Audio dibuatAudio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #57
PinterPolitik.com

Surat itu berjalan pada hari Sabtu. Rapat Dewan Gubernur digelar pada hari Minggu. Konferensi pers berlangsung di Gedung Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin, pada Senin pagi. 3 hari berturut-turut, menembus akhir pekan, untuk lembaga yang biasanya bergerak dengan kalender.

Perry Warjiyo menyerahkan pengunduran dirinya kepada Presiden pada 25 Juli 2026. Rapat Dewan Gubernur pada 26 Juli menetapkan Destry Damayanti sebagai Pejabat Gubernur Sementara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pada 27 Juli bahwa Presiden menerima pengunduran diri itu.

Alasannya pribadi. Bank Indonesia tidak merinci. Istana membantah kaitan dengan kesehatan maupun tekanan.

Sejak Senin pagi Jakarta sibuk menerka. Semua bertanya mengapa Perry pergi.

Pertanyaan itu keliru sasaran.

Yang berganti bukan penghuni kursi, melainkan pekerjaan kursinya.

5 pekan sebelum surat itu ditulis, pekerjaan Gubernur Bank Indonesia diperluas undang-undang. Rapat Paripurna DPR pada 4 Juni 2026 mengesahkan perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Aturan itu diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, memuat 17 pokok perubahan.

Pasal 7 ayat (1) mempertahankan tujuan lama. Menjaga stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, turut menjaga stabilitas sistem keuangan.

Pasal 7 ayat (2) menambahkan kalimat baru. Bank Indonesia melaksanakan kebijakan dan bauran kebijakan yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.

Undang-undang yang sama memberi DPR kewenangan mengevaluasi bank sentral. Anggaran tahunan Bank Indonesia kini memerlukan persetujuan DPR.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan perluasan itu penguatan. Independensi, katanya, tidak diganggu. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut mandat baru itu tidak jauh berbeda dari aturan lama. Argumen keduanya masuk akal. Bank sentral tidak bekerja di ruang hampa. Amerika Serikat memikul mandat ganda sejak akhir 1970-an.

Indonesia tidak berjalan sendiri.

Setelah inflasi menghancurkan tahun 1970-an, dunia menghabiskan 3 dasawarsa menjauhkan bank sentral dari politik. Sasaran inflasi ditetapkan. Independensi ditulis dalam undang-undang. Gubernur diberi satu pekerjaan supaya tidak bisa ditawar.

Pandemi membalik arah itu. Rantai pasok putus, subsidi kembali, dan yang ditakuti tidak lagi harga yang naik, tetapi mesin yang berhenti. Dorongan memperlebar pekerjaan bank sentral mengikuti.

Kini dunia perlahan menariknya kembali, bukan karena politik menang atas ekonomi, tetapi karena definisi bahaya berubah.

Perry diangkat pada 2018 dan diangkat kembali pada 2023. Keduanya di bawah aturan lama, dengan pekerjaan yang sempit dan terang. Jaga nilai rupiah.

Penggantinya akan menjadi orang pertama yang dipilih untuk pekerjaan yang lain.

Jalannya tertulis rapi. Pasal 40 mengatur syarat calon. Salah satunya, calon bukan pengurus partai politik saat pencalonan. Pasal 41 mengatur mekanismenya. Presiden mengusulkan paling banyak 3 calon kepada DPR. DPR menyetujui atau menolak dalam 1 bulan sejak usulan diterima.

Sampai Senin sore, surat itu belum berjalan. Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal menyatakan pihaknya menunggu usulan Presiden, maksimal 3 nama. DPR memasuki masa reses. Transisi ini terukur dalam bulan, bukan hari.

Hekal menyebut satu pilihan yang jarang disadari publik. Presiden dapat menunjuk pengganti untuk sisa periode 2 tahun atau periode penuh 5 tahun. Masa jabatan Perry semestinya berakhir pada Mei 2028.

Gubernur untuk 2 tahun adalah penjaga transisi. Gubernur untuk 5 tahun adalah pemilik mandat baru sampai 2031, melewati satu pemilihan umum.

Uji kelayakan nanti berjalan di bawah undang-undang baru. Komisi XI akan menanyakan sektor riil dan lapangan kerja, sebab undang-undang mewajibkannya. Komisi yang sama kelak mengevaluasi kinerja gubernur dan menyetujui anggarannya. Undang-undang menempatkan penguji, penilai, dan pemberi anggaran di ruangan yang sama.

Seorang calon yang cermat membaca ruangan itu sebelum menjawab.

Dan di sini undang-undang berhenti bicara.

Pasal 7 ayat (2) menambah tujuan. Ia tidak menetapkan urutan. Tidak ada satu kalimat yang mengatur mana yang didahulukan ketika rupiah dan lapangan kerja menarik ke arah berlawanan. Suku bunga yang menahan modal keluar adalah suku bunga yang menahan kredit masuk. Setiap gubernur pada akhirnya memilih.

