Jawaban benar siswa SMA diberi nilai minus oleh juri MPR. Mengapa orang Indonesia begitu takut mengakui kesalahan?

PinterPolitik.com

“The existence of dissonance, being psychologically uncomfortable, will motivate the person to try to reduce the dissonance and achieve consonance. When dissonance is present, in addition to trying to reduce it, the person will actively avoid situations and information which would likely increase the dissonance.” – Leon Festinger, A Theory of Cognitive Dissonance (1957)

Cupin baru saja menyeduh kopinya ketika timeline meledak. Video berdurasi beberapa menit dari Pontianak menyebar ke mana-mana, menampilkan babak final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang berakhir dengan cara yang tidak seorang pun bayangkan.

Cupin menyimak video itu sambil mengernyitkan dahi. Pertanyaannya sederhana: lembaga mana yang pertimbangannya wajib diperhatikan DPR dalam memilih anggota BPK?

Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjawab lebih dulu dengan menyebut bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Jawaban itu, secara konstitusional, benar.

Namun dewan juri yang dipimpin Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI Dyastasita WB justru memberikan nilai minus lima. Alasannya, Regu C dianggap tidak menyebutkan unsur DPD dengan jelas.

Cupin mengulang video itu tiga kali, dan tiga kali ia mendengar kata “Dewan Perwakilan Daerah” terucap dari mulut peserta. Beberapa menit kemudian, Regu B dari SMAN 1 Sambas menjawab dengan substansi yang persis sama dan mendapat nilai sempurna: sepuluh.

Yang membuat Cupin berhenti menyeruput kopinya bukan skor yang timpang itu. Melainkan apa yang terjadi setelahnya, ketika Regu C memprotes dan juri diminta mengevaluasi ulang.

Alih-alih mengoreksi, juri kedua, Indri Wahyuni, justru menegur peserta agar memperbaiki artikulasi mereka. “Dewan Juri berhak memberikan nilai minus lima,” katanya dengan nada yang tidak menyisakan ruang untuk dialog.

Cupin meletakkan cangkirnya. Ia bukan ahli konstitusi, tapi ia tahu persis apa yang baru saja ia saksikan. Bukan kesalahan teknis, melainkan sesuatu yang jauh lebih akrab di telinga setiap orang Indonesia: refleks defensif dari pihak yang merasa otoritasnya digugat.

Video itu akhirnya memaksa Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman meminta maaf secara resmi. Dewan juri dan MC dinonaktifkan. Bahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundang para siswa SMAN 1 Pontianak ke Jakarta.

Cupin mengangguk pelan membaca berita tindak lanjut itu. Tapi satu hal mengganggunya: koreksi datang dari tekanan viral, bukan dari sistem.

Mengapa begitu sulit bagi pemegang otoritas di Indonesia untuk berkata “saya keliru”? Dan apakah ada sesuatu dalam budaya kita yang membuat pengakuan kesalahan terasa seperti bunuh diri sosial?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Defensif adalah Budaya Kita?

Untuk menjawab pertanyaan Cupin, kita perlu mundur ke tahun 1946. Antropolog Ruth Benedict dalam bukunya The Chrysanthemum and the Sword memperkenalkan pembedaan klasik antara shame culture dan guilt culture.

Dalam guilt culture yang dominan di Barat, seseorang merasa bersalah karena melanggar standar internalnya sendiri, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dalam shame culture, yang Benedict identifikasi pada masyarakat Timur, tekanan moral datang dari luar: dari tatapan orang lain, dari kemungkinan dipermalukan di depan publik.

Indonesia, dalam banyak studi, dikategorikan sebagai masyarakat yang condong pada shame culture. Implikasinya sangat konkret: yang paling ditakuti bukan perbuatan salah itu sendiri, melainkan ketahuan bahwa kita salah.

Sosiolog Belanda Geert Hofstede memberikan data kuantitatif yang memperkuat gambaran ini. Dalam skala dimensi budaya nasionalnya, Indonesia mencatat skor Power Distance Index sebesar 78, salah satu yang tertinggi di dunia, dengan skor Individualism hanya 14.

