PinterPolitik.com

Gengs, kalian pasti sadar kan bahwa soal policy terkadang memang harus rada nekat, asal sudah terukur dampak baiknya. Ya, meskipun bakalan diragukan atau bahkan ditertawakan oleh banyak pihak awalnya, itu hal kesekian.

Sekadar mengingat sejarah saja nih, mimin kasih fakta menarik tentang hal tersebut. Kalian tahu Asian Games? Nah, dulu itu sewaktu zaman Bung Karno memimpin Indonesia, Indonesia sudah berani menjadi tuan rumah penyelenggara Asian Games ke-4.

Tentu saja, untuk ukuran silaturrahim internasional, fenomena tersebut sudah biasa sih, gengs. Namun, kalau dilihat secara mendalam, bahwa Indonesia yang baru 17 tahun merdeka, maka hal itu sangat mencengangkan.

Jangan dikira nggak ada pihak yang menentang langkah Bung Karno lho. Meski begitu, bukan Bung Karno namanya kalau nggak nekat melakukan apa saja demi bangsa dan negara Indonesia. Bahkan, secara tegas Pak Karno bilang bahwa justru dengan keberanian Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games berarti juga menapaki tahap untuk mengubah mental bangsa Indonesia.

Wow banget nggak sih Presiden Republik Indonesia pertama kita ini? Bayangin saja, andai nggak menjadi tuan rumah Asian Games, kayaknya kok mustahil negeri ini dijuluki sebagai negerinya para pemberani deh. Visioner banget kan beliau?

Nah, spirit seperti yang dicontohkan Pak Karno dalam hal policy di atas, kayaknya juga sedang dialami oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tentu saja, kebijakannya nggak berskala silaturrahim internasional. Namun, mimin merasa kebijakan Pak Anies bakal disorot oleh negara di dunia sebagai teladan yang baik deh.

Seperti yang kita tahu nih, Pak Anies mengusulkan agar lintasan Inner Ring Road atau Tol Dalam Kota bisa terbuka buat pesepeda. Jadi secara praksis, nantinya mulai Kebon Nanas sampai Tanjung Priok akan dibuat satu ruas tol panjang yang bakalan ramai diisi oleh para pesepeda. Tetapi ingat, hanya pesepeda yang memenuhi kriteria sebagai road bike yang jalannya kenceng banget itu, cuy.

Satu sisi, kebijakan ini ngeri kali, ya, gengs. Secara, bakal menerabas aturan tol yang hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda empat ke atas. Pertimbangan itu pula yang membuat beberapa pihak menolak usulan Gubernur DKI Jakarta.

Salah satunya datang dari DPRD F-PDIP, Johny Simanjuntak. Katanya Bang Johny, kebijakan Pak Anies ini nggak ada urgensinya lho. Bahkan, ia melanjutkan bahwa Pak Anies hanya cari perhatian alias caper aja sih. Widih, ini gimana kok cuma lihat satu sisi sih Bang Johny? Harusnya coba open-minded dulu dong.

Kalau menurut mimin sih, sebelum pada menolak usulan Pak Anies, mending dikaji secara serius lho, gengs. Secara, di sisi lain, Pak Anies kayaknya cuma pengen supaya pesepeda ini memiliki banyak ruang-ruang ekspresi lho, terutama bagi road bike agar nggak bingung kalau mau mengayuh kencang.

Lagian juga, di negara maju lainnya, seperti Amerika Serikat, ada kok jalan tol yang sebagian sisinya diperuntukan buat pesepeda. Pun di Jerman lewat Radschnellweg Ruhr-nya. Ya, kan, siapa tahu Pak Anies ingin agar Jakarta bisa setara dengan negara-negara maju yang menyediakan ruas jalan tol buat pesepeda itu lho? (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]abar gembira untuk kita semua! Sekarang Presiden Joko Widodo mengaku sudah diizinkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bagi-bagi sepeda. Yeayyy, akhirnya kesempatan punya sepeda datang lagi. Lumayan kan kalau dapet, bisa buat keren-kerenan di Car Free Day. Hehehe.

Jadi, waktu berkunjung ke Solo, Presiden sempat tanya ke KPU, boleh nggak bagi-bagi sepeda. Eh, ternyata dibolehin. Yowis, langsung deh Pakde putar otak bikin pertanyaan.

Tapi ya gitu, karena tadinya dikira nggak boleh, hadiah sepeda nggak bisa langsung dikasih di waktu yang sama. Soalnya Pakde lagi nggak bawa sepeda. Nggak apa-apa, yang penting dapat sepeda…

Yaa, lain waktu jangan lupa dibawa sepedanya ya Pakde. Kalau bisa jatahnya ditambahlah, kan tahun depan pemilu. Iya dong? Ihiw…

Pakde juga pasti senang ya bagi-bagi sepeda. Itung-itung bisa safari politik tapi pakai uang negara. Duh, aduh, asiknya jadi petahana.

