PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]abarnya Presiden Jokowi akan terus menggenjot agar semua tanah di negeri ini  bersertifikat. Secara khusus, Jokowi menargetkan tanah di Jawa Barat bisa seluruhnya mendapat sertifikat pada lima tahun mendatang. Weleh-weleh, lama juga bikin sertifikat tanah untuk satu wilayah saja.

Oh iya gengs, penegasan Jokowi itu disampaikan saat dirinya menyerahkan 4 ribu sertifikat tanah kepada warga di Kecamatan Cigombong, Bogor. Wih, nggak ngambil kerjaan Pak Lurah nih ya bagi-bagi sertifikat? Wkwkwk.

Kata Jokowi, dirinya akan berupaya agar Jawa Barat di tahun 2024 seluruh tanahnya sudah bersertifikat.

Bagi Jokowi, percepatan sertifikasi tanah memang sengaja dilakukan. Sebab,doi memiliki maksud agar tidak ada lagi terjadinya sengketa tanah antar warga. Biasanya sengketa tanah yang terjadi di lapisan masyarakat adalah karena minimnya masyarakat yang pegang sertifikat sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimilikinya.

Weleh-weleh. Apa mungkin gengs selain tujuan itu, Jokowi juga punya maksud lain yang seperti ini:

“Waduh payah nih, banyak tanah yang dimiliki rayat, tapi belum disertifikatin. Kalau ada banyak tanah yang belum tersertifikasi hak kepemilikannya, ada  banyak juga dong rakyat yang belum bisa bayar pajak dengan jelas”. Bisa ae bapak. Wkwkwk.

Tapi gengs, gapapalah. Apa yang dilakukan Jokowi ini bagus kok, di luar nantinya akan mengurangi konflik, kan pemasukan negara terkait perpajakan juga semakin baik, betul apa betul?

Tapi nih gengs, semoga saja apa yang dilakukan Jokowi tidak ada maksud lain ya di luar dua hal itu. Kok bisa? Hmm, bisa lah gengs. Jawa Barat itu kan lumbung suara cuy. Jokowi jelas janji kayak gitu biar bisa dapat dukungan rakyat Jawa Barat. Hayoo, ngaku pak. Wkwkwk.

Intinya ya gengs, dari sekitar 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia yang harus bersertifikat, hingga kini baru 46 juta bidang tanah yang bersertifikat. Artinya, masih ada 80 juta bidang tanah yang belum diurus lagi. Weleh-weleh.

Padahal, negara kita sudah merdeka selama 73 tahun ya, tapi kok masih saja urusan sertifikat belum selesai-selasai. Weleh-weleh, pantas negara ini susah ngurusin hal yang besar, wong ngurusin hal-hal yang perintilan seperti ini aja lambat banget. Ckckck. (G35)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]residen Joko Widodo sedang gencar sekali ikut bagi-bagi sertifikat tanah. Rajin banget gitu. Terakhir doi bagi-bagi sertifikat di Jakarta Timur. Ya, katanya doi sedang mengejar target 7 juta sertifikat pada 2018.

Gitu dong, makin dekat pemilu, makin gencar cetak prestasi. Makin rajin menunjukkan kinerja. Kan mantap. Dari pada sibuk berkata-kata kasar yang kontroversial. Omongan sontoloyo, genderuwo dan ancaman soal tabok-tabokan Bapak itu bikin panas masyarakat loh. Ya, tapi maklum sih, namanya juga manusia ya, kadang ada kesalnya juga. Baik terus nanti dikira pemimpin boneka ya nggak? Wkwkwk.

Eh tapi kemarin aku juga sempet denger loh kekhawatiran Bapak. Soal maraknya masyarakat kita yang saling sikut hanya karena berbeda pilihan di Pilpres 2019. Tapi emang bener Pak, sampai yang satu pengajian nggak mau sapa-sapaan!

Waduhh, gawat banget. Itu baru beda pilihan capres ya, belum beda yang lain. Terus juga yang nggak kalah ngeri, masa di pengajian bukannya dapat ilmu malah dapat musuh hanya karena Pilpres? Ckckckck.

