PinterPolitik.com

[dropcap size=big]N[/dropcap]ama Rizieq Shihab sudah tidak asing terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Orang-orang kerap berbisik namanya ketika puluhan anggota Front Pembela Islam melakukan patroli penertiban tempat-tempat yang mereka anggap sumber maksiat. Dengan pakaian serupa jubah serba putih itu, dia dan kawanannya menyatroni diskotik, panti pijat, dan tempat penjualan miras. Mereka juga pernah membakar patung-patung di Purwakarta. Kata mereka, patung itu simbol berhala.

Nama sang Habib makin menggema setelah mampu memobilisasi massa ke Jakarta. Dalam aksi yang berlangsung bergelombang, mulai dari November 2016 hingga Februari 2017, mereka menuntut Ahok agar dipenjara karena telah menista agama. Namun setelah Ahok dipenjara, dan aksi massa perlahan mereda. Rizieq malah keluar negeri dan ogah kembali.

Kontan, pria kelahiran 24 Agustus 1965 ini langsung menjadi sorotan atas kelakuannya yang semakin kontroversial. Padahal, saat ini sudah ada delapan kasus yang dilaporkan ke kepolisian. Sama seperti tudingannya pada Ahok, Rizieq diperkarakan karena telah melakukan tindak kajahatan. Mulai dari penghinaan agama dan ideologi pancasila, penguasaan tanah secara ilegal di Bogor, sampai skandal pesan WhatsApp berbau pornografi dengan Firza Husein.

Tapi bukan Rizieq namanya kalau tak punya siasat. Selagi namanya tercantum sebagai salah satu orang yang diincar polisi, dia malah pergi ke tanah Arab. Kabarnya, Rizieq pergi sejak akhir April 2017. Meski tanggal pasti keberangkatannya belum diketahui hingga kini, tapi di sebuah video tertanggal 28 April 2017 memperlihatkan sang Habib memberikan keterangan alasannya pergi ke Madinah. Sementara sebuah video lain yang menampilkan Rizieq sedang memberikan ceramah di Madinah, juga sudah beredar luas sejak 1 Mei 2017. (Lihat juga: Rizieq Di Madinah, Kapan Pulang?)

Rizieq mengakui, dirinya berangkat ke Arab Saudi agar keluarganya aman dari berbagai bahaya. Bagi dia, ibadah umrah adalah cara terbaik mewujudkan tujuannya tersebut. “Di samping sebagai dai wajib menjaga umat, sebagai seorang kepala keluarga juga wajib menjaga keluarga. Umroh ini adalah jalan keluar yang paling aman. Kita amankan dulu keluarga. Kalau keluarga sudah aman, saya bisa berjuang lebih leluasa,” ungkap Rizieq.

Namun tampaknya kata “berjuang lebih leluasa” yang diungkapkan Rizieq bermakna ganda. Pertama, kata-kata tersebut dapat bermakna perjuangan Rizieq bersama organisasi massanya, FPI. Kedua, kata-kata itu juga dapat bermakna perjuangan Rizieq lari dari pemeriksaan pihak kepolisian. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, Rizieq telah berulang kali menghindar dari panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus chat WhatsApp berbau pornografi terkait dirinya.

Akibat sikapnya tersebut, pihak kepolisian bahkan berencana membuntuti Rizieq melalui skema blue notice interpol. Interpol merupakan lembaga polisi internasional yang berwenang, apabila diminta oleh negara yang bersangkutan menyelidiki penjahat lintas negara. “Jadi penyidik yang tangani kasus itu, nanti meminta bantuan Interpol pusat di Kota Lyon, Perancis. Tentunya melalui NCB Interpol di Jakarta,” ujar Setyo.

Menurut Interpol Fact Sheet – International Notices system, blue notice dikeluarkan untuk mencari, mengidentifikasi atau mendapatkan informasi tentang kepentingan seseorang dalam rangka penyelidikan kriminal. Menurut Setyo, status Rizieq masih sebagai saksi. Karena itu, rencananya blue notice yang akan dikeluarkan.

