PinterPolitik.com

Pada 16 September seolah dunia turut berduka atas meninggalnya Mahsa Amini yang diduga salahi aturan berhijab di Iran. Menurut saksi mata, dirinya dianiaya oleh polisi moral saat ditahan. Kematian Amini memicu luapan amarah masyarakat Iran yang telah muak dengan aturan terkait kewajiban berhijab bagi perempuan.

Banyak perempuan yang melakukan aksi unjuk rasa dengan melepas jilbab mereka. Tidak sedikit juga yang melakukan aksi potong rambut dimana fenomena ini memiliki makna kepedihan, kemarahan, serta simbol berkabung.

Rambut merupakan tanda kecantikan yang harus disembunyikan bagi perempuan Iran. Aksi potong rambut mengartikan bentuk protes kepada pemerintah bahwa para demonstran tidak peduli dengan standar, definisi, dan pikiran pemerintah terhadap penampilan perempuan.

Demonstrasi bukan hanya dihiasi oleh aksi potong rambut, membuka hijab, hingga melemparkan hijab ke bara api, tetapi juga korban yang berjatuhan. Sejak September lalu, jumlah korban telah mencapai 92 orang.

Selain itu, peristiwa ini dianggap sebagai demonstrasi terbesar sejak kerusuhan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada November 2019 lalu. Kerusuhan menyebabkan 731 bank, 70 stasiun pengisian bensin umum (SPBU) dan 140 kantor pemerintahan dibakar oleh massa pendemo.

Merujuk pada tahun sebelumnya, demo anti-pemerintah di Iran bukan hanya terjadi saat ini saja, melainkan juga terjadi pada tahun 2018 dimana massa memprotes mahalnya harga pangan, meningkatnya angka pengangguran, dan standar hidup yang tidak membaik.

Selain itu, Iran masih ikut serta dalam konflik Timur Tengah yang memerlukan uang begitu banyak, sedangkan standar hidup masyarakat sedang tidak baik-baik saja.

Demonstrasi besar-besaran atas kematian Mahsa Amini, kenaikan BBM, serta standar hidup yang tidak membaik pada tahun 2018 lalu telah menuai perhatian dari dunia internasional. Uni Eropa (UE), misalnya pernah mendesak pemerintah Iran untuk menghormati hak asasi masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan mengikutsertakan mereka dalam kebijakan.

Uni Eropa juga menyoroti permasalahan terkait limitasi pemberitaan di media yang dikendalikan oleh pemerintah. Hal ini jelas menjadi permasalahan yang serius. Bahkan, ketika demo besar-besaran meluap atas kematian Amini, pemerintah Iran sempat menciptakan “kiamat internet” setelah hampir seminggu demonstrasi tersebut pecah, terutama bagi platform Instagram dan WhatsApp. 

Seluruh aksi pembatasan hak asasi masyarakat Iran tidak terlepas dari aliran atau prinsip suatu negara. Iran memang dikenal negara teokrasi dimana sistem pemerintahannya dijalankan oleh para pemimpin agama.

Prinsip ini menjadi familiar bagi masyarakat Indonesia agaknya tak jarang pemerintah membawa-bawa kaidah agama dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Lantas, bagaimana perkembangan prinsip sekularisme yang mengikis teokrasi, utamanya di Indonesia?

Orde Lama Hingga Orde Baru

Indonesia merupakan negara yang didominasi oleh pemeluk agama Islam. Indonesia bahkan menjadi negara dengan pemeluk Islam terbanyak di dunia. Faktanya tidak mengherankan jika Indonesia memegang prinsip teokrasi, namun apakah saat ini tren tersebut tergerus oleh prinsip sekularisme?

Sejak kemerdekaan, Indonesia tidak pernah benar-benar mengakui negara sekuler, bahkan tidak jarang terjadi ketegangan antara kelompok sekuler dan agamis.