Pilpres itu momen pemilihan pemimpin. Bukan momen bagi-bagi kebencian ya...
Share on X

Kayaknya para kawan-kawan sekalian harus dengar nasihat Pakde yang satu ini deh. Pilpres itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Katanya negara demokratis. Tapi tiap pemilu berantem. Malu dong ah…

Kadang ku bertanya-tanya loh, kapan ya masyarakat kita bisa lebih dewasa dalam berpolitik? Biar kalau ada berita hoaks itu nggak langsung percaya. Biar kalau demo itu nggak ricuh. Biar nggak dikit-dikit mengkafirkan saudara seagamanya. Ngeri gitu loh…

Tapi ya kalau dipikir-pikir, kadang elite politiknya juga sih yang mancing keributan. Tidak mencontohkan hal yang baik ke rakyat. Bisa aja kan ternyata rakyat kita tak sengaja diadu domba karena politikusnya juga membuat panas.

Gaes, dengerin deh kata presiden. Pilpres itu hanya kontestasi politik, hal yang biasa dan tidak perlu dilebih-lebihkan. Persatuan kita tuh lebih berharga dari gelaran lima tahunan. Mana ukhuwah kita? Di mana gaes? (E36)

Pinterpolik.com

“Land reform program help redress the injustices of apartheid. It fosters national reconciliation and stability.”

:: Nelson Mandela ::

[dropcap]S[/dropcap]alah satu permasalahan yang hingga saat ini menjadi sorotan bagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) adalah persoalan agraria. Sejak tahun 2014 Jokowi menjadikan isu ini sebagai agenda nasionalnya yang utama saat menjabat sebagai presiden.

Kala itu, Jokowi menargetkan redistribusi dan kepemilikan 9 juta hektar lahan atau yang lebih dikenal dengan bagi-bagi sertifikat tanah sebagai program reforma agraria di dalam janji Nawacita. Program ini nyatanya mendapatkan kritikan karena tidak mencerminkan intisari reforma agraria yang sebenarnya, namun lebih cocok disebut sebagai legalisasi lahan.

Sementara itu, beberapa waktu yang lalu Indonesia menjadi tuan rumah dari sebuah perhelatan internasional, yakni Global Land Forum (GLF) yang diadakan di Bandung. Acara tersebut merupakan pertemuan internasional yang diselenggarakan oleh International Land Coalition (ILC).

Acara ini disebut menjadi salah satu acara terbesar yang membahas soal agraria karena mempertemukan menteri-menteri dan pemangku kebijakan lainnya dari 250 lembaga di 64 negara.

Reforma agraria bukan hanya sekedar bagi-bagi sertifikat tanah semata.
Share on X

Adanya GLF ini disebut penting, terutama untuk Indonesia – apalagi sebagai tuan rumah – sebab forum tersebut menjadi momentum berbagi pengalaman dan menyerap informasi dari negara lain, serta mendorong agar reforma agraria bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Di ujung senja pemerintahan Jokowi, patut dievaluasi sejauh mana program reforma agraria selama ini telah dilakukan? Serta apa kaitannya dengan penyelenggaran GLF bagi kepentingan Indonesia?

Global Land Forum, Upaya Lebih Baik

Ditinjau dari sejarahnya, GLF lahir karena adanya kekhawatiran dari organisasi masyrakat sipil, pemerintah dan lembaga multilateral terkait dengan isu kelaparan dan kemiskinan yang telah mencapai tingkat mengkhawatirkan.

Masyarakat pedesaan pada waktu itu kesulitan untuk mengakses sumber-sumber produktif. Maka sejak 1999, The Popular Coalition to Eradicate Hunger and Poverty – forum yang menjadi cikal bakal ILC – menyerukan agar masyakarat miskin pedesaan mendapatkan kemudahan untuk mengakses sumber produktif seperti tanah, air dan kekayaan alam lainnya.

Pada tahun 2003, ILC menyelenggarakan forum internasional pertamanya di Roma dengan fokus utama mengenai hak atas tanah. Sementara penyelanggaran tahun ini memiliki tema “United for Land Rights and Justice” atau bersatu untuk hak atas tanah, perdamaian dan keadilan. Tujuannya untuk mempromosikan tata kelola pertanahan demi mengatasi ketimpangan, kemiskinan, permasalahan konflik, HAM dan pembangunan pedesaan.

