Pinterpolitik.com – Indonesia siap mengerahkan 20.000 putra-putri terbaiknya untuk membantu menjaga perdamaian di Gaza dan di belahan dunia lainnya.

Kalimat itu—dengan nada mantap khas Prabowo Subianto—menggema di Sidang Majelis Umum PBB, akhir September lalu Sebuah pernyataan yang bukan hanya simbolik, tapi sinyal politik global: bahwa Indonesia, di bawah kepemimpinan baru, siap kembali menegaskan peran geopolitiknya di panggung dunia. Statement ini segera menjadi headline internasional—dan di dalam negeri.

Setelahnya, menuai dukungan penuh dari DPR hingga eksis dalam KTT Gaza di Mesir. Lantas, mengapa statement Presiden Prabowo menjadi penting? Serta bagaimana signifikansinya?

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Sidang Umum PBB 2025 singgung teleprompter macet dan eskalator rusak. Mungkinkah sekadar insiden teknis atau cermin rapuhnya multilateralisme dunia?

PinterPolitik.com

“These are the two things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. Thank you very much” – Donald Trump, Presiden ke-45 dan ke-47 Amerika Serikat (23/9/2025)

Cupin masih ingat betul bagaimana ia tergelak saat menonton siaran langsung Sidang Umum PBB pada 23 September 2025. Bukan karena lelucon politik yang cerdas, tapi karena pemandangan seorang presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terjebak di panggung dunia akibat teleprompter bandel dan eskalator macet.

Trump, dengan gaya khasnya yang selalu percaya diri, kali ini tampak agak kikuk. Teleprompter yang biasanya jadi tongkat penopang kata-kata indah tiba-tiba menolak bekerja sama, membuat Trump harus mengandalkan memori yang tak selalu rapi.

Di sela kekalutan, ia sempat menyindir bahwa teleprompter itu sama seperti lembaga internasional: ketinggalan zaman dan tak lagi bisa mengikuti arah dunia. Cupin yang mendengarnya hampir tersedak kopi, karena sindiran itu terdengar lebih jujur ketimbang bagian pidato resminya.

Trump juga melontarkan perbandingan yang tak kalah pedas, mengatakan eskalator rusak di ruang sidang seperti mekanisme PBB yang kini mulai tergelincir. Para diplomat terdiam, sebagian menahan senyum getir, sebagian lain menunduk pura-pura mencatat.

Momen canggung itu cepat menjadi simbol yang lebih besar. Gangguan kecil di panggung berubah jadi metafora politik global: betapa sistem multilateral mulai kehilangan daya magisnya, sama seperti teleprompter yang gagal menyalurkan kata-kata Trump.

Cupin berbisik pada dirinya sendiri: ini bukan sekadar pidato terganggu alat. Ini semacam panggung sandiwara yang membuka tabir kelemahan dunia internasional—bahwa institusi tua seperti PBB kini tampak ringkih di hadapan realitas baru.

Trump, yang selalu mengibarkan slogan “America First”, kembali menegaskan ketidakpercayaannya pada multilateralisme. Ia menyerukan negara besar sebaiknya berjalan sendiri, tanpa harus menunggu konsensus global yang baginya lebih sering jadi belenggu.

Pidato itu bukan hanya curahan frustrasi, tapi juga deklarasi keras: bahwa sistem lama sudah waktunya ditinggalkan, dan Amerika akan jadi pionir dalam jalan unilateral. Cupin mengangkat alis: apakah ini berarti panggung global sedang disiapkan untuk pergeseran radikal?

Jika teleprompter bisa gagal, bukankah mesin besar multilateralisme juga bisa mandek? Dan, mungkinkah insiden konyol di sidang itu hanyalah awal dari kisah runtuhnya kepercayaan dunia terhadap PBB?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Refleksi Teleprompter-Eskalator Trump

Cupin mencoba menyusuri sejarah untuk mencari jawaban. Multilateralisme lahir pasca-Perang Dunia II, saat dunia bersepakat membangun mekanisme bersama agar tragedi serupa tak terulang lagi.

Namun, tujuh dekade kemudian, mekanisme itu terlihat renta. PBB, sang payung besar, dianggap terlalu birokratis, lamban, dan sering gagal memberi solusi nyata untuk konflik atau krisis global.

