Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda jadi gubernur No. 1 versi anak muda. Mungkinkah Sherly adalah gubernur arketipe semacam princess Disney?

PinterPolitik.com

“”The spectacle is not a collection of images, but a social relation among people, mediated by images.” Guy Debord, Society of the Spectacle (1967)

Cupin baru saja menutup aplikasi TikTok-nya setelah dua jam scrolling tanpa sadar. Yang membuatnya tidak bisa berhenti bukan konten komedi, melainkan video-video seorang gubernur perempuan dari Maluku Utara yang makan bakso bersama nelayan, menangis mengenang suaminya, lalu tiga swipe kemudian tampil memukau sebagai juri Puteri Indonesia 2026.

Gubernur itu bernama Sherly Tjoanda, dan akun TikTok-nya sudah menembus 2,6 juta pengikut. Facebook-nya diikuti 1,28 juta orang, angka yang membuat banyak menteri di Jakarta mungkin diam-diam iri.

Cupin tahu ceritanya: perempuan Tionghoa beragama Kristen yang kehilangan suami dalam kecelakaan kapal di tengah masa kampanye Pilkada 2024, lalu bangkit menggantikannya dan menang dengan 50,73 persen suara di provinsi yang 74,5 persen penduduknya Muslim. Sebuah kemenangan yang oleh banyak pengamat disebut sebagai bukti kedewasaan demokrasi lokal, momen di mana pemilih menilai kapasitas di atas identitas.

Survei Muda Bicara ID menempatkan Sherly di peringkat pertama gubernur terbaik versi anak muda dengan 18,50 persen kepuasan, mengalahkan Pramono Anung dan Dedi Mulyadi. Elektabilitasnya dalam bursa cawapres 2029 di kalangan pemilih muda mencapai 7,25 persen, melampaui Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang hanya 6,13 persen.

Bahkan momen konferensi pers soal pemotongan Dana Transfer ke Daerah bersama Gubernur Aceh Muzakir Manaf pun berubah menjadi konten romantis: internet tidak membaca substansi anggaran, internet membaca chemistry dua gubernur yang terlihat serasi. Cupin sendiri sempat ikut tersenyum melihat videonya sebelum sadar bahwa ia baru saja menukar isu fiskal senilai triliunan rupiah dengan fan-fiction politik.

Cupin, yang biasanya skeptis terhadap politisi mana pun, mendapati dirinya menyukai Sherly, dan justru itu yang membuatnya gelisah. Ia teringat fenomena serupa: Jokowi pada 2012 dengan blusukan-nya, Ahok dengan ketegasannya, Ganjar Pranowo dengan video jogging-nya, yang semua dimulai dari persona yang terasa autentik di media sosial.

Tapi apakah pesona digital adalah jaminan kualitas pemerintahan, ataukah ia justru adalah layar yang menghalangi publik dari evaluasi yang lebih jujur? Dan ketika seorang pemimpin sudah terlanjur dicintai sebagai karakter dalam narasi yang indah, masihkah publik mampu bersikap kritis ketika ceritanya mulai tidak seindah yang dibayangkan?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Moana di Panggung Politik?

Perbandingan Sherly Tjoanda dengan Lady Diana bukan hal baru; publik sudah melakukannya secara intuitif. Namun ada arketipe yang barangkali lebih tepat dan lebih berbahaya sekaligus: Disney Princess.

Amy M. Davis dalam bukunya Good Girls and Wicked Witches: Women in Disney’s Feature Animation menguraikan bagaimana Disney selama delapan dekade membangun taksonomi karakter feminin yang jauh lebih kompleks dari sekadar “putri cantik menunggu pangeran.” Dari Cinderella yang pasif hingga Moana yang memilih pergi menyelamatkan pulaunya sendiri, evolusi Disney Princess mencerminkan pergeseran ekspektasi masyarakat terhadap figur perempuan ideal.

Sherly Tjoanda paling dekat dengan Moana: mewarisi tanggung jawab dari figur laki-laki yang sudah tidak bisa memimpin, menghadapi arena yang belum pernah dimasuki “perempuan sepertinya,” dan membangun legitimasi bukan dari garis keturunan melainkan dari keputusan untuk maju di saat semua orang akan memaklumi jika ia mundur. Ia juga punya dimensi Tiana dari The Princess and the Frog, yaitu princess yang bekerja keras, punya rencana bisnis, dan menanggung beban ganda karena identitas minoritasnya.

Fenomena ini bukan unik Indonesia. Farida Jalalzai dari Oklahoma State University mendokumentasikan pola familial pathway dalam kepemimpinan perempuan di Asia dan Amerika Latin: perempuan yang memasuki politik melalui jejaring kekerabatan dengan politisi laki-laki yang meninggal atau dipenjara.

Corazon Aquino naik setelah pembunuhan suaminya di Filipina; Sirimavo Bandaranaike menjadi perdana menteri pertama di dunia setelah suaminya ditembak di Sri Lanka. Pola ini berulang karena ia bekerja. Duka adalah mesin legitimasi yang sangat efisien.