Angka 78 berarti masyarakat Indonesia secara kultural menerima bahwa kekuasaan terdistribusi secara tidak setara. Angka 14 berarti identitas individu sangat terikat pada kelompok dan hierarki tempatnya berada.

Kombinasi keduanya menciptakan arsitektur sosial di mana koreksi dari bawah ke atas menjadi sangat mahal secara kultural. Ketika seorang siswa SMA memprotes keputusan pejabat eselon tinggi, ia bukan sekadar mempertanyakan skor, melainkan sedang menantang seluruh tatanan hierarkis yang menopang otoritas sang juri.

Benedict Anderson, ilmuwan politik Cornell University yang menghabiskan kariernya mempelajari Indonesia, pernah menguraikan bagaimana konsep kekuasaan dalam tradisi Jawa berbeda secara fundamental dari tradisi Barat. Kekuasaan bukan sekadar kapasitas untuk memutuskan, melainkan substansi yang melekat pada posisi, yang tidak boleh terlihat berkurang atau dipertanyakan.

Bandingkan dengan Jepang yang sama-sama beroperasi dalam kerangka shame culture. Di sana, tradisi jishoku atau pengunduran diri sukarela menyediakan jalur institusional bagi akuntabilitas tanpa konfrontasi publik yang memalukan.

Di Korea Selatan, ketika partai berkuasa kalah dalam pemilu parlemen 2024, Perdana Menteri Han Duck-soo dan seluruh penasihat senior presiden langsung menawarkan pengunduran diri. Frasa yang digunakan Presiden Yoon Suk Yeol adalah “merendahkan hati untuk menghormati” kehendak publik.

Di Skandinavia, dengan skor Power Distance yang rendah, seorang penilai yang menyadari kesalahannya dapat langsung berkata “maaf, Anda benar” tanpa merasa otoritasnya runtuh. Otoritas justru dikuatkan oleh kemampuan mengakui kekeliruan.

Indonesia belum memiliki mekanisme kultural semacam itu. Yang ada justru sebaliknya: sebuah ekosistem sosial di mana mengakui kesalahan dipersepsi sebagai pelucutan martabat.

Lantas, jika budaya membentuk kerangkanya, apa yang terjadi di dalam kepala individu ketika ia terpojok oleh kesalahannya sendiri? Dan apakah ada penjelasan psikologis mengapa semakin jelas seseorang bersalah, semakin keras pula ia mempertahankan posisinya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Sindrom Defensif Sedari Pikiran?

Jawabannya sudah diformulasikan sejak 1957. Leon Festinger, psikolog sosial Amerika, memperkenalkan teori cognitive dissonance yang kini menjadi salah satu pilar psikologi modern.

Festinger menunjukkan bahwa ketika seseorang menyadari perilakunya bertentangan dengan keyakinannya, ia tidak otomatis memperbaiki perilaku tersebut. Yang lebih sering terjadi justru sebaliknya: ia memperkuat pembenaran atas tindakan yang salah untuk mengurangi ketidaknyamanan psikologis.

Festinger bahkan menyebut dorongan ini sefundamental rasa lapar. Ketika dewan juri MPR menyadari bahwa mereka telah membuat keputusan yang keliru, yang bekerja bukan logika koreksi, melainkan mesin rasionalisasi.

“Artikulasi tidak jelas” menjadi tameng. Keputusan juri dijadikan absolut. Fakta ditundukkan di bawah otoritas prosedural.

Sosiolog Kanada-Amerika Erving Goffman dalam karyanya The Presentation of Self in Everyday Life menambahkan lapisan lain. Goffman menunjukkan bahwa setiap individu dan institusi membangun face, sebuah citra publik yang harus dijaga.

Yang membedakan sistem yang sehat dari yang bermasalah adalah apa yang terjadi ketika face dan fakta berkonflik. Dalam sistem yang sehat, fakta menang. Dalam sistem yang disfungsional, face menang, berapa pun biayanya.

