Pengen tau gimana rasanya jadi anggota DPR? Yuk ikut acara simulasi sidang DPR ala Pinpol! 

PinterPolitik akan menggelar acara simulasi sidang DPR bertajuk PinterPolitik Sidang DPR Simulation (PEDES). Di acara ini teman-teman akan merasakan pengalaman bagaimana caranya bernegosiasi dan memperjuangkan kepentingan partai, lho! Bakal seru banget nih. 

Buruan Registrasi!

Rp80.000/orang (makan, minum, e-certificate, doorprize)

Daftar via WhatsApp: +62 818 0832 6383 (Arful)

Kapan & Di Mana?

Pendaftaran: Sampai 1/11/2024
Briefing: 2/11/2024
Pelaksanaan: 9/11/2024
Lokasi: Wim Bistro & Cafe, Jl. Aditiyawarman No. 43, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

PinterPolitik.com

Legislasi yang ugal-ugalan, menjadi gambaran tepat untuk melihat proses pembahasan UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan. Jelas saja, proses yang diperpendek, banyaknya versi draf RUU Ciptaker yang berbeda jumlah halaman, pelibatan publik yang minim, hingga pasal-pasal yang bermasalah secara formil, tentu mengernyitkan dahi kita.

Selain itu, persoalan ketenagakerjaan yang minim perlindungan, hingga isu-isu lingkungan, dilindas begitu saja, hanya demi kemudahan investasi. Terbaru, terdapat masalah formil yang konyol, padaUU Cipta Kerja yang resmi, dituliskan Pasal 6menyebut, “peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1)…”. , ternyata Pasal 5 tidak memuat ayat apapun. Ini makin memperlihatkan kekonyolan dalam pembentukan UU a quo dan melupakan kesakralan undang-undang secara umum.

Dari banyak kekonyolan yang terjadi, serta substansi yang sama sekali tidak sejalan dengan sila kelima, ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’, tentu mengundang kemarahan publik. Kemarahan dan penolakan yang masif, diikuti oleh aksi unjuk rasa dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari buruh, mahasiswa, pegiat LSM, hingga tokoh-tokoh agama.

Presiden kemudian melalui menteri-menterinya dan para pendengung, menyarankan untuk melakukan uji materiil ke MK. Uji materil atau judicial review rasanya menjadi satu-satunya jalan terakhir untuk menolak UU ini, karena Perppu melalui executive review oleh Presiden tidak mungkin terjadi karena, secara politik hukum, UU ini beserta substansinya, merupakan usulan Presiden.

Legislative review juga mustahil, koalisi gemuk khas presidensial-multipartai, sudah dikantongi Presiden, praktik bagi-bagi kue, sudah cukup bagi wakil rakyat kita untuk menyanyikan lagu ‘setuju’, bila meminjam lagu Iwan Fals.

Mahkamah Konstitusi dan Persoalan Kuaifikasi Pemohon

Sebelum reformasi, kewenangan uji materiil tersebut, diberikan kewenangannya kepada MPR, yang secara logis hanya dapat melakukan legislative review, yang sarat kepentingan politis. Oleh karenanya, pasca reformasi, Negara memberikan mekanisme konstitusional bagi masyarakat yang merasa dirugikan atas berlakunya suatu undang-undang. Atas alasan tersebut, dan ketiadaan lembaga peradilan yang berwenang menguji undang-undang, Mahkamah Konstitusi kemudian didirikan dan diberikan wewenang judicial review (Wahjono dalam Hafiz, 2019).

Dalam judicial review sendiri, aspek yang sangat pentig adalah legal standing atau kedudukan hukum pemohon. Dalam Black’s law Dictionary, legal standing dianggap sebagai, “A party’s right to make a legal claim or seek judicial enforcement of a dutybor right.”

Dalam penentuan legal standing, MK menekankan pemohon dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional langsung yang dialami pada saat undang-undang tersebut berlaku, dengan membuktikan paling tidak tiga hal, yakni: pertama, identitas untuk membuktikan bahwa pemohon masuk dalam kualifikasi yang telah ditentukan; kedua, pemohon harus membuktikan dijaminnya hak-hak tertentu oleh konstitusi; ketiga, hak tersebut terdegradasi akibat berlakunya undang-undang yang akan diujikan (Asshiddiqie, 2005).

Persoalan legal standing atau kualifikasi pemohon, sering kali menjegal para pencari keadilan. Pasalnya, majelis hakim seringkali menggunakan paradigma hukum perdata dalam melihat kerugian konstitusional seseorang, yang menjadi alasan utama dari permohonan uji materiil.