Martha Nussbaum dalam Political Emotions: Why Love Matters for Justice berargumen bahwa emosi bukan musuh demokrasi; justru demokrasi yang sehat membutuhkan ikatan emosional antara warga dan pemimpinnya. Namun, yang krusial menurut Nussbaum adalah memastikan emosi itu diarahkan pada tujuan keadilan, bukan pada pemujaan personal.

Ada juga sedikit Elsa dari Frozen dalam narasi Sherly: perempuan yang “seharusnya” tidak bisa menjadi apa yang ia menjadi, terlalu asing secara identitas, yang ternyata bukan hanya diterima tetapi dirayakan. Ernst Kantorowicz dalam The King’s Two Bodies menulis tentang pemimpin yang memiliki dua tubuh, alamiah dan politik, dan Sherly, seperti Diana, meruntuhkan dikotomi itu dengan menyodorkan kerentanan personal sebagai sumber legitimasi.

Cupin mulai bertanya pada dirinya sendiri: ketika publik sudah terlalu jatuh cinta pada narasi kebangkitan sang princess, masihkah mereka bisa membedakan antara kekaguman yang sehat dan pemujaan yang membutakan? Dan jika setiap kritik terhadap sang princess otomatis dibaca sebagai serangan villain, bukankah demokrasi sedang kehilangan salah satu fungsi terbesarnya, yaitu akuntabilitas?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Setelah Happily Ever After?

Inilah jebakan terdalam dari arketipe Disney Princess dalam politik: ceritanya selalu berakhir di momen kemenangan. Kita melihat Moana mengembalikan jantung Te Fiti, tetapi tidak melihatnya sepuluh tahun kemudian menghadapi krisis pangan di pulau.

Guy Debord dalam Society of the Spectacle memperingatkan bahwa masyarakat modern telah menggantikan pengalaman hidup yang autentik dengan representasi, dengan tontonan. Dalam kerangka Debord, viralnya Sherly di TikTok bukan sekadar dokumentasi, melainkan sudah menjadi spectacle yang dikurasi dan dikonsumsi, di mana kesan menggantikan substansi.

Sherly Tjoanda memiliki tantangan konkret yang tidak bisa diselesaikan oleh viralitas: kekayaan Rp972 miliar yang sebagian berasal dari imperium tambang nikel keluarga dan perusahaan PT Karya Wijaya yang sedang diselidiki Satgas Penataan Kawasan Hutan. Ha-Joon Chang dalam Kicking Away the Ladder mengingatkan bahwa pemimpin di daerah kaya sumber daya alam sering menerima kredit yang tidak proporsional saat harga komoditas naik, dan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara sebesar 32 persen sangat mungkin merupakan windfall siklus nikel global.

Dennis Thompson dari Harvard menyebut situasi seperti ini sebagai institutional corruption: bukan pelanggaran hukum, melainkan erosi integritas institusi akibat loyalitas ganda yang struktural. Seorang gubernur yang keluarganya memiliki konsesi tambang di provinsi yang dipimpinnya menghadapi dilema yang tidak bisa dijawab hanya dengan pernyataan telah mundur dari kepengurusan aktif.

Byung-Chul Han dalam The Transparency Society menambahkan dimensi lain yang lebih halus: masyarakat kontemporer terobsesi pada transparansi bukan karena cinta pada kebenaran, melainkan karena transparansi telah menjadi bentuk hiburan. Video gubernur turun ke sawah terasa transparan, tetapi transparansi performatif justru bisa menyembunyikan realitas kekuasaan yang sesungguhnya.

Yang paling fundamental, sebagaimana argumen Davis tentang narasi Disney: princess tidak pernah benar-benar bersalah secara moral. Kesalahannya selalu dinaturalisasi sebagai bagian dari perjalanan menuju kebaikan, bukan sebagai indikasi keputusan yang keliru.

Jika pola ini diterapkan pada pemimpin nyata, maka setiap kritik akan dibaca sebagai pengkhianatan dan setiap investigasi akan dianggap sebagai konspirasi, sehingga demokrasi kehilangan mekanisme koreksi yang paling dibutuhkannya. Davis menyebut struktur ini sebagai kebutuhan naratif akan villain, dan dalam politik yang beroperasi dengan logika Disney, siapa pun yang mengkritik sang princess otomatis menempati peran Ursula.

Moana, di akhir filmnya, tidak tinggal di kastil. Ia kembali ke laut, ke ketidakpastian yang autentik. Pelajaran terbesarnya bukan soal keberanian, melainkan kesediaan meninggalkan narasi tentang diri sendiri demi realitas yang lebih berantakan.

Cupin menutup laptop-nya dan memandang ke luar jendela. Sherly Tjoanda mungkin memang pemimpin yang baik, bahkan sangat baik, tetapi kebaikan seorang pemimpin seharusnya dibuktikan oleh proses yang panjang dan tidak glamor, bukan oleh narasi yang terlalu indah untuk tidak dipertanyakan. (A43)

Hampir setahun setelah Pilkada 2024, empat kepala daerah menonjol di panggung nasional. Siapa di antara mereka yang siap menuju Jakarta 2029?

