Audio dibuatAudio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #46
PinterPolitik.com

Pada pekan ketiga Juni, sebuah tanker bergerak pelan menyusuri pantai Oman. Lampu navigasinya menyala, tetapi sinyal identifikasi otomatisnya sengaja dipadamkan agar tidak terbaca radar Iran. Sang kapten memilih jalur dangkal di sisi selatan. Di geladak, beberapa pelaut yang terjebak hampir empat bulan menatap garis pantai yang sama yang dulu mereka lewati tanpa rasa takut. Laut itu tampak tenang. Ketenangan yang menipu.

Selat Hormuz mulai dibuka secara bertahap pada pertengahan Juni, setelah Donald Trump dan Masoud Pezeshkian menandatangani nota kesepahaman yang rapuh di sela pertemuan Versailles. Pembukaan itu berlangsung tersendat, bukan seketika. Kanal dalam masih beranjau, premi asuransi perang tetap tinggi, dan pada 20 Juni Teheran sempat menutup selat kembali. Harga Brent, yang sempat menembus 114 dolar per barel dan jauh lebih tinggi di pasar fisik, turun ke sekitar 78 dolar. Setara tingkat sebelum perang. Di titik itulah ancaman yang sebenarnya bagi Indonesia baru bermula.

Harga minyak yang turun adalah obat bius termurah.

Selama empat bulan, Indonesia hidup dalam ketakutan yang salah alamat. Kita mengira musuhnya adalah selat. Data Badan Pusat Statistik yang diolah ReforMiner menunjukkan ketergantungan langsung kita pada jalur Hormuz tidak dominan. Sebagian besar minyak mentah dan bahan bakar yang kita impor tidak melewati selat itu. Yang melukai kita bukan rute tanker, melainkan harga. Sebuah angka di layar Singapura yang merambat ke pompa bensin di Cibinong, ke tagihan listrik, ke ongkos truk pengangkut beras.

Maka selat itu cermin, bukan rantai. Krisis tidak menciptakan kelemahan kita. Ia hanya menyalakan lampu pada kelemahan yang lama kita simpan dalam gelap. Subsidi energi tahun ini dipatok 210,1 triliun rupiah. Setiap kenaikan satu dolar per barel di atas asumsi menambah beban belanja sekitar 10,3 triliun rupiah. Subsidi adalah mesin yang mengubah gejolak harga global menjadi kewajiban fiskal domestik. Ia meredakan, tetapi tidak melindungi. Cadangan strategis membeli waktu. Subsidi hanya membeli ketenangan sesaat. Yang satu perisai, yang satu bantal.

Angkanya tidak abstrak. Pada harga 100 dolar per barel, tambahan defisit bisa menembus 200 triliun rupiah, mendekati batas hukum 3 persen dari produk domestik bruto. Banyak yang mengira harga tinggi menguntungkan kita sebagai pengekspor batu bara dan sawit. Kenyataannya terbalik. Tambahan penerimaan migas, sekitar 119 triliun rupiah, kalah jauh dari lonjakan subsidi yang bisa mencapai 230 triliun. Sebagai pengimpor neto, kita tergerus lebih dalam daripada yang ia berikan. Rejeki nomplok adalah mitos yang menenangkan. Defisit yang melebar menaikkan premi risiko negara, premi yang diam-diam membuat setiap utang baru lebih mahal.

Helen Thompson, dalam Disorder: Hard Times in the 21st Century, menulis bahwa energi adalah substrat tersembunyi dari seluruh tatanan politik modern. Pada abad ke-20, kekuatan sebuah bangsa diukur dari sumber daya yang ia miliki. Pada abad ke-21, kekuatan diukur dari sesuatu yang lebih sunyi: waktu. Cadangan bahan bakar membeli waktu. Cadangan pangan membeli waktu. Ruang fiskal membeli waktu. Negara yang punya penyangga dapat berpikir, menawar, dan memilih. Negara tanpa penyangga kehilangan kemampuan berpikir, sebab setiap keputusan tiba sebagai keadaan darurat.

Dengan ukuran itu, perisai kita masih tipis. Stok bahan bakar operasional Indonesia hanya cukup sekitar 20 sampai 25 hari. Kita menyebutnya cadangan, padahal standar International Energy Agency adalah 90 hari cadangan strategis. Kita menyamakan persediaan harian dengan perisai negara. Stok operasional bukan ketahanan. Itu penundaan yang menyamar sebagai keamanan.

Krisis ini juga menyentuh dapur. Mulai 1 Juli, Indonesia menaikkan campuran biodiesel menjadi 50 persen dan mendekati penghentian impor solar tertentu, ditopang rampungnya kilang Balikpapan senilai 7,4 miliar dolar. Pemerintah memperkirakan penghematan subsidi 48 triliun rupiah dan devisa 157,28 triliun rupiah. Tetapi ada harga yang berpindah tempat, bukan hilang. B50 menukar risiko laut menjadi risiko dapur. Minyak sawit yang sama yang menggoreng tempe di warung kini juga menggerakkan truk. Di pertengahan tahun, harga Minyakita masih bertengger di atas batas eceran tertinggi. B50 bukan sekadar kebijakan energi. Ia kebijakan dagang, pangan, dan luar negeri sekaligus.

Tetapi bertahan baru separuh persoalan. Ada separuh lain yang lebih besar, dan jarang ditanyakan. Selama ini hampir setiap negara bertanya bagaimana selamat dari Hormuz. Negara yang naik kelas bertanya bagaimana menjadi lebih penting karena Hormuz. Indonesia bukan korban Hormuz. Indonesia adalah negara selat yang belum membaca kekuatannya sendiri. Kita menjaga Malaka, Sunda, Lombok, Makassar, dan Ombai-Wetar, tetapi memperlakukan geografi sebagai peta, bukan sebagai neraca strategis.

Sebuah titik sempit, tulis Edward Fishman dalam Chokepoints, memberi negara yang menguasainya daya tawar yang melampaui ukuran pasarnya. Iran memakai selatnya sebagai senjata. Indonesia belum belajar memakai selatnya sebagai tagihan. Jalan yang sah bukan pungutan paksa yang melanggar hak lintas transit. Jalannya adalah Pasal 43 Konvensi Hukum Laut PBB: negara pengguna ikut menanggung biaya keselamatan navigasi dan pengendalian pencemaran di selat yang mereka lewati, dari alat bantu navigasi dan pemantauan lalu lintas digital sampai tanggap tumpahan minyak. Selama puluhan tahun kita menjaga laut sebagai beban biaya. Hormuz menawarkan pembacaan lain. Di dunia yang kembali terpecah oleh geopolitik, posisi bukan lagi latar sejarah, melainkan komoditas strategis. Singapura menjual pelabuhannya. Dubai menjual transitnya. Panama menjual kanalnya. Indonesia belum pernah menjual posisinya.

Dunia tidak lagi sekadar membeli minyak. Dunia membeli kepastian bahwa minyak terus mengalir, dan Hormuz menaikkan harga lokasi Indonesia tanpa kita memproduksi satu barel pun lebih banyak. Negara yang menyediakan jalur laut aman, penyimpanan energi, dan layanan maritim menjadi tempat dunia menebar risikonya. Jepang, Korea, dan India, ekonomi yang paling bergantung pada Hormuz, adalah pembeli paling wajar bagi kepastian itu. Indonesia, bukan karena paling kaya tetapi karena paling bisa diandalkan, bisa menawarkan diri sebagai sandaran energi yang netral. Yang diperoleh bukan lagi sekadar pendapatan, melainkan pengaruh. Indonesia berhenti menjadi pengguna stabilitas yang dibiayai orang lain, dan mulai menjadi penyedianya. Kekuasaan tidak selalu lahir dari cadangan minyak. Kadang ia lahir dari kemampuan memastikan minyak milik orang lain tetap mengalir.

Maka, dapatkah Indonesia mengubah krisis ini menjadi keunggulan strategis? Bisa, dan ke dua arah sekaligus. Ke dalam, lewat penyangga yang membeli waktu. Ke luar, lewat posisi yang menjual kepastian. Keduanya lahir dari kejernihan yang sama. Keduanya akan luruh oleh obat bius yang sama, begitu harga kembali murah dan ingatan memendek.

Di sinilah kepemimpinan menemukan ukurannya. Indonesia memiliki aset struktural: kilang yang baru rampung, komoditas yang bisa menjadi bahan bakar, posisi tawar di lima selat, dan ruang diplomasi energi yang luas. Aset tidak menerjemahkan dirinya sendiri. Ujian bagi Presiden Prabowo Subianto bukanlah memilih antara subsidi dan reformasi. Ujiannya mengubah krisis sesaat menjadi kapasitas negara yang permanen: cadangan bahan bakar 60 sampai 90 hari yang dibangun bertahap, kontrak pasokan di luar jalur Hormuz, dan kerangka kerja sama yang membuat dunia ikut membiayai keamanan selat. Ukuran seorang pemimpin abad ini bukan terletak pada ketenangannya saat harga murah. Ia terletak pada keteguhan membangun penyangga ketika rasa sakit sudah pergi.

Negara yang menimbun cadangan memperoleh waktu. Negara yang membangun kilang memperoleh pilihan. Negara yang lupa membayar dua kali: sekali ketika krisis datang, sekali lagi ketika krisis berikutnya menemukannya tetap tanpa persiapan.

Tanker di pantai Oman itu kini bergerak lagi. Laut menutup jejaknya dalam hitungan jam, seolah tidak pernah ada yang terjadi. Laut memang pelupa. Pertanyaannya tinggal satu. Apakah negara akan ikut lupa, sebab krisis tidak menguji kebijakan, melainkan ingatan sebuah bangsa. Krisis memberi panggung. Hanya disiplin yang memberi arsitektur. Dan di abad yang penuh gejolak ini, negara yang kuat bukanlah negara yang punya energi, melainkan negara yang punya waktu: waktu untuk menunggu, menawar, dan memilih, alih-alih memutuskan di bawah todongan.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggandaan, pengutipan, atau penyebaran sebagian atau seluruh tulisan ini tanpa izin tertulis dapat dikenai ketentuan pidana Pasal 113.

Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #33
PinterPolitik.com

Geopolitik jarang mengetuk pintu.

Ia datang seperti hujan yang turun jauh di seberang laut. Kita tidak melihat awan pertamanya. Kita tidak mendengar guntur yang mendahuluinya. Beberapa hari kemudian, sesuatu sudah berubah. Harga naik. Pasokan terlambat. Kecemasan hadir tanpa pernah diundang.

Begitulah cara Selat Hormuz masuk ke dapur.

Banyak orang membaca Hormuz sebagai urusan Timur Tengah. Sebuah selat sempit di antara Iran dan Oman, dilalui tanker menuju pasar dunia, jauh dari meja makan keluarga. Kenyataannya tidak sesederhana itu.