Cupin teringat percakapan dengan seorang diplomat muda yang kecewa karena rapat-rapat panjang di New York sering hanya melahirkan resolusi tanpa gigi. “Kita seperti menunggu telepon berdering padahal kabelnya sudah dicabut,” katanya dengan getir.

Lihatlah WTO, organisasi yang dulu dianggap penjaga perdagangan bebas. Kini ia bagai kapal karam, dengan dewan banding lumpuh setelah Amerika menghentikan pengangkatan hakim-hakim baru di awal dekade 2020-an.

Akibatnya, sengketa perdagangan jadi liar. Negara-negara memilih jalur sepihak atau bilateral, membuat aturan main global kehilangan otoritasnya. Cupin mengingatkan diri: bukankah inilah tanda nyata bahwa multilateralisme sudah tidak lagi digdaya?

Ian Bremmer dalam bukunya Every Nation for Itself menulis bahwa kita hidup di era pasca-multilateralisme. Negara kini bergerak pragmatis, lebih mengutamakan kepentingan nasional ketimbang solidaritas global.

Di meja kopi, Cupin sering bercanda bahwa buku Bremmer itu semacam manual “survival kit” untuk para politisi modern. Tapi ketika melihat situasi WTO dan PBB, ia sadar betapa benar isinya: dunia semakin individualistis.

Sementara itu, negara besar seperti Amerika, Rusia, dan Tiongkok tampak lebih betah membentuk aliansi terbatas. Jalur bilateral atau trilateral terasa lebih menguntungkan daripada menunggu konsensus 190-an anggota PBB yang sulit tercapai.

Bagi Cupin, PBB kini bagai panggung megah dengan lampu sorot terang, tapi para aktornya sudah memilih pentas lain. Pertunjukan masih berlangsung, tapi kursi penonton makin kosong.

Jika panggung utama ditinggalkan, apakah masih ada alasan bagi penonton untuk bertahan? Dan jika multilateralisme kehilangan relevansi, adakah alternatif yang bisa menjaga dunia tetap utuh?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Obsolitesme PBB?

Cupin lalu membuka tulisan John Mearsheimer, “Bound to Fail: The Rise and Fall of the Liberal International Order.” Ia menemukan jawaban yang terdengar sederhana tapi pahit: sistem liberal berbasis multilateralisme tak akan bertahan jika sang hegemon memilih mundur.

Amerika, yang dulu motor utama, kini justru menarik diri. Trump hanyalah wajah paling blak-blakan dari tren panjang: kebijakan nasionalis yang mendahulukan urusan domestik di atas janji global.

Teori hegemonic stability mempertegasnya. Stabilitas sistem global butuh satu kekuatan besar yang rela menjaga aturan. Jika kekuatan itu menolak atau melemah, aturan otomatis kehilangan penegaknya.

Cupin merenung: bukankah teleprompter Trump yang tak berfungsi itu cermin sempurna? Alat besar hanya berguna jika ada daya dukung, tanpa itu ia sekadar layar kosong.

Fenomena ini makin jelas saat dunia beralih ke multipolaritas. Tiongkok menuntut panggung lebih luas, India menguat, dan blok-blok baru bermunculan. Dunia tak lagi seragam dalam satu irama, melainkan orkestra dengan konduktor berebut tongkat.

Konflik kepentingan pun makin rumit. Alih-alih mencari konsensus global, negara-negara lebih sering membentuk lingkaran kecil yang eksklusif, seperti klub malam yang menolak tamu tak diundang.

Cupin teringat perdebatan dengan kawannya yang sinis: “Kenapa berharap PBB bisa selesaikan semuanya, padahal rumah tangga kecil saja susah akur?” Kalimat itu terdengar kasar, tapi sulit disangkal.

Kini, tantangan dunia bukan sekadar mempertahankan PBB, tapi menciptakan model baru kerja sama. Dunia butuh sistem yang lebih luwes, yang bisa menghadapi fragmentasi tanpa kehilangan nilai-nilai universal.

Cupin menutup catatannya dengan rasa campur aduk. Ia melihat masa depan bisa jadi penuh inovasi kerja sama, tapi juga rawan terjebak dalam fragmentasi.