Namun, sejauh ini adanya GLF hanya dijadikan ajang pertemuan rutin oleh negara-negara anggotanya dan lembaga internasional tanpa memberikan dampak yang signifikan. Sebab hasil-hasil GLF tidak begitu mempengaruhi kebijakan-kebijakan agraria di suatu negara.

GLF bukanlah forum resmi antarnegara yang sifatnya mengikat. Tetapi rumusan-rumusan GLF besar kemungkinan dapat dijadikan bahan penyusunan kebijakan bagi sejumlah lembaga internasional yang juga menjadi bagian dari ILC, termasuk Bank Dunia, Food and Agriculture Organisation (FAO) hingga International Fund for Agricultural Development (IFAD).

Tentu pertanyaannya adalah apa arti penting GLF bagi Indonesia? Menurut Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi GLF adalah tempat strategis untuk konsolidasi gerakan agar terwujud keadilan sosial. Artinya dalam forum tersebut, Indonesia perlu proaktif untuk solidaritas, penyatuan, dan perencanaan orientasi gerakan agar kekuatan jaringan tersebut mendorong perjuangannya.

Indonesia sendiri ditunjuk sebagai tuan rumah GLF karena disebut Jokowi memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk mewujudkan keadilan atas tanah. Hal itu seperti yang disinggung oleh Direktur ILC, Mike Taylor yang mengatakan bahwa Jokowi memberikan janji ambisius dalam persoalan tanah di Indonesia.

Namun, dengan kerangka yang terbatas, hal itu masih sulit untuk diwujudkan. Sejauh ini sejumlah organisasi masyarakat Indonesia yang ikut dalam GLF tidak mampu berbicara banyak terkait dengan konflik agraria, penggusuran dan pencaplokan tanah rakyat untuk berbagai kepentingan bisnis, modal dan korporasi.

Sebaliknya, banyak dari organisasi tersebut yang semakin melemah perannya. Dengan kata lain, arti penting GLF dalam memperkuat konsolidasi sosial untuk reforma agraria yang sesungguhnya dan anti-penggusuran serta anti-pencaplokan tanah relatif tidak ada.

Dalam artikel di Asia Times, Bastian Harth menyebut bahwa adanya GLF penting untuk merumuskan sebuah kerangka yang bisa diterapkan pada level negara dan regional dalam rangka melindungi hak-hak atas kepemilikan tanah.

Menurutnya, kerangka ini perlu diperhatikan betul oleh para stakeholders dan diadopsi dalam bentuk kebijakan nasional.

Reforma Agraria, Ilusi Sertifikat Tanah Jokowi

Reforma agraria adalah seuatu upaya sistematik, terencana dan dilakukan secara relatif cepat, dalam jangka waktu tertentu dan terbatas untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadi pembuka jalan bagi pembentukan masyarakat “baru” yang demokratis dan berkadilan.

Elias Tuma, dalam buku berjudul Twenty-Six Centuries of Agrarian Reform mengatakan bahwa untuk menuju pada reforma agraria, bisa dimulai dengan menata ulang penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta kekayaan alam lainnya.

Kemudian proses tersebut disusul dengan sejumlah program pendukung lain untuk meningkatkan produktivitas petani khususnya dan perekonomian rakyat pada umumnya.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria (UUPA) mempunyai dua substansi. Yang pertama tidak memberlakukan lagi hukum agraria kolonial, dan yang kedua membangun hukum agraria nasional.

UUPA merupakan dasar dari pemberlakuan reforma agraria. Reforma agraria memiliki tujuan untuk menciptakan pemerataan sosial ekonomi di berbagai lapisan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan.

Fenomena ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang semakin meningkat dan berpengaruh pada meningkatnya kemiskinan dan pengangguran di pedesaan, pada dasarnya tidak terlepas dari kebijakan pertanahan yang hanya berfokus pada peningkatan produktivitas yang berujung pada pertumbuhan ekonomi.