Menurut buku berjudul English Secularism: A Confession of Belief yang ditulis oleh Holyoake, sekularisme diartikan sebagai seperangkat tanggung jawab yang berkaitan dengan kehidupan berdasarkan pertimbangan manusiawi. Dengan demikian, landasan kebenarannya ditekankan pada logika ketimbang agama.

Sejak revolusi Perancis, sekularisme menjadi arus utama dalam pelbagai percakapan terkait budaya modern, terutama politik, norma, dan ilmu pengetahuan. Arus itu mengalir hingga kepada negara-negara Muslim hingga menghadapi proses ambivalensi antara penerimaan sekularisme dan penolakannya akibat pengaruh dari praktik kolonialisme.

Indonesia sendiri sering menggadang-gadang prinsip Pancasila sebagai landasan negara. Menariknya, pada sila pertama dikatakan bahwa Indonesia menjunjung ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karenanya, apakah Indonesia memegang prinsip teokrasi atau justru sekularisme?

Mengutip pendapat Jeremy Menchik dalam bukunya yang berjudul Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism, dia menyebut gagasan terkait “Nasionalisme Berketuhanan” di Indonesia. 

Fakta unik yang ditemukan Menchik yaitu adanya pengaruh ortodoksi organisasi-organisasi Islam dalam nasionalisme Indonesia. Selain itu, kehadiran kelompok Kristen dan “aliran sesat” memperkuat komitmen ormas Islam untuk “menjaga Indonesia”.

Perjumpaan dengan kelompok Kristen dan “aliran sesat” membuat ormas-ormas Islam memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga Indonesia dari anasir-anasir itu. Perjalanan politik Indonesia sejak Orde Lama (Orla), Orde Baru (Orba), hingga masa Reformasi memiliki titik tegang dan tenangnya tersendiri. 

Sejak masa Orde Lama hingga Reformasi, partai berhaluan nasionalis sekuler perlu merangkul massa Islam. Partai Komunis Indonesia (PKI) pun melakukan langkah yang serupa dengan menempatkan K.H. Achmad Dasoeki Siradj yang berlatar belakang santri pada Konstituante.

Dia memiliki tugas dalam menangkal argumen yang bersifat agamis dari tokoh-tokoh Masyumi dan Nahdlatul Ulama (NU) dengan justifikasi teologis gagasan PKI serta argumen sekularisme.

Pada masa Orde Baru, Soeharto menarik perhatian kelompok agamis yang dimulai dari misi penumpasan PKI dan semua orang yang dituduh berafiliasi dengannya serta mendirikan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).

Sebenarnya pada masa Orde Baru, pemerintah merepresentasikan pemerintahan bergaya sekuler dengan kebijakan pelarangan jilbab, masuknya Aliran Kepercayaan ke dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), penempatan Pancasila sebagai Asas Tunggal, dan pendekatan represif terhadap kekuatan politik Islam yang bahkan beberapa di antaranya berujung pada kekerasan masif.

Menariknya, Soeharto tetap lakukan aksi “tarik ulur” dengan kelompok Islam sebagai sumber dukungan baru setelah meninggalkan otoritarianisme. Akhirnya, taktik tersebut memuluskan jalan kesadaran masyarakat dalam menerapkan prinsip Islam secara kultural maupun simbolik yang belum juga berhasil meraih kejayaan.

Tokoh-tokoh Islam dari NU dan Muhammadiyah akhirnya mengantarkan Indonesia menuju Reformasi. Utamanya yaitu Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Amien Rais bahkan tak mendirikan partai Islam setelah orde ini tumbang. Kemudian, bagaimana pola sekularisme pada era Reformasi?

Sekularisme Era Reformasi

Salah satu tokoh yang agaknya membawa popularitas isu “Islam Politik” adalah Anies Baswedan dimana dia hendak menulis beberapa tulisannya yang pada akhirnya membagi kelompok-kelompok partai politik (parpol) Islam menjadi Islam-friendly Parties. Kelompok itu antara lain golongan Islamist (PKS, PPP, dan PBB), Islam-inclusive (PAN dan PKB), dan Secular-inclusive (Golkar).