PinterPolitik.com

“Dulu Jokowi dari sini, Ahok nyaris ke sana, dan setiap gubernur Jakarta pasti dilirik”

Cupin menatap layar televisi di warung kopi langganannya, di mana wajah-wajah kepala daerah berjejer dalam sorotan berita pasca-Pilkada Serentak 2024. Setahun sudah berlalu, tapi gema politiknya masih terasa sampai ke meja tempat ia menulis catatan kecilnya.

Dari 37 provinsi yang berkompetisi, ada empat nama yang terus muncul di benak publik—seolah jadi simbol arah baru kepemimpinan Indonesia. Di Jakarta, Pramono Anung yang dulu dikenal kalem dan teknokratis, berhasil menorehkan kepuasan publik 77,73 persen, dengan citra positif hampir 90 persen menurut Litbang Kompas.

Cupin tersenyum kecil sambil mengaduk kopinya. “Teknokrat ini kayak mesin yang nggak banyak bicara, tapi tahu kapan harus ngebut,” gumamnya. Di sisi lain, Dedi Mulyadi di Jawa Barat berisik dalam arti terbaik: channel YouTube-nya tembus dua miliar views, menghemat puluhan miliar rupiah dari anggaran iklan karena semua orang nonton sidak-sidaknya yang dramatis.

Sementara itu, di timur jauh, Sherly Tjoanda menulis sejarah baru di Maluku Utara. Perempuan pertama yang duduk di kursi gubernur sana, membawa pertumbuhan ekonomi 32,09 persen—tertinggi nasional—sambil viral karena aksi pengibaran bendera di bawah laut. Cupin menatap headline-nya di ponsel dan tertawa: “Yang ini sih, kombinasi antara akal bisnis dan daya tarik Instagram.”

Dan di ujung barat Nusantara, Muzakir Manaf—si Mualem—membuktikan bahwa bekas panglima perang bisa berubah jadi gubernur damai. Di hari pertamanya menjabat, ia langsung menghapus QR Code BBM yang sempat bikin rakyat Aceh ribet. Cupin teringat kisah veteran yang bisa tersenyum di tengah luka lama—Mualem seperti itu: keras tapi berwibawa.

Keempat nama itu, pikir Cupin, bukan cuma kepala daerah. Mereka arketipe: Pramono si teknokrat kolaboratif, Dedi si populis viral, Sherly si pengusaha empatik, dan Mualem si pejuang spiritual-pragmatis. Dalam lanskap politik yang makin berisik oleh algoritma dan sensasi, mereka seperti empat genre film yang berlomba di bioskop demokrasi.

Namun, satu pertanyaan terus mengganggu Cupin setiap kali menatap peta Indonesia di dinding kamarnya: siapa di antara mereka yang akan menuju Jakarta 2029? Kota yang katanya sudah bukan ibu kota, tapi masih jadi pusat nadi ekonomi dan gengsi politik nasional. “Yang menang di Jakarta, biasanya dapat tiket nonton babak final di Istana,” tulisnya di catatan kecil.

Pramono punya keunggulan petahana. Tapi tiga penantangnya membawa pesona yang tak kalah kuat. Dedi dengan pasukan netizen-nya, Sherly dengan pesona dan dana melimpah, serta Mualem dengan aura dan dukungan politik berat. “Bukan lagi soal PDIP atau oposisi,” pikir Cupin sambil menyesap kopi, “ini soal substansi lawan viralitas, dan kedalaman lawan karisma.”

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Jakarta sebagai Stepping Stone Nasional

Cupin pernah membaca tulisan Thomas M. Holbrook dan Aaron C. Weinschenk tentang pemilihan wali kota besar. Dalam esai “Campaigns, Mobilization, and Turnout in Mayoral Elections,” mereka menyebut jabatan kepala daerah di kota besar sebagai panggung visibilitas paling strategis. Cupin menandai kalimat itu dengan stabilo kuning—karena di Indonesia, panggung itu bernama Jakarta.

Kursi gubernur Jakarta bukan sekadar jabatan administratif. Ia adalah panggung gladi resik sebelum tampil di level presiden. “Dulu Jokowi dari sini, Ahok nyaris ke sana, dan setiap gubernur Jakarta pasti dilirik,” gumam Cupin sambil membuka catatan lamanya. Dalam sejarah, posisi itu selalu membawa aura “next big thing” bagi politik nasional.

Jakarta, pikirnya, adalah kota dengan tiga kekuatan ajaib. Pertama, eksposur media nasional yang tak pernah berhenti—setiap gerak kecil gubernurnya bisa jadi headline. Kedua, kompleksitas masalah urban yang bikin pemimpin mana pun harus tangguh: banjir, kemacetan, ketimpangan sosial, dan pluralisme jadi uji karakter nyata. Ketiga, komposisi penduduknya yang heterogen, mencerminkan miniatur Indonesia.