Pada 28 Mei 2026, Amerika Serikat dan Iran mencapai nota kesepahaman untuk memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari, menunggu tanda tangan akhir. Di dalamnya ada janji membuka kembali Hormuz dan membersihkan ranjau laut. Pada minggu yang sama, Washington tetap menjatuhkan sanksi baru atas armada bayangan pengangkut minyak Iran, bahkan atas otoritas yang mengelola pungutan di selat itu.

Pesannya bukan perang. Bukan pula damai. Pesannya adalah tekanan yang dikelola. Dan satu hal yang tidak pernah disukai pasar energi: ketidakpastian.

Risiko bagi dapur Indonesia bukan Hormuz yang tertutup. Risiko itu adalah Hormuz yang terus menggantung di antara perang dan damai. Ketidakpastian yang berlarut lebih membebani harga daripada krisis yang cepat usai.

Pasar menimbang apa yang terjadi. Pasar juga menimbang apa yang mungkin terjadi. Dalam dunia modern, kemungkinan kerap lebih mahal daripada kenyataan.

Di titik itulah Hormuz berpindah wujud. Dari persoalan geografi menjadi persoalan politik dalam negeri.

Hampir 20 persen perdagangan minyak dunia masih melewati koridor itu. Gangguan kecil di sana melahirkan gelombang yang terasa ribuan kilometer jauhnya. Tidak selalu sebagai krisis besar. Kadang hanya sebagai biaya yang perlahan naik, ruang fiskal yang perlahan menyempit, rasa aman yang perlahan terkikis.

Di situlah pelajarannya.

Selama puluhan tahun, dunia percaya globalisasi telah mengalahkan geografi. Barang, modal, energi, dan informasi bergerak melintasi batas dengan kecepatan yang belum pernah ada. Robert Kaplan mengingatkan, geografi tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya kurang terlihat ketika dunia tenang. Saat krisis datang, peta kembali mengambil alih layar. Hormuz adalah bukti bahwa ekonomi digital sekalipun tetap bergantung pada koridor fisik yang bisa terganggu oleh perang, konflik, atau salah hitung politik.

Karena itu yang sesungguhnya berubah bukan sekadar pasar energi. Yang berubah adalah cara kita memahami negara.

Sejarah pembangunan modern bisa dibaca sebagai sejarah evolusi negara. Abad ke-19 melahirkan Negara Penjaga Malam, yang tugasnya menjaga ketertiban. Abad ke-20 melahirkan Negara Pembangun, yang mengejar pertumbuhan dan kemakmuran. Abad ke-21 mulai memperlihatkan bentuk berikutnya.

Negara Penyangga.

Negara yang diukur bukan semata dari kemampuannya menciptakan kemakmuran, melainkan dari kemampuannya melindungi kemakmuran itu dari guncangan global.

Negara Penyangga bukan negara yang menutup diri. Menyerap guncangan berbeda dari menolak keterhubungan. Bantalan meredam benturan tanpa memutus aliran. Tembok memutus aliran demi rasa aman yang semu. Yang pertama membangun ketahanan. Yang kedua membangun isolasi.

Model Negara Pembangun berhasil. Ia mengangkat ratusan juta orang keluar dari kemiskinan. Tetapi dunia yang melahirkannya sudah berlalu. Pandemi, perang Ukraina, gangguan Laut Merah, persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok, serta revolusi kecerdasan buatan menunjukkan pola yang sama. Bukan kekurangan pembangunan. Melainkan ledakan guncangan.

Nassim Taleb menyebut dunia modern semakin rentan pada peristiwa berprobabilitas rendah dengan dampak yang sangat besar. Ancaman terbesar bukan yang paling sering datang, melainkan yang paling sulit diramalkan. Negara Penyangga lahir dari kesadaran itu. Ketahanan dibangun bukan untuk krisis yang pasti datang, melainkan untuk krisis yang tidak pernah diperkirakan.

Maka perdebatan energi sebenarnya bukan perdebatan tentang minyak. Ia perdebatan tentang kapasitas negara. Mampukah negara menjaga ketenangan ketika pasar kehilangan ketenangannya? Mampukah ia melindungi rakyat dari gejolak yang tidak mereka ciptakan?

Pertanyaan itu kian relevan, sebab dunia tidak sedang kehabisan energi. Dunia sedang kehilangan kepastian. Dan ketika kepastian hilang, logistik berubah menjadi kekuasaan.

Parag Khanna berargumen, kekuasaan abad ke-21 ditentukan oleh konektivitas. Dalam energi, konektivitas itu berwujud pelabuhan, tanker, terminal, kilang, dan jalur distribusi yang menjaga energi tetap bergerak saat dunia terguncang. Jika Kaplan mengingatkan bahwa geografi menentukan nasib, Khanna menunjukkan bahwa pemenang berikutnya adalah yang mampu merangkai geografi itu ke dalam jaringan yang tangguh.

Pemenang berikutnya bukan pemilik energi terbesar. Pemenang berikutnya adalah pengelola logistik terbaik.

Indonesia tidak menunggu Hormuz untuk bergerak. Di hadapan parlemen, Prabowo Subianto menyebut negeri ini kehilangan hingga 908 miliar dolar AS karena komoditasnya dihargai terlalu murah saat diekspor. Dari sana lahir keputusan merebut kembali nilai dan kendali negara atas arus komoditas strategis, dari sawit hingga batu bara. Instrumennya berbeda dari sektor energi, sebab minyak dan gas hulu sengaja dikecualikan demi menjaga kepercayaan investor. Pada saat yang sama, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan skenario energi yang lentur menghadapi ayunan harga minyak dunia. Dua langkah berbeda, satu naluri yang sama. Negara yang belajar menyerap guncangan sebelum guncangan itu sampai kepada rakyat.

Naluri itu paling terasa di dapur. Sekitar 82 persen rumah tangga Indonesia memasak dengan LPG. Lebih dari 80 persen pasokannya berasal dari impor, lebih dari 8 juta ton setiap tahun. Artinya, sebagian besar dapur di negeri ini menyala dari rantai pasok yang ujungnya bersinggungan dengan selat-selat yang jauh, termasuk Hormuz.

Di sinilah Negara Penyangga menemukan wujud praktisnya. Sebut saja Diplomasi Kompor.

Diplomasi Kompor bukan pidato, bukan konferensi. Ia kemampuan sebuah negara menerjemahkan gejolak geopolitik global menjadi harga dan pasokan yang stabil di rumah tangga. Ujiannya sederhana. Ketika dunia bergejolak, apakah dapur tetap menyala? Ketika konflik terjadi ribuan kilometer jauhnya, apakah kecemasan berhasil dihentikan sebelum sampai ke meja makan?

Dalam demokrasi modern, legitimasi tidak lahir di kotak suara saja. Ia diuji di dapur.

Itulah sebabnya Hormuz sebenarnya bukan cerita tentang Iran atau Amerika Serikat. Hormuz adalah cerita tentang hubungan antara geografi dan legitimasi. Tentang bagaimana konflik yang jauh berubah menjadi persoalan yang sangat dekat.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Hak cipta dilindungi berdasarkan Pasal 113 UU 28/2014 tentang Hak Cipta.

Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #27
PinterPolitik.com

Mata uang sesungguhnya di Zhongnanhai bukan dolar dan bukan yuan. Ia adalah Taiwan, ditukar diam-diam dengan akses kapal-kapal Tiongkok yang sudah mulai melintasi Hormuz di bawah aturan baru Tehran.

Itulah pertukaran sejati di balik foto 15 Mei lalu, ketika Donald Trump dan Xi Jinping berjalan beriringan di taman Zhongnanhai. Komunike menyebut Hormuz dan Taiwan di paragraf terpisah, tetapi tautannya sengaja tidak dituliskan. South China Morning Post mencatat paket persenjataan 11 miliar dolar untuk Taipei, disetujui Kongres Desember 2025, hingga hari ini belum dikirim dari Pentagon. Beijing tidak memintanya dibatalkan; cukup memintanya tetap di rak.

Selama dua bulan sebelumnya, Trump mencoba membuka Hormuz dengan kapal perang. Operasi Project Freedom bertahan kurang dari 48 jam sebelum dihentikan, setelah United Kingdom Maritime Trade Operations mencatat dua tanker terkena tembakan dari pantai Iran. Empat hari kemudian, Air Force One menuju Beijing. Bahasa yang jujur: hegemoni yang retak datang meminta tolong kepada saingannya.

Ada hal yang jarang diucapkan di Jakarta. Hormuz tidak ditutup. Ia dibagi-bagi. Sejak akhir April, Bloomberg dan TankerTrackers mencatat kapal-kapal Tiongkok melintasi selat di bawah “protokol manajemen baru” Iran, sementara kapal Yunani, Liberia, dan Marshall Islands tertahan — beberapa lebih dari tiga minggu. Yang membayar dalam yuan, asuransinya non-Barat — lewat. Yang lain antre. Vali Nasr dari Johns Hopkins menulis di Foreign Affairs: Iran tidak pernah memenangkan perang frontal, tetapi ahli memenangkan jeda. Dengan lebih dari 80 persen ekspor minyak Iran diserap Tiongkok lewat skema non-dolar, selat itu berubah menjadi filter politik: yang punya yuan dan asuransi non-Barat, tahu antrian mana yang tiba lebih dulu.

Trump tidak datang ke Zhongnanhai untuk membicarakan Iran; ia datang untuk membicarakan akses ke loket yang lebih baik. Aritmatika baru dunia ditukar dalam paket, bukan dolar.

Di balik citra rivalitas, Trump dan Xi punya kepentingan yang tidak boleh diakui di podium: keduanya butuh sistem energi global tetap bernapas. Trump butuh harga bensin Ohio tidak melompat menjelang November; Xi butuh kilang Shandong tetap menerima minyak Iran. Itulah paradoks Zhongnanhai — dua rival menjalankan co-managed stability di atas chokepoint yang sama, sambil pura-pura berseteru di hadapan kamera.

Ada lapisan lebih dalam. Pada Maret 2022, Zoltan Pozsar di Credit Suisse menamai pergeseran besar: dunia berpindah ke Bretton Woods III. Dolar dari 1944-1971 ditopang emas; dari 1971, Treasury; kini, di air Persia, komoditas fisik. Reuters melaporkan 78 persen ekspor minyak Iran ke Tiongkok di kuartal pertama 2026 dibayar dalam yuan dan dirham UEA, dari 40 persen pada 2024. Brankas Bretton Woods I adalah lemari besi emas; di II, surat utang bank sentral; di III, selat sempit yang tankernya diawasi intelijen. Trump, di Zhongnanhai, sedang berdiri di pintu brankas itu, sambil pura-pura membicarakan kedelai.