Psikolog mencatat tiga mekanisme pertahanan diri yang bekerja secara berurutan dalam situasi seperti ini. Pertama, penyangkalan: Dyastasita WB secara eksplisit menolak bahwa Regu C telah menyebut DPD, meskipun rekaman menunjukkan sebaliknya.

Kedua, rasionalisasi: ketika penyangkalan mulai goyah, Indri Wahyuni menggeser argumen ke wilayah yang lebih kabur, yaitu soal artikulasi. Ini adalah shifting goalpost klasik: ketika argumen utama runtuh, pertahanan baru yang lebih sulit dibuktikan atau disanggah langsung diciptakan.

Ketiga, proyeksi: alih-alih menempatkan masalah pada keputusan juri, beban justru diletakkan pada peserta. Korban diminta bertanggung jawab atas kekeliruan pelaku.

Amy Edmondson, profesor Harvard Business School, dalam risetnya tentang psychological safety menunjukkan bahwa organisasi dengan tingkat keselamatan psikologis tertinggi justru adalah yang paling terbuka terhadap pengakuan kesalahan. Ketika orang merasa aman untuk berkata “saya keliru” tanpa dihukum, seluruh sistem menjadi lebih adaptif, lebih cepat belajar, dan lebih terpercaya.

Indonesia, dalam banyak hal, masih beroperasi pada kutub yang berlawanan. Gelar bertambah, jabatan naik, sertifikat berjejer, tetapi kerendahan hati untuk menerima koreksi justru semakin langka.

Insiden di Pontianak, pada akhirnya, bukan soal lomba cerdas cermat. Ia adalah cermin kecil yang memantulkan pola besar: sebuah ekosistem sosial di mana mengakui kekeliruan masih dianggap lebih berbahaya daripada mempertahankan kesalahan.

Cupin mungkin tidak punya jawaban tunggal untuk semua ini, tapi ia tahu satu hal: bangsa yang ingin maju perlu belajar bahwa mengakui kesalahan bukanlah tanda kelemahan, melainkan syarat pertama dari kematangan. (A43)

PinterPolitik.com

Pelatih Tim Nasional (Timnas)sepak bolaShin Tae Yong (STY) bisa saja menjadi sosok yang dicintai oleh masyarakat Indonesia. Namun, baru-baru ini dirinya mengeluarkan pernyataan yang mengecewakan.

Hal itu lantaran dirinya sempat membela Ketua Umum (Ketum) PSSI Mochamad Iriawan atau yang akrab dipanggil dengan Iwan Bule yang didesak mundur akibat Tragedi Kanjuruhan.

Dia menyatakan kepada publik bahwa jika Iwan Bule mundur, dirinya juga akan ikut mundur dari PSSI. Melalui unggahannya di Instagram, dia merasa perlu bertanggung jawab atas semua yang terjadi dan mengundurkan diri.

Menurutnya jika terdapat kesalahan dari rekan kerja yang bekerja bersama sebagai satu tim, maka dirinya pun juga memiliki kesalahan yang sama.

Paguyuban Suporter Timnas Indonesia (PSTI) mengungkapkan rasa kecewa tersebut dengan mengingatkan STY terkait politik sepak bola Indonesia. Melainkan daripada itu, Ketum PSTI Ignatius Indro berpendapat STY lebih baik hanya fokus melatih Timnas Indonesia.

Menurutnya juga, STY perlu menghindari pernyataan tersebut karena akan berpengaruh terhadap sentimen publik. Dia juga mengungkapkan STY seharusnya percaya diri saja dengan kemampuannya sehingga tidak bergantung dengan Ketum PSSI sekarang.

Jika STY memang cukup berprestasi, maka dia pasti akan menjabat kembali sebagai pelatih Timnas. Jika menyangkut dengan politik, masalah boleh jadi akan menjadi runyam.

Selain itu, menurut asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto, wacana mundurnya STY tidak didasari oleh tekanan siapa pun. Inisiatif itu memang hanya keluar dari hatinya yang paling dalam.

Lalu, sebagai orang yang akrab dengan budaya Korea Selatan (Korsel), bagaimana kacamata budaya melihat fenomena ini? Serta adakah korelasinya dengan dinamika perpolitikan Indonesia ke depan?