Pertanyaan paling besar menggantung di udara: apakah umat manusia masih punya energi untuk membangun semangat kolektif? Ataukah kita akan membiarkan panggung dunia kosong, hanya meninggalkan gema sidang-sidang tua yang tak lagi didengar? (A43)

PinterPolitik.com

“What is the most resilient parasite? Bacteria? A virus? An intestinal worm? An idea. Resilient, highly contagious. Once an idea has taken hold of the brain it’s almost impossible to eradicate. An idea that is fully formed – fully understood – that sticks, right in there somewhere” – Dominick “Dom” Cobb, Inception (2010)

Para penggemar film Hollywood pasti sudah tidak asing dengan sutradara yang bernama Christopher Nolan. Pasalnya, sutradara yang satu ini telah terbukti menghasilkan sejumlah film yang mendapatkan banyak pujian – baik dari kritikus maupun dari penggemar film.

Salah satu film terbaiknya yang berjudul Inception (2010), misalnya, berhasil menjadi perbincangan hingga kini. Film tersebut disebut-sebut menjadi film yang paling kompleks dan paling intelektual yang pernah disutradarai oleh Nolan.

Mahakarya Nolan ini bahkan bisa membuat kita berpikir ulang tentang apa yang kita ketahui selama ini. Setidaknya, asumsi ini juga disampaikan oleh seorang dosen senior dari University of Southern Queensland yang bernama Daryl Sparkes.

Sparkes yang merupakan dosen di bidang studi dan produksi media tersebut menjelaskan bahwa Inception (2010) membuat kita mempertanyakan bahwa kita hidup di dunia nyata atau tidak. Bahkan, terkadang memunculkan pertanyaan apa kita hidup dalam pikiran seseorang.

Kerumitan yang digambarkan dalam film tersebut memunculkan sebuah istilah yang disebut “limbo”. Limbo merupakan suatu dimensi yang membuat seseorang pemimpi untuk melakukan keinginan terdalamnya.

Meski begitu, limbo dapat membuat pemimpi tersebut terjebak karena tidak mampu membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Situasi ini dapat membuat si pemimpi kehilangan kesadaran.

Lantas, apa kaitan antara limbo dengan politik? Bagaimana bisa konsep ini memiliki hubungan dengan dinamika politik yang ada?

Mungkin, situasi yang mirip dengan limbo ini bisa dilihat dari bagaimana posisi Indonesia dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beberapa waktu lalu. Pada ulang tahun ke-75 PBB tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menekankan pada peran lembaga tersebut.

Baik Jokowi maupun Retno berharap bahwa PBB dapat mengambil peran yang solid dalam menghadapi pandemi Covid-19 – termasuk dalam ketahanan ekonomi yang diakibatkannya. Selain itu, Indonesia juga meminta agar vaksin dapat segara tersedia dan dapat diakses secara terjangkau oleh negara mana pun.

Apa yang ditekankan oleh Jokowi dan Retno ini merupakan multilateralisme yang menjadikan komunitas global dan organisasi internasional memegang peran penting. Kepentingan bersama menjadi faktor utama.

Namun, siapa yang tahu bahwa apa yang diinginkan oleh Jokowi dan Retno ini menjadi sebuah realitas yang sulit terwujud – berujung pada situasi terjebak layaknya dalam limbo? Bila benar begitu, mengapa pemerintahan Jokowi bisa terjebak di limbo ala PBB ini?

Menyoal Multilateralisme

Multilateralisme secara mudah dapat dipahami sebagai jalinan hubugan antarnegara yang terdiri dari tiga atau lebih entitas negara. Dengan multilateralisme, hubungan antara tiga negara atau lebih tersebut dapat terkoordinasi mengacu pada prinsip umum yang diakui secara internasional.

Asumsi inilah yang dikemukakan oleh John Gerard Ruggie dalam tulisannya yang berjudul Multilateralism. Setidaknya, Ruggie juga menyebutkan bagaimana multilateralisme berkaitan erat dengan institusi internasional.

Dengan mengutip Robert O. Keohane, Ruggie menyebutkan bahwa institusi merupakan serangkaian aturan yang formal dan informal yang menjelaskan peran perilaku, memberi batasan pada aktivitas, dan membentuk ekspektasi. Di sinilah multilateralisme masuk, yakni sebagai bentuk institusi internasional yang melibatkan tiga atau lebih negara.