Abad ke-20 ditentukan oleh siapa yang memiliki minyak; abad ke-21 mungkin ditentukan oleh siapa yang mampu menjaga jalurnya tetap hidup tanpa memicu perang dunia.

Helen Thompson di Cambridge, dalam Disorder, menyebut zaman kita kekacauan rangkap tiga — energi, moneter, demokrasi. Kontrak Kissinger-Faisal 1974 — Saudi menjual minyak dalam dolar, Amerika menjamin Hormuz — retak sejak revolusi shale.

Selalu ada pelajaran tentang chokepoint. Henry Farrell dan Abraham Newman, dalam Underground Empire, menyebutnya weaponized interdependence: globalisasi tidak meratakan dunia, ia menciptakan simpul-simpul yang dapat dipersenjatai. SWIFT, clearing dolar New York, Hormuz — semua simpul. Ketika Washington menyanksi kilang Tiongkok di Shandong pembeli minyak Iran, Beijing menghentikan ekspor tujuh kategori rare earth pada 4 April, lalu memblokir semikonduktor Nexperia pada 12 April. Hormuz dibalas dengan magnet motor listrik, dan efeknya bergetar sampai pabrik perakitan Volkswagen di Wolfsburg dan Tesla di Fremont. Beijing tidak menunggu Hormuz runtuh untuk membangun jalannya: jalur darat Asia Tengah, strategic reserves, settlement yuan, pelabuhan Gwadar dan Hambantota. Xi bukan importir energi pasif; ia architect of energy resilience yang sedang mendesain dunia pasca-chokepoint.

Ada yang paling halus: bahasa. Februari, Trump membatalkan “Board of Peace” untuk Gaza setelah perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak pengawasan internasional. 14 Mei di Beijing, ia mengumumkan “Board of Trade” dipimpin Menkeu Scott Bessent dan Wamenlu He Lifeng. Arsitektur identik. Yang berubah satu kata. Dari Peace ke Trade. Pengakuan jujur bahwa permainannya sejak awal memang perdagangan — bukan perdamaian.

Tehran sudah belajar lebih dulu. Ketika menerbitkan proposal 14 poinnya pada 2 Mei melalui Tasnim, Iran memisahkan klausa Hormuz dari klausa nuklir. Juru bicara Baghaei: rencana itu fokus pada perang, tidak memuat isu nuklir. Tehran mengunci Hormuz lebih dulu. Jangan campur dua sumber leverage dalam satu paket.

Sekitar 20 juta barel per hari mengalir melalui Hormuz — hampir seperlima suplai dunia, 89 persen menuju Asia, Tiongkok menyerap 37,7 persen. Yang bergetar pertama adalah Timur. Di Beijing, ini konfirmasi kesabaran strategis. Di Tokyo dan Seoul, peringatan bahwa aliansi keamanan tradisional tidak menjamin akses energi — Jepang sudah melepas 23 juta barel Strategic Petroleum Reserve sejak Maret, level terendah sejak 2011. Di Washington, katalog pekerjaan rumah menjelang November dengan bensin 4,45 dolar per galon. Di Brussels, pengingat Eropa kini di urutan ketiga. Di Tehran, bukti bahwa negara yang dikepung dapat menulis ulang kitab perdagangan energi. Di Islamabad, Field Marshal Asim Munir menjadikan Pakistan jangkar diplomatik yang tidak diperhitungkan. Indonesia, sayangnya, masih membaca koran.

Padahal di atas meja Istana, ada peta yang sudah lama menunggu untuk dibuka.

Ada Alur Laut Kepulauan Indonesia II melalui Selat Lombok dan Selat Makassar, jalur tanker menuju Asia Timur ketika Hormuz panas dan rute Tanjung Harapan menambah 14 hari serta 1,2 juta dolar biaya bunker per very large crude carrier. Alfred Thayer Mahan, dalam The Influence of Sea Power Upon History (1890): kekuatan laut ditentukan oleh kontrol atas titik-titik penting jalur perdagangan, bukan besarnya armada. Singapura besar bukan karena geografi; ia besar karena menjual layanan. Lombok dan Makassar masih menunggu giliran.

Ada rantai lebih sunyi, dirasakan lebih dulu oleh ibu-ibu yang mencatat harga di pasar. Setiap kenaikan 10 dolar pada Brent menambah sekitar 850 juta dolar beban impor amonia Indonesia tahunan, menekan margin PT Pupuk Indonesia, mengalir ke selisih subsidi APBN, lalu ke ruang fiskal pendidikan dan kesehatan tahun depan. Keputusan Zhongnanhai tiba di pasar-pasar tradisional Indonesia dalam 60 sampai 90 hari.

Ada peluang diplomatik yang belum diambil. Pakistan menjadi mediator de facto Washington-Tehran sejak Munir menerima Menlu Abbas Araghchi di Rawalpindi 25 April. Tetapi Pakistan menanggung beban yang tidak ditanggung Indonesia. Indonesia satu-satunya negara Muslim mayoritas dengan demokrasi besar, hubungan bersih dengan Tehran sejak 1950, kursi G20 aktif. Presiden Prabowo, jenderal yang dihormati militer Iran, dapat menawarkan Bali Track.

Ada lapisan asuransi maritim yang tidak masuk percakapan publik kita, padahal menentukan harga di pom bensin. Hormuz hari ini berfungsi sebagai chokepoint tax — pajak geopolitik yang dipungut tanpa parlemen, tanpa tarif resmi, dan tanpa batas waktu. Premi war risk Lloyd’s of London melonjak dari 0,125 persen nilai lambung sebelum Februari menjadi 0,8 persen pada awal Mei — enam kali lipat (S&P Global Commodity Insights). Tiongkok punya Sinosure dan PICC; Teluk punya Takaful. Danantara dapat masuk sebagai mitra di fasilitas Asia, atau menggagas fasilitas ASEAN bersama Petronas, PetroVietnam, PTT Thailand.

Presiden Prabowo, dengan latar strategis yang dibentuk di medan operasi nyata, memahami bahwa kedaulatan energi tidak ditulis di kitab perdagangan global. Ia dirancang di dalam negeri. Di bawah langit daerah 3T, di pulau-pulau yang matahari di atasnya tidak pernah tahu apa itu Selat Hormuz, dan tidak pernah perlu tahu.

Pertemuan Trump-Xi sudah berakhir kemarin. Indonesia mungkin tidak punya kursi di Zhongnanhai, tetapi kita punya keputusan: membaca Hormuz sebagai cuaca yang datang dan pergi, atau membacanya sebagai jam yang sedang dipasang ulang untuk satu generasi ke depan. Rapat sunyi yang sesungguhnya — di kementerian, di dewan komisaris Pertamina, di meja perancang kebijakan di Istana — baru dimulai pagi ini.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Hak cipta dilindungi berdasarkan Pasal 113 UU 28/2014 tentang Hak Cipta.

Menlu RI Sugiono koreksi blunder Menkeu Purbaya soal tarif Malaka sambil tolak misi militer Hormuz. Mungkinkah ini damage control atau manuver strategis? 

PinterPolitik.com

“Wind extinguishes a candle and energizes fire. Likewise with randomness, uncertainty, chaos: you want to use them, not hide from them. You want to be the fire and wish for the wind.” – Nassim Nicholas Taleb, Antifragile: Things That Gain from Disorder (2012)

Cupin sedang menyeduh kopi pagi ketika notifikasi ponselnya meledak. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru saja menyinggung ide memungut tarif di Selat Malaka, terinspirasi blokade Iran di Hormuz. Cupin hampir tersedak, karena ia tahu: Selat Malaka bukan Selat Hormuz, dan UNCLOS bukan aturan yang bisa dicandai di podium simposium.

Dalam hitungan jam, Malaysia dan Singapura sudah merespons dengan kemarahan diplomatik yang tidak main-main. Menlu Malaysia Mohamad Hasan menegaskan tidak ada kebijakan sepihak di Selat Malaka, sementara Singapura lewat Vivian Balakrishnan menolak segala bentuk tarif di kawasan itu.

Cupin lalu melihat timeline-nya bergeser. Menlu Sugiono muncul di Gedung Pancasila, kurang dari 24 jam setelah gaduh itu dimulai. Pesannya singkat dan tanpa ruang tafsir: Indonesia tidak akan mengenakan tarif di Selat Malaka, karena UNCLOS adalah fondasi yang menjadikan Indonesia diakui sebagai negara kepulauan.

Tapi yang membuat Cupin menaikkan alis adalah momen kedua yang nyaris bersamaan. Sugiono menolak ajakan Inggris dan Prancis untuk mengirimkan militer Indonesia ke misi multinasional Selat Hormuz, dengan alasan prinsip bebas-aktif yang telah menjadi doktrin politik luar negeri sejak Mohammad Hatta pada 1948.

Cupin menaruh cangkir kopinya dan menggulir berita lebih dalam. Ternyata 40 persen perdagangan dunia melintas di Selat Malaka, dua kali lipat volume Hormuz. Mengusulkan tarif di jalur sepenting itu sama saja dengan menggoyahkan arsitektur perdagangan global, dan ironisnya, Indonesia sendiri yang memperjuangkan UNCLOS selama hampir satu dekade.

Cupin lalu berpikir: ini bukan sekadar klarifikasi biasa. Dua penolakan dalam satu napas, satu domestik dan satu internasional, membentuk pernyataan sikap yang jauh lebih besar dari sekadar pemadam kebakaran.

Pertanyaannya: apakah Sugiono benar-benar sedang memadamkan api, atau justru sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari krisis itu sendiri? Dan jika ini memang manuver yang disengaja, dari mana kemampuan itu datang?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Judo, Bukan Tinju

Ada permainan kata yang layak dibongkar di sini. Judika dan judoka hanya berbeda dua huruf, tapi mewakili dua filosofi yang bertolak belakang.

“Judika,” judi plus ka, adalah logika taruhan: lempar dadu, berharap hasil terbaik, terima risiko terburuk. Inilah yang dilakukan Purbaya ketika melontarkan gagasan tarif Malaka tanpa kalkulasi konsekuensi diplomatik. No calculation, all gambling.

“Judoka” adalah kebalikannya: no gambling, all counted. Dalam seni bela diri judo, prinsip paling fundamental bukan kekuatan, melainkan kelenturan. Sang judoka menggunakan momentum lawan untuk menjatuhkannya. Sugiono, disadari atau tidak, menjalankan persis logika itu: krisis yang diciptakan Purbaya menjadi bahan bakar untuk pernyataan sikap yang justru memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional.

Ini bukan tanpa preseden dalam sejarah diplomasi dunia. Ketika Menlu Jepang Yosuke Matsuoka melontarkan pernyataan kontroversial soal Liga Bangsa-Bangsa pada 1933, justru Menlu penggantinya, Koki Hirota, yang menggunakan momen kekacauan itu untuk mereposisi kebijakan luar negeri Jepang, meskipun dengan hasil yang jauh berbeda secara moral.