Tapi lagi-lagi Rizieq berkelit. Ia beranggapan telah terjadi pelanggaran HAM terhadap dirinya. Menurutnya, dia beserta keluarganya telah diterorisasi dan dikriminalisasi oleh berbagai tuduhan yang menimpa dirinya. Sang Habib pun melaporkan kasusnya tersebut ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dia bahkan mengundang Komnas HAM untuk bertemu dengannya di Arab Saudi. Bukan itu saja, ia bahkan berencana melaporkan kasus yang menimpanya tersebut kepada Mahkamah Internasional dan Komisi HAM PBB. (Lihat juga: Rizieq Undang Komnas Ham Ke Arab?)

Sontak, Setara Institute menanggapi rencana Rizieq tersebut dengan kritik. “Pernyataan pengacara Rizieq Shihab yang akan membawa kasus tersebut ke Mahkamah Internasional adalah tindakan yang sia-sia dan out of context karena mekanisme internasional didesain hanya untuk mengadili perkara-perkara spesifik dan dengan mekanisme khusus. Andaipun mereka sampai di PBB atau Mahkamah Internasional bisa saja diterima sampai tingkat security (satpam) atau reception (Biro Umum), tercatat sebagai tamu kunjungan biasa atau turis,” tegas Ketua Setara Institute Hendardi.

Setara: Sia-sia Bawa Kasus Habib Rizieq ke Mahkamah Internasional https://t.co/9EF5MPXkUG pic.twitter.com/ienwslwP3R

— detikcom (@detikcom) May 22, 2017

Rizieq’ll Never Walk Alone

Bukan bermaksud menyamakan Rizieq dengan klub sepakbola Liverpool. Tapi tampaknya Rizieq memang tidak (pernah) sendirian. Meski Rizieq di Arab Saudi, dan entah kapan kembali, para pendukungnya setia beraksi. Sejak awal Mei, mereka rajin menyambangi Komnas HAM dan melakukan demonstrasi bertajuk tolak kriminalisasi ulama.

Kamis (4/5), mereka bertemu dua Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai dan Hafid Abbas. “Habib Rizieq dikriminalisasi belasan kasus, bahkan beliau diteror. Rumahnya ditembak sniper dan pengajiannya diteror dengan ledakan mobil. Juga, Ustaz Khaththath yang ditangkap karena dituduh makar,” ujar Ustad Ansufri Idrus Sambo. Sambo, bersama Presidium Alumni Gerakan 212, menuntut Komnas HAM menangani kasus-kasus tersebut secara tuntas.

Puncaknya, Jumat (19/5) pekan lalu, Sambo dan kawanannya, melancarkan aksi galang dukungan melalui pembubuhan tanda tangan di spanduk yang lebarnya 15 meter di Masjid Agung Sunda Kelapa. Tanda tangan itu, menurut Sambo, adalah tanda dukungan terhadap langkah Komnas HAM untuk mengusut kasus kriminalisasi ulama. Setelah itu, barisan massa Sambo bergerak mendatangi kantor Komnas HAM yang teletak di Jalan Laturharhari, Jakarta Pusat.

“Setiap Jum’at, kami akan mengadakan hal seperti ini. Tidak membawa massa, tetapi cukup perwakilan saja. Silahkan kirimkan setiap perwakilan kepada kami. Kami akan terus mengadakan hal ini sampai Habib (Rizieq Shihab) dibebaskan dari fitnah tersebut. Dan juga ustadz Khaththath dibebaskan. Hingga saat ini, telah terkumpul 5.000 tanda tangan petisi yang sudah kami terima,” ujar Sambo.

Aksi yang akhirnya viral di media sosial dengan tagar #TolakKriminalisasiUlama ini pun diadakan lagi pada hari Minggu di Car Free Day Jakarta dan berlangsung juga pada hari-hari berikutnya di sejumlah kota lain di Indonesia seperti Poso, Bandung, dan Solo.

Bismillah. #AliansiPemudaMahasiswaIndonesia APMI menggelar aksi solidaritas di depan gedung MPR 23/5/17 #TolakKriminalisasiUlama pic.twitter.com/KWktCiwlsC

— Bagus Cahyo Purnomo (@bc_purnomo) May 24, 2017

Sementara di media sosial, pendukung Rizieq menggalang dukungan lewat gerakan 7 status untuk Habib Rizieq. “Dukungan tersebut untuk mengatakan bahwa semua pemberitaan yang ada saat ini, betul-betul tidak benar dan mereka percaya dengan yang disampaikan Habib. Dukungan moral kepada dirinya,” ucap Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam (FPI) Sugito Atmo Prawiro. Status ataupun cuitan itu pun disertai tagar #KamiBersamaHRS.