Sejak itu, kampanye politik selalu membawa isu sentimen agama, meskipun dikritik setajam apapun berdasarkan landasan logika golongan sekuler. Mulai dari partai-partai pecahan Golkar seperti Demokrat, Hanura, Gerindra, dan NasDem yang melakukan berbagai cara politis untuk menggaet suara pemilih Muslim, hingga PDIP yang mencalonkan K.H. Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pemilu 2019.

Ma’ruf Amin memang pada akhirnya terpilih menjadi wakil presiden (wapres), namun tren sekularisme saat ini dinilai mengalami kenaikan preferensi. Hal ini dilihat dari adanya penurunan popularitas dari aktivis 212.

Pada suatu kesempatan petinggi Persaudaraan Alumni (PA) 212 mengajak beberapa ormas Islam lain untuk bergabung dalam Aksi Bela Islam 2503. Kehadiran massa aksi terpantau tidak sebanyak aksi 212 mengingat jumlahnya hanya sekitar 200 orang.

Gerakan PA 212 dinilai tidak memiliki daya tarik bagi ormas lain. Meskipun demikian, PA 212 terus saja mengklaim memiliki massa yang banyak.

Lantas, apakah pernyataan narasi agamis memang sudah tidak laku lagi bagi masyarakat?

Tingkatkan Preferensi Sekularisme?

Demo besar di Iran telah memperlihatkan bahwa perlahan gerakan teokratis semakin tergerus oleh preferensi sekularisme.

Sejatinya, pergerakan 212 maupun gerakan agamis lainnya yang bersinggungan dengan politik memang rawan untuk melahirkan politik identitas. Selain itu, citra seorang pemimpin gerakan tersebut dapat mempengaruhi preferensi seseorang untuk menentukan preferensi politiknya.

Misalnya saja, Habib Rizieq Syihab (HRS) membuat citra 212 menjadi tercoreng akibat dirinya cenderung menunjukkan tujuan tertentu dari segi politik. Publik seakan memandang PA 212 sarat akan kepentingan politik. Dengan demikian, nilai-nilai agamis yang semula digadang-gadangkan, kemudian sirna oleh dinamika politik.

Sehubungan dengan preferensi sekularisme di Indonesia yang semakin dijunjung oleh masyarakat, peristiwa demo besar-besaran Iran yang memprotes aturan berhijab kiranya dapat berdampak bagi Indonesia dari segi preferensi politik.

Agaknya demo ini bukan hanya memantik gerakan feminisme saja, tetapi mempengaruhi kebebasan seseorang untuk menggunakan hak asasi tanpa adanya “bumbu” agamis.

Protes masyarakat Iran dapat dimaknai sebagai perjuangan atas hak asasi manusia. Setiap orang berhak untuk menggunakan pakaian dan memiliki standarnya masing-masing tanpa adanya aturan yang memaksa.

Dengan demikian, tragedi kematian Mahsa Amini dan demo besar-besaran yang memprotes kekangan pemerintah terhadap kebijakan agamis bisa saja dapat memantik sekularisme yang lebih kental di Indonesia. Misalnya saja dari segi politik dalam menyongsong Pemilu 2024 mendatang. (Z81)

PinterPolitik.com

Indonesia sering disebut sebagai negara Islam terbesar di dunia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemdagri) pada Juni 2021, jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam mencapai angka 272,23 juta jiwa. Dari angka itu, 86,88 persen atau 236,53 juta jiwanya beragama Islam.

Tidak aneh jika kemudian banyak pihak mengklaim bahwa Indonesia adalah negara dengan partai politik (parpol) berbasis Islam terbanyak. Salah satu di antaranya adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang juga adalah salah satu parpol Islam terbesar di Indonesia. Secara politik, PKS bisa dibilang cukup berprestasi karena berhasil menempati peringkat keempat hasil pemungutan suara Pemilu 2009, mengalahkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sebelumnya selalu menempati posisi atas.