Contoh yang lebih relevan mungkin adalah bagaimana Menlu Singapura S. Rajaratnam pada dekade 1970-an memanfaatkan setiap krisis regional untuk menegaskan posisi Singapura sebagai penjaga stabilitas. Bukan lewat kekuatan militer, tapi lewat konsistensi narasi. Dalam kerangka yang dikembangkan Joseph Nye dalam bukunya Soft Power: The Means to Success in World Politics, inilah yang disebut kemampuan membentuk preferensi pihak lain melalui daya tarik, bukan paksaan.

Sosiolog Erving Goffman, dalam karyanya The Presentation of Self in Everyday Life, menyebut fenomena ini sebagai protective facework: tindakan menyelamatkan muka kolektif yang sudah tercoreng oleh anggota kelompok sendiri. Sugiono tidak menyerang Purbaya secara langsung, sebuah kalkulasi yang menghindari fragmentasi kabinet, tetapi koreksinya tidak menyisakan ambiguitas.

Yang membedakan diplomatic judo dari sekadar damage control adalah soal tujuan akhir. William Benoit, dalam risetnya tentang image restoration yang ia tuangkan dalam Accounts, Excuses, and Apologies, membedakan antara strategi korektif yang sekadar memulihkan citra ke posisi semula, dan strategi yang menggunakan momen krisis untuk membangun posisi baru yang lebih kuat.

Purbaya sendiri menjalankan apa yang Benoit kategorikan sebagai evasion of responsibility, yaitu klaim bahwa konteksnya “bukan serius.” Ini merupakan strategi terlemah karena tidak menyelesaikan masalah persepsi. Sugiono, sebaliknya, menjalankan corrective action yang melampaui restorasi: ia tidak hanya mengembalikan posisi ke titik nol, tetapi mendorong posisi Indonesia ke depan.

Pertanyaannya kemudian: apakah momen April 2026 ini hanya episode tunggal, atau bagian dari pola yang lebih besar dalam cara Sugiono mengelola narasi kebijakan luar negeri Indonesia? Dan apa artinya bagi mereka yang selama ini mempertanyakan kapasitasnya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Sang Menlu ‘Judoka’?

Untuk memahami signifikansi momen ini, penting mengingat konteksnya. Pada Desember 2025, diplomat senior Dino Patti Djalal melontarkan empat kritik terbuka yang cukup keras: Sugiono dianggap kurang memimpin Kemlu secara penuh, minim komunikasi publik soal arah kebijakan luar negeri, sulit diakses oleh pemangku kepentingan, dan nyaris mendapat predikat silent minister.

Kritik itu bukan tanpa dasar. Dalam satu tahun pertamanya, Sugiono memang bukan tipe menlu yang membuat banyak headline atau memberikan pidato kebijakan di forum-forum besar. Dino bahkan mengibaratkan Kemlu sebagai “mobil Ferrari” yang tidak akan optimal tanpa pengemudi yang fokus dan piawai.

Namun, seperti yang dicatat Hedley Bull dalam The Anarchical Society, kredibilitas sebuah negara dalam tatanan internasional tidak selalu dibangun oleh visibilitas. Yang lebih menentukan adalah konsistensi antara kata dan tindakan pada momen-momen yang paling diperhatikan.

April 2026 adalah persis momen semacam itu. Sugiono, yang sebelumnya dianggap terlalu sunyi, tiba-tiba berbicara dengan otoritas penuh. Justru karena ia jarang berbicara, kata-katanya memiliki berat yang berbeda.

Ada paralel menarik di sini dengan apa yang ditulis Nassim Nicholas Taleb dalam Antifragile: Things That Gain from Disorder. Taleb berargumen bahwa ada sistem dan aktor yang justru menguat ketika menghadapi tekanan dan kejutan. Sugiono tampaknya beroperasi dalam logika ini: diam bukan berarti absen, dan krisis bukan berarti ancaman. Keduanya bisa menjadi bahan baku untuk membangun posisi yang lebih solid.

Perlu dicatat bahwa perjalanan Sugiono menuju momen ini tidak datang dari ruang hampa. Pada Oktober 2025, ia melakukan kunjungan ke Pyongyang, menjadi Menlu pertama Indonesia yang mengunjungi Korea Utara dalam 12 tahun, dan menandatangani MoU konsultasi bilateral yang menegaskan komitmen Indonesia pada dialog lintas ideologi.

Langkah ke Pyongyang itu sendiri adalah judo kecil: di saat banyak negara menjauhi Korea Utara, Sugiono justru membuka kembali jalur komunikasi yang telah beku sejak era Marty Natalegawa. Hasilnya bukan sekadar seremonial. Indonesia menegaskan kesiapan memfasilitasi keterlibatan Korea Utara dalam ASEAN Regional Forum, sebuah tawaran yang hanya bisa datang dari negara yang posisinya dipercaya sebagai honest broker.

Pierre Bourdieu, dalam konsepnya tentang symbolic capital yang ia kembangkan dalam Distinction, berargumen bahwa reputasi dan kredibilitas adalah bentuk kekuasaan yang paling tahan lama namun paling mudah diruntuhkan oleh inkonsistensi. Sugiono, lewat rangkaian tindakan dari Pyongyang hingga Gedung Pancasila, sedang mengakumulasi modal simbolik yang tidak bisa dibangun lewat pidato saja, melainkan lewat keputusan-keputusan di momen kritis.

Namun satu episode diplomatik yang berhasil tidak otomatis menjawab seluruh pertanyaan tentang arah politik luar negeri Indonesia ke depan. Tantangan struktural yang disinggung Dino, soal koordinasi antarkementerian, komunikasi publik, dan keterlibatan pemangku kepentingan, tetap memerlukan perhatian serius yang melampaui satu momen heroik.

Yang bisa dikatakan dengan adil adalah ini: jika kritik terhadap Sugiono selama ini adalah bahwa ia terlalu sunyi, maka April 2026 menunjukkan bahwa senyap yang tepat, pada momen yang tepat, kadang berbicara lebih keras dari pidato manapun. Seorang judoka sejati memang tidak perlu berteriak sebelum membanting. (A43)

Tulisan Ray Dalio soal “pertempuran akhir” di Selat Hormuz bukan sekadar analisis pasar, melainkan soal apakah tatanan dunia AS akan bertahan atau runtuh.

PinterPolitik.com

“This decisive ‘final battle’ that determines the winners and the losers and whether the empire survives or falls reshapes history because people and financial flows quickly and naturally run from the losers.” – Ray Dalio, “It All Comes Down to Who Controls the Straight of Hormuz: The ‘Final Battle’” (16/3/2026)

Cupin membayangkan sebuah selat selebar 33 kilometer, kira-kira jarak Jakarta Kota ke Bekasi, yang setiap harinya dilintasi 20 juta barel minyak mentah dan seperlima perdagangan gas alam cair dunia. Ia tidak menyangka bahwa jalur air sesempit itu bisa menentukan nasib ekonomi global, termasuk harga BBM di SPBU dekat rumahnya.

Selat Hormuz, yang membentang antara Iran dan Oman di ujung Teluk Persia, memang bukan nama yang akrab di telinga kebanyakan orang Indonesia. Tetapi sejak 28 Februari 2026, ketika AS dan Israel melancarkan serangan terkoordinasi terhadap Iran dalam operasi yang disebut Epic Fury yang turut membunuh Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei, selat itu menjadi episentrum krisis yang mengguncang seluruh dunia.

Cupin membaca bahwa Iran membalas dengan serangan rudal dan drone ke pangkalan militer AS di tujuh negara, wilayah Israel, dan negara-negara Teluk. Lalu pada 4 Maret, Garda Revolusi Iran mengambil langkah yang mengubah segalanya: mereka menyatakan Selat Hormuz “ditutup” dan mengancam akan membakar setiap kapal yang nekat melintas.

Efeknya langsung terasa. Lalu lintas tanker merosot 70%, lebih dari 150 kapal terjebak menunggu di luar selat, dan harga minyak Brent melonjak dari sekitar US$65 menjadi lebih dari US$105 per barel dalam waktu kurang dari tiga minggu.

Cupin menggaruk kepala ketika membaca bahwa Trump meminta negara-negara sekutu mengirim kapal perang untuk mengawal tanker melewati Hormuz, tetapi Uni Eropa menolak dan Jerman bilang ini “bukan urusan NATO.” Pentagon sendiri mengakui situasinya terlalu berbahaya untuk pengawalan angkatan laut, sementara CNN melaporkan bahwa pemerintahan Trump ternyata meremehkan kesediaan Iran menutup selat karena mengira Teheran tidak akan berani melakukannya.

Bagi Cupin, ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Selat Hormuz akan menjadi “kuburan” bagi supremasi AS yang selama ini dianggap tak tergoyahkan, dan jika tatanan dunia memang sedang bergeser, apa artinya bagi Indonesia yang separuh impor minyaknya harus melewati selat itu?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Dalio “Menggali” Kuburan Imperium

Pada 16 Maret 2026, Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates yang merupakan hedge fund terbesar di dunia, menerbitkan esai berjudul “It All Comes Down to Who Controls the Strait of Hormuz: The Final Battle” yang langsung mengguncang diskursus geopolitik global. Tesisnya tajam: siapa pun yang menguasai Hormuz akan menentukan apakah tatanan dunia pimpinan Amerika bertahan atau runtuh.

Dalio menarik paralel dengan Krisis Terusan Suez 1956, ketika Mesir di bawah Gamal Abdel Nasser menasionalisasi terusan dan Inggris gagal merebutnya kembali. Sejarawan William Roger Louis, dalam kumpulan esainya Ends of British Imperialism: The Scramble for Empire, Suez, and Decolonization, menunjukkan bahwa Suez bukan sekadar kekalahan militer, melainkan momen ketika dunia menyadari bahwa Imperium Britania sudah tidak mampu lagi mempertahankan jalur perdagangan kritisnya.

Pola ini, menurut Dalio, berulang sepanjang sejarah: kekuatan dominan yang secara finansial sudah overstretched kemudian memperlihatkan kelemahannya saat gagal mengendalikan jalur perdagangan vital, lalu sekutu dan kreditor mulai kehilangan kepercayaan. Lawrence James, dalam bukunya The Rise and Fall of the British Empire, mencatat bahwa Krisis Suez 1956 adalah watershed atau titik balik definitif yang menandai berakhirnya status Inggris sebagai kekuatan global.

