya membangun koordinasi antarstakeholder pengadaan alutsista dan almatsus. 

Diharapkan, para agen yang ada tidak lagi menjadi pihak “luar” yang “liar” karena aktivitasnya tidak dapat diawasi dan dikendalikan. 

Selain itu, solusi itu juga demi menjamin kemampuan dan kapabilitas pihak ketiga dalam memenuhi pengadaan, sekaligus mengidentifikasi aktor-aktor yang berlaku sebagai agen/broker pengadaan. 

Menariknya, Prabowo tampak menjadi sosok yang tepat untuk mengelola semua itu. Setidaknya, terdapat tiga alasan saling terkait yang mendasarinya. 

Pertama, sang Danjen Kopassus ke-15 disebut sebagai Menhan dengan kredensial militer paling solid sepanjang sejarah. Hal itu juga diungkapkan dalam analisis Jefferson Ng dalam publikasinya yang berjudul How Indonesia’s Defense Ministry Has Changed Under Prabowo Subianto. 

Terkait tumpang tindih struktur komando dan kegamangan hierarki, Prabowo disebut telah memperbaiki kelemahan Kemenhan yang secara tradisional dianggap kurang kuat dibandingkan dengan Mabes TNI. 

Alasan kedua kiranya menjadi premis alasan pertama, yakni Prabowo merupakan legenda hidup militer yang memiliki kombinasi latar belakang serta modal mumpuni baik secara pengalaman maupun signifikansi kekuatan politik hingga saat ini. 

Ketiga, sebagai sosok yang melebarkan keahlian sebagai pebisnis ulung, Prabowo kiranya sangat memahami logika yang digunakan para aktor dalam bisnis alutsista. 

Jika mengutip teori Roscoe Pound tentang hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat  (law as a tool of social engineering), Prabowo kemungkinan telah menciptakan sistematika kesepakatan formal dan nonformal dengan para pemain alutsista. 

Meski dapat dipastikan tak sempurna, setidaknya Prabowo tampak membawa arah kebijakan pertahanan Indonesia ke titik ekuilibrium yang lebih baik dibanding sebelumnya. 

Pada 21 April 2020, misalnya, ekonom Rizal Ramli sempat menyiratkan progresivitas tersebut. Menteri Keuangan ke-23 RI itu memberikan pujian dan apresiasi karena dirinya mendapat informasi bahwa Prabowo menolak meneken pengadaan alutsista yang telah di-mark up. Keberanian itu disebut-sebut menghemat anggaran sebesar Rp50 triliun. 

Lalu, dengan segala kelebihannya itu, siapakah yang kiranya pantas menjadi suksesor Prabowo sebagai Menhan RI berikutnya? 

Bisa Prabowo Lagi? 

Tak dapat dipungkiri, Menhan berikutnya dapat dipastikan merupakan sosok hasil kompromi politik tertentu. 

Akan tetapi, dari tiga sosok yang berpotensi menjadi Presiden ke-8 RI kelak, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo, sejumlah nama dapat diproyeksikan untuk meneruskan estafet Menhan melalui beberapa skenario. 

Menariknya, nama-nama yang pantas menjadi Menhan kelak juga turut masuk dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024. 

Skenario pertama, jika Anies menang dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak menjadi wakilnya, posisi Menhan kemungkinan akan diberikan kepada Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat itu. Tentu dengan catatan tambahan bahwa Partai Demokrat tak berpaling dari koalisi penyokong Anies. 

Skenario kedua adalah jika Ganjar menang dan Andika Perkasa tak dirangkul menjadi cawapres, kursi Menhan kiranya akan melengkapi karier apik sang Panglima TNI ke-21. 

Kalaupun bukan Andika, Prabowo yang kalah ketiga kalinya bisa saja dirangkul kembali sebagai Menhan oleh Ganjar dan PDIP. Itu tampaknya bisa terwujud dengan prasyarat tidak ada perubahan dinamika politik yang signifikan dan demi keberlanjutan kebijakan pertahanan. 

Skenario ketiga adalah jika Prabowo menang di Pilpres 2024. Nama Andika kemungkinan bisa dipilih berkat kedekatan berlandaskan kesamaan latar belakang satuan baret merah serta variabel beririsan lain. 

Namun, di luar nama AHY dan Andika, terdapat sosok-sosok berlatarbelakang militer lain yang juga memiliki kans, seperti Muhammad Herindra (Wamenhan petahana).  

Sementara dari mereka yang berlatarbelakang sipil, nama Silmy Karim (Dirjen Imigrasi) hingga Andi Widjajanto (Gubernur Lemhanas) tampak cukup relevan, baik ketika berkaca pada pengalaman dan kemampuannya di bidang pertahanan maupun relasinya dengan semua kandidat capres.

Namun, dengan tak mengerdilkan peluang nama potensial lain, modal serta kemampuan AHY dan Andika agaknya memang menjadikan keduanya sebagai yang terdepan dalam bursa next Menhan. 

Ketika dikomparasikan, kendati pangkat terakhir AHY di militer yang hanya Mayor seharusnya tak menjadi persoalan, Andika agaknya tetap lebih unggul jika mengacu pada pengalamannya. 

Tak hanya merengkuh jenderal bintang empat dan jabatan Panglima TNI, Andika juga memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan AHY secara politik. 

Tinggal persoalannya apakah Menhan kelak dapat mengatasi persepsi dan ekspektasi seorang Menhan selepas impresi kinerja apik Prabowo. 

Dalam jurnal berjudul Hard acts to follow: Predecessor effects, Yusaku Horiuchi dan Matthew Laing menggunakan perceptual theory of leadership survival atau teori perseptual kelangsungan hidup kepemimpinan. 

Menurut keduanya, ekspektasi sangat menentukan kepercayaan diri dan kinerja sosok baru yang menggantikan seseorang dengan torehan kerja yang begitu apik. Horiuchi dan Laing mengistilahkannya sebagai hard acts to follow. 

Oleh karena itu, secara psikologis dan ekspektasi, tantangan berat kiranya akan membayangi Menhan kelak di 2024 untuk menyamai dan melampaui nyali Prabowo sejauh ini. Menarik untuk dinantikan. (J61) 

Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Silmy Karim mengungkap ada ribuan WNI yang beralih kewarganegaraan Singapura setiap tahunnya. Mereka didominasi WNI usia produktif yang dinilai lebih memilih Singapura karena aspek penunjang hidup dan karier.

Fenomena yang bisa dikategorikan “brain drain” itu menjadi persoalan serius karena berpotensi merenggut sumber daya manusia (SDM) unggul Indonesia di masa depan.