Paradigma peradilan perdata yang bersifat individualistis belum dapat dilepaskan, lantaran adanya penafsiran sempit asas point d’interest point d’action atau kepentingan hukum mendasari suatu gugatan. MK dalam menilai kualifikasi pemohon masih menggunakan alas pemikiran gugatan perdata yang didasari pada kepentingan hukum si penggugat dan adanya conflict of interest antar Individu.

Problem ini berkaitan juga dengan asas actory incumbit probatio, yang bermakna siapa yang mendalilkan, ia yang membuktikan, sehingga yang dapat membuktikan adanya kerugian individual hanyalah ia yang mendapat kerugian tersebut. Terlihat Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK No. 11/PUU-V/2007, yang memberikan restriksi lebih ketat legal standing seperti kerugian konstitusional yang dialami bersifat spesifik dan aktual, serta hubungan kausalitas antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan dan bila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusionalnya juga akan hilang. Rasanya, kerugian pemohon yang harus spesifik ini agak aneh, mengingat produk hukum yang diuji, berlaku untuk umum atau erga omnes.

Erga Omnes yang Bermasalah

Paradigma individualistis yang digunakan untuk melihat kualifikasi pemohon, agaknya melupakan putusan MK yang bersifat erga omnes atau berlaku umum. Konsekuensi logisnya, MK mengadili perkara-perkara yang bersifat ketatanegaraan dan bernuansa kepentingan umum. Istilah “permohonan” juga berimplikasi luas, lantaran menunjukkan bahwa perkara yang diajukan bersifat satu pihak (ex parte atau voluntair), sehingga nuansa kepentingan umum dominan dalam setiap perkara yang ditangani MK (Siahaan, 2006).

Oleh karenanya, putusan MK bersifat erga omnes, terutama judicial review yang notabene menguji undang-undang yang sifatnya abstrak dan umum atau regelling. Tentu saja, ini berbeda dengan paradigma peradilan perdata lebih melihat pada sengketa antar individu dan putusannya hanya mengikat individu yang berperkara.

Terdapat tiga model putusan MK, sebagai implikasi dari sifat erga omnes, yakni constitutief, atau meniadakan suatu keadaan hukum, declatoir atau memberikan suatu keadaan hukum baru, dan condemnatoir, atau menghukum salah satu pihak untuk melakukan sesuatu. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi juga dijuluki sebagai negative legislature, karena putusannya yang dapat mengubah atau meniadakan undang-undang.

Penolakan Omnibus law di Mahkamah Konstitusi

Dengan paradigma individualistis hakim, cukup rumit untuk menguji UU Ciptaker, terutama untuk memenuhi kualifikasi pemohon. Paling tidak, penolakan dapat dilakukan dengan uji formil, bila melihat penyusunan UU tersebut yang serampangan.

Uji formil atau formele toetsingrecht, dapat dilakukan dengan memperlihatkan penyusunan UU Ciptaker yang serampangan dan tidak sesuai dengan prosedur. Bahkan, uji formil memiliki efek yang lebih dahsyat, bila suatu penyusunan undang-undang terbukti tidak memenuhi aspek formil, maka keseluruhan undang-undang dibatalkan. Sayangnya, hingga hari ini, tercatat 44 permohonan uji formil dan tidak satupun yang dikabulkan MK, dengan berbagai alasan.

Artinya, para pemohon menemui jalan terjal. Apalagi, revisi UU MK terbaru yang disahkan selang beberapa bulan sebelum UU Ciptaker ini disahkan, syarat kepentingan politis. Revisi tersebut, tidak menyentuh hal-hal substansif, melainkan merubah ketentuan umur maksimal Hakim Konstitusi, yang berpotensi memperpanjang umur jabatan beberapa hakim di MK.

Walaupun tidak begitu signifikan, ketentuan ini bisa jadi merupakan upaya pemerintah untuk menggolkan banyaknya UU kontroversial, semacam Omnibus law. Di sisi lain, pendekatan hukum yang terlampau konservatif, yang juga menjangkiti MK, semakin membuat publik tak percaya. Namun, harapan tinggal harapan dan perjuangan adalah perjuangan. Teruntuk teman-teman yang sedang berjuang di Mahkamah Konstitusi, jangan sampai fakta-fakta tadi, menciutkan nyali kalian.

Tulisan milik Kahfi Adlan Hafiz, Asisten Peneliti.

Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Selasa (9/5), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok duduk tenang di ruang sidang. Di hadapannya, Dwiarso Budi Santiarto, Hakim Ketua persidangan kasus penodaan agama mengucap, “Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun.” Para hakim menyimpulkan, Ahok telah melanggar pasal 156-a KUHP. (Lihat: Laporan Sidang Vonis Ahok)

Sejak saat itu, pendukung Ahok berjubelan menyuarakan aspirasinya. (Lihat: What’s Next, Ahok?)

