PinterPolitik.com

Polemik yang terjadi soal Monumen Nasional (Monas) antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) yang dipimpin oleh Pratikno seperti tidak ada habisnya untuk dibahas oleh khalayak umum.

Bagaimana tidak? Setelah beberapa waktu lalu Setneg meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghentikan revitalisasi Monas, kementerian tersebut sempat turut melarang pagelaran balapan mobil listrik Formula E di kawasan itu.

Keputusan Setneg soal Monas tersebut sontak menimbulkan pro dan kontra di publik, khususnya media sosial. Soal pagelaran balapan Formula E misalnya, hingga kini masih menjadi polemik tuh di medsos – khususnya di Twitter dengan tagar #AkalAkalanFormulaE.

Eits, tapi, tenang saja. Setneg dikabarkan kini sudah sepakat untuk memberikan lampu hijau kepada Pemprov DKI Jakarta terkait balapan tersebut – meski diikuti dengan beberapa syarat.

Selain soal Formula E, Setneg dikabarkan juga telah memberi izin agar revitalisasi Monas dapat dilanjutkan. Meski begitu, Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka juga mengingatkan agar prosedur tetap diikuti.

Ya, pada intinya, Setneg dan Pak Anies kini bisa dibilang telah berdamai. Tapi, ya, namanya drama-drama politik, pasti ada beberapa pihak yang jadi baper (terbawa perasaan) duluan tuh di medsos. Beberapa pihak mempertanyakan tuh sikap Setneg yang dianggap on-and-off (atau plinplan) atas persetujuannya terhadap Formula E.

View this post on Instagram

Setneg tak setuju Formula E diselenggarakan di Monas.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Feb 5, 2020 at 11:30pm PST

Hmm, ngomong-ngomong soal on-and-off, jadi ingat dengan seri dan film drama yang kerap membuat para penonton baper nggak keruan. Sex Education – sebuah film seri Netflix – misalnya, mengisahkan hubungan Otis Milburn dan Maeve Wiley yang nggak jelas ujungnya bagaimana.

Ya, gimana nggak geregetan? Meski dua season telah berlalu keduanya tak kunjung bersama meskipun pertengkaran dan perdamaian terus terjadi di antara mereka.

Hmm, bisa aja, Anies dan Setneg ini ngalamin hubungan yang kadang akrab dan kadang bertengkar seperti Otis dan Maeve di Sex Education. Bagaimana tidak? Meski telah diberi izin untuk menggelar Formula E, Monas dinilai tetap tidak dapat digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Katanya sih, salah satu syarat yang diberikan oleh Setneg bisa saja menghalangi upaya Pak Anies untuk menjalankan kegiatan itu di Monas – khususnya syarat agar lintasan tribun penonton dan fasilitas lainnya yang harus mengacu pada UU Cagar Budaya.

Pakar Tata Kota dari Universitas Trisakti – Nirwono Joga – menjelaskan bahwa tugu Monas, lapangan Medan Merdeka, dan taman Monas merupakan bagian dari cagar budaya berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakara No. 475 Tahun 1993 sehingga sulit untuk menggunakan lapangan Monas sebagai area balapan.

Waduh, jadi, gimana nih? Boleh atau nggak Formula E dilaksanakan di Monas? Hmm, apalagi nih, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali sudah mewanti-wanti Pemprov DKI Jakarta agar tetap memperhatikan bangunan-bangunan penting di area cagar budaya Monas. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Awalnya, mungkin publik tidak begitu memperhatikan revitalisasi Monumen Nasional (Monas) yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sejak 12 November 2019. Namun, setelah mencuat pemberitaan yang menyebutkan sebanyak 205 pohon ditebang selama proses revitalisasi, atensi publik terhadap proyek tersebut benar-benar menjadi begitu runcing.

Terang saja, berbagai pihak memandang sinis dan menuduh Pemprov DKI Jakarta mengabaikan persoalan lingkungan, menimbang pada pentingnya pepohonan di tengah berdirinya beton-beton perkotaan.