Independensi bank sentral hampir tidak pernah dicabut sekaligus. Tidak ada negara yang mengumumkan bank sentralnya kini tunduk. Yang terjadi lebih halus. Tujuan ditambah satu per satu, masing-masing dengan alasan baik yang sulit dibantah.

Pola ini berlaku pada setiap lembaga yang mandatnya diperlebar. Setiap tujuan baru memperbesar ruang diskresi pemimpinnya. Semakin banyak tujuan, semakin banyak pilihan yang sah. Dan semakin sulit membedakan pertimbangan teknis dari pertimbangan politik.

Maka urutan itu tidak ditentukan hukum. Ia ditentukan pribadi yang duduk di kursi. Penunjukan yang tampak administratif adalah keputusan moneter terbesar tahun ini, sebab yang dipilih bersama orangnya adalah urutan mandatnya.

Banyak ekonom menulis tentang independensi. Paul Tucker menulisnya dari kursi pelaksana, sebagai mantan Deputy Governor Bank of England. Bukunya Unelected Power mengajukan pertanyaan yang mengganggu. Dengan dasar apa lembaga yang tidak dipilih rakyat boleh memutuskan hal sebesar itu. Jawabannya satu. Mandat yang sempit, terang, bisa diuji. Mandat yang lebar memberi kekuasaan, lalu mencabut dasar pembenarannya.

Raghuram Rajan mengalaminya langsung. Ia memimpin Reserve Bank of India ketika pemerintahnya mengejar pertumbuhan tinggi, berselisih terbuka soal berapa cepat suku bunga boleh turun, lalu pergi setelah satu periode.

Aritmetikanya sudah menunggu di meja.

Pada 2 Juli 2026, DPR dan pemerintah menyepakati asumsi dasar RAPBN 2027. Nilai tukar dipatok Rp16.800 sampai Rp17.500 per dolar Amerika Serikat, menuju pertumbuhan 8 persen pada 2029. Perry ikut dalam pembahasan itu sepanjang 9 sampai 29 Juni.

Pada perdagangan Senin 27 Juli, rupiah dibuka pada Rp17.969.

Asumsi ditulis pada bulan Juli. Pasar tidak membaca asumsi.

Jarak antara asumsi dan pasar melampaui Rp1.000 sebelum tahun anggarannya dimulai. Angka itu diwariskan kepada orang yang belum diketahui namanya.

Nota Keuangan disampaikan pertengahan Agustus. Harga minyak belum turun ke tingkat sebelum perang di Selat Hormuz. Semuanya dihadapi bank sentral dengan gubernur berstatus sementara.

Tujuan pemerintah sah dan beralasan. Pertumbuhan 8 persen menuntut kredit yang mengalir dan pekerjaan yang tercipta. Bank sentral yang menutup mata terhadap sektor riil akan menjadi lembaga yang rapi di atas kertas dan sunyi di lapangan.

Pertanyaannya bagaimana merancang mandat itu supaya berhasil. Jawabannya sudah lama dipakai orang lain.

Inggris menghadapi persoalan desain yang sama dan menyelesaikannya dengan 3 kata. Bank of England Act 1998 menetapkan tujuan bank sentralnya. Menjaga stabilitas harga, dan dengan tunduk pada tujuan itu, mendukung kebijakan ekonomi pemerintah termasuk sasaran pertumbuhan dan lapangan kerja.

Frasa itulah seluruh perkaranya. Inggris menambah tujuan dan menuliskan urutannya sekaligus. Amerika Serikat menempuh jalan lain, 2 tujuan setara tanpa hierarki, dan perdebatannya belum selesai.

Indonesia menambah tujuan tanpa menuliskan urutan. Ruang itu masih terbuka.

Pasar membaca prioritas jauh lebih cepat daripada membaca undang-undang. Ia tidak menunggu pasal. Ia menghitung dari keputusan pertama, dan dari siapa yang tampak paling didengarkan.

Maka yang paling menentukan pekan ini bukan pengisian kursinya, tetapi urutan yang dibawa penghuninya. Dan urutan itu sebaiknya diucapkan lebih dahulu daripada nama.

Kursi di Thamrin itu akan terisi. Nama diusulkan, sidang digelar, sumpah diucapkan.

Undang-undang sudah menuliskan apa saja yang harus dikerjakan orang itu. Undang-undang tidak menuliskan mana yang lebih dulu.

Pasar tidak pernah ikut memilih gubernur. Pasar hanya memberi harga pada urutan yang ia baca dari gubernur itu.

Dan harga itu mulai dihitung pada hari pertama, jauh sebelum sumpahnya selesai diucapkan.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.