Dalio merumuskan prinsip yang menohok: ketika pemegang mata uang cadangan dunia kehilangan kendali militer dan finansial, yang terancam bukan hanya prestise geopolitik, melainkan kepercayaan terhadap utang, mata uang, dan seluruh arsitektur keuangan yang ditopangnya. David Spiro, dalam studinya The Hidden Hand of American Hegemony: Petrodollar Recycling and International Markets, sudah memperingatkan sejak 1999 bahwa hegemoni dolar AS bergantung bukan pada kekuatan ekonomi semata, melainkan pada kemampuan AS menjamin keamanan jalur energi global di Teluk Persia.

Yang membuat analisis Dalio semakin relevan adalah observasinya tentang asimetri toleransi terhadap penderitaan. Bagi Iran, perang ini eksistensial, soal kehormatan dan balas dendam yang dianggap lebih berharga dari nyawa, sementara publik Amerika mengeluhkan harga bensin dan para pemimpin AS cemas soal pemilu paruh waktu 2026.

Dalio menyimpulkan bahwa tidak ada perjanjian yang bisa menyelesaikan konflik ini karena perjanjian pada dasarnya tidak bernilai dalam konteks eksistensial semacam ini. “Pertempuran akhir” yang akan menentukan pemenang dan pecundang masih di depan mata.

Tetapi bagaimana jika “pertempuran akhir” itu bukan hanya soal militer? Dan bagaimana jika senjata paling berbahaya yang dikeluarkan Iran bukan rudal atau drone, melainkan sebuah syarat transaksi yang menyerang jantung kekuatan finansial Amerika?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Yuan Melintas, Dolar Terkubur?

Inilah dimensi yang mengubah konflik Hormuz dari sekadar perang militer menjadi perang moneter: Iran tidak menutup Hormuz untuk semua orang. Teheran menerapkan kebijakan selektif, memperbolehkan kapal berbendera Tiongkok, India, Pakistan, dan Turki untuk melintas, sementara kapal AS dan sekutu Baratnya diblokir total.

Yang lebih mengguncang, Iran dilaporkan mensyaratkan bahwa tanker yang ingin melintas harus bertransaksi dalam yuan, bukan dolar AS. Sebuah analisis dari Foreign Affairs Forum berjudul “The Petroyuan Ultimatum” menyebut langkah ini sebagai momen yang akan dicatat sejarawan sebagai titik balik dalam peluruhan tatanan moneter berbasis dolar pasca-Bretton Woods.

Untuk memahami mengapa ini begitu signifikan, kita perlu mundur setengah abad. Monique Taylor, dalam studinya “The Petroyuan’s Challenge to Dollar Hegemony” yang terbit di Global China Pulse (2024), menjelaskan bahwa sistem petrodolar lahir dari kesepakatan AS-Arab Saudi pada pertengahan 1970-an, di mana seluruh penjualan minyak OPEC didenominasi dalam dolar AS dan kelebihan dolar tersebut didaur ulang kembali ke AS melalui pembelian surat utang pemerintah Amerika.

Selama lima dekade, sistem ini menjadi tulang punggung hegemoni finansial AS, memungkinkan Washington membiayai defisit fiskal, memproyeksikan kekuatan militer global, dan menggunakan akses ke sistem dolar sebagai senjata sanksi. Taylor mencatat bahwa kemunculan petroyuan mencerminkan ambisi Tiongkok untuk menantang dominasi petrodolar, menandai pergeseran menuju dunia yang lebih multipolar.

Apa yang terjadi di Hormuz hari ini berbeda secara kualitatif dari upaya de-dolarisasi sebelumnya. Ini bukan sekadar penyesuaian marginal dalam komposisi cadangan devisa, melainkan penggunaan kendali atas koridor energi paling strategis di dunia sebagai pengungkit untuk memaksakan penggantian dolar dengan yuan sebagai medium penyelesaian transaksi minyak.

John Mathews dan Xian Tan, dalam artikel mereka “China: The Emergence of the Petroyuan and the Challenge to US Dollar Hegemony” di Asia-Pacific Journal, berargumen bahwa perdagangan minyak berdenominasi yuan kemungkinan besar akan semakin signifikan dan secara bertahap menggusur dominasi dolar di satu pasar demi satu pasar. Mereka menyimpulkan bahwa pergeseran dari dunia yang didominasi dolar menuju tatanan multipolar sudah berjalan dengan baik.

Tetapi ada juga suara-suara yang mengingatkan untuk tidak berlebihan. Taylor sendiri mencatat bahwa yuan masih memiliki kelemahan fundamental berupa konvertibilitas terbatas dan pasar keuangan Tiongkok yang relatif tertutup, yang membatasi kepercayaan dan likuiditas yang dibutuhkan untuk status mata uang cadangan sejati.

Hormuz, pada akhirnya, bukan hanya selat, melainkan cermin yang memantulkan kembali pertanyaan paling mendasar tentang tatanan dunia kita: siapa yang berkuasa, siapa yang melayani, dan mata uang siapa yang menjadi medium kepercayaan global. 

Bagi Indonesia, negara pengimpor energi dengan APBN yang tersandera harga minyak dan rupiah yang tertekan, jawabannya bukan soal memilih pihak, melainkan soal membangun ketahanan energi, ketahanan fiskal, dan ketahanan diplomatis yang cukup lentur untuk menavigasi dunia yang sedang bergeser di bawah kaki kita semua. (A43)

Perang Iran-Amerika Serikat (AS) memaksa semua negara memilih pihak. Bagaimana kalau menolak pun bukan pilihan?

PinterPolitik.com

“A society of states exists when a group of states, conscious of certain common interests and common values, form a society in the sense that they conceive themselves to be bound by a common set of rules in their relations with one another, and share in the working of common institutions.” – Hedley Bull, The Anarchical Society (1977)

Cupin baru saja pulang kerja ketika kabar itu meledak di timeline-nya: Amerika Serikat dan Israel melancarkan hampir 900 serangan udara ke Iran pada 28 Februari 2026, membunuh Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei. Iran membalas dengan ratusan rudal ke enam negara Teluk yang bahkan sudah mati-matian menyatakan netral, dan Selat Hormuz, tempat 20% minyak dunia mengalir setiap hari, ditutup paksa.

Cupin tidak tinggal di Timur Tengah. Dia tinggal di Jakarta, naik KRL setiap pagi, dan mengisi bensin setiap Jumat, tapi tiba-tiba harga BBM jadi urusan geopolitik.

Dalam dua minggu, harga minyak dunia tembus 100 dolar per barel. Goldman Sachs memperkirakan inflasi Asia akan bertambah 0,7 poin persentase jika Selat Hormuz tertutup selama enam minggu, sementara Bank Indonesia harus langsung bergerak menjaga stabilitas rupiah.

Yang membuat Cupin bingung bukan perangnya sendiri, karena perang selalu ada di suatu tempat. Yang membuatnya bingung adalah bagaimana semua orang, termasuk Indonesia, tiba-tiba diminta memilih sisi.

Iran secara resmi meminta Indonesia “secara tegas mengutuk agresi AS dan Israel.” Di sisi lain, Washington terus memperluas sanksi sekunder, dua belas paket baru sepanjang 2025-2026, yang pada dasarnya berkata: siapa pun yang masih berbisnis dengan Teheran akan terputus dari sistem keuangan global.

Presiden Prabowo menawarkan diri sebagai mediator, bahkan menyatakan bersedia terbang ke Teheran. Tapi Iran bertanya tajam: “Apakah ada jaminan AS akan menepati perjanjian?”, sementara di dalam negeri, MUI menuntut Indonesia keluar dari “Board of Peace” bentukan Trump.

Cupin, sambil men-scroll berita di kereta, merasa seperti sedang menonton dua tetangga paling sangar di kompleksnya tawuran di gang. Dan semua orang dipaksa menjawab: “Kamu di pihak siapa?”

Tapi benarkah dunia internasional bekerja seperti tawuran RT? Dan kalau iya, apa yang terjadi pada tetangga yang menolak ikut-ikutan?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Satu RT, Dua Jagoan

Analogi “tawuran RT” terdengar sederhana, tapi justru di situlah kekuatannya. Tatanan internasional memang punya kemiripan struktural dengan dinamika lingkungan tempat tinggal, dan dalam tradisi pemikiran yang dikenal sebagai English School, Hedley Bull dalam The Anarchical Society berargumen bahwa negara-negara hidup dalam kondisi “anarki yang tertata”, tidak ada pemerintah dunia yang berkuasa, tapi ada norma, kebiasaan, dan institusi bersama yang mencegah kekacauan total, persis seperti peraturan RT yang menjaga ketertiban tanpa polisi permanen.

Bayangkan konflik ini sebagai tawuran antara dua penghuni paling dominan di kompleks. Pak Amrik menguasai satu-satunya mesin ATM, yaitu sistem keuangan berbasis dolar, sementara Mas Imran tinggal di gang sempit satu-satunya, tempat semua truk gas dan logistik harus lewat.

Ketika Pak Amrik dan sahabat karibnya Mas Is menyerang, Mas Imran tidak hanya membalas ke mereka berdua. Ia melempari batu ke semua rumah yang pernah meminjamkan halaman ke Pak Amrik, termasuk Qatar, Kuwait, dan UEA yang sudah berulang kali menjamin netralitas mereka.

Mengapa? Barry Buzan dan Ana Gonzalez-Pelaez, dalam International Society and the Middle East, menjelaskan bahwa kawasan Timur Tengah beroperasi lebih sebagai “sistem” daripada “masyarakat” internasional. Negara-negara saling memengaruhi bukan karena berbagi norma, melainkan karena saling terikat secara material, sehingga geografi dan infrastruktur, bukan niat diplomatik, yang menentukan siapa yang kena getah.

Inilah yang Cupin rasakan tanpa bisa mengartikulasikannya: bukan hanya Pak Amrik dan Mas Imran yang bertengkar, tapi gang itu sendiri yang menjadi senjata. Semua orang yang bergantung pada gang itu otomatis terseret ke dalam tawuran.

Negara-negara Teluk, meski dihujani lebih dari 2.000 rudal dan drone, tidak melancarkan satu pun serangan balasan. Alasannya, sebagaimana diungkapkan seorang pejabat Teluk: mereka tahu bahwa Pak Amrik mungkin akan pulang ke rumahnya yang jauh, tapi mereka harus tetap bertetangga dengan Mas Imran selamanya.

Tiongkok, yang membeli 87% ekspor minyak Iran dan menginvestasikan lebih dari 100 miliar dolar di sana, hanya mengirim ucapan belasungkawa dan mendeklarasikan “netralitas.” India butuh lima hari hanya untuk menandatangani buku belasungkawa Khamenei, dan setiap hari keheningan itu dihitung sebagai pernyataan politik oleh kedua kubu.