Tidak hanya itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), juga turut menyoroti proyek ini dengan menyebut kontraktor yang mengerjakan revitalisasi Monas “kurang meyakinkan” karena belakangan diketahui bahwa PT Bahana Prima Nusantara selaku pemenang tender ternyata menyewa kantor virtual.

Berbagai kritikan tersebut kemudian memuncak ketika Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengancam akan memperkarakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ke kepolisian bahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila tidak menghentikan revitalisasi Monas.

Ancaman DPRD DKI memang bukan tanpa alasan. Dengan jelas, mereka bertolak dari Keppres Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka (Kawasan Monas) di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang menyebutkan bahwa proyek yang terselenggara di kawasan tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Sekretaris Negara (Mensetneg).

Mensetneg sendiri disebut akan menyurati Pemprov DKI agar menghentikan revitalisasi Monas karena menilai terdapat prosedur – meminta izin kepada Mensetneg – yang belum dilalui.

View this post on Instagram

Ketua DPRD DKI Jakarta ancam perkarakan Anies jika lanjutkan revitalisasi Monas.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 30, 2020 at 1:00am PST

Menghadapi gelombang kritik, bahkan ancaman dari DPRD, Anies kemudian mengangkat “bendera putih” dengan menghentikan proyek revitalisasi Monas sampai waktu yang belum ditentukan.

Di tengah polemik revitalisasi ini, peristiwa yang terjadi pada Agustus 2017 lalu, membuat ada hal lain yang sebetulnya perlu dilihat lagi. Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, Djarot Saiful Hidayat menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyerahkan sertifikat tanah kawasan, yang salah satunya adalah Monas kepada Pemprov DKI Jakarta.

Djarot sendiri memiliki argumentasi yang kuat mengapa sertifikat Monas harus diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, jika Monas masih menjadi aset Setneg, maka Pemprov DKI Jakarta tidak dapat menganggarkan pemeliharaan Monas menggunakan APBD DKI.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil juga menegaskan hal serupa dengan Djarot pada waktu itu, bahwa terdapat petunjuk yang jelas dari Presiden Jokowi agar sertifikat Monas diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta. Namun, kendati disebutkan telah ada perintah dari presiden, nyatanya sampai saat ini Setneg belum memberikan sertifikat Monas kepada Pemprov DKI Jakarta.

Melihat lebih dalam konteks tarik ulur sertifikat Monas antara Setneg dan Pemprov DKI Jakarta kemungkinan besar tidak lepas dari berbagai gerakan politik yang kerap dilakukan di Monas sejak 2016 lalu.

Sebagaimana diketahui, Monas memang telah menjadi saksi bisu atas berbagai gerakan politik yang dimotori oleh kelompok Islam seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Presidium Alumni (PA) 212.

Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaannya, benarkah tarik ulur sertifikat Monas antara Setneg dan Pemprov DKI berhubungan dengan Monas yang telah bertransformasi menjadi arena pergelaran politik dalam beberapa tahun terakhir ini?

Monas sebagai Simbol Pergerakan Politik

Sejak 2016 lalu, publik tentu melihat bahwa Monas telah berulang kali menjadi arena pergerakan politik, khususnya bagi kelompok Islam seperti FPI dan PA 212. Pada awalnya, berbagai demonstrasi tersebut dipicu oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang disebut telah melakukan penistaan agama.

Imbasnya, berbagai gelombang demonstrasi yang kerap kali berlokasi di Monas terus terjadi untuk mendorong Ahok mundur dari posisinya sebagai gubernur. Gerakan protes terhadap Ahok tersebut kemudian melahirkan “efek domino”, di mana Monas kemudian terus menjadi tempat pergerakan politik bahkan sampai masa kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Menariknya, penggunaan Monas ini, didominasi oleh massa yang berada di gerbong yang sama dengan Anies, ataupun mereka yang kerap kali memposisikan diri berseberangan dengan pemerintah pusat.

View this post on Instagram

Proyek revitalisasi kawasan Monas menuai pro dan kontra.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 23, 2020 at 3:00am PST

Kelebogile T. Resane dalam tulisannya Statues, Symbols and Signages: Monuments Towards Socio-Political Divisions, Dominance and Patriotism?, menyebutkan bahwa monumen – seperti Monas – dapat menjadi semacam pengikat ingatan kolektif atas pergerakan politik yang pernah dilakukan.