Jumat (19/5), Komnas HAM menanggapi laporan Sambo dan kawan-kawan dengan nada positif. “Ada benang merah yang bisa menunjukkan [bahwa] ada keterkaitan antara kasus Ahok dengan yang menimpa 21 teman-teman yang mengadu ke Komnas HAM,” kata Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Siane Indriani. Menurutnya, isu kriminalisasi ini diduga berasal dari motif balas dendam politik. “Dari hasil sementara bahwa memang ada indikasi kuat, ada kriminalisasi terhadap para ulama dan tokoh,” katanya.

Namun demikian, dalam Rapat Kerja dengan Komisi III di Gedung DPR, Selasa (23/5), Kapolri Jenderal Tito Karnavian membantah tuduhan kriminalisasi para ulama tersebut. “Terkait isu kriminalisasi ulama tidak benar, karena telah dilakukan dengan koridor yang benar. Kalau diatur dalam undang-undang dan ada fakta hukum yang menunjukkan aturan itu dilanggar, maka itu proses penegakan hukum bukan kriminalisasi,” ujar Tito.

Menurut Tito, kriminalisasi adalah proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana atau dipaksakan. Pandangan ini ada tepatnya. Pasalnya, dalam sebuah video, Habib terang-terangan menyebut, “Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantat, sedangkan Pancasila piagam Jakarta ketuhanan ada di kepala.” Kata-kata tersebut diucapkan Rizieq saat mengisi ceramah di depan Gedung Sate, Bandung, sekitar 3 tahun yang lalu. Bukankah itu termasuk sebuah penghinaan terhadap ideologi negara?

Jika tak kunjung kembali, tampaknya pihak kepolisian hanya bisa menunggu sampai masa berlaku visa Rizieq habis. “Kan visanya [Rizieq Shihab] 28 hari, artinya jika visa habis kita sudah lakukan komunikasi dengan pihak yang bersangkutan untuk segera pulang ke Indonesia,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono. Andaikan benar bahwa Rizieq berangkat ke Arab Saudi pekan terakhir bulan April lalu, mestinya maksimal akhir pekan ini visa Rizieq tidak berlaku lagi.

Sampai batas waktu tersebut publik hanya bisa harap-harap cemas, layaknya Wakil Presiden RI Jusuf Kalla berharap Rizieq segera kembali ke Indonesia. Jika Arab Saudi dengan aturannya tidak dapat lagi menjamu Rizieq, sedangkan dia tidak berkenan kembali ke Indonesia, dengan segala macam alasan di belakangnya. Kemana lagi Rizieq akan berlabuh? (H31)

“Tentu kita harapkan semua orang taat hukum, termasuk Habib Rizieq,” kata @Pak_JK. Baca selengkapnya di sini: https://t.co/MHn2mSDr6f

— detikcom (@detikcom) May 23, 2017

PinterPolitik.com

“Toleran dan intoleran itu jangan dibawa ke ranah politik. Kalau seperti itu, maka hanya akan menjadi komoditas isu. Ini sama sekali tidak etis. Seharusnya, toleransi digunakan sebagai jalan menuju kesejahteraan.”

[dropcap size=big]B[/dropcap]upati Purwakarta, Dedi Mulyadi, sejak Senin (22/5) kemarin, tengah sibuk kedatangan tamu dari berbagai belahan dunia. Sekitar seratus peserta yang berasal dari 25 negara berkumpul di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dalam acara bertajuk “World Tolerance Conference” (WTC). Acara yang dihelat hingga Rabu (24/5) ini mengagendakan sesi berbagi dan dengar pendapat tentang kehidupan toleransi di berbagai negara untuk perdamaian dunia.

Acara ini dibuka oleh Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi di Aula Janaka, kompleks Setda Purwakarta. Dalam sambutan pembukanya, Tokoh Bhineka Tunggal Ika versi Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara ini, menyatakan bahwa toleransi tidak boleh dibicarakan hanya dalam konteks keyakinan beragama. “Lebih dari itu, sudah saatnya toleransi digunakan untuk meraih kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan ekonomi,” jelasnya.