Cupin membaca ulang buku “The Evolution of Urban Regime Theory” karya Karen Mossberger dan Gerry Stoker. Di situ tertulis bahwa pemimpin kota besar harus membangun “urban regime,” koalisi antara pemerintah, bisnis, dan komunitas sipil. “Kalau bisa bikin itu di Jakarta,” tulis Cupin di margin bukunya, “maka bisa juga memimpin republik.”

Jakarta itu seperti saringan politik. Yang berhasil di sini, kemungkinan besar bisa menghadapi skala nasional. Bukan kebetulan kalau Jokowi dulu menggunakannya sebagai landasan lompatan dua tahun sebelum ke Istana. Basuki Tjahaja Purnama pun, meski jatuh karena kasus, pernah jadi figur nasional lewat jabatan ini.

Cupin menatap jalanan Jakarta dari jendela warung kopi. “Setiap gubernur di sini diuji bukan cuma dengan banjir, tapi juga dengan ego semua orang yang ngerasa paling benar.” Ia tertawa kecil, membayangkan Pramono harus berhadapan dengan netizen dan influencer dalam satu tarikan napas politik.

Karena itulah, keempat nama—Pramono, Dedi, Sherly, dan Mualem—memiliki alasan masing-masing untuk memandang Jakarta dengan tatapan ambisius. Pramono tahu mempertahankan kota ini sama dengan mempertahankan panggung nasional. Dedi melihatnya sebagai ekspansi dari Jawa Barat yang sudah dikuasainya secara digital. Sherly ingin membuktikan bahwa pemimpin perempuan dari timur bisa memimpin pusat. Dan Mualem, dengan restu Prabowo, tahu bahwa tanpa Jakarta, mimpi nasional hanya tinggal retorika.

Cupin menulis satu kalimat di akhir halamannya malam itu: “Jakarta adalah cermin kekuasaan. Siapa yang berani menatapnya, harus siap melihat bayangannya sendiri.”

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Empat Arketipe, Satu Panggung?

Cupin menyalakan radio pagi-pagi buta. Berita politik mulai ramai lagi, meski 2029 masih jauh. “Kandidat-kandidat baru mulai bermunculan,” suara penyiar berkata. Cupin tersenyum—ia sudah lebih dulu mencatat empat nama.

Pramono Anung: The Incumbent Tactician

Ia bagai mesin diesel yang tak butuh sorotan kamera untuk melaju. Dengan kepuasan publik 77,73 persen dan posisi gubernur terbaik nasional versi Muda Bicara ID, Pramono adalah teknokrat yang diam-diam efektif. Latar belakangnya sebagai Sekretaris Kabinet sembilan tahun membuatnya lihai membaca arah angin politik sebelum badai datang.

Cupin menulis: “Pramono seperti birokrat yang hafal setiap jalan tikus kekuasaan.” Ia tahu cara bernegosiasi tanpa banyak janji, dan cara memimpin tanpa drama. Tapi kelemahannya jelas: terlalu dingin, terlalu elitis, dan kurang dekat dengan rakyat bawah yang haus figur karismatik. “Teknokrat nggak viral,” gumam Cupin, “tapi kalau krisis datang, justru dia yang dicari.”

Dedi Mulyadi: The Viral Enforcer

Cupin menatap layar YouTube-nya, menonton ulang video sidak Dedi yang menegur aparat dengan nada setengah marah, setengah teatrikal. “Lihat tuh,” katanya sambil tertawa, “politik zaman sekarang bukan soal spanduk, tapi algoritma.” Dua miliar views bukan angka kecil; itu kekuatan politik yang bahkan partai besar pun sulit menandingi.

Dedi tahu cara menggugah emosi publik. Ia membuat rakyat merasa dilihat, meski lewat layar. Tapi di balik itu, Cupin menulis catatan kecil: gaya otoriternya bikin ASN stres, keputusannya sering impulsif, dan terlalu “Sunda” untuk kota seberagam Jakarta. “Kalau Jakarta itu panggung Broadway,” tulis Cupin, “Dedi masih main di teater rakyat—jujur, tapi belum tentu pas di semua hati.”

Sherly Tjoanda: The Inspiring Dark Horse

Cupin mengingat headline besar tentang perempuan yang menolak mobil dinas Rp1,7 miliar demi efisiensi. “Wah, ini kayak film Hollywood yang tokohnya cewek tangguh tapi lembut,” ujarnya. Sherly bukan hanya kaya dengan aset Rp709 miliar, tapi juga punya kisah inspiratif dari tragedi keluarga menuju kepemimpinan publik.

Ia adalah kombinasi empati dan efisiensi. Tapi Cupin juga tahu: politik bukan soal kisah, tapi mesin. Di Maluku Utara yang kecil, Sherly bisa berlari cepat. Di Jakarta yang keras, ia butuh pasukan besar dan waktu untuk menyesuaikan diri. “Tapi justru itu menarik,” tulis Cupin. “Kuda hitam selalu muncul dari arah yang tak disangka.”