Pak @jokowi … kami petani yg terzolimi hanya mendengar bahwa bapak bagi-bagi sertifikat, tapi yg terjadi pada kami adalah , lahan kami dirampas sekelompok preman , sudah 2 tahun lebih kami tidak bisa memanen hasil tanaman kami sendiri, bahkan pohon sawit kami dirusak . Miris. pic.twitter.com/Y0ZLsyiQGE

— Budiman.nenggo (@NenggoBudiman) October 9, 2018

Sementara penataan aset produksi malah terabaikan, yang mengakibatkan masyarakat marjinal semakin terpinggirkan dan kehilangan akses terhadap tanah.

Kondisi ini menimbulkan konflik agraria baik berupa perselisihan tanah di tingkat rumah tangga petani, meningkatnya penguasaan tanah skala besar, konversi penggunaan tanah yang tidak terencana, hingga tata ruang yang tidak konsisten dan tumpang tindih. Hal ini tidak hanya berdampak pada masyarakat secara langsung, namun juga pada skala nasional seperti ketahanan pangan, perumahan rakyat dan juga lingkungan hidup.

Menjadi suatu kenicayaan kemudian melaksanakan reforma agraria sebagai upaya mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah sebagai sumber utama permasalahan, yang pada akhirnya bermuara pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat seutuhnya.

Untuk menuju ke arah sana tentu saja tidak bisa sekali jadi, perlu ada langkah-langkah riil dan konkrit, sehingga bisa mencapai tujuan tersebut.

Faktanya, reforma agraria bukan hanya sekedar bagi-bagi sertifikat tanah semata. Banyak pihak yang menyebut dengan membagi-bagikan sertifikat tanah tidak lantas bisa disebut dengan reforma agraria.

Bagi-bagi sertifikat hanya untuk memberikan kepastian hukum atau legalisasi lahan. Sementara untuk menuju reforma agraria, seharusnya pemerintah membenahi ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia. Misalnya, dengan mencatat lahan milik perseorangan atau elite dengan luas jutaan hektar yang hak guna usahanya hampir habis untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat.

Jokowi tidak bisa hanya menggantungkan pada cita-cita bagi-bagi sertifikat terhadap 9 juta hektar lahan hingga 2019 nanti.

Pada dasarnya reforma agraria berdiri atas konsep tanah untuk tani. Namun, di Indonesia hal itu masih jauh dari harapan karena adanya ketimpangan atas kepemilikan tanah, serta karena minimnya insentif dari pemerintah untuk petani. Kondisi ini menyebabkan program-program agraria tidak menyentuh ekonomi pertanian dan ekonomi kerakyatan secara riil.

Selain itu, kegagalan reforma agraria ini dipicu oleh beberapa persoalan. Salah satunya karena laju produktifitas pertanian yang kalah jauh dengan laju percepatan pertumbuhan ekonomi maupun industri.

Pemerintahan juga tidak bisa membendung pemberian tanah terhadap korporasi. Akibatnya lahan luas tidak berfungsi sebagai penghasil produk pertanian, tapi malah justru menjadi tempat berdirinya industri, properti, dan pertambangan. Pada akhirnya hal tersebut memicu konflik agraria di berbagai daerah.

Melihat signifikansi Indonesia sebagai tuan rumah GLF, seharusnya menjadi dorongan untuk Jokowi benar-benar merealisasikan reforma agraria. Sebab, seperti yang dikatakan Direktur ILC Mike Taylor, sejauh ini Jokowi hanya mengumbar janji ambisius, namun secara praktik sangat lama merealisasikannya. (A37)

PinterPolitik.com

[dropcap]T[/dropcap]ernyata perseteruan antara Amien Rais dengan Luhut Binsar Pandjaitan berbuntut panjang. Ini bermula dari kritikan Amien terhadap hobi Presiden Jokowi yang membagi-bagikan sertifikat tanah sebagai bentuk pengibulan. Mungkin Warganet akan mengira pertikaian ini kelar, menguap begitu saja. Nyatanya gak tuh.

Kata-kata Amien yang ditujukan pada Presiden Jokowi sebelum ini, ternyata menjadi trigger berbagai respon sesudahnya. Karena berbuntut munculnya ancaman pedas Luhut pada Amien. Kemudian ditepis lagi oleh Hanafi Rais yang memperkuat argumen ayahnya dengan mencatut nama Bank Dunia. Wew.