Di hari yang sama, Anies Baswedan berkunjung ke Bidaracina. Di kelurahan yang 63,7% penduduknya memilih Anies-Sandi, dia pun ditanya pendapatnya tentang putusan kasus Ahok. Anies menanggapi, “Kita hormati undang-undang, hormat pada aturan, termasuk keputusan-keputusan institusi pengadilan, kita hormati.” Anies mengungkapkan, dia dan tim ingin fokus melayani warga Jakarta. Dia ingin  memastikan bahwa keputusan tanggal 19 (hari-H pencoblosan) bisa dijalankan dengan baik.

Bersiap Tunaikan Janji

Menuju kenaikan tahtanya Oktober 2017 nanti, Anies dan Sandi terus gencar menyiapkan diri. Senin (8/5) kemarin, paslon terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno meresmikan Rumah Partisipasi yang akan menjadi ruang perumusan rancangan-rancangan kebijakan keduanya dalam memimpin DKI jakarta periode 2017-2022. Ruang tersebut bertempat di rumah kediaman mendiang Ali Sadikin, Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, yang saat ini dikelola oleh Boy Sadikin – anak kandung Ali Sadikin.

Semasa kampanye, Anies dan Sandi juga menjadikan rumah ini sebagai tempat berkumpul tim sukses. Dan uniknya, di hari pelantikannya menjadi Gubernur DKI Jakarta, tahun 2013 silam, Jokowi juga menjadikan rumah ini sebagai lokasi berangkat, sebelum dia menuju gedung DPRD DKI Jakarta.

Jokowi Meluncur ke DPRD dari Rumah Ali Sadikin http://t.co/blakk1xU @jokowi_do2

— VIVAcoid (@VIVAcoid) October 15, 2012

Anies dan Sandi membuka Rumah Partisipasi untuk menampung ide warga. “Insyaallah (buka) 7 hari seminggu, sampai malam. Pagi jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Kita siapkan jika ada yang telat, nggak kaku kayak di kantor. Justru kita mau menampung aspirasi gagasan dan praktek-praktek, ada kampung yang mengelola dengan baik, maka kabarkan ke sini,” tutur Anies.

Anies dan Sandi juga membentuk tim pendamping yang terdiri dari tim pengarah, tim pakar, dan tim sinkronisasi.

Di Rumah Partisipasi, Senin (8/5), Anies mengungkapkan, tim pengarah terdiri dari mereka yang selama ini telah bekerja memperjuangkan aspirasi dari beragam kalangan. Anies mencontohkan, aspirasi, misalnya, dari relawan atau individu-individu simpatisan semuanya akan ditampung di tim pengarah.

Sedangkan tim pakar akan membantu dalam penyusunan program-program. “[Mereka ini yang] menyusun 23 janji. Mereka lah yang berada di dapur yang menyediakan program-program kita,” ujar Anies.

Anies juga mengumumkan, tim pengarah akan dipimpin oleh Jend.Purn. TNI Djoko Santoso bersama dengan Boy Sadikin dan Mardani Ali Sera. “Pak Priyanto dan teman-teman relawan, nanti semua ada di sini,” tambah Anies.

Untuk tim pakar, Anies dan Sandi mempertahankan komposisi tim pakar yang sejak kampanye lalu mendampinginya. “Tim pakar dipimpin oleh Pak Bambang Widjojanto bersama dengan Pak Adnan Pandu Praja, dan seluruh tim pakar yang memang selama ini sudah bekerja bersama kita,” ungkap Anies.

Sementara tim sinkronisasi nantinya akan menerjamahkan lebih lanjut, baik aspirasi maupun janji-janji kampanye, untuk kemudian dimasukkan ke dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2018 dan rencana program jangka menengah daerah (RPJMD) 2018-2022.

Rabu (10/5) pagi, Anies mengumumkan jajaran anggota tim sinkronisasi. Mantan Menteri ESDM Sudirman Said memimpin tim tersebut.  Sejumlah mantan pejabat seperti mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN & RB) 2011-2014 Eko Prasojo, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 2010-2013 Fadjar Pandjaitan, dan mantan deputi di Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) M. Hanief Arie Setyanto turut serta menjadi anggota tim sinkronisasi.

Kemudian, sejumlah pegiat sosial dan pakar perkotaan juga ditarik menjadi anggota tim. Mereka adalah pegiat Women Research Institute Edriana Noerdin, advokat Rikrik Rizkiyana, Direktur RUJAK Center for Urban Studies Marco Kusumawijaya, dan dosen Universitas Janabadra Untoro Hariadi.