Muzakir Manaf: The Wise Kingmaker

Cupin menatap foto Mualem—garis wajahnya keras, tapi matanya tenang. Ia bukan politisi tipikal Jakarta, tapi punya sesuatu yang langka: otoritas moral. Mantan panglima GAM yang kini memimpin dengan damai. Ia seperti tokoh dalam epik Aceh, yang memadukan spiritualitas dan realpolitik.

Namun, Cupin tahu betul: Jakarta punya logika yang berbeda. Bahasa yang menenangkan di Aceh bisa terdengar asing di ibu kota. Image kerasnya dari masa lalu bisa jadi beban, bukan aset. “Tapi kadang,” tulis Cupin, “justru orang seperti dia yang jadi penentu nasib akhir.” Ia menulis satu kalimat di bawah nama Mualem: “Kingmaker lebih berbahaya dari kandidat.”

Cupin menutup buku catatannya malam itu, menatap langit-langit kamar sambil tersenyum. Jika keempatnya benar-benar bertarung di Jakarta 2029, maka publik akan menyaksikan clash of archetypes: teknokrat melawan populis, substansi melawan sensasi, pengalaman melawan inspirasi.

“Pramono mungkin menang di kalangan profesional, Dedi di kalangan rakyat dan netizen, Sherly di kalangan perempuan muda, dan Mualem di hati orang-orang yang masih percaya pada wibawa,” tulisnya. Tapi yang pasti, siapa pun pemenangnya, Jakarta akan jadi arena di mana politik Indonesia didefinisikan ulang.

Cupin mematikan lampu dan bergumam pelan sebelum tidur: “Pada akhirnya, politik bukan soal siapa paling keras bicara—tapi siapa paling sabar menunggu timing yang tepat.” Ia menutup bukunya dengan satu kalimat terakhir: “Di panggung Jakarta, semua orang bisa jadi bintang. Tapi hanya satu yang bisa bertahan sampai tirai terakhir turun.” (A43)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Indonesia pernah melahirkan pemimpin perempuan tangguh, utamanya sosok Megawati Soekarnoputri. Kini muncul nama baru seperti Pinka Haprani dan Sherly Tjoanda. Pertanyaannya, apakah mereka mampu menjadi future queen yang lahir dari kapasitas dan keberanian, atau sekadar bayangan patronase masa lalu?

PinterPolitik.com

Pertanyaan tentang masa depan kepemimpinan perempuan di Indonesia kembali menyeruak ketika Pinka Haprani, putri Puan Maharani, diusulkan menjadi calon Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah.

Nama itu menambah daftar panjang figur perempuan dalam panggung politik nasional yang kerap dipandang sebagai harapan baru, simbol keberlanjutan, atau sekadar representasi dinasti politik.

Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari tradisi panjang politik Indonesia yang sejak era Megawati Soekarnoputri telah memberi ruang historis penting bagi kepemimpinan perempuan, meskipun tidak selalu membuka jalan yang lebih lapang bagi regenerasi.

Indonesia memiliki jejak perempuan kuat yang melampaui sekadar keterwakilan simbolik. Khofifah Indar Parawansa memimpin Jawa Timur dengan gaya birokratis teknokratik yang stabil; Tri Rismaharini yang pernah menjadi ikon kepemimpinan perkotaan yang membumi; Susi Pudjiastuti dikenal dengan ketegasan anti-mainstream di kementerian kelautan; dan Sri Mulyani Indrawati menempati posisi tak tergantikan dalam keuangan negara. Setiap figur ini mewariskan standar kepemimpinan yang seolah sulit ditandingi.

Namun, sejarah juga menunjukkan betapa kepemimpinan perempuan di Indonesia rentan menjadi paradoks. Di satu sisi, mereka dielu-elukan karena ketegasan, kebersihan, atau keberpihakan pada rakyat.

Di sisi lain, posisi mereka sering dikaitkan dengan patronase keluarga, dinasti, atau kekuatan partai. Megawati menjadi contoh paling monumental, dari perjuangan melawan rezim Orde Baru, hingga menjadi Presiden, lalu tetap berkuasa sebagai queen maker dalam lanskap politik mutakhir. Standar inilah yang sering kali menjadi “bayang-bayang” berat bagi generasi penerus.

Ungkapan populer yang dimodifikasi “hard times create strong women, strong women create good times, good times create weak women” agaknya dapat memberi kerangka historis.

Kepemimpinan perempuan di Indonesia lahir dalam turbulensi—reformasi, krisis ekonomi, pergeseran sistem politik—tetapi kini berada di persimpangan, apakah masa “good times” melahirkan sosok baru yang mampu menyamai bahkan melampaui standar terdahulu, atau justru menghasilkan figur simbolis yang tak mampu bertahan dalam ujian politik kontemporer yang lebih dinamis dan kompleks?