Untuk memperkuat kritikan Amien sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN yang juga merupakan putra Amien itu, berkelakar jika sumber data yang mengatakan 74 persen tanah negara dikuasai oleh segelintir orang, berasal dari laporan Bank Dunia pada tahun 2015. Mmm, cius mi apa coba?

Celakanya nih ya, Bank Dunia merasa tidak mengeluarkan data tersebut. Artinya, Hanafi hanya asal catut nama saja untuk sumber data dari pernyataan Amien. Waduh waduh. Lalu pernyataan Amien itu asalnya dari mana dungs? Masa sekaliber Mantan Ketua MPR era Presiden Gus Dur ini omdo sih.

Country Director Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo A. Chaves membantah pernyataan Hanafi. Terutama perihal pihaknya yang dikatakan pernah mengeluarkan data terkait sebagian besar lahan di Indonesia dikuasai segelintir orang. Nah kan, makin keliatan belangnya deh pernyataan Amien kemarin.

Bank Dunia Bantah Terbitkan Data Tanah yang Disebut Hanafi Rais https://t.co/DkX2KFoFqz bapak & anak sama2 ngawur, ini baru disebut ngibul, ayo pake data yg benar, jgn hoax! pic.twitter.com/EpxwLcFy3l

— Mohamad Guntur Romli (@GunRomli) March 27, 2018

Udah uzur kok masih neko-neko aja sih. Ya mendingan nimang cucu apa cicit sana, biar hari pensiunnya lebih sesuatu. Ini lagi, anaknya ikut ngerecokin! Ya udah deh, kalau Papanya itu udah terlanjur salah ngomong, ya jangan ditambah lagi. Mau jadi anak durhaka kamu nyusahin orangtua? Buahahaha.

Gak mau kan keluarga Amien Rais di stigma sebagai keluarga pengibul? Kalau gak mau, ya duduk manis aja sih, gak perlu grasak-grusuk gitu. Politik santun itu lebih elegan keles di mata rakyat, dari pada nyerocos tuding Presiden sedang melakukan pengibulan. Eh ternyata yang ngibul diri sendiri.

Tau kah kalian, ketika kita menunjuk orang lain dengan jari, sesungguhnya hanya satu jari yang mengarah ke orang tersebut, sedangkan empat jari lain mengarah ke diri sendiri? Jadi akuilah kekhilafan dan mulailah pembenahan diri. Kecuali jika bapak-anak ini ingin dipanggil dengan julukan keluarga ‘Pinokio’. (K16)

PinterPolitik.com

[dropcap]B[/dropcap]agai ‘Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri’, itulah pepatah yang sekiranya cocok disematkan pada sosok kelakuan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais. Pasalnya, tindakan Amien sebelumnya yang menyebut pembagian sertifikat tanah oleh Presiden Jokowi sebagai pengibulan, ternyata berujung terkuaknya borok sendiri. Lah, ini mah Auto Dosa namanya.

Nah loh, ada apa gerangan kok malah bisa menguak borok sendiri? Yuk, coba disimak tudingan Amien sebelum ini. Dia mengatakan bahwa hobi yang dilakukan Jokowi untuk membagi-bagikan sertifikat tanah pada masyarakat adalah pembohongan, karena 74 persen lahan di negeri ini dimiliki kelompok tertentu dan justru dibiarkan. Maca cih? Cius ‘mi apa hayo?

Pemerintah sendiri punya pandangan yang lain tentang pemberian sertifikat ini. Karena pada dasarnya, hal ini bertujuan untuk melindungi rakyat kecil yang berpotensi mengalami sengketa lahan. Baik itu sesama warga maupun dengan pengusaha. Ironisnya, kebanyakan rakyat kecil kalah dalam sengketa tersebut, sebab tidak mempunyai sertifikatnya. Nah, sekarang wes mudeng ora?

Sebentar, terus di mana dungs letak pengibulan yang ditudingkan Mbah Amien ini? Salah alamat kali nih? Untuk tau jawabnya, coba kita kilas balik sebentar ya. Dalam catatan Greenomics Indonesia, pada kurun 2004-2017 sebanyak 90 persen dari 2,4 juta hektar kawasan hutan telah dilepas izinnya pada para pelaku bisnis yang digunakan untuk ekspansi perkebunan sawit. Coeg, itu banyak amat jatah buat Pengusaha!