Andrew Hurrell dalam On Global Order menyebut fenomena ini sebagai dilema kekuatan menengah: negara-negara yang tidak cukup kuat untuk mengubah tatanan, tapi cukup terhubung untuk menderita akibatnya. Cupin mulai mengerti bahwa Indonesia bukan penonton, Indonesia adalah tetangga yang kehabisan gas karena gang ditutup.

Tapi kalau spiral ini terus berputar, saling serang, saling blokade, saling paksa, apakah ada titik di mana perpecahan menjadi permanen? Dan apakah Indonesia, yang mengira dirinya jauh dari tawuran, justru sedang ditarik masuk tanpa sadar?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Tawuran yang Melebar ke Semua Gang?

Ada konsep yang bisa menjelaskan ke mana arah spiral ini, dan konsep itu lahir bukan dari ilmu politik, melainkan dari antropologi. Gregory Bateson, dalam Naven pada 1936, memperkenalkan istilah schismogenesis setelah mengamati suku Iatmul di Papua Nugini: ketika dua kelompok berinteraksi dalam pola yang saling memperkuat, hubungan itu akan terus membelah diri sampai hancur, kecuali ada mekanisme yang menghentikannya.

Bateson membedakan dua jenisnya. Schismogenesis simetris terjadi ketika kedua pihak saling meniru eskalasi: Pak Amrik memperketat sanksi, Mas Imran mempercepat pengayaan uranium, Pak Amrik dan Mas Is menyerang fasilitas nuklir, Mas Imran membangun lebih banyak rudal, dan seterusnya seperti dua tetangga yang saling meninggikan pagar sampai keduanya hidup di balik tembok beton.

Schismogenesis komplementer lebih halus tapi lebih merusak. Ini terjadi ketika satu pihak makin menekan dan pihak lain makin terpojok: Pak Amrik menekan Mas Imran dengan sanksi bertubi-tubi, Mas Imran beralih ke ancaman keamanan sebagai satu-satunya kartu yang tersisa, dan Pak Amrik membaca respons itu sebagai konfirmasi bahwa Mas Imran “berbahaya” dan perlu ditekan lebih keras lagi.

Yang paling relevan bagi Cupin, dan bagi Indonesia, adalah bagaimana schismogenesis ini merembes ke seluruh RT. Mas Imran kini membuka gang sempit secara selektif: kapal India dan Turki boleh lewat, sekutu Pak Amrik tidak, sehingga setiap pengiriman kargo menjadi pernyataan geopolitik, persis seperti penjaga gang yang menentukan siapa boleh lewat dan siapa harus putar balik berdasarkan siapa yang masih menyapanya dengan sopan.

Ketika Dewan Keamanan PBB mengadakan rapat darurat pada 12 Maret, Rusia dan Tiongkok mempertanyakan apakah rapat itu sendiri sah. Butuh voting hanya untuk memutuskan apakah mereka boleh duduk dan bicara, persis seperti musyawarah RT yang gagal dimulai karena dua warga paling senior berdebat soal keabsahan undangan, sementara di luar, rumah-rumah masih terbakar.

Ini adalah apa yang Bateson sebut kegagalan mekanisme korektif: institusi yang seharusnya memutus siklus pembelahan justru sudah terbelah olehnya. Dan ketika peraturan RT sudah tidak dihormati oleh penghuni paling berkuasa, setiap keluarga mulai membuat aturannya sendiri, menimbun persediaan, membangun pagar lebih tinggi, membuat kesepakatan rahasia dengan tetangga terdekat.

Bagi Indonesia, schismogenesis bahkan bekerja ke dalam rumah sendiri. Opini publik terbelah: mayoritas Muslim condong bersimpati pada Iran yang diserang, sementara elite bisnis dan teknokrat melihat hubungan dengan AS sebagai kebutuhan ekonomi yang tak bisa dikorbankan, dan Prabowo terjebak di tengah, terlalu dekat dengan Washington untuk dipercaya Teheran, terlalu ambigu untuk memuaskan konstituennya sendiri.

Cupin menutup ponselnya dan turun di stasiun. Besok dia tetap harus isi bensin, tetap harus bayar cicilan, tetap harus hidup di dunia yang retakannya tidak terlihat tapi sudah terasa di setiap harga dan setiap pilihan kecil, dan mungkin yang paling jujur bukan bertanya “kita di pihak siapa,” melainkan bertanya apakah kita sudah cukup kuat untuk tetap bisa memilih di dunia yang semakin memaksa semua orang berhenti memilih. (A43)

Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur BI di tengah krisis geopolitik Iran-AS yang guncang pasar global. Bisakah ia pecahkan “kode” ekonomi tersulit?

PinterPolitik.com

“Of all actors involved in managing an organizational crisis, strategic leaders play a particularly central role.” – Schaedler, Graf-Vlachy, & König, “Strategic Leadership in Organizational Crises: A Review and Research Agenda” (2022)

Dalam film The Imitation Game (2014), Benedict Cumberbatch memerankan Alan Turing sebagai sosok jenius yang nyaris tak dimengerti oleh orang-orang di sekitarnya. Turing tidak memenangkan perang dengan peluru atau tank—ia memenangkannya dengan membangun mesin pemecah kode bernama “Bombe” yang mampu membongkar sistem enkripsi Enigma milik Nazi Jerman, sebuah mesin yang dianggap mustahil dipecahkan oleh seluruh kekuatan militer Sekutu.

Film itu mengajarkan sesuatu yang sederhana namun mendalam: bahwa dalam perang, kemenangan sering kali ditentukan bukan oleh pasukan terbesar, melainkan oleh orang yang paling mampu membaca kode yang tak terlihat. Cupin, yang baru saja menonton ulang film itu di sebuah malam Minggu yang sunyi, langsung teringat bahwa dunia nyata pada Maret 2026 ini sedang dipenuhi oleh kode-kode yang tak kalah rumitnya.

Konflik terbuka AS-Israel versus Iran yang meletus di akhir Februari telah membekukan Selat Hormuz dan mengirim gelombang kejut ke seluruh pasar keuangan global. Brent crude melonjak, dolar menguat, dan mata uang negara-negara berkembang—termasuk Rupiah—langsung tergerus dalam hitungan hari.

Cupin memahami bahwa ini bukan sekadar krisis militer—ini adalah perang kode geoekonomi dan geopolitik yang menuntut setiap negara memiliki “mesin Enigma”-nya sendiri untuk membaca dan merespons sinyal-sinyal tersembunyi dari pasar global. Indonesia, dengan Rupiah yang melemah mendekati Rp17.000 per dolar dan inflasi Februari yang melonjak ke 4,76 persen, jelas sedang berada di tengah-tengah medan enkripsi yang paling berbahaya.

Pertanyaannya kemudian menjadi sangat mendasar: siapakah Alan Turing-nya Indonesia dalam krisis ini? Dan apakah Thomas Djiwandono, Deputi Gubernur Bank Indonesia yang baru dilantik pada 9 Februari 2026, adalah orang yang mampu membangun “mesin Enigma” kebijakan moneter yang dibutuhkan negara ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Sang Pemecah Kode di Balik Enigma

Dalam sejarah Perang Dunia II, Alan Turing bukan sekadar matematikawan brilian—ia adalah apa yang oleh para ahli strategi disebut sebagai the indispensable man, sosok yang kehadirannya di titik kritis tertentu mengubah seluruh arah peperangan. Schaedler, Graf-Vlachy, dan König dalam riset mereka bertajuk Strategic Leadership in Organizational Crises yang dipublikasikan di jurnal Long Range Planning (2022) menunjukkan bahwa dalam situasi krisis, pemimpin strategis memainkan peran yang tidak tergantikan karena mereka menghubungkan kapasitas kognitif, modal sosial, dan kecepatan pengambilan keputusan menjadi satu kesatuan yang utuh.

Turing memenuhi semua kriteria itu: ia memiliki kapasitas intelektual untuk memahami masalah yang orang lain bahkan tidak bisa merumuskan, koneksi institusional dengan badan intelijen Inggris di Bletchley Park, dan keberanian untuk bertaruh pada pendekatan yang dianggap gila oleh hampir semua koleganya. Cupin melihat pola yang sama berlaku dalam konteks kebijakan ekonomi di tengah krisis—bahwa institusi memerlukan sosok yang bukan hanya kompeten secara teknis, tetapi juga mampu menjembatani berbagai kepentingan yang saling bertabrakan.

Thomas Sargent dan Neil Wallace, dalam makalah klasik mereka Some Unpleasant Monetarist Arithmetic (1981), sudah memperingatkan bahwa bank sentral tidak akan pernah bisa mengendalikan inflasi dalam jangka panjang tanpa koordinasi yang memadai dengan otoritas fiskal. Pesan ini menjadi semakin relevan ketika Francesco Bianchi dan Leonardo Melosi dalam studi mereka The Dire Effects of the Lack of Monetary and Fiscal Coordination (2017) membuktikan secara empiris bahwa ketiadaan koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal dapat menghasilkan konsekuensi ekonomi yang sangat merusak.

Cupin merenungkan bahwa jika Turing adalah pemecah kode yang menghubungkan intelijen militer dengan strategi perang Sekutu, maka dalam konteks ekonomi, “pemecah kode” yang dibutuhkan adalah seseorang yang mampu menjembatani jarak antara bank sentral dan kementerian keuangan. Pertanyaannya kini bergeser: apakah Thomas Djiwandono memiliki kapasitas untuk menjadi jembatan itu? Dan apakah doktrin “GERAK” yang ia bawa benar-benar merupakan mesin pemecah kode, atau justru hanya akronim yang terdengar gagah tanpa substansi operasional?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Menguji ‘Enigma’ di Lantai 18

Cupin mencatat bahwa Thomas Djiwandono dilantik sebagai Deputi Gubernur BI pada 9 Februari 2026—tepat dua puluh hari sebelum dunia meledak akibat konflik Iran. Dengan latar belakang sarjana sejarah dari Haverford College dan magister hubungan internasional serta ekonomi internasional dari Johns Hopkins SAIS, Thomas bukanlah teknokrat moneter konvensional, melainkan seorang analis yang terlatih membaca konteks geopolitik dan menerjemahkannya ke dalam implikasi ekonomi.

Aktas, Kaya, dan Ozlale dalam studi mereka Coordination between Monetary Policy and Fiscal Policy for an Inflation Targeting Emerging Market yang terbit di Journal of International Money and Finance (2010) menemukan bahwa di negara-negara berkembang, kebijakan moneter yang ketat justru bisa kontraproduktif jika tidak disertai disiplin fiskal yang memadai, karena beban utang yang meningkat akan mendorong premi risiko dan akhirnya melemahkan mata uang. Ini persis gambaran yang dihadapi Indonesia saat ini—di mana Moody’s dan Fitch telah memangkas outlook kredit ke “negatif” dalam tempo satu bulan, dan Rupiah tertekan di kisaran Rp16.970 per dolar.