“Shame Culture”

Di Negeri Ginseng, ada sebuah istilah yang disebut dengan “shame culture” dimana ketika seorang pemimpin gagal, maka bawahannya merasa harus mundur juga. Di Semenanjung Korea, fenomena seluruh anggota berhenti jika pemimpin gagal seringkali ditemui

Istilah “shame culture” itu juga memiliki keburukan tersendiri. Ketika seseorang diserang oleh perasaan bersalah karena dibentengi oleh reputasi, hormat, gengsi, dan harga diri.

Prof. Dr. Kees Berten, seorang pakar etika terkemuka di Indonesia dalam bukunya yang berjudul Aborsi sebagai Masalah Etika berpendapat terkait bahaya terbesar jika seseorang telah memiliki “shame culture”.

Dia menuturkan budaya berbahaya yang dimiliki oleh masyarakat yang memiliki tingkat shame culture tinggi akan dirundung perasaan rasa malu ketika kecacatan atau aib mereka diketahui oleh orang lain.

Konsep ini berlawanan dengan istilah “guilt culture” di mana sekalipun suatu kejahatan maupun kelalaian dalam konteks profesionalisme tidak diketahui oleh orang lain, pelaku tetap memiliki perasaan bersalah.

Pelaku kemudian akan merasa tidak tenang dan sering menyesal atas perbuatannya. Dengan demikian, mereka akan lebih mudah untuk melakukan undur diri dari jabatannya tanpa harus dibuka terlebih dahulu kesalahannya.

Berdasarkan apa yang diungkapkan STY, dirinya lebih merujuk pada “shame culture” yang berkaitan pula dengan konsep solidaritas yang diungkapkan oleh Emile Durkheim dan Henri Bergson dalam bukunya yang berjudul Moral dan Religi.

Solidaritas memiliki makna keadaan hubungan antara individu dan/atau kelompok yang berdasarkan perasaan moral dan kepercayaan bersama. Hal tersebut  dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional.

Faktor yang paling berpengaruh dari solidaritas yakni adanya keterikatan yang didukung oleh nilai-nilai moral dan kepercayaan bersama. Dengan demikian, solidaritas akan menciptakan pengalaman emosional sehingga akan memperkuat hubungan antar mereka.

Seringkali olahraga sepak bola dikait-kaitkan dengan solidaritas dan profesionalisme. Pada budaya Korsel terutama, seringkali budaya mundur dari jabatan ditemukan akibat ada atasan atau pemimpin yang tidak profesional.

Pada akhirnya, prinsip yang dimiliki STY untuk mundur dari jabatan tampaknya juga merupakan buah hasil dari budaya tersebut yang lekat terhadap pengaruh emosional dari konsep solidaritas di dunia sepak bola.

Jika seseorang merasa bersalah mungkin saja dirinya melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kesalahannya meskipun hanya sebatas aksi solidaritas. Salah satu contohnya yaitu permohonan maaf, namun apakah hal ini sudah cukup untuk memaknai “shame culture”?

Maaf Tak Bermakna?

Kembali ke Iwan Bule, mantan Kapolda Metro Jaya itu sebenarnya telah menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Meskipun sebuah permintaan maaf tidak dapat mengembalikan nyawa para korban atau setidaknya mengobati luka akan trauma Kanjuruhan, namun nyatanya banyak masyarakat masih menuntut permintaan maaf darinya yang dinilai kurang berempati dan hanya dinilai sebagai “lip service” alias tanpa makna belaka.

Berbagai pemberitaan media juga menyebut bahwa Iwan Bule tidak terima dengan permintaan netizen bahwa dirinya harus mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab.

Desakan juga datang dari berbagai tokoh yakni pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Relawan Anies, Bonek alias suporter Surabaya, dan berdasarkan petisi yang telah mencapai 32.000 suara setuju Iwan Bule mundur.

Korsel menjadi salah satu negara yang dijadikan acuan jika ingin menilik moral etika. Mereka masuk dalam rumpun “shame culture”, bukan “guilt culture” seperti Jepang, Tiongkok, dan Indonesia.