World Tolerance Conference, cara Purwakarta dan Dedi Mulyadi memupuk persahabatan antar agama dan kepercayaan. Keren! pic.twitter.com/Gys8BBH79z

— NEG (@negativisme) 24 Mei 2017

“Saya sebelumnya mendengar tentang Purwakarta dari media. Kehidupan toleransi di sini tumbuh dengan subur, saya berharap bisa belajar,” ucap salah seorang delegasi asal Azerbaijan, Ruslan Nasibov, mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan di kabupaten terkecil kedua di Jawa Barat itu. Ia mengaku dapat belajar tentang toleransi yang sudah diterapkan di negara lain, lewat konferensi yang diselenggarakan pertama kali di Asia Tenggara itu.

Apresiasi yang sama juga diberikan oleh jurnalis asal Inggris, Imdad Hussain Shezad. Ia mengagumi kebijakan Pemkab Purwakarta yang menyediakan ruang ibadah bagi seluruh agama di sekolah yang ada di kabupaten ini. “Dunia harus tahu apa yang sedang terjadi di Purwakarta. Saya mendukung dan mengapresiasi, seluruh agama mendapatkan tempatnya di sini,” ungkap Imdad.

Dedi, “Si Raja Syirik”

“Nu Jauh Urang Deukeutkeun, Geus Deukeut Urang Layeutkeun, Geus Layeut Urang Paheutkeun, Geus Paheut Silih Wangikeun.”

Bila diartikan dalam bahasa Indonesia, petikan kalimat di atas dapat berarti, “yang jauh harus didekatkan, yang dekat diakrabkan, yang akrab disatukan dalam hati, sudah bersatu dalam hati, maka hidup akan saling mengasihi. Itulah prinsip yang menurut Dedi, sesuai dengan falsafah hidup masyarakat Sunda, yakni Silih Asah, Silih Asih dan Silih Asuh.

Warga Jawa Barat tentu sudah mengenal sosok Bupati Purwakarta bernama lengkap H. Dedi Mulyadi, SH. Namanya tidak saja dikenal sebagai pemimpin muda usia yang berkarakter, cerdas, visioner, dan teguh dalam berkomitmen. Tapi juga sebagai kafir atau raja syirik bagi para bigot, karena pemikiran-pemikirannya yang dianggap tidak sejalan dengan kelompok tertentu, salah satunya Front Pembela Islam (FPI).

Perseteruan Dedi dengan para pengikut Rizieq Shihab ini, diawali saat ia mulai menghiasi Purwakarta dengan aneka patung, seperti Bima dan Gatotkaca di tahun 2009 – di awal masa jabatannya. Patung-patung tersebut kemudian dibakar massa FPI, karena dianggap sebagai cikal bakal kemusyrikan. Padahal, Dedi hanya memandangnya sebagai bagian dari budaya dan seni, “Patung macan di halaman kantor polisi kenapa tidak ikut dipermasalahkan?” tanyanya kala itu.

demo FPI terhadap kemushrikan bupati PURWAKARTA https://t.co/v64HdPmUOC

— kha_kha (@dadi_raka) 30 Mei 2016

Selain patung, ucapan Dedi yang mengaku menikahi Nyi Roro Kidul juga sempat membuat ramai. Apalagi, ia sengaja membuat dan memajang kereta kencana bagi ‘istrinya’ itu di depan pendopo kantor. “Menikahi itu artinya menjaga dan merawat isi laut, bukan menikah betulan,” selorohnya pria kelahiran 11 April 1971 yang juga dituding meninggalkan syariat Islam, hanya karena mengganti ucapan Assalammu Alaikum dengan salam adat Sunda, Sampurasun.

Padahal, salam ala Sunda ini juga telah mendunia ketika Dedi memperkenalkannya di Markas PBB New York, Amerika Serikat, Agustus 2015 lalu. Saat itu, bupati termuda karena menjabat diusia 32 tahun ini, berpidato di acara International Young Leaders Assembly (IYLA). Dedi mengucapkan salam itu di depan 700 peserta dari 90 negara. “Di sana, saya menyampaikan Indonesia itu mempunyai Islam Nusantara, yaitu Islam berbasis budaya, dengan kebudayaan pada wilayah masing-masing,” kata Dedi.