Yang menarik dari langkah awal Thomas adalah doktrin GERAK-nya, khususnya pilar keempat tentang akselerasi sinergi fiskal-moneter. Ia mengidentifikasi bahwa penurunan BI Rate sebesar 1 persen hanya menghasilkan penurunan bunga kredit modal kerja sebesar 0,27 persen dalam enam bulan—sebuah time lag yang merusak transmisi kebijakan—dan mengusulkan pengelolaan likuiditas terkoordinasi melalui potensi penempatan dana pemerintah senilai Rp200 triliun.

Gerak pertamanya setelah dilantik pun langsung operasional: membangun koordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Danantara, dan OJK untuk menciptakan narasi terpadu bagi investor dan lembaga pemeringkat. Ini adalah crisis communication management yang sangat dibutuhkan di tengah polycrisis—kondisi di mana krisis rating, krisis geopolitik, tekanan inflasi, dan pelemahan mata uang berjalan bersamaan dan saling memperkuat.

Tentu saja, bayangan nepotisme tetap mengikuti Thomas—sebagai keponakan Presiden Prabowo dan putra mantan Gubernur BI Soedradjad Djiwandono, ia akan selalu diuji oleh pertanyaan apakah sinergi yang ia janjikan adalah koordinasi kebijakan yang sehat atau subordinasi bank sentral terhadap kehendak istana. Bonam dan Lukkezen dalam Fiscal and Monetary Policy Coordination, Macroeconomic Stability, and Sovereign Risk Premia di Journal of Money, Credit and Banking (2019) mengingatkan bahwa stabilitas makroekonomi mensyaratkan kebijakan moneter yang aktif menargetkan inflasi dan kebijakan fiskal yang menjamin keberlanjutan utang—keduanya harus berjalan independen namun terkoordinasi, bukan saling menundukkan.

Pada akhirnya, Cupin sampai pada satu kesimpulan yang ia rasa paling jujur: Thomas Djiwandono bukanlah jawaban pasti, melainkan sebuah hipotesis yang sedang diuji oleh sejarah dalam kondisi paling brutal—dan hanya pasar, bukan dinasti, yang akan menentukan apakah “mesin Enigma”-nya benar-benar bekerja atau sekadar menjadi artefak seremonial di lantai 18 Gedung Bank Indonesia. (A43)

Konflik Iran-AS memukul urat nadi ekonomi negara-negara Asia. Mungkinkah krisis ini menyatukan benua Asia?

PinterPolitik.com

“Security Dilemma sebagai situasi di mana upaya satu negara untuk meningkatkan keamanannya secara otomatis mengurangi rasa aman negara lain.” — John Herz (1950)

Cupin menatap layar ponselnya dengan dahi berkerut, menyadari bahwa rudal balistik yang meluncur dari Dataran Tinggi Iran tidak sekadar menghancurkan bunker di Levant. Ia sadar betul bahwa gelombang kejut ledakan itu secara langsung membakar margin keuntungan di pabrik tempatnya bekerja di Cikarang, mengguncang bursa Shenzhen, dan membuat menteri keuangan terbangun di tengah malam.

Bagi Cupin, realitas ini terasa amat pahit karena Timur Tengah mungkin adalah teater perangnya, namun Asia adalah kasir yang selalu dipaksa membayar tagihannya. Ada sebuah ironi kejam di mana kawasan Asia, yang menampung enam puluh persen populasi dunia dan menjadi mesin penghasil empat puluh persen PDB global, justru tidak memiliki suara berarti.

Konflik antara Iran dan Amerika Serikat bukan sekadar rivalitas bilateral, melainkan sebuah guncangan sistemik yang mengekspos pondasi rapuh kemakmuran Asia. Cupin mulai memahami bahwa keajaiban ekonomi negerinya beroperasi di atas kesepakatan rentan: Asia memproduksi barang, Amerika Serikat menjaga keamanan maritim, dan Timur Tengah memasok minyak.

Ketika Amerika Serikat perlahan bergeser peran dari seorang penjaga maritim menjadi kombatan yang aktif, seluruh struktur keamanan yang selama ini dipinjam oleh Asia itu ikut bergetar hebat. Fakta aritmatika yang menyesakkan dada ini bermula dari kendala geografi, tepatnya di Selat Hormuz yang lebarnya hanya tiga puluh tiga kilometer.

Setiap harinya, sekitar dua puluh hingga dua puluh satu juta barel minyak mentah harus melewati titik cekik utama peradaban tersebut. Data yang dibaca Cupin menunjukkan fakta mengkhawatirkan bahwa lebih dari tujuh puluh enam persen volume minyak itu mengalir deras menuju Asia, termasuk ke pelabuhan-pelabuhan di Indonesia.

Di sisi lain, berkat adanya revolusi minyak serpih, Amerika Serikat kini bisa membakar Timur Tengah sambil menikmati beban biaya energi yang jauh lebih rendah bagi perekonomiannya sendiri. Cupin kini merasakan langsung apa yang disebut oleh ekonom Nouriel Roubini sebagai polikrisis, sebuah situasi mencekam di mana berbagai krisis saling memperkuat menjadi putaran yang ganas.

Gelombang pertama menghantam dompet Cupin dalam bentuk kejutan komoditas, mengingat Asia mengimpor lebih dari tujuh puluh persen gas alam cair dunia. Pukulan ini segera disusul oleh depresiasi mata uang serentak yang melahirkan inflasi impor ganda bagi negara-negara berkembang.

Disrupsi maritim melengkapi penderitaan operasional pabrik Cupin, di mana premi asuransi pengiriman rantai pasok kini melonjak tajam hingga empat ratus persen. Bagi negara tempat Cupin bernaung, setiap kenaikan sepuluh dolar harga minyak dunia akan langsung menambah beban subsidi energi APBN hingga enam puluh triliun rupiah per tahun.

Cupin hanya bisa mendesah, membayangkan bagaimana negerinya harus menelan pil pahit antara memotong subsidi yang berisiko memicu gejolak sosial atau mengorbankan anggaran pembangunan masa depan.

Apakah rentetan krisis eksistensial akibat ulah negara adidaya ini akhirnya cukup kuat untuk memaksa kekuatan di kawasan Asia bersatu padu? Ataukah himpitan beban ekonomi yang masif ini justru akan semakin mencabik-cabik Asia yang secara struktural sudah rapuh sejak awal?

IG

Prabowo-Xi-Takaichi: Saatnya Poros Baru?

Menghadapi ancaman eksternal yang sedemikian destruktif, naluri pertama yang muncul di benak publik adalah mempertanyakan absennya institusi kolektif sekuat NATO di Asia. Namun, kerentanan yang mencekik kawasan ini sejatinya paling akurat dibedah melalui konsep kerentanan asimetris dalam teori interdependensi kompleks karya dua pemikir besar, Robert Keohane dan Joseph Nye.

Asia memiliki sensitivitas yang ekstrem terhadap lonjakan harga global, sekaligus kerentanan yang dalam karena ketiadaan alternatif struktural pengganti minyak Teluk secara instan. Kesulitan unifikasi di kawasan ini juga mengakar kuat pada patologi struktural yang oleh ilmuwan John Herz didefinisikan secara brilian sebagai sebuah dilema keamanan yang terlembagakan.

Upaya satu negara untuk memoles dan mengamankan postur militernya secara otomatis akan menyusutkan rasa aman negara tetangganya, sebuah realitas yang mendarah daging di Asia. Bayangkan saja kemustahilan diplomatis apabila kekuatan raksasa seperti Tiongkok dan Jepang diwajibkan untuk berbagi komando militer di tengah sengketa historis yang belum pernah tuntas ditebus.

Berjalan tegak lurus dengan logika realisme ofensif yang digagas oleh John Mearsheimer, setiap kekuatan hegemonik di Asia beroperasi murni untuk memaksimalkan keamanan relatifnya sendiri. Alasan fundamental lainnya di balik perpecahan ini terletak pada absennya prasyarat krusial yang dikemukakan Michael Doyle dan Bruce Russett mengenai segitiga perdamaian Kantian.

Berbeda dengan Eropa, Asia sangatlah heterogen secara ideologi politik, miskin akan institusi internasional yang mengikat kedaulatan, serta tidak memiliki jaring interdependensi ekonomi yang simetris . Kemitraan dagang di Asia lebih sering menyerupai asimetri hierarkis antara patron dan klien, di mana embargo ekonomi rutin digunakan sebagai senjata penekan kedaulatan.

ASEAN sendiri, yang kerap diagungkan sebagai mahkota diplomasi kawasan, beroperasi teguh dengan prinsip institusionalisme lunak yang sangat mendewakan non-intervensi dan konsensus mutlak. Desain institusional semacam ini sejak awal dirancang khusus guna mencegah terjadinya peleburan kedaulatan, menjadikannya antitesis sempurna dari sebuah persatuan supranasional.

Di luar dinamika internal kawasan, Amerika Serikat secara aktif dan konsisten menerapkan strategi penyeimbangan lepas pantai seperti yang diuraikan secara lugas oleh Mearsheimer dan Walt. Grand strategy Washington adalah memastikan kekuatan besar Asia tetap berimbang dan saling menaruh curiga melalui jaring aliansi bilateral yang sistematis mencegah lahirnya koalisi independen .

Hambatan terakhir sekaligus yang paling sulit dijinakkan adalah amarah nasionalisme domestik, sebuah fenomena pelik yang direkam Robert Putnam melalui teori permainan dua tingkat. Tidak ada satu pun pemimpin di Asia, baik yang terikat doktrin otonomi strategis maupun penganut murni bebas-aktif, yang bisa membarter kedaulatannya tanpa dianggap sebagai pengkhianat oleh rakyatnya sendiri .

Jika persatuan politik utuh ala Uni Eropa terbukti hanya merupakan sebuah delusi struktural belaka, lantas mekanisme bertahan hidup seperti apa yang sedang disiapkan oleh para raksasa Asia? Mungkinkah kawasan ini secara diam-diam tengah mendirikan sebuah dinding pelindung jenis baru yang murni bertumpu pada ego sektoral dan persenjataan ekonomi?

IG

Mungkinkah ‘Asian Union’?

Sebagai respons logis atas kemustahilan integrasi politik, arsitektur Asia perlahan bergeser menuju pembentukan benteng geoekonomi yang dipicu secara murni oleh insting evolusioner Darwinian. Alih-alih merajut solidaritas afektif antarnegara, poros-poros kekuasaan di Asia sesungguhnya sedang menyusun sebuah pakta kelangsungan hidup yang dikalkulasi secara teramat dingin dan transaksional.