Oleh karenanya, eksistensi STY seharusnya dapat menjadi “tamparan” bagi Iwan Bule bahwa dirinya masih perlu mengelola rasa malu dan tanggung jawab.

Salah satu contoh kisah yang sekiranya dapat mengacu pada budaya “shame culture” di Korea yakni kisah Perdana Menteri (PM) Korsel Chung Hong Won yang menyatakan mundur dari jabatannya karena tragedi tenggelamnya Kapal Sewol yang menewaskan 187 orang meninggal.

Chung Hong Won menyatakan perasaan duka dan rasa malunya melalui satu kalimat yang cukup menyayat hati. “Cries of the families of those missing still keep me up at night”. (Tangisan keluarga dari orang-orang yang meninggal menghantui saya setiap malam).

Ungkapan Chung Hong Won tentunya berbeda dari “lip service” permohonan maaf budaya Indonesia. Dia mampu menunjukkan rasa empati terhadap para korban, meskipun sebenarnya secara teknis tragedi itu merupakan tanggung jawab kapten kapal, krew, dan pejabat terkait lalu lintas kapal.

Lantas, mengapa Iwan Bule tidak mengindahkan desakan dari berbagai pihak itu?

PSSI Kendaraan Politik?

Iwan Bule sendiri pernah dituding menjadikan PSSI sebagai kendaraan politik untuk menjadikan dirinya sebagai Gubernur Jawa Barat (Jabar). Terlebih, dirinya bahkan pernah menjadi Plt. Gubernur Jabar pada 18 Juni hingga 5 September 2018.

Jika benar, bisa jadi dia akan menjadi the next Ketua Umum PSSI sebelumnya yakni Edy Rahmayadi yang berhasil menjadi Gubernur Sumatera Utara (Sumut).

Upaya politik Iwan Bule sendiri yang sejauh ini telah tampak antara lain melalui  banner yang tersebar di beberapa titik di Jawa Barat, rilis resmi di PSSI terkait capaiannya, dan dukungan dari beberapa kelompok masyarakat untuk maju di Pilgub Jabar 2024.

Sebenarnya tidak mengherankan lagi jika PSSI memang sarat akan tendensi politis berdasarkan riwayat historisnya.

Salah satu publikasi berjudul The Politics of Indonesian Football yang ditulis oleh seorang antropolog dan sejarawan asal Belanda Freek Colombijn menyoroti asosiasi sepak bola yang telah menarik banyak baik peserta aktif maupun pasif, termasuk juga aktor politik.

Pada awalnya sepak bola memang dianggap sebagai representasi politik penguasa dan aspek sosio-kultural masyarakat. Hal itu dapat digambarkan melalui adanya berbagai aktor dan entitas politik yang silih berganti menduduki pucuk pimpinan PSSI demi kepentingannya.

Salah satu momentumnya yaitu pada penyelenggaraan liga alias piala nasional yang berpuncak pada semifinal dan final di Jakarta pada era Orde Baru (Orba). Setelah itu, ketika Soeharto tumbang, Colombijn menyiratkan bahwa kepentingan politik semakin terlihat  dalam dunia sepak bola Indonesia.

Oleh karena itu, dia menyimpulkan dunia sepak bola Indonesia merupakan manipulation of the game for political agendas alias manipulasi permainan untuk agenda politik.

Kembali lagi kepada narasi awal terkait pemahaman budaya “shame culture” di Korea beserta kisah mundurnya PM Korsel Chung Hong Won serta menilik kemungkinan kepentingan politik Iwan Bule, bisa jadi budaya “shame culture” STY bisa saja dianggap sebagai alat politik Iwan Bule untuk mempertahankan posisinya demi menjadi Gubernur Jabar.

Akan tetapi, penjabaran di atas masih sebatas interpretasi semata. Yang jelas, tragedi Kanjuruhan semestinya memang menjadi refleksi bagi para pihak terkait untuk bertanggung jawab penuh tanpa dibumbui intrik maupun kepentingan personal di baliknya. (Z81)