Apa yang diyakini oleh Ruggie ini dikenal sebagai pemikiran institusionalisme liberal. Mengacu pada John Joseph Mearsheimer dalam tulisannya yang berjudul The False Promise of International Institutions, institusionalisme liberal memang yakin pada pentingnya kolaborasi mutual antarnegara.

Hal yang mendasari kerja sama multilateral ala institusionalisme liberal adalah kepentingan bersama (mutual interest). Negara-negara dianggap harus mengedepankan kepentingan kolektif guna menciptakan stabilitas.

Bukan tidak mungkin, Jokowi dan Retno ingin agar komunitas global mengedepankan kepentingan kolektif di tengah pandemi Covid-19, yakni vaksin dan penanganan pandemi. Hal ini dilakukan dengan mengedepankan kolaborasi mutual guna mencapai manfaat jangka panjang dibandingkan keuntungan jangka pendek.

Politik vaksin, misalnya, dianggap dapat memunculkan keuntungan jangka pendek bagi negara-negara yang mampu memproduksinya – seperti Amerika Serikat (AS), Tiongkok, dan negara-negara Eropa. Namun, guna mencapai manfaat jangka panjang – yakni “mengalahkan” Covid-19, Indonesia menekankan pada ketersediaan vaksin yang bisa diakses oleh semua negara.

Pandemi ini juga dapat menjadi guncangan eksogen (exogenous shock). Pasalnya, Ruggie – dengan mencontohkan multilateralisme ala Concert of Europe (1815-1848; 1871-1914) – turut menyebutkan bahwa guncangan eksogen dapat mendorong negara-negara untuk menentukan bahwa mereka memiliki kepentingan bersama yang perlu diakomodasi melalui multilateralisme.

Ruggie juga menekankan bahwa, selain kepentingan bersama dapat memunculkan kerja sama multilateral, multilateralisme juga dapat memberikan aturan main bagi negara-negara dalam menjalankan politik luar negeri. Dengan begitu, kemungkinan bahwa negara-negara akan bertindak curang dengan mementingkan kepentingan sendiri dapat diminimalisir.

Namun, pertanyaan lanjutan pun timbul. Apakah mungkin multilateralisme melalui PBB yang didorong oleh Jokowi dan Retno dapat terjadi? Kira-kira, apa faktor yang bisa saja menghambat bertahannya multilateralisme dalam politik antarnegara di masa kini?

Terjebak Limbo PBB?

Apa yang didorong oleh Jokowi dan Retno sebenarnya merupakan hal yang baik dan masuk akal bila diterapkan di situasi pandemi kali ini. Pasalnya, pandemi Covid-19 merupakan wabah yang telah merugikan semua negara.

Namun, situasi geopolitik bisa jadi tengah menjadi tidak kompatibel dengan multilateralisme yang digaungkan tersebut. Pasalnya, terdapat dua negara besar yang disebut-sebut tengah bertindak laku layaknya dalam situasi Perang Dingin, yakni AS dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Persaingan yang terjadi antara keduanya telah memunculkan tindakan yang jauh dari prinsip multilateralisme. AS, misalnya, memberlakukan perang dagang terhadap Tiongkok dengan menerapkan hambatan perdagangan secara unilateral.

Di sisi lain, Tiongkok yang meskipun bangkit (emerge) melalui multilateralisme kini malah menerapkan bilateralisme – di mana negara tersebut membangun hubungan antara dua negara dengan negara-negara lain. Asumsi ini dijelaskan oleh Deep Pal dan Suchet Vir Singh dalam tulisan mereka yang berjudul Multilateralism with Chinese Characteristics.

Pal dan Singh menjelaskan bahwa Tiongkok kini tengah membangun diplomasi dengan pola hub-and-spokes – di mana Tiongkok menjadi pusat (hub) terhadap negara-negara lain (spokes). Pola seperti ini mulai terlihat dari bagaimana negara yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping tersebut menjalin kerja sama bilateral yang menyalurkan vaksin ke negara tertentu, seperti Indonesia, Brasil, dan Turki.

Tidak hanya Tiongkok, bilateralisme juga disebut tengah dilakukan oleh AS di bawah Presiden Donald Trump. Hal ini terlihat dari bagaimana Trump membawa negaranya mundur dari multilateralisme dengan menekankan pada kesepakatan dan negosiasi bilateral yang lebih menguntungkan.

