Audio ini dibuat menggunakan AI.

Dalam era presidensialisme kuat Prabowo, otoritas tak lagi sekadar soal pangkat dan senioritas. Ketika kepercayaan Presiden menjadi pusat legitimasi, relasi Jenderal–Letkol membuka satu pertanyaan penting: sedangkah otoritas formal mengalami gerhana yang justru konstruktif?

PinterPolitik.com

Dalam setiap fase awal pemerintahan baru, publik kerap dihadapkan pada kegaduhan simbolik: potongan video rapat, foto yang viral, atau gestur elite yang tampak janggal.

Era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pun tidak terkecuali. Sejumlah momen yang melibatkan figur militer aktif maupun purnawirawan—mulai dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya hingga Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak—menjadi bahan perbincangan luas.

Sebagian kritik diarahkan pada kebijakan manajemen sumber daya manusia di posisi strategis negara. Kritik ini menarik karena sering kali berangkat dari asumsi klasik: senioritas, kepangkatan, dan pengalaman panjang dianggap sebagai prasyarat utama otoritas.

Ketika asumsi itu tampak “dilanggar”, publik membaca adanya kejanggalan, bahkan degradasi etika kelembagaan.

Kasus Letnan Kolonel Inf. Teddy Indra Wijaya, misalnya, kerap diposisikan sebagai simbol “anomali”. Ia dipandang relatif muda dan belum berpengalaman dibandingkan figur-figur militer senior yang dalam beberapa momen justru terlihat memberi hormat atau gestur penghormatan.

Di sisi lain, terdapat pula framing minor—namun sarat makna—ketika KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak berani menyanggah atau menambahkan pernyataan Kepala BNPB Letjen Suharyanto dalam forum resmi, padahal secara hierarki militer Suharyanto adalah senior Maruli.

Namun, membaca fenomena ini semata sebagai pelanggaran etika senioritas atau adab militer berisiko menyederhanakan persoalan.

Ada konteks yang lebih dalam: perubahan cara otoritas bekerja dalam sistem presidensial yang kuat, personalistik, dan sangat bergantung pada relasi kepercayaan.

Otoritas, Kepercayaan, dan Presidensialisme Kuat

Dalam teori politik klasik, otoritas sering dipahami sebagai turunan langsung dari struktur formal. Max Weber membedakan otoritas tradisional, karismatik, dan rasional-legal. Indonesia modern selama ini banyak bertumpu pada tipe rasional-legal, di mana jabatan, kepangkatan, dan aturan formal menjadi sumber legitimasi utama.

Namun, presidensialisme kuat—terutama dalam situasi perubahan visi, masa krisis atau transisi—kerap menggeser sumber legitimasi itu.

Presiden, sebagai pemegang mandat tertinggi, menjadi pusat keputusan sekaligus distribusi otoritas. Dalam konteks ini, siapa yang dipercaya langsung oleh Presiden kerap lebih menentukan daripada siapa yang paling senior secara struktural atau tata kelembagaan.

Di sinilah konsep kepercayaan menjadi krusial. Chester Barnard, dalam The Functions of the Executive, menekankan bahwa otoritas sejatinya bukan sekadar diberikan dari atas, tetapi diterima oleh pihak lain.

Otoritas bekerja jika perintah atau pernyataan dianggap sah, relevan, dan dipercaya oleh aktor lain dalam sistem.

Maka, ketika Teddy Indra Wijaya memperoleh ruang dan legitimasi operasional sebagai Sekretaris Kabinet, itu bukan semata soal usia atau pengalaman, melainkan tentang penerimaan dan kepercayaan dari Presiden.

Gestur hormat dari figur militer senior tidak selalu mencerminkan pembalikan hierarki, melainkan pengakuan atas fungsi dan posisi strategis yang dilekatkan langsung oleh Presiden.

Hal serupa dapat dibaca dalam interaksi antara KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak dan Kepala BNPB Letjen Suharyanto. Interupsi atau koreksi yang terjadi di ruang publik bukanlah semata ekspresi keberanian junior terhadap senior, tetapi indikasi bahwa otoritas operasional dalam penanganan bencana sedang dinegosiasikan.

Terlebih, dalam situasi krisis, aktor yang menguasai kecepatan, sumber daya, dan eksekusi lapangan—meminjam istilah Michel Crozier—mengendalikan “zona ketidakpastian”.

BNPB memiliki legitimasi struktural, namun TNI, khususnya KSAD, sering kali memiliki keunggulan operasional.

Ketika Presiden secara eksplisit menunjuk peran tertentu kepada KSAD, maka pusat gravitasi otoritas pun bergeser. Ini bukan penghapusan peran BNPB, melainkan penataan ulang relasi kerja dalam kerangka efektivitas.

Gerhana Konstruktif

Di titik inilah metafora “gerhana” menjadi relevan. Gerhana tidak memusnahkan matahari; ia hanya menutupinya sementara dari sudut pandang tertentu.

Otoritas formal lembaga seperti BNPB atau jabatan senior militer tidak lenyap, tetapi bisa mengalami peredupan temporer ketika fokus negara diarahkan pada figur atau institusi yang dianggap paling siap secara operasional.

Hannah Arendt membedakan antara authority dan power. Kekuasaan dapat dipaksakan, tetapi otoritas hidup dari pengakuan.

Ketika pengakuan itu dialihkan—bukan dicabut—kita menyaksikan apa yang bisa disebut sebagai “gerhana otoritas konstruktif”. Gerhana ini bersifat fungsional, bukan destruktif.

Dalam kerangka ini, kritik publik terhadap kebijakan manajemen sumber daya manusia negara perlu ditempatkan secara proporsional. Benar bahwa pengalaman dan senioritas penting.