Artinya, dengan terus digunakannya Monas sebagai arena pergerakan politik oleh kelompok tertentu, secara tidak langsung, Monas sebenarnya telah menjadi semacam simbol dari pergerakan tersebut.

Bukti atas Monas yang telah menjadi simbol dari pergerakan politik, misalnya terlihat dari adanya sindiran “jamaah Monas” yang kerap berseliweran di media sosial pada saat itu. Singkat kata, istilah jamaah Monas, tidak hanya merujuk kepada mereka yang melakukan aktivitas di Monas, melainkan juga merujuk pada kelompok tertentu yang kerap menggunakan Monas sebagai basis tempat pergerakannya.

Konteks yang terjadi di Monas ini, dapat dibandingkan dengan apa yang terjadi pada Gezi Park di Turki yang telah menjadi semacam basis pergerakan massa anti-pemerintah. Ihsan Eliacik, seorang pemimpin spiritual Muslim anti-kapitalis bahkan memberikan istilah khusus pada gerakan demonstrasi yang berpusat di Gezi ini dengan sebutan “Gezi Spirit” atau “Semangat Gezi”.

Gezi Spirit, bagaimana pun juga telah bertransformasi menjadi simbol pergerakan politik yang terus merongrong pemerintah Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Seperti kata Eliacik, ini adalah gerakan yang melawan dominasi kapitalisme dan sekulerisme yang disebutnya tidak mencerminkan semangat Islam yang sebenarnya.

Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa faktor besar pemantik gerakan Gezi Spirit adalah ketidakpuasan kelompok masyarakat tertentu yang menilai pemerintah tengah berjalan secara tidak semestinya.

Monas adalah Gezi Spirit-nya Indonesia?

Menariknya, konteks Gezi Spirit di Turki tersebut benar-benar memperlihatkan pola yang sama dengan berbagai gerakan massa yang terjadi di Monas. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sekiranya gerakan politik di Monas dilatarbelakangi oleh keinginan kelompok masyarakat tertentu yang mendambakan pemerintahan Indonesia dijalankan dengan bernafaskan Islam.

Ini tentunya didasari atas ketidakpuasan kelompok tersebut karena menilai pemerintah yang berkuasa tengah berjalan dengan tidak semestinya. Sehingga tidak heran, istilah-istilah seperti “rezim zalim” menjadi jargon yang umum diperdengarkan.

View this post on Instagram

Siapa berani lawan Anies?⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 8, 2020 at 6:00am PST

Mengadaptasi istilah Gezi Spirit, mungkin pada tulisan ini kita dapat menggunakan istilah “Monas Spirit” untuk menggambarkan gerakan massa yang kerap terjadi di Monas tersebut.

Dalam gerakan Monas Spirit, tidak dapat dipungkiri lagi memang bahwa Anies telah menjadi salah satu bintang yang paling dielu-elukan.

Terlebih lagi, dengan berlabuhnya Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto ke koalisi pemerintahan, praktis Anies menjadi tokoh yang paling bersinar. Hal ini terlihat jelas dengan tidak diundangnya Prabowo ke acara reuni 212 pada Desember 2019 lalu.

Atas hal ini pula, berbagai kabar yang berseliweran menyebutkan bahwa terdapat usaha sistematis dari pemerintah yang berkuasa untuk meredupkan sinar Anies agar tidak maju di Pilpres 2024 nanti.

Tidak hanya Anies, berbagai tokoh yang dinilai masuk dalam gerbong Monas Spirit seperti Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab dan Ustadz Abdul Somad (UAS) bahkan disebut mendapatkan upaya represi dari pemerintah. Misalnya saja Habib Rizieq yang sampai ini tidak dapat kembali ke Indonesia, ataupun UAS yang disebut kerap dilarang berceramah di instansi pemerintahan.

Singkat kata, konteks tidak kunjung diberikannya sertifikat Monas oleh Setneg ke Pemprov DKI Jakarta boleh juga dimaknai sebagai usaha agar Monas tidak menjadi basis gerakan politik yang menempatkan diri berseberangan dengan pemerintah. Pasalnya, jika sertifikat tersebut diberikan, Pemprov DKI yang sekarang di bawah naungan Anies tentu saja dapat dengan leluasa menggunakan Monas sebagai basis lokasi pergerakan politik.