Bangkitnya bilateralisme ini mirip dengan situasi hubungan antarnegara yang mendasari Perang Dunia I. Perang besar kala itu disebut-sebut disebabkan oleh kerja sama dan aliansi antara dua negara yang akhirnya menyeret masing-masing negara ke peperangan tersebut.

Alhasil, bukan tidak mungkin menurunnya multilateralisme ini timbul akibat kekhawatiran antarnegara yang terlibat dalam kompetisi. Seperti yang dijelaskan oleh Mearsheimer, negara akan tetap memperhatikan relative gains (keuntungan relatif) antarnegara.

Bahkan, Mearsheimer menyebutkan bahwa sudah menjadi naluri manusia untuk membanding-bandingkan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki – apalagi dalam suatu kompetisi. Dalam hal ini, multilateralisme akan mendapatkan tantangan terbesarnya dengan adanya persaingan mencari keuntungan lebih yang tengah terjadi antara AS dan Tiongkok.

Kegagalan multilateralisme ini juga digambarkan oleh Mearsheimer dalam tulisannya yang berjudul Bound to Fail. Dalam tulisan itu, profesor Hubungan Internasional dari University of Chicago, AS, tersebut menyebutkan bahwa tatanan (order) sebenarnya diperlukan dalam menangani persoalan-persoalan internasional.

Mirip dengan multilateralisme ala Ruggie, Mearsheimer menekankan bahwa tatanan dunia diperlukan untuk mengatur hubungan antarnegara. Menariknya, tulisan tersebut juga menyebutkan bahwa persoalan-persoalan seperti perubahan iklim dan wabah merupakan persoalan yang perlu dihadapi dengan multilateralisme.

Namun, tatanan yang telah dibangun oleh AS pasca-Perang Dingin dapat berakhir menjadi agnostik – di mana nilai-nilai liberal yang selama ini didorong oleh PBB dan organisasi-organisasi internasional akan diabaikan. Tatanan bisa saja menjadi realis berdasarkan keuntungan strategis tertentu.

Dari kompetisi yang terbangun melalui bipolaritas kekuatan – dengan munculnya Tiongkok sebagai kekuatan terbesar kedua, bukan tidak mungkin multilateralisme akan semakin diabaikan. Alhasil, negara-negara semakin kesulitan bila terus berharap pada multilateralisme seperti yang digaungkan oleh Jokowi dan Retno.

Dari sini, konsep limbo yang dijelaskan di awal tulisan bisa saja dibilang mirip dengan keinginan Jokowi dan Retno – menjadi tidak sejalan dengan realitas kompetitif yang tengah terjadi dalam politik dunia. Indonesia pun akhirnya bukan tidak mungkin akan terjebak dalam persinggungan kompetisi AS-Tiongkok atau menerapkan mekanisme self-help (menolong diri sendiri) ke depannya.

Meski begitu, gambaran kemungkinan di atas belum tentu bakal benar-benar terjadi. Perubahan politik domestik – seperti pergantian pemimpin di AS – bisa saja mengembalikan perubahan tatanan tersebut. Mari kita tunggu saja bagaimana aksi pemerintahan Jokowi untuk bangun dari limbo tersebut. (A43)

PinterPolitik.com

Gengs, tahukah kalian bahwa ada enam bahasa yang dijadikan sebagai bahasa resmi internasional? Adalah bahasa Arab, Mandarin, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol yang menjadi enam bahasa yang paling banyak digunakan dalam forum-forum dunia.

Makanya, kalian nggak akan menemukan ada forum internasional memakai bahasa Indonesia, kecuali jika memang bertemakan budaya Indonesia, dan juga saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin berpidato di depan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kerennya, hanya Presiden Jokowi lho yang menyampaikan isi pidato berbahasa Indonesia. Ini jelas hal baru, cuy, mengingat sebelum-sebelumnya para wakil Indonesia dalam forum ini kerap kali berbicara bahasa Inggris. Mimin apresiasi banget deh keberanian presiden kita satu ini.

Secara, nggak gampang lho, sob, memberanikan diri ‘tampil beda’. Apalagi, jika ‘beda’ tersebut berkaitan dengan dasar komunikasi, yakni bahasa.