Elektabilitas PKS sempat menurun setelah Pemilu 2009 karena dilanda sejumlah kasus. Namun, PKS masih berhasil mempertahankan posisi sepuluh besar perolehan suara di Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Banyak pihak yang menilai, ini karena PKS mampu mempertahankan diri secara tegas sebagai pihak oposisi, dan berhasil memobilisasi dukungan suara masyarakat Muslim yang terkumpul pada massa Persatuan Alumni (PA) 212.

Baca Juga: PKS Makin Mirip AKP Turki?

Meskipun cukup berprestasi, sesungguhnya ada sebuah kejanggalan yang bisa kita lihat dari pencapaian politik PKS dan parpol Islam pada umumnya. Parpol Islam belum pernah sama sekali menempati posisi pertama hasil suara pemilu. Padahal, modalnya cukup besar, yaitu jumlah penduduk Muslim yang banyak, dan hadirnya organisasi masyarakat Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Pencapaian paling tinggi yang pernah ditoreh oleh parpol Islam hanyalah melalui Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) pada Pemilu 1955, dengan menempati peringkat kedua, di bawah parpol binaan Presiden Soekarno, Partai Nasional Indonesia (PNI).

Lantas, mengapa PKS belum bisa menang? Dan pertanyaan lebih besarnya, mengapa pemilu di Indonesia tidak pernah dimenangkan parpol Islam?

Kalah Saing Partai Sekular?

Secara naluriah, jika kita bicara mengenai ancaman politik untuk parpol Islam, tentu kita akan berpaling pada eksistensi parpol dengan ideologi lain, contohnya yang berembelkan nasionalis dan sekularis. Memang, secara historis, pemilu di Indonesia selalu didominasi oleh partai nasionalis dan sekular. Fakta ini kontradiktif pada label Indonesia sebagai negara dengan masyarakat Muslim terbanyak. Mengapa ini terjadi?

Ada pandangan menarik dari seorang Indonesianis, Catriona Croft-Cusworth dalam tulisannya Why Islamic parties don’t win Indonesian elections, yang dimuat di kolom Lowy Institute. Pertama, ia menyebutkan, salah satu alasan kenapa parpol Islam tertinggal dibanding parpol ideologi lain adalah karena jangkauan pengaruh politik mereka dibatasi oleh jargon mereka sendiri yang terkesan eksklusif kepada satu jalan pandang tertentu, yaitu agama.

Sementara itu, parpol nasionalis dan sekularis memiliki keluwesan yang tidak dimiliki parpol Islam. Karena tidak memberikan kesan eksklusif, mereka lebih dapat mudah melakukan manuver politik ke bermacam kalangan masyarakat, seperti ke komunitas Muslim, atau bahkan ke komunitas Kristen. Contohnya adalah pembentukan sayap Islam milik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Baitul Muslimin Indonesia.

Upaya seperti Ini dapat dengan mudah dilakukan partai non-Islam karena meskipun mereka sekular, mereka tetap berpegang pada ideologi Pancasila, dengan kepercayaan kepada Tuhan sebagai salah satu prinsip utama.

Poin yang kedua, Catriona mengutip hasil penelitian Jacqueline Hicks, seorang peneliti Universitas Notthingham, yang berjudul Explaining the Political Mobilisation of Islam in Indonesia. Di situ disebutkan bahwaelektabilitas parpol Islam menurun karena masyarakat Muslim tidak lagi bergantung kepada bantuan dari parpol, dan organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Hal ini karena parpol nasionalis dan sekularis besar yang memiliki akses lebih ke sumber daya negara dianggap dapat lebih mampu menyediakan bantuan kesejahteraan sosial. Posisi lama NU dan Muhammadiyah sebagai penyedia jasa kesehatan dan edukasi lambat laun semakin terkikis. Konsekuensinya, tren ini telah melemahkan kemampuan organisasi-organisasi tersebut menyalurkan dukungan publik kepada kader-kader parpol Islam yang mayoritas juga adalah anggota dari NU dan Muhammadiyah.