Akan tetapi, benar tidaknya terdapat intrik politik serius yang berada di belakang tarik ulur penyerahan sertifikat Monas ataupun persoalan revitalisasi kawasan tersebut tentu saja hanya diketahui oleh pihak-pihak terkait. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Di akhir tahun 2015, Presiden Joko Widodo menolak rencana pembelian Helikopter AgustaWestland (AW) 101 untuk digunakan sebagai kendaraan VVIP Kepresidenan. Tapi setahun kemudian, ternyata pesawat tersebut tiba di Indonesia. Banyak pihak yang terkejut dengan kedatangan heli tersebut, siapa yang membelinya?

pinterpolitik.com

JAKARTA – Beberapa hari lalu, Bandara Halim Perdana Kusuma kedatangan helikopter canggih dan mewah yang dikenal dengan AW 101 dari Inggris, kabarnya heli ini akan masuk sebagai jajaran Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI). Masalahnya, Panglima TNI Gatot Nurmatyo mengaku terkejut karena sebenarnya pembelian pesawat ini telah dibatalkan.

Menurut Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Senin (6/2), walau dibatalkan namun dana pembelian AW 101 telah dibayarkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memfasilitasi Sekretariat Negara.  Karena sudah terlanjur dibayar, maka pengadaannya dialihkan sebagai Alutsista TNI, salah satunya sebagai angkutan pasukan serta Search and Rescue (SAR) tempur.

“Kemenkeu kalau untuk menfasilitasi Kepresidenan langsung ke Setneg. Jadi pada pembayaran, Panglima tidak tahu, Kemenhan tidak tahu, hanya Setneg saja yang tahu,” katanya.

Namun keterangan Ryamizard ini ditampik oleh Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto. Menurutnya, pembelian helikopter itu berasal dari TNI AU bukan Setneg. “Saya tegaskan, anggaran yang digunakan untuk pembelian helikopter AW 101 adalah anggaran AU bukan Setneg,” tegasnya di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (7/2).

Hadi mengatakan, heli tersebut dipesan pada era KSAU sebelumnya, yaitu Marsekal (Purn) Agus Supriatna. Selain itu, proses pengadaannya pun dilakukan oleh TNI AU dengan sepengetahuan Kementerian Pertahanan yang menjadi kementerian induk tiga matra TNI, yaitu TNI AU, TNI AL, dan TNI AD.

Menyangkut pengadaan pesawat senilai US$ 55 juta atau Rp 761,2 miliar per unit ini, sebenarnya juga bertentangan dengan instruksi presiden terkait pengetatan anggaran belanja negara. Oleh karena itu, Hadi mengaku telah membentuk tim investigasi untuk mengetahui apakah dalam proses pemesanannya ada pelanggaran yang terjadi.

Namun Hadi tidak merinci apakah tim investigasi internalnya bersinergi dengan tim investigasi yang dibuat oleh Panglima TNI atau tidak.

Helikopter AW 101 termasuk canggih dikelasnya, karena memiliki ruangan kabin cukup luas, sehingga bisa mengangkut penumpang sampai 30 orang. Badan pesawatnya memiliki lapisan pelindung anti serangan misil. Dengan kecepatan maksimal 278 km/jam, AW 101 mampu menembus jarak hingga 1.360 km.

“Hingga hari ini, pesawat tersebut belum diserahterimakan ke TNI AU,” lanjut Hadi yang enggan mengungkap berapa unit heli yang dibeli. Ia juga belum bisa menjawab apakah pembeliannya masih bisa dibatalkan atau tidak, terkait adanya masalah di dalam negeri.

Kalaupun dapat dibatalkan pembeliannya, tentu Indonesia pun harus mengeluarkan uang untuk membayar kompensasinya. Penambahan Alutsista yang canggih tentu diperlukan oleh negara, namun bila dilakukan tanpa memahami kondisi perekonomian negara tentu hanya akan menjadi beban semata. (Berbagai sumber/A15)