Namun, dalam sistem presidensial yang sangat bergantung pada kepercayaan personal Presiden, efektivitas sering kali menjadi parameter utama. Pilihan-pilihan yang tampak aneh secara simbolik bisa jadi rasional secara politik-administratif.

Lebih jauh, fenomena ini mengajarkan bahwa etika kelembagaan pun bersifat dinamis. Hormat, interupsi, atau koreksi tidak selalu bermakna pelecehan hierarki, melainkan bagian dari adaptasi institusional.

Yang menjadi persoalan bukanlah apakah seorang jenderal lebih senior dari letkol, atau sebaliknya, melainkan apakah sistem mampu bekerja secara sinergis tanpa terjebak ego sektoral.

Pada akhirnya, era Prabowo memperlihatkan bahwa negara dijalankan bukan hanya melalui bagan organisasi, tetapi melalui jaringan kepercayaan. Otoritas formal tetap penting, namun ia harus lentur menghadapi kebutuhan koordinasi cepat dan efektif. Gerhana otoritas, dalam pengertian ini, bukan tanda kemunduran, melainkan fase transisi menuju tata kelola yang lebih adaptif.

Pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling senior, melainkan siapa yang paling dipercaya untuk menjalankan mandat negara. Dan di situlah politik Indonesia kontemporer sedang bergerak. (J61)

PinterPolitik.com – Letnan Kolonel (Inf.) Teddy Indra Wijaya mungkin tak pernah bermimpi ada di posisinya saat ini sebagai seorang Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, sebagaimana dirinya bertestimoni saat menjadi Asisten Ajudan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 silam.

Sekali lagi, seorang Letnan Kolonel aktif TNI dipercaya untuk menduduki jabatan sipil tertinggi dalam koordinasi teknis kabinet, awalnya dianggap sangat ora umum dan agak laen.

So, langsung aja, siapa sesungguhnya sosok yang kini telah dan sepertinya akan terus menarik perhatian ini? Lalu mengapa Presiden Prabowo memberikan kepercayaan lebih kepadanya? Dan apa makna dari penunjukan ini bagi dinamika politik-pemerintahan di masa depan?

Kritik membangun: Rincian tugas konkret dan sikapnya perlu diefisiensi? 

#mayorteddy #seskab #prabowo #paspampres #teddyindrawijaya #sekretariskabinet #infografis #beritapolitik #politikindonesia #pinterpolitik

Pemerintah membentuk Unit Kerja Presiden Bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang berkedudukan langsung di bawah Presiden.

pinterpolitik.com – Rabu, 21 Desember 2016.

Unit Kerja Presiden Bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP) akan dibentuk dalam waktu dekat ini, unit kerja yang diusulkan ini berkedudukan setara dengan menteri negara. Presiden Joko Widodo menekankan, Unit Kerja ini harus membumi, tidak boleh top down. Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan lembaga ini kira-kira hampir sama dengan organisasi Kepala Staf Kepresidenan, memiliki kedudukan, hak keuangan, dan fasilitas yang setara dengan menteri negara. Hal itu ia katakan seusai rapat terbatas Pemantapan Pancasila di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (19/12/2016) petang.

Diketahui, tugas UKP PIP yaitu membantu Presiden dalam mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila, termasuk pembinaan mental yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara secara menyeluruh dan berkelanjutan. Seperti dikutip dari halaman Setkab, saat ini, Menko Kemaritiman, sebagai inisiator, tengah menyiapkan detail pembentukan Unit Kerja ini. Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung tengah menyusun peraturan presiden (Perpres)-nya.

Harus Membumi

Sekretaris Kabinet mengatakan, Presiden Joko Widodo menekankan Unit Kerja ini harus membumi dan tidak boleh top down. Presiden memberikan arahan supaya ini tidak hanya sekadar slogan, harus membumi, harus menjadi bagian dari masyarakat, dengan melibatkan seluruh stakeholder.

Anggota Tim Perumus UKP PIP Yudi Latief mengemukakan, selain membangun infrastruktur fisik, Indonesia harus menguatkan infrastruktur nilai agar tidak hanya bangun raganya, tapi juga jiwanya. Ia mengatakan, Unit Kerja ini akan mengajak keikutsertaan semua elemen bangsa, termasuk budayawan, tokoh agama, seniman, wartawan, tokoh adat, dan semua komunitas agar Pancasila bisa menjadi titik temu nilai bersama.

Banyak Negara Gelisah

Ketika memimpin rapat terbatas, Senin sore, Presiden Jokowi mengatakan, kita ingin membuat sebuah lembaga, unit pemantapan Pancasila di bawah Presiden langsung. Sebelumnya, Presiden menegaskan kembali apa yang  pernah disampaikan di Bandung, pada saat peringatan hari lahir Pancasila, beberapa bulan yang lalu, bahwa banyak negara di dunia termasuk negara-negara maju saat ini sedang gelisah, karena toleransi yang mulai terkoyak, solidaritas sosial yang mulai terbelah, ketertiban sosial yang juga terganggu, dan semakin goyahnya mereka dalam mengelola keberagaman dan perbedaan.

“Dunia juga sekarang ini dihantui oleh aksi terorisme, aksi ekstrimisme, dan radikalisme. Dan berbagai negara di dunia sedang mencari referensi nilai-nilai dalam menghadapi tatanan dan tantangan itu,” kata Presiden.

Di tengah kondisi dunia seperti itu, lanjut Presiden, kita bersyukur memiliki Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai falsafah hidup bangsa, tidak cukup hanya dibaca, diketahui, dihapalkan, ataupun dijadikan simbol pemersatu bangsa, harus diamalkan, harus dikonkretkan, harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan di dalam kehidupan sehari-hari.