Peraih penghargaan Honorary Police dari Kepolisian Jabar, Harmony Award dari Kementerian Agama, dan Penghargaan Kebhinekaan dari Komnas HAM, karena sebagai Bupati Purwakarta, Dedi menjamin kebebasan warganya dalam berkeyakinan. Sikapnya ini, ia perkuat melalui surat edaran nomor 450/2621/Kesra tentang Jaminan Melaksanakan Ibadah Berdasarkan Keyakinan yang aktif sejak 10 November 2015 lalu.

Toleransi di Wilayah Intoleran

“Semua negara maju tahu, bahwa demokrasi tidak dapat dijalankan oleh sebuah pemerintahan yang lembek terhadap para musuh toleransi.”

Toleransi menurut John Rawls dalam “A Theory of Justice”, adalah bagian dari sistem keadilan untuk semua orang yang mau hidup bersama secara damai dalam masyarakat majemuk. Intoleransi, lanjutnya, adalah asas keadilan (fairness) yang dilanggar jika suatu kelompok yang intoleran secara de facto diberi kebebasan untuk melakukan aksi-aksi kekerasannya. Baginya, kelompok intoleran ini, seharusnya tidak memiliki hak untuk berkeberatan atas sikap tegas negara terhadapnya.

Dalam kasus Dedi, selaku bupati yang bercita-cita menjadikan Purwakarta sebagai daerah toleran – terutama dalam beragama, kerap mendapatkan penolakan kelompok yang mengatasnamakan agama. Kenyataan ini dibenarkan oleh laporan dari Setara Institute yang mencatat ada sekitar 41 kejadian intoleran di Jabar, selama tahun 2016. Angka ini menjadikan provinsi pimpinan Ahmad Heryawan (Aher) ini sebagai wilayah yang tingkat intoleransinya tertinggi di Indonesia.

Peneliti sosial Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama (KBB) Setara Institute, Halili Hasan, mengatakan kalau tingginya angka intoleransi di Jabar disebabkan oleh daya dukung pemerintah daerah, tidak hanya provinsi, tapi juga kabupaten dan kota. Tudingan ini dibenarkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dalam laporannya, Jabar masih memiliki 46 kebijakan yang diduga melanggar  KBB dan diskriminatif.

Laporan tersebut memperlihatkan, pemerintah kota Jabar lah yang paling produktif menerbitkan kebijakan-kebijakan keagamaan yang melanggar hak atas KBB, ketimbang pemerintah kabupaten. “Pemerintah Kota masih terjebak dalam budaya sektarian,” tulis Jayadi Damanik, penyusun laporan yang juga Komisoner Komnas HAM. Salah satu penyebabnya, adalah kuatnya tekanan dari kelompok intoleran yang tidak menghendaki keberadaan kelompok atau identitas keyakinan tertentu untuk hidup bersama.

Data dari Setara Institute, tujuh daerah di Jabar masuk dalam 10 besar kota toleran terbawah di Indonesia, yaitu Bogor, Bekasi, Depok, Bandung, Sukabumi, Banjar, dan Tasikmalaya. Mulai dari rumah ibadah, beasiswa dengan syarat diskriminatif, hingga layanan pendidikan keagamaan. Namun, persoalan tersebut tidak terlihat di Purwakarta. Halili mengatakan, Dedi memiliki keberanian dalam membangun toleransi di daerahnya, meskipun tingkat intoleransi di provinsinya tinggi.

“Saya salut pada Bupati Dedi yang berani menegakkan toleransi di tengah juaranya Jabar dalam intoleransi,” ungkapnya. Salah satu bentuk keberanian Dedi adalah memberikan layanan pendidikan beragama bagi seluruh siswa muslim dan nonmuslim. “Ini bentuk layanan pendidikan yang seharusnya dilakukan negara,” lanjut Halili yang mengatakan, kalau langkah masuk ke lingkungan pendidikan sangat tepat. “Langkah tepat bila sejak dini ditumbuhkan rasa toleransinya, sehingga bisa meminimalisir sikap intoleran.”

Menyebarkan Welas Asih

“Mungkin tidak mudah untuk belajar toleransi. Apalagi dalam hal beragama. Tapi perlu disadari, pada hakikatnya agama itu mengutamakan perdamaian sejati.”