Yang perlu diperhatikan kemudian adalah, dari poin-poin di atas, sebetulnya PKS beberapa tahun terakhir berusaha mencap dirinya sebagai parpol yang bukan eksklusif untuk kalangan Muslim. Pada Musyawarah Nasional (Munas) 2010 bahkan mereka mendeklarasikan diri sebagai partai yang bersifat inklusif dan terbuka untuk menerima kader berasal dari kalangan non-Muslim.

Baca Juga: Intoleransi Mana Yang Dimaksud Jokowi?

Terbaru, adalah dari hasil rapat kerja nasional (rakernas) yang diselenggarakan pada Maret 2021. PKS, melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Habib Aboe Bakar Alhabsy mengatakan akan menampilkan wajah agama yang moderat untuk menciptakan hubungan timbal balik yang positif sehingga dapat menciptakan keharmonisan antar sesama anak bangsa.

Apakah ini artinya PKS berusaha menunjukkan sifat moderasi demi menghapus stigma eksklusivitas? Lantas, setelah bertahun-tahun dijalankan, kenapa masih tidak efektif?

Doktor politik Universitas Northern Illinois, Sunny Tanuwidjaja dalam tulisannya yang berjudul PKS post-Reformasi Indonesia menilai justru apa yang sedang dilakukan PKS adalah sebuah kekeliruan besar. Dengan berusaha mempenetrasi batasan yang selama ini berlaku bagi parpol Islam, PKS berusaha masuk ke lingkaran permainan partai nasionalis dan sekularis besar, dan ini adalah tantangan yang sulit jika PKS masih berembelkan partai Islam.

Sunny juga melihat, suksesnya PKS dalam mempertahankan elektabilitas, lebih diakibatkan oleh performa stagnan yang tidak memuaskan dari parpol-parpol Islam lainnya, bukan karena kesuksesan strategi inklusivitas dan moderasi.

Pada akhirnya, Sunny menilai apa yang dilakukan PKS telah membuktikan bahwa sistem demokrasi Indonesia saat ini semakin mengarah ke dominasi partai catch-all, atau partai dengan keinginan merangkul semua kalangan masyarakat. Dalam jangka panjangnya, tren seperti ini dikritik akan meremehkan peran ideologi sebuah partai.

Dengan begitu, apakah kita bisa mengartikan politik berbasis keagamaan semakin tidak efektif di Indonesia?

Saatnya Islamisasi Politik?

Kishore Mahbubani, Profesor Kebijakan Publik Universitas Nasional Singapura, dalam tulisannya yang berjudul Indonesia’s Democratic Miracle, menyebut di abad ke-21 ini Indonesia tidak hanya menjadi mercusuar bagi negara demokrasi, tetapi sebagai negara dengan penduduk Muslim terbanyak, juga jadi sumber inspirasi negara-negara Islam.

Dalam tulisannya, Mahbubani membeberkan kesuksesan Indonesia dalam mengatasi bermacam permasalahan modern. Contohnya seperti konflik Aceh tahun 2004, di mana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) waktu itu berhasil meredam kekerasan berlanjut dengan solusi yang damai.

Padahal, selain adanya  masalah sosial, pada tahun yang sama Aceh juga dilanda bencana tsunami, tetapi Indonesia berhasil bangkit. Sementara itu, negara Asia Tenggara lain yang terdampak tsunami dan sedang bermasalah, yaitu Sri Lanka dengan konflik Tamil, justru malah bertambah buruk.

Intisarinya, Mahbubani mengaitkan resolusi-resolusi konflik besar di Indonesia pada nilai yang dianut dalam Islam, yaitu musyawarah dan mufakat. Pernyataan ini, ditambah dengan fakta bahwa kita adalah negara Islam terbesar, tampaknya sulit jika membayangkan Indonesia menjadi negara yang benar-benar sekular.

Pandangan ini kemudian berlaku pada masalah politik. Meskipun mayoritas parpol besar Indonesia saat ini bukanlah parpol berbasis Islam, mau bagaimanapun, Islam akan selalu menjadi bagian dari politik Indonesia. Dari segi pandang kuantitas calon pemilih, ataupun dari identitas negara.