Usut punya usut nih ya, pada kurun itu ternyata izinnnya paling banyak dikeluarkan saat Zulkifli Hasan, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) menjabat Menteri Kehutanan periode 2009-2014. Mmm, ini Pak Zulkifli yang besannya Amien Rais itu bukan ya? Ups, keceplosan, hahaha. Ya sudahlah, kayaknya semua masyarakat juga tau lah ya. Cie Cie ternyata sekomplotannya ya, prikitiew.

Izin lahan yang diberikan Pak Zulkifli pada pengusaha gak nanggung-nanggung loh luasnya, mencapai 1,64 juta hektar. Ya kira-kira luasnya 25 kali lipat luas DKI Jakarta gitu deh. Beuh, ajib bener dah. Dan Izin perkebunan yang diterbitkan Pak Zulkifli hampir 70 persen dari total luas izin perkebunan yang telah diberikan kepada para pebisnis selama 2004-2017. Wadezig, sumpeh loh sebanyak itu?

Nah, bagaimana dengan era kepemimpinan Jokowi? Izin-izin perkebunan yang diberikan semasa Jokowi menjabat, seluas lebih dari 200 ribu hektar, atau di bawah 9 persen. Bagi yang nalarnya masih normal, pasti tau lah ya, luas lahan dengan angka 1,64 juta hektar itu jauh lebih besar dari angka 200 ribu hektar. Baru tau nih, kalau Mbah Amien jago main Boomerang. Niat lempar ke Pakde Jokowi, eh malah muter kena besannya sendiri, buahahaha. (K16)

PinterPolitik.com

[dropcap]W[/dropcap]akil Ketua DPR, Fahri Hamzah tak pernah luput dari beragam kontroversi, ya seolah menjadi ciri khas dari kepribadiannya.

Sedari awal, Fahri selalu ingin memposisikan diri sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai wakil rakyat yang mengawasi kinerja Pemerintahan.

Makanya, tak aneh bila Fahri selalu mengkritik keras kinerja Pemerintahan Jokowi – JK, makanya jangan baper sama Fahri ya, kan memang tugasnya begitu. Jadi kalau kritiknya agak kencang dan keras, maklumi saja, weleeeeh weleeeeh.

Kalau kata Fahri, ia mengkritik keras Pemerintahan karena menyayangi negeri ini. Jadi sebagai wujud rasa sayangnya, Fahri ngomel – ngomel terus ke Pemerintah. Olooohhh, oloooh, pukkk, pukkk.

Seharusnya Pemerintah berterimakasih ke Fahri ya, karena setidaknya masih ada orang yang peduli sama negeri ini. Kalau ngaco – ngaco dikit persoalan negeri, siap – siap aja kena hantaman Fahri.

Konsisten juga ya perjuangan Fahri ngomelin Pemerintah. Saking konsistennya, Fahri sampai rela bertahan jadi Wakil Ketua DPR walau udah dipecat dari partainya sendiri. Upppsss, itu namanya konsistensi yang “hakiki”, weleeeeh weleeeeh.

Kalau mau dihitung berapa banyak kritik Fahri kepada Pemerintahan Jokowi – JK, hmmm kayaknya sudah tak terhingga ya, hehehe. Saking kebanyakan atau emang selalu ngomel, ga tau deh jumlahnya udah berapa juta, weleeeeeh weleeeh.

Tapi kalau Pemerintahnya emang sengaja bikin yang aneh – aneh, ya mau gimana lagi, tinggal pasang kuda – kuda untuk terima serangan dari Fahri, ciaaaatttt, ciaaaatttt.

Contohnya aja nih, gimana ga bikin sebel Fahri coba, Presiden Jokowi membuat kegiatan penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat yang dilakukan secara masif di berbagai daerah.

Gw malah lebih setuju kritik bapak yg satu ini. Tajem asli. “https://t.co/tzNYMvZJvJ“

— Rendy Nurpratama (@Rerezpect) March 19, 2018

Hmmm, bangunin macan lagi bobo siang aja sih, akhirnya Fahri menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia agar tak perlu mengucapkan terimakasih kepada Jokowi yang membagi – bagi sertifikat tanah.