Kalian pasti merasakan toh bagaimana sulitnya menangkap bahasa lain di luar bahasa keseharian? Presiden Jokowi pun tampaknya mempertimbangkan hal itu sebelumnya, “Paham nggak ya hadirin ini kalau saya pakai bahasa di luar enam bahasa internasional?”

Namun, mungkin juga ada alasan di balik itu semua sih. Mimin husnuddzan saja. Meski ada orang yang nyinyirin Presiden Jokowi kurang bisa berbahasa Inggris, barangkali presiden ingin menampilkan sisi keistimewaan bahasa Indonesia.

Sebagaimana kita tahu, di mana-mana bangsa hebat tuh kalau berani menggunakan bahasanya sendiri toh. Begitu nasihat founding father sekaliber KH. A. Wahid Hasyim, cuy.

Makanya, Presiden Jokowi santai aja tuh ngomong pakai bahasa Indonesia. Soal paham atau nggak, pastinya hadirin menangkap pesannya kan. Toh sudah ada alat canggih yang disumpalkan di telinga hadirin dari lintas negara tuh.

Lagian nih, nggak cuma Presiden Jokowi kelleus yang ngomong pakai bahasa Ibu. Kalian tahu Recep Tayyip Erdogan? Si Presiden Turki itu pun menggunakan bahasa Turki loh.

Kalau mau ditelisik secara legal, justru sebenarnya Presiden Jokowi nih keren karena mampu komitmen pada apa yang ditandatangani mengenai penggunaan Bahasa Indonesia dalam pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara lain, baik di dalam maupun luar negeri lho, gengs.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 itu dipatuhinya sampai saat sidang PBB kemarin. Keren nggak tuh? Mungkin, mending memegang teguh peraturan daripada menuruti gengsi kan? Pada intinya, nggakpapa kalau kita berbahasa selain Indonesia, tetapi jangan sampai menganggap bahwa bahasa Indonesia nggak perlu dipelajari hanya karena kita semua orang Indonesia.

Mungkin, kelihatannya Pak Jokowi dan Pak Erdogan mau memberi sinyal nih bahwa enam bahasa ini bukan satu-satunya bahasa yang bisa digunakan di ranah internasional? Bisa tuh Pak Jokowi menggunakan strategi Korea. Bahasanya kan sekarang sudah booming banget di dunia. Hehe. (F46)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diagendakan berpidato untuk pertama kalinya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-75 pada tengah pekan ini, di mana salah satunya akan membahas penanganan pandemi Covid-19. Lantas, apakah signifikansi pidato perdana Presiden Jokowi tersebut bagi Indonesia?

PinterPolitik.com

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan panggung monumental bagi para pemimpin dunia dalam berinteraksi, berbagi, dan menyampaikan perspektif atas berbagai tantangan global kekinian.

Khusus pada tahun ini yang juga bertepatan dengan peringatan 75 tahun berdirinya organisasi multilateral negara-negara sejagad, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya “turun gunung” untuk berpidato pada agenda Sidang Umum yang dijadwalkan berlangsung secara virtual pada 23 September lusa.

Tentu menjadi pertanyaan tersendiri mengapa Presiden Jokowi pada akhirnya tampil secara personal untuk merepresentasikan Indonesia jika mengacu pada fakta bahwa eks Gubernur DKI Jakarta tersebut tak pernah nongol sekalipun di agenda Sidang Umum yang diselenggarakan PBB sebelumnya?

Berdasarkan dokumentasi yang dihimpun PBB, mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) merupakan satu-satunya nama yang muncul sebagai perwakilan Indonesia yang berbicara di sepanjang lima agenda Sidang Umum yang berlangsung sejak Jokowi memimpin republik.

Meski tak secara spesifik menyebutkan mengapa, peneliti Lowy Institute Benjamin Bland dalam karya menarik terkininya berjudul Man of Contradictions: Joko Widodo and The Struggle to Remake Indonesia, mengatakan bahwa absennya Presiden Jokowi dalam setiap Sidang Umum PBB mengindikasikan bahwa sang RI 1 memiliki sedikit minat atau perhatian terhadap pertunjukan diplomatik.