Baca Juga: Ada Erdogan Di Balik Rebranding PKS?

Kembali mengutip Sunny dalam tulisan lainnya yang berjudul Political Islam and Islamic Parties in Indonesia, ia berpendapat bahwa di tengah badai elektoral sekularisme, Islam akan selalu menjadi inti dari politik Indonesia. Menurunnya pengaruh elektoral parpol Islam tidak bisa ditafsirkan sebagai kemunduran politik berbasis Islam, tetapi justru sebaliknya: penetrasi Islam ke kepentingan parpol besar.

Sunny berpendapat bahwa pentingnya suara dan aspirasi umat Islam telah menembus parpol nasionalis, sekular, dan berbasis Pancasila yang selama ini menjadi entitas dominan di pemilu. Hal ini tampaknya juga disadari oleh mereka, dan telah membuat mereka lebih kuat dalam kontestasi politik, khususnya dalam melawan parpol Islam, yang tidak lagi menjadi satu-satunya saluran aspirasi umat Islam.

Di sini, PKS dan parpol Islam lainnya bisa mengambil sebuah pelajaran. Jika memang secara ideologis mereka mulai tidak keberatan untuk menjadi parpol yang moderat dan nasionalis, mengapa mereka tetap mempertahankan merek keagamaannya? Jika mempermasalahkan tentang representasi umat Islam, toh, ideologi Pancasila pun juga menekankan tentang pentingnya berketuhanan.

Mungkin, hal yang bisa dilakukan parpol Islam sekarang adalah dengan merombak hierarki partai, dan membuat sebuah tingkatan baru yang lebih bersifat universal dan inklusif. Lalu, menjadikan bentuk parpol Islam yang diterapkan saat ini sebagai sayap politik keagamaan dari hierarki baru tersebut. Dengan demikian, mereka bisa meninggalkan cap inklusivitas keagamaan, tanpa perlu benar-benar lepas dari keinginannya untuk merangkul aspirasi umat Islam. (D74)

PinterPolitik.com

Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohammad memberikan reaksi yang paling keras dalam merespons pernyataan kontroversial Presiden Prancis Emmanuel Macron, atas kausalitas panjang kasus karikatur Nabi Muhammad yang berhulu dari pemenggalan seorang guru bernama Samuel Paty oleh muslim imigran Chechnya bernama Abdoulakh Anzorov.

Sebelumnya, Macron pasca kejadian sempat mengatakan bahwa Islam merupakan agama yang mengalami krisis di seluruh dunia serta menekankan hak mereka untuk tetap mempublikasikan karikatur Nabi Muhammad sebagai bagian dari nadi sekularisme Prancis.

Politisi senior negeri Jiran itu lantas bereaksi dalam salah satu penggalan pernyataanya dengan menyebut bahwa muslim memiliki hak “menghukum” – atau tak jarang ditafsirkan dengan frasa membunuh – jutaan orang Prancis dengan merujuk pada kekejaman imperialisme di masa lalu.

Seketika reaksi Mahathir mendapat sorotan dunia dan bahkan twitter langsung menghapus pernyataannya yang berbentuk kicauan di platform berlambang Larry the Bird itu.

Reaksi pengecaman juga datang dari berbagai pemimpin dunia, namun tak seekstrem seperti yang disampaikan Mahahtir. Mulai dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan hingga PM Pakistan Imran Khan.

Indonesia pun telah bergabung dalam narasi tersebut untuk mengecam pernyataan Macron melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pada tengah pekan ini dengan turut memanggil Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Olivier Chambard.

Dan agaknya, dinamika aksi-reaksi ini masih akan berlangsung panjang ketika konteks yang saling berhadapan ialah sekularisme dan dogma agama. Benarkah demikian?

Macron Kalah Dari Ardern?