Tren Global

Untuk membaca masa depan kepemimpinan perempuan di Indonesia, perbandingan dengan tren global kiranya dapat menjadi pijakan.

Data dari Inter-Parliamentary Union (IPU) dan UN Women (2024) menunjukkan bahwa rata-rata representasi perempuan di parlemen dunia mencapai sekitar 26,5 persen, dengan variasi signifikan antarnegara.

Dalam eksekutif, hanya sekitar 13% negara di dunia yang dipimpin perempuan sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan.

Meski masih minoritas, sejumlah contoh sukses, Jacinda Ardern yang pernah menjadi sampel positif di Selandia Baru, Sanna Marin di Finlandia, atau Giorgia Meloni di Italia, menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan bisa memengaruhi arah kebijakan secara substantif, terutama di bidang kesejahteraan sosial, kesehatan publik, dan inklusivitas.

Sementara itu, Indonesia tampak berada dalam posisi ambivalen. Di satu sisi, kehadiran Megawati sebagai presiden ke-5 menjadikan Indonesia salah satu pionir Asia dalam membuka pintu kepemimpinan perempuan di level tertinggi.

Namun, di sisi lain, pasca-Megawati, tidak ada lagi figur perempuan yang benar-benar mendekati kursi presiden meski beberapa tokoh, terutama sang penerus ideologis dan biologis, Puan Maharani, berada dalam orbit kekuasaan.

Tantangan kepemimpinan perempuan di Indonesia kiranya dapat dibaca dalam dua level. Pertama, level nasional: di mana figur perempuan lebih sering hadir di posisi birokratis atau teknis (seperti menteri) ketimbang dalam kontestasi langsung perebutan kursi presiden.

Nama-nama seperti Sri Mulyani atau Susi Pudjiastuti dielu-elukan publik tetapi tidak pernah benar-benar masuk gelanggang politik elektoral. Figur elektoral justru datang dari orbit keluarga politik, Megawati, Puan, kini Pinka.

Kedua, level lokal, di mana ada ruang eksperimentasi dan inovasi. Tri Rismaharini di Surabaya membuktikan sempat bahwa kepemimpinan perempuan bisa menghadirkan politik perkotaan yang merakyat dan humanis, sedangkan Khofifah menunjukkan kapasitas stabilitas administratif di Jawa Timur.

Yang terbaru, Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara, menjelma media darling dengan gaya populis dan digital-savvy yang dekat dengan rakyat.

Fenomena Sherly kiranya merefleksikan tren global bahwa pemimpin perempuan yang mampu mengelola komunikasi publik secara otentik sering kali memperoleh legitimasi lebih kuat dibanding retorika kosong.

Jika dibandingkan dengan tren internasional, Indonesia tampaknya menghadapi dilema. Sementara negara-negara seperti Finlandia atau Islandia mampu melahirkan pemimpin perempuan muda yang muncul dari meritokrasi dan ideologi progresif, Indonesia masih terikat pada jaringan dinasti dan partai.

Hal ini membuat munculnya figur perempuan baru yang kerap meninggalkan impresi lebih sering berbasis “garis keturunan politik” ketimbang “kapasitas personal.”

Pinka dan Arah Masa Depan?

Kerangka teoritis yang relevan untuk membaca masa depan kepemimpinan perempuan Indonesia kiranya adalah teori representasi politik (Hanna Pitkin) dan siklus kekuasaan elit (Pareto dan Mosca).

Pitkin membedakan representasi deskriptif (kehadiran perempuan dalam struktur politik) dan representasi substantif (kebijakan yang benar-benar memperjuangkan kepentingan perempuan atau rakyat secara luas).

Dalam konteks Indonesia, sering kali representasi deskriptif meningkat, perempuan hadir di DPR, kabinet, atau kepala daerah, tetapi belum selalu menghasilkan representasi substantif yang melampaui simbolik.

Sementara itu, teori elit menekankan bahwa setiap generasi kekuasaan menghasilkan reproduksi elit baru, tetapi jarang keluar dari orbit yang sama.

Pinka Haprani kiranya menjadi ilustrasi jelas, sebagai regenerasi yang tampak segar, tetapi tetap dalam lingkaran dinasti politik dan masih belum teruji secara organistoris.

Kontras dengan itu, figur seperti Susi Pudjiastuti atau Sri Mulyani justru hadir dari luar orbit politik konvensional, meski kemudian menjadi “teknokrat karier” yang sulit diterjemahkan dalam logika elektoral.

Maka, pertanyaan “The Future Queen: Harapan Terakhir?” menjadi refleksi ganda. Pertama, apakah standar tinggi nan kompleks yang diwariskan Megawati, Susi, Risma, Khofifah, atau Sri Mulyani akan menjadi beban tak terlampaui?

Kedua, apakah generasi baru perempuan pemimpin hanya akan menjadi simbol regenerasi dinasti tanpa substansi transformasi?