Karena, kata Fahri, itu sudah menjadi kewajiban Pemerintah untuk pengurusan sertifikat tanah. Kenapa ga langsung dikasih Badan Pertanahan Nasional (BPN) masing – masing daerah aja sih, masa harus nunggu Jokowi datang dan ada acara penyerahan segala. Lamaaaa tau zzzzz.

Lagian ngapain Jokowi pake turun gunung segala untuk penyerahan sertifikat tanah begitu, bawahannya pada kemana emang? Emangnya Jokowi udah jadi juragan tanah? Atau tukang bikin sertifikat tanah? Ahhhhh syudahlah.

Maklumlah kan baru jadi Presiden satu periode, cari sesuatu yang bikin Jokowi tetap diingat dong, makanya wajar kalau begini, heuuuhhhh, dimaklumin mulu ya. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]T[/dropcap]ua-tua keladi sepertinya sangat cocok disematkan kepada Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais. Seperti biasa, mantan Ketua Umum PAN ini memang sering sekali mengkritik pedas sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ulahnya yang terbaru, Mbah Amien bahkan menyebut Jokowi sebagai presiden ngibul. Woaah ati-ati lho Mbah, nanti dicyduk lho.

Dalam sebuah diskusi di Bandung (18/3), Amien mengkritik kebiasaan Jokowi yang sering bagi-bagi sertifikat tanah kepada masyarakat. Alih-alih dipandang sebagai prestasi, Jokowi malah dianggap tukang ngibul. Menurutnya, di sisi lain 74 persen kekayaan negeri ini dikuasai kelompok tertentu. Kontardiktif gitu deh menurutnya. Jiaaaah, cape deh.

Hadeuh, ya kalau mau mengkritik itu yang harus ada dasarnya atuh. Jangan asal cuap-cuap tanpa bukti data yang memadai. Apalagi yang berbicara adalah orang yang dianggap sebagai salah satu tokoh pergerakan reformasi 1998. Kalau cuma ‘Asbun’ (Asal Bunyi), ya semua orang juga bisa. Emangnya Mbah Amien mau disamain kelasnya sama kritikan receh ala-ala Jonru Ginting itu? Wadezig.

Dalam hal kritik mengkritik Jokowi, Mbah Amien memang sudah terhitung senior. Kayak kartun anak Tom & Jerry gitu deh mereka, gak akur-akur. Benih-benih kritik yang dilancarkan Mbah Amien mulai terlihat sejak posisinya yang berseberangan dengan Jokowi pada Pilpres 2014 silam. Sejak itu, Mbah Amien terdaftar sebagai anggota “Jokowi Haters Club”. Gak deng, becanda, hahaha.

Sebelum ini, Mbah Amien juga sering mengkait-kaitkan isu PKI dengan Presiden Jokowi. Meski sudah ditampik langsung oleh Jokowi, tapi Mbah Amien malahan menganggap Pemerintahan Jokowi seakan-akan memberi angin segar terhadap kebangkitan PKI. Warbiasa dah Mbah Amien. Ya sudah lah ya, kalau sesepuh yang cuap-cuap, kita dengerin aja deh.

Namanya juga udah Mbah-mbah ya, jadi wajar aja sih kalau kadang bikin tingkah lakunya aneh gitu. Ketimbang kesel sama Mbah Amien, harusnya kita-kita ini, Warganet Milenial harus memberikan apresiasi. Siapa lagi yang bisa membenci seseorang sampe ke ubun-ubun hingga akhir hayatnya, iya gak? By the way, daripada ngelantur kritik sana-sini, mending Mbah Amien momong cicit di rumah deh. (K16)

PinterPolitik.com

Kalimat itu merupakan kritik Jokowi saat menghadiri acara penyerahan sertifikat tanah kepada 5100 warga Banten, di Desa Muruy, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, Rabu (4/10/2017).

Orang Indonesia memag lebih suka berpenampilan wahhh, sekalipun kantongnya sudah berteriak ahhh. Lebih suka makan di restoran mewah, padahal tinggalnya masih di rumah sewa. Lebih suka naik mobil, padahal belinya pake nyicil. Ini adalah fenomena yang aneh tapi nyata.