Sekularisme sendiri merupakan ide yang tertempa panjang secara historis sejak abad ke-17, era di mana abad kegelapan menaungi Eropa. Muncul pertama kali pada tahun 1846 dari sosok George Jacob Holyoake, perkembangannya menjadikan pemikiran terhadap Gereja berbalik sangat drastis dari sebelumnya hingga merembet pada pemisahan agama dan konteks lainnya termasuk dalam kenegaraan. Ini kemudian termasuk berperan signifikan dalam Revolusi Prancis yang dianggap sebagai revolusi paling berpengaruh di dunia.

Yaniv Roznai mengutip Domenic Marbaniang dalam Negotiating the Eternal: The Paradox of Entrenching Secularism in Constitutions menyebut bahwa sebagai filosofis, sekularisme berusaha menafsirkan kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip yang diambil hanya dari dunia material, tanpa bantuan agama.

Sebuah analisa dari Soumaya Ghannoushi yang berjudul The Sickness of Secularism sendiri kiranya dapat menjadi rujukan untuk melihat titik tengah isu yang sedang berkembang di Prancis dan memantik dunia.

Menurut Ghannoushi, sekulerisme sendiri dapat bertransformasi ke level ekstrem yang ujung-ujungnya justru dapat menjadi sumber pertentangan tajam atau bahkan konflik itu sendiri.

Ihwal yang dapat terjadi ketika sekularisme secara langsung atau tidak langsung menjadi faktor “pembelahan baru” di masyarakat, khususnya pada konteks teranyar yang melibatkan Macron ialah sekularisme yang berkontradiksi dengan agama dan berujung pada kasus-kasus bertendensi intoleran.

Para Jacobin di era reign of terror Prancis pada akhir abad ke-18, Nazi, hingga Joseph Stalin disebut Ghannoushi sebagai fanatik sekularis yang merepresentasikan ekstremisme sekuler dalam berbagai formula dan bentuk atas kepemimpinan mereka.

Kendatipun sikap dan pernyataan Macron tampaknya belum dapat diidentikkan persis seperti apa yang dimanifestasikan di atas, namun bisa dibilang cukup sulit dilepaskan dari tendensi pembelahan tersebut, dengan skala yang bisa saja untuk saat ini belum terbayangkan.

Padahal jika membandingkannya dengan bagaimana elegannya PM Selandia Baru, Jacinda Ardern bereaksi atas penembakan massal di Christchurch pada Maret 2019 silam, sikap Macron bisa dibilang memang kurang tepat dan proporsional.

Masih lekat dalam ingatan bahwa ketika itu Ardern menuai pujian dan ditasbihkan sebagai teladan dunia, karena menampilkan respons pemimpin negara terbaik yang belum pernah ada sebelumnya atas sebuah aksi teror.

Masyarakat negeri Kiwi yang bahkan dikatakan yang paling sekuler di dunia pun dapat dipersatukan Ardern pasca insiden, dengan seluruh gesturnya merespon teror dan efek yang ditimbulkannya.

Dengan sikap Macron yang kemungkinan mengarah pada sekularisme bertendensi ekstrem, aksi-reaksi yang masih terus menunjukkan dinamikanya – termasuk dari berbagai negara dan pemimpinnya – kiranya cukup menarik untuk menjadi perhatian.

Indonesia sendiri secara resmi baru bereaksi melalui Kemenlu yang mengecam pernyataan Macron pada tengah pekan ini, plus telah memanggil Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Olivier Chambard, untuk menjelaskan sikap sang kepala negara.

Akan tetapi, reaksi yang tampak hanya mengikuti arus utama apa yang ditampilkan negara lain itu dianggap belum secara komprehensif mendeskripsikan persoalan utama, yang padahal dampaknya dinilai cukup signifikan bagi negara terbesar berpenduduk Muslim dunia. Apalagi dengan masih absennya pernyataan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai saat ini. Mengapa demikian?

Macron Bukan Sumber Problem Tunggal?

Kendati sikap pernyataan yang dipilih Macron tampak keliru, reaksi dari sejumlah negara juga tampaknya justru hanya berfokus pada kontroversi lisan Presiden Prancis itu dan tak merepresentasikan pokok persoalan secara menyeluruh.