Tren global memberi sinyal bahwa keberhasilan pemimpin perempuan bukan semata ditentukan oleh gender, melainkan oleh kombinasi kapasitas teknokratik, sensitivitas sosial, dan kejelian komunikasi publik.

Figur seperti Jacinda Ardern menunjukkan bahwa empati bisa menjadi modal politik setara dengan strategi kekuasaan. Figur seperti Giorgia Meloni menunjukkan bahwa ideologi keras pun bisa dikemas oleh figur perempuan dan diterima publik.

Indonesia memiliki modal historis dan kultural untuk melahirkan future queen baru, sebuah kepemimpinan perempuan yang bukan hanya hadir karena darah biru politik, melainkan karena kapasitas, daya juang, dan resonansi dengan rakyat.

Namun, syaratnya jelas, yakni generasi baru harus berani keluar dari bayang-bayang patronase, berhadapan langsung dengan arena kompetisi politik, dan menegaskan representasi substantif.

Apabila hal itu tidak terjadi, maka benar adanya pepatah tadi, good times create weak women. Indonesia mungkin akan menyaksikan stagnasi kepemimpinan perempuan di ranah simbolis.

Namun, jika figur baru mampu menembus batas, maka The Future Queen bukan sekadar harapan terakhir, melainkan awal babak baru bagi demokrasi Indonesia. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Beberapa pejabat publik seperti Teddy Indra Wijaya, AHY, hingga Sherly Tjoanda bukan hanya tampil menarik, mereka menjelma jadi wajah baru politik Indonesia yang serba visual. Namun, mengapa fenomena pejabat publik dengan impresi visual menarik ini menjadi penting dalam diskursus politik kekinian?

PinterPolitik.com

Dalam beberapa tahun terakhir, lanskap politik Indonesia mengalami transformasi tak hanya dari segi kebijakan, tetapi juga impresi yang aesthetic.

Pejabat publik seperti Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda eksis dengan latar belakang yang sangat berbeda namun memiliki kesamaan dalam persepsi publik, memperlihatkan bagaimana good looks menjadi aset politik yang semakin berpengaruh.

Visual mereka yang dipoles dengan narasi progresif dan performa yang dipublikasikan secara intens di media sosial menjadikan mereka mudah diterima dan dibicarakan publik, baik secara positif maupun kritis.

Fenomena ini bukan tanpa penjelasan di atas kertas. Dalam kajian psikologi sosial, efek ini dikenal sebagai halo effect, sebuah bias kognitif di mana penilaian terhadap satu aspek (misalnya penampilan fisik) memengaruhi penilaian terhadap aspek lainnya (seperti kompetensi atau integritas).

Dengan masifnya penggunaan media sosial, yang sangat menekankan aspek visual dan kesan pertama, halo effect menjadi alat distribusi pengaruh yang ampuh dalam politik.

Bukan hanya Teddy, AHY, maupun Sherly. Nama-nama pejabat publik di level kepala daerah petahana seperti Bupati Bandung Barat Jeje Govinda, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, Wakil Bupati Kudus Bellinda Putri Sabrina Birton, hingga Wakil Wali Kota Kupang Citra Pitriyami, ikut terangkat berkat performa visual yang dibungkus dalam strategi branding digital yang apik.

Dalam konteks yang sama, para mantan pejabat publik seperti Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Zumi Zola, hingga Airin Rachmi Diany juga sempat menikmati masa kejayaan dalam ekosistem visual-minded publik di eranya masing-masing.

Lantas, mengapa hal ini menjadi krusial dalam diskursus politik-pemerintahan Indonesia?

Ilusi Kompetensi dan Budaya Visual?

Dalam konteks Indonesia, di mana politik sering kali dipersonalisasi dan bersifat figur-sentris, halo effect dinilai bekerja sangat efektif.

Kendati sangat subjektif, terdapat derajat atau selera umum visual yang diterima. Ketika seorang pejabat tampan atau cantik, publik dengan cepat memberi asumsi bahwa mereka juga cerdas, profesional, atau berintegritas.

Penelitian Efraim Efran menunjukkan bahwa dalam sebagian bersar lingkungan interaksi manusia, termasuk politik, kandidat dengan wajah menarik memiliki peluang lebih besar untuk dipilih, bahkan ketika performa objektifnya tidak signifikan.

Dalam konteks Teddy, AHY, Sherly Tjoanda, serta pejabat publik lainnya, kiranya bukan hal tabu untuk diinterpretasi bahwa karakteristik fisik mereka seolah menjadi entry point dalam membangun afeksi publik.

Di sinilah peran halo effect menciptakan apa yang disebut sebagai rapid trait inference, penilaian instan dalam hitungan milidetik yang menentukan suka atau tidak suka pada seseorang hanya lewat tampilan visual.

Fenomena berikutnya yang turut menguatkan halo effect adalah ilusi kompetensi (illusion of competence), yaitu kondisi di mana seseorang dianggap kompeten semata karena tampilan luar atau gaya komunikasi, bukan substansi atau hasil kerja di kesan pertama. Kendati, nama-nama tersebut tentu memiliki kompetensi dan torehan performa yang positif sejauh ini.