Dirembuk Biar Tidak Saling Gebuk

Pembentukan tim ini menjadi penting bagi Anies dan Sandi. Contohnya, salah satu poin janji Anies dan Sandi adalah mengentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. “Mengapa kita menolak reklamasi, karena memberikan dampak buruk kepada nelayan kita dan memberikan dampak kepada pengelolan lingkungan,” kata Anies, dalam debat putaran kedua Pilkada DKI 2017, Rabu, 12 Maret lalu.

Di sisi lain, Senin (8/5) kemarin, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa proyek reklamasi sangat penting untuk mencegah Jakarta tenggelam. “Kalau mau distop ya bikin aja situ stop, nanti kalau udah Jakarta tenggelam atau menurun, ya tanggung jawab. Jadi jangan nanti lari dari tanggung jawab di kemudian hari,” kata Luhut.

Keesokan harinya, Sandiaga Uno menanggapi pernyataan Luhut dengan singkat. “Soal itu nanti dibicarakan lebih lanjut ya,” ujar Sandiaga di Posko Sandi Uno, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Alih-alih umbar janji untuk menaikkan elektabilitas diri, bisa-bisa rakyat tak percaya lagi pada Anies-Sandi.

Sanggupkah Anies-Sandi menunaikan janji? Tentu, baru Oktober nanti jawaban atas pertanyaan ini mulai bisa digali, tapi bukankah pemimpin yang baik adalah dia yang mampu bersiap diri dengan segala hal yang terjadi. Seperti kata Abraham Lincoln, “Give me six hours to chop down a tree and I will spend the first four sharpening the axe.”

(Berbagai Sumber/H31)

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam pidatonya pada tanggal 27 September 2016, berdasarkan transkrip serta video pidatonya yang diedit dan dipelintir ucapannya, kemudian menjadi viral menyulut kemarahan publik.

pinterpolitik.com — Jumat 2 Desember 2016, masyarakat yang turut menyimak demonstrasi dari pagi agaknya tercengang saat Presiden Joko Widodo justru turun ke lapangan dan tanpa ragu menghadiri sholat Jumat berjama’ah bersama para demonstran. Keputusan ini membantu menurunkan sorotan tajam dan meredakan ketegangan politik yang ditujukan kepada dirinya, namun juga beresiko memberikan legitimasi ke sentimen anti Ahok dan anti Tionghoa.

“The Politics of Mobocracy,” judul sampul majalah Tempo English minggu lalu yang ditulis di atas foto demo besar-besaran beberapa waktu lalu, menyelaraskan dengan kondisi Indonesia tempo hari. Menelisik kondisi dua bulan terakhir ini, bangsa Indonesia khususnya Jakarta dan sekitarnya dipusingkan dengan 3 demo masif yang melumpuhkan pusat ibukota. Segerombolan massa dari berbagai penjuru berkumpul di satu titik, berbondong-bondong mengekspresikan suara mereka menuntut pemerintah agar Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dipenjara dan mantan partnernya, Presiden Joko Widodo, untuk lengser dari jabatannya.

Senin 12 Desember 2016, Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menghadiri acara Maulid Nabi di sebuah masjid di ibukota. Ahok meminta doa restu dengan sungguh-sungguh dan turut menyanyikan lagu bernuansa agama bersama-sama dengan umat Muslim lainnya di atas panggung. Ia juga meminta hadirin untuk memanjatkan doa bagi dirinya, karena keesokan harinya (Selasa), Ia ditunggu kehadirannya dalam sidang perdana kasus penistaan agama. “Terima kasih untuk bapak-ibu yang mendoakan,” ujarnya.

Kelompok masyarakat tertentu menyematkan tuduhan kepada Ahok bahwa ia telah menghina Islam dalam pidatonya. Entah Ahok yang blunder atau ada saja personal masyarakat yang memiliki sensitifitas tinggi terhadap gesekan agama, tidak ada toleransi. Apalagi jika hal tersebut keluar dari mulut para tokoh Negara dan orang yang berpengaruh. Di sisi lain yang pro terhadap Ahok, banyak juga pihak yang khawatir apabila sidang ini akan berakhir dengan vonis bersalah. Pasalnya kepemimpinan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta pun terbilang cukup bagus.

Walau pemimpin dan cendikiawan Muslim membela dan menyatakan Ahok tak bersalah, mulai mencuat opini publik menentang gubernur yang dulunya sangat populer ini. Di survei yang dirilis minggu lalu, 45% dari responden mengatakan Ahok telah menista agama Islam, walau 88.5% mengaku mereka tidak tahu persis apa yang dia katakan.

“Artinya kalau tidak tahu persis pernyataan Ahok, lalu bisa setuju ada penistaan agama atau tidak ada penistaan agama, itu atas dasar apa?” Begitu pertanyaan Saiful Muljani yang dikutip media lokal lain.