Jokowi: Orang Kita ini Senangnya Gagah-gagahan… https://t.co/nEVnMRMpkU

— Kompas.com (@kompascom) October 4, 2017

Wajar saja bila diceletuki begitu oleh Pakde Joko saat menyerahkan sertifikat tanah kepada warga Banten, kemarin. Sertifikat tanah memang sering disalahgunakan untuk kepentingan sesaat.

Fungsi sertifikat tanah udah kayak obat penenang untuk menangkal pening. Memang, sertifikat tanah yang digadaikan ke bank bisa bikin tenang bahkan senang, tapi cuma sesaat. Tapi selanjutnya, akan semakin pening karena tunggakan bank yang kian menggunung dan ujung-ujungnya rumah disita.

Mendingan sertifikatnya dijadikan dopping pendongkrak sukses, sarana investasi bisnis jangka panjang. Memang tidak ada larangan menggadaikan sertifikat di bank, asal uang yang didapatkan digunakan untuk modal usaha.

Nah, kalo usaha udah berjalan lancar dan labanya meningkat, bolehlah bergaya hidup mewah. Tapi sedikit aja ya, jangan banyak-banyak! Biar ntar nggak kena diabetes atau stroke.

Gunakanlah sertifikat tanah secara bijak, jangan digadai hanya untuk foya-foya atau berjudi, apalagi mabok-mabokan. Bisa-bisa sertifikat hilang, tanah hilang, keluarga pun terlantar. Jangan karena mentang-mentang dikasih gratis, malah dipakai seenak jidat.

Mulailah budayakan hidup hemat, jangan terpengaruh dengan kemewahan tetangga. Kalau mereka punya rejeki, jangan paksakan diri untuk menyamai. Tetangga beli mobil cash, ikut-ikutan beli juga lewat jalur kredit. Tetangga beli kulkas, ikut-ikutan beli juga via home credit.

Ujung-ujungnya, tiap bulan harus meringis, tunggakan numpuk, akhirnya sertifikat tanah digadai ke bank. Kalau rumah disita tentu saja keluarga ikut terlantar. Syukur-syukur kalo masih bisa ngontrak di rumah petak.

Makanya, pikir berkali-kali. Bila perlu jadi amnesia dah, biar enggak terjebak pola hidup mewahhh yang bikin dompet berteriak ahhh.

Ok guys, bijak-bijaklah dalam memilih dan memutuskan! Your life is your hand, right? (K-32).

pinterpolitik.com – Kamis, 29 Desember 2016.

KUPANG – Presiden Joko Widodo menyerahkan 1.144 sertifikat tanah Program Strategis Tahun 2016 kepada masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Lapangan Sepakbola Desa Silawan, Kabupaten Belu, NTT, Rabu (28/12/2016) siang.

Presiden berpesan agar sertifikat tersebut dapat dimanfaatkan untuk menambah modal usaha rakyat. Diagunkan dan investasi ke bank silakan. “Tapi, dikalkulasi yang betul. Jangan dipakai buat beli motor atau TV. Harus dipakai untuk kegiatan yang produktif,” kata Presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyelesaikan 1 juta sertifikat pada 2016. Untuk tahun-tahun berikutnya, ditingkatkan jumlah sertifikat yang dapat dibagikan.

“Tahun depan saya minta 5 kali lipat jadi 5 juta. Tahun depannya lagi 7 juta. Depannya lagi 9 juta. Karena dari 110 juta yang harusnya pegang bidang, hanya 46 juta yang pegang bidang. Ini masih kurang dari 50 persen,” ucap Presiden.

Presiden juga menginstruksikan untuk lebih memperhatikan pengurusan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) di daerah-daerah melalui pemberian pemotongan harga atau bahkan penggratisan biaya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil dalam laporannya menyebutkan, jumlah perkiraan bidang tanah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah disertifikasi mencapai 47 persen. Perkiraan bidang tanah di NTT, 1,85 juta bidang. Saat ini baru 47 persen yang bersertifikat dan yang belum 53 persen.

Dikatakan, kendala terbesar dalam proses sertifikasi di NTT menyangkut BPHTB. Pihaknya akan menerapkan berbagai skema untuk pemecahan masalah tersebut. Pilihan pertama BPHTB digratiskan atau dinaikkan ceiling-nya atau diberikan diskon. (Setkab/E19)