Namun, dalam konteks pejabat publik yang aktif di media sosial, estetika visual dan gaya komunikasi yang engaging dapat menciptakan persepsi bahwa mereka pasti bekerja atau pasti lebih baik dibanding pejabat lain yang tampil “datar”. Padahal, tidak selalu ada korelasi antara performa visual dan performa struktural.

Media sosial mempertebal efek ini melalui sistem algoritma yang mengutamakan engagement, bukan akurasi atau kualitas kinerja yang hakikatnya memang sukar dinilai oleh mesin.

Dalam budaya politik Indonesia yang sangat visual dan viral-driven, ilusi, atau lebih tepatnya “konstuksi kompetensi” sejak pandangan pertama ini menjadi pengungkit legitimasi instan.

Pendekatan visual branding dalam politik Indonesia kini tidak lagi opsional. Media sosial menjadi arena utama pertarungan narasi.

Seorang pejabat yang tidak mampu tampil baik secara visual akan kalah bersaing dalam perhatian publik meskipun punya rekam jejak yang kuat. Di sinilah branding bukan lagi soal pencitraan semu, melainkan bagian dari kapital politik.

Gambar diri seorang pejabat di Instagram dengan filter tertentu, angle tertentu, dan narasi tertentu menjadi komoditas yang memengaruhi pemilih secara emosional.

Branding inilah yang menjadikan sosok-sosok tersebut tampak cepat mencuri perhatian. Meski secara struktural jabatan pejabat atau kepala daerah tertentu di Indonesia cenderung kurang mendapat eksposur, keberadaan mereka di dunia digital justru melampaui batas geografis tersebut.

“Auto Damage” Fix?

Sosok-sosok seperti Teddy, AHY, Sherly Tjoanda, serta pejabat lainnya bukan semata contoh dari halo effect pasif, melainkan mereka mampu mengkapitalisasi persepsi publik melalui kerja nyata yang ditampilkan secara strategis.

Teddy dan AHY, misalnya, dengan latar belakang militer dan posisi strategis sebagai Menteri Koordinator, telah beradaptasi dari prince charming politik menjadi figur yang mencoba merespons isu pembangunan dan infrastruktur secara serius.

Demikian pula Sherly, yang berani tampil beda dalam gaya komunikasi sebagai gubernur perempuan dengan pendekatan urban & inclusive leadership.

Branding yang selaras antara visual, pesan, dan tindakan aktual dapat menjadi senjata utama untuk mem-breakthrough kemacetan politik yang sering hanya dihuni elite tradisional. Mereka bisa menjadi ikon dari generasi politisi baru yang memiliki charisma, substance, dan reach sekaligus.

Namun, risiko besar juga mengintai ketika ekspektasi publik yang dibangun oleh branding visual tidak diimbangi oleh kualitas kerja yang konkret dan terukur.

Dalam kondisi tersebut, efek halo bisa berubah menjadi efek boomerang, publik merasa tertipu atau kecewa, lalu menjadi antagonis terhadap figur tersebut.

Kasus Zumi Zola, misalnya, menjadi pelajaran penting. Sosoknya dulu dielu-elukan karena wajah rupawan dan gaya populis, tetapi kemudian runtuh karena kasus rasuah.

Sampel itu membuktikan bahwa efek visual memiliki daya tarik yang kuat, tetapi tetap memerlukan pijakan struktural dan integritas personal agar tidak menjadi bubble.

Fenomena ini juga membuka peluang lahirnya kelas sosial politik baru—yaitu politisi yang mampu merangkul populisme digital namun tetap grounded secara kebijakan.

Bila Teddy, AHY, dan Sherly sejauh ini mampu menjaga keseimbangan antara visual charisma dan kebijakan substantif, maka mereka berpeluang menembus struktur kekuasaan yang lebih tinggi di masa depan.

Namun, bila tidak, maka mereka akan menjadi bagian dari daftar panjang politisi one-hit wonder, yang redup begitu jabatan atau perhatian publik bergeser.

Dalam dunia politik Indonesia yang sangat fluktuatif dan berorientasi persepsi, kemampuan mempertahankan narasi dan merealisasikan janji adalah mata uang paling mahal.

Fenomena seperti dijabarkan di atas  tampak sangat jarang dibahas dalam analisis maupun teoretis yang mendalam. Namun, di saat yang sama, menunjukkan bahwa wajah politik Indonesia tengah mengalami pergeseran besar, dari politik orasi menjadi politik impresi.

Ini membuka ruang baru bagi politisi muda dan visual untuk naik panggung, namun juga menuntut kedewasaan publik untuk tidak terperangkap dalam ilusi kompetensi.

Kuncinya ada pada kesadaran kritis publik dan etika visual politik. Tanpa itu, kita hanya akan menjadi penonton dalam pertunjukan politik estetika, bukan peserta aktif dalam demokrasi substansial. (J61)