Ketua Penyelenggara Konferensi Toleransi Dunia atau World Tolerance Conference 2017, Gugun Gumilar mengatakan, ‎konferensi mengenai pembahasan agama dan budaya ini merupakan kali pertama di Asia Tenggara. “Yang hadir dalam konferensi ini ada 100 tokoh perubahan pemuda dunia dari 25 negara,” ujarnya, Senin (22/5).

Gugun menjelaskan, ‎toleransi antarumat beragama sangat penting untuk menjaga kesatuan dan persatuan sebuah bangsa. Adapun tujuan lain dalam konferensi ini, yakni untuk untuk menjaga perdamaian dunia. Sedangkan gerakan Toleransi yang terus digalakkan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sejak lama, mendapat sorotan dunia.

Bahkan kabupaten tersebut telah menjadi contoh bagi 25 negara, sebagai daerah yang berhasil memberi ruang dan kebebasan kepada semua pemeluk agama dan kepercayaan. Alhasil, Purwakarta ditunjuk menjadi lokasi konferensi toleransi tingkat dunia bertema ‘World Tolerance Conference’ yang dihadiri ratusan delegasi dari 25 negara. Sejak Senin (22/5) hingga Rabu, 24 Mei.

“‎Toleransi dalam beragama merupakan hal sangat vital. Apalagi, bagi negara yang memiliki ‎keberagaman kultur (multikultural), seperti halnya Indonesia,” jelas Gugun. Menurutnya, ‎Indonesia merupakan salah satu negara yang mengakui keberagaman agama ataupun aliran-aliran kepercayaan yang berkembang. Karenanya, ‎sebagai bangsa yang besar dan kaya akan budaya dan perbedaan masyarakat harus mulai belajar untuk memiliki rasa toleransi terhadap orang yang berbeda keyakinan dan latar belakangnya.

Saya suka video @YouTube https://t.co/d0nnLukjsK WORLD TOLERANCE CONFERENCE, DUNIA BELAJAR TOLERANSI DI PURWAKARTA

— Syachrezha eka putra (@zha2507) 24 Mei 2017

Ia menambahkan, Kabupaten Purwakarta adalah salah satu daerah paling toleran. Bahkan, lanjutnya, dunia menjuluki wilayah ini sebagai ‘the Compassionate City’ (Kota Welas Asih). Dengan begitu, kabupaten ini bisa menjadi contoh untuk para pemimpin daerah lainnya dalam menjaga toleransi beragama. “Makanya, ini menjadi alasan kami menggelar kegiatan tersebut di Kabupaten Purwakarta,” Pungkas Gugun.

Mengenai konferensi ini, Dedi menyatakan kalau dirinya hanya membantu memberikan ruang saja. “Pemkab Purwakarta hanya memberikan ruang saja. Dan, kepada mereka diminta agar bisa menjelaskan secara gamblang tentang perkembangan toleransi yang ada di Purwakarta dan Indonesia,” tuturnya yang percaya kalau toleransi di Purwakarta – pada khususnya – dan Indonesia umumnya, sebenarnya tidak ada masalah.

Contohnya, ketika keenam agama resmi yang sekarang hidup secara berdampingan di Indonesia, saat awal masuk di Indonesia tak pernah dipertentangkan. Dedi menegaskan bahwa tumbuhnya intoleransi di Indonesia belakangan ini lebih disebabkan persoalan politik dan kekuasaan. “Sebabnya, soal toleransi itu jangan diseret-seret ke wilayah politik dan kekuasaan.”

Padahal menurutnya, intoleransi yang paling terasa itu bukan dalam hal beda agama atau keyakinan, melainkan lebih pada kesenjangan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. “Tiga hal itu yang harus kita bahas dalam konferensi ini, supaya ada solusinya,” pungkas Dedi yang berharap 100 delegasi dari 25 negara itu mampu merumuskan bagaimana menekan ketiga faktor yang memunculkan intoleransi tersebut.

(Berbagai sumber/R24)

PinterPolitik.com

“Inilah yang harus kita bangkitkan, disiplin nasional, etos kerja nasional kita yang harus kita ubah, mindset kita, pola pikir kita, harus kita ubah semuanya.”