Bertitik-tolak dari dua poin tersebut, tampilnya Jokowi pada agenda PBB tersebut tampaknya bukan hanya sebatas momentum “cantik” 75 tahun usia republik yang serupa dengan hari jadi PBB.

Salah satu kemungkinannya dinilai terkait dengan tiadanya lagi simbol eksekutif tertinggi negara yang dapat didelegasikan kepala negara, yang bersifat representatif dan relevan pada panggung global seperti Jusuf Kalla.

Wapres Ma’ruf Amin memang bukanlah sosok sembarangan dan kalibernya pun tak bisa dipandang sebelah mata. Akan tetapi, kiprah Wapres sejauh ini agaknya membuat publik pun tentu dapat menilai dengan objektif garis pembeda antara JK dan Ma’ruf yang dinilai turut membuat Presiden Jokowi akhirnya berinisiatif tampil di PBB.

Selain itu, Presiden Jokowi juga tampaknya lebih senang tampil secara langsung pada forum internasional bergenre ekonomi yang mendukung visi politik domestiknya, seperti pidato internasional pertama presiden kala Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC November 2014, sejumlah KTT G20, ataupun pada pertemuan tahunan IMF-World Bank pada 2018.

Lalu, mengapa pidato Presiden Jokowi pada Sidang Umum PBB esok lusa menjadi penting? Serta apakah yang mungkin sang RI 1 akan tunjukkan sekaligus refleksikan dari debutnya tersebut?

Pergaulan Baru, Ubah Paradigma?

Apapun alasannya, yang jelas Presiden Jokowi telah membuat satu langkah berbeda atas inisiatif pidatonya di Sidang Umum PBB yang diharapkan tak hanya menunjukkan sikap Indonesia di mata internasinoal, tetapi juga dapat menjadi refleksi positif secara konkret pada kebijakan domestik atas interaksinya pada pertemuan monumental itu.

Apalagi, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi telah memastikan bahwa konteks pidato Presiden ialah mengenai pandemi Covid-19 yang notabene konteks tersebut juga sedang dalam titik kritisnya di dalam negeri.

Pemaknaan dari momen orasi pertama seorang kepala negara di PBB diamati oleh Fareed Zakaria dalam The Global Public Square (GPS) CNN. Pada September 2017 silam, Zakaria menyoroti bagaimana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyampaikan sebuah pidato yang benar-benar merefleksikan tindak-tanduknya sampai sejauh ini.

Dengan isu global akan pentingnya kerja sama yang lebih kohesif kala itu, Trump justru dengan bangga mempromosikan America First dalam setiap kebijakannya, baik dalam maupun luar negeri. Sesuatu yang menjadi cikal bakal nasib Amerika dan kelak oleh Jeremy Konyndyk dikategorikan sebagai sebuah mentalitas exceptionalism seorang Trump.

Ya, definisi exceptionalism di mana di bawah kendali Trump, AS seolah tidak tertarik dengan cara negara lain bertingkah laku dan lebih mementingkan dirinya sendiri. Termasuk pada konteks berbagai interaksi Trump di PBB sejak pidato pertamanya tiga tahun silam, serta berbagai kebijakan domestik yang dapat tercermin dari mentalitasnya itu.

Itulah mengapa gestur apapun yang tercermin dari debut Presiden Jokowi pada Sidang Umum PBB esok lusa dinilai dapat mendefinisikan dua hal, yakni karakteristik sang kepala negara, serta apa ihwal yang berpotensi diambil dari interaksinya di panggung monumental tersebut, khususnya bagi kebijakan dalam negeri.

Khusus dalam konteks pandemi Covid-19 yang tentu akan menjadi domain utama diskursus pada Sidang Umum PBB mendatang, sebuah tulisan terbaru Fareed Zakaria yang berjudul What Sets Apart Countries That Successfully Handled the Pandemic? Failure, mencoba menganalisa mengapa terdapat negara-negara yang sampai sejauh ini dapat menangani pagebluk dengan baik, sementara yang lain tidak.

Secara tersirat, Zakaria menyebut negara-negara yang setidaknya lebih baik dalam penanganan pandemi Covid-19 seperti Korea Selatan, Taiwan, Vietnam, Australia, Kanada, hingga Tiongkok dipimpin oleh sosok yang memiliki kemampuan adaptasi tantangan global yang brilian atau value of looking outward.