Manifestasi paling benderang dari manuver ini terlihat pada eskalasi RCEP yang perlahan berevolusi menyerupai konsep negara garnisun ekonomi yang pernah dilontarkan oleh Harold Lasswell. Blok raksasa yang mewakili tiga puluh persen populasi global ini mengakselerasi integrasi ekonominya bukan karena mimpi kemakmuran bersama, melainkan semata-mata demi membentengi diri dari guncangan eksternal.

Langkah operasional pertama dari benteng ini adalah tren dedolarisasi transaksional, sebuah taktik pragmatis untuk memangkas paparan mematikan dari volatilitas nilai tukar Dolar Amerika Serikat. Kesepakatan penyelesaian transaksi mata uang lokal antarnegara Asia kini menjamur pesat, bertransformasi wujud dari sekadar manuver moneter menjadi instrumen utama evolusi pertahanan.

Lebih jauh lagi, orientasi rantai pasok industri manufaktur tidak lagi membentang ke pasar Barat, melainkan melipat tajam ke dalam untuk merajut ekosistem utuh di intra-Asia. Kekayaan bahan mentah dari suatu negara kini diproses sekaligus dirakit oleh negara tetangganya sendiri guna membangun imunitas kolektif terhadap maraknya disrupsi pelayaran internasional.

Di tengah badai lanskap yang terfragmentasi ini, Indonesia mau tidak mau dipaksa mengadopsi doktrin penyeimbangan ke segala arah, persis seperti yang dianalisis oleh Steven David. Para pembuat kebijakan di Jakarta harus lincah menyeimbangkan intervensi geopolitik dari luar, sembari berusaha keras menjinakkan potensi instabilitas sosial akibat melonjaknya beban subsidi di dalam negeri.

Namun secara paradoks, krisis energi global ini justru mendongkrak daya tawar diplomasi Indonesia berkat dominasinya atas nyaris separuh cadangan nikel di muka bumi. Memasuki era geoekonomi modern, mineral kritis bukan lagi sebatas komoditas bongkar muat, melainkan telah bermetamorfosis menjadi mata uang geopolitik yang daya tekannya sangat absolut.

Pemerintahan transisi secara strategis tengah membangun titik cekik industri global yang pada akhirnya akan memaksa para raksasa Asia untuk merogoh kocek investasi demi jaminan kelangsungan pasokan. Posisi optimal Indonesia pada konstelasi ke depan bukanlah bersolek menjadi juru damai pertempuran di Timur Tengah, melainkan tampil beringas sebagai arsitek utama bagi ketahanan ekonomi regional.

Jika membaca peta probabilitas ke depan, nasib kawasan ini kemungkinan besar akan berjalan di atas skenario koordinasi dingin yang sangat transaksional. Negara-negara Asia akan saling merajut jejaring pengamanan ekonomi tanpa pernah berniat membentuk institusi formal supranasional, menjadikan Asia sebuah benua yang dipersatukan murni oleh kalkulasi.Pada analisis akhirnya, tontonan konflik antara Amerika Serikat dan musuh-musuhnya tidak akan pernah melahirkan fajar bagi Uni Asia.

Gemuruh perang tersebut hanya akan mencetak sebuah kawasan yang semakin sinis, secara ekonomi proteksionis, dan akan selalu terfragmentasi secara tajam dalam urusan politik kedaulatan. Di tengah panggung dunia yang secara brutal terus memecah belah dirinya sendiri ini, mengadopsi sikap pragmatisme yang berjarak dan dingin adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan untuk terus menyambung napas. (A43)

Selat Hormuz mungkin jauh dari Asia Timur dan Selatan, tapi jika ditutup, justru Tiongkok, India, dan Jepang yang paling dulu merasakan guncangannya. Di dunia yang saling terhubung, kadang mereka yang tak menyalakan api justru paling dulu terbakar.

PinterPolitik.com

Parlemen Iran pada 22 Juni 2025 resmi menyatakan dukungan terhadap opsi pemblokiran Selat Hormuz – meskipun keputusan akhirnya berada di tangan Dewan Keamanan Nasional Iran. Langkah ini dipandang luas sebagai salah satu kartu truf Iran dengan Israel, setelah serangkaian serangan udara dan rudal oleh dua pihak terus meningkat.

Selat Hormuz, jalur sempit sepanjang 33 km dan jalur transit utama antara Teluk Persia dan Samudera Hindia, menampung sekitar 18–20 juta barel minyak per hari—setara 20% konsumsi global, bersama seperlima perdagangan LNG dunia . Publik dan media menyebut ini sebagai langkah drastis Iran. Namun, ancaman blokade bukan hanya soal geopolitik—ia juga memicu ketegangan ekonomi global yang segera terbukti saat harga Brent melonjak mendekati $74 per barel (23/6/2025).

Lantas, Siapa yang sebenarnya yang paling dirugikan jika blokade ini segera dilakukan?

Siapa yang “Rungkad”?

Jika dilihat dari jalur pasokan energi global, ada tiga negara besar di Asia yang diasumsikan akan sangat terdampak bila Hormuz diblokir, yakni Tiongkok, India, dan Jepang, yang berisiko paling besar menanggung kerugian ekonomi, bahkan sosial-politik, jika jalur ini benar-benar diblokir.

Ambil contoh Tiongkok, yang saat ini merupakan pengimpor minyak terbesar di dunia. Sekitar 45% dari total impor minyak mentahnya, atau sekitar 5,5 juta barel per hari, melewati Selat Hormuz. Ketergantungan sebesar ini menjadikan posisi Beijing sangat rentan terhadap setiap ketegangan di kawasan. Gangguan sekecil apapun bisa menyebabkan lonjakan harga minyak global, yang langsung menekan biaya produksi dalam negeri dan memperlemah daya saing ekspor. Dengan ekonomi yang sedang bergulat menghadapi perlambatan, ini bukan skenario yang bisa dianggap enteng oleh pemerintah Tiongkok.

Sementara itu, India berada dalam posisi yang diasumsikan bahkan lebih sulit. Sekitar 80% dari kebutuhan minyaknya bergantung pada impor, dan sekitar 60% dari total impor itu berasal dari Teluk—semuanya melewati Hormuz. India memang telah mengembangkan cadangan strategis, tapi kapasitasnya hanya cukup untuk sekitar 9–10 hari konsumsi. Dalam konteks ekonomi domestik yang tengah berakselerasi, lonjakan harga minyak bisa dengan cepat memicu inflasi, memperlebar defisit perdagangan, dan memperburuk tekanan fiskal. Bagi India, ini bukan sekadar urusan energi—tapi bisa jadi krisis nasional.

Kemudian ada Jepang, yang juga sangat tergantung pada impor energi. Sekitar 80% impor minyak mentah Jepang berasal dari Timur Tengah, hampir seluruhnya melalui Selat Hormuz. Jepang memang telah berupaya diversifikasi lewat LNG dan energi terbarukan, namun ketergantungan historis mereka pada Saudi Arabia, UAE, dan Kuwait masih tinggi. Penutupan Hormuz akan memicu krisis pasokan dan membuat Jepang menghadapi lonjakan harga energi di tengah pemulihan ekonomi yang rapuh.

Namun bukan berarti kawasan lain aman. Eropa, misalnya, meski sudah mulai mengurangi ketergantungan terhadap energi dari Teluk—terutama setelah krisis Rusia-Ukraina—masih tetap mengimpor sekitar 10–15% kebutuhan minyak dan gasnya dari kawasan Teluk. Negara-negara seperti Italia, Spanyol, dan Prancis masih sangat tergantung pada pasokan LNG dari Qatar yang melintasi Hormuz. Bagi mereka, dampak penutupan Hormuz bukan hanya pada harga energi, tapi juga pada stabilitas sosial dan politik domestik, terutama menjelang musim dingin.

Singkatnya, penutupan Selat Hormuz bukan hanya soal ancaman regional. Ini adalah manuver yang bisa memukul perekonomian Asia secara langsung dan cepat, serta menyeret Eropa ke dalam krisis energi lanjutan. Ketika rantai pasokan global terjalin begitu erat, kadang yang paling dirugikan justru mereka yang tak ada di medan konflik—tapi yang menggantungkan kesehariannya pada laut sempit di perbatasan Iran dan Oman.

Lantas, akan seperti apa dinamika geopolitik ke depannya? Akankah Hormuz benar-benar ditutup oleh Iran?

Akankah Hormuz Justru Jadi Pemicu Damai?

Ironisnya, krisis selalu punya dua wajah: kehancuran dan kemungkinan. Dan dalam kasus Selat Hormuz, kemungkinan itu adalah harapan baru bagi kesadaran bersama—bahwa dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, stabilitas satu kawasan bisa jadi penentu kelangsungan hidup kawasan lain.

Dunia kini tidak lagi hidup dalam tatanan geopolitik yang kaku seperti era Perang Dingin. Di masa lalu, blok-blok besar bisa memilih untuk saling memboikot dan memisahkan diri. Namun kini, sebagaimana ditulis oleh ahli geopolitik asal Prancis, Yves Lacoste, bahwa “la géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre”—geografi pada awalnya memang digunakan untuk perang, tapi di era modern, justru geografi dan konektivitas global yang bisa menjadi penghalang perang. Dunia telah menjadi ruang yang terlalu padat dan terlalu terhubung untuk bisa dikuasai sepihak tanpa konsekuensi luas.

Kita sudah melihat dampak konflik Rusia–Ukraina yang mengguncang pasokan gandum hingga ke Afrika dan Asia. Kini, bayangan serupa muncul di Selat Hormuz, tetapi dengan skala yang lebih besar dan cakupan yang lebih sensitif: energi. Negara-negara yang tidak ikut memprovokasi atau membalas, justru berisiko menjadi korban paling awal dan paling serius.

Menariknya, mungkin justru ancaman atas Selat Hormuz ini akan mendorong diplomasi lintas blok, memaksa rival-rival global untuk berbicara satu meja. Karena jika tidak, konsekuensinya bukan hanya hilangnya akses energi—melainkan rusaknya fondasi ekonomi global yang bahkan negara paling netral pun takkan mampu hindari.

Tentu, semua ini masih asumsi. Bisa saja situasi meruncing dan dunia kembali pada politik blok yang penuh ketegangan. Tapi dalam dunia di mana satu selat sempit bisa mengguncang benua, opsi terbaik mungkin bukan lagi siapa yang menang, melainkan siapa yang mampu menahan diri dan membuka diri untuk satu sama lain. (D74)

Intervensi salah satu selat ini aja bisa jadi plot game perang

Perdagangan laut masih jadi andalan perekonomian dunia. Yap, hampir seluruh barang yang kita pakai sehari-hari, termasuk juga minyak bumi, melewati jalur laut. 

Dan sejumlah selat di dunia memiliki tingkat kepentingan yang lebih tinggi dari selat-selat lain. Jika salah satu selat ini saja dihalangi, banyak pengamat yang nilai itu akan picu Perang Dunia ke-3