[dropcap size=big]P[/dropcap]ernyataan yang diiringi nada tinggi suara Presiden Joko Widodo ini, mengawali dibukanya Rapat Koordinator Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/5) lalu. Ucapan ini seakan ditujukan untuk menampar seluruh rakyat Indonesia yang saat ini mudah sekali ‘panas’.

“Urusan demo, fitnah, hujat menghujat, dan negatif thinking. Suudzon terhadap yang lain. Fitnah, kabar bohong. Apakah ini yang mau diteruskan?” tanyanya, prihatin. Akibat berkutat dengan hal yang tidak produktif, lanjutnya, Indonesia tertinggal dari negara lain. “Yang lain sudah bicara space age, bagaimana mengelola luar angkasa agar berguna bagi manusia. Kita masih berkutat untuk hal yang tidak produktif,” kata Jokowi, kesal.

Pernyataan Jokowi untuk membangkitkan kembali jiwa disiplin dan pola pikir yang lebih produktif, seiring dengan pidato Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 20 Mei 1964 di Senayan, Jakarta. Saat itu, isu perpecahan berbau Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) yang memicu ujaran kebencian di ruang-ruang publik juga tengah marak di Indonesia.

Kita ini adalah saudara. Jangan saling menghujat, menjelekkan, memfitnah, saling mendemo -Jkw pic.twitter.com/yyvlLn0hrj

— Joko Widodo (@jokowi) 16 Mei 2017

Dalam pidatonya, proklamator yang kerap disebut Bung Karno ini, juga menyinggung soal upaya adu domba dan pemecahbelahan sebagai senjata yang paling ampuh untuk menguasai suatu bangsa. “Imperialisme memecah belah kita, kita diadu domba satu sama lain. Dan ini salah satu senjata yang immateriil,” tuturnya, seperti dikutip dari kumpulan naskah pidato berjudul “Bung Karno: Setialah Kepada Sumbermu”.

Saat itu, Bung Karno menegaskan bahwa persatuan dan kesatuan merupakan satu-satunya cara agar bangsa Indonesia lepas dari penghinaan serta penindasan bangsa lain. Baginya, demokrasi merupakan dasar dan jalan bagi sebuah bangsa untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. “Jadi saudara-saudara, marilah benar-benar suci bersatu, marilah sama-sama mengutamakan Negara, marilah bekerja konstruktif dalam arti benar-benar melaksanakan pembangunan nasional,” tegasnya.

Menurunnya Toleransi

“Tidak ada orang yang lahir untuk membenci sesama karena perbedaan warna kulit atau agama.” ~ Nelson Mandela

“Stop, sudah hentikan sekarang saling menjelekkan. Kita harus maju ke era yang produktif, ke era yang lebih optimistis,” kembali Jokowi mengingatkan masyarakat ketika berada di Base Ops Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (20/5), sebelum bertolak ke Riyadh, Arab Saudi.

Seruan yang konteksnya dapat dikaitkan dengan semangat 109 tahun Harkitnas ini, mengajak mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengusung satu semangat, persatuan bangsa. “Setiap tahun kita melakukan selebrasi momentum Hari Kebangkitan Nasional dengan ajakan mari kita bangkit. Seharusnya saat ini bukan bangkit lagi, melainkan ’terbang’,” ujar budayawan Radhar Panca Dahana di Jakarta.

Menurutnya, bangsa Indonesia harus ‘terbang’ karena saat ini berada dalam kondisi kritis, bahkan disorientasi, akibat menguatnya isu SARA. Padahal, persoalan perbedaan di bangsa ini sudah selesai sejak dulu. Ia melihat, perbedaan dijadikan senjata memecah belah persatuan bangsa. “Masyarakat seperti dikendalikan oleh kepentingan tertentu. Mereka mengalami kesadaran palsu. Padahal, ada kepentingan bersama,” jelas Radhar.

Kondisi kritis ini juga terbaca melalui survei yang dilakukan beberapa lembaga, salah satunya Populi Center. Survei ini menunjukkan, sekitar 71 persen warga Jakarta menilai intoleransi sudah dalam taraf mengkhawatirkan. Menurut penelitinya, Usep S. Ahyar, salah satu penyumbang mencuatnya intoleransi ialah masa kampanye Pilgub DKI yang terlalu panjang, namun minim kontribusi pendidikan politik. “Yang ada malah masyarakat makin intoleran dengan isu SARA yang mengkhawatirkan,” katanya, Kamis (23/3).