Tak hanya beradaptasi atas pengalaman pandemi SARS tahun 2003, negara-negara tersebut secara dinamis mempelajari keunggulan satu sama lain dan mengadopsinya secara cepat dalam kebijakan domestik masing-masing.

Sementara sebaliknya, dengan mengutip Antropolog Martha Lincoln, Zakaria menyebut negara seperti AS, Inggris, Brazil, hingga Chile justru enggan mencari dan menetapkan praktik-praktik terbaik dari negara lain dalam penanganan pandemi yang membuat pandemi bertransformasi menjadi bencana yang jauh lebih buruk.

Seperti yang disebutkan oleh Konyndyk, Zakaria pun menilai bahwa hal itu berpangkal dari mentalitas exceptionalism tiap negara dalam pendekatan filosofis penanganan pandemi Covid-19.

Oleh karenanya, menjadi penting kiranya untuk mengetahui karakteristik dan benefit seperti apa yang sesungguhnya Presiden Jokowi dapat rengkuh dalam pidato serta interaksinya pada Sidang Umum PBB mendatang, khususnya pada konteks penanganan pandemi di tanah air.

Saatnya Jokowi “Semakin” Sadar?

Bagaimanapun harus diakui, terdapat sejumlah presumsi yang menganggap bahwa sebuah pidato hanya bernuansa normatif belaka dan acapkali tak dipengaruhi dan berpengaruh pada definisi sosok dan perilakunya.

Namun, hal itu agaknya tak berlaku pada dimensi Sidang Umum PBB yang oleh Joshua Keating dalam tulisannya di Foreign Policy. Menurutnya, pemimpin-pemimpin negara mulai dari d Hugo Chavez, Mahmoud Ahmadinejad, hingga mendiang Muammar Qaddafi justru adalah sosok yang membuat makna dari sebuah pidato dan interaksi di New York yang dapat dipengaruhi dan berpengaruh dalam dinamika kebijakan dalam dan luar negerinya masing-masing.

Oleh karenanya, pidato yang disampaikan di Sidang Umum PBB dapat disebutkan pula sebagai bentuk refleksi atas karakter dan visi seorang pemimpin.

Lantas bagaimana dengan Presiden Jokowi?

Masih dalam Man of Contradiction, selain tak memiliki minat di platform multilateral seperti PBB, Bland menyebutkan bahwa selama ini Presiden Jokowi hanya antusias membuka kerja sama luar negeri yang memiliki keuntungan praktis terbesar demi kepentingan spesifik, yakni tujuan ekonomi domestiknya.

Selain itu, pada konteks berbeda, sejak awal pandemi menghantam tanah air, Presiden Jokowi cenderung mengedepankan strategi “kearifan lokal”, dibanding merefleksikan cara negara-negara yang menangani wabah dengan positif.

Namun dua kecenderungan itu tak lantas membuat eks Wali Kota Solo dapat dikatakan memiliki mentalitas exceptionalism seperti Trump di kancah global. Akan tetapi, tendensi tersebut tentu harus menjadi perhatian dan dihindari oleh Presiden Jokowi dalam debutnya esok lusa, terlebih konteks prioritas yang dikedepankan ialah mengenai pandemi Covid-19.

Seperti Zakaria sebutkan sebelumnya, Presiden Jokowi sebaiknya menekankan pentingnya value of looking outward dalam momentum pidato Sidang Umum PBB mendatang.

Tak hanya menyampaikan sikap Indonesia, tetapi juga sebagai refleksi filosofis dari keberhasilan negara-negara anggota PBB lain yang berhasil mengelola pandemi dengan baik.

Dengan kata lain, esensi pidato serta kehadirannya kelak juga dinilai akan menjadi salah satu tolok ukur kemungkinan kebijakan seperti apa yang akan diterapkan sekaligus diadopsi oleh Presiden Jokowi, mengingat kapasitas kekuatan medis yang kian kehabisan energi belakangan ini.

Yang jelas, debut PBB Presiden Jokowi diharapkan tidak sekadar normatif belaka tanpa ada adanya sikap, nilai, dan pelajaran yang dapat diambil dari inisiatifnya tersebut. Artinya substansi serta esensi konkret dari pidato itulah yang dinantikan oleh publik. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.