Dalam From Psychology of Terrorists to Psychology of Terrorism, Thomas Arciszewski, Jean-François Verlhiac, Isabelle Goncalves, dan Arie Kruglanski mengutip Sthephen Fabick yang menyatakan bahwa us vs them statement atau pernyataan yang bernada “pembelahan” maupun menajamkan perbedaan, dan dikeluarkan negara pada konteks apapun, dalam banyak kasus justru semakin memperkeruh eksistensi toleransi dan dapat memantik radikalisme maupun ekstremisme.

Ya, tak hanya tidak merepresentasikan persoalan secara menyeluruh, reaksi berbagai negara sampai saat ini, khususnya mereka dengan penduduk Muslim besar dinilai dapat memantik persoalan lain berbentuk kebencian maupun radikalisme berkepanjangan.

Hal ini paling tidak telah terefleksi pada tiga peristiwa pasca Macron bertitah dan reaksi dari para pemimpin negara, yakni narasi dan aksi pemboikotan produk negeri Menara Eiffel di sejumlah negara, dan dua peristiwa terbaru yang hampir terjadi bersamaan, yakni aksi teror lanjutan di kota Nice, hingga serangan terhadap Konsulat Prancis di Jeddah Arab Saudi.

Sedikit tidaknya, ini memperlihatkan paradox of tolerance yang dikemukakan oleh Karl Popper dalam publikasinya yang berjudul The Open Society and Its Enemies. Menurut Popper untuk menjaga situasi yang toleran, masyarakat harus intoleran terhadap intoleran.

Sayangnya, Indonesia melalui Kemenlu telah menaruh kecaman terlebih dahulu dan hampir serupa dengan negara lainnya yang hanya fokus pada konteks sikap dan pernyataan Macron.

Padahal menurut Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi, meski pernyataan Macron memang keliru, reaksi pemerintah Indonesia juga harus berbicara tentang konteks pelaku kekerasan yang menyebabkan kematian Samuel Paty secara menyeluruh.

Bahwa kekerasan semacam itu sangat tidak dibenarkan dan tentu wajib pula disoroti oleh negara, yang mana tentu agar efek negatif dari narasi us and them statement plus paradox of tolerance tak terjadi di tanah air.

Jokowi Memahami Sesuatu?

Berbeda dengan Erdoğan maupun Imran Khan, Presiden Jokowi belum memberikan pernyataan secara langsung mengenai isu yang terjadi di Prancis dan telah berdampak secara global.

“Sikap diam” kepala negara itu sebelumnya sempat dipertanyakan oleh Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah yang merasa heran dengan sikap pemerintah Indonesia, terutama persoalan nihil reaksi dari Presiden Jokowi. Menurutnya jika teguran tersebut tidak disampaikan langsung oleh sang presiden, umat Islam Indonesia akan menaruh curiga.

Meski konteksnya adalah kecurigaan umat Islam yang hanya dimanfaatkan oleh kepentingan politik belaka, esensinya ialah pernyataan eks Gubernur DKI yang memang sangat dinantikan.

Pada titik ini, tak segera bereaksinya Presiden Jokowi secara langsung sesungguhnya bisa saja dimaknai sebagai kehati-hatian RI-1 untuk mengendalikan narasi prematur dan hanya mengikuti arus negara pemrotes.

Terlebih, isu sekularisme, intoleransi, radikalisme, hingga ekstremisme sangat sensitif dan saling berkorelasi pada konteks Indonesia, yang tak jarang, berujung pada tercederainya kohesivitas masyarakat maupun aksi terorisme masif yang dalam tiga tahun terakhir masih jamak terjadi di tanah air.

Kemudaratan terakhir agaknya sama sekali tidak bisa dikesampingkan, utamanya ketika berbicara relevansi isu-isu global, seperti yang saat ini berhulu dari Prancis.

Karenanya, sikap diam Presiden Jokowi sampai saat ini diharapkan memang benar-benar merupakan upayanya untuk membuat narasi menyejukkan, tak hanya bagi kondusivitas domestik namun juga dunia. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.