Sementara itu, peneliti Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan temuan itu menunjukkan adanya pergeseran sosial di Jakarta. Warga DKI khususnya, mulai tidak sadar dengan keberagaman yang ada. Fenomena ini terjadi sejak rezim orde baru runtuh. “Warga mestinya sadar keberagaman adalah keniscayaan. Makanya kenapa ada Bhinneka Tunggal Ika,” ucap Bonar.

Rasa prihatin juga datang dari putri Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid atau Yenny Wahid. Menurutnya, sifat ajaran Gus Dur saat ini banyak disalahpahami, karena dianggap hanya pembela kelompok minoritas. Padahal Gus Dur membela kelompok lemah dan dilemahkan, baik minoritas maupun mayoritas. “Zaman Soeharto yang dilemahkan kaum mayoritas, era reformasi dilemahkan minoritas agama. Kalau minoritas melakukan intimidasi, pasti akan dibela korbannya,” ujarnya.

Menghalau Mental Bigot

“Kepada seluruh rakyat Indonesia, jangan mudah tergoda isu SARA yang memperlemah bangsa dan negara kita. Jangan takut melawan tindakan intoleransi dan kekerasan atas nama apapun.”

Ajakan ini disampaikan Jokowi saat berpidato di peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA), April lalu. “Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, yaitu jadikanlah prinsip live and let live, serta unity and diversity, sebagai kekuatan pemersatu yang akan membawa ke persahabatan dan diskusi yang bebas. Di mana masing-masing dapat hidup dengan kehidupannya sendiri secara harmoni dan perdamaian,” jelasnya.

Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, di mata pengamat politik Adi Prayitno dari Universitas Islam Negeri (UIMN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, menjadi sangat menarik. “Hari Kebangkitan Nasional  tahun ini terasa spesial, setidaknya karena ada dua hal penting. Yaitu munculnya populisme kanan yang cukup ekstrim, mencuat pula mental bigot, seperti saling hujat, saling benci, dan saling menegasi,” katanya.

Buat yang tanya bigot itu apa: orang yg fanatik terhadap keyakinannya, intoleran & benci kpd kelompok2 lain. pic.twitter.com/7FDdxXgU8i

— Alissa Wahid (@AlissaWahid) November 11, 2016

“Odi ergo sum, aku membenci maka aku ada.” Moto ini merupakan kutipan satir yang digunakan oleh Umberto Eco dalam novelnya, The Prague Cemetery. Kalimat ini pula yang menurut Stephen Eric Bronner, dalam buku The Bigot: Why Prejudice Persist, menggambarkan bagaimana kebencian memunculkan bentuk bigotry, yaitu rasisme, religisme, ageism, dan lainnya yang memiliki daya rusak tinggi, berdasarkan prasangka.

Lahirnya mental bigot dan intoleransi, menurut Kathlyn Gay dalam makalah Bigotry and Intolerance: The Ultimate Teen Guide, biasanya berawal dari sikap pribadi orang tersebut. Orang dengan harga diri rendah dan merasa terancam oleh perbedaan, atau yang membutuhkan rasa aman dan penerimaan kelompok, kemungkinan akan sulit menghargai perbedaan, baik dari warna kulit, agama, jenis kelamin, dan lainnya.

Gay menegaskan bahwa untuk mengatasi bigotry, tidak dapat dilakukan sendiri. Individu, kelompok masyarakat, atau institusi pemerintahan, harus ikut serta. “Perlu pendidikan tentang keberagaman dan saling menghargai. Selain itu, juga perlu diperbanyak dan diperluas kampanye dan sosialisasi melalui berbagai media untuk membantu menghentikan bigotry, intoleransi, dan rasisme,” tulisnya.

Hal senada juga dikatakan Adi, menurutnya untuk menghalau mental negatif tersebut, harus dilakukan secara menyeluruh, dalam konteks pembangunan nasional. Namun Yenny Wahid yakin, Indonesia memiliki modal besar dalam mengelola kebhinekaan. “Tradisi toleransi yang sudah dipraktekkan berabad lalu di bumi Nusantara adalah pertahanan kita. Saya selamanya percaya, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang toleran dan mengasihi sesama. Tradisi itu harus kita kuatkan kembali,” pungkasnya.

(Berbagai sumber/R24)