Jokowi bagi-bagi sepada kampanye atau nggak yaaa?
Share on X

Ehh, tapi beneran udah dapat izin dari KPU belum? Soalnya Ketua KPU Arief Budiman mengaku belum mengetahui apakah ada komunikasi antara KPU dengan Jokowi soal bagi-bagi sepeda tersebut. Arief sendiri juga tidak ingin terburu-buru dalam menilai apakah bagi-bagi sepeda merupakan bagian dari money politic atau tidak.

Iya, kalau diperhatikan dengan pikiran positif sih, bagi-bagi hadiah untuk menarik minat masyarakat dalam menghadiri sebuah acara memang suatu hal yang lumrah. Itung-itung kayak doorprize gitu kan.

Yang nggak boleh itu kalau menyebar fitnah atau hoaks, isu SARA dan melakukan politik uang. Nah, kalau Pakde sampai melakukan praktik tabu di politik Indonesia itu, baru deh para pemilih bisa menghukumnya di bilik suara.

Lagi pula ya, dibanding sepeda, rakyat tentu lebih butuh kepastian soal harga-harga bahan pokok dan pertumbuhan ekonomi. Selebihnya, kalau aku sih juga butuh kepastian kapan dilamar kamu. Uwuwuwuw.

Oh iya, ngomong-ngomong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kemana nih? Katanya kemarin melarang bagi-bagi sepeda di masa kampanye sesuai arahan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Gimana ini bos kepastiannya? Ada yang bagi-bagi sepeda nih bos. Hellooo? (E36)

PinterPolitik.com

[dropcap]A[/dropcap]pa sih yang bikin setiap kunjungan Presiden Joko Widodo menjadi menarik? Wajahnya? Isi pidatonya? Atau acara tanya jawabnya yang kerap diwarnai dengan pembagian sepeda dan sembako?

Yah, pasti kebanyakan jawabannya karena faktor yang terakhir kan? Cuma nyebut nama-nama ikan, dapat sepeda. Terus sepedanya bisa dijual, duitnya bisa buat beli makeup. Loh? Wkwkwk, teuteup…

Setelah resmi ditetapkan sebagai calon presiden, Jokowi tetap melakukan aktivitasnya sebagai presiden. Tapi maaf-maaf aja nih, sekarang Jokowi sudah nggak bagi-bagi sepeda atau sembako lagi. Katanya takut jadi polemik. Apalagi, aturan dari KPU maupun Bawaslu sampai sekarang masih belum jelas.

Lagian kan kalian tahu sendiri, menjelang pilpres, isu apa aja bisa digoreng. Nanti Jokowi bagi-bagi sepeda dibilang kampanye terselubung. Nanti dibilang pakai uang negara untuk merayu rakyat. Hufftt, pasti kecewa ya?

Gara-gara nggak ada jatah sepeda, sikap masyarakat pun berubah. Nggak ada yang mau maju lagi untuk jawab pertanyaan. Jadi pada mager gitu. Wah, wah, wah, ketahuan ya, mau deket kalau ada mau aja. Ternyata cuma cinta sepeda Jokowi? Aku juga sih. Wkwkwkwk.

Presiden Joko Widodo sudah nggak bagi-bagi sepeda lagi. Tak disangka rakyat pun berubah, sekarang pada mager kalau disuruh maju. Ternyata cintanya cuma sebatas sepeda?
Share on X

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang nggak merinci soal pembagian hadiah berupa sepeda dan sembako ketika Jokowi berkunjung ke daerah atau bertemu masyarakat. Sehingga, KPU meminta pihak Istana untuk mempertimbangkannya lebih dulu.

Kepala Biro Teknis dan Humas Sekretariat Jenderal KPU Nur Syarifah menuturkan, prinsipnya kalau ternyata bagi-bagi sepeda dan sembako sudah melekat pada agenda kenegaraan, berarti harus dipertimbangkan apakah itu boleh atau tidak.

Sedangkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), sejak beberapa bulan lalu sudah melarang pembagian sepeda semasa kampanye berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

KPU-Bawaslu juga sudah memberi tahu batasan-batasan Jokowi sebagai capres petahana seperti hak pengawalan, pengamanan, kesehatan, serta protokol yang melekat.

Yaudah, kalau begitu mending Pakde Jokowi cepat-cepatlah cuti. Biar bisa bebas kampanye. Tapi jangan lupa jatah sepedanya diperbanyak. Jokowi tanpa sepeda itu rasanya kok ya, kurang menggoda. Wkwkwkwk. (E36)